Xcloud.id

Tag: Hari Nugroho

  • Pemprov akan rapat dengan Dirjen Migas bahas soal kelangkaan LPG 3 kg

    Pemprov akan rapat dengan Dirjen Migas bahas soal kelangkaan LPG 3 kg

    Jakarta (ANTARA) – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta akan menggelar rapat dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas) Kementerian ESDM terkait kelangkaan liquefied petroleum gas (LPG)/elpiji 3 kilogram (kg) di Jakarta.

    Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta Hari Nugroho di Jakarta, Selasa, mengaku dirinya tak mengetahui alasan adanya aturan baru dimana warung dan pengecer dilarang menjual elpiji 3 kg, oleh karena itu pihaknya akan mendiskusikannya dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM Ahmad Muchtasyar.

    “Itu sekarang kan keputusan baru agen kan langsung, nggak melalui pengecer. Malah terjadi hambatan distribusi. Kenapa ada aturan itu saya juga belum tahu kenapa. Itu dari Dirjen Migas. Makanya, kita mau rapatkan lagi. Mau saya panggil Dirjen Migas, Pertamina, dan lainnya dengan aturan baru itu nggak akan menimbulkan permasalahan di lapangan?,” katanya.

    Rapat itu, lanjut Hari, akan dilakukan sesegera mungkin agar nanti masalah kelangkaan elpiji 3 kg bersubsidi dan HET (Harga Eceran Tertinggi) bisa teratasi. Sehingga, diharapkan menjelang bulan Ramadhan, stok dan harga elpiji 3 kg kembali aman.

    Terkait HET, Hari menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara Jakarta dengan daerah penyangga lainnya. Sejak delapan tahun lalu, HET elpiji 3 kg belum naik di Jakarta, yakni sebesar Rp16.000, sementara daerah penyangga lain sudah naik menjadi Rp19.000.

    Perbedaan HET juga mempengaruhi masalah kelangkaan gas di Jakarta karena daerah penyangga bisa saja memanfaatkan kuota gas yang dimiliki oleh Jakarta. Sehingga, HET pun perlu didiskusikan kembali dan ditetapkan besarannya.

    “Kalau HET, kita sudah delapan tahun lebih nggak naik-naik. Ini kan bisa alokasi Jakarta bisa diambil ke wilayah penyangga. Mau nggak mau HET kita disesuaikan saja gitu supaya tidak terjadi disparitas dan penyelewengan di lapangan,” kata Hari.

    Kendati demikian saat ditanyai kemungkinan HET elpiji 3 kilogram naik di Jakarta, Hari menjelaskan bahwa pihak Dirjen Migas sudah melakukan kajian terkait hal tersebut.

    “Sebetulnya HET naik ada kajian ya dari Migas bahwasanya pengaruhnya terhadap inflasi sangat kecil. Karena kenyataan harga di lapangan segitu, sudah naik kiri kanan seperti daerah penyangga,” ujarnya.

    Hari menambahkan, pihaknya akan terus menganalisa penyebab-penyebab kelangkaan elpiji 3 kg ini, sehingga diharapkan ke depan tidak terjadi lagi.

    “Pokoknya, semua variabel kita analis, sehingga ke depan jangan sampai terjadi, kita mitigasi dulu,” ucapnya.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pengecer Dilarang Jual LPG 3 kg, Panic Buying Sebabkan Kelangkaan Gas Tabung Melon?

    Pengecer Dilarang Jual LPG 3 kg, Panic Buying Sebabkan Kelangkaan Gas Tabung Melon?

    PIKIRAN RAKYAT – Usai pelarangan penjualan gas LPG 3 kg di pengecer, panic buying atau membeli secara borongan dilaporkan terjadi di beberapa wilayah, salah satunya di Jakarta.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Hari Nugroho, menduga bahwa panic buying tersebut membuat gas LPG 3 kg menjadi langka di pasaran yang berimbas pada kenaikan harga.

    “Kemarin terjadi panic buying dari para pengecer warung-warung, dikarenakan adanya peraturan terbaru dari Ditjen Migas tentang penyesuaian ketentuan pendistribusian elpiji kemasan 3 kg di sub penyalur atau pangkalan,” katanya di Jakarta, seperti dikutip dari ANTARA.

    Faktor HET

    Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang belum mengalami penyesuaian sejak tahun 2015, sementara daerah penyangga Jakarta sudah menaikkan HET mereka. Hal ini menyebabkan kuota elpiji Jakarta berpotensi dimanfaatkan oleh daerah penyangga.

