Tag: Hari Purwanto

  • Otak Markup Whoosh Jangan Hilang Ditelan Bumi

    Otak Markup Whoosh Jangan Hilang Ditelan Bumi

    GELORA.CO -Meskipun Presiden Prabowo Subianto pasang badan terkait utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh era pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi, pengusutan otak kasus dugaan markup tetap harus dilakukan.

    Begitu yang disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons sikap Prabowo yang pasang badan terkait persoalan utang Whoosh.

    “Forgive don’t Forget, kalimat yang tepat untuk kasus utang Whoosh. Otak dari markup utang Whoosh harus diusut, jangan sampai menguap tanpa proses hukum,” kata Hari kepada RMOL, Minggu, 9 November 2025.

    Hari menilai, kasus Hambalang di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saja bisa diusut dengan proses hukum. Untuk itu, aparat penegak hukum (APH) juga harus berkomitmen mengusut tuntas kasus Whoosh.

    “Aktor intelektual kasus Whoosh harus diungkap jangan sampai menghilang ditelan bumi,” tegas Hari.

    Sementara itu kata Hari, sikap Prabowo yang memasang badan untuk Whoosh bukan sesuatu yang keliru. Mengingat, tidak mudah bagi APBN untuk menalangi utang Whoosh. Terkecuali jika Prabowo mengeluarkan produk hukum berupa Perpres atau Keppres bahwa di APBN ada penalangan untuk menyelesaikan utang Whoosh,” jelas Hari.

    Jika hal itu dilakukan kata Hari, maka bisa diartikan bahwa Prabowo pasang badan terhadap utang Whoosh.

    “Itupun Prabowo harus berkoordinasi dan konsultasi dengan DPR tentang utang whoosh yang masuk dalam APBN, apakah disetujui oleh DPR. Prabowo masih omon-omon saja untuk menenangkan terkait utang Whoosh yang menjadi polemik,” pungkas Hari. 

  • Sangat Mudah Mencari Jejak Jokowi-Luhut di Kasus Whoosh

    Sangat Mudah Mencari Jejak Jokowi-Luhut di Kasus Whoosh

    GELORA.CO -Sosok mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dinilai paling bertanggung jawab dalam kerugian kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. 

    Demikian antara lain disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto merespons penyelidikan KPK terhadap dugaan tindak pidana korupsi Whoosh.

    “Jokowi dan LBP orang yang bertanggung jawab dan otak di balik kasus Whoosh. Jejak digital media atas perkataannya mudah ditemui,” kata Hari kepada RMOL, Rabu, 29 Oktober 2025.

    Untuk mempermudah penyelidikan, KPK bisa memanggil pakar dan pejabat terkait sebagai saksi untuk mengumpulkan bukti kuat dugaan rasuah Whoosh.

    Di sisi lain, upaya KPK menyelidiki proyek Whoosh menjadi kabar baik lantaran proyek ini berimbas beban negara yang dipaksa menanggung utang mencapai lebih dari Rp118 triliun belum termasuk bunga tetap 3,2 persen per tahun. 

    “Berita terbaru juga muncul perbandingan proyek kereta cepat Arab Saudi dan Indonesia sangat jauh berbeda. Pembiayaannya saja sangat berbeda, Arab hanya menghabiskan Rp112 triliun (1.500 km) , sedangkan Indonesia Rp113 triliun (142,3 km),” pungkas Hari.

  • Jokowi Sengaja Lari dari Tanggung Jawab Kasus Whoosh

    Jokowi Sengaja Lari dari Tanggung Jawab Kasus Whoosh

    GELORA.CO – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) disebut sengaja lari dari tanggung jawab atas kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang sedang diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto merespons sikap Jokowi yang tidak membahas soal dugaan markup Whoosh yang sedang disorot, namun malah membahas soal mengatasi kemacetan di Jabodetabek dan Bandung.

