Xcloud.id

Tag: Harda Kiswaya

  • Eks Bupati Sleman Sri Purnomo Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Pariwisata

    Eks Bupati Sleman Sri Purnomo Jadi Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah Pariwisata

    Kasus dugaan korupsi ini pertama kali diselidiki Kejari Sleman sejak Februari 2023. Dalam prosesnya, Kejari telah memeriksa sebanyak 362 saksi, termasuk dari sejumlah pejabat tinggi di Pemkab Sleman saat itu. Tidak terkecuali Bupati Sleman saat ini, Harda Kiswaya yang saat itu menjabat Sekretaris Pemkab.

    “Sampai saat ini penyidik terus mendalami berbagai pihak yang terkait dalam kasus ini sebagai komitmen kami dalam pemberantasan korupsi. Kami akan bekerja secara profesional dan objektif dalam menangani kasus ini hingga tuntas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” lanjut Bambang.

    Dalam pernyataannya, Deputi Pengaduan Masyarakat Jogja Corruption Watch (JCW), Baharuddin Kamba mengapresiasi Kejari Sleman yang menetapkan Sri Purnomo sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah pariwisata.

    “Kami mendorong pihak Kejari Sleman untuk membongkar adanya keterlibatan pihak lainnya dalam perkara ini. Hal ini penting sehingga kasus ini menjadi terbuka atas keterlibatan pihak lain. Karena konteksnya adalah terkait dana hibah, maka mustahil hanya melibatkan satu orang saja yakni SP. Pasti ada simpul aktornya. Tersangka SP ini hanya satu simpul saja,” tegas Kamba.

    Menurutnya, secara umum penyaluran dana hibah memiliki mekanisme dan prosedur yang terstruktur, dan melibatkan berbagai instansi pemerintah. Biasanya terjadi korupsi mulai dari tahap perencanaan, pengusulan, dan pencairan yang memerlukan keterlibatan banyak pihak yang berwenang.

    “Sehingga dengan kompleksitas prosedur dan adanya kewenangan dari berbagai pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi dana hibah sulit dilakukan satu orang saja,” pungkas Kamba.

     

  • Pemkab Sleman Ungkap Program MBG Minim Pelibatan Pemda Yogyakarta 23 September 2025

    Pemkab Sleman Ungkap Program MBG Minim Pelibatan Pemda Yogyakarta 23 September 2025

    Pemkab Sleman Ungkap Program MBG Minim Pelibatan Pemda
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Pemerintah Kabupaten Sleman mengungkapkan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
    Hal ini diungkapkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sleman, Agung Armawanta, dalam wawancara pada Senin (22/09/2025).
    “Ketika saya mulai mengoordinasikan yang di Sleman dari BGN, belum ada yang kulonuwun, belum ada yang istilahnya surat atau apa. Itu kita inisiasi mengumpulkan SPPG (satuan pelayanan pemenuhan gizi) yang ada waktu itu, masih awal itu,”  kata Agung.
    Pemkab juga tak dilibatkan dalam penyusunan surat perjanjian kerja sama antara SPPG dan penerima manfaat, yang salah satu poinnya mengharuskan kerahasiaan jika terjadi keracunan akibat MBG.
    “Ini kok ada poin yang menurut saya tidak sesuai, ada kerahasiaan. Ini sama sekali Pemda itu tidak pernah dilibatkan,” ungkapnya.
    Menanggapi hal tersebut, Pemkab Sleman berencana melakukan klarifikasi kepada BGN Sleman.
    “Saya ke BGN, ini gimana, karena kalau menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan ada masalah kan pemerintah pasti akan terlibat,” tambah Agung.
    Agung juga menilai bahwa poin kerahasiaan dalam surat perjanjian tersebut tidaklah tepat.
    “Karena bagaimana pun, jika terjadi peristiwa yang tidak diinginkan seperti keracunan, korbannya juga masyarakat Sleman. Menurut saya nggak pas ada kaya gitu (kerahasiaan), harusnya nggak ada,” jelasnya.
    Ia menambahkan bahwa informasi mengenai surat perjanjian kerjasama tersebut berdasarkan petunjuk teknis BGN yang lama, yang tidak diketahui oleh Pemkab.
    Surat perjanjian kerjasama itu kemudian diubah sesuai dengan petunjuk teknis yang baru, yakni Surat Keputusan (SK) Nomor 63 Tahun 2025 tentang Juknis Banper Program MBG, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Gizi Nasional pada 1 September.

