Tag: Hanindhito Himawan Pramana

  • Pemkab Kediri-PTPN Sepakat Skema Jalan dan Drainase untuk Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Plosoklaten

    Pemkab Kediri-PTPN Sepakat Skema Jalan dan Drainase untuk Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Plosoklaten

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar rapat koordinasi bersama PT Perkebunan Nusantara (PTPN) guna mendukung percepatan pembangunan sekolah rakyat di Kecamatan Plosoklaten, Kamis (8/1/2026).

    Rapat yang dipimpin Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana tersebut membahas pemanfaatan lahan dan infrastruktur penunjang di sekitar lokasi pembangunan sekolah rakyat.

    Pembahasan dilakukan mengingat lahan seluas 7,6 hektare yang disiapkan Pemkab Kediri untuk sekolah rakyat berada di antara lahan milik PTPN.

    “Jalan yang akan dibangun untuk sekolah rakyat itu status kepemilikannya milik PTPN,” kata Mas Dhito usai memimpin rapat di Ruang Rapat Bappeda.

    Selain akses jalan, rapat juga membahas rencana pembangunan drainase untuk pembuangan air dari kawasan sekolah rakyat. Aliran air dari lokasi menuju sungai harus melewati lahan PTPN.

    Mas Dhito mengungkapkan, dalam rapat tersebut telah tercapai kesepakatan antara Pemkab Kediri dan PTPN terkait skema pembangunan infrastruktur penunjang.

    “Tadi telah tercapai kata sepakat, pemerintah kabupaten akan membangun jalan beserta drainasenya dan akan dihibahkan kepada PTPN,” ungkapnya.

    Menurut Mas Dhito, dalam skema hibah tersebut terdapat sejumlah syarat yang disepakati kedua belah pihak. Salah satunya, jalan yang telah dibangun nantinya diperbolehkan digunakan untuk masyarakat.

    Selain itu, setelah bangunan fisik jalan dan drainase dihibahkan oleh pemerintah daerah, tanggung jawab pemeliharaan akan menjadi kewenangan PTPN.

    “Dengan tercapainya kesepakatan ini, kita berharap pembangunan sekolah rakyat di Desa Plosokidul bisa segera dimulai,” pungkas Mas Dhito. [nm/aje]

  • Bupati Kediri Lantik Lima Kadinas untuk Isi Kekosongan Jabatan, Soroti Regenerasi Karier ASN

    Bupati Kediri Lantik Lima Kadinas untuk Isi Kekosongan Jabatan, Soroti Regenerasi Karier ASN

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melantik dan mengambil sumpah lima pejabat tinggi pratama untuk mengisi kekosongan jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, Kamis (8/1/2026).

    Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya pengisian jabatan struktural yang selama ini dijabat pelaksana tugas (Plt), sekaligus mendorong percepatan kinerja organisasi perangkat daerah.

    Dalam kesempatan tersebut, bupati yang akrab disapa Mas Dhito menyoroti persoalan jenjang karier aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Kediri yang dinilai masih memiliki jarak terlalu jauh antarlevel.

    Mas Dhito mengingatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) agar memperhatikan regenerasi karier pegawai, khususnya dalam pengisian jabatan strategis.

    “Tadi Kepala BKPSDM (baru) sudah saya lantik, setelah ini saya akan rapat dengan Kepala BKPSDM untuk Plt-Plt itu (pelaksana tugas kepala dinas) supaya diisi sama yang difinitif,” katanya.

    Jabatan Kepala BKPSDM Kabupaten Kediri kini diemban Randi Agatha Sakaira, yang sebelumnya menjabat Sekretaris KPU Kabupaten Kediri.

    Selain itu, empat pejabat tinggi pratama lain yang dilantik yakni Subur Widono, sebelumnya Camat Wates, diangkat sebagai Kepala Dinas Sosial.

    Kemudian Mustika Prayitno Adi, sebelumnya Kabag Umum Setda Kabupaten Kediri, dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

    Selanjutnya Mohamad Nizam Subekhi, sebelumnya Camat Pare, diangkat sebagai Kepala Dinas Perhubungan, serta Wirawan, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dilantik menjadi Inspektur Kabupaten Kediri.

    Selain pelantikan, Mas Dhito juga memberikan penugasan khusus kepada para kepala dinas yang baru menjabat. Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan diminta fokus menangani kebocoran retribusi.

