Xcloud.id

Tag: Hari Purwanto

  • Kelas Migran Tunjukkan Menteri Karding Minim Gagasan

    Kelas Migran Tunjukkan Menteri Karding Minim Gagasan

    GELORA.CO -Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding dianggap minim gagasan dan gebrakan karena mengajarkan konsep kelas migran di sekolah. Bahkan, konsep Karding dianggap mendukung gagasan “Kabur aja dulu”.

    Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons gebrakan Menteri Karding yang akan membuat kelas migran di Sekolah Rakyat.

    “Menteri P2MI Karding minim gagasan dan gebrakan kalau mengajarkan konsep kelas migran di Sekolah Rakyat,” kata Hari kepada RMOL, Minggu, 17 Agustus 2025.

    Menurut Hari, Menteri Karding harus belajar lagi makna P2MI. Bahkan, Hari menyinggung soal kabar “pahlawan devisa” saat ini.

    “Sudah negara hadir memberi perlindungan kepada para TKI/TKW legal maupun ilegal yang keberadaannya di luar negeri?” tanya Hari.

    Untuk itu, Hari meminta agar Menteri Karding tidak gagal paham dengan jabatannya saat ini.

    “Atau memang tidak memahami tupoksi sebagai menteri P2MI yang diembannya. Jangan nanti alasan klasik karena anggaran yang minim seiring sejalan dengan kinerja Karding,” pungkas Hari. 

  • Kelas Migran Tunjukkan Menteri Karding Minim Gagasan

    Kelas Migran Tunjukkan Menteri Karding Minim Gagasan

    GELORA.CO -Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding dianggap minim gagasan dan gebrakan karena mengajarkan konsep kelas migran di sekolah. Bahkan, konsep Karding dianggap mendukung gagasan “Kabur aja dulu”.

    Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons gebrakan Menteri Karding yang akan membuat kelas migran di Sekolah Rakyat.

    “Menteri P2MI Karding minim gagasan dan gebrakan kalau mengajarkan konsep kelas migran di Sekolah Rakyat,” kata Hari kepada RMOL, Minggu, 17 Agustus 2025.

    Menurut Hari, Menteri Karding harus belajar lagi makna P2MI. Bahkan, Hari menyinggung soal kabar “pahlawan devisa” saat ini.

    “Sudah negara hadir memberi perlindungan kepada para TKI/TKW legal maupun ilegal yang keberadaannya di luar negeri?” tanya Hari.

    Untuk itu, Hari meminta agar Menteri Karding tidak gagal paham dengan jabatannya saat ini.

    “Atau memang tidak memahami tupoksi sebagai menteri P2MI yang diembannya. Jangan nanti alasan klasik karena anggaran yang minim seiring sejalan dengan kinerja Karding,” pungkas Hari. 

  • Penuntasan Sederet Kasus Jokowi Tinggal Tunggu Momen Pas

    Penuntasan Sederet Kasus Jokowi Tinggal Tunggu Momen Pas

    GELORA.CO – Penuntasan kasus-kasus yang terkait dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi oleh Presiden Prabowo Subianto diyakini hanya menunggu momen dan waktu yang tepat.

    Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, dengan posisinya sebagai presiden, mestinya Prabowo sangat mudah mengeksekusi agenda-agenda yang menjadi harapan publik.

    “Namun posisinya masih dilingkari oleh Jokowi dan dinastinya, apalagi wapresnya masih anak kandung dari Jokowi. Saat ini penuntasan kasus-kasus yang terkait dengan Jokowi dan lain-lain hanya menunggu momen dan waktu yang tepat,” kata Hari kepada RMOL, Minggu 3 Agustus 2025.

    Hari menilai, bila Prabowo masih mempertahankan loyalis Jokowi dan melingkar di dalam Kabinet Merah Putih (KMP), maka mustahil kasus ijazah palsu dan dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Jokowi akan terungkap.

    Hari melanjutnya, viralnya bendera One Piece menjadi sinyal kepada Prabowo dan loyalisnya. Sebab logo One Piece pernah digunakan Gibran Rakabuming Raka pada masa kampanye Pilpres 2024.

    “Gibran sempat menggunakan pin Jolly Roger di dada kirinya saat mengunjungi rumah Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, 21 Januari 2024 lalu. Apakah kemunculan bendera One Piece merupakan cara pendukung Gibran merongrong Prabowo?” pungkas Hari.

