Tag: Hari Nugroho

  • UMP DKI Jakarta Rp5,396 juta

    UMP DKI Jakarta Rp5,396 juta

    Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar Rp5.396.761 atau naik sebesar 6,5 persen dari sebelumnya sebesar Rp5.067.381 per bulan.

    “Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2025 dengan nilai kenaikan sebesar 6,5 persen. Sehingga UMP DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761,” kata Teguh di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan ketetapan itu dengan menggunakan formula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga sudah melakukan rapat bersama berbagai pihak terkait dan Dewan Pengupahan Daerah pada 9-10 Desember 2024 terkait kenaikan UMP DKI Jakarta 2025.

    “Kemarin sudah saya teken tanda tangan keputusan gubernurnya. Besaran nilai UMP ini berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” katanya.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, pembahasan mengenai upah sektoral dan UMP ini untuk memastikan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor tetap terjaga.

    Hari menekankan pentingnya memastikan kenaikan UMP ini selaras dengan kebutuhan pekerja dan keberlangsungan usaha.

    “Kami akan mendetailkan implementasi kenaikan 6,5 persen sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diatur dalam Permenaker,” kata Hari di Jakarta, Senin (9/12).

    Hari mengharapkan kenaikan UMP ini dapat meningkatkan daya beli pekerja sekaligus menjaga daya saing usaha di Jakarta.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2024

  • UMP Jakarta 2025 Bakal Diumumkan Hari Ini, Naik 6,5%?

    UMP Jakarta 2025 Bakal Diumumkan Hari Ini, Naik 6,5%?

    loading…

    Pekerja melintas saat jam pulang kerja di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat. Foto/Dok SINDOnews

    JAKARTA – Besaran Upah Minimum Provinsi ( UMP ) 2025 dijadwalkan akan diumumkan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi pada hari ini, Rabu (11/12/2024). Diketahui, Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah menetapkan UMP naik sebesar 6,5 persen.

    Lantas, apakah UMP Jakarta 2025 juga turut naik sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat?

    “Nah justru itu nanti dalam rapat kan ada dewan pengupahan itu kan ada dari Apindo, BPS, pemerintah, pakar, nanti kami rapatkan. Maksimal diumumkan tanggal 11 Desember harus diumumkan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (6/12/2024).

    “Makanya, tanggal 9 Desember rapat, tanggal 10 Desember minta rekomendasi Pak Gubernur nanti tanggal 11 Desember gubernur menetapkan,” sambungnya.

    Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Hal itu tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan Upah Minimum Tahun 2025.

    “Nilai kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 6,5 persen dari Upah Minimum Provinsi tahun 2024,” bunyi keterangan klausul tersebut yang diteken oleh Menaler Yassierli pada Rabu (4/12/2024).

    Adapun formula penghitungan upah itu tercantum dalam Pasal 2 (2). Dalam klausul itu, formula penghitungan yakni UMP2025 = UMP2024 + Nilai Kenaikan UMP 2025.

    Dalam Pasal 2 ayat (4) menerangkan, penetapan UMP 2025 patut mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Sementara itu, Kemnaker juga menyatakan bahwa penetapan UMP 2025 harus dilakukan paling lambat pada 11 Desember 2024.

    “Upah Minimum provinsi tahun 2025 dan Upah Minimum sektoral provinsi tahun 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 11 Desember 2024,” bunyi Pasal 10 ayat (1) Permenaker tersebut.

    (rca)

  • Revitalisasi JPO yang Difokuskan Hanya di Pusat Kota

    Revitalisasi JPO yang Difokuskan Hanya di Pusat Kota

    JAKARTA – Pemprov Jakarta bakal merevitalisasi tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) di jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Jembatan itu bakal disulap dengan konsep kekinian, yang diminati para pengincar lokasi foto instagramable.

    Ketiga JPO itu ada di kawasan Hotel Le Meridien, Universitas Atmajaya, dan Dukuh Atas. JPO ini nantinya bakal dilengkapi dengan fasilitas pencahayaan dan lift untuk memudahkan akses kaum disabilitas, lansia dan ibu hamil.

