Tag: Hari Nugroho

  • 49 Pati dan Pamen Polri yang Dimutasi Kapolri, Ini Daftarnya!

    49 Pati dan Pamen Polri yang Dimutasi Kapolri, Ini Daftarnya!

    Jakarta, Beritasatu.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi besar-besaran di lingkungan Polri. Sebanyak 49 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) mengalami mutasi jabatan.

    Perombakan ini tercantum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/688/IV/KEP./2025, yang ditetapkan pada 13 April 2025. Selain posisi Kapolda Jabar, sejumlah jabatan strategis lain di Mabes Polri turut mengalami perubahan.

    Rotasi jabatan ini juga mencakup promosi untuk sejumlah personel, yakni tiga berpangkat irjen pol, 10 brigjen pol, dan tujuh kombes pol yang dipercaya mengisi jabatan tipe IIB, dengan klasifikasi IIB1, IIB2, dan IIB3.

    Dengan adanya mutasi ini, diharapkan semangat baru dapat terbangun di tubuh Polri dalam menghadapi tantangan tugas di wilayah hukum masing-masing. Lantas, siapa saja pati dan pamen Polri yang resmi dimutasi? Berikut daftar lengkapnya!

    Daftar Pati dan Pamen Polri yang DimutasiKomjen Pol Agung Setya Imam Effendi dimutasi dari pati Bareskrim Polri (penugasan luar struktur) menjadi pati Bareskrim Polri.Komjen Pol Imam Sugianto dimutasi dari astamaops Kapolri menjadi pati stamaops Polri.Irjen Pol Akhmad Wiyagus dimutasi dari kapolda Jawa Barat menjadi astamaops Kapolri.Irjen Pol Rudi Setiawan dimutasi dari pati Bareskrim Polri (penugasan di KPK) menjadi kapolda Jawa Barat.Irjen Pol Aries Syarief Hidayat dimutasi dari sahlisosbud Kapolri menjadi pati sahli Kapolri karena pensiun.Irjen Pol Slamet Hadi Supraptoyo dimutasi dari widyaiswara kepolisian utama TK I Sespim Lemdiklat Polri menjadi analis kebijakan utama bidang Sespimti Lemdiklat Polri.Brigjen Pol Kumbul Sudwijanto Sudjadi dimutasi dari pati Bareskrim Polri (penugasan di KPK) menjadi sahlisosbud Kapolri.Brigjen Pol Edi Ciptianto dimutasi dari pengembang TI kepolisian utama TK II Polri menjadi pati Div TIK Polri.Brigjen Pol Riko Sunarko dimutasi dari analis kebijakan utama bidang Pamobvit Baharkam Polri menjadi pengembang TI kepolisian utama TK II Polri.Kombes Pol Zulkifli dimutasi dari irwasda Polda Kaltim menjadi dosen kepolisian utama TK II Akpol Lemdiklat Polri.Kombes Pol Aloysius Suprijadi dimutasi dari irwasda Polda Sulbar menjadi irwasda Polda Kaltim.Kombes Pol Enday Sudrajat dimutasi dari auditor kepolisian madya TK II Itwasum Polri menjadi irwasda Polda Sulbar.Kombes Pol Andi Azis Nizar dimutasi dari karorena Polda Lampung menjadi irbid jemensarpras Itwil II Itwasum Polri.Kombes Pol Suratno dimutasi dari karorena Polda NTB menjadi karorena Polda Lampung.Kombes Pol Susilo Setiawan dimutasi dari kabagsumda Rorenmin Stamarena Polri menjadi karorena Polda NTB.AKBP Jarot Yusviq Andito dimutasi dari kabag RBP Rorena Polda Kaltim menjadi kabagsumda Rorenmin Stamarena Polri.Brigjen Pol Jebul Jatmoko dimutasi dari karokurlum Lemdiklat Polri menjadi widyaiswara kepolisian utama TK I Sespim Lemdiklat Polri.Brigjen Pol Dody Marsidy dimutasi dari dosen kepolisian utama TK II STIK Lemdiklat Polri menjadi karokurlum Lemdiklat Polri.Brigjen Pol Didik Sugiarto dimutasi dari widyaiswara kepolisian utama TK II Sespim Lemdiklat Polri menjadi dosen kepolisian utama TK II STIK Lemdiklat Polri.Brigjen Pol Hero Henrianto Bachtiar dimutasi dari wakapolda NTB menjadi widyaiswara kepolisian utama TK II Sespim Lemdiklat Polri.Brigjen Pol Hari Nugroho dimutasi dari kapusjarah Polri menjadi wakapolda