    “Harusnya sudah (direvisi) ini ada petunjuk yang baru,” ujar Agung.
    Ke depan, Pemkab Sleman akan melakukan klarifikasi ulang kepada SPPG dan secara periodik mengumpulkan SPPG yang ada di Kabupaten Sleman untuk memastikan semua pihak terlibat dengan baik.
    “Jadi nanti semua tetap harus kita payungi dulu, dari payung di Pemda dengan BGN, Dinas Pendidikan dengan BGN, Dinas Kesehatan dengan BGN,” tuturnya.
    Sebelumnya, Bupati Sleman Harda Kiswaya juga mengaku tidak mengetahui mengenai surat tersebut dan menyatakan bahwa Pemkab Sleman tidak pernah diajak bicara oleh pihak BGN.
    “Itu nggak ngerti saya, nggak ngerti. Karena saya sama Mas Danang (Wakil Bupati Sleman) tidak pernah diajak bicara,” katanya.
    Harda menilai bahwa poin dalam surat yang mengharuskan penerima manfaat MBG merahasiakan informasi terkait dugaan keracunan adalah hal yang tidak baik.
    “Menurut saya nggak baik. Evaluasi itu bisa dari masyarakat, bisa dari organisasinya yang dibentuk melalui unit-unitnya,” ungkapnya.
    Harda juga menyatakan bahwa ia telah mengundang pihak BGN untuk berdialog dan memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis. “Kemarin saya sampaikan ke BGN yang ke kantor (Pemkab Sleman) tak undang itu mbog ayo diperbaiki sama-sama. Saya tahu itu program pusat, sebenarnya daerah siap support bagaimana itu bisa berjalan baik,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 4 Muncul Surat Perjanjian Merahasiakan Keracunan MBG di Sleman, Ternyata Beredar Sejak Agustus Yogyakarta

