Tag: Hari Nugroho

Pemprov DKI sediakan 2.000 lowongan kerja

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan 2.000 lowongan di bursa kerja (job fair) pertama tahun 2025 di Tamini Square, Makasar, Jakarta Timur.

“Ini ‘job fair’ gelombang satu, karena ada gelombang berikutnya. Yang kita sediakan hari ini 2.000 lowongan,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho di Tamini Square, Jakarta Timur, Rabu.

Pihaknya memfasilitasi kegiatan tersebut karena Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) mempunyai beban tanggung jawab ada dua. Yaitu mengentaskan kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran

Bursa kerja ini merupakan salah satu kegiatan yang strategis untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Dengan memberikan ruang fasilitas bertemunya antara pencari kerja dengan tenaga kerja tentu ada kompetensi yang didalami sehingga memiliki pekerjaan yang lebih jelas dan terukur.

Bursa kerja ini dilaksanakan selama dua hari mulai Rabu hingga Kamis (27/2) dengan 40 perusahaan yang berpartisipasi termasuk Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) serta Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta.

Sebanyak 40 perusahaan itu bergerak di berbagai bidang seperti asuransi, otomotif, ritel, jasa dan perusahaan penyalur jasa lainnya. Kegiatan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB.

Hari menyebutkan, lowongan di bursa kerja ini dapat diikuti secara umum sebagaimana survei Badan Pusat Statistik (BPS), yakni tidak melihat NIK, tetapi dilihat berdasarkan kemampuan.

“Kalau kita bicara statistik, struktur ketenagakerjaan, pengangguran di Jakarta itu hampir 338 ribu orang. Ini hampir 115 ribu orang itu kebanyakan SMA,” katanya.

Selain itu, Hari mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta menargetkan 4.000 pengunjung di “job fair” tersebut.

“Kalau target kita dari 4 ribu yang hadir berarti bisa terserap 50 persen Alhamdulillah. Kan nanti ada gelombang berikutnya. Syukur-syukur bisa diterima semuanya dari dua ribu lowongan pekerjaan yang ada,” katanya.

Adapun dasar pelaksanaan bursa kerja ini sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

Lalu, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Surat Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 Nomor 095/DPA/2024 tanggal 28 Desember 2023.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di 2024, persentase tingkat pengangguran di Jakarta sebesar 6,21 persen. Dengan kata lain, Jakarta menempati posisi keenam secara nasional.

Tingkat pengangguran di Jakarta masih di bawah Jawa Barat, yakni 6,75 persen, Banten (6,68 persen), Papua Barat Daya (6,48 persen), Papua (6,48 persen) dan Kepulauan Riau (6,39 persen).

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

26/02/2025 13:13
Pemprov Jakarta Buka Posko Pengaduan UMP 2025 Bulan Depan

Jakarta –

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho, menyebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membuka posko pengaduan terkait upah minimum provinsi (UMP) 2025. Tujuannya, untuk memantau pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri dari perusahaan-perusahaan di Jakarta.

“Posko dibuka Maret awal bulan menjelang Ramadan. Kita buat posko, (perusahaan) mana yang tidak mau sesuai dengan UMP. Nanti menjelang dua minggu (sebelum lebaran) kita turun ke lapangan. Biasanya kan 10 hari sebelum lebaran itu harus sudah diberikan THR-nya,” kata Hari kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Selasa (25/2/2025).

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan akan memberikan surat edaran (SE) terkait THR tiga minggu sebelum hari raya. Namun sebelum itu, Hari mengatakan pihaknya juga akan melakukan mitigasi.

Hari menjelaskan apabila ada perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya memberikan THR kepada pegawainya, maka Pemprov Jakarta akan melakukan audit keuangan perusahaan tersebut. Setelah itu, katanya, ada opsi mediasi.

“Pertama kita audit dulu keuangannya. Biasanya kalau tidak sesuai dengan UMP, mereka akan menyampaikan bahwa saya defisit keuangan. Kita mediasi, akhirnya karyawan ya sudah kalau nggak bisa penuh (THR-nya) separuhnya. Jadi kesepakatan,”ungkapnya.

