Tag: Hari Nugroho

DKI-BPJS Ketenagakerjaan sepakati percepatan program jaminan sosial

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta menandatangani nota kesepakatan terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Ini tugas kita, pemerintah untuk memberikan layanan perlindungan kepada warga dan masyarakat di Jakarta. Dengan adanya sinergi antara Pemprov Provinsi DKI Jakarta dan BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pemberi kerja dalam memastikan kesejahteraan tenaga kerja, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh pekerja di Jakarta. Semoga niat baik kita dapat terwujud,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali di Jakarta, Kamis.

Nota Kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Adapun Nota Kesepakatan tersebut mencakup beberapa aspek utama, yaitu sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; pertukaran data dan informasi antara kedua belah pihak; serta peningkatan kepatuhan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap pemberi kerja guna memastikan implementasi program berjalan optimal.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Deny Yusyulian mengatakan, rapat bersama ini merupakan tindak lanjut percepatan universal “coverage” (cakupan) jaminan sosial tenaga kerja untuk mewujudkan masyarakat Jakarta yang lebih sejahtera.

Deny meyakini upaya perluasan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di DKI Jakarta 2025 dapat tercapai dengan baik.

“Kita optimistis dapat mencapai target yang ditetapkan,” ujar Deny.

Saat ini, lanjut dia, sebanyak 508 ribu tenaga kerja sektor penerima upah (PU) dan bukan penerima upah (BPU) NIK DKI Jakarta perlu dilakukan sosialisasi pentingnya Program Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Oleh karena itu, perlu adanya payung hukum dengan bentuk Nota Kesepakatan Sinergi (NKS) guna meningkatkan kesadaran pekerja informal untuk mengikuti dan mendaftar program BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho menyampaikan dukungannya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan di wilayah Jakarta.

“Kita bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan mendorong tercapainya perluasan cakupan di Provinsi DKI Jakarta. Harapannya, seluruh tenaga kerja di Jakarta dapat terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja dari BPJS Ketenagakerjaan,” kata Hari.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Marulina Dewi, mengatakan pihaknya mendukung adanya kolaborasi antara Pemprov DKI dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami siap berkolaborasi dalam memberikan sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan dan manfaat optimal bagi pekerja Indonesia, serta meningkatkan kesadaran khususnya sektor pekerja informal di Jakarta,” kata Dewi.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

13/02/2025 21:23
DKI kemarin, soal HET elpiji 3 kg hingga Operasi Keselamatan 2025

Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama Selasa (11/2) mulai dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memutuskan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg hingga 534 unit kendaraan melakukan pelanggaran berlalu lintas saat Operasi Keselamatan Jaya 2025 di Jakarta Timur.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

1. Ratusan kendaraan melanggar saat Operasi Keselamatan 2025 di Jaktim

Sebanyak 534 unit kendaraan melakukan pelanggaran berlalu lintas saat Operasi Keselamatan Jaya 2025 yang digelar oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Jakarta Timur di empat lokasi, sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan.

“Berdasarkan laporan harian penindakan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Inforcement (ETLE) mobile hari ini sebanyak 534 unit. Kendaraan roda dua ada 490 unit dan kendaraan roda empat ada 44 unit,” kata Kepala Bagian Operasional (KBO) Satlantas Polres Metro Jaktim AKP Eko Aprihanto ketika dihubungi di Jakarta, Selasa.

Berita selengkapnya klik di sini

2. Pemprov DKI akan buatkan kode QR khusus untuk membeli elpiji 3 kg

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan nantinya akan membuat QRIS (kode QR) untuk warga yang ingin membeli elpiji 3 kilogram.

Hari menjelaskan langkah tersebut bertujuan agar kuota elpiji di Jakarta dapat terjaga dan tidak bisa dibeli oleh warga luar Jakarta.

Berita selengkapnya klik di sini

3. Pemerintah ajak warga berpartisipasi aktif perkuat ketahanan pangan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengajak warganya agar berpartisipasi aktif memperkuat ketahanan pangan seperti melalui budidaya sayuran secara hidroponik.

“Kami menggelar program menanam sayur secara hidroponik dan pembibitan ikan konsumsi di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Nyiur Melambai di Pulau Kelapa,” kata Lurah Pulau Kelapa, Muslim di Jakarta, Selasa.

Berita selengkapnya klik di sini

4. Pemprov DKI belum putuskan HET elpiji 3 kg

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memutuskan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg karena masih mempelajari berbagai hal, termasuk situasi dan kondisi di berbagai wilayah administrasi.

