Tag: Handoko

Pemancing Hilang di Pantai Gunungkidul Saat Ambil Ikan Milik Teman Regional 12 November 2024

Pemancing Hilang di Pantai Gunungkidul Saat Ambil Ikan Milik Teman
Tim Redaksi
YOGYAKARTA, KOMPAS.com –
Seorang pemancing bernama Sukirin (25), warga Ngandong, Purwodadi, Tepus, dinyatakan hilang saat memancing di
tebing Congor
, sebelah barat Pantai Jogan, Kalurahan Purwodadi, Tepus,
Gunungkidul
, DI Yogyakarta, pada Selasa (12/11/2024).
Saat ini, petugas gabungan masih melakukan pencarian.
Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa wilayah Operasi I Pantai Wediombo, Sunu Handoko Bayu Sagara menjelaskan bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Sukirin memancing di tebing Congor.
Temannya, Supri (35), juga warga Ngandong, sedang memancing di lokasi yang sama.
Saat itu, umpan Supri disambar ikan, namun ikan tersebut tersangkut di daratan bawah tebing sekitar pukul 07.00 WIB.
“Tiba-tiba korban berinisiatif menuruni tebing untuk mengambil ikan hasil pancingan. Saksi 1 (Supri) tidak mengetahui bahwa korban menuruni tebing, dan seketika itu korban sudah berteriak minta tolong terseret gelombang ke tengah,” kata Sunu saat dihubungi melalui telepon.
Sunu menambahkan bahwa Supri sempat melemparkan bambu ke arah korban, namun Sukirin tidak dapat menggapainya dan akhirnya hilang tenggelam.
Seorang warga yang menyaksikan kejadian tersebut segera melaporkan insiden itu ke SAR Linmas Pantai Siung melalui telepon.
Setelah menerima laporan, tim SAR Satlinmas yang bertugas di Pantai Siung segera meluncur ke lokasi kejadian menggunakan perahu jukung, bersama beberapa perahu nelayan.
Pencarian dilakukan oleh petugas SAR gabungan dari Satlinmas, Koramil, Polsek, nelayan, dan warga sekitar.
“Masih dalam pencarian, TIM SAR menggunakan 1 perahu SAR dan 6 perahu nelayan Pantai Siung. Selain itu, juga dilakukan snorkeling oleh SAR dan nelayan di sekitar TKP,” ujar Sunu.
Sunu mengimbau kepada para pemancing di sekitar kawasan pantai untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas dan memperhatikan kondisi sekitar.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/11/2024 12:14
7 Budi Arie di Pusaran Skandal Judol Komdigi… Megapolitan