NTB.Kombes Pol Idodo Simangunsong dimutasi dari dosen kepolisian madya TK I Akpol Lemdiklat Polri menjadi kapusjarah Polri.Irjen Pol Moh Hendra Suhartiyono dimutasi dari dosen kepolisian utama TK I Akpol Lemdiklat Polri menjadi analis kebijakan utama bidang Akpol Lemdiklat Polri.Brigjen Pol Hudit Wahyudi dimutasi dari dosen kepolisian utama TK II Akpol Lemdiklat Polri menjadi dosen kepolisian utama TK I Akpol Lemdiklat Polri.Kombes Pol Suharjimantoro dimutasi dari danmentarsis Ditbintarlat Akpol Lemdiklat Polri menjadi dosen kepolisian utama TK II Akpol Lemdiklat Polri.Kombes Pol Iwan Setyawan dimutasi dari KA SPN Polda Sumut menjadi danmentarsis Ditbintarlat Akpol Lemdiklat Polri.Brigjen Pol Nasri Wiharto dimutasi dari dosen kepolisian utama TK II Akpol Lemdiklat Polri menjadi pati Lemdiklat Polri karena pensiun.Kombes Pol Didi Hayamansyah dimutasi dari pemeriksa inafis kepolisian madya TK I Bareskrim Polri menjadi dosen kepolisian utama TK II Akpol Lemdiklat Polri.Brigjen Pol Lilik Apriyanto dimutasi dari agen intelijen kepolisian utama TK II Baintelkam Polri menjadi pati Baintelkam Polri karena pensiun.Kombes Pol Yohanes Agus Rijanto dimutasi dari wadirpolitik Baintelkam Polri menjadi agen intelijen kepolisian utama TK II Baintelkam Polri.Kombes Pol Gembong Yudha Sri Pamungkas dimutasi dari kasubdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri menjadi analis kebijakan madya bidang Labfor Bareskrim Polri.Brigjen Pol Eko Nugrohadi dimutasi dari karodalops Sops Polri menjadi karodalops stamaops Polri.Brigjen Pol Marsudianto dimutasi dari karojianstra Sops Polri menjadi karojianstra stamaops Polri.Brigjen Pol Laksana dimutasi dari karokerma KL Sops Polri menjadi karokerma KL stamaops Polri.Brigjen Pol Auliansyah Lubis dimutasi dari karobinops Sops Polri menjadi karobinops stamaops Polri.Brigjen Pol Mas Gunarso dimutasi dari karo RBP Srena Polri menjadi karo RBP stamarena Polri.Brigjen Pol Haryadi dimutasi dari karolemtala Srena Polri menjadi karolemtala stamarena Polri.Brigjen Pol Hadi Utomo dimutasi dari karomonev Srena Polri menjadi karomonev stamarena Polri.Brigjen Pol Sambodo Purnomo Yogo dimutasi dari karojemenegar Srena Polri menjadi karojemengar stamarena Polri.Brigjen Pol Adex Yudiswan dimutasi dari karojakstra Srena Polri menjadi karojakstra stamarena Polri.Irjen Pol I Wayan Sugiri dimutasi dari pati Bareskrim Polri (penugasan di BNN) menjadi pati Bareskrim Polri karena pensiun.Brigjen Pol Wisnu Handoko dimutasi dari pati Bareskrim Polri (penugasan di BNN) menjadi pati Bareskrim Polri karena pensiun.Brigjen Pol Jafriedi dimutasi dari pati Bareskrim Polri (penugasan di BNN) menjadi pati Bareskrim Polri karena pensiun.Brigjen Pol Heri Istu Hariono dimutasi dari pati Bareskrim Polri (penugasan di BNN) menjadi pati Bareskrim Polri karena pensiun.Brigjen Pol Sumirat Dwiyanto dimutasi dari pati Bareskrim Polri (penugasan di BNN) menjadi pati Bareskrim Polri karena pensiun.Irjen Pol Nazirwan Adji Wibowo dimutasi dari pati sahli Kapolri (penugasan di Wantannas) menjadi analis kebijakan utama bidang Jianstra SSDM Polri.Brigjen Pol Aziz Saputra dimutasi dari pati Bareskrim Polri (penugasan di BPOM) menjadi analis kebijakan utama bidang Pidum Bareskrim Polri.Brigjen Pol Yulias dimutasi dari pati SSDM Polri (penugasan di Wantannas RI) menjadi analis kebijakan utama bidang Watpers SSDM Polri.Brigjen Pol Amostian dimutasi dari pati Korbrimob Polri (penugasan di DPD RI) menjadi analis kebijakan utama bidang Brigade Mobil Korbrimob Polri.