    “Kita menetapkan HET sejak 2015 sesuai dengan Pergub 4 tahun 2015, HET Rp16.000 waktu itu. Kalau kita bicara daerah penyangga atau perbatasan dari Jakarta seperti Tangerang, Banten, Bogor, Depok, Bekasi, itu telah mengalami kenaikan HET per 2019,” ungkapnya.

    Untuk mengatasi kelangkaan ini, pemerintah berupaya memantau ketersediaan stok di pangkalan melalui laporan foto, memastikan agen segera menyuplai wilayah yang kekurangan, dan berencana membahas penyesuaian HET.

    “Tentunya ke depan kita akan membahas HET tadi, untuk dinaikkan sesuai dengan daerah penyangga,” katanya.

    Apa Itu Panic Buying?

    Sesuai dengan namanya, panic buying berarti membeli sesuatu dalam keadaan panik sehingga seseorang membeli lebih banyak produk tertentu daripada yang mereka butuhkan karena mereka khawatir produk tersebut akan habis di toko, atau harganya akan naik karena permintaannya lebih tinggi, atau sulit untuk mendapatkannya di kemudian hari.

    Psikolog Laverne Antrobus berkata bahwa panic buying berasal dari naluri alami manusia yang ingin memastikan untuk memiliki apa yang dibutuhkan untuk bertahan hidup.

    “Tetapi kita dapat melakukannya sambil memastikan bahwa orang lain juga memiliki cukup. Memikirkan orang lain sangatlah penting,” katanya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemprov akan rapat dengan Dirjen Migas bahas soal kelangkaan LPG 3 kg

    DKI kemarin, pembelian gas LPG 3 kg hingga mitigasi banjir

    Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama Senin (3/1) mulai dari agen resmi gas elpiji di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan mempertanyakan fungsi foto KTP saat pembelian gas elpiji 3 kg hingga Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) menyiapkan strategi untuk mengantisipasi banjir selama musim hujan.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

    1. Agen resmi pertanyakan fungsi foto KTP saat pembelian gas elpiji 3 kg

    Agen resmi gas elpiji di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan mempertanyakan fungsi foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat pembelian kemasan tiga kilogram (kg).

    “Terus KTP dikumpulkan di saya buat apa? Mekanismenya belum ada, dikirim ke mana?” kata Dwi (58) saat ditemui di Jakarta, Senin.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Dosen ASN tuntut semua tunjangan kinerja dicairkan tanpa terkecuali

    Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) menuntut pemerintah untuk mencairkan semua tunjangan kinerja (Tukin) dosen tanpa terkecuali mulai dari 2020 hingga 2024.

    “Kami minta semuanya dicairkan. Tidak cuma separuh, tidak hanya sepertiga. Semuanya harus dibayarkan,” kata Ketua ADAKSI Pusat Anggun Gunawan di Jakarta, Senin.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. Pemprov DKI duga kenaikan harga elpiji 3 kg karena adanya aksi borong

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menduga kenaikan gas elpiji kemasan 3 kilogram (kg) yang terjadi akhir-akhir ini diakibatkan adanya aksi borong (panic buying) yang membuatnya tabung gas subsidi ini menjadi langka di pasaran.

    “Kemarin terjadi panic buying dari para pengecer warung-warung, dikarenakan adanya peraturan terbaru dari Ditjen Migas tentang penyesuaian ketentuan pendistribusian elpiji kemasan 3 kg di sub penyalur atau pangkalan,” jelas Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Hari Nugroho di Jakarta, Senin.

    Berita selengkapnya klik di sini

    4. Penyebab kebakaran Manggarai karena tungku api pembuat tahu

    Penyebab kebakaran di Jalan Dr Saharjo, Gang Bakti 6, Manggarai, Jakarta Selatan pada Minggu (2/2) diduga karena tungku api pembuat tahu.

    “Informasi sementara berasal dari tungku api pembuatan tahu,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Senin.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. Jaktim antisipasi banjir melalui siagakan petugas hingga keruk lumpur

    Pemerintah Kota Jakarta Timur (Jaktim) menyiapkan strategi untuk mengantisipasi banjir selama musim hujan dengan menyiagakan petugas piket hingga melaksanakan pengerukan lumpur secara rutin terhadap infrastruktur sumber daya air seperti kali, embung, dan waduk.