    Khusus untuk JPO di kawasan Hotel Le Meridien, akses penyeberangan juga akan diperlebar, yang awalnya hanya 2,5 meter menjadi 5 meter. Pondasi JPO itu juga akan diperkuat. 

    “JPO yang di depan Le Meridien itu kan demand-nya (penggunanya) tinggi. Kemudian, strukturnya memang agak goyang, maka akan kita perkuat sekalian kita lebarin,” tutur Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho. 

    Revitalisasi ketiga JPO akan dimulai akhir November 2019 dan rencananya rampung Maret 2020. Biaya revitalisasi menggunakan dana kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) dari sejumlah perusahaan. Revitalisasi satu JPO disertai dengan pengadaan lift, membutuhkan biaya sekitar Rp10 miliar. Jika ditotal, ketiga JPO menelan biaya Rp30 miliar. 

    Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang fokus merevitalisasi JPO di kawasan Sudirman-Thamrin karena daerah tersebut tingkat kesibukannya tinggi dan jadi sentral bisnis di Jakarta.

    Dengan begitu, diharapkan revitalisasi JPO di jalan Sudirman efektif untuk menarik minat wisatawan karena pengalaman berfoto dengan latar kota Jakarta.

    “Apalagi, dalam waktu dekat Jakarta akan menyelenggarakan Formula E. Jadi, JPO yang dipoles fokus di kawasan sentral dulu, seperti jalan protokol. Pasti banyak orang asing yang menginap di hotel di sepanjang jalan Sudirman dan Thamrin tertarik menyeberang di JPO tersebut,” kata Trubus kepada VOI, Selasa, 12 November. 

    Namun, revitalisasi JPO dengan pengadaan lift ini dipertanyakan sejumlah anggota Komisi D DPRD Jakarta. Anggota Komisi D dari Fraksi PSI, Viani Limardi, menganggap pengadaan lift di jalan Protokol tak terlalu dibutuhkan. Sebab, rata-rata pengguna JPO tersebut adalah pekerja yang kantornya berada di sekitar jalan Sudirman. 

    “Yang paling membutuhkan lift itu kan orang-orang lansia. Orang lansia itu kebanyakan mengakses JPO di daerah pemukiman, di pinggir, bukan di jalan protokol.”

    Sementara, anggota Komisi D dari Fraksi Gerindra, Syarif, mengatakan revitalisasi memang sengaja dilakukan di pusat kota. Setidaknya itu jawaban dari Dinas Bina Marga ketika dia tanya. Ketika ada anggaran baru, revitalisasi akan dilajutkan pada JPO di luar jalan protokol. 

    “Memang soal ketersediaan dana. Katanya, nanti di tahun berikutnya dirancang revitalisasi di luar jalan protokol jika ada biaya yang tersedia,” ucap Syarif.

    Belakangan ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lagi suka memoles JPO dengan nuansa kekinian. Sejak awal menjabat pada 2017, Anies merevitalisasi sebanyak 12 JPO di Jalan Sudirman sampai jalan MH Thamrin–tiga JPO dalam rencana.

    Tapi, JPO yang dipercantik Anies kebanyakan berada di Jalan Sudirman. Revitalisasi JPO di luar Jalan Sudirman hanya ada dua, yakni di kawasan Pasar Minggu dan Jalan Daan Mogot. 

    Anies melakukan revitalisasi JPO dimulai dari JPO Bundaran Senayan, JPO Gelora Bung Karno, dan JPO Polda Metro Jaya pada Februari. Lalu, menyusul revitalisasi JPO Dukuh Atas. 

  • UMP Jakarta 2025 Bakal Diumumkan 11 Desember, Perkiraan Rp5,3 Juta

    UMP Jakarta 2025 Bakal Diumumkan 11 Desember, Perkiraan Rp5,3 Juta

    JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta akan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2025 pada Rabu, 11 Desember 2024 mendatang. Hal ini sesuai dengan batas akhir waktu pengumuman kenaikan upah di daerah yang ditentukan pemerintah pusat.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho menyebut, Pemprov DKI masih perlu menggelar rapat dengan dewan pengupahan, termasuk perwakilan buruh dan kelompok pengusaha.