    Mutasi dan rotasi jabatan di tubuh Polri merupakan hal yang kerap dilakukan sebagai bentuk penyegaran organisasi sekaligus pengembangan karier personel. Dengan adanya keputusan ini, diharapkan para perwira yang dimutasi dapat menjalankan tugas di tempat yang baru dengan penuh tanggung jawab dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi institusi Polri dan masyarakat.

  • Puncak Bulan K3 Tahun 2025, Pemprov Jakarta Komitmen Junjung Tinggi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

    Puncak Bulan K3 Tahun 2025, Pemprov Jakarta Komitmen Junjung Tinggi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

    Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Gerald Leonardo Agustino

    TRIBUNJAKARTA.COM, PADEMANGAN – Pemprov DKI Jakarta menggelar Puncak Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Tahun 2025 DKI Jakarta di Pantai Festival Ancol, Jakarta Utara, Jumat (11/4/2025) malam. 

    Acara puncak ini menutup rangkaian kegiatan yang telah berlangsung sejak 12 Januari hingga 11 April 2025.

    Diketahui, kegiatan Bulan K3 Tahun 2025 mengusung tema nasional “Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Mendukung Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) untuk Meningkatkan Produktivitas”.

    Sekretaris Daerah DKI Jakarta Marullah Matali dalam sambutannya mengatakan, segala kegiatan yang dilakukan sejak Januari hingga bulan April ini dipersembahkan untuk para pekerja.

    Pasalnya pada kegiatan puncak Bulan K3 Tahun 2025 tersebut juga dimeriahkan dengan penampilan NDX A.K.A.

    “Ini betul-betul dipersembahkan untuk memeriahkan Bulan K3. Kami berharap teman-teman pekerja bisa menikmati ini. Tapi jangan lupa jaga keselamatan, kesehatan baik di sini maupun di tempat kerja,” katanya, dikutip Sabtu (12/4/2025).

    Bulan K3 bukan sekadar agenda tahunan yang dipersembahkan bagi para pekerja.

    Kata Marullah, ini nyata komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, produktif bagi seluruh tenaga kerja, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

    “Capaian kita hari ini adalah bukti bahwa keselamatan dan kesehatan kerja bukan lagi sekadar slogan, tetapi telah menjadi bagian kerja yang kita junjung tinggi,” ungkapnya.

    Namun demikian penutupan Bulan K3 ini bukanlah akhir, melainkan awal dari langkah yang lebih besar untuk terus meningkatkan kesadaran dan penerapan K3 di setiap sektor.

    “Oleh karena itu, saya mengajak seluruh stakeholder bersinergi, berkolaborasi dan berinovasi demi mewujudkan zero accident dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja,” ucapnya.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, Bulan K3 menjadi pengingat pentingnya keselamatan dan kesejahteraan pekerja di tempat kerja.

    Kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja harus terus diperkuat untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan berdaya saing tinggi.

    “Kami berharap semua perusahaan akan mematuhi norma K 3 sehingga di dalam lingkungan perusahaan itu bisa pekerja bisa happy karena ada keselamatan dan kesehatan kerja terpenuhi,” jelas Hari. 

    Adapun selama tiga bulan, Bulan K3 diwarnai beragam kegiatan mulai dari apel pembukaan, olahraga, santunan kepada keluarga pekerja, fun bike atau gowes sepeda, hingga pesta rakyat yang menjadi puncak acara penutupan.

