Xcloud.id

Tag: Hanif Dhakiri

  • Halal Bi Halal di Rumah Muhaimin Iskandar, Ma’ruf Amin Ingatkan Pemerintah Bekerja Keras – Halaman all

    Halal Bi Halal di Rumah Muhaimin Iskandar, Ma’ruf Amin Ingatkan Pemerintah Bekerja Keras – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin menyampaikan pesan ke Kabinet Merah Putih dalam menghadapi tantangan pemerintahan.

    Menurut Ma’ruf seluruh anggota kabinet harus bekerja keras dan kompak dalam menghadapi situasi yang tidak menentu.

    Hal itu disampaikan Ma’ruf usai menghadiri acara Halal Bihalal di rumah dinas Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam.

    “Saya kira kita semua tahu bahwa situasi sekarang itu kan tidak baik-bain saja, karena itu harus bekerja keras, harus bersatu,” kata Ma’ruf.

    Ia juga berpesan kepada pemerintah untuk mengambil langkah terbaik, serta memprioritaskan kepentingan rakyat.

    “Harus mengambil langkah-langyang terbaik, lebih mengutamakan mana yang prioritaskan terdahulu. saya kira gitu,” tuturnya.

    Sebelumnya sejumlah tokoh menghadiri Halal Bihalal Lebaran 1446 H yang diselenggarakan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Acara itu berlangsung di kediaman Ketua Umum (PKB) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam.

    Tampak sejumlah tokoh hadir dalam acara tersebut. Di antaranya adalah mantan Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin, Anggota Komisi X DPR RI Ahmad Dhani, serta mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

    Turut hadir pula Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri, Wakil Menteri Kementerian/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan Anggota Komisi IV DPR RI Mulan Jameela.

    Selain itu, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta Rafi Ahmad yang hadir sebagai utusan presiden, juga terlihat dalam acara Halal Bihalal tersebut.

  • Bupati Kudus minta DBHCHT Kudus ditingkatkan jadi satu triliun

    Bupati Kudus minta DBHCHT Kudus ditingkatkan jadi satu triliun

    Sumber foto: Sutini/elshinta.com.

    Bupati Kudus minta DBHCHT Kudus ditingkatkan jadi satu triliun
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 16 April 2025 – 17:47 WIB

    Elshinta.com – Keberadaan pabrik-pabrik rokok besar di Kabupaten Kudus Jawa Tengah berpengaruh pada penerimaan cukai ke pemerintah pusat yakni sekitar Rp43 triliun pada 2024. Bupati Kudus Sam’ani Intakoris meminta agar alokasi Daba Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk Kudus lebih proporsional, yakni 10 persen dari penerimaan cukai atau sekitar satu triliun rupiah. 

    “Kami curhat, kalau bisa alokasi DBHCHT Kudus bisa Rp1 triliun. Jadi kalau bisa mendapatkan paling tidak 10 persen dari penerimaan dana cukai,” ucapnya saat menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT), Desa Megawon, Selasa (15/4).

    Pihaknya bisa curhat kepada pemerintah melalui kunker ini untuk menambah alokasi DBHCHT di Kudus. Sebab, saat ini alokasi DBHCHT Kabupaten Kudus sekitar 260 miliar rupiah. Kalau ditambah 10 persen dari penerimaan cukai, pihaknya yakin Kabupaten Kudus bisa menjadi Singapura-nya Indonesia. Sebab, makin banyak pembangunan dan dapat meningkatkan kesejahteraan terutama buruh rokok. 

    “DBHCHT Kabupaten Kudus sekitar 260 miliar rupiah. Kalau ditambah 10 persen dari penerimaan cukai, kami yakin, mimpi Kudus menjadi Singapura-nya Indonesia akan terwujud,” ungkapnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Sutini, Rabu (16/4). 

    Selain itu, bupati meminta agar penggunaan DBHCHT diatur agar 50 persen bisa untuk block grand. Sehingga, bisa digunakan untuk perbaikan jalan dan jembatan rusak yang menjadi akses ke pabrik rokok. Sebab, banyak buruh rokok yang mengakses jalan tersebut untuk berangkat dan pulang kerja.

    Peningkatan alokasi DBHCHT diharapkan bisa untuk memenuhi gizi anak buruh rokok. Dengan begitu, bisa berdampak pada semangat belajar untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga buruh rokok.