    “Maksimal diumumkan tanggal 11 Desember, harus diumumkan. Makanya, tanggal 9 rapat, tanggal 10 minta rekomendasi Pak Gubernur, nanti tanggal 11 Gubernur menetapkan,” kata Hari kepada wartawan, Sabtu, 7 Desember.

    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menetapkan rata-rata kenaikan UMP sebesar 6,5 persen. Kenaikan UMP di Jakarta, diakui Hari, relatif tak berbeda dengan nilai yang ditetapkan pemerintah pusat.

    UMP Jakarta pada tahun 2024 sebesar Rp5.067.381. Jika naik 6,5 persen, upah minumum di Jakarta tahun depan diperkirakan menjadi sekitar Rp5,3 juta.

    “Sudah ada jadi kenaikan 6,5 persen dari UMP 2024. Tinggal dikalikan. Kalau UMP 2024 berapa, kali 6,5 persen berapa, tinggal dijumlahkan,” ucap Hari.

    Kementerian Ketenagakerjaan secara resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 sebesar 6,5 persen. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang penetapan Upah MInimum Tahun 2025 yang diteken pada 4 Desember 2025.

    Beleid anyar ini menyebut kebijakan upah minimum tahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha.

    Adapun Pasal 2 (2) Permenaker 16/2024 mengatur penetapan UMP 2025 menggunakan formula sebagai berikut: UMP2025 = UMP2024 + Nilai Kenaikan UMP 2025.

    “Nilai kenaikan Upah Minimum provinsi tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 6,5 persen dari Upah Minimum provinsi tahun 2024,” bunyi pasal 2 ayat (3) yang dikutip Rabu, 4 Desember.

    Sementara pada ayat (4) menjelaskan, persentas kenaikan tersebut telah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

    Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja/buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.

    Pada pasal 3 aturan tersebut juga menyebut penghitungan Upah Minimum provinsi tahun 2025 dilakukan oleh dewan pengupahan provinsi dan merekomendasikan hasil penghitungan UMP tahun 2025 kepada gubernur.

    Terkait pengumuman UMP oleh gubernur tercantum pada pasal 10 yang menyebutkan UMP 2025 dan upah minimum sektoral provinsi 2025 ditetapkan dengan Keputusan Gubernr dan diumumkan paling lambat 11 Desember 2024.

  • Bank Mandiri Rilis Livin’ by Mandiri di Timor-Leste untuk Perkuat Bisnis Internasional – Page 3

    Bank Mandiri Rilis Livin’ by Mandiri di Timor-Leste untuk Perkuat Bisnis Internasional – Page 3

    Sedangkan SEVP International Banking & Financial Institutions Bank Mandiri, Abu Santosa Sudradjat menambahkan, dengan semakin berkembangnya teknologi digital, Bank Mandiri terus menghadirkan solusi yang relevan dan mendukung kebutuhan masyarakat di Timor-Leste. Livin’ by Mandiri Timor-Leste menawarkan kemudahan untuk transaksi keuangan nasabah termasuk melalui penggunaan QR transfer serta kemudahan untuk melakukan pengecekan saldo, mutasi rekening serta informasi perbankan lainnya. 

    “Kehadiran Livin’ by Mandiri Timor-Leste diharapkan dapat menjadi solusi keuangan digital bagi seluruh elemen masyarakat sehingga dapat mendorong terwujudnya cashless ecosystem di Timor-Leste baik di sektor pemerintahan maupun swasta khususnya dalam pengembangan digital retail transaction,” ujar Abu.

    Adapun General Manager Bank Mandiri Timor-Leste, Hari Nugroho Sujiono, menyatakan Bank Mandiri Timor-Leste telah beroperasi sebagai bank komersial di Timor-Leste sejak 2003 dan telah memberikan layanan perbankan melalui produk dan solusi keuangan kepada lebih dari 40.000 nasabah individu dan perusahaan. 