    Sementara itu, Kepala Dinas Sosial ditugasi melakukan perbaikan data kemiskinan, termasuk meningkatkan kecepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat.

    Adapun Inspektur Kabupaten Kediri diberi tugas untuk meningkatkan level Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemkab Kediri.

    Dalam kesempatan yang sama, Mas Dhito juga memberikan peringatan kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah agar terus meningkatkan kinerja dan tidak merasa berada di posisi aman.

    “Kepada kepala OPD yang sedang menjabat pesannya jangan merasa ada di zona nyaman,” tegas Mas Dhito. [nm/aje]

  • Bupati Kediri Apresiasi Transparansi Baznas, Pengumpulan ZIS 2025 Tembus Rp7,6 Miliar

    Bupati Kediri Apresiasi Transparansi Baznas, Pengumpulan ZIS 2025 Tembus Rp7,6 Miliar

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengapresiasi keterbukaan pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) yang dilakukan Baznas Kabupaten Kediri. Transparansi tersebut dinilai mampu meningkatkan kepercayaan para muzaki untuk menyalurkan ZIS melalui Baznas.

    Apresiasi itu disampaikan Bupati yang akrab disapa Mas Dhito usai menerima laporan dari Pimpinan Baznas Kabupaten Kediri di kantornya, Rabu (7/1/2026).

    Keterbukaan pengelolaan ZIS itu tercermin dari capaian pengumpulan ZIS tahun 2025 yang mencapai Rp7,6 miliar, atau melampaui 66 persen dari target yang ditetapkan Baznas Jawa Timur, yakni Rp4,6 miliar.

    “Ini sangat luar biasa kenaikannya, keterbukaan ini sangat penting karena muzaki, menjadi tahu apa yang mereka sampaikan (ZIS) benar tersalurkan,” kata Mas Dhito.

    Menurut Mas Dhito, pengumpulan ZIS melalui Baznas Kabupaten Kediri menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut dinilai sebagai indikator positif dalam tata kelola zakat di daerah.

    Sebagai perbandingan, pada 2024, dari target pengumpulan ZIS sebesar Rp4,5 miliar, Baznas Kabupaten Kediri mampu menghimpun dana hingga Rp7,4 miliar.

    Mas Dhito optimistis, selain faktor keterbukaan laporan, kedisiplinan seluruh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dalam melakukan penyetoran akan semakin mendongkrak capaian pengumpulan ZIS.

    Menurutnya, peningkatan tersebut akan berdampak langsung pada semakin luasnya manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

    Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Kediri HM Iffatul Lathoif menyampaikan bahwa ZIS yang dikelola Baznas Kabupaten Kediri telah didistribusikan untuk berbagai program sosial dan pemberdayaan.

    Program tersebut meliputi pemberian paket sembako dan biaya hidup bagi dhuafa, pemberian makanan bergizi, serta beasiswa bagi santri dan siswa.

    “Kami punya binaan satu keluarga satu sarjana, total kemarin ada 82 insyaalloh selanjutnya kita tingkatkan 100,” ungkap Gus Thoif.

    Selain itu, distribusi ZIS juga dialokasikan untuk pemberian biaya hidup rutin bagi fakir dan lansia, bantuan untuk marbot, santunan yatim piatu, program bedah rumah atau RTLH, bantuan bagi mualaf, dukungan sarana dan prasarana pendidikan, masjid dan musala, bantuan biaya transport berobat rutin, hingga pemberian alat bantu jalan.

    Gus Thoif menambahkan, pengelolaan ZIS oleh Baznas Kabupaten Kediri menjadi salah satu di Jawa Timur yang telah menjalani audit oleh auditor Kementerian Agama.

    “Untuk Jawa Timur yang siap diaudit salah satunya Kabupaten Kediri, alhamdulilah kemarin secara umum baik,” bebernya. [nm/ian]

  • Bupati Kediri Minta Optimalisasi Destinasi Wisata, Kelud hingga Ubalan Jadi Prioritas

    Bupati Kediri Minta Optimalisasi Destinasi Wisata, Kelud hingga Ubalan Jadi Prioritas

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta agar destinasi wisata di Kabupaten Kediri dapat dioptimalkan, khususnya destinasi potensial seperti Gunung Kelud hingga Wisata Ubalan. Optimalisasi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya tarik pariwisata daerah.