  • Beri Amnesti dan Abolisi, Prabowo Lolos Perangkap Jokowi

    Beri Amnesti dan Abolisi, Prabowo Lolos Perangkap Jokowi

    GELORA.CO –  Keputusan pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dianggap langkah yang tepat agar Presiden Prabowo Subianto tidak masuk dalam perangkap Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

    Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons telah bebasnya Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong setelah menerima amnesti dan abolisi dari Presiden Prabowo pada Jumat, 1 Agustus 2025.

    “Keputusan amnesti dan abolisi yang dilakukan oleh PS (Prabowo Subianto) adalah langkah tepat agar PS tidak masuk dalam perangkap Jokowi,” kata Hari kepada RMOL, Minggu, 3 Agustus 2025.

    Bahkan kata Hari, keputusan Prabowo tersebut juga dapat menghindari agar tidak dijadikan budak catur orang perorang atau kelompok kepentingan.

    “Jokowi sendiri sedangkan melampiaskan dendamnya saat ini dan bisa diandaikan seperti peribahasa jawa ‘Nabok Nyilih Tangan’,” pungkas Hari.

    Dengan pemberian abolisi, maka dakwaan terhadap Tom Lembong ditiadakan. Sementara dengan amnesti terhadap Hasto, semua akibat hukum pidana terhadap Hasto dihapuskan

    Diketahui, DPR telah memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R43/Pres/30 Juli 2025 tentang permintaan pertimbangan DPR atas pemberian abolisi atas nama saudara Tom Lembong.

    Sementara pertimbangan amnesti kepada Hasto tertuang dalam Surpres Nomor 42/Pres/07/2025 tertanggal 30 Juli 2025.

    Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya menyatakan Tom Lembong tidak menikmati hasil korupsi dari kebijakan importasi gula di Kementerian Perdagangan tahun 2015-2016.

    Namun, Tom tetap dinyatakan bersalah dengan vonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp750 juta subsider enam bulan kurungan.

    Sementara Hasto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suap dengan menyediakan Rp400 juta dari total Rp1,25 miliar untuk operasional suap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dalam rangka pergantian anggota DPR periode 2019-2024.

  • KKN dan Fufufafa Bisa jadi Landasan Pemakzulan Gibran

    KKN dan Fufufafa Bisa jadi Landasan Pemakzulan Gibran

    GELORA.CO -Dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) hingga akun Fufufafa dianggap bisa menjadi landasan untuk memakzulkan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dari jabatan Wakil Presiden.

    Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, Jokowi selama 10 tahun telah menikmati permainannya dengan UU yang dibuat demi kepentingan keluarga dan dinastinya.

    “KKN dan Fufafa bisa menjadi landasan untuk pemakzulan Gibran,” kata Hari kepada RMOL, Senin, 23 Juni 2025.

    Namun demikian, lanjut Hari, soal isu pemakzulan saat ini bolanya ada di partai politik (parpol) di Senayan.

    “Semua kembali kepada parpol di DPR, apakah ada keseriusan untuk pemakzulan Gibran?” tanya Hari.

    Mengingat, rilis dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), mencantumkan nama Jokowi dalam daftar nominasi pemimpin paling korup 2024, yang merupakan hasil dari 10 tahun kekuasaannya.

    “Mengangkangi UU adalah daya rusaknya Geng Solo,” pungkas Hari.

  • KKN dan Fufufafa Bisa jadi Landasan Pemakzulan Gibran

    KKN dan Fufufafa Bisa jadi Landasan Pemakzulan Gibran

    GELORA.CO -Dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) hingga akun Fufufafa dianggap bisa menjadi landasan untuk memakzulkan putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, dari jabatan Wakil Presiden.

    Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, Jokowi selama 10 tahun telah menikmati permainannya dengan UU yang dibuat demi kepentingan keluarga dan dinastinya.

    “KKN dan Fufafa bisa menjadi landasan untuk pemakzulan Gibran,” kata Hari kepada RMOL, Senin, 23 Juni 2025.

    Namun demikian, lanjut Hari, soal isu pemakzulan saat ini bolanya ada di partai politik (parpol) di Senayan.

    “Semua kembali kepada parpol di DPR, apakah ada keseriusan untuk pemakzulan Gibran?” tanya Hari.

    Mengingat, rilis dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), mencantumkan nama Jokowi dalam daftar nominasi pemimpin paling korup 2024, yang merupakan hasil dari 10 tahun kekuasaannya.