    Hingga Oktober 2024, Bank Mandiri di Timor-Leste telah menjadi Bank Asing terbesar dengan total asset mencapai USD 867 Juta, yang diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan penerapan inisiatif aplikasi perbankan tersebut.

  • Perkuat Bisnis Internasional, Bank Mandiri Rilis Livin’ by Mandiri Timor-Leste

    Perkuat Bisnis Internasional, Bank Mandiri Rilis Livin’ by Mandiri Timor-Leste

    Dili, Beritasatu.com – Bank Mandiri menegaskan peran sebagai agen pembangunan dan pencipta nilai dengan memperkuat daya saing Indonesia melalui optimalisasi peranan kantor luar negeri (KLN). Dengan berbagai produk keuangan dan solusi yang ditawarkan, KLN Bank Mandiri mampu memfasilitasi berbagai kebutuhan bagi pelaku usaha dari UMKM hingga wholesale maupun nasabah ritel di mancanegara.

    Sebagai upaya mengoptimalkan bisnis internasional, Bank Mandiri kini meluncurkan Livin’ by Mandiri Timor-Leste sebagai strategi dalam membantu memenuhi kebutuhan layanan transaksi finansial di dalam genggaman tangan nasabah. Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri Eka Fitria menyatakan, peluncuran produk Livin’ by Mandiri Timor-Leste ini sebagai bentuk nyata dari komitmen perseroan untuk terus mendukung kebutuhan finansial seluruh nasabah di Timor-Leste.

    Rangkaian Peluncuran Livin’ by Mandiri Timor-Leste juga bertepatan dengan National Saving Day Timor-Leste pada 29 November. Livin’ by Mandiri Timor-Leste hadir sebagai persembahan untuk Timor-Leste dan dalam rangka mendukung program digitalisasi keuangan Banco Central de Timor-Leste (BCTL). Acara ini turut dihadiri oleh Presiden Timor-Leste José Ramos-Horta, Perdana Menteri (PM) Timor-Leste Xanana Gusmão, Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Republik Demokratik Timor-Leste, Okto Dorinus Manik, Gubernur Banco Central de Timor-Leste (BCTL) Helder Lopes dan ratusan undangan lainnya.

    “Melalui Livin’ by Mandiri Timor-Leste, kami berupaya untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara digital, kapan saja dan di mana saja. Ini merupakan komitmen kami untuk terus berinovasi dan sebagai kado spesial untuk Masyarakat Timor-Leste pada National Saving Day,” ujar Eka.

    Sedangkan SEVP International Banking & Financial Institutions Bank Mandiri, Abu Santosa Sudradjat menambahkan, dengan semakin berkembangnya teknologi digital, Bank Mandiri terus menghadirkan solusi yang relevan dan mendukung kebutuhan masyarakat di Timor-Leste. Livin’ by Mandiri Timor-Leste menawarkan kemudahan untuk transaksi keuangan nasabah termasuk melalui penggunaan QR transfer serta kemudahan untuk melakukan pengecekan saldo, mutasi rekening serta informasi perbankan lainnya.

    “Kehadiran Livin’ by Mandiri Timor-Leste diharapkan dapat menjadi solusi keuangan digital bagi seluruh elemen masyarakat sehingga dapat mendorong terwujudnya cashless ecosystem di Timor-Leste baik di sektor pemerintahan maupun swasta khususnya dalam pengembangan digital retail transaction,” ujar Abu.

    Adapun General Manager Bank Mandiri Timor-Leste, Hari Nugroho Sujiono, menyatakan Bank Mandiri Timor-Leste telah beroperasi sebagai bank komersial di Timor-Leste sejak 2003 dan telah memberikan layanan perbankan melalui produk dan solusi keuangan kepada lebih dari 40.000 nasabah individu dan perusahaan.