    4 Muncul Surat Perjanjian Merahasiakan Keracunan MBG di Sleman, Ternyata Beredar Sejak Agustus Yogyakarta

    Muncul Surat Perjanjian Merahasiakan Keracunan MBG di Sleman, Ternyata Beredar Sejak Agustus
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Beredar foto surat perjanjian agar penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) merahasiakan informasi jika terjadi kejadian luar biasa seperti dugaan keracunan.
    Surat yang beredar tersebut bertanggal 10 September 2025.
    Di dalam surat tertulis perjanjian kerjasama antara Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan penerima manfaat.
    Surat tersebut juga terdapat kop surat di pojok kiri atas dengan tulisan Badan Gizi Nasional (BGN).
    Terdapat tujuh poin dalam surat tersebut.
    Salah satu poinnya, yakni pada poin tujuh, berisikan apabila terjadi dugaan keracunan agar menjaga kerahasiaan informasi.
    “Apabila terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti dugaan keracunan, ketidaklengkapan paket makanan, atau masalah serius lainnya, PIHAK KEDUA berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi hingga PIHAK PERTAMA menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan mencari solusi terbaik demi kelangsungan program ini,”
    ungkap surat tersebut.
    Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sleman, Mustadi mengamini berdasarkan informasi yang diterima, surat tersebut telah beredar di sekolah- sekolah.
    Bahkan sekolah yang telah menerima MBG, diharuskan membuat perjanjian itu.
    Ia mengaku akan menjadikan ini sebagai bahan evaluasi ketika berkoordinasi dengan Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN). Mengingat, surat perjanjian tersebut dinilai sangat merugikan pihak sekolah.
    “Informasi yang saya terima, semua sekolah (yang menerima MBG) membuat surat perjanjian seperti itu. Sudah saya laporkan ke Pak Asisten yang mengkoordinir di Kabupaten, baru ditanyakan, apakah memang seperti itu isinya. Karena sejak awal saya sudah menyampaikan, surat perjanjian ini berat sekali,” kata Mustadi, dikutip dari Tribun Jogja, Sabtu.
    Mustadi bercerita, dirinya baru mengetahui ada dokumen surat perjanjian yang beredar di sekolah itu justru pada bulan Agustus, tepatnya setelah berusaha mencari tahu terkait program MBG akibat ada kasus keracunan massal siswa SMP di wilayah Mlati.
    Sebelum kejadian itu, menurut dia peran Pemkab dalam program nasional ini sangat minim, bahkan belum pernah dilibatkan.
    “Justru setelah (peristiwa) itu, saya diberitahu, karena saya minta teman saya, tulung mbok dicari informasi ke sekolahan. Kemudian dapat dokumen itu, yang beredar di Whatsapp. Kemudian
    tak
    baca loh kok seperti ini. Tidak ada yang meringankan, semua memperberat sekolahan,” kata dia.
    “Intinya, ini akan menjadi bahan Pemkab ketika nanti ada koordinasi. Masa terus (sekolah) tidak boleh menyampaikan ketika ada permasalahan,” imbuh dia.
    Bupati Sleman Harda Kiswaya mengaku tidak mengetahui terkait dengan surat tersebut.
    Pemerintah Kabupaten Sleman selama ini juga tidak pernah diajak bicara oleh pihak BGN.
    “Itu nggak ngerti saya, nggak ngerti. Karena saya sama Mas Danang (Wakil Bupati Sleman) tidak pernah diajak bicara,” ujar Harda Kiswaya di Pemkab Sleman, Sabtu (20/09/2025).
    Harda menyampaikan tidak mengetahui bentuk dari surat tersebut, termasuk juga tidak mengetahui terkait dengan isi poin-poin dalam surat tersebut.
    “Saya bunyi (suratnya) juga ngerti, suratnya kayak apa,” ucapnya.
    Terkait di surat tersebut ada poin agar penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) merahasiakan informasi jika terjadi dugaan keracunan, Harda berpendapat itu tidak baik.
    Menurut Harda Kiswaya, pelaksanaan suatu program perlu ada evaluasi, salah satunya dari masyarakat.
    Evaluasi itu untuk mengetahui kelemahan dan kemudian dilakukan perbaikan.
    “Menurut saya nggak baik. Evaluasi itu bisa dari masyarakat, bisa dari organisasinya yang dibentuk melalui unit-unitnya. Dan kalau menurut saya, kalau dari masyarakat itu murni, tanpa ada tendensi. Ya kita harus mengakui ada kelemahan yang harus diperbaiki,” ungkapnya.
    Harda Kiswaya mengungkapkan sudah mengundang pihak BGN bertemu untuk berdialog.
    Dari pihak BGN juga sudah datang ke Pemkab Sleman.
    Saat pertemuan itu, Harda Kiswaya mengajak pihak BGN untuk memperbaiki pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis bersama-sama.
    Pemkab siap memberikan dukungan agar pelaksanaan program dari pemerintah pusat tersebut berjalan dengan baik.
    “Kemarin saya sampaikan ke BGN yang ke kantor (Pemkab Sleman) tak undang itu, mbog ayo diperbaiki sama-sama. Saya tahu itu program pusat, sebenarnya daerah siap support bagaimana itu bisa berjalan baik,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 8 Jumat Malam, Gubernur DIY Sri Sultan Datangi Polda, Terobos Massa Pendemo Yogyakarta