Namun jika karyawan menuntut untuk THR dibayarkan secara utuh, Hari menjelaskan pihaknya akan melihat kembali kondisi keuangan perusahaan tersebut.

Menurutnya, jika perusahaan masih mampu memberikan THR, maka perusahaan wajib memberikan THR secara utuh kepada pegawai. Namun, jika kondisi keuangan perusahaan tidak memungkinkan, maka pihaknya akan memediasi pihak perusahaan dan karyawan.

“Kalau memang tidak bisa memenuhi kewajibannya pasti ada sanksinya. Ada juga yang baru akhir tahun dibayar Desember. Tapi kalau lewat Desember nggak bayar, kita berikan sanksi,” tegasnya.

(bel/zap)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

25/02/2025 10:10
DKI Jakarta segera buka posko pengaduan UMP dan THR

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera membuka posko pengaduan terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025 termasuk untuk memantau pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1446 Hijriah di Jakarta.

“Posko dibuka Maret awal bulan menjelang Ramadhan. Kita buat posko, (perusahaan) mana yang tidak mau sesuai dengan UMP,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho di Jakarta, Selasa.

Pihaknya menjelang dua minggu (sebelum lebaran) juga turun ke lapangan. “Biasanya kan 10 hari sebelum Lebaran itu harus sudah diberikan THR-nya,” kata Hari di Jakarta, Selasa.

Kendati demikian, Hari belum menjelaskan secara rinci mekanisme pihak perusahaan atau pekerja dalam mengajukan laporan ke posko tersebut.

Hari menjelaskan, biasanya Kementerian Ketenagakerjaan akan menerbitkan surat edaran (SE) terkait THR tiga minggu sebelum hari raya. Namun sebelum itu, Hari mengatakan pihaknya juga akan melakukan mitigasi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho saat dijumpai di Balai Kota Jakarta, Senin (24/2/2025). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri

Apabila nantinya terdapat perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajiban memberikan THR kepada pegawainya, maka Hari menjelaskan pihaknya akan melakukan audit keuangan perusahaan tersebut.

“Pertama kita audit dulu keuangannya. Biasanya kalau tidak sesuai dengan UMP, mereka akan menyampaikan bahwa ‘saya defisit keuangan’. Kita mediasi, akhirnya karyawan ‘ya sudah kalau nggak bisa penuh (THR-nya) separuhnya’. Jadi kesepakatan,” kata Hari.

Namun, jika karyawan menuntut agar THR dibayarkan secara utuh, Hari menjelaskan, pihaknya akan melihat kembali kondisi keuangan perusahaan tersebut.

Jika masih mampu, maka perusahaan wajib memberikan THR secara utuh kepada pegawai. Namun jika kondisi keuangan perusahaan tidak memungkinkan, maka pihaknya akan memediasi perusahaan dan karyawan.

“Kalau memang tidak bisa memenuhi kewajiban pasti ada sanksinya. Ada juga yang baru akhir tahun dibayar Desember. Tapi kalau lewat Desember nggak bayar, kita berikan sanksi,” kata Hari.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2025

25/02/2025 09:59
Upah Minimum Indonesia Terendah ke-6 di Dunia, Berikut Daftanya – Page 3

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengumumkan Upah Minimum Provinsi atau UMP Jakarta 2025 naik sebesar 6,5 persen atau menjadi Rp 5.396.761 dari sebelumnya sebesar Rp 5.067.381 per bulan.

“Penetapan UMP DKI Jakarta tahun 2025 dengan nilai kenaikan sebesar 6,5 persen. Sehingga UMP DKI Jakarta sebesar Rp5.396.761,” kata Teguh di Jalan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu.

Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 sebagai dasar hukum pelaksanaannya.

Teguh mengatakan sudah menandatangani keputusan gubernur terkait kenaikan UMP Jakarta ini.