    Hingga Oktober 2024, Bank Mandiri di Timor-Leste telah menjadi Bank Asing terbesar dengan total asset mencapai US$ 867 Juta, yang diharapkan dapat terus meningkat seiring dengan penerapan inisiatif aplikasi perbankan tersebut.

  • Disnaker Jakarta Kaji Syarat Batas Usia yang Dinilai Beratkan Pencari Kerja

    Disnaker Jakarta Kaji Syarat Batas Usia yang Dinilai Beratkan Pencari Kerja

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

    TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho mengaku bakal mengkaji syarat batas usia yang dinilai memberatkan pencari kerja.

    Hari menyebut, kajian bakal dilakukan bersama dengan unsur pengusaha dan pekerja.

    “Kami coba kaji, kami juga punya tim dari Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit,” kata Hari saat dikonfirmasi, Jumat (22/11/2024).

    Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi ini bilang, selanjutnya hasil kajian terkait syarat batas usia ini nantinya bakal didorong Disnaker DKI kepada pemerintah pusat.

    “Kami evaluasi dan kaji bersama LKS, apakah memang ada risiko terpenuhi (diterima) atau tidak. Kemudian kami bisa anjurkan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

    Sebagai informasi tambahan, massa buruh sebelumnya sempat mengepung Balai Kota Jakarta dan menyampaikan tuntutan mereka terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.

    Selain minta UMP 2025 naik minimal 10 persen atau menjadi Rp5,5 juta, buruh juga mendesak Pemprov DKI Jakarta membuat kebijakan yang melarang perusahaan menjadikan batas usia sebagai syarat saat membuka lowongan pekerjaan.

    Sebab, syarat ini acap kali memberatkan para pencari kerja yang sudah terbentur usia, padahal secara fisik atau jasmani, sang pencari kerja itu masih dalam usia produktif.

    Oleh karena itu, massa buruh mendesak Pemprov DKI membuat regulasi soal lataran batas usia, sehingga mereka tak lagi terhalang soal umur.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DKI kemarin, antisipasi DBD pada musim hujan hingga soal UMP 2025

    DKI kemarin, antisipasi DBD pada musim hujan hingga soal UMP 2025

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama Kamis (21/11) mulai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak warga untuk mengantisipasi kasus demam berdarah dengue (DBD) pada musim hujan hingga pengumuman besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 direncanakan dilakukan usai Pilkada 2024.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Pemprov DKI ajak warga ikut antisipasi kasus DBD pada musim hujan

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengajak warga untuk ikut mengantisipasi kasus demam berdarah dengue (DBD) termasuk pada musim hujan saat ini dengan lebih aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) dengan 3M Plus.

    “Kami mengharapkan untuk semua bersama-sama mengupayakan pencegahan DBD dengan melakukan PSN 3M Plus, menghilangkan tempat-tempat penampungan air tempat nyamuk berkembang biak,” kata Plt. Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta dr. Maryati Kasiman, M.K.K.K saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Anies optimistis Pramono-Rano menang di Pilkada DKI Jakarta

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan optimistis calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut 3, Pramono Anung dan Rano Karno akan meraih kemenangan di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.

    “Mudah-mudahan keberlanjutan program-program di Jakarta akan bisa berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Mas Pram besok,” kata Anies dalam Apel Siaga Warga Kota di Lapangan Blok S Jakarta Selatan, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. KPU Jakpus siapkan sistem antrean di TPS untuk cegah penumpukan

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Pusat menyiapkan sistem antrean di tempat pemungutan suara (TPS) untuk mencegah penumpukan selama proses pencoblosan di bilik suara.

    “Kita nanti atur yang mendekati TPS itu 20-30 orang saja. Jadi tidak ada antrean panjang dari pemilih yang akan melakukan pencoblosan,” kata Ketua Divisi Teknis dan Penyelenggara KPU Jakarta Pusat, Fitriani saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. Teguh Setyabudi dukung penerapan interoperabilitas IKD di Jakarta

    Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mendukung upaya pemerintah pusat dalam promosi interoperabilitas (kemampuan sistem atau aplikasi untuk bertukar data secara aman dan otomatis) dan pengakuan identitas kependudukan digital (IKD) bagi warga.