     

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • DKI buka ratusan ribu loker di Jaknaker Expo 2025

    DKI buka ratusan ribu loker di Jaknaker Expo 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    DKI buka ratusan ribu loker di Jaknaker Expo 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 09 April 2025 – 21:46 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan siap membuka ratusan ribu lowongan kerja dalam kegiatan bursa kerja Jaknaker Expo 2025 yang akan diadakan di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Agustus nanti.

    “Kami biasanya melibatkan 40 perusahaan, (namun nanti) akan melibatkan ratusan perusahaan. Biasa lowongan pekerjaannya dua ribu, nanti kami buka ratusan ribu lowongan pekerjaan,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho di Jakarta, Rabu.

    Selain lowongan pekerja, Hari mengatakan juga akan mengadakan kegiatan diskusi terarah (focus group discussion/FGD) untuk para pencari kerja hingga pelatihan teknik melamar pekerjaan.

    “Sehingga, tidak hanya job fair (bursa kerja) saja, tapi ada juga kelas-kelas, cara melamar (pekerjaan), kemudian cara wawancara. Begitu ikut kelas, mereka melamar (pekerjaan) itu sudah canggih, Insya Allah bisa langsung diterima,” ujar Hari.

    Adapun pada tahun 2024, Pemprov DKI Jakarta mengadakan 16 kali kegiatan bursa kerja. Tahun 2025, kegiatan serupa akan diadakan lebih sering.

    Selain di wilayah administrasi Jakarta, bursa kerja juga akan diadakan di kampus-kampus. Tahun ini, setidaknya ada dua kampus yang sudah menjadi sasaran yakni Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Trisakti.

    “Tahun kemarin belum ada (bursa kerja di kampus). Kami tidak mau membuat job fair (bursa kerja) hanya di wilayah, tapi di kampus juga,” kata Hari.

    Adapun bursa kerja merupakan salah satu metode bagi pencari kerja mendapatkan pekerjaan. Tahun lalu, sebanyak 1.669 pencari kerja mendapatkan pekerjaan melalui bursa yang diselenggarakan di lima wilayah kota administrasi.

    Sumber : Antara

  • Pencari kerja disarankan latihan wawancara agar diterima kerja

    Pencari kerja disarankan latihan wawancara agar diterima kerja

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho menyarankan para pencari kerja untuk melakukan latihan wawancara sebelum mengikuti bursa kerja agar peluang diterima kerja lebih besar.

    “Latihan wawancara penting. Bisa latihan di depan cermin. Wawancara itu termasuk teknik untuk rekrutmen. Kalau wawancara sudah tidak percaya diri, tidak lancar, orang tidak akan tertarik (merekrut),” kata Hari di Jakarta, Rabu.

    Selain melatih kemampuan wawancara, hal lain yang juga perlu dilakukan yakni riset terhadap perusahaan yang menjadi incaran serta menyiapkan dokumen seperti riwayat hidup (CV), ijazah, dan lainnya.

    Hari juga menyarankan para pencari kerja agar tampil secara profesional saat akan berpartisipasi dalam bursa kerja.

    “Saat job fair (bursa kerja diadakan) datang lebih awal. Kemudian kunjungi semua booth, ajukan pertanyaan yang tepat, dan bangun jaringan,” kata dia.

    Hari mengingatkan para pencari kerja agar melengkapi diri dengan keterampilan, bukan sebatas kemampuan akademis.

    “Soft skill-nya (keterampilan interpersonal) ini yang harus dibangun. Karena tidak semua orang itu punya soft skill yang sama. Soft skill itu berdasarkan pengalaman. IPK-nya tinggi, tapi wawasannya kurang. Soft skill tidak ada, begitu dites jeblok di assessment-nya (penilaian),” papar Hari.

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengadakan 16 kali kegiatan bursa kerja di lima wilayah kota administrasi pada tahun 2024. Dari kegiatan tersebut, sebanyak 1.669 pencari kerja mendapatkan pekerjaan.