Budi Arie di Pusaran Skandal Judol Komdigi…
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com –
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)
Budi Arie
Setiadi terbawa-bawa dalam pusaran skandal judi
online
yang melibatkan sebelas pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Diketahui, sebelas pegawai Komdigi (dulu Kominfo) dengan jabatan tak strategis itu ditangkap polisi dan telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melindungi ribuan situs judi
online
yang seharusnya mereka blokir.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menganggap sebelas pegawai Komdigi sudah lama melindungi ribuan situs judi
online
, tetapi tak pernah ditindak oleh Budi Arie semasa menjabat Menkominfo hingga akhirnya baru terungkap akhir-akhir ini.
“Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan
clear
,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).
Sementara itu, polisi akan mendalami kemungkinan keterlibatan Budi Arie dalam kasus ini.
“Akan kami dalami,” ucap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Selasa.
Budi Arie menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus yang dilakukan kesebelas mantan anak buahnya.
“Pasti enggak (terlibat),” ujar Budi Arie di Istana, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Untuk membuktikan perkataannya, Budi Arie mengaku siap apabila dirinya harus diperiksa polisi.
Dia mempersilakan polisi untuk mendalami informasi yang ingin diketahui dari dirinya selaku mantan Menkominfo.
“Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” imbuhnya.
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto, menilai polisi perlu segera memeriksa Budi Arie terkait kasus pegawai Komdigi bekingi situs judi
online
.
Bambang berujar, keterangan Budi Arie diperlukan untuk mencari tahu bagaimana proses pengawasan saat ia memimpin Kemenkominfo.
“Pemeriksaan Budi wajib dilakukan. Meskipun belum bisa dipastikan apakah Budi terlibat atau tidak. Sebagai atasan dia harus bertanggung jawab terkait kontrol dan pengawasan jajarannya,” jelas Bambang, dilansir dari
Kompas.id
, Kamis (7/11/2024).
Senada dengan Bambang, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar Soedeson Tandra mendesak kepolisian untuk memeriksa Budi Arie.
“Kita mendesak agar bahkan siapa pun harus diperiksa, termasuk menterinya (Budi Arie). Karena kan kalau kami dapat info dari media-media, kan itu orang dekatnya beliau,” ujar Tandra kepada wartawan, Jumat (8/11/2024).
Meski begitu, sampai saat ini polisi belum melakukan pemeriksaan terhadap Budi Arie maupun atasan dari kesebelas pegawai Komdigi yang ditangkap.
Di tengah desakan agar polisi segera memeriksa Budi Arie, relawan Pro Jokowi (Projo) justru memberikan pembelaan terhadap Budi Arie selaku Ketua Umum Projo.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP relawan Projo, Handoko, menilai Budi Arie adalah sosok pelopor pemberantasan judi online. Ia meyakini Budi Arie tak terlibat dalam kasus pegawai Komdigi lindungi situs judi
online
.
“Padahal, kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi
online
, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi
online
,” kata Handoko dalam jumpa pers di Sekretariat DPP Projo, Jakarta Selatan, Kamis.
Handoko menjelaskan, Budi Arie sudah melakukan sejumlah langkah untuk memberantas judi
online
setelah dilantik sebagai Menkominfo pada era Presiden Joko Widodo, yakni pada 17 Juli 2023.
Salah satu langkah yang dilakukan Budi Arie, jelas Handoko, adalah menghapus begitu banyak situs judi
online
di Indonesia.
“Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo, 3,8 juta situs judi online di-
takedown
,” ujar Handoko.
“Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi
online
dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas,” tambahnya.
Tak sampai situ, Budi Arie juga disebut telah memberantas judi
online
hingga ke rekening-rekening pelakunya.
Bahkan, kata Handoko, Budi Arie juga bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menutup rekening pelaku judol.
“Juga Budi Arie melakukan koordinasi dengan stakeholder di
financial technology
,
fintech
, untuk memverifikasi 11.693 penyelenggara sistem elektronik. Beliau juga menerbitkan instruksi Menteri dan Keputusan Menteri dan Keputusan Menteri untuk memberantas dunia,” katanya.
“Sebagai Menkominfo, dia juga melakukan langkah-langkah seperti mencopot, memutasi pegawai atau pejabat, serta tenaga honorer yang dicurigai terlibat judi
online
,” sambung dia.
Handoko mengungkapkan, Budi Arie menjadi korban pengkhianatan salah satu pegawai Komdigi yang menjadi tersangka, yakni AK.
Saat awal menjabat sebagai Menkominfo, Budi Arie merasa pemberantasan judi
online
butuh sumber daya manusia yang lebih besar dan lebih berkualitas, terutama di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika.
“Jumlah personel untuk mengawasi dan melakukan
takedown
situs-situs judi
online
sangat terbatas. Bahkan, sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran,” kata Handoko kepada
Kompas.com
, Jumat.
Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang lebih besar, Budi Arie melakukan rekrutmen tambahan, termasuk melibatkan tenaga non pegawai.
Beberapa calon seleksi berasal dari berbagai kalangan, termasuk AK, seorang lulusan SMK yang direkomendasikan oleh T, seorang aktivis yang dikenal Budi Arie dalam kapasitas politiknya.
Kala itu, AK disebut mampu men-
takedown
hingga 100.000 situs judi
online
per hari. Hal ini menjadi salah satu alasan Budi Arie mempertimbangkan AK masuk dalam tim pemberantasan judi
online
.
Namun, perekrutan AK justru menjadi titik awal masalah.
“Dalam masa rekrutmen ini ada beberapa pihak yang banyak mengajukan diri. Muncullah nama AK,” kata Handoko.
Awalnya AK tidak lulus seleksi di Komdigi. Meski begitu, ia masih tetap bisa bekerja di Komdigi.
Handoko menjelaskan, AK tidak lulus seleksi di Komdigi karena dia lulusan SMK sehingga menjadi sulit untuk menetapkan penggajian nya.
“AK diterima karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni, di mana dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama,” kata Handoko.
Handoko menyampaikan, T dan AK serta sejumlah PNS Kominfo diketahui menjadi operator bandar judi
online
. Mereka bahkan bekerja di kantor satelit di Bekasi untuk melindungi 1.000 situs judol dari
take down
Komdigi.
“Tidak ada kaitan aktivitas mereka melindungi situs judol dengan Menteri Budi Arie,” kata Handoko.
“Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi. Tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika, apalagi Menteri. Perintah untuk menumpas judi
online
tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judi
online
,” imbuhnya.
(Penulis: Tatang Guritno, Baharudin Al Farisi, Adhyasta Dirgantara, Tria Sutrisna | Editor: Ihsanuddin, Fitria Chusna Farisa, Ardito Ramadhan, Muhammad Isa Bustomi)
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