    Hal itu disampaikan Bupati yang akrab disapa Mas Dhito saat meninjau Wisata Ubalan, Kecamatan Plosoklaten, Rabu (7/1/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi Ubalan setelah kembali dibuka untuk umum.

    Menurut Mas Dhito, sejumlah destinasi unggulan di Kabupaten Kediri perlu dibenahi dari berbagai sektor, mulai dari aksesibilitas hingga fasilitas pendukung bagi pengunjung. “Yang betul-betul akan segera kita selesaikan adalah (destinasi) Kelud, Museum, Ubalan, dan Gunung Wilis,” jelasnya, Rabu (7/1/2026).

    Mas Dhito menyebut, sejak dibuka kembali pada 31 Desember 2025, Wisata Ubalan langsung diserbu pengunjung. Dalam dua hari pertama, jumlah wisatawan tercatat mencapai 10.000 orang.

    Membludaknya pengunjung tersebut, kata Mas Dhito, tidak lepas dari nilai historis yang dimiliki Ubalan. Destinasi wisata ini menjadi tempat nostalgia bagi masyarakat, terutama yang pernah merasakan ramainya Ubalan pada awal tahun 2000-an.

    “Pengunjung rindu dan nostalgia terhadap Ubalan, jangan sampai mereka kecewa. Maka perbaikan wisata Ubalan akan kita lakukan,” kata Mas Dhito.

    Selain Ubalan, Pemkab Kediri juga akan melakukan pembenahan pada destinasi lain, termasuk museum daerah. Menurutnya, museum tidak cukup hanya menyajikan narasi sejarah, tetapi juga harus didukung dengan bukti peninggalan sejarah yang utuh, runut, dan dilengkapi koleksi dari berbagai periode.

    Perhatian serupa juga diberikan terhadap Destinasi Gunung Kelud dan Gunung Wilis. Mas Dhito menyampaikan, pembangunan aksesibilitas menuju Kawah Gunung Kelud akan dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan wisatawan.

    Peningkatan akses tersebut diharapkan mampu mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kediri dan memperkuat posisi daerah tersebut sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di Jawa Timur. [nm/suf]

  • Libur Nataru, Pemkab Kediri Gelar Soft Opening Museum Sri Aji Joyoboyo

    Libur Nataru, Pemkab Kediri Gelar Soft Opening Museum Sri Aji Joyoboyo

    Kediri (beritajatim.com) – Memanfaatkan momentum libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar soft opening Museum Sri Aji Joyoboyo yang berlokasi di Jalan Totok Kerot, Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kamis (25/12/2025).

    Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengatakan pembukaan museum tersebut masih bersifat uji coba dan akan dievaluasi secara menyeluruh sebelum memasuki tahap grand opening.

    “Ini kan masih soft opening. Tadi masih ada beberapa catatan, terus nanti untuk mencapai grand opening, saya minta alurnya untuk disempurnakan lagi, ceritanya juga harus di diskusikan dengan teman-teman sejarawan, budayawan,” katanya.

    Mas Dhito menekankan pentingnya penyajian narasi sejarah Kabupaten Kediri yang utuh dan runtut sejak masa lampau, sehingga masyarakat dapat memahami perjalanan daerahnya dari awal berdiri hingga perkembangan modern.

    “Karena Kabupaten Kediri ini tidak lepas dari cerita masa lampau dari 1221 tahun yang lalu, karena usia sekarang kita 1221. Maret, 25 Maret tahun depan sudah 122. Jadi sudah tua sekali,” lanjutnya.

    Menurutnya, alur sejarah yang ditampilkan harus menggambarkan kehidupan masyarakat Kediri sejak awal, mulai dari aktivitas dasar hingga perkembangan industri di wilayah tersebut.

    “Mulai dari menyimpan air, masak nasi, menyusun bata hingga adanya era pabrik gula di daerah Badas,” ujarnya.

    Mas Dhito juga berencana menginstruksikan Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri agar museum ini menjadi bagian dari pembelajaran bagi para pelajar.

    “Jadi anak-anak jangan zaman sekarang jangan cuman buka medsos, harus tahu akar-akar budayanya mereka sekarang. Lahir, bernafas, hidup di tanah Kabupaten Kediri, tanah tertua di Jawa Timur,” tegasnya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Mustika Prayitno Adi, menyampaikan bahwa soft opening museum berjalan lancar meski masih memiliki banyak keterbatasan.