    “Upaya yang kami lakukan pastinya piket siaga penuh. Kemudian melalui Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) melakukan pengerukan kali, waduk, hingga embung,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainah di Jakarta, Senin.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • 8 Gas 3 Kg Langka di Jakarta, Ternyata Kuota Subsidinya Dipangkas Megapolitan

    8 Gas 3 Kg Langka di Jakarta, Ternyata Kuota Subsidinya Dipangkas Megapolitan

    Gas 3 Kg Langka di Jakarta, Ternyata Kuota Subsidinya Dipangkas
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kelangkaan elpiji 3 kilogram (kg) di Jakarta belakangan ini menjadi perhatian masyarakat hingga keluhannya viral di media sosial.
    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta Hari Nugroho menjelaskan, salah satu penyebab utama kelangkaan ini adalah pengurangan kuota
    elpiji bersubsidi
    pada tahun 2025.
    “Dikarenakan antara usulan kuota elpiji subsidi untuk Jakarta di 2025 lebih kecil dari realisasi penyaluran elpiji di 2024, ada pengurangan sekitar 1,6 persen,” ujar Hari di Jakarta, Selasa (29/1/2025), dikutip dari
    Antara
    .
    Hari menjelaskan bahwa kuota elpiji subsidi untuk Jakarta pada 2025 ditetapkan sebesar 407.555 metrik ton (MT), lebih kecil dibandingkan realisasi penyaluran elpiji pada 2024 yang mencapai 414.134 MT.
    Selain pengurangan kuota, kelangkaan ini juga disebabkan oleh adanya hari libur nasional yang menghambat distribusi.
    Menurut Hari, pada tanggal merah 27 dan 29 Januari, penyaluran hanya dilakukan dengan mengambil 50 persen dari alokasi minggu sebelumnya.
    “Kesimpulan berdasarkan pengecekan di lapangan, penyaluran di Kota Jakarta hingga saat ini masih terpantau cukup. Namun, memang berdasarkan pengamatan di lapangan, permintaan sedang tinggi,” jelasnya.
    Untuk mengatasi kelangkaan ini, Hari menyebut bahwa pemerintah telah menyalurkan tambahan pasokan gas pada beberapa tanggal tertentu.
    Pada 1 Januari 2025, misalnya, telah disalurkan sebanyak 233.040 tabung dengan menarik 50 persen dari alokasi tanggal 3 Januari.
    Selain itu, langkah lain yang diambil adalah dengan memantau ketersediaan stok di pangkalan melalui laporan foto setiap pagi dan sore hari serta meminta agen segera mengisi ulang stok yang mulai menipis.
    “Langkah selanjutnya untuk mengamankan stok, pada hari Senin (27/1) diberikan penyaluran sebanyak 218.600 tabung dengan menarik 50 persen dari tanggal 15 hingga 17 Januari 2025, 110.440 tabung tambahan 24 persen sebagai fakultatif, dan total tambahan di tanggal 27 Januari 2025 sebanyak 329.040 tabung,” jelas Hari.
    Sementara itu, untuk penyaluran pada Rabu (29/1/2025), pemerintah telah menyalurkan 208.080 tabung dengan menarik 50 persen dari alokasi tanggal 22 hingga 24 Januari 2025.
    Selain itu, ada tambahan 36.880 tabung (8 persen) sebagai fakultatif, sehingga total tambahan pada tanggal tersebut mencapai 244.960 tabung.
    Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap pasokan elpiji 3 kg di Jakarta tetap terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
    Kelangkaan elpiji bersubsidi 3 kilogram terjadi di salah satu wilayah Jakarta, tepatnya di daerah Karang Anyar, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025).
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com
    di lokasi agen elpiji yang berada di Jalan C, Nomor 9 Karang Anyar, Jakarta Pusat, tampak didatangi satu per satu oleh para pembeli.
    Mereka datang dengan membawa sejumlah tabung gas. Ada yang membawa satu tabung gas, bahkan paling banyak ada yang membawa lima tabung gas.
    Namun, karena elpiji bersubsidi 3 kilogram itu sudah habis, akhirnya mereka mencari agen lain.
    Salah satu yang merasakan kelangkaan elpiji bersubsidi 3 kilogram adalah Ningrum (42).
    Dia yang datang dengan menggunakan sepeda listrik terpaksa harus pulang dengan tangan kosong karena gas yang dibutuhkannya sudah habis.
    “Tadi pas saya datang, orang agennya bilang gasnya sudah habis, jadi saya pulang lagi,” ujar Ningrum kepada
    Kompas.com
    , Selasa (28/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • DKI jelaskan soal kelangkaan gas elpiji 3 kg di Jakarta

    DKI jelaskan soal kelangkaan gas elpiji 3 kg di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho angkat bicara terkait viralnya keluhan warga soal kelangkaan gas elpiji (LPG) 3 kilogram yang terjadi belakangan ini.