11/11/2024 06:03
Kisah Heroik Kakek Prabowo Selamatkan 7 Ton Emas Aset BNI saat Agresi Militer Belanda

Jakarta: Margono Djojohadikusumo, kakek dari Presiden Prabowo Subianto, memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada Agresi Militer Belanda II tahun 1948, Margono berinisiatif menyelamatkan aset emas milik Bank Negara Indonesia (BNI) yang menjadi salah satu penopang diplomasi dan logistik Indonesia saat itu.

Berkat upayanya, emas seberat tujuh ton berhasil diamankan dan dijual di Macau, di mana hasilnya dialokasikan untuk memperkuat perjuangan Indonesia menghadapi Belanda.

“Keterlibatan Margono dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah ketika Margono menyelamatkan aset BNI berupa emas seberat tujuh ton saat Belanda melancarkan Agresi Militer II pada tahun 1948,” demikian dalam situs resmi Kemdikbud yang ditulis Handoko dan dikutip, Minggu 10 November 2024.

Baca juga: Bertemu Xi Jinping, Prabowo Singgung Hubungan RI-Tiongkok yang Terjalin Berabad-abad

Perjuangan ini tidak hanya dilakukan di bidang ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari langkah strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Margono yang menjabat sebagai direktur BNI saat itu, juga bertugas mengelola kebutuhan pangan nasional dan berbagai keperluan diplomasi yang sangat penting di masa genting ini.

Selain dana untuk membeli persediaan pangan bagi rakyat, hasil penjualan emas tersebut digunakan dalam upaya diplomasi dan pembiayaan kebutuhan pertahanan Indonesia.

Ketika Perdana Menteri Sutan Sjahrir menjalankan diplomasi, Margono pun turut berkontribusi dengan mengirimkan bantuan pangan berupa beras ke India, yang menunjukkan upaya kolektif bangsa dalam mendapatkan dukungan internasional.

Peran besar Margono tak berhenti sampai di situ. Ia terus mengabdi demi Indonesia hingga era pengakuan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949. Setelah KMB, Margono juga berfokus pada pengembangan pendidikan bangsa dengan mendirikan Yayasan Hatta pada tahun 1950, sebuah yayasan yang berkomitmen meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa.

“Peran Margono masih berlanjut hingga Indonesia mencapai pengakuan secara de facto maupun de jure setelah dilakukannya perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB),” demikian dalam laporan yang sama.

Dedikasi ini terus berlanjut hingga akhir hayatnya pada 25 Juli 1978, di mana Margono dimakamkan di pemakaman keluarga di Dawuhan, Banyumas, Jawa Tengah. Warisan perjuangan Margono bagi bangsa Indonesia tidak hanya dalam wujud fisik, seperti emas yang diselamatkannya, namun juga melalui nilai-nilai dedikasi dan nasionalisme yang terus diingat hingga saat ini.

Jakarta: Margono Djojohadikusumo, kakek dari Presiden Prabowo Subianto, memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada Agresi Militer Belanda II tahun 1948, Margono berinisiatif menyelamatkan aset emas milik Bank Negara Indonesia (BNI) yang menjadi salah satu penopang diplomasi dan logistik Indonesia saat itu.

Berkat upayanya, emas seberat tujuh ton berhasil diamankan dan dijual di Macau, di mana hasilnya dialokasikan untuk memperkuat perjuangan Indonesia menghadapi Belanda.

“Keterlibatan Margono dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah ketika Margono menyelamatkan aset BNI berupa emas seberat tujuh ton saat Belanda melancarkan Agresi Militer II pada tahun 1948,” demikian dalam situs resmi Kemdikbud yang ditulis Handoko dan dikutip, Minggu 10 November 2024.
Baca juga: Bertemu Xi Jinping, Prabowo Singgung Hubungan RI-Tiongkok yang Terjalin Berabad-abad

Perjuangan ini tidak hanya dilakukan di bidang ekonomi, tetapi juga menjadi bagian dari langkah strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Margono yang menjabat sebagai direktur BNI saat itu, juga bertugas mengelola kebutuhan pangan nasional dan berbagai keperluan diplomasi yang sangat penting di masa genting ini.

Selain dana untuk membeli persediaan pangan bagi rakyat, hasil penjualan emas tersebut digunakan dalam upaya diplomasi dan pembiayaan kebutuhan pertahanan Indonesia.