    “Kita masih masih memamerkan 50 artefak yang kita punya. Padahal kita punya sekitar 190 artefak,” terangnya.

    Ia menjelaskan, koleksi yang dipamerkan saat ini masih didominasi artefak arkeologika, meskipun ke depan museum ini dirancang juga menampilkan koleksi etnologika.

    “Ini masih arkeologika, padahal rencana kita sebetulnya museum ini bukan hanya arkeologika tapi etnologika. Jadi barang-barang yang kesenian itu kita pamerkan juga mulai ya, Tiban, mungkin wayang kucil seperti Jaranan Jowo dan lain-lain,” jelasnya.

    Mustika menambahkan, kawasan Museum Sri Aji Joyoboyo memiliki luas hampir 5 hektare, namun pemanfaatannya saat ini masih terbatas. Ke depan, Pemkab Kediri akan mengoptimalkan ruang pamer arkeologika, etnologika, ruang pamer temporal, serta melakukan penyempurnaan interior dan eksterior museum.

    Pada tahun 2026, Pemkab Kediri juga merencanakan pembangunan fasad depan museum serta optimalisasi amphitheater yang akan difungsikan sebagai ruang pentas seni secara rutin.

    “Itu target tahun depan, amphitheater sama, kalau saya informasi, amphitheater sama fasad bangunan. Dan kita optimasi untuk ruang amphitheater nanti,” ujarnya.

    Untuk sementara, Museum Sri Aji Joyoboyo dibuka gratis bagi masyarakat dan beroperasi setiap hari kecuali Senin. Ke depan, museum ini diarahkan menjadi destinasi culture tourism yang memiliki nilai edukasi, pelestarian budaya, serta dampak ekonomi bagi daerah.

    “Jadi dari culture tourism memang ada selain dari sisi budaya juga senang, dari sisi apa, pengamanan benda-benda purbakala kena dari sisi edukasi kena, dari ekonomi pun juga kena. Ekonomi secara tidak langsung ya nanti ada pemasukan ke PAD juga, mengarahnya demikian,” tandasnya. [nm/ian]

  • Jelang Nataru, Bupati Kediri Minta Kesiapsiagaan Lalu Lintas dan Bencana

    Jelang Nataru, Bupati Kediri Minta Kesiapsiagaan Lalu Lintas dan Bencana

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana meminta seluruh jajarannya meningkatkan kesiapsiagaan untuk mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas dan potensi bencana selama libur perayaan Natal dan Tahun Baru 2026.

    Mas Dhito menyampaikan bahwa peningkatan volume kendaraan mulai terlihat dan diperkirakan mencapai puncaknya pada 24 Desember 2025. Kondisi tersebut perlu diantisipasi secara serius agar tidak menimbulkan kemacetan maupun gangguan keamanan dan keselamatan masyarakat.

    Di Kabupaten Kediri, kepolisian telah mendirikan delapan pos pengamanan di titik-titik strategis. Rinciannya, enam pos berada di bawah koordinasi Polres Kediri (Pare) dan dua pos lainnya berada di wilayah hukum Polres Kediri Kota.

    Selain pengamanan di lapangan, Mas Dhito meminta Area Traffic Control System (ATCS) milik Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dipastikan berfungsi optimal. Sistem pemantauan lalu lintas secara real time berbasis CCTV tersebut dinilai penting untuk memantau potensi kepadatan secara cepat dan akurat.

    “Kadishub titik-titik yang berpotensi terjadi kepadatan lalu lintas mohon untuk diturunkan personilnya,” kata Mas Dhito saat memimpin Rapat Koordinasi Cipta Kondisi Jelang Natal dan Tahun Baru 2026 bersama jajaran OPD dan Forkopimda di Convention Hall, Selasa (23/12/2025).

    Dalam forum tersebut, Mas Dhito juga meminta seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus menjalin koordinasi intensif dengan kepolisian yang bertugas di lapangan.

    Seiring masih tingginya curah hujan dan potensi munculnya siklon tropis, Mas Dhito menekankan pentingnya kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kediri dalam menghadapi kemungkinan bencana hidrometeorologi.

    Langkah antisipasi diperlukan untuk meminimalkan risiko banjir, termasuk munculnya genangan air di ruas jalan yang berpotensi mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

    “Kalaksa BPBD tolong diantisipasi potensi-potensi bencana yang terjadi,” tegasnya.