    8 Jumat Malam, Gubernur DIY Sri Sultan Datangi Polda, Terobos Massa Pendemo Yogyakarta

    Jumat Malam, Gubernur DIY Sri Sultan Datangi Polda, Terobos Massa Pendemo
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Gubernur DIY Sri Sultan HB X mendatangi Mapolda DIY pada Jumat (29/08/2025) malam.
    Mobil yang dikendarai Gubernur DIY Sri Sultan HB X masuk ke Mapolda DIY sekitar pukul 22.40 WIB.
    Sebelum masuk ke Mapolda DIY, mobil Gubernur DIY melintas di depan massa aksi.
    Mengetahui mobil Sri Sultan melintas, beberapa orang dari massa aksi meminta agar diberikan jalan.
    Selain itu, beberapa orang dari massa aksi juga mematikan api yang menyala di jalan.
    “Beri jalan, beri jalan. Ini Sultan ku. Beri jalan,” ucap beberapa orang massa aksi di depan Mapolda DIY, Jumat (29/08/2025).
    Sri Sultan datang ke Mapolda DIY didampingi oleh GKR Condrokirono, GKR Hayu, dan KPH Yudanegara.
    “Iya (Gubernur DIY Sri Sultan ke Polda DIY). KPH Yuda, GKR Hayu, dan GKR Kirono (Condrokirono) sebagai pendamping,” ujar Koordinator Humas Pemda DIY, Ditya Nanaryo Aji, melalui chat WhatsApp (WA) pada Jumat (29/08/2025) malam.
    Di dalam Mapolda, Sri Sultan HB X bertemu dengan Kapolda DIY, Irjen Pol Anggoro Sukartono.
    Selain itu, juga ada Pj Sekda, Aria Nugrahadi, Kalak BPBD DIY, Noviar Rahmat, dan Bupati Sleman, Harda Kiswaya.
    Sampai saat ini, Gubernur DIY Sri Sultan HB X masih melakukan pertemuan di dalam Mapolda, sementara massa aksi masih tampak berada di sekitar Mapolda DIY.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementan Salurkan Bantuan Bibit untuk Dukung Kopi Merapi di Sleman

    Kementan Salurkan Bantuan Bibit untuk Dukung Kopi Merapi di Sleman

    Sleman, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung pengembangan budi daya kopi di wilayah lereng Merapi, Sleman. Dukungan ini ditunjukkan melalui pemberian bantuan puluhan ribu bibit kopi kepada masyarakat Kelurahan Umbulharjo dan Glagaharjo, Kapanewon Cangkringan.

    “Selain dikenal kota pelajar, Sleman dikenal juga dengan potensi pariwisatanya. Kopi dan pariwisata memiliki keterkaitan. Kopi menjadi tren yang banyak terdapat di tempat-tempat wisata. Kami berkomitmen memberikan dukungan untuk dikembangkan lagi (sektor kopi),” ungkap Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto saat menghadiri panen perdana kopi robusta di kawasan Ploso Kerep, Umbulharjo, Minggu (15/6/2025).

    Menurutnya, pengembangan kopi di kawasan lereng Merapi merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung konservasi alam, tetapi juga berpotensi besar dalam meningkatkan daya tarik wisata serta memperkuat ekonomi masyarakat setempat.

    Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya menyampaikan apresiasi atas dukungan tersebut. Ia menilai, panen perdana ini menjadi tonggak penting bagi kebangkitan dan semangat baru dalam pengembangan komoditas kopi di Sleman.

    “Panen perdana ini menjadi simbol kebangkitan dan semangat baru bagi petani dan masyarakat Sleman dalam mengembangkan komoditas kopi,” kata Harda.

    Dikatakannya kopi Merapi, baik jenis robusta maupun arabika, merupakan salah satu produk unggulan daerah. Budi daya kopi tersebut sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat di atas lahan milik warga.

    Dalam proses pengembangannya, Pemerintah Kabupaten Sleman juga mendapatkan dukungan dana keistimewaan dari Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas kopi lokal, khususnya robusta yang banyak ditanam di lereng Gunung Merapi.