“Kemarin sudah saya teken tanda tangan keputusan gubernurnya. Besaran nilai UMP ini berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun,” katanya seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan penetapan ini dilakukan setelah rapat bersama berbagai pihak terkait dan Dewan Pengupahan Daerah pada 9-10 Desember 2024 terkait kenaikan UMP Jakarta.

Sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan, pembahasan mengenai upah sektoral dan UMP ini untuk memastikan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor.

“Kami akan mendetailkan implementasi kenaikan 6,5 persen sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diatur dalam Permenaker,” kata Hari di Jakarta, Senin (9/12/2024).

23/02/2025 11:00
DKI-BPJS Ketenagakerjaan sepakati percepatan program jaminan sosial

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta menandatangani nota kesepakatan terkait pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

“Ini tugas kita, pemerintah untuk memberikan layanan perlindungan kepada warga dan masyarakat di Jakarta. Dengan adanya sinergi antara Pemprov Provinsi DKI Jakarta dan BPJS Ketenagakerjaan, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pemberi kerja dalam memastikan kesejahteraan tenaga kerja, serta memberikan manfaat nyata bagi seluruh pekerja di Jakarta. Semoga niat baik kita dapat terwujud,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marullah Matali di Jakarta, Kamis.

Nota Kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Adapun Nota Kesepakatan tersebut mencakup beberapa aspek utama, yaitu sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; pertukaran data dan informasi antara kedua belah pihak; serta peningkatan kepatuhan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap pemberi kerja guna memastikan implementasi program berjalan optimal.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Deny Yusyulian mengatakan, rapat bersama ini merupakan tindak lanjut percepatan universal “coverage” (cakupan) jaminan sosial tenaga kerja untuk mewujudkan masyarakat Jakarta yang lebih sejahtera.

Deny meyakini upaya perluasan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di DKI Jakarta 2025 dapat tercapai dengan baik.

“Kita optimistis dapat mencapai target yang ditetapkan,” ujar Deny.

Saat ini, lanjut dia, sebanyak 508 ribu tenaga kerja sektor penerima upah (PU) dan bukan penerima upah (BPU) NIK DKI Jakarta perlu dilakukan sosialisasi pentingnya Program Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Oleh karena itu, perlu adanya payung hukum dengan bentuk Nota Kesepakatan Sinergi (NKS) guna meningkatkan kesadaran pekerja informal untuk mengikuti dan mendaftar program BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Hari Nugroho menyampaikan dukungannya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan di wilayah Jakarta.

“Kita bersama-sama dengan BPJS Ketenagakerjaan mendorong tercapainya perluasan cakupan di Provinsi DKI Jakarta. Harapannya, seluruh tenaga kerja di Jakarta dapat terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja dari BPJS Ketenagakerjaan,” kata Hari.

Di tempat yang sama, Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Marulina Dewi, mengatakan pihaknya mendukung adanya kolaborasi antara Pemprov DKI dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami siap berkolaborasi dalam memberikan sosialisasi dan edukasi tentang perlindungan dan manfaat optimal bagi pekerja Indonesia, serta meningkatkan kesadaran khususnya sektor pekerja informal di Jakarta,” kata Dewi.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Syaiful Hakim
Copyright © ANTARA 2025

13/02/2025 21:23
DKI kemarin, soal HET elpiji 3 kg hingga Operasi Keselamatan 2025

Jakarta (ANTARA) – Peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta selama Selasa (11/2) mulai dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memutuskan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg hingga 534 unit kendaraan melakukan pelanggaran berlalu lintas saat Operasi Keselamatan Jaya 2025 di Jakarta Timur.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali.

1. Ratusan kendaraan melanggar saat Operasi Keselamatan 2025 di Jaktim

Sebanyak 534 unit kendaraan melakukan pelanggaran berlalu lintas saat Operasi Keselamatan Jaya 2025 yang digelar oleh Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Metro Jakarta Timur di empat lokasi, sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan.

“Berdasarkan laporan harian penindakan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Inforcement (ETLE) mobile hari ini sebanyak 534 unit. Kendaraan roda dua ada 490 unit dan kendaraan roda empat ada 44 unit,” kata Kepala Bagian Operasional (KBO) Satlantas Polres Metro Jaktim AKP Eko Aprihanto ketika dihubungi di Jakarta, Selasa.