    “Jokowi seperti ungkapan jawa ‘Nggih-nggih ora kepanggih’, di mana perilaku Jokowi sama dengan orang yang mudah berjanji atau mengiyakan, tetapi tidak pernah benar-benar melakukan apa yang dijanjikannya, atau omongannya tidak tulus dan tidak dilakukan,” kata Hari kepada RMOL di Jakarta, Selasa, 28 Oktober 2025.

    Ia menyebut bahwa, Jokowi sengaja lari dari tanggung jawab atas kasus Whoosh yang tidak memberikan dampak dalam mengurai kemacetan yang diutarakan.

    “Bahkan beban kasus Whoosh dengan sengaja dimasukkan APBN untuk menanggungnya. Jokowi layak dipanggil KPK untuk dimintai keterangan agar siapapun sama di mata hukum,” pungkas Hari.

    Sejak awal 2025, KPK ternyata sudah melakukan penyelidikan terkait proyek Whoosh. Sejumlah pihak sudah dimintai keterangan oleh KPK. Namun, KPK belum mengungkapkan identitas para pihak yang dimintai keterangan.

  • Nilai Proyek Kereta Cepat RI dengan Arab Saudi seperti Bumi dan Langit

    Nilai Proyek Kereta Cepat RI dengan Arab Saudi seperti Bumi dan Langit

    GELORA.CO -Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang digagas mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi memang sarat manipulasi. Manipulasi itu semakin terlihat ketika terjadinya perbandingan anggaran yang jauh berbeda dengan proyek kereta cepat yang dilakukan Arab Saudi.

    Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, perbandingan proyek kereta cepat antara Indonesia dengan Arab Saudi tampak jelas seperti bumi dan langit.

    “Sehingga tidak perlu keilmuan tinggi untuk membandingkannya, bahwa yang tidak memiliki pendidikan saja bisa menilai patut diduga telah terjadi manipulasi,” kata Hari kepada RMOL, Minggu, 26 Oktober 2025.

    Di mana, biaya membangun kereta Whoosh yang rutenya hanya 142 kilometer lebih mahal ketimbang proyek Kereta Haramain High-Speed Railway (HHR) yang rutenya berjarak 1.500 km.

    Kereta HHR yang menghubungkan kota-kota suci Makkah dan Madinah itu menelan biaya 7 miliar dolar AS atau sekitar Rp116,2 triliun (asumsi kurs Rp16.600/dolar AS). Lebih murah ketimbang proyek kereta Whoosh yang biayanya 7,27 miliar dolar AS, setara Rp120,7 triliun.

    Hari menilai, manipulasi sudah terjadi ketika perubahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kereta cepat, yakni Perpres 93/2021 yang merupakan perubahan dari Perpres 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

    Perubahan Perpres itu memperkuat konsorsium BUMN yang memimpin proyek, mengganti pimpinan konsorsium dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk menjadi PT Kereta Api Indonesia (Persero), membentuk Komite KCJB yang dipimpin Menko Maritim dan Investasi yang saat itu dijabat Luhut Binsar Pandjaitan, serta penyesuaian skema pendanaan untuk mendukung percepatan proyek termasuk kemungkinan penggunaan APBN untuk membiayai proyek.

    “Fakta perubahan perpres salah satu bagian dari manipulasi (akal-akalan) Presiden Joko Widodo saat itu,” pungkas Hari.

  • Mengingat Sepak Terjang Hacker Bjorka yang Dulu Hebohkan RI

    Mengingat Sepak Terjang Hacker Bjorka yang Dulu Hebohkan RI

    Jakarta

    Polisi mengungkap sosok pria berinisial WFT (22) di Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut), yang mengaku hacker ‘Bjorka’ dan mengklaim meretas 4,9 juta data nasabah bank. Apakah dia adalah Bjorka yang sama dengan sang hacker yang dulu sempat bikin heboh dengan berbagai kasus peretasan data skala nasional?

    WFT disebut bukan ahli information technology (IT). “Jadi yang bersangkutan ini bukan ahli IT, hanya orang yang tidak lulus SMK,” kata Wakil Direktur Siber Direktorat Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus, Kamis (2/10/2025).