    “Mengangkangi UU adalah daya rusaknya Geng Solo,” pungkas Hari.

  • Kinerja Menteri BUMN Erick Thohir Patut Dievaluasi

    Kinerja Menteri BUMN Erick Thohir Patut Dievaluasi

    GELORA.CO -Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir patut dievaluasi karena kinerja BUMN selama ini dianggap tidak terfokus terhadap profit, melainkan lebih kepada ABS alias Asal Bapak Senang.

    Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto melihat kinerja Erick Thohir selama pemerintahan Prabowo Subianto.

    “Sudah jelas yang namanya badan usaha harus memberikan keuntungan terutama kontribusi kepada negara. BUMN memiliki tujuan untuk mencari keuntungan, melayani kepentingan umum, serta berkontribusi pada pembangunan nasional,” kata Hari kepada RMOL, Minggu, 8 Juni 2025.

    Hari menjelaskan, Pasal 33 UU 1945 menjadi dasar hukum bagi keberadaan dan peran BUMN. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengelola kekayaan alam yang strategis. 

    “Evaluasi terhadap Menteri BUMN perlu dilakukan karena kinerjanya menumpuk proyek untuk kantong pribadi dan kelompoknya,” terang Hari.

    Salah satu contohnya kata Hari, adalah skandal investasi GoTo. Selain itu, hasil audit dana anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk penanganan Covid-19 di Indonesia telah mencapai Rp1.895,5 triliun hingga 2022. 

    Apalagi, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional adalah Erick Thohir.

    “Wajar laba BUMN merosot karena bekerja tidak sesuai tujuannya, tapi lebih kepada pelayan menteri BUMN untuk memperkuat kantong pribadi dengan jurus ‘aji mumpung’,” pungkas Hari.

  • Sosok Gibran Tidak Masuk Kriteria dan Kompetensi sebagai Wapres

    Sosok Gibran Tidak Masuk Kriteria dan Kompetensi sebagai Wapres

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto membutuhkan sosok wakil presiden (wapres) yang mumpuni agar agenda-agenda strategis segera tercapai.

    Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menekankan bahwa usulan para purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) agar ada pergantian wapres tentunya memiliki dasar dan pertimbangan yang terukur dan terarah, bukan asal bunyi (asbun).

    “Tentunya para purnawirawan memiliki segudang pengalaman, dan pastinya didasari situasi global yang membutuhkan komunikator handal,” kata Hari kepada RMOL, Jumat, 2 Mei 2025.

    Hari melihat, sosok wapres saat ini, yakni Gibran tidak masuk kriteria dan kompetensi untuk menjawab keadaan nasional maupun global.

    Ia menekankan Presiden membutuhkan pendamping yang mumpuni. ” agar agenda-agenda strategis segera tercapai sesuai cita-cita berbangsa dan bernegara,” pungkas Hari.

  • Pemerintah Didesak Perketat Pengawasan dan Perizinan Impor Beras – Halaman all

    Pemerintah Didesak Perketat Pengawasan dan Perizinan Impor Beras – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia didesak untuk memperketat pengawasan dan perizinan impor beras guna mencegah penyalahgunaan yang merugikan petani lokal dan konsumen.

    Desakan ini muncul dari Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto.

    Menurutnya, dugaan kecurangan dalam impor beras harus diusut tuntas, termasuk yang terjadi pada era pemerintahan sebelum Prabowo Subianto.

    “Tentunya harus diusut beras impor di era sebelum pemerintahan Prabowo Subianto. Bisa saja dugaan kecurangan isi beras tersebut terjadi karena diduga ulah pejabat sebelumnya, karena jumlah impor beras medium maupun premium secara besar-besaran terjadi pada era mereka,” ujar Hari Purwanto pada Sabtu (29/3/2025).

    Ia juga mengungkapkan bahwa dua orang pejabat sebelumnya telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan markup impor 2,2 juta ton beras senilai Rp 2,7 triliun. 

    Selain itu, negara diduga mengalami kerugian akibat demurrage (denda) impor beras sebesar Rp 294,5 miliar. Namun hingga kini, kasus tersebut masih dalam tahap telaah oleh KPK.

    “Dan kasusnya sampai saat ini KPK hanya janji surga untuk menelaah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah soal kasus skandal demurrage atau denda impor beras sebesar Rp 294,5 miliar,” katanya, mengutip pernyataan juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, pada Rabu, 21 Agustus 2024.