    Mas Dhito juga memerintahkan para camat untuk aktif menyampaikan imbauan kepada masyarakat agar tetap waspada, khususnya warga yang tinggal di wilayah rawan longsor dan banjir.

    Sementara itu, Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji menjelaskan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru dilaksanakan melalui Operasi Semeru yang berlangsung sejak 20 Desember 2025 hingga 2 Januari 2026.

    “Kemarin telah dilakukan apel gelar pasukan, untuk kekuatan personil melibatkan 238 Polri dan dibantu dari Kodim 0809 di tiap pos, dan juga dari Pemda ada SatPol PP, Dishub dan BPBD,” bebernya.

    Selain pengamanan arus lalu lintas, kepolisian juga menyiagakan personel untuk pengamanan pelaksanaan ibadah Natal di gereja serta pengamanan di kawasan wisata.

    “Untuk pengamanan lalu lintas, antisipasi (kemacetan) yang akan kita lakukan dengan Dishub dengan melaksanakan pengaturan rutin yang disesuaikan dengan kondisi terkini,” urainya.

    Usai menggelar Rapat Koordinasi Cipta Kondisi, Mas Dhito bersama Kapolres Kediri dan jajaran Forkopimda melakukan patroli gabungan ke Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Segaran, Kecamatan Wates. [nm/but]

  • Di Tengah Efisiensi Anggaran, Mas Dhito Prioritaskan Pengangkatan 3.211 PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Kediri

    Di Tengah Efisiensi Anggaran, Mas Dhito Prioritaskan Pengangkatan 3.211 PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan pengangkatan 3.211 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tahun 2025 tetap menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Kediri, meski daerah tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran.

    Penegasan tersebut disampaikan Mas Dhito saat memberikan pengarahan sekaligus menyerahkan Surat Keputusan (SK) PPPK Paruh Waktu di Lapangan Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri, Kamis (18/12/2025).

    Menurut Mas Dhito, pada tahun 2026 mendatang banyak daerah harus melakukan efisiensi anggaran seiring berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat. Kabupaten Kediri sendiri melakukan efisiensi anggaran hingga sekitar Rp265 miliar.

    Di tengah kondisi tersebut, Mas Dhito menilai pengangkatan PPPK Paruh Waktu tetap harus dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap aparatur yang telah lama mengabdi.

    Ia menyebutkan, dari total 3.211 PPPK Paruh Waktu yang diangkat, tidak sedikit yang telah mengabdi lebih dari sepuluh tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

    “Bagaimana ini bentuk kita mengapresiasi mereka yang sudah bekerja untuk Pemerintah Kabupaten Kediri,” jelas bupati yang akrab disapa Mas Dhito tersebut.

    Mas Dhito menegaskan, pengangkatan PPPK Paruh Waktu ini juga menjadi wujud jaminan dan kepastian bagi para aparatur sipil negara, sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    Menurutnya, pelayanan publik merupakan ujung tombak birokrasi, sehingga setiap ASN dituntut untuk bekerja profesional, bertanggung jawab, serta memegang teguh prinsip dan kode etik ASN sebagai pedoman kerja. “Bekerjalah dengan hati, sederhana saja pesannya,” kata Mas Dhito.

    Berdasarkan data yang disampaikan, dari 3.211 penerima SK PPPK Paruh Waktu, sebanyak 1.585 orang merupakan tenaga guru, 1.497 tenaga teknis, dan sisanya tenaga kesehatan.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala BKPSDM Kabupaten Kediri Noor Rokhayati menjelaskan seluruh PPPK Paruh Waktu tersebut akan mengikuti orientasi pada tahun 2026 mendatang sebagai bagian dari penguatan kapasitas dan pemahaman tugas.

    Ia menambahkan, pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Kediri telah melaksanakan pengangkatan ASN melalui tiga gelombang. Dua gelombang sebelumnya merupakan pengangkatan PPPK penuh waktu, sedangkan gelombang terakhir diperuntukkan bagi PPPK Paruh Waktu. “(Pengangkatan Paruh Waktu) merupakan program pemerintah untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang ada,” pungkasnya. [nm/kun]

  • Naik Haji Nanti Bisa Lewat Bandara Dhoho Kediri

    Naik Haji Nanti Bisa Lewat Bandara Dhoho Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia menilai Bandara Internasional Dhoho Kediri telah layak dan bisa dipakai untuk penerbangan haji dan umroh.

