Xcloud.id

Tag: Hanindhito Himawan Pramana

  • Mas Dhito Buka Hotline Pengembalian Aset Pemkab Kediri dan Artefak yang Dijarah

    Mas Dhito Buka Hotline Pengembalian Aset Pemkab Kediri dan Artefak yang Dijarah

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana membuka layanan pengembalian barang-barang serta artefak yang dijarah pada insiden yang terjadi pada Sabtu (30/8/2025) kemarin.

    Menurut bupati yang akrab disapa Mas Dhito, layanan tersebut dibuka guna menekan besarnya kerugian yang terjadi akibat insiden penjarahan yang terjadi.

    “Kita buka layanan hotline (pengembalian aset yang dijarah) mohon bantuannya kepada teman-teman media,” ujar bupati 33 tahun usai rakor bersama Forkopimda di Gedung Bagawanta Bhari, Senin (1/9/2025).

    Usai kejadian tersebut, beberapa orang tua pelaku penjarahan tersebut telah berani untuk mengembalikan sebagian aset Pemerintah Kabupaten Kediri yang hilang.

    Beberapa yang dimaksud seperti LPG, alat tulis, dan beberapa aset lain. Mas Dhito mengapresiasi para orang tua yang berani menegur anak-anaknya tersebut.

    Penjarahan yang dilakukan di hampir seluruh gedung di kompleks Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri ini, kata Mas Dhito, masuk dalam tindak anarkisme.

    “Kami sangat mengapresiasi sekali orang tua yang berani untuk menegur anaknya (yang melakukan penjarahan),” terang Mas Dhito.

    Terkait artefak fragmen Kepala Ganesha yang tak luput dari penjarahan, Mas Dhito mengungkapkan sampai saat berita ini dibuat, peninggalan sejarah tersebut belum ditemukan.

    Pun demikian Mas Dhito menegaskan masih terus melakukan pencarian terhadap artefak yang sempat berada di Museum Bagawanta Bhari yang juga dirusak saat insiden terjadi.

    Adapun hotline aduan pengembalian aset Pemerintah Kabupaten Kediri, masyarakat bisa menghubungi hotline 085816310842. Pengembalian juga bisa dilakukan di Kantor Satpol PP atau Damkar Kabupaten Kediri di Desa Menang, Kecamatan Pagu serta di balai desa terdekat.

    Sedangkan untuk pengembalian artefak, Mas Dhito meminta agar artefak tersebut dapat di kembalikan melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayan Kabupaten Kediri atau menghubungi hotline 08122951510.

    Atas kejadian tersebut, bupati dua periode ini mengungkapkan kerugian yang terjadi di taksir sebesar Rp500 Milyar. Namun angka tersebut masih belum termasuk kendaraan.

    “(Kerugian) kendaraan belum kita hitung,” pungkas Mas Dhito.

    Usai Rakor Mas Dhito juga menggelar Doa bersama lintas agama. Selain OPD dan Forkopimda, pada doa bersama ini juga dihadiri organisasi mahasiswa serta ojek online.

    Doa bersama ini dilakukan di Halaman Depan Pemerintah Kabupaten Kediri. Dari pantauan di lapangan, puing kebakaran dan penjarahan masih terlihat. [ADV PKP/nm]

  • Bupati Kediri Apresiasi Orang Tua Pelaku Penjarahan yang Kembalikan Aset

    Bupati Kediri Apresiasi Orang Tua Pelaku Penjarahan yang Kembalikan Aset

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana alias Mas Dhito, menyampaikan bahwa sejumlah orang tua pelaku penjarahan mulai mengembalikan barang yang dijarah anak-anak mereka.

    “Kami apresiasi sekali kepada orang tua yang berani untuk menegur anaknya dan memberitahu kepada anaknya bahwa itu adalah hal yang salah mengambil apa yang bukan miliknya itu adalah kriminalisme,” katanya, pada Senin (1/9/2025).

    Barang-barang yang mulai dikembalikan antara lain tabung LPG, perlengkapan alat tulis kantor, dan sejumlah aset lain. Namun, artefak Museum Bagawanta Bhari yang sempat dijarah diketahui berada di Kecamatan Banyakan, tetapi hingga kini belum diserahkan kembali.

    “Sudah dapat di Banyakan bendanya, artefaknya di Banyakan tapi kita masih dalami. Semoga yang bersangkutan mau mengembalikan ya,” bebernya.