    Selain itu, Hari Purwanto juga menyoroti praktik nakal sejumlah pengusaha yang mengganti beras medium menjadi premium demi keuntungan lebih besar. 

    Ia mendesak Menteri Pertanian segera membentuk satuan tugas (Satgas) guna mengawasi dan menindak praktik semacam ini serta melakukan inspeksi mendadak ke gudang-gudang beras, baik milik BUMN maupun swasta.

    “Mentan harus membentuk Satgas atas kecurangan yang dilakukan pengusaha nakal yang mengganti beras medium menjadi premium. Dan melakukan sidak ke gudang-gudang beras baik milik BUMN maupun swasta agar rakyat tidak dirugikan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tindakan mengubah beras medium menjadi premium merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan sangat berbahaya bagi masyarakat.

    “Berbahaya jika beras yang mestinya untuk dikonsumsi medium harus dijadikan premium. Sangat tidak bermoral. Kalau hanya mengejar keuntungan duniawi semata, masyarakat dijadikan kelinci percobaan. Apapun pekerjaan duniawi yang dilakukan akan ada pertanggungjawaban di akhirat pada saatnya,” pungkas Hari.

    Selama hampir setahun terakhir, beras khusus beredar bebas di pasar Indonesia dengan harga bersaing dengan beras lokal premium. 

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mendeteksi adanya indikasi kecurangan yang dilakukan pengusaha dengan mengubah kemasan beras medium jadi premium. Pihaknya sedang melakukan pengecekan terhadap pengusaha tersebut.

    “Sudah, di beberapa tempat, kami sudah ambil sampelnya, kami cek, ternyata isinya medium, tapi tulisnya premium,” kata Amran seperti dikutip dari Antara, Rabu (26/3).

    Dia mengingatkan pengecekan tak akan dilakukan dibeberapa titik. Pengecekan akan dilakukan di seluruh Indonesia untuk memastikan praktik curang tersebut dihentikan.

    Ia juga mengancam akan memberikan sanksi tegas bagi pengusaha yang melanggar aturan. 

    “Sampaikan ke semua pengusaha, jangan medium dialihkan menjadi premium. Isinya medium, tapi tulisnya premium. Karena sebentar lagi kami cek seluruh Indonesia,” tegas Mentan.

    Amran juga mengimbau kepada pengusaha untuk menjaga integritas dan tidak merugikan konsumen demi keuntungan semata, seperti yang terjadi pada isu minyak goreng kemasan Minyakita sebelumnya. 

    “Itu merugikan masyarakat, merugikan rakyat Indonesia. Saya katakan, sampaikan seperti minyak goreng kemarin, kita sampaikan dulu. Kalau tidak berubah, kami akan cek seluruh Indonesia,” tutur Mentan.

  • Gelar #BukaJalanKebaikan, Promag dan IDI Beri Donasi Senilai Rp 1,5 M

    Gelar #BukaJalanKebaikan, Promag dan IDI Beri Donasi Senilai Rp 1,5 M

    Jakarta –

    PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) melalui anak usahanya Kalbe Consumer Health dan brand Promag, menggelar program #BukaJalanKebaikan di sepanjang bulan Ramadan 2025. Program ini berupa pemberian donasi takjil senilai Rp 1,5 miliar ke seluruh wilayah Indonesia, sehingga masyarakat dapat menikmati takjil ramah lambung.

    Pada program ini, Promag bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk rekomendasi pemilihan bahan, serta Public Figure Chef Jarle (Masterchef Indonesia 6) untuk kreasi menu takjil. Program ini juga memeriahkan Ramadan 1446 Hijriah yang membawa berkah dan kesempatan bagi umat Muslim di seluruh dunia untuk meningkatkan ibadah, menahan haus dan lapar, serta memperbanyak amal kebaikan.

    Di Indonesia, salah satu negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, momen mulia ini disambut dengan penuh antusias. Berpuasa pada dasarnya sangat baik untuk kesehatan lambung dan pengidap sakit maag, apabila dijalankan dengan benar.

    Namun sayangnya, hampir 60 persen masyarakat Indonesia berbuka puasa dengan makanan yang tidak ramah lambung, seperti gorengan, bersantan, berlemak, asam, dan pedas, sehingga dapat memperberat kerja lambung.