    Hari di Jakarta, Selasa, membenarkan bahwa memang terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di berbagai lokasi karena pemerintah mengurangi kuota gas elpiji bersubisidi pada 2025 ini.

    “Dikarenakan antara usulan kuota elpiji subsidi untuk Jakarta di 2025 lebih kecil dari realisasi penyaluran elpiji di 2024, ada pengurangan sekitar 1,6 persen,” ujarnya.

    Sejak awal, kata dia, kuota elpiji subsidi untuk Jakarta di 2025 sebesar 407.555 metrik ton (MT), sementara realisasi penyaluran elpiji pada 2024 sebesar 414.134 MT.

    Kemudian, kelangkaan ini juga terjadi karena adanya tanggal merah, namun tidak diizinkan melakukan penambahan kuota yang ada. Sehingga, untuk penyaluran tanggal merah pada 27 Januari dan 29 Januari mengambil 50 persen dari alokasi minggu sebelumnya.

    “Kesimpulan berdasarkan pengecekan di lapangan, penyaluran di Kota Jakarta hingga saat ini masih terpantau cukup. Namun, memang berdasarkan pengamatan di lapangan, permintaan sedang tinggi,” jelas Hari.

    Untuk mengamankan stok, lanjut Hari, telah diberikan penyaluran di tanggal merah (1 Januari 2025) untuk Kota DKI Jakarta dengan total 233.040 tabung dengan menarik 50 persen dari tanggal 3 Januari 2025.

    Upaya lain yang dilakukan adalah memonitor ketersediaan stok di pangkalan dengan foto laporan kondisi pangkalan setiap pagi dan sore hari serta meminta agen untuk segera menyuplai ke wilayah yang stok di pangkalan sudah kosong dan akan habis.

    “Langkah selanjutnya untuk mengamankan stok, pada hari Senin (27/1) diberikan penyaluran sebanyak 218.600 tabung dengan menarik 50 persen dari tanggal 15 hingga 17 Januari 2025, 110.440 tabung tambahan 24 persen sebagai fakultatif, dan total tambahan di tanggal 27 Januari 2025 sebanyak 329.040 tabung,” jelas Hari.

    Sementara untuk mengamankan stok elpiji, pada hari Rabu (29/1) diberikan penyaluran sebanyak 208.080 tabung menarik 50 persen dari tanggal 22 sampai 24 Januari 2025, 36.880 tabung tambahan 8 persen sebagai fakultatif, dan total tambahan di tanggal 29 Januari 2025 sebanyak 244.960 tabung.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Skuter Listrik Digandrungi Hingga Memakan Korban

    Skuter Listrik Digandrungi Hingga Memakan Korban

    JAKARTA – Siapa nyana, menjamurnya penggunaan skuter listrik di Jakarta, dalam beberapa bulan terakhir menimbulkan polemik. Mulai dari regulasi operasional sampai insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pengguna otopet listrik dengan kendaraan pribadi.

    Padahal, awalnya Pemprov DKI berniat meningkatkan kualitas udara dengan menurunkan peredaran kendaraan bermotor di Jakarta. Di saat bersamaan, penyedia jasa on-demand Grab meluncurkan layanan GrabWheels. Fasilitas skuter listrik yang bisa dimanfaatkan oleh warga Jakarta untuk bepergian dari satu tempat ke tempat lain.

    Selama beroperasinya GrabWheels yang terus digandruni warga Jakarta. Pemprov DKI pun tengah menggodok aturan terkait penggunaan skuter listrik sebagai salah satu moda transportasi, mulai dari shelter penyewaan di beberapa lokasi hingga aturan keselamatannya.  

    Tapi, alih-alih digunakan sebagai kendaraan transit menuju stasiun MRT atau halte TransJakarta seperti yang diharapkan Pemprov DKI. Fasilitas skuter listrik milik GrabWheels ini malah jadi sarana hiburan warga Jakarta, kala menikmati ruang terbuka di sekitaran Senayan hingga jalan-jalan kota.