    Sebelum secara resmi dijadikan sebagai embarkasi haji, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf bersama jajaran pada Rabu (10/12) siang melihat langsung fasilitas bandara termasuk runway.

    Turut mendampingi dalam pengecekan tersebut Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama Direktur PT Surya Dhoho Investama (SDhI) Maksin Arisandi.

    Mas Dhito, sapaan akrab bupati Kediri menyampaikan pihaknya akan berkomunikasi dengan PT Surya Dhoho Investama (SDhI) terkait persiapan untuk memulai penerbangan haji. Termasuk fasilitas asrama haji.

    “Kalau di tahun 2026 tidak memungkinkan, harapan kami di 2027 memungkinkan untuk dijadikan sebagai embarkasi haji,” katanya.

    Mas Dhito dalam kesempatan itu mengaku bangga setelah proses yang panjang akhirnya Bandara Dhoho Kediri telah ditetapkan sebagai bandara internasional dan nantinya bisa melayani penerbangan haji langsung menuju Jeddah.

    Meski untuk tahun 2026 belum bisa untuk memulai keberangkatan haji, menurut dia, Bandara Internasional Dhoho Kediri telah siap untuk pemberangkatan umroh.

    “Saya harap dalam satu dua bulan ke depan akan mulai ada penerbangan Umroh pertama dan disusul untuk persiapan haji,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menyebut ketika dirinya masih menjabat sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji telah melihat Bandara Juanda untuk pemberangkatan jamaah haji dinilai telah overload.

    Setelah dilakukan survei, lanjut dia, secara teknis Bandara Dhoho Kediri telah dinyatakan layak untuk penerbangan haji maupun umroh. Hanya saja waktu itu masih ada kendala non teknis sehingga belum bisa memutuskan 2026 sebagai embarkasi haji.

    “Beberapa Minggu lalu kami sudah mendapatkan kepastian Bandara Dhoho sudah bisa dipakai. Tapi kami belum bisa memakai bandara ini untuk 2026, tahun 2027 untuk pemberangkatan maupun kepulangan jamaah haji insyaalloh bisa dilakukan di Bandara Dhoho ini,” terangnya. [nm/but]

  • Mas Dhito Dukung Tata Kelola Pemerintahan Desa Bebas Korupsi di Kabupaten Kediri

    Mas Dhito Dukung Tata Kelola Pemerintahan Desa Bebas Korupsi di Kabupaten Kediri

    Kediri (beritajatim.com) – Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel hingga tingkat desa dan kelurahan.

    Mendukung terwujudnya pemerintahan desa dan kelurahan yang bebas korupsi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) menggelar sarasehan bersama Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri.

    Bertepatan dengan Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, Selasa (9/12/2025) acara sarasehan yang diadakan di Convention Hall Simpang Lima Gumul tersebut diikuti 26 camat, 344 kepala desa dan lurah di Kabupaten Kediri.

    Sebagaimana tema yang diangkat, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dan kelurahan yang bebas korupsi dibutuhkan peran serta lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

    “Dengan sarasehan bersama aparat penegak hukum ini diharapkan aparat pemerintahan desa dan kelurahan punya obsesi dan menerapkan budaya anti korupsi yang lahir dari peran serta dan partisipasi masyarakat,” kata Mas Dhito melalui wakilnya Dewi Mariya Ulfa.

    Sarasehan tersebut menurut Mas Dhito sekaligus dapat memberikan penekanan pada mekanisme pelaporan penggunaan anggaran yang ada di desa dan kelurahan. Disisi lain, juga menunjukkan pentingnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan jalannya pemerintahan di desa dan kelurahan.

    “Desa dan kelurahan yang bebas dari korupsi adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” tambahnya.

    Dalam sarasehan tersebut, hadir pula pejabat dari Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaaan Agung (Kejagung) Aliansyah yang menyampaikan penyuluhan hukum tentang dana desa. Selain itu dilakukan pula penyerahan penghargaan bagi tiga desa terbaik tertib administrasi dan optimalisasi aplikasi Jaga Desa Kejagung.

    Tiga desa terbaik penerima penghargaan yakni Desa Kayen Kidul, Kecamatan Kayen Kidul, Desa Bulusari serta Desa Jati di Kecamatan Tarokan.