“Itu masih kami pelajari dulu. Kami mencermati HET sesuai dengan Pergub 4 Tahun 2015, untuk wilayah kota-kota di Jakarta adalah Rp16.000, untuk Kepulauan Seribu ada yang Rp18.000, ada yang Rp19.500,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Selasa.

Berita selengkapnya klik di sini

5. DKI realisasikan belanja P3DN sebesar Rp29,88 miliar sepanjang 2024

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merealisasikan belanja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebesar Rp29,88 triliun sepanjang 2024 atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp25,58 triliun.

“Nilai ini adalah 91,40 persen dari komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) pada rencana umum pengadaan (RUP) sebesar Rp32,69 triliun,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo di Jakarta, Selasa.

Berita selengkapnya klik di sini

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

12/02/2025 05:33
Pemprov DKI akan buatkan kode QR khusus untuk membeli elpiji 3 kg

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) mengangkat gas elpiji 3 kg bersubsidi saat kunjungan kerja ke Pasar Klender SS, Jakarta Timur, Rabu (5/2/2025). . ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

Pemprov DKI akan buatkan kode QR khusus untuk membeli elpiji 3 kg
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Selasa, 11 Februari 2025 – 14:45 WIB

Elshinta.com – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan nantinya akan membuat QRIS (kode QR) untuk warga yang ingin membeli elpiji 3 kilogram.

Hari menjelaskan langkah tersebut bertujuan agar kuota elpiji di Jakarta dapat terjaga dan tidak bisa dibeli oleh warga luar Jakarta.

“Nanti kita atur. Begitu sudah kita atur berapa pengguna elpiji yang di Jakarta, siapa yang berhak terima, database-nya kita lengkap, nah nanti menurut dari Dinas Perdagangan mau dibikin kayak QRIS. Begitu di-tap, kayak RFID (Radio Frequency Identification), di-tap ternyata lho kok KTP-nya bukan DKI. Nah, berarti ketahuan,” jelas Hari di Jakarta, Selasa.

Selama ini, jelas Hari, pangkalan elpiji hanya menggunakan KTP untuk menjual elpiji 3 kg. Namun, mekanisme penggunaan KTP juga belum jelas sehingga kuota elpiji di Jakarta masih dapat dibeli oleh bukan warga Jakarta.

Nantinya, kode QR itu juga tak hanya menunjukkan status wilayah masyarakat. Namun, kode QR tersebut juga bisa menunjukkan apakah benar masyarakat tersebut tergolong dalam masyarakat yang membutuhkan elpiji subsidi.

Dengan adanya peraturan penggunaan kode QR, Hari menilai bahwa hal ini dapat membuat elpiji subsidi lebih tepat sasaran.

“Mau KTP dari mana, saya nggak ngerti kan. Nah sekarang alokasi DKI ya orang DKI yang nerima. Siapa DKI-nya? Ya orang miskin. Orang miskin itu siapa? Ya rumah tangga yang desil (pengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)) satu, desil dua, sampai berapa tadi itu. Jangan sampai saya beli melon, boleh. Itu kan nggak boleh. Kita sudah 12 kilo atau yang jaringan gas,” kata Hari.

Kendati demikian, belum dipastikan kapan mekanisme penggunaan kode QR itu diterapkan. Sehingga, kata Hari, alokasi elpiji subsidi di Jakarta hanya bisa dinikmati masyarakat Jakarta yang membutuhkan.

Sumber : Antara

11/02/2025 18:49
Pemprov Jakarta Bakal Terapkan QRIS untuk Pembelian Gas 3 Kg Megapolitan 10 Februari 2025