    Lebih jauh, bupati Sleman menyatakan komitmennya untuk terus mempertahankan dan mengembangkan budi daya kopi Merapi sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi kerakyatan.

    Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, kopi Merapi diharapkan dapat tumbuh menjadi komoditas unggulan yang tak hanya berdaya saing tinggi, tetapi juga mampu mendongkrak potensi wisata alam di kawasan Sleman.

  • Pemkab Sleman dorong percepatan swasembada pangan

    Pemkab Sleman dorong percepatan swasembada pangan

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

    Pemkab Sleman dorong percepatan swasembada pangan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 22:35 WIB

    Elshinta.com – Bupati Sleman Harda Kiswaya melaunching secara resmi program peningkatan kapasitas bagi penyuluh pertanian yang merupakan inovasi Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman. Launching program ini berlangsung di Padukuhan Tegalan, Sidomoyo Godean, Kamis (8/5). 

    Plt. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Rofiq Andrianto dalam laporannya mengungkapkan bahwa inovasi yang diluncurkan terkait peningkatan kapasitas penyuluh ini yaitu Penyuluh Pertanian Sleman Semangat Mendukung Swasembada atau disingkat PESAN SEMBADA. 

    Inovasi yang diinisiasi Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman ini merupakan aksi perubahan dalam menjawab tantangan pendayagunaan penyuluh pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan. 

    “Inovasi ini juga menjadi tindak lanjut dari instruksi presiden kepada bupati untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian serta memfasilitasi pemutakhiran data dan informasi penyuluhan pertanian bersama Kementerian Pertanian,” jelasnya. 

    Dalam penerapannya, program Pesan Sembada ini memfasilitasi para penyuluh pertanian untuk mengikuti pelatihan secara daring terkait teknis, manajerial, kepemimpinan kelompok tani, hingga pemanfaatan teknologi tepat guna di sektor pertanian. 

    Terkait teknis pelaksanannya, Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman, Liem Astuti menuturkan bahwa pembelajaran yang digunakan yaitu melalui zoom meeting, secara berkala 2 minggu 1 kali selama 2 JPL atau selama 90 menit.

    “Adapun diantara manfaat yang diterima oleh penyuluh yaitu efisiensi waktu dan biaya, karena pembelajaran dapat dilakukan tanpa harus meninggalkan lokasi kerja,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Kamis (8/5). 

    Manfaat lainnya, melalui inovasi ini para penyuluh mendapat pembelajaran dari narasumber berkompeten tanpa mengeluarkan biaya, penyuluh mendapatkan materi pembelajaran yang disesuaikan kebutuhan, penyuluh dapat berinteraksi atau berdiskusi secara langsung, dan penyuluh mendapatkan informasi lebih cepat dari narasumbernya. 

    Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya menyampaikan apresiasinya atas inovasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Sleman. 

    Menurutnya, inovasi ini merupakan komitmen bersama untuk mengoptimalkan kinerja di bidang pertanian terutama dalam mewujudkan swasembada pangan di Sleman. 

    Harda juga berharap program Pesan Sembada ini menjadi langkah awal untuk memperkuat peran penyuluh pertanian sebagai agen perubahan, sekaligus mewujudkan pertanian sleman yang lebih maju, mandiri dan modern. 

    Lebih lanjut, Harda juga menyebut siap untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat dalam sektor pertanian, khususnya dalam menyukseskan program Pesan Sembada bagi para penyuluh pertanian. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Keraton Yogyakarta Beri Surat Palilah ke Polda DIY, Restu Gedung Baru Mapolda Yogyakarta 4 Mei 2025

    Keraton Yogyakarta Beri Surat Palilah ke Polda DIY, Restu Gedung Baru Mapolda Yogyakarta 4 Mei 2025