Berita selengkapnya klik di sini

2. Pemprov DKI akan buatkan kode QR khusus untuk membeli elpiji 3 kg

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan nantinya akan membuat QRIS (kode QR) untuk warga yang ingin membeli elpiji 3 kilogram.

Hari menjelaskan langkah tersebut bertujuan agar kuota elpiji di Jakarta dapat terjaga dan tidak bisa dibeli oleh warga luar Jakarta.

Berita selengkapnya klik di sini

3. Pemerintah ajak warga berpartisipasi aktif perkuat ketahanan pangan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu mengajak warganya agar berpartisipasi aktif memperkuat ketahanan pangan seperti melalui budidaya sayuran secara hidroponik.

“Kami menggelar program menanam sayur secara hidroponik dan pembibitan ikan konsumsi di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Nyiur Melambai di Pulau Kelapa,” kata Lurah Pulau Kelapa, Muslim di Jakarta, Selasa.

Berita selengkapnya klik di sini

4. Pemprov DKI belum putuskan HET elpiji 3 kg

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum memutuskan harga eceran tertinggi (HET) elpiji 3 kg karena masih mempelajari berbagai hal, termasuk situasi dan kondisi di berbagai wilayah administrasi.

“Itu masih kami pelajari dulu. Kami mencermati HET sesuai dengan Pergub 4 Tahun 2015, untuk wilayah kota-kota di Jakarta adalah Rp16.000, untuk Kepulauan Seribu ada yang Rp18.000, ada yang Rp19.500,” kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Selasa.

Berita selengkapnya klik di sini

5. DKI realisasikan belanja P3DN sebesar Rp29,88 miliar sepanjang 2024

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merealisasikan belanja Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) sebesar Rp29,88 triliun sepanjang 2024 atau lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp25,58 triliun.

“Nilai ini adalah 91,40 persen dari komitmen belanja produk dalam negeri (PDN) pada rencana umum pengadaan (RUP) sebesar Rp32,69 triliun,” kata Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo di Jakarta, Selasa.

Berita selengkapnya klik di sini

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2025

12/02/2025 05:33
Pemprov DKI akan buatkan kode QR khusus untuk membeli elpiji 3 kg

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (tengah) mengangkat gas elpiji 3 kg bersubsidi saat kunjungan kerja ke Pasar Klender SS, Jakarta Timur, Rabu (5/2/2025). . ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

Pemprov DKI akan buatkan kode QR khusus untuk membeli elpiji 3 kg
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Selasa, 11 Februari 2025 – 14:45 WIB

Elshinta.com – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan nantinya akan membuat QRIS (kode QR) untuk warga yang ingin membeli elpiji 3 kilogram.

Hari menjelaskan langkah tersebut bertujuan agar kuota elpiji di Jakarta dapat terjaga dan tidak bisa dibeli oleh warga luar Jakarta.

“Nanti kita atur. Begitu sudah kita atur berapa pengguna elpiji yang di Jakarta, siapa yang berhak terima, database-nya kita lengkap, nah nanti menurut dari Dinas Perdagangan mau dibikin kayak QRIS. Begitu di-tap, kayak RFID (Radio Frequency Identification), di-tap ternyata lho kok KTP-nya bukan DKI. Nah, berarti ketahuan,” jelas Hari di Jakarta, Selasa.

Selama ini, jelas Hari, pangkalan elpiji hanya menggunakan KTP untuk menjual elpiji 3 kg. Namun, mekanisme penggunaan KTP juga belum jelas sehingga kuota elpiji di Jakarta masih dapat dibeli oleh bukan warga Jakarta.

Nantinya, kode QR itu juga tak hanya menunjukkan status wilayah masyarakat. Namun, kode QR tersebut juga bisa menunjukkan apakah benar masyarakat tersebut tergolong dalam masyarakat yang membutuhkan elpiji subsidi.

Dengan adanya peraturan penggunaan kode QR, Hari menilai bahwa hal ini dapat membuat elpiji subsidi lebih tepat sasaran.