    Tahun 2025, kegiatan serupa akan diadakan lebih sering. Selain di wilayah administrasi Jakarta, bursa kerja juga akan diadakan di kampus-kampus. Tahun ini, setidaknya ada dua kampus yang sudah menjadi sasaran yakni Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Trisakti.

    “Kami tidak mau membuat job fair hanya di wilayah, tapi di kampus juga,” kata Hari.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemprov DKI buka pelatihan kerja di kelurahan

    Pemprov DKI buka pelatihan kerja di kelurahan

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan membuka kegiatan pelatihan kerja bagi masyarakat Jakarta yang masih menganggur yang berlokasi di seluruh kelurahan.

    “Ada namanya pelatihan langsung ke kelurahan-kelurahan. Melalui mobile training unit (MTU),” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta, Hari Nugroho di Jakarta, Rabu.

    Oleh karena itu, dia menginstruksikan kepada pihak kelurahan untuk mendata warga yang masih berstatus pengangguran dan memetakan minat warga untuk bekerja.

    “Orang yang masih menganggur di kelurahan-kelurahan, saya minta datanya berapa orang untuk dipetakan minatnya apa mereka. Tidak semua kelurahan minatnya sama,” kata Hari.

    Menurut dia, kegiatan pelatihan ini memiliki kuota 10 orang. Para peserta nantinya dilatih sesuai dengan minatnya selama 20 hari dan diharapkan nantinya bisa menjadi tenaga kerja yang cakap.

    “Ini upaya Pemprov DKI Jakarta membantu warga agar siap bekerja sekaligus menekan angka pengangguran. Jadi, kami langsung ke lapangan langsung. Daripada mereka ke pusat pelatihan kerja kami, kami proaktif jemput bola,” ujar dia.

    Selain pelatihan kerja untuk menekan angka pengangguran, Pemprov DKI Jakarta mulai tahun ini juga mengadakan bursa kerja di kecamatan setiap bulan. Bursa kerja ini nantinya diadakan di gelanggang olahraga (GOR) untuk mendekatkan aksesibilitas warga sekitar ke bursa kerja.

    Adapun merujuk Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2024, di bidang ketenagakerjaan, tercatat sebanyak 1.669 pencari kerja berhasil memperoleh pekerjaan melalui bursa kerja yang diselenggarakan di lima wilayah kota administrasi.

    Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun sebesar 0,32 persen pada Agustus 2024 dibandingkan Agustus 2023. TPT Agustus 2024 sebesar 6,21 persen, sementara pada Agustus 2023 6,53 persen.

    TPT merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap di pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja.

    Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pendatang baru diimbau asah keterampilan di PPKD Jaktim

    Pendatang baru diimbau asah keterampilan di PPKD Jaktim

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Kota Jakarta Timur mengimbau pendatang baru mengasah keterampilannya dengan mengikuti pelatihan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Kota Jakarta Timur.

    “Kalau belum punya keterampilan ya kita punya pusat pelatihan kerja. Paling tidak dia punya KTP DKI kan syaratnya punya KTP DKI baru bisa ikut pelatihan kerja,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Jakarta Timur Iin Mutmainnah di Jakarta, Rabu.

    Iin menyebutkan, di Jakarta juga ada Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri (PPKPI) yang merupakan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) pemerintah yang memberikan pelatihan gratis, khusus untuk warga DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI nomor 57 Tahun 2022.

    “Selain PPKD juga kan ada PPKPI, nanti bisa RT/RW setempat mengimbau lagi, RT juga kan ada bukunya data warga Jakarta, nanti bisa diimbau soal pelatihan kerja,” ujar Iin.

    Menurut Iin, Jakarta terbuka bagi siapapun yang ingin mengadu nasib. Pihaknya juga tidak bisa melarang masyarakat luar yang ingin tinggal dan bekerja di Jakarta.

    Iin mengimbau, pendatang baru agar bisa memenuhi syarat yang ada, seperti jaminan tempat tinggal di Jakarta, jaminan pekerjaan, dan memiliki keterampilan atau kemampuan.

    “Kita kan tidak bisa menolak ya masyarakat datang dari daerah, tapi kita imbau seperti itu harus ada tempat tinggal dan kemampuan,” katanya.