    Terkait kemungkinan proses hukum terhadap pelaku penjarahan, meskipun barang yang diambil dikembalikan, Hanindhito menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan aparat kepolisian.

    “Kalau jeratan hukum ranahnya di kepolisian. Saya tidak punya tupoksi untuk memberikan apakah ini dihukum atau tidak. Tapi yang jelas kami memberikan apresiasi kepada orang tuanya. Soal hukumannya seperti apa itu tetap kita kembalikan kepada polisi ya,” ungkapnya.

    Kepala daerah yang karib disapa Mas Dhito itu juga mengingatkan peran keluarga dan sekolah sangat penting untuk memastikan anak-anak tidak terseret ke dalam tindak kriminal. Ia menyebut mayoritas pelaku penjarahan berusia remaja.

    “Nah, ini tugasnya tidak bisa diselesaikan oleh Bupati, tidak bisa diselesaikan oleh Dandim, Kapolres. Ini kita akan memformulasikan bagaimana setiap orang tua bisa memastikan bahwa anak-anaknya itu tidak melakukan hal-hal yang sifatnya kriminal,” tutupnya. [nm/but]

  • Museum Bagawanta Bari di Kediri Dirusak Massa, Benda Bersejarah Kepala Ganesha Raib Dicuri

    Museum Bagawanta Bari di Kediri Dirusak Massa, Benda Bersejarah Kepala Ganesha Raib Dicuri

    Liputan6.com, Jakarta Massa melakukan perusakan museum Bagawanta Bari di Kediri, Jawa Timur, pada Sabtu 30 Agustus kemarin. Mereka diduga menjarah benda purbakala berupa fragmen kepala Ganesha.

    “Kami berharap kepada para pelaku perusakan museum Bagawanta Bari untuk segera mengembalikan benda purbakala yang diambil secara paksa,” ujar Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Senin (1/9).

    Bupati mengatakan, benda purbakala yang raib dicuri oleh pelaku di antaranya fragmen kepala Ganesha serta koleksi Wastra kain batik. Tidak hanya dicuri pelaku juga melakukan perusakan terhadap miniatur lumbung serta arca bodi Satva.

    “Yang tidak kalah memprihatinkan adalah kondisi museum Bagawanta Bari kacanya banyak yang pecah. Salah satu benda peninggalan sejarah yang hilang adalah fragmen kepala Ganesha dan koleksi Wastra kain batik,” ucapnya.

  • Status ‘Nonaktif’ Anggota DPR Jadi Sorotan

    Status ‘Nonaktif’ Anggota DPR Jadi Sorotan

    Jakarta –

    Aksi demonstrasi yang terus berlangsung dari tanggal 28 hingga 31 Agustus 2025 kemarin membuat Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para pimpinan MPR, DPR, DPD dan seluruh pimpinan partai politik ke Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Isu gelombang unjuk rasa sampai sikap anggota DPR yang tidak berkenan di mata masyarakat menjadi topik utama pembahasan dalam pertemuan ini.

    Presiden Prabowo Subianto memastikan negara menjamin aspirasi murni dari masyarakat. Sejalan dengan pernyataan tersebut, sejumlah anggota DPR RI telah dinonaktifkan oleh partainya. Terdapat lima nama yang sudah tidak aktif menjadi anggota DPR, yakni Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Surya Utama (Uya Kuya) dan Adies Kadir.

    Makna dari penonaktifan itu sendiri masih sedikit rancu di telinga publik, oleh sebab itu Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Nazaruddin Dek Gam menjelaskan perihal hal tersebut.

    “Kami minta ketua umum parpol untuk menonaktifkan anggota DPR yang bermasalah. Kalau sudah dinonaktifkan, artinya mereka tidak bisa lagi beraktivitas sebagai anggota DPR,” kata Nazaruddin kepada wartawan, Minggu (31/8/2025).

    Menurutnya, status nonaktif bukan sekadar simbolik. Dia mengatakan para anggota yang dinonaktifkan tak akan mendapat fasilitas lagi.

    “Dengan dinonaktifkan, otomatis mereka juga tidak bisa mendapatkan fasilitas ataupun tunjangan sebagai anggota DPR RI,” ujarnya.

    Di sisi lain, dalam salah satu poin pidato pernyataannya, Presiden Prabowo menyatakan akan mencabut kebijakan tunjangan untuk anggota DPR. Dirinya juga menyebutkan anggota DPR yang keliru dalam bersikap akan dicabut dari keanggotaan DPR RI.