    WFT belajar IT otodidak melalui media sosial dan dia tidak memiliki pekerjaan. “Namun sehari-hari secara otodidak dia selalu mempelajari IT, jadi dia mempelajari segala sesuatu itu hanya dari IT, melalui komunitas-komunitas media sosial,” ujarnya.

    Wakil Direktur Siber Direktorat Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus mengatakan WFT diduga bertransaksi data ilegal di dark web sejak 2020. WFT aktif di dark web dengan username Bjorka. Pelaku sempat berganti username menjadi SkyWave, Shint Hunter, hingga Oposite6890 untuk menyamarkan aksinya.

    Fia menyebutkan WFT mengklaim mendapatkan data institusi luar negeri ataupun dalam negeri, perusahaan kesehatan, hingga perusahaan swasta untuk diperjualbelikan. Dia diduga menjual dan bertransaksi dengan mata uang kripto.

    “Berapa uang yang didapatkan ini juga kita belum bisa mendapatkan fakta secara jelas. Tapi pengakuannya sekali dia menjual data itu kurang lebih nilainya puluhan juta. Jadi tergantung orang-orang yang membeli data yang dia jual, melalui dark forum. Pada saat diperjualbelikan pelaku menerima pembayaran dengan menggunakan crypto currency,” ujarnya.

    Bjorka yang dulu bikin heboh

    Penangkapan ini langsung memantik reaksi warganet. Di media sosial, ramai beredar tangkapan layar Instagram Stories akun @Bjorkanism yang berisi tulisan provokatif: “you think its me? everyone uses my name, but you dont realize im still FREE the one who appeared in 2022.”

    Unggahan itu memunculkan spekulasi bahwa ‘Bjorka’ asli masih bebas berkeliaran dan ada sosok hacker lain yang menggunakan nama tersebut. Tagar #Bjorka bahkan sempat trending di X dengan berbagai opini yang mempertanyakan keaslian tersangka.

    Mengingat sepak terjangnya, hacker Bjorka mulai bikin heboh pada 2022 dan 2023. Setelah beberapa lama menghilang, dia sempat sekali lagi bikin geger pada September 2024 dengan membocorkan NPWP Jokowi dan sejumlah menteri. Berikut sebagian sepak terjang hacker Bjorka.

    1. Kebocoran Data Pelanggan IndiHome

    Bjorka mengklaim telah mengantongi 26 juta history browsing pelanggan IndiHome. Datanya mencakup keyword, email, nama, jenis kelamin, hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK).

    Namun perwakilan Telkom Group menyatakan, bahwa data-data yang bocor tidak valid dan merupakan hasil fabrikasi. Menurut Ahmad Reza, SVP Corporate Communication & Investor Relation Telkom, Telkom tidak menggunakan email @telkom.net, baik untuk kepentingan perusahaan maupun layanan bagi pelanggan.

    “Jadi fungsinya bukan sebagai email,” jelas Reza.

    2. Kebocoran Data Registrasi SIM Card Prabayar

    Tak hanya sampai di situ, Bjorka terus membuat kehebohan di dunia maya. Target selanjutnya, mengarah kepada kebocoran yang diduga data registrasi SIM Card Prabayar.

    Bjorka mengaku memiliki 1,3 miliar data yang berukuran 87GB. Di dalamnya berisi NIK, nomor telepon, operator seluler, dan tanggal registrasi.

    3. Kebocoran Data KPU

    Bjorka juga mengklaim mendapatkan 105 juta data penduduk Indonesia, di mana dugaan saat ini milik KPU. Serupa dengan data-data di atas, sang hacker juga membagikannya di forum online Breached.to.

    Data-data tersebut berukuran 20GB dan berisi informasi seperti NIK, Kartu Keluarga (KK), nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Bjorka sendiri menjualnya seharga USD 5 ribu atau setara Rp 7,4 juta.