    Belum adanya peraturan tegas terkait pengoperasian skuter listrik, membuat Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengeluarkan aturan agar otopet listrik itu hanya dioperasikan di jalur khusus sepeda dan tidak melebihi jam 11 malam.

    “Untuk jalur sepeda itu memang khusus untuk pesepeda, untuk otoped [skuter listrik] ini kan elektrik, perihal kecepatan kan dia beragam, saya pikir untuk masuk dan menggunakan jalur sepeda itu bukan masalah. Saat ini kita mendorong untuk ada persewaan sepeda, kita atur regulasi mengenai itu,” kata Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, 7 Oktober lalu. 

    Di sisi lain, pengoperasian skuter listrik mendapat preseden kurang menyenangkan dari pejalan kaki. Kepada VOI, Pendiri Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus bilang pengguna skuter listrik mengganggu pejalan kaki karena masuk ke trotoar dan digunakan di atas Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).

    Lewat akun Instagram Dinas Bina Marga DKI Jakarta, bahkan memperlihatkan banyaknya pengguna skuter listrik yang tidak bertanggung jawab di sejumlah JPO. Setidaknya ada tiga JPO di sekitar Jalan Jenderal Sudirman yang kerap digunakan pengguna skuter listrik untuk melintas. 

    “Panel-panel (lantai) JPO rusak karena ban skuter listrik, Kita perbaiki panel tersebut sejak hari Minggu sampai dua hari ke depan (Jumat)” kata Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho.

    Padahal, menurut Hari sudah ada tanda larangan menaiki skuter listrik ke atas JPO. Tanda tersebut terpasang pada tiap akses masuk JPO. Tapi, pengguna skuter tetap membandel dengan menaiki JPO, karena tak ada pengawasan langsung.

    “Nah, yang kita lihat dari CCTV, pemakaian skuter di JPO itu pada malam hari. Kalau siang dia enggak berani. Jadi, begitu pengawasan enggak ada, mereka baru main,” ucap dia. 

    Kembali pada permasalahan regulasi skuter listrik, Dishub sebenarnya sudah mengimbau pengguna otopet listrik untuk tidak melintas di trotoar, termasuk di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day. Namun memang belum ada sanksi tegas yang diberlakukan terhadap pengguna skuter listrik yang membandel.

    Minimnya regulasi dan sarana penunjang keselamatan dari pengoperasian skuter listrik, telah menimbulkan korban jiwa. Dua pengguna GrabWheels diketahui menjadi korban tabrak lari pada Minggu 10 November lalu. 

    Insiden kecelakan lalu lintas itu terjadi di kawasan Gate 3 Gelora Bung Karno. Di mana ada sekelompok remaja yang sedang menggunakan GrabWheels dan ditabrak oleh sebuah mobil dari arah Senayan menuju pusat perbelanjaan FX Sudirman. 

    adik gw, ammar jadi salah satu korban kecelakaan ini dan anehnya gak ada satupun media yang meliput kecelalaan ini tolong @TMCPoldaMetro usut tuntas kecelakaan ini. dan pihak @GrabID buatlah kajian tentang safety layanan grabwheels kalian. pic.twitter.com/qAyq0KZ7Lz

    — Alan Darmasaputra (@alandarma_s) November 12, 2019

    “Pada saat mau menyalip ke arah jalur sebelah kiri, ternyata akhirnya menabrak,” ucap Kasubdit Bin Gakkum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar. 

    Mungkinkah Dilarang?

    Polemik skuter listrik saat ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Sejak awal November, Singapura sudah mengeluarkan larangan penggunaan skuter listrik di trotoar. Pelarangan dilakukan atas alasan keamanan. Pada awal 2020, pengguna yang menggunakan skuter listrik di trotoar akan kena denda.

    Kebijakan ini keluar setelah kecerobohan pengendara skuter listrik menewaskan seorang pengendara sepeda bernama Ong Bee Eng (65). Dia terluka serius akibat dihantam seorang pengendara skuter listrik di wilayah Bedok, dekat stasiun MRT Tanah Merah.

    Kini pengendara skuter listrik di Singapura hanya bisa digunakan pada jalur khusus sepeda. Singapura menjadi negara ketiga yang melarang penggunaan skuter listrik di trotoar setelah sebelumnya Jerman dan Prancis memberlakukan larangan serupa.