    “Gizi anak buruh rokok juga harus diperhatikan. Sebab dari kesehatan bisa berdampak pada peningkatan kualitas hidup keluarga buruh rokok,” lanjutnya.

    Dalam pemaparannya, Sam’ani menjelaskan bahwa meskipun petani tembakau Kudus tidak banyak, tapi produksi rokok Kabupaten Kudus terbesar. Keberadaan perusahaan besar rokok di Kabupaten Kudus juga menyerap tenaga kerja yang besar terutama perempuan.

    “Adanya jenis rokok Sigaret Rokok Tangan (SKT) menyerap banyak tenaga kerja perempuan di Kabupaten Kudus,” urai orang nomer satu di Kudus.

    Sementara itu, ketua rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri menyampaikan Kabupaten Kudus merupakan jantung industri rokok di Jawa Tengah. Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) seperti di Desa Megawon untuk industri kecil dan menengah rokok memiliki peran strategis sebagai tulang punggung ekonomi secara nasional.

    “Kudus merupakan jantung industri rokok di Jawa Tengah. Termasuk APHT yang ada di Desa Megawon,” ucapnya.

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani mengungkapkan penerimaan cukai di Jawa Tengah sekitar Rp. 57 triliun. Askolani juga menjelaskan APHT menjadi solusi dalam pengelolaan industri rokok kecil agar bisa bertahan dan legal serta dapat menyerap karyawan.

    “Agar industri rokok kecil bisa survive dan menjadi legal ya dengan adanya APHT,” tuturnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Ekonom Unand perkirakan daya beli naik setelah pencabutan kuota impor

    Ekonom Unand perkirakan daya beli naik setelah pencabutan kuota impor

    konsumen dalam negeri bisa mendapatkan harga yang lebih murah atau bersaing sehingga bisa memicu daya beli masyarakat

    Padang (ANTARA) – Ekonom Universitas Andalas (Unand), Sumatera Barat (Sumbar), Efa Yonnedi memperkirakan daya beli masyarakat akan meningkat menyusul kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut kuota impor untuk sejumlah komoditas strategis.

    “Dengan pencabutan kuota impor ini artinya konsumen dalam negeri bisa mendapatkan harga yang lebih murah atau bersaing sehingga bisa memicu daya beli masyarakat,” kata dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unand itu di Padang, Jumat.

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo meminta Kabinet Merah Putih untuk menghapus kuota produk-produk impor dengan tujuan memperlancar para pengusaha Indonesia terutama yang bermitra dengan pihak global.

    “Jadi, kalau konsumen diuntungkan maka daya beli di masyarakat akan lebih meningkat,” ujar eks Konsultan Bank Dunia tersebut.

    Meskipun demikian, Efa mengingatkan kebijakan penghapusan kuota impor bisa saja berdampak langsung terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di tanah air, terutama produk yang hampir sama dengan barang impor.

    Untuk mengantisipasi dampak atau kemungkinan terburuk terhadap pelaku UMKM, Efa yang juga Rektor Unand tersebut menyarankan Presiden atau pengambil kebijakan terus memantau serta melakukan evaluasi berkala.

    Namun demikian, ia tetap optimistis kebijakan Presiden Prabowo Subianto tersebut akan menguntungkan konsumen di tanah air karena bisa mendapatkan harga yang baik atau bisa bersaing.

    Terpisah, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk sejumlah komoditas strategis merupakan bentuk reformasi ekonomi yang progresif dan berani.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri menyatakan langkah Presiden Prabowo tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat pemerintah yang serius membongkar tata niaga yang selama ini dikuasai oleh kelompok rente dan praktik tidak sehat.

    Pewarta: Muhammad Zulfikar
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kebijakan hapus kuota impor bentuk reformasi ekonomi

    Kebijakan hapus kuota impor bentuk reformasi ekonomi

    Surabaya (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menilai langkah Presiden Prabowo Subianto yang menghapus kuota impor untuk sejumlah komoditas strategis merupakan bentuk reformasi ekonomi yang progresif dan berani.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Hanif Dhakiri menyatakan langkah Presiden Prabowo tersebut sekaligus menjadi sinyal kuat pemerintah serius membongkar tata niaga yang selama ini dikuasai oleh kelompok rente dan praktik tidak sehat.