Ketika Perdana Menteri Sutan Sjahrir menjalankan diplomasi, Margono pun turut berkontribusi dengan mengirimkan bantuan pangan berupa beras ke India, yang menunjukkan upaya kolektif bangsa dalam mendapatkan dukungan internasional.

Peran besar Margono tak berhenti sampai di situ. Ia terus mengabdi demi Indonesia hingga era pengakuan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949. Setelah KMB, Margono juga berfokus pada pengembangan pendidikan bangsa dengan mendirikan Yayasan Hatta pada tahun 1950, sebuah yayasan yang berkomitmen meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa.

“Peran Margono masih berlanjut hingga Indonesia mencapai pengakuan secara de facto maupun de jure setelah dilakukannya perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB),” demikian dalam laporan yang sama.

Dedikasi ini terus berlanjut hingga akhir hayatnya pada 25 Juli 1978, di mana Margono dimakamkan di pemakaman keluarga di Dawuhan, Banyumas, Jawa Tengah. Warisan perjuangan Margono bagi bangsa Indonesia tidak hanya dalam wujud fisik, seperti emas yang diselamatkannya, namun juga melalui nilai-nilai dedikasi dan nasionalisme yang terus diingat hingga saat ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

10/11/2024 17:43
Projo Bela Budi Arie soal Skandal Judi “Online” di Komdigi: Pengkhianatan Anak Buah

GELORA.CO – Relawan Pro Jokowi (Projo) membela Ketua Umum mereka, Budi Arie Setiadi, yang namanya ikut terseret dalam kasus judi online pada pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya mengungkap sindikat yang melibatkan 11 pegawai Komdigi. Mereka memanfaatkan kewenangan untuk melindungi ribuan situs judi online demi keuntungan pribadi.

Budi Arie yang sebelumnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dianggap tidak terlibat dalam skandal kasus judi online itu.

“Tak ada kaitan aktivitas mereka lindungi situs judi online dengan Menteri Budi Arie. Selama 15 bulan menjadi Menkominfo sangat konsisten memberantas judi online sesuai kewenangannya,” kata DPP relawan Pro Jokowi (Projo), Handoko, kepada Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Fokus berantas judi Online

Sejak menjadi Menkominfo pada 17 Juli 2023, sebelum kementeriannya berubah menjadi Komdigi, Budi Arie dihadapkan pada tantangan besar terkait judi online.

Budi Arie menemukan bahwa pemberantasan judi digital membutuhkan sumber daya manusia yang lebih besar dan lebih berkualitas, terutama di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika.

“Jumlah personil untuk mengawasi dan melakukan takedown situs-situs judi online sangat terbatas. Bahkan, sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran,” kata Handoko.

Awal kenal dengan AK

Untuk memenuhi kebutuhan SDM yang lebih besar, Budi Arie melakukan rekrutmen tambahan, termasuk melibatkan tenaga non-pegawai.

Beberapa calon seleksi berasal dari berbagai kalangan, termasuk AK, seorang lulusan SMK yang direkomendasikan oleh T, seorang aktivis yang dikenal Budi Arie dalam kapasitas politiknya.

AK menjadi salah satu pegawai Komdigi yang ditangkap terkait kasus melindungi situs-situs judi online. Kini, AK telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kala itu, keahlian AK yang disebut mampu menangani takedown hingga 100.000 situs per hari menjadi salah satu alasan Budi Arie mempertimbangkannya masuk dalam tim pemberantasan judi online.

Namun, rekrutmen ini justru menjadi titik awal masalah. AK kemudian ditemukan terlibat sebagai operator dari sindikat judi online di kantor satelit kawasan Bekasi sebagai pusat kegiatan.

“Dalam masa rekrutmen ini ada beberapa pihak yang banyak mengajukan diri. Muncullah nama AK,” kata Handoko.

Korban pengkhianatan

Budi Arie dianggap justru korban pengkhianatan anak buahnya yang menyalahgunakan kepercayaan dan kewenangan melindungi situs judi.

“Budi Arie justru menjadi korban pengkhianatan yang dilakukan pegawai Komdigi. Tanpa sepengetahuan Direktur, Dirjen Aptika, apalagi Menteri. Perintah untuk menumpas judi online tidak dilaksanakan, malah mereka tergoda bersekongkol dengan bandar judi online,” kata Handoko.

Budi Arie dianggap konsisten memberantas judi online dan tidak pernah memberi arahan, baik lisan maupun tertulis, untuk melindungi situs judi.