    Keraton Yogyakarta Beri Surat Palilah ke Polda DIY, Restu Gedung Baru Mapolda
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Keraton Yogyakarta
    memberikan
    palilah
    kepada
    Polda DIY
    . Pemberian palilah ini menunjukkan Polda DIY telah diizinkan untuk menggunakan
    tanah Sultan Ground
    (SG).
    Sultan Ground nantinya bakal digunakan sebagai
    markas baru
    Polda DIY.
    Surat
    Palilah
    bernomor 02.0335/DDS/10/2024 itu diserahkan langsung Sri Sultan Hamengku Buwono X kepada Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono, Jumat (2/5) pukul 19.00 WIB, di Pendapa Ndalem Kilen, Keraton Yogyakarta, serta disaksikan oleh Asisten Logistik Kapolri Irjen Pol Suwondo Nainggolan.
    Wakil Penghageng Kawedanan Hageng Datu Dana Suyasa GKR Hayu menyampaikan, luas Tanah Kasultanan yang nantinya digunakan sebagai Mapolda DIY sebesar 75.000 meter persegi atau 7,5 hektar.
    “Letaknya ada di Kalurahan Sidomulyo, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman,” katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (4/8/2025).
    Lanjut GKR Hayu, penyediaan tanah Kasultanan ini merupakan wujud peran Kasultanan dalam mendukung tugas kepolisian, khususnya di wilayah DIY, sekaligus mewujudkan amanat Perdais No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Kadipaten.
    Berdasarkan aturan tersebut, Tanah Kasultanan sejatinya mempunyai fungsi untuk Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat.
    “Kasultanan berharap dengan semakin meningkatnya sarana prasarana, yakni setelah terbangunnya gedung baru Mapolda DIY, jajaran Polda DIY lebih maksimal dalam menjalankan tugas kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat,” imbuh GKR Hayu.
    Kapolda DIY Irjen Pol Anggoro Sukartono pada kesempatan tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kasultanan Yogyakarta atas Serat Palilah yang diberikan.
    “Hari ini kami telah menerima Serat Palilah untuk pendirian gedung baru Mapolda DIY. Adanya pembangunan gedung baru ini dilakukan karena situasi dan kondisi gedung yang sekarang belum cukup maksimal untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
    Kapolda DIY menambahkan bahwa untuk proses pembangunannya sepenuhnya akan menunggu instruksi dari pusat (Polri).
    “Yang jelas kami akan ajukan terlebih dahulu untuk proses
    ground breaking
    dan pembangunannya, tetapi keputusannya tetap menunggu arahan dari Kapolri,” ungkapnya.
    Sementara itu, Bupati Sleman Harda Kiswaya, yang juga menghadiri agenda tersebut, menyatakan kesiapan pemerintah kabupaten untuk memberikan dukungan pada proses pembangunan gedung baru Mapolda DIY.
    “Tentunya kami senang dan bangga sehingga kami akan membantu Polda DIY memulai proses izinnya dari sekarang,” katanya.
    “Pada saatnya nanti, semua sudah siap dan pembangunan sudah bisa dilakukan. Ini juga (bangunan) Polda DIY bisa jadi contoh, bahwa dalam membangun tentunya harus melalui proses perizinan,” tutur Harda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkab Sleman raih predikat WTP 14 kali berturut-turut

    Pemkab Sleman raih predikat WTP 14 kali berturut-turut

    Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com

    Pemkab Sleman raih predikat WTP 14 kali berturut-turut
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 April 2025 – 22:44 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Kabupaten Sleman meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten/Kota TA 2024 di Wilayah DIY, di Kantor BPK Perwakilan DIY, pada Kamis, (17/4). Bupati Sleman, Harda Kiswaya bersama dengan Ketua DPRD Sleman, Y. Gustan Ganda menerima secara langsung LHP yang diserahkan Kepala BPK DIY, Agustin Sugihartatik sekaligus melakukan penandatanganan berita acara.

    Bupati Sleman Harda Kiswaya mengungkapkan terimakasih kasih kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sleman yang telah bekerja dengan cepat dan baik. Sehingga dengan kerja keras, Kabupaten Sleman mampu mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian ke 14 kalinya oleh BPK DIY.