    “Presiden mengambil langkah yang tepat dan berani. Ini membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang lebih efisien dan transparan,” katanya dalam keterangan di Surabaya, Kamis.

    Meski demikian, Hanif mengingatkan liberalisasi impor tidak boleh dilepaskan begitu saja tanpa pengaman dan kebijakan penyeimbang.

    Menurut dia, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produsen dalam negeri tidak tergilas dalam kompetisi pasar bebas yang belum sepenuhnya setara.

    “Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku usaha nasional terutama yang selama ini menopang kebutuhan pokok masyarakat kehilangan ruang hidup karena banjir produk impor murah,” katanya.

    Hanif yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan RI 2014-2019 menuturkan pemerintah perlu menjaga keseimbangan dalam kebijakan impor sekaligus mempercepat penguatan industri substitusi impor.

    Industri substitusi impor yang dimaksud yakni sektor-sektor strategis yang mampu memproduksi barang yang selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.

    Sementara terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat untuk menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengatakan pendekatan itu realistis secara diplomatik.

    Di sisi lain, ia mengingatkan langkah itu tetap harus diarahkan secara strategis yakni selektif dan komplementer agar mendukung ketahanan ekonomi nasional.

    “Impor harus selektif dan bersifat komplementer, bukan substitusi terhadap apa yang bisa diproduksi di dalam negeri. Kita bisa memperluas hubungan dagang tapi tetap dengan keberpihakan pada industri dan petani kita sendiri,” kata Hanif.

    Wakil Ketua Umum DPP PKB ini turut menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang adil dan timbal balik.

    Hanif mengatakan apabila Indonesia membuka pasar bagi produk negara mitra maka akses pasar ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.

    “Langkah Presiden sudah benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan keberpihakan terhadap pembangunan industri nasional,” katanya.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Hanif Dhakiri Bicara Dampak Negatif Kenaikan Tarif Impor AS, Desak Pemerintah RI Ambil Aksi Berani – Halaman all

    Hanif Dhakiri Bicara Dampak Negatif Kenaikan Tarif Impor AS, Desak Pemerintah RI Ambil Aksi Berani – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi PKB M. Hanif Dhakiri, menyebut kebijakan Amerika Serikat yang memberlakukan tarif impor tambahan sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia sebagai alarm serius bagi ekonomi nasional. 

    Menurutnya kebijakan baru itu bisa berdampak negatif bagi perekonomian nasional.

    Di antaranya bisa berdampak pada menurunnya nilai ekspor Indonesia, dan meningkatnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” ujar Hanif Dhakiri dalam keterangannya Minggu (6/4/2025).

    Per 2 April 2025, Presiden AS Donald Trump resmi memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk seluruh negara, dan tarif tambahan bervariasi berdasarkan penilaian atas praktik perdagangan negara mitra. 

    Indonesia dikenakan tarif tambahan 32 persen atas sejumlah produk, sedangkan negara lain dikenai tarif berbeda, misalnya Vietnam 46 persen dan China 34 persen.

    Penetapan ini mengacu pada kalkulasi hambatan perdagangan, manipulasi mata uang, dan akses pasar.

    Hanif menyebut kebijakan ini menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik. 

    Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai USD 31 miliar atau sekitar Rp500 triliun, tertinggi kedua setelah China.

    Nilai tukar rupiah saat ini telah menyentuh Rp16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar.

    “Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” tegas Hanif, yang juga Wakil Ketua Umum DPP PKB.

    Ia mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika, serta penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas dan lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” katanya.

    Hanif juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD 14 miliar.

    “Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” ucap mantan Menteri Ketenagakerjaan RI ini.

    Hanif menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional.

    “Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” tandasnya.