    Melihat cukup banyaknya kasus penggunaan skuter listrik yang bermasalah, akankah Indonesia khususnya DKI Jakarta ikut melarang pengoperasian escooter. Terlebih sudah adanya masalah kerusakan di fasilitas umum, hingga korban jiwa.

  • Selain UMP Jakarta, Ini Provinsi dengan Upah Tertinggi di Indonesia – Page 3

    Selain UMP Jakarta, Ini Provinsi dengan Upah Tertinggi di Indonesia – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. UMP Jakarta naik 6,5 persen menjadi Rp 5.396.761 dari sebelumnya Rp 5.067.381 per bulan.

    Penetapan UMP DKI Jakarta itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi pada Rabu, 11 Desember 2024 seperti dikutip dari Antara, Jumat (3/1/2025).

    “Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2025 dengan nilai kenaikan sebesar 6,5 persen. Sehingga UMP DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761,”ujar Teguh.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerapkan ketetapan itu dengan menggunakan formula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

    Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga sudah gelar rapat bersama berbagai pihak terkait dan Dewan Pengupahan Daerah pada 9-10 Desember 2024 terkait kenaikan UMP DKI Jakarta 2025.

    “Kemarin sudah saya teken tanda tangan keputusan gubernurnya. Besaran nilai UMP ini berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” ujar dia.

    Terkait UMP, Jakarta termasuk salah satu provinsi yang memiliki UMP tertinggi di Indonesia. Lalu provinsi mana lagi yang catat UMP tertinggi? Berikut 6 provinsi dengan UMP tertinggi di Indonesia pada 2025, dikutip dari Kanal Bisnis Liputan6.com:

    1.Jakarta Rp5.067.381,00 naik jadi Rp5.396.760

    2.Papua Tengah Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

    3.Papua Pegunungan Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

    4.Papua Barat Daya Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

    5.Papua Selatan Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

    6.Papua Rp4.024.270,00 naik jadi Rp4.285.847

    Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho menuturkan, pembahasan mengenai upah sektoral dan UMP ini untuk memastikan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor tetap terjaga.

    Hari menekankan pentingnya memastikan kenaikan UMP ini selaras dengan kebutuhan pekerja dan keberlangsungan usaha.

    “Kami akan mendetailkan implementasi kenaikan 6,5 persen sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diatur dalam Permenaker,” kata Hari di Jakarta, Senin, 9 Desember 2024.

    Hari mengharapkan kenaikan UMP ini dapat meningkatkan daya beli pekerja sekaligus menjaga daya saing usaha di Jakarta.

    “Dengan langkah ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong perekonomian daerah,” kata Hari.

  • Selain UMP Jakarta, Ini Provinsi dengan Upah Tertinggi di Indonesia – Page 3

    Banten Tetapkan UMK dan UMSK 2025, Segini Nilainya – Page 3

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta telah resmi menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Jakarta 2025. Besaran UMSP lebih tinggi ketimbang Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2024.

    Penetapan besaran UMSP Jakarta 2025 termaktub dalam Keputusan Gubernur atau Kepgub Nomor 832 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi 2025. Kepgub diteken Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.

    Keputusan ini juga diambil berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Jakarta yang telah menyepakati sektor tertentu dan besaran nilai UMSP Jakarta 2025. Kemudian, juga telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025.

    “Besaran nilai UMSP DKI Jakarta 2025 mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang terdiri dari 3 sektor dan 18 sub-sektor, mulai dari industri pengolahan hingga jasa keuangan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho dalam keterangannya, dikutip Senin (16/12/2024).

    Menurut Hari, kenaikan UMSP ini sejalan dengan komitmen Pemprov Jakarta untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha. Dia berharap besaran yang telah disepakati dapat diterima semua pihak. 

    Selain menetapkan UMSP, Pemprov Jakarta juga mengingatkan kewajiban pengusaha untuk menyusun struktur dan skala upah di perusahaan sebagai pedoman bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih. 

    “Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengawasan dan memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak mematuhi kewajiban tersebut,” ucap Hari.

    Kebijakan ini diperuntukkan bagi pekerja atau buruh pemilik Kartu Pekerja Jakarta (KPJ) yang telah memenuhi kriteria tertentu. Di antaranya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jakarta dengan besaran gaji paling besar senilai 1,15 kali UMP. 