“Mau KTP dari mana, saya nggak ngerti kan. Nah sekarang alokasi DKI ya orang DKI yang nerima. Siapa DKI-nya? Ya orang miskin. Orang miskin itu siapa? Ya rumah tangga yang desil (pengukur tingkat kesejahteraan rumah tangga dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)) satu, desil dua, sampai berapa tadi itu. Jangan sampai saya beli melon, boleh. Itu kan nggak boleh. Kita sudah 12 kilo atau yang jaringan gas,” kata Hari.

Kendati demikian, belum dipastikan kapan mekanisme penggunaan kode QR itu diterapkan. Sehingga, kata Hari, alokasi elpiji subsidi di Jakarta hanya bisa dinikmati masyarakat Jakarta yang membutuhkan.

Sumber : Antara

11/02/2025 18:49
Pemprov Jakarta Bakal Terapkan QRIS untuk Pembelian Gas 3 Kg Megapolitan 10 Februari 2025

Pemprov Jakarta Bakal Terapkan QRIS untuk Pembelian Gas 3 Kg
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana menerapkan sistem penggunaan QRIS (
Quick Response Code Indonesian Standard
) untuk pembelian elpiji 3 kilogram (kg).
Penerapan QRIS untuk pembelian
elpiji 3 kg
ini bertujuan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah kebocoran distribusi yang selama ini kerap terjadi.
“Begitu sudah kita atur berapa pengguna elpiji di Jakarta, siapa yang benar terima databasenya, nanti menurut Dinas Perdagangan mereka mau dibikin seperti QRIS-nya,” ucap Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnaker) Jakarta, Hari Nugroho di Gedung DPRD Jakarta, Senin (10/2/2025).
Saat ini Pemprov tengah mengkaji skema baru dalam pendistribusian elpiji 3 kg.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggunaan QRIS atau sistem digital lainnya untuk memastikan hanya warga yang berhak yang dapat membeli gas 3 kg.
“QRIS begitu di-
tap
ternyata KTP-nya bukan DKI, nah berarti ketahuan. Selama ini pangkalan hanya mencatat KTP, tetapi tetap jual, jual, jual,” ujar Hari.
Saat ini, Pemprov tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan pihak terkait untuk menentukan mekanisme teknis penggunaan QRIS dalam distribusi gas 3 kg.
Data penerima subsidi akan disesuaikan dengan kategori rumah tangga miskin berdasarkan data kependudukan.
Sistem ini diharapkan dapat mencegah spekulasi harga yang sering terjadi akibat penjualan gas di luar jalur resmi.
Selama ini, pengecer menjual elpiji 3 kg dengan harga lebih tinggi, yang merugikan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Nanti masalah mau sampai ke masyarakat Rp 22.000- Rp 23.000 itu mekanisme pasar lagi. Makannya sekarang yang harus kita atur,” kata dia.
Rencana ini seharusnya bisa langsung dilaksanakan tanpa perlu menunggu pelantikan Pramono Anung-Rano Karno sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih.
Rencana ini bisa direlisasikan di masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi.
“Ini sifatnya (darurat dan mendesak) darsak. Menurut saya, harusnya tidak menunggu gubernur baru. Pj Gubernur harus mungkin langsung. Tergantung mekanismenya harus mulai tahapan kajian apa, nanti perlu waktu,” ungkap Hari.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

10/02/2025 19:48
DKI akan diskusi ulang soal kuota elpiji 3 kg dengan pemerintah pusat

kuota gas elpiji 3 kg di Jakarta masih kurang 5 persen

Jakarta (ANTARA) – Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Sekda Provinsi DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan akan melakukan diskusi ulang dengan pemerintah pusat terkait kuota gas elpiji 3 kg yang masih kurang untuk tahun 2025.

Diketahui, kuota gas elpiji 3 kg di Jakarta masih kurang 5 persen. Sehingga, Eli mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mendiskusikan ulang hal ini dengan pemerintah pusat.