  • Tarif Trump, Pemerintah Diminta Siapkan Stimulus untuk Pengusaha

    Tarif Trump, Pemerintah Diminta Siapkan Stimulus untuk Pengusaha

    Tarif Trump, Pemerintah Diminta Siapkan Stimulus untuk Pengusaha
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dunia
    usaha
    di Indonesia, baik yang besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (
    UMKM
    ) akan menjadi yang terdampak dari
    tarif impor
    yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
    Guru Besar di Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB Bogor, Didin S. Damanhuri pun meminta pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi dampak jangka pendek, menengah, hingga panjang dari
    tarif impor Trump
    sebesar 32 persen untuk Indonesia.
    “Pemerintahan Prabowo segera mengevaluasi dampak jangka pendek, menengah, dan panjang akibat tarif tinggi dari AS terhadap perekonomian seraya melakukan upaya kerjasama ekonomi ASEAN, OKI, BRICS Plus,” ujar Didin lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (5/4/2025).
    Ia juga menyarankan
    pemerintah
    melakukan penyesuaian visi, misi, dan program dalam mengantisipasi kebijakan tarif impor Trump.
    Termasuk menyiapkan stimulus kepada para pelaku usaha yang dipastikannya akan terdampak tarif impor Trump sebesar 32 persen tersebut.
    “Hendaknya disiapkan shifting pendanaan besar-besaran dari program-program jangka menengah dan panjang untuk memberikan stimulus besar-besaran kepada para pelaku usaha untuk membangkitkan pasar dalam negeri, terutama kepada kalangan UMKM dan daerah-daerah,” ujar Didin.
    Didin menjelaskan, dampak tarif impor Trump yang akan segera terasa adalah pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.
    Pelemahan nilai tukar rupiah akan langsung bersinggungan dengan dunia usaha yang berpotensi melahirkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
    “Akan banyak perusahaan besar melakukan PHK besar-besaran, mengingat dalam usahanya terhadap unsur dolar AS. Sehingga bisa terancam mempailitkan dirinya/bangkrut dan dalam waktu dekat mereka kemungkinan memilih PHK sebagai upaya rasionalisasi korporasi,” ujar Didin.
    Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR M. Hanif Dhakiri mengatakan bahwa kebijakan tarif impor Trump akan berdampak ke banyak hal di Indonesia. Salah satunya adalah industri padat karya.
    Komoditas ekspor Indonesia seperti minyak nabati, garmen, dan tekstil dinilai Hanif akan disasar Amerika Serikat dalam penerapan kebijakan tarif impor tersebut.
    Mantan Menteri Ketenagakerjaan itu meminta pemerintah melakukan antisipasi yang terarah, nyata, dan berpihak ke industri dalam negeri.
    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” ujar Hanif.
    Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), tarif bea masuk atau tarif Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.
    Sebab selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS di antaranya adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, udang, dan produk-produk perikanan laut.
    ”
    Pemerintah
    Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” bunyi keterangan resmi Kemenlu yang diunggah di laman resminya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tarif Impor AS 32 Persen Jadi Alarm Serius, Pemerintah Harus Tegas

    Tarif Impor AS 32 Persen Jadi Alarm Serius, Pemerintah Harus Tegas

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Amerika serikat (AS) Donald Trump dalam kebijakan terbarunya mengenakan tarif impor sebesar 32 persen kepada Indonesia. Menurut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M. Hanif Dhakiri, kebijakan ini menjadi alarm serius bagi ekonomi nasional. Ia meminta pemerintah harus segera merespons dengan langkah nyata, terarah, dan berpihak.

    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus turun tangan penuh,” ujar Hanif dalam keterangannya, Jumat, 4 April 2025.

    Trump resmi memberlakukan tarif dasar 10 persen untuk seluruh negara dan tarif tambahan bervariasi berdasarkan penilaian atas praktik perdagangan negara mitra pada 2 April 2025.

    Indonesia dikenakan tarif tambahan 32 persen untuk sejumlah produk, sedangkan Vietnam 46 persen dan China 34 persen. Penetapan ini mengacu pada kalkulasi hambatan perdagangan, manipulasi mata uang serta akses pasar.

    Kebijakan Trump Pukul Komoditas Ekspor Unggulan

    Hanif menyebut kebijakan Trump dapat memukul komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik. Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai USD 31 miliar atau sekitar Rp500 triliun, tertinggi kedua setelah China. Menurut Hanif, jika pemerintah tidak bergerak cepat dampaknya bakal fatal.

    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” tutur Hanif.

    Hanif menuturkan, nilai tukar rupiah telah menyentuh Rp16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia (BI) sudah menggelontorkan lebih dari USD 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar tetapi langkah tersebut belum cukup tanpa penguatan sektor riil dan fiskal.

    “Strategi moneter penting, tapi tak cukup. Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PKB ini mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika. Selain itu perlu dilakukan penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas serta lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan harus maju dan menembus pasar baru,” kata Hanif.