    Head of Category Digestive & Skin Kalbe Consumer Health, Revi Octaria mengatakan Kalbe berkomitmen melalui brand Promag sebagai Ahlinya Lambung, untuk mengurangi angka penyakit maag, terutama di bulan Ramadan. Apalagi gaya hidup generasi muda (Gen Z) saat ini lebih rentan menderita sakit maag dan mereka cenderung mengabaikannya.

    “Oleh karena itu, Promag berperan dalam mengedukasi pentingnya mengonsumsi makanan dan minuman ramah lambung, terutama saat berpuasa, agar niat baik di bulan Ramadan tetap berjalan dengan baik. Promag sendiri adalah market leader di kategori obat sakit maag, yang sudah hadir di Indonesia lebih dari 50 tahun dan dipercaya dari generasi ke generasi,” ujar Revi dalam keterangannya, Selasa (11/3/2025).

    Niat baik Promag dalam mengadakan program edukasi kesehatan lambung ini disambut baik oleh IDI. IDI mendukung program ini dengan memberikan rekomendasi makanan ramah lambung, seperti kurma, air kelapa, rebusan sayur, makanan manis rendah lemak, dan buah-buahan segar.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) periode 2022-2025, dr Ulul Albab, SpOG mengungkapkan menjaga kenyamanan lambung sangat penting saat berpuasa.

    “Pilihlah makanan rendah lemak, konsumsi makanan segar, dan hindari minuman yang mengandung soda atau kafein saat perut kosong,” ungkapnya.

    Menurut riset Global Listing, Insiden penyakit maag meningkat drastis dari 22 persen ke 36 persen di kategori usia 17-24 tahun, yaitu kalangan mahasiswa dan first jobber. Mahasiswa yang masuk dalam kategori Generasi Z pun merupakan target utama kampanye ini.

    Sebagian besar dari mereka memiliki kebiasaan mengonsumsi jajanan jaman now yang berpotensi memicu gangguan lambung seperti sakit maag, yaitu camilan seblak, tteokbokki, mie instan pedas, dan lain-lain.

    Oleh karena itu, Promag menghadirkan menu Takjil Ramah Lambung, yang diedukasi melalui kegiatan off air maupun online, seperti media sosial Instagram, TikTok, platform streaming music Spotify, dan aplikasi Grab. Dalam program #BukaJalanKebaikan Bareng Promag ini, Promag juga mengundang sederet public figure yang sedang hits untuk lebih memeriahkan acara.

    #BukaJalanKebaikan Bareng Promag akan dilaksanakan di 43 kota di seluruh Indonesia, dimulai dari enam kota besar yang berlokasi di kampus-kampus ternama. Di antaranya, Universitas Indonesia (UI) Depok, Universitas Sumatera Utara (USU), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dan Universitas Negeri Makassar (UNS).

    Agenda NgabuburGigs

    Gelaran pertama NgabuburGigs, sebagai bagian dari program #BukaJalanKebaikan Bareng Promag, dimulai pada 10 Maret 2025 bertempat di Balairung Kampus Universitas Indonesia (UI) dengan menghadirkan Habib Ja’far, Juicy Luicy, dan Chef Fajar. Acara ini berlangsung sangat meriah serta berhasil mengedukasi dan menghibur generasi muda, sembari menunggu waktu berbuka puasa.

    Di Medan, acara digelar pada 11 Maret 2025 di Universitas Sumatera Utara (USU) dengan bintang tamu Ustad Ucay, Band Sandwich, dan Chef Nata. Gelaran ketiga, pada 14 Maret 2025, bertempat di Universitas Negeri Semarang dengan menghadirkan Habib Muhammad Alhabsyi, Band Good Morning Everyone, dan Chef Hari Purwanto.

    Kemudian dilanjutkan di ITB pada 16 Maret 2025, dengan menghadirkan Ustaz Muhammad Assad, Kunto Aji and Band, dan Chef Jarle. Sedangkan di Surabaya, NgabuburGigs akan digelar pada 17 Maret 2025 di UIN Sunan Ampel dengan menghadirkan Ustaz Solmed, Band Moccatune, dan Chef Hari Purwanto.

    Terakhir, NgabuburGigs di Universitas Negeri Makassar akan diadakan pada 20 Maret 2025 dengan mengundang Ustad Alfie Alfandi, Band Kapal Udara, dan Chef Raman Kodong.

    (sls/Promag)