    “Serta kriteria lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Penerima KPJ akan mendapatkan bantuan layanan transportasi, penyediaan pangan dengan harga murah, keanggotaan JakGrosir, dan biaya personal pendidikan,” terangnya. 

  • Pemprov Jakarta Tetapkan Upah Minimum Sektoral 2025, Ini Besarannya – Page 3

    Pemprov Jakarta Tetapkan Upah Minimum Sektoral 2025, Ini Besarannya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2025 untuk tiga sektor dan 18 subsektor mulai dari industri pengolahan hingga jasa keuangan. Kebijakan ini dilakukan sebagai upaya menggairahkan ekonomi di Jakarta.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, penentuan sektor dan besaran nilai UMSP Jakarta 2025 ini ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.

    “Ini adalah upaya bersama untuk menjaga perekonomian di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, besaran nilai UMSP DKI Jakarta Tahun 2025 mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang terdiri dari tiga sektor dan 18 subsektor,” kata Hari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/12/2024).

    Adapun rincian besaran UMS Provinsi Jakarta Tahun 2025 yaitu, untuk sektor industri pengolahan terdiri dari industri pertenunan (ekspor dan non-UMKM) Rp5.531.680, industri pakaian jadi rajutan (ekspor dan non-UMKM) Rp5.531.680, industri pakaian jadi dari tekstil dan perlengkapan (ekspor dan non-UMKM) Rp5.531.680, dan industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari (ekspor dan non-UMKM) Rp 5.531.680.

    Sementara itu, industri kimia dasar organik dengan produksi asam belerang, oleum, natrium silikat, aluminium sulfat, dan fatty acid Rp5.504.696, industri kimia dasar organik lainnya Rp5.504.696, industri kimia dasar anorganik gas Industri dengan produksi argon, oksigen, nitrogen, hidrogen, asetilena, dan karbondioksida Rp5.504.696.

    Selanjutnya, industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi Rp5.504.696, industri perekat lem Rp5.504.696, industri pewarna, cat, tinta, zat Pewarna, dan sejenisnya Rp5.504.696, industri pipa dan selang dari plastik dengan produksi pipa PVC, selang plastik PVC, dan selang plastik Rp5.504.696.

    Berikutnya, industri kemasan dari gelas kaca Rp5.504.696, industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi yakni tiang dan bantalan beton, adukan semen Rp5.504.696, industri gelas kaca lembaran Rp5.504.696, dan industri kaca pengaman Rp5.504.696.

     

  • DKI tetapkan upah minimum sektoral untuk tiga sektor dan 18 subsektor

    DKI tetapkan upah minimum sektoral untuk tiga sektor dan 18 subsektor

    Ini adalah upaya bersama untuk menjaga perekonomian di Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMS) Provinsi Tahun 2025 untuk tiga sektor dan 18 subsektor mulai dari industri pengolahan hingga jasa keuangan, sebagai upaya menggairahkan ekonomi di Jakarta.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan penentuan sektor dan besaran nilai UMS Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta.

    “Ini adalah upaya bersama untuk menjaga perekonomian di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan anggota Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, besaran nilai UMSP DKI Jakarta Tahun 2025 mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang terdiri dari tiga sektor dan 18 subsektor,” kata Hari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Selanjutnya, industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga termasuk pasta gigi Rp5.504.696, industri perekat lem Rp5.504.696, industri pewarna, cat, tinta, zat Pewarna, dan sejenisnya Rp5.504.696, industri pipa dan selang dari plastik dengan produksi pipa PVC, selang plastik PVC, dan selang plastik Rp5.504.696.

    Berikutnya, industri kemasan dari gelas kaca Rp 5.504.696, industri barang-barang dari semen dan kapur untuk konstruksi yakni tiang dan bantalan beton, adukan semen Rp5.504.696, industri gelas kaca lembaran Rp5.504.696, dan industri kaca pengaman Rp5.504.696.

    Sektor lainnya, penyediaan akomodasi serta makan dan minum yakni jasa perhotelan (bintang 4 dan 5) Rp 5.531.680.

    Lalu, satu sektor terakhir merupakan sektor jasa keuangan terdiri dari bank umum (devisa dan non-devisa) dengan aset di atas Rp1 Triliun dan non-UMKM Rp5.531.680, dan bank Syariah dengan aset di atas Rp1 Triliun dan non-UMKM Rp5.531.680.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2024