    Pentingnya Investasi SDM

    Hanif menyebut investasi pada sumber daya manusia (SDM) menjadi langkah yang penting, termasuk pada pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD 14 miliar.

    “Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” tuturnya.

    Mantan Menteri Ketenagakerjaan RI ini menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional. Menurutnya, saat ini momentum tepat untuk melangkah lebih berani.

    “Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” ucap Hanif.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tarif Impor Trump: Pukulan Langsung ke Industri Padat Karya

    Tarif Impor Trump: Pukulan Langsung ke Industri Padat Karya

    Tarif Impor Trump: Pukulan Langsung ke Industri Padat Karya
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat Donald
    Trump
    telah mengumumkan
    tarif bea masuk
    (Reciprocal Tariffs) atau disebut
    tarif Trump
    pada 2 April 2025. AS akan mengenakan tarif
    impor
    sebesar 32 persen untuk Indonesia.
    Wakil Ketua Komisi XI DPR M. Hanif Dhakiri mengatakan bahwa kebijakan
    tarif impor
    tersebut akan berdampak ke banyak hal di Indonesia. Salah satunya adalah
    industri
    padat karya.
    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja,” ujar Hanif lewat keterangannya yang sudah dikonfirmasi, Jumat (4/4/2025).
    Komoditas
    ekspor
    Indonesia seperti minyak nabati, garmen, dan tekstil dinilai Hanif akan disasar Amerika Serikat dalam penerapan kebijakan tarif impor tersebut.
    Mantan Menteri Ketenagakerjaan itu meminta
    pemerintah
    melakukan antisipasi yang terarah, nyata, dan berpihak ke industri dalam negeri.
    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” ujar Hanif.
    Selain itu, pemerintah disebutnya harus melakukan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Termasuk penguatan terhadap industri berbahan lokal agar tangguh menghadapi tantangan eksternal.
    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju, dan menembus pasar baru,” ujar Hanif.
    Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), tarif bea masuk atau tarif Trump akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS.
    Sebab selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS di antaranya adalah elektronik, tekstil, alas kaki, palm oil, karet, udang, dan produk-produk perikanan laut.
    ”
    Pemerintah
    Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif AS terhadap sektor-sektor tersebut dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia,” bunyi keterangan resmi Kemenlu yang diunggah di laman resminya.
    Presiden
    Prabowo
    Subianto sendiri telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dalam menanggapi tarif timbal balik Amerika Serikat.
    Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan dan penghapusan regulasi yang menghambat.
    “Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kabinet Merah Putih untuk melakukan langkah strategis dan perbaikan struktural, serta kebijakan deregulasi, yaitu penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan non-tariff barrier,” bunyi poin ke-8 pernyataan resmi Kemenlu.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tarif Impor Trump Alarm Serius, Pemerintah Harus Segera Turun Tangan

    Tarif Impor Trump Alarm Serius, Pemerintah Harus Segera Turun Tangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri menilai kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif impor 32% terhadap produk Indonesia sebagai alarm serius bagi ekonomi nasional. Menurut Hanif, pemerintah harus segera merespons dengan langkah nyata, terarah dan berpihak.

    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tetapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan. Harus segera turun tangan penuh,” ujar Hanif kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/4/2025).

    Hanif menilai kebijakan tarif impor Trump ini menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik. Nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2023 mencapai USD 31 miliar atau sekitar Rp 500 triliun, tertinggi kedua setelah China.

    “Kalau tidak diantisipasi, dampaknya bisa meluas, ekspor turun, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan,” tandas dia

    Nilai tukar rupiah saat ini telah menyentuh Rp 16.675 per dolar AS, meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari US$ 4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar. Karena itu, kata Hanif, meskipun strategi moneter penting, namun tidak cukup kuat menopang ekonomi Indonesia.

    “Tanpa penguatan sektor riil dan fiskal, ekonomi kita bisa limbung,” tandas wakil ketua umum DPP PKB itu.

    Hanif mendorong diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRICS dan Afrika, serta penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas dan lebih tangguh menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” tandas dia.

    Lebih lanjut, Hanif juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar USD$ 14 miliar. Menurut dia, pekerja migran merupakan kekuatan Indonesia dan jika dikelola dengan baik bisa menjadi pilar ekonomi nasional.