“Budi Arie sama sekali tidak terkait dengan aktivitas “haram” yang dilakukan AK. Bahkan selama 15 bulan menjadi Menkominfo, tidak ada satu situs judi pun yang dilindungi atas perintahnya,” kata Handoko.

“Tidak ada perintah, baik lisan atau tertulis, dari Menkominfo Budi Arie untuk melindungi situs judi online. Jangankan melindungi 1.000 situs judi online, bahkan 1 situs pun tidak ada, apalagi aliran dana,” tambahnya.

Sementara itu, Budi Arie menjelaskan terkait menerima AK di Komdigi. Menurutnya, AK saat itu memiliki kemampuan yang mumpuni dalam dunia informasi teknologi.

“Saya putuskan untuk menerima AK karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni, di mana dalam dunia IT, sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama,” kata Budi Arie.

Ia sebelumnya juga menegaskan, tidak terlibat dan siap mendukung pemberantasan judi online yang saat ini marak terjadi di Tanah Air.

“Kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia, jangan kasih kendor,” kata Budi Arie.

09/11/2024 08:36
Projo Bela Budi Arie: Beliau Pelopor Pemberantasan Judi Online – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Organisasi Pro Jokowi, yang dikenal sebagai Projo, dengan tegas membela ketua umumnya, Budi Arie Setiadi, yang terseret dalam isu perjudian online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Sebelum menjabat sebagai Menteri Koperasi Indonesia, Budi Arie pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

“Projo merasa perlu untuk melakukan konferensi pers di tengah ramainya isu tentang judi online, yang kemarin seperti kita ketahui bersama ada pegawai-pegawai dari Komdigi yang ditangkap oleh aparat hukum,” tutur Sekjen Projo, Handoko di DPP Projo, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

Handoko menegaskan bahwa selama 15 bulan masa jabatannya sebagai Menkominfo, Budi Arie Setiadi fokus pada tugas penting yang ia bentuk, yaitu pemberantasan perjudian online. Saat itu, Indonesia memang tengah dihebohkan dengan masalah judi online.

“Banyak sekali langkah-langkah yang sudah dilakukan, antara lain segera melakukan takedown terhadap situs-situs judi online. Dalam catatan kami, selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo; 3,8 juta situs judi online di takedown,” jelas dia.

Menurut Handoko, Budi Arie juga mendorong seluruh satuan kerja di Kominfo untuk menjauhi segala bentuk perjudian online, yang diwujudkan dalam bentuk pakta integritas.

“Jadi waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas. Nggak cuma situs judi online, yang disasar juga rekening-rekening dan e-wallet yang terkait dengan judol. Itu bekerjasama dengan otoritas, sekitar 7 ribu rekening dan e-wallet yang terkait dengan judol yang kemudian ditutup,” ungkapnya.

08/11/2024 15:02
Top 3 News: Zarof Ricar Akui Uang Rp1 Triliun dan Emas 51 Kg Hasil Urus Perkara – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Para penyidik di Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menyelidiki asal usul uang hampir Rp1 triliun yang ditemukan saat menggeledah rumah mantan Pejabat Mahkamah Agung Zarof Ricar. Itulah top 3 news hari ini.

Zarof mengaku lupa dari kasus mana saja uang tersebut berasal. Hal itu disampaikan Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar kepada wartawan, Rabu 6 November 2024.

Saat ini, penyidik sedang mengumpulkan berbagai petunjuk untuk melacak aliran dana yang melibatkan Zarof Ricar, yang dikenal sebagai Makelar Kasus atau Markus. Mereka berharap Zarof dapat bersikap lebih kooperatif agar kasus ini dapat terungkap dengan jelas.

Sementara itu, truk tanah tabrak seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Jalan Raya Salembaran, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 7 November 2024. Insiden ini memancing amarah warga setempat.

Akibatnya, warga merusak sejumlah truk tanah lainnya yang melintas di lokasi, melemparkan batu, serta kayu kepada petugas kepolisian yang melerai kegaduhan massa.

Dalam video yang beredar, anak perempuan berusia 9 tahun tersebut tampak masih sadar dan menangis kesakitan tepat di bawah ban depan truk. Pasalnya kaki bocah tersebut terlihat berdarah-darah. Oleh warga anak tersebut langsung dievakuasi ke RSUD Kabupaten Tangerang.

Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait organisasi Pro Jokowi atau Projo membela Budi Arie Setiadi yang merupakan ketua umumnya, lantaran dikaitkan dengan praktik judi online yang menjerat para pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Sebelum diangkat sebagai Menteri Koperasi Indonesia, Budi Arie merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Hal itu disampaikan Sekjen Projo, Handoko.