    “Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI,” ujar Prabowo.

    “Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing, bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat,” imbuhnya.

    Diketahui, aksi massa yang terjadi beberapa hari terakhir selain menyasar pos polisi dan gedung DPR juga menggeruduk rumah-rumah anggota DPR RI. Hal ini juga yang akhirnya membuat DPR dan pemerintah sepakat untuk mencabut kebijakan tunjangan anggota DPR serta menonaktifkan beberapa anggotanya.

    Namun, menurut Ketua Bagian Anggara DPR RI Said Abdullah, secara teknis anggota DPR RI yang dinonaktifkan tersebut masih menerima gaji. Tetapi, Said menjelaskan dalam UU MD3 dan Tata Tertib DPR RI, tak ada istilah nonaktif.

    “Baik tatib maupun Undang-undang MD3, memang tidak mengenal istilah nonaktif,” ujarnya.

    Lalu, apa yang dimaksud dengan status ‘nonaktif’ anggota DPR? Bagaimana kelanjutan situasi aksi masa setelah pemerintah dan DPR sepakat mencabut tunjangan anggota DPR? Simak obrolannya hanya dalam Editorial Review.

    Beralih ke Jawa Timur terjadi aksi anarkis yang melanda kompleks kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Sabtu (30/8/2025) malam. Massa tidak hanya merusak fasilitas umum, tetapi juga menyasar Museum Bagawanta Bhari. Museum yang selama ini menyimpan benda-benda peninggalan budaya akhirnya menjadi korban amuk massa. Menurut Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, kaca-kaca museum pecah dan sejumlah koleksi bersejarah hilang. Berdasarkan catatan, tiga artefak yang dinyatakan hilang antara lain:

    Plakat HVA Sidomulyo (2 buah)
    Bata Ber Inskripsi
    Arca Sumbercangkring

    Bagaimana kronologi kejadian ini ? dan bagaimana upaya pengembalian artefak ini ? Ikuti selengkapnya hanya di detiksore bersama Jurnalis detikJatim.

    Aksi demonstrasi yang ricuh beberapa waktu lalu di sejumlah daerah di Indonesia, membuat informasi di media sosial tak terbendung.

    Diketahui, para pengguna TikTok di Indonesia tidak dapat menggunakan fitur live sejak Sabtu, 30 Agustus kemarin. Akibatnya, beberapa konten kreator dan affiliator mengeluhkan tentang hal ini. Sebab dimatikannya fitur TikTok Live membuat mereka tak bisa jualan seperti biasa.

    Menanggapi hal ini, juru bicara TikTok menyebut penangguhan fitur TikTok live dilakukan sebagai bentuk pengamanan untuk menjaga TikTok tetap menjadi ruang yang aman dan beradab.

    Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid berharap penutupan fitur live TikTok yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tidak berlangsung lama.

    Lalu, apa yang menjadi alasan TikTok mematikan fitur Live? Apakah hal ini efektif untuk meredam panasnya situasi politik saat ini? Bersama Redaktur Pelaksana detikInet, ikuti alasannya dalam segmen Sunsetalk.

    Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

    “Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!”

    (far/vys)

  • Kantor Pemerintahan Kabupaten Kediri Lumpuh, Mas Dhito: Pelayanan Publik Tetap Berjalan

    Kantor Pemerintahan Kabupaten Kediri Lumpuh, Mas Dhito: Pelayanan Publik Tetap Berjalan

    Kediri (beritajatim.com) – Aksi pengrusakan dan penjarahan yang dilakukan sekelompok oknum massa pada Sabtu (30/8/2025) malam mengakibatkan lumpuhnya kantor pemerintahan Kabupaten Kediri.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyebut, selain gedung dan data arsip yang hilang karena ikut hangus terbakar, sebagian aset pemerintah juga ikut menjadi sasaran penjarahan.

    Pasca kejadian perusakan diwarnai pembakaran dan penjarahan malam itu, sebagian besar bangunan di komplek Kantor Pemkab Kediri hangus dan hanya menyisakan puing-puing.

    Beberapa mobil yang terparkir di dalam ikut dibakar. Mas Dhito, sapaan akrabnya menegaskan, apapun yang dilakukan oknum massa malam itu, tidak dibenarkan.