    “Mereka bukan beban, tetapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” tutur dia.

    Hanif menegaskan bahwa tekanan global adalah ujian arah kebijakan nasional. “Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” pungkas dia.

    Sebelumnya Donald Trump mengumumkan akan memberlakukan tarif dasar sebesar 10% untuk semua impor ke negara AS. Bahkan, tarif yang lebih tinggi untuk sejumlah negara mitra dagang, termasuk Indonesia. Adapun kebijakan tarif impor balasan ini diberlakukan  sebesar 34% untuk China dan 20% untuk Uni Eropa, sebagai respons terhadap bea masuk yang diberlakukan pada produk-produk AS. Sedangkan untuk Indonesia sebesar 32% dan tarif impor tertinggi terlihat akan diberlakukan kepada Vietnam sebanyak 46%.

  • DPR Desak Pemerintah Berani Lawan Kebijakan Tarif Trump

    DPR Desak Pemerintah Berani Lawan Kebijakan Tarif Trump

    Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR mendesak pemerintah berani melawan kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mengenakan tarif sebesar 32% terhadap produk Indonesia.

    Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri menyebut kebijakan tarif baru AS tersebut merupakan alarm serius bagi ekonomi nasional. Dia pun mendorong pemerintah segera merespons dengan langkah berani, nyata, terarah, dan berpihak.

    “Ini bukan sekadar urusan dagang, tapi pukulan langsung ke industri padat karya dan jutaan pekerja. Pemerintah tak bisa hanya berdiri di pinggir lapangan, harus turun tangan penuh,” ujar Hanif dalam keterangannya, Kamis (3/4/2025).

    Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa itu meyakini tarif baru Trump itu akan menyasar langsung komoditas ekspor unggulan Indonesia yang selama ini laris di pasar AS seperti alas kaki, tekstil dan garmen, minyak nabati, serta alat listrik.

    Oleh sebab itu, sambungnya, jika tidak diantisipasi maka ditakutkan dampaknya bisa meluas seperti turunnya nilai ekspor, PHK meningkat, inflasi naik, dan daya beli masyarakat tertekan.

    Apalagi, Hanif mengingatkan nilai tukar rupiah saat ini sempat menyentuh Rp16.675 per dolar AS meskipun Bank Indonesia telah menggelontorkan lebih dari US$4,5 miliar cadangan devisa untuk intervensi pasar.

    Dia pun berpendapat, strategi moneter saja tidak cukup. Menurutnya, pemerintah harus melakukan penguatan sektor riil dan fiskal.

    Hanif mendorong pemerintah melalui diversifikasi pasar ekspor ke kawasan BRIICS dan Afrika. Selain itu, penguatan UMKM dan industri berbahan baku lokal agar naik kelas sekaligus bisa menghadapi guncangan eksternal.

    “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” katanya.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa AS merupakan mitra dagang penting untuk Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah harus merespons secara diplomatis tarif baru dari AS.

    Kendati demikian, Dasco juga menekankan pentingnya pemerintah menjaga agar Indonesia tidak menjadi “tempat pembuangan” barang-barang produk negara lain yang tidak bisa masuk ke pasar AS akibat kenaikan tarif.

    “Ini sangat berbahaya untuk produk industri Indonesia dan bisa menggagalkan proses hilirisasi kita. Kita musti jaga bersama kepentingan nasional,” ujar Dasco kepada awak media, Kamis (3/4/2025).

    Kebijakan Trump 

    Sebagai informasi, Trump resmi menetapkan bahwa semua mitra dagang AS akan dikenakan tarif setidaknya 10% ke depannya, sementara negara-negara yang dianggap memiliki hambatan tinggi terhadap barang-barang AS akan menghadapi tarif lebih besar.

    Alasannya, seperti yang disampaikan dalam banyak pidatonya, Trump ingin mewujudkan anggaran berimbang (balance budget) alias defisit APBN nol persen terhadap produk domestik bruto dalam masa pemerintahannya.

    “Ini adalah deklarasi kemerdekaan kita,” kata Trump di Rose Garden, Gedung Putih dilansir dari Reuters.

    Produk-produk Indonesia sendiri dikenai tarif bea masuk sebesar 32%. Padahal, sebelumnya hanya 10%—bahkan beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk karena Indonesia menikmati fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.