    4. Kebocoran Data Dokumen Rahasia Presiden Republik Indonesia

    Aktivitas nyolong data yang dilakukan Bjorka masih berlanjut. Bahkan setelah menyebut Kominfo bodoh, dia menargetkan dokumen rahasia Presiden Republik Indonesia.

    Setelah mengumumkan rencananya di Telegram, hacker ini pun beraksi, dan kembali mengklaim berhasil merampas data rahasia Presiden RI periode 2019-2021 yang berukuran 189 MB. Di dalamnya, total ada 679.180 dokumen.

    Kendati demikian, juru bicara Badan Intelijen Negara (BIN), Wawan Hari Purwanto menepis kabar dokumen atau surat-surat dari BIN untuk Presiden bocor. Ia menyatakan bahwa itu kabar bohong.

    “Hoax itu, dokumen BIN aman terkendali, terenkripsi secara berlapis, dan semua dokumen pakai samaran,” kata Wawan kepada detikcom.

    5. Kebocoran Data Pribadi Sejumlah pejabat

    Kebocoran data yang terbaru datang secara personal dari Menkominfo kala itu, Johnny G Plate. Dari tangkapan layar yang dibagikan oleh DarkTracer, ada beberapa informasi pribadi Johnny, seperti nomor telepon, nama lengkap, jenis kelamin, NIK, KK, alamat rumah, nama istri dan masih banyak lagi.

    Setelah Johnny, Bjorka menyebarkan data Mendagri Tito Karnavian, Mochamad Iriawan yang saat itu menjabat Ketua Umum PSSI, Muhaimin Iskandar, Mahfud MD, dan Kepala BSSN Hinsa Siburian. Zainudin Amali, yang saat itu menjabat sebagai Menpora juga dibocorkan data pribadinya terkait tragedi Kanjuruhan.

    Saat itu juru bicara BSSN Ariandi Putra menyebut data pribadi Hinsa Siburian yang dibocorkan itu sudah basi dan sebenarnya bisa didapat dari sumber terbuka.

    6. 34 Juta Data Paspor Warga RI

    Sebanyak 34 juta data paspor warga Indonesia diduga bocor dan kabar ini viral di media sosial. Hacker kawakan Bjorka diduga sebagai dalangnya.

    Kabar kebocoran data paspor ini pertama kali disampaikan oleh Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, di akun Twitter pribadinya.

    Teguh menyebut Bjorka yang muncul kali ini kemungkinan masih Bjorka yang sama yang membuat jagat maya riuh di sekitar pertengahan 2022 lewat sederet aksi pembocoran datanya dan sampai saat ini belum jelas identitasnya.

    Data paspor yang bocor ini diunggah di blogbjork.ai. Alamat blog ini sendiri belum pernah diungkap oleh Bjorka yang beraksi di 2022, baik itu via Telegram, akun BreachForums, maupun Twitter-nya. Adapun harga yang dipatok untuk 34 juta data paspor ini adalah USD 10 ribu atau di kisaran Rp 150 juta.

    7. Data BPJS Ketenagakerjaan

    Lama tak terdengar setelah melakukan pencurian data dari lima daftar di atas, Bjorka kembali beraksi. Baru-baru ini dirinya mencuri 19 juta data berukuran 5 GB, yang berisikan informasi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

    Adapun isinya meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, email, nomor ponsel, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, tempat bekerja dan lain-lain. Data-data itu dibanderol senilai USD 10 ribu atau kisaran Rp 153 juta dalam bentuk Bitcoin.

    8. Jutaan Data NPWP Termasuk Milik Presiden Jokowi dan Para Menterinya

    Di akhir 2024, pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, dan e-mail.

    “Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, e-mail, dan lain-lain,” kata Teguh dalam akun X @secgron. Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.

    Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka sebagai user tertanggal 18 September 2024. Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol dengan nilai USD 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296).