    “Karena yang hancur, yang rusak, yang terbakar itu tidak hanya gedung (beserta isinya) tapi juga kami yang berkantor dan berumah tinggal di sini. Karena kantor adalah rumah kedua kami, dimana setiap kebijakan, setiap keputusan untuk kabupaten diambil dan diputuskan. Dan hari ini mau tidak mau saya harus katakan lumpuh,” katanya saat press release, Minggu (31/8/2025) sore.

    Setidaknya ada belasan kantor intansi termasuk ruangan kerja yang terdampak sasaran massa. Tak terkecuali ruang kerja bupati dan wakil bupati. Secara detail disebutkan yang terdampak yakni, Ruang Sekda, Ruang Tata Pemerintahan, Bagian Umum, Kesra, Renkeu, Bagian Organisasi, Bagian Pembangunan, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Kantor Kesbangpol, Inspektorat, BKPSDM, BKAD, Disnaker, Bappeda, Prokopim.

    “Kemungkinan data arsip yang hilang seperti data bantuan organisasi masyarakat, dan tempat ibadah sejauh ini belum kami temukan, data kepegawaian, kemudian pemetaan aset pemerintah kabupaten juga dan selebihnya masih kami inventarisir,” urainya.

    Selain kantor dan ruang kerja hangus terbakar dan mengakibatkan hilangnya data arsip tersebut, aksi pengrusakan malam itu juga menyasar Museum Bagawanta Bhari. Kemudian juga pembakaran Gedung DPRD Kabupaten Kediri yang berada satu komplek serta Kantor Samsat di Jalan Soekarno-Hatta, Katang atau di depan komplek Kantor Pemkab Kediri.

    Meski dihadapkan pada keterbatasan baik tempat maupun sarana prasarana, karena aset yang ada habis tak tersisa, begitupula matinya aliran listrik dan air bersih, menurut Mas Dhito, jalannya proses pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan tetap berjalan.

    “Terutama dalam bidang pelayanan publik tetap berjalan,” ungkapnya.

    Pihaknya bersama Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa dan para kepala OPD termasuk camat telah melakukan rapat dan diputuskan mulai Senin (1/9) aktivitas bekerja pegawai tetap berjalan. Adapun untuk tempat bekerja, nantinya akan dibagi menyesuaikan lokasi milik Pemkab Kediri yang masih bisa dipergunakan untuk berkantor.

    “Untuk yang sifatnya tidak pelayanan publik, maka dizinkan untuk bekerja dari rumah,” tambahnya.

    Dalam kesempatan itu, Mas Dhito juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kabupaten Kediri khususnya, bilamana selama ini terdapat kekhilafan hingga terjadinya insiden pembakaran Kantor Pemkab Kediri. Pihaknya pun mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusifitas dan tidak mudah terprovokasi.

    “Saya titip kita jaga bersama kabupaten Kediri ini. Kalau kita jaga bersama seluruh masyarakat saya yakin kejadian yang terjadi semalam adalah kejadian yang pertama dan terakhir,” tandasnya.

    Sebagaimana diketahui dalam kesempatan press release sore tersebut, Mas Dhito juga didampingi Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa atau yang akrab disapa Mbak Dewi, kemudian Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji serta Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama. [nm/aje]

  • Bupati Mas Dhito: 18 OPD, DPRD, Samsat hingga Museum Kediri Hangus Terbakar Akibat Kerusuhan

    Bupati Mas Dhito: 18 OPD, DPRD, Samsat hingga Museum Kediri Hangus Terbakar Akibat Kerusuhan

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengungkapkan dampak serius kerusuhan yang terjadi di sekitar kantor Pemerintah Kabupaten Kediri. Kerusuhan itu menyebabkan kebakaran, penjarahan, serta hilangnya sejumlah aset, arsip, dan cagar budaya.

    “Jadi, saya akan bacakan runutannya dan beberapa hal yang harus saya sampaikan. Kejadian tadi malam di lingkungan kantor Kabupaten Kediri mengakibatkan beberapa gedung ya, beberapa gedung, aset, data arsip inventaris hilang karena kebakaran dan dijarah oleh oknum,” ujar Hanindhito Himawan Pramana, pada Minggu (31/8/2025).

    Menurutnya, kebakaran dan kerusakan terjadi di kantor DPRD, Samsat, hingga 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sejumlah Polsek di wilayah hukum Kediri juga terdampak akibat serangan massa.

    “Kurang lebih ada 18 OPD yang terdampak atas kejadian tersebut,” katanya.