    Kepala Kejari Kabupaten Kediri Ismaya Hera Wardanie meminta supaya aplikasi jaga desa dimanfaatkan sebaik mungkin. Melalui aplikasi tersebut, dia menyebut pemerintah daerah maupun kejaksaan melakukan pengawasan pengelolaan dana desa.

    “Bagi desa ataupun perangkat desa yang memerlukan pendampingan dalam pengelolaan dana desa, melalui bidang perdata dan tata usaha kami juga siap untuk mendampingi dalam pengelolaan dana desa dari aspek yuridis,” ungkapnya.

    Disebutkan Ismaya, bagi desa maupun perangkat desa yang membutuhkan bantuan pendampingan bisa datang langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri atau layanan yang dibuka di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kediri. [nm/ian]

  • Target Atap Stadion GDJ Tuntas 2026, Pemkab Kediri Anggarkan Rp60 Miliar

    Target Atap Stadion GDJ Tuntas 2026, Pemkab Kediri Anggarkan Rp60 Miliar

    Kediri (beritajatim.com) – Pemerintah Kabupaten Kediri mengalokasikan anggaran signifikan sebesar Rp60 miliar dari APBD Tahun 2026 untuk menyelesaikan pemasangan atap Stadion Gelora Daha Jayati (GDJ). Alokasi anggaran ini menjadi komitmen nyata Pemkab Kediri dalam mempercepat pembangunan fasilitas olahraga tersebut yang seluruh proyeknya ditargetkan tuntas pada 2027 mendatang.

    “Untuk tahun depan sudah kita anggarkan, sudah kita dok di anggaran RAPBD kemarin, sekarang masih evaluasi gubernur. Total anggaran Rp60 miliar,” terang Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat ditemui awak media usai penutupan Latsar CPNS dan PPPK beberapa waktu lalu.

    Pembangunan stadion direncanakan selesai seluruhnya pada 2027 melalui beberapa tahap anggaran yang terencana. Setelah alokasi Rp60 miliar untuk tahun 2026, pemerintah daerah telah menyiapkan sekitar Rp55 miliar pada tahun berikutnya untuk melanjutkan konstruksi hingga tuntas.

    Mas Dhito menegaskan bahwa pemasangan lampu stadion akan menjadi tahap paling akhir. Urutan ini ditetapkan secara cermat untuk memastikan struktur atap telah benar-benar kuat sebelum instalasi pencahayaan berstandar internasional dipasang.

    “Atap semua nanti kita pasang lampu. Lampu paling terakhir, kenapa? Karena kita harus tahu kekuatan atapnya dulu, kan FIFA dan PSSI sudah punya standar untuk lampu dan sebagainya dan sebagainya. Ini hal yang saya enggak mau ada miss,” ujarnya.

    Pemenuhan standar FIFA dan PSSI sangat penting untuk kualitas dan keamanan stadion. Mas Dhito menegaskan bahwa stadion yang megah ini akan menjadi fasilitas olahraga yang terbuka luas bagi berbagai klub, bukan hanya didominasi oleh Persik Kediri.

    “Tidak hanya Persik, Persik dan Persedikab atau mungkin tim sepak bola dari kota kabupaten lain, kalau mau latihan, monggo silakan dipakai,” tuturnya. Ini adalah sinyal positif bagi perkembangan olahraga di seluruh Jawa Timur.

    Selain untuk kegiatan olahraga, lanjutnya, yang tak kalah penting adalah proyeksi Stadion Gelora Daha Jayati sebagai pusat kegiatan masyarakat berskala besar. Untuk memfasilitasi kebutuhan ini, Pemkab Kediri berencana menyiapkan grass cover. Alat pelindung ini akan memastikan lapangan dapat digunakan untuk kegiatan non-olahraga, seperti acara keagamaan atau konser, tanpa merusak rumput.

    “Kita nanti mau siapkan grass cover, jadi cover untuk rumput. Kalau ada selawatan bisa di situ,” imbuhnya.

    Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya fokus pada bangunan inti stadion. Pengembangan kawasan (site development) di sekitar lokasi juga menjadi prioritas utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. “Area sekitar stadion ini juga jadi penting, karena pertumbuhan ekonominya di sekitar sini nanti,” ujar Mas Dhito. [nm/but]