  • Warga Sragen Pasang Spanduk Protes, Tuding Tanah Warisan Diserobot Developer
                
                    
                        
                            Regional
                        
                        1 Oktober 2025

    Warga Sragen Pasang Spanduk Protes, Tuding Tanah Warisan Diserobot Developer Regional 1 Oktober 2025

    Warga Sragen Pasang Spanduk Protes, Tuding Tanah Warisan Diserobot Developer
    Tim Redaksi
    SRAGEN, KOMPAS.com –
    Warga Bulak Asri, Pelem Gadung, Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah (Jateng) memasang spanduk protes dekat perumahan swasta, Rabu (1/10/2025). Protes tersebut dilakukan karena adanya dugaan penyerobotan tanah oleh pihak developer.
    Pantauan Kompas.com di lokasi, spanduk protes tersebut bertuliskan 4 poin dan dipasang di depan Perumahan Griya Khalisa 2.
    Ada pun 4 poin yang ada dalam spanduk tersebut yakni :
    Protes ini dilakukan oleh Aris Parwanto, pemilik lahan kosong yang berada di sebelah perumahan.
    Menurutnya, tanah yang merupakan warisan orangtuanya itu diserobot oleh developer.
    “Tanah kami diserobot oleh pihak PT. Putra Bhina Karya,” katanya saat ditemui.
    Penyerobotan tanah diketahui saat proses awal pembangunan sekitar setahun lalu.
    Aris menjelaskan, saat itu dirinya telah melaporkan adanya penyerobotan tanah ke pihak desa.
    Proses pengaduan kemudian dilanjutkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada Mei 2024. Hasilnya diketahui bahwa ada tanahnya yang berkurang seluas 151 meter persegi.
    “Setelah itu kami melakukan pengaduan ke Dinas Perkim dan dilakukan mediasi. Di situ disampaikan bahwa tanah ini ditumpangi pihak pengembang,” kata Aris.
    Aris menuturkan, pihaknya melanjutkan proses tersebut ke kepolisian dan telah dilakukan sejumlah pemanggilan untuk BAP. Tak lama pihak Kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyelidikan (SP3).
    “Karena saya tidak puas saya mengajukan banding melalui WA dan ditanggapi. Tanggal 29 September 2025 kemarin dilakukan mediasi. Setelah itu diambil kesimpulan yang merugikan kami,” kata dia.
    “Kami menginginkan keadilan karena tidak puas dengan keputusan pihak kepolisian,” tutupnya.
    Terpisah, Kanit Tipikor Ipda Hari Purwanto menegaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan membuktikan bahwa tidak ada unsur pidana dalam kasus tersebut.
    Kasus tersebut diterima Polres Sragen pada 26 Mei 2024. Setelahnya dilakukan sejumlah langkah seperti klarifikasi kepada pihak pengguna, tergugat, pejabat desa dan BPN ditambah dengan ukur ulang sebanyak 2 kali.
    Berdasarkan nasil ukur ulang diketahui adanya kekurangan luas tanah baik dari sertifikat milik pengadu dan teradu.
    “Sertifikat atas nama orang tua pak aris berkurang 151 meter persegi 3570 meter persegi. Untuk pihak teradu juga berkurang 68 meter persegi dari 3550 meter persegi,” jelasnya.
    Hari memaparkan, ditemukannya permasalahan serupa yakni luasan tanah yang berkurang, pihak kepolisian meminta pertimbangan ahli pidana. Hasilnya ahli pidana memutuskan bahwa belum ditemukan adanya unsur pidana oleh teradu.
    “Kemudian kami melakukan gelar perkara yang mana melibatkan Propam, Sikum, Siwas, Kanit Reskrim dan disimpulkan aduan belum terdapat unsur pidana. Peserta gelar kemudian menyarankan ke kami agar memberi kepastian hukum penghentian penyelidikan. Apabila ditemukan bukti baru penyelidikan bisa dibuka kembali,” tutup dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Tangerang Panggil Lurah Cipadu dan Camat Larangan Buntut Pemecatan 9 Ketua RT
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 September 2025