    Sebelumnya, PPKD Jakarta Timur di Pondok Kelapa, Duren Sawit, menargetkan sebanyak 70 persen lulusan pelatihan bisa terserap di dunia kerja industri.

    “PPKD kini tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga memastikan lulusan siap masuk ke dunia kerja,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (27/3).

    Ia menargetkan 70 persen lulusan terserap oleh industri, meningkat dari target sebelumnya yang hanya 20-30 persen.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • DKI kemarin, soal pendatang baru usai Lebaran hingga kebijakan WFA

    DKI kemarin, soal pendatang baru usai Lebaran hingga kebijakan WFA

    Jakarta (ANTARA) – Beberapa peristiwa penting dan menarik terjadi di Jakarta pada Senin (7/4) di antaranya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai mendata pendatang baru pascalebaran.

    Selain itu kebijakan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjamin produktivitas pelayanan publik.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca kembali:

    1. DKI imbau pendatang baru punya jaminan tempat tinggal di Jakarta

    Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mengimbau kepada para pendatang baru yang ke Jakarta sudah memiliki kepastian tempat bekerja atau keterampilan serta jaminan tempat tinggal agar dapat berkontribusi membangun Kota Jakarta.

    “Kepada para pendatang diimbau sudah memiliki kepastian tempat bekerja dan jaminan tempat tinggal agar dapat berkontribusi bersama-sama membangun Jakarta menuju kota global,” kata Kepala Disdukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Berita selengkapnya klik di sini

    2. Pemprov DKI mulai mendata pendatang baru pada Selasa

    Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai mendata pendatang baru pascalebaran pada Selasa (8/4) hingga 8 Juni 2025 agar mendapatkan data akurat terkait kependudukan.

    “Kami melakukan pendataan bagi pendatang baru usai hari raya secara terukur. Pendataan arus balik pascamudik hari raya tahun 2025 secara dinamis akan dimulai pada 8 April hingga 8 Juni 2025,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Berita selengkapnya klik di sini

    3. TMII berhasil capai target 120 ribu pengunjung selama libur Lebaran

    Pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur berhasil mencapai target 120 ribu pengunjung selama libur Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Alhamdulillah target 120 ribu orang pengunjung selama pekan lebaran sudah tercapai per kemarin,” kata Manager Corporate Secretary TMII Novera Mayang saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Arsip foto – Pengunjung Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur pada hari ketiga Lebaran atau Idul Fitri 1446 Hijriah terus bertambah, Rabu (2/4/2025). (ANTARA/Siti Nurhaliza/pri.)

    4. DKI sebut WFA tetap jamin produktivitas pelayanan publik

    Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyebut kebijakan bekerja dari mana saja (work from anywhere/WFA) termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjamin produktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik selama libur nasional termasuk Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Pegawai yang ingin bekerja dari lokasi berbeda harus tetap mengutamakan tanggung jawab dan target kerja,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho saat dihubungi di Jakarta, Senin.

    Berita selengkapnya klik di sini

    5. Pengunjung Ancol capai 110.132 pada Sabtu dan Minggu libur Idul Fitri

    PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) menyebut objek wisata Ancol di Jakarta Utara masih menjadi destinasi favorit libur Idul Fitri 1446 Hijriah yang terlihat dari jumlah pengunjung mencapai 110.132 orang pada Sabtu (5/4) dan Minggu (6/4).

    “Lokasi pilihan di dalam wisata Ancol meliputi kawasan pantai, Dunia Fantasi (Dufan), dan Sea World Ancol,” kata Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Daniel Windriatmoko di Jakarta, Senin.

    Berita selengkapnya klik di sini

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Sri Muryono
    Copyright © ANTARA 2025

  • Reaksi Keras Wamenaker saat Bahas BHR Driver Ojol Rp50 Ribu: Aplikator Rakus – Halaman all

    Reaksi Keras Wamenaker saat Bahas BHR Driver Ojol Rp50 Ribu: Aplikator Rakus – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer kembali buka suara soal nominal Bantuan Hari Raya (BHR) pengemudi atau driver ojek online (ojol) yang tak sesuai harapan. 

    Pria yang akrab disapa Noel itu menyebut aplikator ojol rakus lantaran hanya memberikan BHR sebesar Rp50 ribu. 