    Teguh mengatakan di Jakarta, Kamis, penerapan interoperabilitas pada IKD merupakan langkah strategis untuk memastikan data kependudukan terhubung antarlembaga pemerintahan maupun swasta yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. UMP DKI Jakarta 2025 diumumkan usai Pilkada 2024

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membatalkan pengumuman besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 dan direncanakan dilakukan usai Pilkada 2024.

    “Tidak jadi (hari ini), kan kita masih nunggu petunjuk pelaksana dan teknis. Ini masih didiskusikan dengan Dewan Pengupahan Nasional,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakernatrsgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho di Balai Sudirman, Jakarta Selatan, Kamis.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Penjudi Online, Berkumpul! Ada Penelitian yang Butuh Kalian

    Penjudi Online, Berkumpul! Ada Penelitian yang Butuh Kalian

    Jakarta

    Buat pelaku judi online, berencana tobat (semoga), ini adalah langkah baik pertama yang bisa kamu coba. Ada penelitian yang butuh informasi kamu untuk memetakan masalah judol di Indonesia.

    Masalah judi online tak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Karena itu, Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzoeki Mahdi ikut turun tangan, mengadakan penelitian tentang isu judol di Indonesia. Studi ini dilakukan bersama-sama dengan Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti.

    “Permasalahan judi online memang ibarat gunung es, yang terlihat dipermukaan sedikit, namun aslinya jauh lebih banyak. Dunia digital makin memudahkan seseorang terjerumus ke dalam judi online, dan seringkali orang tidak sadar jika masalah sudah muncul, tidak sadar jika perilakunya berubah, mulai sadar saat terjerat hutang,” kata dr Hari Nugroho ketua tim penelitian kepada detikINET, Kamis (21/11/2024).

    “Ini menjadi berbahaya, dunia digital mestinya mencerahkan dan memudahkan untuk berbuat positif, bukan terjerumus pada hal negatif yang menyebabkan kerusakan,” tambahnya.

    Sejumlah hal menjadi dasar ide penelitian ini. Pertama, peneliti ingin mencari validasi dari tool screening judi online baru yang disebut Online Problem Gambling Behavior Index. Alat ini dikembangkan oleh Professor Mark Griffiths dari Nothingham Trent University.

    “Tool baru ini lebih mencari gambaran perilaku selama main judi onlinenya, jadi melengkapi tool lain seperti PGSI yang divalidasi RSCM yang lebih melihat ke dampak judi (tidak spesifik judi online),” jabarnya.

    Kemudian, peneliti berharap dapat melihat prevalensi judi online di Indonesia dengan riil data. Pada akhirnya, data tersebut dapat dibuat model intervensi yang lebih tepat sasaran, sehingga berujung pada rekomendasi kebijakan.

    “Sudah saatnya merumuskan strategi komprehensif, dari segi promotif preventif, terapi dan rehabilitasi, tidak hanya menggunakan pendekatan moral semata atau hanya hukum semata,” tegas laki-laki yang menempuh pendidikan di King’s College London itu.

    Target dari responden penelitian ini adalah 4.000 orang, namun bila lebih dari itu akan semakin baik. Sekarang, data yang masuk baru 10% dari kebutuhan riset.

    Nah, buat kamu yang sudah tobat dan ingin membantu menyelesaikan masalah judi online, kamu bisa menjadi responden studi ini.

    Kriteria responden penelitian judi online di Indonesia:

    Berusia minimal 15 tahunMelakukan judi online dalam 12 bulan terakhirDapat membacaTidak mengalami gangguan yang menyebabkan tidak memahami pertanyaan-pertanyaan dalam surveiBersedia untuk menjadi responden penelitian ini.

    Klik link INI untuk menjadi salah satu responden penelitian. Ayo, sama-sama perangi judi online! Jangan sampai mental kamu atau orang sekitar malah rusak karena kecanduan mesin yang jelas-jelas nggak akan bikin kamu kaya.