Pemprov Jakarta Bakal Terapkan QRIS untuk Pembelian Gas 3 Kg
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana menerapkan sistem penggunaan QRIS (
Quick Response Code Indonesian Standard
) untuk pembelian elpiji 3 kilogram (kg).
Penerapan QRIS untuk pembelian
elpiji 3 kg
ini bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah kebocoran distribusi yang selama ini kerap terjadi.
“Begitu sudah kita atur berapa pengguna elpiji di Jakarta, siapa yang benar terima databasenya, nanti menurut Dinas Perdagangan mereka mau dibikin seperti QRIS-nya,” ucap Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnaker) Jakarta, Hari Nugroho di Gedung DPRD Jakarta, Senin (10/2/2025).
Saat ini Pemprov tengah mengkaji skema baru dalam pendistribusian elpiji 3 kg.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan QRIS atau sistem digital lainnya untuk memastikan hanya warga yang berhak yang dapat membeli gas 3 kg.
“QRIS begitu di-
tap
ternyata KTP-nya bukan DKI, nah berarti ketahuan. Selama ini pangkalan hanya mencatat KTP, tetapi tetap jual, jual, jual,” ujar Hari.
Saat ini, Pemprov tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan pihak terkait untuk menentukan mekanisme teknis penggunaan QRIS dalam distribusi gas 3 kg.
Data penerima subsidi akan disesuaikan dengan kategori rumah tangga miskin berdasarkan data kependudukan.
Sistem ini diharapkan dapat mencegah spekulasi harga yang sering terjadi akibat penjualan gas di luar jalur resmi.
Selama ini, pengecer menjual elpiji 3 kg dengan harga lebih tinggi, yang merugikan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Nanti masalah mau sampai ke masyarakat Rp 22.000- Rp 23.000 itu mekanisme pasar lagi. Makannya sekarang yang harus kita atur,” kata dia.
Rencana ini seharusnya bisa langsung dilaksanakan tanpa perlu menunggu pelantikan Pramono Anung-Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih.
Rencana ini bisa direlisasikan di masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi.
“Ini sifatnya (darurat dan mendesak) darsak. Menurut saya, harusnya tidak menunggu gubernur baru. Pj Gubernur harus mungkin langsung. Tergantung mekanismenya harus mulai tahapan kajian apa, nanti perlu waktu,” ungkap Hari.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/02/2025 19:48
DKI akan diskusi ulang soal kuota elpiji 3 kg dengan pemerintah pusat

kuota gas elpiji 3 kg di Jakarta masih kurang 5 persen

Jakarta (ANTARA) – Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan akan melakukan diskusi ulang dengan pemerintah pusat terkait kuota gas elpiji 3 kg yang masih kurang untuk tahun 2025.

Diketahui, kuota gas elpiji 3 kg di Jakarta masih kurang 5 persen. Sehingga, Eli mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendiskusikan ulang hal ini dengan pemerintah pusat.

“Tadi disampaikan kita akan melakukan diskusi ulang dengan Pemerintah Pusat terhadap kuota yang ada di DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, tentang usulan terhadap HET (Harga Eceran Tertinggi) karena saat sekarang ini memang HET DKI Jakarta lebih rendah dari HET daerah sekitar (Bogor, Depok, Bekasi),” kata Eli saat dijumpai di Jakarta Timur, Jumat.

Sebelumnya Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengaku kebutuhan elpiji 3 kg belum tercukupi.

Sebab, pengajuan kuota yang diajukan Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5 persen dibandingkan dengan 2024.

“Padahal kebutuhan meningkat. Ini juga menjadi salah satu yang juga menyebabkan kebutuhan itu belum tercukupi secara keseluruhan,” kata Teguh.

Di sisi lain, Teguh memastikan Pemprov Jakarta selalu mengikuti perkembangan ketersediaan elpiji 3 kg. Pemprov Jakarta juga akan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Di sisi lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Hari Nugroho juga sudah menjelaskan pemerintah pusat mengurangi kuota gas elpiji bersubsidi pada 2025 ini.

Hari menjelaskan, sejak awal kuota elpiji subsidi untuk Jakarta di 2025 sebesar 407.555 MT. Sementara realisasi penyaluran di 2024 sebesar 414.134 MT.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

07/02/2025 14:14
Stok Gas 3 Kg di Jakarta Disebut Aman, Warga Diminta Tak "Panic Buying" Megapolitan 4 Februari 2025

Stok Gas 3 Kg di Jakarta Disebut Aman, Warga Diminta Tak “Panic Buying”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) mengimbau masyarakat tidak
panic buying
menyikapi

kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg).
Kepala Disnakertransgi Hari Nugroho mengatakan, stok gas 3 kg di Jakarta masih tersedia walau ada kendala dalam proses distribusi.
“Tidak usah
panic buying
, normal aja pembeliannya, dan stok masih ada. Cuma mata rantai distribusi ini seperti apa, jangan sampai ada hambatan lagi,” ucap Hari, Selasa (4/2/2025).
Hari juga meminta masyarakat tidak menimbun gas 3 kg dalam jumlah berlebihan. Masyarakat diminta membeli sesuai kebutuhan harian.
Jika diperlukan, Disnakertransgi akan menggelar operasi pasar untuk memastikan ketersediaan gas bagi masyarakat.
Menurutnya, fenomena
panic buying
menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan gas 3 kg di pasaran.
Hal ini dipicu oleh peraturan baru yang melarang warung dan pengecer menjual gas bersubsidi tersebut.
“Kemarin terjadi
panic buying
atau terjadi kepanikan pembelian dari para pengecer warung-warung ini,” kata Hari.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Disnakertransgi akan segera menggelar rapat bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) serta Pertamina.
“Rapat segera mungkin supaya nanti masalah kelangkaan dan HET (harga eceran tertinggi) bisa teratasi. Sehingga, menjelang bulan Ramadhan itu nanti aman,” ungkap Hari.
Sebelumnya pemerintah melarang penjualan gas elpiji 3 kg melalui pengecer mulai 1 Februari 2025.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
Pengecer yang ingin menjadi pangkalan bisa mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kondisi ini menyebabkan gas elpiji 3 kg menjadi langka di pasaran.
Terbaru, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
“Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/02/2025 21:26
Warga antre berjam-jam untuk dapat elpiji 3 kg di Gandaria Selatan