    Pemkot Tangerang Panggil Lurah Cipadu dan Camat Larangan Buntut Pemecatan 9 Ketua RT Megapolitan 26 September 2025

    Pemkot Tangerang Panggil Lurah Cipadu dan Camat Larangan Buntut Pemecatan 9 Ketua RT
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com –
    Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memanggil Lurah Cipadu dan Camat Larangan usai polemik pemecatan sembilan ketua Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan.
    Kepala Bagian Humas Pemkot Tangerang, Mu’alim, mengatakan lurah dan camat sudah dimintai keterangan terkait polemik tersebut.
    “Lurah dan camat sudah dipanggil, sudah dimintai keterangan. Terkait pemberhentian ketua RT bisa jadi nanti akan dievaluasi,” ujar Mu’alim saat dikonfirmasi, Jumat (26/9/2025).
    Begitupula dengan Wali Kota Tangerang, Sachrudin yang disebut telah menurunkan tim khusus untuk mencari tahu penyebab sembilan RT di Cipadu dipecat.
    “Pak wali sudah terjunkan tim khusus untuk menyelesaikan persoalan tersebut,” kata Mu’alim.
    Adapun tim tersebut terdiri dari Asisten Daerah (Asda) I, Inspektorat, Bagian Hukum, dan Bagian Tata Pemerintahan (Tapem).
    Sebelumnya, sebanyak sembilan ketua RT di RW 001 Cipadu, Kota Tangerang, dipecat oleh pihak Kelurahan Cipadu, Kamis (18/9/2025).
    Sembilan RT tersebut mencakup RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, dan 10.
    Pemecatan dilakukan melalui Surat Keputusan Lurah Cipadu Kecamatan Larangan Nomor: 148/KEP-121 Tapem/2025 tentang Pemberhentian Ketua Rukun Tetangga (RT) Rukun Warga (RW) 001 Kelurahan Cipadu, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang.
    Namun, pemecatan tersebut menimbulkan protes warga.
    Sebab, pemecatan diduga dilakukan sepihak dan tidak melalui musyawarah dengan masyarakat.
    “Saya mengetahui pada 18 September 2025 di grup WhatsApp RT, bahwa ketua RT di lingkungan saya dipecat lurah. Padahal RT itu dipilih secara demokratis oleh warga,” ujar salah satu warga RT 02 RW 01, Hari Purwanto (45), kepada
    Kompas.com
    , Kamis (25/9/2025).
    Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa sembilan ketua RT itu dipecat lantaran ditemukan adanya Pelanggaran Pasal 21 Poin 1 Huruf e Peraturan Walikota Tangerang Nomor 24 Tahun 2015, yang berbunyi “sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau norma-norma kehidupan masyarakat”.
    Menurut warga, alasan tersebut tidak mendasar, lantaran Lurah Cipadu, Dady Afiandi, tidak menjelaskan secara perinci norma apa yang dimaksud dan sudah dilanggar oleh para ketua RT itu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Tangerang Panggil Lurah Cipadu dan Camat Larangan Buntut Pemecatan 9 Ketua RT
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        26 September 2025

    Warga Duga Ketua RW Terlibat Pemecatan 9 Ketua RT di Cipadu Tangerang Megapolitan 25 September 2025