    Hal itu disampaikan Noel saat ditemui di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, pada Rabu (2/4/2025). 

    “Lo mau gue kasar atau baik? Mereka rakus, aplikator itu rakus,” ujar Noel, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV, Kamis (4/3/2025). 

    Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) berencana memanggil pihak aplikator penyedia transportasi online untuk dimintai penjelasan. 

    “Kita akan panggil,” kata Noel singkat. 

    Noel juga menegaskan pihaknya akan memberikan peringatan kepada aplikator jika aplikator terbukti bersalah. 

    Sanksi pun siap dijatuhkan Kemenaker kepada aplikator penyedia jasa ojek online. 

    “Kita akan memberi peringatan, karena kalau itu beneran terjadi itu memalukan. Mending kita bikin seruan pulangin aja duitnya Rp 50 ribu,” imbuhnya. 

    Menurut Noel, nominal BHR senilai Rp50 ribu itu memalukan. 

    Padahal, para driver ojol merupakan sosok patriotik bangsa. 

    “Negara ini mampu kok, saya juga mampu sebagai Wakil Menteri untuk mengembalikan Rp 50 ribu itu. Jangan dihina lah bangsa ini.”

    “Karena Driver Ojek Online adalah patriotik-patriotik bangsa ini,” kata Noel. 

    Sementara, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengaku menyerahkan kebijakan BHR kepada pihak perusahaan aplikasi ojol.

    Yassierli berpendapat, sejatinya besaran pemberian BHR merupakan kebijakan masing-masing aplikator. 

    Terlebih, kata dia, tak ada regulasi khusus yang mengatur besaran BHR. 

    “Yang lainnya memang kami serahkan kepada kebijakan masing-masing perusahaan,” ujar Yassierli.

    “Teman-teman harus lihat lagi bahwa adanya BHR ini adalah suatu hal yang baru, yang kita harus syukuri. Artinya, sekali lagi, ada sebuah kepedulian kepada mitra, kepada pengemudi,” ucap Yassierli.

    Kekecewaan Driver Ojol 

    Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengaku kecewa ada driver ojol yang hanya mendapat BHR sebesar Rp50 ribu. 

    Padahal, driver ojol tersebyt dapat memperoleh pendapatan Rp93 juta dalam satu tahun. 

    Lily menilai BHR senilai Rp50 ribu itu sebagai bentuk penghinaan terhadap driver ojol. 

    “Menurut kami itu diskriminasi dan penghinaan terhadap driver ojol. Mereka juga melanggar ketentuan yang sudah diterapkan di surat edaran menteri,” kata Lily ketika ditemui di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (25/3/2025) lalu. 

    “Enggak layak menurut kami. Rp 50 ribu adalah penghinaan bagi driver. Kami minta benar-benar pemerintah memberikan pantauan, imbauan, ataupun mempertegas bahwa aplikator harus memberikan sejumlah BHR tunai kepada driver. Itu ada ketentuan.”

    Aplikator Tak Dapat Disanksi

    Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan bahwa aplikator tak bisa diberi sanksi imbas BHR kecil itu. 

    “BHR itu bukan THR ya, tidak ya. Bonus ini sifatnya hanya imbauan, bukan kewajiban,” ucapnya, Rabu (26/3/2025) dikutip dari TribunJakarta.com. 

    Sesuai ketentuan pemerintah pusat, Hari menuturkan bahwa bonus yang diberikan sebesar 20 persen dari rata-rata penghasilan pengemudi ojol dalam satu bulan.

    Oleh karena itu, besaran bonus yang diberikan akan berbeda antara pengemudi satu dengan yang lainnya.

    “Jadi masalah kecil tidaknya itu ya tergantung, kalau dia ojol males-malesan ya kecil. Kalau rajin ya kan lumayan dapat 20 persen,” ujarnya.

    “Kalau kewajiban seperti THR pasti ada sanksinya. Kalau imbauan, enggak ada sanksi. BHR sendiri juga diatur bahwasannya mereka yang kerja bagus dan produktif dalam setahun. Enggak ngojol ya enggak dapat,” tuturnya.