Jakarta (ANTARA) – Puluhan warga bernama rela mengantre berjam-jam untuk mendapatkan elpiji 3 kilogram (kg) di agen resmi kawasan Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa.

“Saya dapat informasi dari pukul 09.30 WIB dan sudah lama mengantre,” kata Iwan kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Iwan mengatakan dirinya sudah kesusahan mendapatkan elpiji sejak sepekan lalu atau tepatnya saat perayaan Imlek.

Dia mengaku sudah mencari-cari dimana saja lokasi penjualan elpiji mengingat setiap harinya dibutuhkan untuk berdagang pecel lele.

Apalagi, pada Senin (3/2) dia tidak mendapatkan elpiji yang didistribusikan Pertamina di SPBU dekat rumahnya.

“Kemarin ke pom bensin enggak dapat,” ujarnya.

Sementara, warga lainnya yang juga pedagang siomay, Yulia mengatakan dirinya juga kesulitan mendapatkan elpiji 3 kg.

Yulia menyarankan kepada pemerintah agar tepat sasaran maka perlu adanya pendataan. Salah satunya memberikan kartu kepada yang membutuhkan demi pemerataan.

“Inginnya kasi kartu aja biar tepat sasaran,” ucap Yulia.

Di agen resmi kawasan Gandaria Selatan itu, satu orang warga hanya diperbolehkan untuk membeli satu tabung elpiji dengan harga Rp20 ribu tanpa diperiksa Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho meminta masyarakat agar tak melakukan “panic buying” (pembelian secara berlebihan karena panik) terkait langkanya liquefied petroleum gas (LPG/elpiji) 3 kilogram di Jakarta.

Pemprov DKI akan bekerja sama dengan pihak Pertamina hingga Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa menstabilkan kembali ketersediaan elpiji 3 kg.

Pemerintah mulai menerapkan kebijakan penjualan elpiji 3 kg hanya melalui pangkalan, efektif sejak 1 Februari 2025.

Kebijakan ini diberlakukan karena harga di tingkat pengecer bervariasi, mulai dari Rp22 ribu hingga Rp25 ribu per tabung, karena pengawasan di pengecer tidak berada di bawah kewenangan BUMN di bidang minyak dan gas bumi.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

04/02/2025 14:01
Pj Gubernur DKI instruksikan jajarannya rajin pantau stok LPG 3 kg

Jangan hanya dari sisi lapor saja, tapi rajin turun ke lapangan untuk mengecek, memantau

Jakarta (ANTARA) – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi menginstruksikan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) dan jajarannya agar rajin memeriksa stok elpiji tiga kilogram (kg) di lapangan guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan.

“Jangan hanya dari sisi lapor saja, tapi rajin turun ke lapangan untuk mengecek, memantau, dan juga mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan segera, sehingga masalah kelangkaan elpiji bisa diatasi,” kata Teguh di Jakarta, Selasa.

Teguh juga menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PT Pertamina dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) apabila terjadi antrean pembelian elpiji 3 kg.

Dituturkan dia, terjadinya kelangkaan gas elpiji ukuran 3 kg di Jakarta akibat kuota yang lebih rendah dibandingkan dengan usulan awal.

Realisasi penyaluran gas elpiji 3 kg di Jakarta tahun 2024 mencapai 421.989 metrik ton, atau 101,14 persen dari kuota yang ditetapkan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengajukan kuota sebesar 433.933 metrik ton untuk 2025.

Namun, kuota yang disetujui sebanyak 407.555 metrik ton, atau lebih rendah sekitar lima persen dari usulan tersebut

“Yang kami ajukan itu mengalami penurunan sekitar 5 persen dibandingkan dengan tahun 2024, padahal kebutuhannya meningkat. Ini juga menjadi salah satu yang juga menyebabkan kebutuhan itu belum tercukupi secara keseluruhan,” tutur Teguh.

Pemprov DKI Jakarta, sambung dia, terus mencermati dan memonitor ketersediaan elpiji 3 kg di masyarakat, sehingga diharapkan upaya ini bersama upaya lainnya dapat segera mengatasi masalah kelangkaan yang terjadi.