Handoko menegaskan, Budi Arie Setiadi selama 15 bulan mengabdi sebagai Menkominfo fokus pada tugas khusus yang dibentuknya, yakni pemberantasan judi online. Pasalnya, saat dilantik memang situasi di Indonesia sedang dihebohkan oleh urusan judol.

Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Kamis 7 November 2024:

Penyidik Jampidsus menangkap mantan pejabat di Mahkamah Agung, Zarof Ricar dalam dugaan kasus suap penanganan perkara Gregorius Ronald Tannur. Penyidik Jampidsus juga menyita uang tunai senilai hampir Rp1 triliun dan logam mulia seberat 51 kilogram d…

08/11/2024 08:30
Saat Projo Bela Budi Arie soal Kasus Judi “Online” di Kementerian Komdigi

GELORA.CO – Relawan Pro Jokowi (Projo) membela ketua umumnya, Budi Arie Setiadi, yang belakangan terseret dalam perkara judi online di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Diketahui, sebanyak 11 pegawai Komdigi yang dulunya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ditangkap polisi karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pemberantasan judi online.

Budi Arie yang sebelumnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dianggap perlu memberikan penjelasan kepada kepolisian atas tingkah laku “anak buah” di kementerian lamanya.

Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin, misalnya, menilai, Budi Arie tidak menaruh perhatian terkait dugaan keterlibatan pegawainya dalam kasus judi online.

Hasanuddin menduga, keterlibatan pegawai Kemenkominfo yang kini bernama Komdigi sudah berlangsung lama, tetapi tidak pernah ditindak hingga akhirnya baru terungkap akhir-akhir ini.

“Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan clear,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).

Kepolisian telah merespons permintaan elemen masyarakat mengenai Budi Arie Setiadi.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendalami kemungkinan keterlibatan Budi Arie dalam kasus tersebut.

“Akan kami dalami,” ujar Wira saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).

Pembelaan Projo

Terseretnya nama Budi Arie dalam kasus tersebut membuat Projo pasang badan untuk membela ketua umumnya itu.

Projo bahkan mengeluarkan 8 maklumat yang menegaskan komitmen Projo melawan judi online, salah satu isinya adalah menganggap tuduhan yang menyebut Budi Arie terlibat judi online sebagai hal keji.

“Tuduhan bahwa Budi Arie terlibat dalam melindungi situs judi online adalah framing jahat dan politik yang keji. Ini melukai hati anggota Projo di seluruh penjuru negeri yang juga berkomitmen memberantas judi online di seluruh wilayah NKRI,” kata Sekretaris Jenderal Projo Handoko, Kamis (7/11/2024).

Isi lain dari maklumat itu menyebutkan bahwa Projo menganggap Budi Arie adalah pejuang garis depan dalam memberantas judi online.

Budi Arie juga disebut telah menunjukkan hasil konkret dalam menjalankan kewenangannya sebagai Menkominfo dalam memberantas judi online maupun sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan Judi Online.

Projo juga mengeklaim bahwa Budi Arie adalah pelopor gerakan pemberantasan judi online.

“Kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online,” kata Handoko.

Ia menyebutkan, Budi Arie telah menghapus 3,8 juta situs judi online selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo.

“Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas,” ujar Handoko.

Handoko juga memastikan bahwa 11 pegawai Komdigi yang ditangkap polisi terkait judi online, bukan anggota organisasi Projo.

Menurut dia, seluruh anggota Projo justru diinstruksikan untuk terlibat memberantas judi online.

“Alhamdulillah sampai detik ini, tidak ada satu pun, belum ada satu pun yang mengalami masalah itu. Dan mudah-mudahan juga memang enggak ada,” kata Handoko.

Sementara itu, Budi Arie Setiadi yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, menyatakan kesiapan untuk diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus judi online.

“Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” ungkap Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Budi Arie mengaku tahu indentitas 11 orang pegawai Komdigi yang ditangkap polisi.

Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik judi online tersebut.

“Pasti enggak (terlibat),” kata dia.