    Bupati yang akrab disapa Mas Dhito itu menegaskan saat ini Pemkab bersama pihak terkait masih melakukan inventarisasi terhadap aset, data, maupun arsip yang hilang atau terbakar. Ia juga menyoroti kerusakan pada Museum Bagawan Tabari, yang kehilangan sejumlah koleksi bersejarah.

    “Yang berikutnya yang tidak kalah memprihatinkan adalah kondisi museum Bagawan Tabari dalam kondisi kaca-kaca yang pecah di mana salah satu benda peninggalan yang hilang adalah fragmen kepala Ganesha dan koleksi wastra kain batik,” jelasnya.

    Mas Dhito berharap benda-benda bersejarah yang dijarah bisa dikembalikan.

    “Ini yang saya harapkan kalau ada yang sadar gitu ya karena ini peninggalan bersejarah, cagar budaya, mohon bagi oknum-oknum yang kemarin mungkin dirasa mengambil. Silakan dikembalikan, ditaruh di Pemkab,” tegasnya.

    Kerusuhan juga berdampak pada lumpuhnya aktivitas Pemkab.

    “Karena yang hancur, yang rusak, yang terbakar itu tidak hanya gedung tapi juga kami yang berkantor dan berumah tinggal di sini karena kantor kami adalah rumah kedua kami di mana setiap kebijakan, setiap keputusan untuk kabupaten ini diambil dan diputuskan hari ini mau tidak mau saya harus katakan lumpuh,” ungkapnya.

    Meski begitu, ia memastikan pelayanan publik tetap berjalan.

    “Tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pelayanan besok tetap berjalan secara normal terutama di bidang pelayanan publik, kesehatan, lalu kependudukan dan catatan sipil,” kata putra Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo tersebut.

    Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat.

    “Lalu, kita juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kediri. Jika mungkin ada kekhilafan, ada hal-hal yang kurang berkenan dan berakibat hari ini Pemkab hangus terbakar dan gedung dewan juga hangus,” ucapnya.

    Mas Dhito menekankan pentingnya menjaga kondusifitas dan menolak provokasi.

    “Kami berharap untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kediri tetap damai, tetap aman, kondusif, guyub rukun dan tidak terprovokasi,” tegasnya.

    Ia juga menyampaikan duka cita atas korban jiwa yang muncul dalam gelombang aksi demo.

    “Kami paham, saya selaku pribadi dan mewakili jajaran pemerintah Kabupaten turut berduka atas meninggalnya saudara kita Awan driver ojek online yang kemarin ramai di media,” jelasnya.

    Bupati merinci sejumlah ruangan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang hangus terbakar, termasuk kantor Bupati, kantor Wakil Bupati, Kesbangpol, Inspektorat, BKD, BPKAD, Disnaker, Bappeda, hingga gedung DPRD. Data kepegawaian, arsip bantuan organisasi masyarakat, serta aset daerah juga dipastikan hilang.

    “Dengan kondisi ini demokrasi adalah ruang tumbuhnya suara rakyat. Bukan tempat runtuhnya harapan. Saat fasilitas umum terbakar dan kantor bersama dirusak yang hancur bukan hanya sekedar bangunan tapi juga hati kita semua,” tutur Mas Dhito.

    “Api boleh padam, hari ini api sudah padam, rekan-rekan media bisa lihat. Namun luka sosial akan lama sembuh bila kita tidak belajar. Mari kita renungkan bersama perbedaan pandangan adalah sebuah fitrah. Tapi persatuan dan kedewasaan dalam berdemokrasi adalah jalan menuju masa depan,” pungkasnya. [nm/aje]

  • Museum Bagawanta Bhari Kediri Turut Dijarah Massa Aksi, Arca Ganesha Hilang

    Museum Bagawanta Bhari Kediri Turut Dijarah Massa Aksi, Arca Ganesha Hilang

    Kediri (beritajatim.com) – Aksi anarkis yang dilakukan massa tak bertanggung jawab di komplek kantor Pemerintah Kabupaten Kediri pada Sabtu (30/8/2025) malam ikut menyasar Museum Bagawanta Bhari. Massa menjarah salah satu benda peninggalan budaya.

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, akibat aksi malam itu kaca-kaca museum pecah. Salah satu benda peninggalan budaya yang hilang yakni fragmen arca Kepala Ganesha dan tiga koleksi wastra kain batik. Selain itu juga perusakan miniatur lumbung serta Arca Bodhisatwa.