“Termasuk, juga langkah-langkah frekuensi penyesuaian harga, itu juga kita monitor,” demikian ujar Teguh.

Dalam kesempatan itu, Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan faktor panic buying atau pembelian berlebihan karena panik juga menjadi masalah.

Hal ini terjadi setelah terbitnya aturan yang mengharuskan seluruh distribusi tabung gas elpiji tiga kilogram dilakukan langsung oleh agen kepada rumah tangga, usaha mikro, petani dan nelayan, tanpa melalui pengecer.

Menurut Hari, mekanisme demikian memang semestinya yakni dari hulu ke hilir atau dari agen ke pangkalan.

“Namun kan kemarin ada pengecer, warung, dan sebagainya. Nah begitu dipotong sampai ke pangkalan, akhirnya orang pada ribut ngambil di pangkalan dan terjadilah panic buying, akhirnya terjadi kelangkaan,” ujarnya.

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

04/02/2025 11:27
Pemprov imbau masyarakat Jakarta tak lakukan “panic buying” LPG 3 kg

Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho meminta masyarakat agar tak melakukan “panic buying” (pembelian secara berlebihan karena panik) terkait langkanya liquefied petroleum gas (LPG/elpiji) 3 kilogram di Jakarta.

“Saya harapkan nggak perlu menumpuk gas elpiji terlalu banyak, dan kebutuhan sehari-hari. Masalah itu akan kita atasi mungkin dengan operasi pasar,” kata Hari di Jakarta, Selasa.

Hari mengatakan, pihaknya akan bekerja sama dengan pihak Pertamina hingga Dinas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar bisa menstabilkan kembali ketersediaan elpiji 3 kg.

Sehingga, masyarakat pun diharapkan untuk tenang dan tidak panik dengan membeli elpiji 3 kg dalam jumlah banyak.

“Jadi, nggak usah panic buying. Normal saja pembeliannya dan stok masih ada. Cuma mata rantai distribusi ini seperti apa, jangan sampai ada hambatan lagi,” kata Hari.

Sebelumnya, Hari mengatakan bahwa “panic buying” menjadi salah satu alasan ketersediaan gas elpiji 3 kg mengalami kelangkaan.

Hari menjelaskan, “panic buying” terjadi karena peraturan larangan warung dan pengecer menjual gas melon. Pangkalan elpiji 3 kg hanya menyalurkan kepada pengguna langsung yaitu rumah tangga, usaha mikro, petani, nelayan, dan sasaran.

Untuk mengatasi kelangkaan, Hari mengatakan bahwa pihaknya terus akan berupaya melakukan mitigasi serta mengusahakan ketersediaan elpiji 3 kilogram aman saat Ramadhan dan Idul Fitri mendatang.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

04/02/2025 10:50
Rakyat Menjerit Elpiji 3 Kg Langka, Pemprov DKI Bakal Gelar Operasi Pasar

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR – Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) berencana menggelar operasi pasar untuk mengatasi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg) yang terjadi belakangan ini.

“Masalah (kelangkaan elpiji 3 jg) ini akan kami atasi, mungkin dengan operasi pasar,” ucap Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta Hari Nugroho saat dikonfirmasi, Selasa (4/2/2025).

Saat ini, Disnakertransgi DKI Jakarta pun tengah melakukan koordinasi dengan pihak Pertamina dan Dinas UMKM terkait pelaksanaan operasi pasar ini.

Anak buah Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi ini juga meminta masyarakat tak melakukan panic buying.

“Kami kerja sama dengan pihak Pertamina dan Dinas UMKM terkait untuk bisa menstabilkan lagi. Jadi, enggak usah panic buying, normal saja pembeliannya,” ujarnya.

Hari memastikan, saat ini stok elpiji 3 kg di Jakarta sejatinya masih cukup aman.

Hanya saja, pendistribusiannya terganggu imbas aturan baru dari pemerintah pusat yang melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg mulai 1 Februari 2025.

Oleh karena itu, Disnakertransgi berencana menggelar operasi pasar guna memudahkan masyarakat mendapatkan gas elpiji 3 kg.

lihat foto
KLIK SELENGKAPNYA: Jauhari Mengingat Obrolan Terakhir Bersama Istrinya Ade Aryati (30) Sebelum kebakaran Glodok Plaza di Tamansari, Jakarta Barat, Rabu (15/1/2025).

“Stoknya masih ada, cuma mata rantai distribusi ini seperti apa, jangan sampai ada hambatan lagi,” kata dia

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

04/02/2025 10:42