“Tadi disampaikan kita akan melakukan diskusi ulang dengan Pemerintah Pusat terhadap kuota yang ada di DKI Jakarta. Kemudian yang kedua, tentang usulan terhadap HET (Harga Eceran Tertinggi) karena saat sekarang ini memang HET DKI Jakarta lebih rendah dari HET daerah sekitar (Bogor, Depok, Bekasi),” kata Eli saat dijumpai di Jakarta Timur, Jumat.

Sebelumnya Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengaku kebutuhan elpiji 3 kg belum tercukupi.

Sebab, pengajuan kuota yang diajukan Pemprov DKI Jakarta mengalami penurunan sekitar 5 persen dibandingkan dengan 2024.

“Padahal kebutuhan meningkat. Ini juga menjadi salah satu yang juga menyebabkan kebutuhan itu belum tercukupi secara keseluruhan,” kata Teguh.

Di sisi lain, Teguh memastikan Pemprov Jakarta selalu mengikuti perkembangan ketersediaan elpiji 3 kg. Pemprov Jakarta juga akan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Di sisi lain, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Disnakertransgi) Hari Nugroho juga sudah menjelaskan pemerintah pusat mengurangi kuota gas elpiji bersubsidi pada 2025 ini.

Hari menjelaskan, sejak awal kuota elpiji subsidi untuk Jakarta di 2025 sebesar 407.555 MT. Sementara realisasi penyaluran di 2024 sebesar 414.134 MT.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2025

07/02/2025 14:14
Stok Gas 3 Kg di Jakarta Disebut Aman, Warga Diminta Tak "Panic Buying" Megapolitan 4 Februari 2025

Stok Gas 3 Kg di Jakarta Disebut Aman, Warga Diminta Tak “Panic Buying”
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Dinas Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) mengimbau masyarakat tidak
panic buying
menyikapi

kelangkaan gas elpiji 3 kilogram (kg).
Kepala Disnakertransgi Hari Nugroho mengatakan, stok gas 3 kg di Jakarta masih tersedia walau ada kendala dalam proses distribusi.
“Tidak usah
panic buying
, normal aja pembeliannya, dan stok masih ada. Cuma mata rantai distribusi ini seperti apa, jangan sampai ada hambatan lagi,” ucap Hari, Selasa (4/2/2025).
Hari juga meminta masyarakat tidak menimbun gas 3 kg dalam jumlah berlebihan. Masyarakat diminta membeli sesuai kebutuhan harian.
Jika diperlukan, Disnakertransgi akan menggelar operasi pasar untuk memastikan ketersediaan gas bagi masyarakat.
Menurutnya, fenomena
panic buying
menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kelangkaan gas 3 kg di pasaran.
Hal ini dipicu oleh peraturan baru yang melarang warung dan pengecer menjual gas bersubsidi tersebut.
“Kemarin terjadi
panic buying
atau terjadi kepanikan pembelian dari para pengecer warung-warung ini,” kata Hari.
Untuk mengatasi permasalahan ini, Disnakertransgi akan segera menggelar rapat bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) serta Pertamina.
“Rapat segera mungkin supaya nanti masalah kelangkaan dan HET (harga eceran tertinggi) bisa teratasi. Sehingga, menjelang bulan Ramadhan itu nanti aman,” ungkap Hari.
Sebelumnya pemerintah melarang penjualan gas elpiji 3 kg melalui pengecer mulai 1 Februari 2025.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menjelaskan, pengecer yang ingin tetap menjual elpiji subsidi harus terdaftar sebagai pangkalan atau subpenyalur resmi Pertamina.
Pengecer yang ingin menjadi pangkalan bisa mendaftar melalui sistem Online Single Submission (OSS) untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Kondisi ini menyebabkan gas elpiji 3 kg menjadi langka di pasaran.
Terbaru, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar pengecer boleh berjualan elpiji 3 kg seperti biasa. Sambil berjualan, para pengecer akan diproses menjadi subpangkalan.
“Ya, DPR RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam. Dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian ESDM untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat,” ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
“Namun, setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan,” sambungnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

04/02/2025 21:26