    Mas Dhito, sapaannya mengimbau kepada masyarakat bilamana ada yang mengetahui keberadaan peninggalan budaya yang hilang tersebut untuk melapor. Khususnya bagi oknum yang merasa mengambil dan menyimpan diharapkan untuk mau mengembalikan ke Pemkab Kediri.

    “Kami berharap sekali bisa kembali, karena peninggalan budaya memiliki nilai sejarah jadi sangat tidak pantas untuk menjadi sasaran,” katanya dalam press release yang didampingi Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa, Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji serta Dandim 0809/Kediri Letkol Inf Ragil Jaka Utama, Minggu (31/8/2025).

    Sementara itu, benda-benda peninggalan budaya yang ada di Museum Bagawanta Bhari pasca kejadian tersebut pada Minggu sore langsung diamankan oleh petugas dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri.

    Mas Dhito menegaskan, pihaknya tidak membenarkan kejadian yang dilakukan massa Sabtu malam. Selain museum, sebagian besar bangunan di komplek Kantor Pemkab Kediri hangus dibakar dan hanya menyisakan puing-puing. Beberapa mobil yang terparkir di dalam juga tak luput dari sasaran. Kondisi itu pun menjadikan kantor pemerintahan lumpuh.

    Gedung DPRD Kabupaten Kediri yang berada satu komplek juga ikut menjadi sasaran pembakaran. Begitupula dengan Kantor Samsat di Jalan Soekarno-Hatta, Katang atau di depan komplek Kantor Pemkab Kediri.

    Meski belasan kantor dan ruangan yang ada di Pemkab Kediri itu hangus dan dihadapkan pada keterbatasan baik tempat maupun sarana prasarana, Mas Dhito menekankan, jalannya pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan tetap berjalan.

    “Terutama dalam bidang pelayanan publik tetap berjalan,” ungkapnya. [nm/but]

  • Kerusuhan Besar di Kediri Berujung Pembatalan ‘Kediri Merdeka Run 2025’

    Kerusuhan Besar di Kediri Berujung Pembatalan ‘Kediri Merdeka Run 2025’

    Kediri (beritajatim.com) – Kerusuhan besar melanda Kediri pada Sabtu malam 30 Agustus 2025 hingga Minggu dini hari 31 Agustus 2025. Ribuan massa yang datang menggunakan sepeda motor menyerang Kantor Pemerintah Kabupaten dan Gedung DPRD Kabupaten Kediri. Massa melempari bangunan pemerintah, melakukan penjarahan, hingga membakar fasilitas.

    Sebelum menyerang dua gedung pemerintahan tersebut, massa terlebih dahulu mendatangi Markas Polres Kediri Kota dan membakar Gedung DPRD Kota Kediri. Museum Bagawanta Bhari juga menjadi sasaran perusakan. Massa melakukan pembakaran sekaligus mengambil sejumlah benda purbakala. Aksi serupa terjadi di Kantor Samsat Katang Kabupaten Kediri serta Kantor Samsat Pare.

    Kerusuhan berlanjut dengan pembakaran Markas Polsek Ngasem, pos polisi di beberapa titik Kabupaten dan Kota Kediri, hingga Markas Satlantas Polres Kediri Kota. Jalan Soekarno Hatta, jalur utama pusat perkantoran dan perekonomian Kabupaten Kediri, lumpuh total akibat blokade massa.

    Situasi ini berdampak luas, salah satunya pembatalan agenda Kediri Merdeka Run 2025 yang sedianya digelar pada Minggu, 31 Agustus 2025 di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG). Panitia menyampaikan pengumuman resmi melalui media sosial yang juga menyebar ke berbagai grup WhatsApp.

    “Salam cinta Indonesia kawan-kawan. Kami perlu menyampaikan informasi penting. Dengan penuh rasa empati terhadap penyampaian aspirasi oleh masyarakat dan perkembangan situasi saat ini, kami sampaikan bahwa penyelenggaraan acara Flag Off ‘Kediri Merdeka Run’ yang sedianya digelar pada hari Minggu 31 Agustus 2025 di kawasan Taman Hijau SLG Kabupaten Kediri dibatalkan demi kebaikan bersama. Terima kasih atas pengertian dan dukungan dari kawan semua. Informasi lebih lanjut mengenai langkah berikutnya akan segera diumumkan melalui kanal resmi panitia. Salam sehat dan tetap semangat.”