08/11/2024 08:22
Saat Projo Bela Budi Arie soal Kasus Judi "Online" di Kementerian Komdigi Nasional 8 November 2024

Saat Projo Bela Budi Arie soal Kasus Judi “Online” di Kementerian Komdigi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Relawan Pro Jokowi (
Projo
) membela ketua umumnya,
Budi Arie Setiadi
, yang belakangan terseret dalam perkara
judi online
di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Diketahui, sebanyak 11 pegawai Komdigi yang dulunya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ditangkap polisi karena diduga melakukan penyalahgunaan wewenang terkait pemberantasan judi online.
Budi Arie yang sebelumnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dianggap perlu memberikan penjelasan kepada kepolisian atas tingkah laku “anak buah” di kementerian lamanya.
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin, misalnya, menilai, Budi Arie tidak menaruh perhatian terkait dugaan keterlibatan pegawainya dalam kasus judi online.
Hasanuddin menduga, keterlibatan pegawai Kemenkominfo yang kini bernama Komdigi sudah berlangsung lama, tetapi tidak pernah ditindak hingga akhirnya baru terungkap akhir-akhir ini.
“Saat itu, saya sudah mengidentifikasi rasanya tidak mungkin kalau tidak ada ASN atau pegawai Menkominfo yang terlibat, tapi saat itu tidak mendapatkan perhatian Menteri Budi Arie. Sekarang terbukti dan clear,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Selasa (5/11/2024).
Kepolisian telah merespons permintaan elemen masyarakat mengenai Budi Arie Setiadi.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendalami kemungkinan keterlibatan Budi Arie dalam kasus tersebut.
“Akan kami dalami,” ujar Wira saat ditemui di Polda Metro Jaya, Selasa (5/11/2024).
Pembelaan Projo
Terseretnya nama Budi Arie dalam kasus tersebut membuat Projo pasang badan untuk membela ketua umumnya itu.
Projo bahkan mengeluarkan 8 maklumat yang menegaskan komitmen Projo melawan judi online, salah satu isinya adalah menganggap tuduhan yang menyebut Budi Arie terlibat judi online sebagai hal keji.
“Tuduhan bahwa Budi Arie terlibat dalam melindungi situs judi online adalah
framing
jahat dan politik yang keji. Ini melukai hati anggota Projo di seluruh penjuru negeri yang juga berkomitmen memberantas judi online di seluruh wilayah NKRI,” kata Sekretaris Jenderal Projo Handoko, Kamis (7/11/2024).
Isi lain dari maklumat itu menyebutkan bahwa Projo menganggap Budi Arie adalah pejuang garis depan dalam memberantas judi online.
Budi Arie juga disebut telah menunjukkan hasil konkret dalam menjalankan kewenangannya sebagai Menkominfo dalam memberantas judi online maupun sebagai Ketua Harian Bidang Pencegahan Satgas Pemberantasan
Judi Online
.
Projo juga mengeklaim bahwa Budi Arie adalah pelopor gerakan pemberantasan judi online.
“Kalau dari apa yang kita ketahui dan kita catat betul, termasuk juga kita setelah menggelorakan pemberantasan judi online, maka sebenarnya Budi Arie inilah yang kemudian menjadi pelopor dalam gerakan pemberantasan judi online,” kata Handoko.
Ia menyebutkan, Budi Arie telah menghapus 3,8 juta situs judi online selama 15 bulan menjabat sebagai Menkominfo.
“Kemudian, Budi Arie juga mendorong seluruh satker (satuan kerja) di Kominfo untuk tidak terlibat. Jadi, mendorong seluruh satker di Kominfo untuk tidak terlibat judi online dalam bentuk pakta integritas. Jadi, waktu itu semua satker di Kominfo waktu itu menandatangani pakta integritas,” ujar Handoko.
Handoko juga memastikan bahwa 11 pegawai Komdigi yang ditangkap polisi terkait judi online, bukan anggota organisasi Projo.
Menurut dia, seluruh anggota Projo justru diinstruksikan untuk terlibat memberantas judi online.
“Alhamdulillah sampai detik ini, tidak ada satu pun, belum ada satu pun yang mengalami masalah itu. Dan mudah-mudahan juga memang enggak ada,” kata Handoko.
Sementara itu, Budi Arie Setiadi yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi, menyatakan kesiapan untuk diperiksa oleh pihak kepolisian terkait kasus judi online.
“Tunggu saja, dalami saja, kita siap,” ungkap Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).
Budi Arie mengaku tahu indentitas 11 orang pegawai Komdigi yang ditangkap polisi.
Namun, ia menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam praktik judi online tersebut.
“Pasti enggak (terlibat),” kata dia.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

08/11/2024 07:51
Ini Susunan Lengkap Pengurus DPP Partai Golkar Periode 2024-2029 – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Susunan pengurus DPP Partai Golkar periode 2024-2029 resmi diumumkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dalam susunan pengurus itu, tidak ada nama residen ke 7, Joko Widodo (Jokowi) yang dikabarkan akan masuk dalam struktur kepengurusan.