    (ask/ask)

  • Eks Pemain Timnas Pasok Tramadol dan Hexymer, Obat Haram Apa Itu?

    Eks Pemain Timnas Pasok Tramadol dan Hexymer, Obat Haram Apa Itu?

    Jakarta

    Eks pemain Timnas U-23 Syakir Sulaiman ditangkap polisi. Dia berurusan dengan hukum setelah menjadi pemasok obat terlarang jenis Tramadol dan Hexymer. Ada barang bukti berupa 1.700 butir Tramadol dan 1.000 butir Hexymer.

    Sebagai informasi, Syakir Sulaiman merupakan pemain Timnas U-23 pada 2013. Pemain gelandang serang ini pernah memperkuat Persiba Balikpapan, Sriwijaya FC, Bali United, dan Aceh United.

    Kepada detikINET, dr Hari Nugroho dari Institute of Mental Health Addiction and Neuroscience (IMAN) menjelaskan bahwa Tramadol adalah obat analgesik atau nyeri kuat.

    “Kalo Hexymer sebenarnya merek, isi obatnya trihexyphenidyl. Dua obat ini adalah obat resep yang banyak disalahgunakan,” jabarnya melalui pesan singkat, Rabu (6/10/2024).

    Menurut laki-laki yang menempuh pendidikan di King’s College London ini, Tramadol masuk bagian analgesik opioid. Obat ini banyak disalahgunakan terutama di kawasan Afrika, sebagian Asia, selain Indonesia. Seperti heroin, Tramadol disalahgunakan untuk mencari efek euforia.

    Sementara trihexyphenidyl, dianggap para remaja punya efek halusinogen. Mirip-mirip kecubung dengan antikolinergik. Antikolinergik adalah zat yang menghalangi kerja neurotransmiter asetilkolin (ACh) pada sinapsis di sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi.

    “Nah, karena statusnya yang legal, keduanya lebih mudah di dapat, dibanding narkoba yang illegal.Cuma ya dapatnya tidak dengan cara yang benar. Tanpa resep dokter,” ungkapnya.

    Tapi sebenarnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Lembaga yang mengurus pengawasan di bidang obat dan makanan telah memperkuat pengawasannya dengan menerbitkan Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan.

    Lebih lanjut, efek dan toleransi dosis tiap orang pada zat tertentu berbeda-beda, karena itu narkoba bahayanya sangat besar. Kalaupun tidak sampai langsung merenggut nyawa, kerusakan yang ditimbulkan ujung-ujungnya membuat jiwa terancam.

    Dikarenakan Tramadol itu analgesik opioid, efeknya menjadi mirip dengan orang yang kecanduan opioid. Paling ‘sederhana’ adalah terjadinya gejala putus zat atau withdrawal yang merupakan gejala adiksi. Nah, lama-lama toleransi dosisnya meningkat.

    “Kemudian seperti opioid lainnya bisa bikin depresi napas kalau dipake dalam jumlah banyak atau bersama dengan obat lain seperti golongan benzodiazepine,” jelasnya.

    “Bikin gangguan saluran cerna, gangguan ginjal, bahkan serotonin syndrome yang membuat orang jadi agitatif, seperti kebingungan, dan kejang dll,” sambungnya.

    Sementara trihexyphenidyl atau THP yang digunakan jangka panjang (tanpa aturan) juga punya efek samping yang tidak sedikit. Contohnya membuat orang mengalami gangguan kognitif, memperparah gangguan jiwanya terutama orang yang sebelumnya mengalami gangguan psikotik, sampai menyebabkan gangguan jantung.

    “Terus bikin gangguan saluran cerna, jadi konstipasi terus menerus dan ini bisa memicu gangguan lain seperti ileus. Terus yang sering terjadi juga retensi urine, orang jadi mengalami gangguan saluran kemih,” serunya.

    Tak ketinggalan, sama dengan adiksi narkoba lain, gangguan mental dan perilaku juga jadi menonjol. Paling umum adalah mood yang terganggu sehingga gampang marah, misalnya.

    (ask/ask)