    Kediri Merdeka Run 2025 sejatinya memasuki tahun ketiga penyelenggaraan setelah sebelumnya dikenal dengan nama Kediri Run. Ajang ini selalu mendapat antusiasme besar dari masyarakat. Tahun ini jumlah peserta tercatat lebih dari 1.500 orang untuk kategori 5K dan sekitar 60 anak untuk kategori kids run.

    Pada saat pengambilan race pack di Pendopo Panjalu Jayati, Jumat 29 Agustus 2025, Ketua Pokja 1 TP PKK Kabupaten Kediri, Dyah Saktiana menyampaikan dukungan penuh atas gagasan Mbak Cicha menghadirkan kegiatan positif.

    “Mbak Cicha ingin masyarakat Kabupaten Kediri semakin sehat dengan berlari sekaligus memperkenalkan potensi wisata dan UMKM daerah. Tidak hanya warga Kediri, peserta dari luar daerah juga ikut hadir,” jelas Dyah Saktiana yang akrab disapa Nana dikutip dari laman resmi pemerintah daerah.

    Selain lomba lari, Kediri Merdeka Run 2025 juga menyiapkan pameran UMKM unggulan Kabupaten Kediri serta doorprize spektakuler, mulai dari sepeda motor, sepeda gunung, sepeda listrik, hingga hadiah menarik lainnya.

    “Semua ini bisa terlaksana berkat inisiatif Mbak Cicha yang didukung penuh oleh Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito. Harapannya, kegiatan ini tidak hanya menyehatkan, tetapi juga mengangkat nama Kabupaten Kediri di tingkat Jawa Timur bahkan nasional,” tambah Nana.

    Namun, harapan itu harus tertunda akibat kerusuhan yang melanda Kediri. Pembatalan Kediri Merdeka Run 2025 menjadi salah satu dampak nyata dari situasi darurat yang masih berlangsung di wilayah tersebut. [nm/suf]

    Pengumuman pembatalan acara

  • Bupati Kediri Tak Akan Sweeping Bendera One Piece, asal.. Surabaya 7 Agustus 2025

    Bupati Kediri Tak Akan Sweeping Bendera One Piece, asal.. Surabaya 7 Agustus 2025

    Bupati Kediri Tak Akan Sweeping Bendera One Piece, asal..
    Tim Redaksi
    KEDIRI, KOMPAS.com
    – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, mengungkapkan sikapnya terkait fenomena pengibaran bendera One Piece yang tengah menjadi sorotan.
    Dalam pandangannya, pengibaran bendera bergambar tengkorak yang dikenal dengan nama Jolly Roger dalam anime One Piece tidak menjadi masalah di wilayahnya.
    Mas Bup Dhito, sapaan akrab bupati berusia 33 tahun tersebut, memberikan kebebasan kepada masyarakat mengibarkan bendera apapun sebagai bentuk ekspresi kreativitas yang positif.
    “Mau pasang One Piece, mau pasang Naruto silakan. Tidak ada masalah. Karena itu adalah kartun, simbol kreativitas,” ujar Mas Bup Dhito dalam video singkat yang beredar, Kamis (7/8/2025).
    Namun, bupati yang sedang menjalani periode kedua masa pemerintahannya ini menetapkan batasan.
    Dia menegaskan pentingnya menjunjung tinggi bendera Merah Putih sebagai simbol negara yang utama.
    “Selama bendera itu dipasang tidak lebih tinggi dari bendera Merah Putih, silakan, tidak ada masalah,” lanjutnya.
    Bupati Kediri juga memastikan bahwa tidak akan ada tindakan sweeping atau penertiban terhadap pengibaran bendera One Piece, selama tidak melanggar ketentuan yang ada.
    “Gak ada sweeping. Bendera apapun, kecuali bendera (terafiliasi kelompok) radikal, silakan. Asal tidak lebih tinggi dari bendera Merah Putih,” pungkasnya.
    Fenomena pengibaran bendera One Piece ini muncul menjelang peringatan HUT ke-80 RI.
    Menurut Pakar Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, secara hukum tidak ada aturan yang melarang pengibaran bendera tersebut.
    “Ya, benar tidak ada aturan, baik undang-undang, peraturan pemerintah (PP), maupun putusan pengadilan yang melarang bendera tersebut,” kata Abdul, Sabtu (2/8/2025).
    Abdul menjelaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.
    Selain itu, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) juga mendukung kebebasan mengemukakan pendapat, selama tidak melanggar nilai agama, kesusilaan, dan keutuhan bangsa.
    UU Nomor 24 Tahun 2009 mengatur tata letak dan perlakuan terhadap bendera negara.
    Jika bendera lain dikibarkan berdampingan, bendera Merah Putih harus memiliki posisi tertinggi dan ukuran terbesar.
    Pasal 21 UU tersebut menekankan bahwa bendera negara tidak boleh dikalahkan secara visual oleh simbol, panji, atau bendera lainnya.
    Abdul juga menambahkan bahwa meskipun mengibarkan bendera One Piece tidak melanggar hukum, masyarakat harus tetap bijak dalam mengekspresikan kecintaan terhadap budaya pop.
    “Jadi pada dasarnya boleh memasang bendera apa saja sepanjang tidak melanggar hukum,” ujarnya.
    “Orang yang nyinyir melarang, itu bukti ketidakmengertiannya akan aturan,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Terima Dua Penghargaan BKN, Mas Dhito Komitmen Genjot Indeks Reformasi Birokrasi