    “Saya berharap dengan pemeriksaan ini menjadi evaluasi berkaitan dengan pelayanan kami kepada masyarakat. Tentu catatan-catatan dan rekomendasi yang diberikan BPK harus kita perbaiki dan dilaporkan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya. 

    Sementara itu, Kepala BPK DIY, Agustin Suhartatik menyampaikan bahwa pemeriksaan atas LKPD dari kota/kabupaten ini diperlukan oleh BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga menyampaikan pemeriksaan dilakukan sebagai dasar BPK memberikan opini WTP kepada Pemerintah Daerah. 

    “Pemeriksaan LKPD merupakan tugas konstitusional BPK dan menjadi dasar pemberian predikat opini WTP kepada Pemerintah Daerah. Adapun aspek yang diperiksa yakni kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, efektifitas pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pengungkapan yang cukup,” jelas Agustin seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Kamis (17/4). 

    Lebih lanjut, Agustin menyampaikan sejak tahun 2005, BPK telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Sleman sebanyak 1088 rekomendasi dan yang telah ditindaklanjuti yakni sebanyak 1023 rekomendasi atau capaian nya sebesar 94,2 persen sehingga meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

    Sumber : Radio Elshinta

  • Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo Buka Posko Lebaran 2025 untuk Pemudik

    Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo Buka Posko Lebaran 2025 untuk Pemudik

    Sleman, Beritasatu.com – Selama periode mudik Lebaran 2025, Gereja Kristen Jawa (GKJ) Maguwoharjo, Yogyakarta, membuka posko Lebaran 24 jam selama tujuh hari. Posko yang berlokasi di tepi jalan nasional ini menyediakan berbagai fasilitas bagi pemudik maupun wisatawan yang singgah.

    Posko Lebaran 2025 ini berada di lokasi strategis di tepi Jalan Ring Road Timur, posko ini menjadi titik persinggahan bagi pemudik yang menuju Kota Yogyakarta maupun Jawa Tengah. Para petugas jaga merupakan gabungan dari berbagai komunitas relawan di Kabupaten Sleman.

    Layanan yang tersedia di posko ini tergolong lengkap. Selain menjadi tempat beristirahat bagi pemudik, posko juga menyediakan berbagai fasilitas seperti ruang istirahat di kompleks gereja, termasuk ruang inap dan ruang laktasi, dapur dan toilet, hingga layanan kesehatan berupa cek tekanan darah, pemeriksaan darah, pijat elektronik, pemberian obat dan vitamin gratis.

    Fasilitas kendaraan, seperti tambah angin, tambal ban, ganti ban, dan ganti oli juga disediakan secara gratis. Para relawan melayani pemudik dalam tiga shift kerja, pagi, siang, dan malam.

    “Kami berupaya menyediakan fasilitas yang dibutuhkan para pemudik dan masyarakat Yogyakarta agar perjalanan mereka lebih nyaman,” ujar ketua posko Lebaran Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo Pendeta Heru Sumbodo, Selasa (1/4/2025).

    Posko Lebaran ini sebelumnya secara resmi dibuka oleh Bupati Sleman dan mendapat apresiasi tinggi dari Pemerintah Daerah.

    “Kegiatan seperti ini menjadi contoh nyata toleransi umat beragama. Kami dari Pemerintah Daerah Sleman sangat mendukung inisiatif seperti ini karena mencerminkan semangat kebersamaan yang dibutuhkan di Indonesia,” ujar Bupati Sleman Harda Kiswaya.

    Pengurus Gereja Kristen Jawa Maguwoharjo berharap, kegiatan yang rutin diadakan setiap tahun ini dapat semakin mempererat hubungan dengan masyarakat luas serta memperkuat toleransi antarumat beragama.