    Warga Duga Ketua RW Terlibat Pemecatan 9 Ketua RT di Cipadu Tangerang
    Tim Redaksi
    TANGERANG, KOMPAS.com –
    Warga Kampung Poncol, Kota Tangerang, menduga Ketua RW 01 terlibat pemecatan sembilan ketua RT oleh pihak Kelurahan Cipadu.
    Sembilan RT yang dipecat serentak tersebut mencakup RT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, dan 10.
    “RW ini diduga ikut menjadi pembisik ke Lurah sehingga Lurah tidak bijak mengambil keputusan,” ujar warga RT 02 RW 01, Hari Purwanto (45) kepada Kompas.com, Kamis (25/9/2025).
    Hari yang mewakili Aliansi Warga RW 01 Kampung Poncol Cipadu meminta Ketua RW 01 untuk diganti.
    Permintaan itu juga sudah disampaikan pada aksi damai pada Rabu (24/9/2025) di Kantor Kelurahan Cipadu, yang membawa dua tuntutan. 
    “Tuntutan kami dari Aliansi Warga RW 01, yaitu menolak penonaktifan sepihak Ketua RT di wilayah RW 01 oleh Lurah Cipadu dan juga mengganti Ketua RW 01 Kelurahan Cipadu,” jelas dia.
    Dalam aksi itu, Camat Larangan, Nasrullah, sempat menemui massa aksi yang hadir. Aspirasi warga terkait pengaktifan kembali RT menjadi masukan.
    Namun, terkait dengan penggantian Ketua RW 01, kata Hari, Nasrullah disebut menolak tuntutan itu.
    “Point pertama mengaktifkan RT kembali ditampung oleh camat tapi pemecatan terhadap RW tidak mau dilakukan,” kata Hari.
    Sementara itu, Lurah Cipadu tidak hadir dengan alasan tengah mengikuti pelatihan di Pandeglang.
    “Aksi ini bukan yang terakhir, ini baru langkah awal. Warga akan membawa persoalan ini ke DPRD Kota Tangerang, bahkan kalau perlu sampai ke tingkat nasional,” ucap dia.
    Kompas.com
    sudah berusaha menghubungi pihak Kelurahan Cipadu, Kota Tangerang, namun hingga saat ini belum mendapatkan respons.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Raja Juli dan Kadir Karding Ngenyek Amanat Presiden

    Raja Juli dan Kadir Karding Ngenyek Amanat Presiden

    GELORA.CO -Sikap Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding dianggap menantang Presiden Prabowo Subianto yang konsen terhadap penegakan hukum.

    Sikap menentang itu ditunjukkan Raja Juli dan Kadir Karding dengan bermain domino bersama Azis Welang.

    “Beredarnya foto ini sama saja menyinggung (ngenyek) kepada amanat presiden yang serius dan konsen terhadap penegakan hukum. Tentunya ada kesan anak buah menantang pimpinannya,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto kepada RMOL, Minggu, 7 September 2025.

    Selain itu, kata Hari, publik juga semakin menilai bahwa kinerja anak buah Prabowo tidak tegak lurus atas instruksinya. Bahkan jika dimaknai lewat foto saja bisa dikatakan perilaku ABS (Asal Bapak Senang).

    “Baiknya Prabowo harus segara memanggil anak buahnya dan pertemuan di antara mereka apa maksud serta tujuannya,” pungkas Hari

  • Nadiem Makarim Harus Bongkar Keterlibatan Jokowi

    Nadiem Makarim Harus Bongkar Keterlibatan Jokowi

    GELORA.CO – Mantan Mendikbudristek, Nadiem Makarim harus buka suara jika memang ada kesepakatan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi terkait pengadaan laptop Chromebook, agar tidak dikorbankan sendirian.

    Menurut Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, saat diangkat menjadi menteri oleh Jokowi, tentunya Nadiem memiliki kesepakatan dan konsensus.

    “Jika kesepakatan yang dibangun salah satunya adalah pengadaan laptop yang saat ini menjadikan nadiem sebagai tersangka di Kejaksaan, maka dibuka saja kalau diduga melibatkan Jokowi,” kata Hari kepada RMOL, Jumat, 5 September 2025.

    Hal itu kata Hari, perlu dilakukan seperti halnya ketika kasus mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong yang pernah meminta menghadirkan Jokowi di ruang persidangan.

    “Nadiem harus membuka semua ke publik jika ada kesepakatan dengan Jokowi dalam kasus pengadaan laptop,” tuturnya, 

    “Kalau memang Nadiem tidak mau dalam kesendirian menjadi korban politik personal atau kelompok. Jika Nadiem yakin bahwa Allah SWT melindungi maka semua kenyataan dan kebenaran harus dibuka,” pungkas Hari.