    Terima Dua Penghargaan BKN, Mas Dhito Komitmen Genjot Indeks Reformasi Birokrasi

    Kediri, Beritasatu.com – Pemerintah Kabupaten Kediri di bawah kepemimpinan Bupati Hanindhito Himawan Pramana menerima dua penghargaan sekaligus dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam manajemen ASN. Penghargaan diserahkan oleh Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh kepada Bupati Kediri yang akrab disapa Mas Dhito ini dalam acara rapat koordinasi evaluasi CASN dan managemen talenta di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (24/7/2025). Penghargaan yang diterima yakni terbaik kedua sebagai instansi di wilayah kerja kantor regional II BKN dengan realisasi surat keputusan kenaikan pangkat terbaik periode Februari sampai Juni 2025.

    Penghargaan ini diberikan BKN sebagai bentuk apresiasi atas proses mutasi dan kenaikan pangkat yang dijalankan di Pemerintah Kabupaten Kediri karena dinilai sudah sesuai dengan penilaian yang objektif.

    “Kabupaten Kediri saat ini berbenah untuk reformasi birokrasi yang indeknya tadinya 68 sekian sekarang ada di 80 kita kejar sampai 90. Semoga ini bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,” kata Mas Dhito.

    Sebagaimana diketahui, managemen talenta merupakan sistem managemen karir ASN berdasarkan sistem merit (sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja) dan diterapkan secara wajar tanpa diskriminasi. Penempatan ASN pada posisi tertentu, dalam hal ini selain melihat kebutuhan juga dengan mengindentifikasi bakat potensial. Managemen talenta ini di Kabupaten Kediri telah diatur dalam Perbup Nomor 77 Tahun 2022. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Kediri tengah melakukan tahap identifikasi calon talenta dengan aplikasi simetris, yakni sistem asesmen dan pemetaan talenta berdasarkan kompetensi.

    Melalui proses ini, diharapkan jabatan yang kini masih kosong nantinya dapat diisi oleh orang-orang yang tepat dan mendukung percepatan visi misi pemerintah daerah.

    “Tadi disampaikan juga pos-pos yang (saat ini) kosong untuk segera diisisi,” lanjutnya.

    Selain penghargaan dalam realisasi kenaikan pangkat, Pemerintah Kabupaten Kediri juga menerima penghargaan sebagai instansi di wilayah kerja kantor regional II BKN dengan komitmen terbaik dalam penuntasan disparitas data semester I tahun 2025. Penghargaan ini diberikan BKN karena menilai database kepegawaian Pemerintah Kabupaten Kediri sudah terupdate dengan baik. Dalam hal ini tidak ada kesalahan penulisan nama, ijazah tidak sesuai atau data eror.

    Sementara itu, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyebut dengan managemen talenta proses pergantian atau mutasi pejabat bisa dilakukan dengan cepat dan efektif. Untuk mewujudkan percepatan visi misi pemerintah daerah, diakui dibutuhkan ASN yang sesuai kompetensi.

    “Supaya manajemen talenta ini lebih cepat BKN membangun satu data ASN (ASN digital),” bebernya.

    Melalui sistem ASN digital ini nantinya ketika akan ada mutasi atau pengisian pejabat, layanan di BKN dipastikan akan lebih cepat. Proses layanan maksimal 5 hari sejak data masuk ke sistem ASN digital.