  • Pemkab Sleman dukung pengoperasian ruas Tol Prambanan-Tamanmartani

    Pemkab Sleman dukung pengoperasian ruas Tol Prambanan-Tamanmartani

    Kami telah melakukan peninjauan Tol Prambanan-Tamanmartani, kami mendukung kelancaran arus mudik yang melewati wilayah Sleman

    Sleman (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Harda Kiswaya mendukung pengoperasian secara fungsional ruas Tol Prambanan-Tamanmartani yang melintas di Kalasan untuk kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    “Kami telah melakukan peninjauan di ruas Tol Prambanan-Tamanmartani, kami siap mendukung untuk kelancaran arus mudik yang melewati wilayah Sleman,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman Arip Pramana di Sleman, Jumat.

    Menurut dia, dukungan tersebut di antaranya dengan menyiapkan personel di jalur-jalur jalan selepas exit Tol Tamanmartani seperti Jalan Karangnongko (Jalan LPMP), Jalan Cangkringan dan jalan-jalan alternatif lainnya.

    “Kami sudah melakukan perbaikan penambalan jalan yang berlubang di Jalan Karangnongko dan Jalan Cangkringan. Kemudian menyiapkan personel untuk mengurai jika terjadi kepadatan kendaraan, mengingat kedua jalan tersebut tidak terlalu lebar dan merupakan jalan satu lajur dengan dua arah,” katanya.

    Ia mengatakan, pihaknya juga memasang dan menambah rambu-rambu penunjuk arah dan rambu-rambu jalan alternatif menuju wilayah Sleman dan Yogyakarta.

    “Karena selepas exit Tamanmartani terdapat sejumlah ruas jalan yang dapat digunakan sebagai jalur alternatif jika terjadi kepadatan arus lalu lintas,” katanya.

    Sebelumnya Bupati Sleman Harda Kiswaya bersama jajaran meninjau kesiapan jalan Tol Solo-Yogyakarta pada ruas Prambanan-Tamanmartani yang terletak di Kapanewon (Kecamatan) Kalasan pada Kamis (20/3).

    Dalam kesempatan tersebut Harda didampingi pihak PT Jasamarga Jogja-Solo melakukan peninjauan di sepanjang ruas tol Prambanan-Tamanmartani yakni dari Exit Tol Tamanmartani hingga perbatasan di Jogonalan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

    Menurut dia, peninjauan dimaksudkan untuk melihat kesiapan ruas Tol Prambanan-Tamanmartani yang terletak di Kabupaten Sleman dalam menyambut arus mudik dan arus balik Lebaran 2025.

    “Diharapkan dengan kesiapan ruas Tol Prambanan-Tamanmartani ini dapat melancarkan para pemudik untuk keluar masuk wilayah DIY,” katanya.

    Ia mengatakan dari hasil peninjauan jalan sudah dapat dilalui kendaraan namun untuk Sistem Analisis dan Rekam Kejadian dan Peristiwa Jalan Raya (SARKAPJA) atau pagar pembatas jalan tol sebagai fasilitas pengaman di jalan tol masih harus disempurnakan oleh pihak PT Jasamarga Jogja-Solo.

    “Nantinya dibuka sementara selama arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 2025, sehingga paling tidak dapat membantu pemudik yang akan memasuki jalan Tol Solo-Jogja melalui ruas Prambanan-Tamanmartani ini,” katanya.

    Manajer Humas PT Jasamarga Jogja-Solo Rachmat Jasiman mengatakan Tol Jogja-Solo ruas Prambanan-Tamanmartani rencananya dibuka fungsional pada 24 Maret 2025.

    “Ruas tol sepanjang 6,7 kilometer tidak dibuka seluruhnya, namun baru mencapai kilometer 6,48 tepatnya di exit Tol Tamanmartani,” katanya.

    Ia mengatakan ruas tol nantinya hanya difungsikan satu lajur yakni lajur B dengan mempertimbangkan kepadatan arus mudik sehingga akan berkoordinasi dengan kepolisian.

    “Selama dibuka secara fungsional, pengguna jalan tidak dikenakan tarif tol,” katanya.

    Pewarta: Victorianus Sat Pranyoto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025