    Sebagian Artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Pengemudi Ojol Menjerit BHR Sedikit, Disnaker Jakarta Akui Tak Bisa Sanksi Aplikator

    (Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Milani Resti D, TribunJakarta/Dionisius Arya)

     

  • Pramono Anung Gelar Open House di Rumah Dinas, Pejabat hingga Ojol Antre Salaman – Page 3

    Pramono Anung Gelar Open House di Rumah Dinas, Pejabat hingga Ojol Antre Salaman – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menggelar open house Idul Fitri 1446 Hijiriah di rumah dinas kawasan Taman Suropati, Jakarta Pusat. Masyarakat umum sudah mulai antre sejak pukul 14.00 WIB.

    Pantauan Liputan6.com antrean mengular sampai sekitar Taman Suropati. Pramono dan istri menunggu masyarakat di depan teras rumahnya. Mulai dari warga disabilitas, driver ojol, hingga PPSU tampak semringah saat berjabat tangan.

    Sebelum bertemu dengan masyarakat, Pramono juga bertemu dengan sejumlah tokoh dan pejabat. Mulai dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Mentri BUMN Erick Thohir, mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, hingga Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin.

    Kemudian ada pula Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho, hingga Kepala BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji. 

    Pramono mengatakan masyarakat yang datang tidak semuanya warga Jakarta. Hal tersebut kata dia, menandakan dirinya terbuka dengan masyarakat pendatang.

    “Warga ada dari luar Jakarta, ada dari Bogor, Tangerang. Jakarta terbuka untuk siapapun mudah-mudahan tidak ada tindakan diskriminatif dan terbuka,” kata Pramono, Sabtu (31/3/2025).

     

    Setelah salat Idulfitri, Presiden Prabowo Subianto akan mengadakan acara gelar griya yang artinya pintu terbuka atau open house di Istana Merdeka Jakarta. Jadi selain mengundang mantan Presiden, Wakil Presiden, Ketua Umum Partai sampai tokoh nasional…

  • Jaktim tindaklanjuti aduan pemberian THR tak sesuai aturan

    Jaktim tindaklanjuti aduan pemberian THR tak sesuai aturan

    Ilustrasi – Tunjangan Hari Raya (THR). (ANTARA/Ardika/aa.)

    Jaktim tindaklanjuti aduan pemberian THR tak sesuai aturan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 27 Maret 2025 – 12:45 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kota Jakarta Timur menindaklanjuti aduan seorang karyawan perusahaan swasta terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak sesuai aturan.

    “Kami menindaklanjuti aduan seorang karyawan perusahaan swasta terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak sesuai ketentuan,” kata Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Nakertransgi) Jakarta Timur Galuh Prasiwi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

    Galuh menyebutkan, upaya menindaklanjuti laporan tersebut dilakukan dengan mendatangi langsung perusahaan tempat pelapor bekerja di Jalan Rawa Sumur II, Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung.

    “Kemarin sore, kedatangan kami ke perusahaan itu dipimpin langsung Kepala Dinas Nakertransgi DKI Jakarta, Hari Nugroho didampingi Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Nakertransgi, Titin Saptini,” ujar Galuh.

    Kepala Dinas Nakertransgi DKI, Hari Nugroho menegaskan, kedatangannya bertujuan melakukan konfirmasi atau untuk menelaah lebih lanjut terhadap aduan yang disampaikan. Hasilnya, diketahui bahwa perusahaan itu sudah memberikan THR pada karyawannya sejak 12 Maret 2025 sebanyak satu kali upah atau gaji. “Ini lebih dari dua minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, jadi sudah sesuai ketentuan,” kata Hari.

    Menurut dia, kewajiban memberikan THR sudah diatur Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Lalu ada juga Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/llI/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

    Adapun Posko Pengaduan THR di Jakarta Timur dibuka mulai 17 Maret-17 April 2025. Posko berada di Kantor Suku Dinas Nakertransgi Jakarta Timur dengan jam operasional mulai pukul 08.00 WIB-15.00 WIB pada Senin sampai Kamis. Sedangkan Jumat mulai pukul 08.00 WIB-15.00 WIB.

    Aduan terkait THR juga bisa disampaikan melalui Posko THR di nomor 082121663665 untuk Konsultasi dan 085117325388.

    Sumber : Antara