Begitu pula dengan nama Gibran Rakabuming Raka. Bahlil menegaskan nama itu tidak ada dalam jajaran kepengurusan partai berlambang pohon beringin.

Dilansir dari Antara, ada total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

Kepartaian

11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

Hubungan Antar Lembaga

14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

Fungsi Elektoral 1

26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

Fungsi Elektoral 2

34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

Kesekjenan

50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

08/11/2024 06:26
Susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029

Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan total 158 nama masuk dalam daftar pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029, beserta delapan nama lainnya yang mengisi posisi dewan, mahkamah, dan badan-badan partai.

Berikut susunan lengkap pengurus DPP Partai Golkar periode 2024–2029:

1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;

2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;

3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;

4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;

5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;

6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;

7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;

8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;

9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;

10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;

Kepartaian

11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;

12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;

13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;

Hubungan Antar Lembaga

14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;

15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;

Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera

16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;

17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;

Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan

18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;

19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;

20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;

21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;

22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;

Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur

23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;

24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;

25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas

Fungsi Elektoral 1

26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;

27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;

28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;

29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;

30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;

31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;

32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;

33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;

Fungsi Elektoral 2

34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;

35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;

36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;

37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;

38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;

39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi: Muhammad Misbakhun;

40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Christiani Aryani;

41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Dosmar Banjarnahor;

42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan: Lamhot Sinaga;

43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan: Mochamad Syafei Kasno;

44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ridwan Kamil;

45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Ali Mochtar Ngabalin;

46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Andi Sinulingga;

47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Aziz Samual;

48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Airin Rachmi Diany;

49. Ketua Bidang Kebijakan Industri: Ilham Permana;

Kesekjenan

50. Sekretaris Jenderal: Muhammad Sarmuji;

51. Wakil Sekjen Kepartaian: Hakim Komarudin;

52. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Sumatera: Riyono Asnan;

53. Wakil Sekjen: Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo;

54. Wakil Sekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur: Umar Lessy

55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1: Veno Tetelepta;

56. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 1: Ratu Dian Hatifah

57. Wakil Sekjen Fungsi Elektoral 2: Daniel Muttaqien;

58. Wakil Sekjen Hubungan Antar Lembaga: Dewi Yulistiana;

59. Wakil Sekjen Fungsi Kebijakan Publik 2: M Shoim Haris;

60. Wakil Sekretaris Jenderal: Sosialisman Hidayat Hasibuan;

Bendahara Umum

Bendahara Umum: Sari Yuliati;
Wakil Bendahara Umum: Doni Akbar;
Wakil Bendahara Umum: Gavriel Putranto Novanto;
Wakil Bendahara Umum: Ernawati Tahang;
Wakil Bendahara Umum: Raymond C Syauta;
Wakil Bendahara Umum: Ravindra Airlangga;
Wakil Bendahara Umum: Akbar Buchari;
Wakil Bendahara Umum: Ahmad Mus;

Sekretaris
Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty;
Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Tardjo Ragil;
Sekretaris Bidang Hubungan Ormas: Siti Marhamah;
Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini: Dara Adinda Kesuma Nasution;
Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Helmi Jen;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Karmila Sari;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Sekarwati;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Haris Andi Surahman;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Herman Hayong;
Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Soedeson Tandra;
Sekretaris Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Khoirul Anam;
Sekretaris Bidang Pengabdian Sosial: Febri Hendri;
Sekretaris Bidang Kewiraswastaan: Fitri Trisnawati Tandjung;
Sekretaris Bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Abd Razak Said;
Sekretaris Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Ahmad Taufan Soedirjo;
Sekretaris Bidang Tani dan Nelayan: Dina Hadiyana;
Sekretaris Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Syafaat Pradana;
Sekretaris Bidang Kepemudaan: Kemas Ilham Akbar;
Sekretaris Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Teti Rohatiningsih;
Sekretaris Bidang Lingkungan Hidup: Paul Hutajalu;
Sekretaris Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Arnanto Nur Prabowo;
Sekretaris Bidang Pemberdayaan Perempuan: Adde Rosi Khoirunnisa;
Sekretaris Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Ahmad Irawan;
Sekretaris Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muhammad Satupali;
Sekretaris Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fajar Zulkarnaen;
Sekretaris Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Galih Kartasasmita;
Sekretaris Bidang Pertahanan: Khoirudin Gustam;
Sekretaris Bidang Kebijakan Industri: Rendra Falentino;
Sekretaris Bidang Kebijakan Perdagangan: Ivan Kuntara;
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekomomi: Abdul Rahman Farisi;
Sekretaris Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Tati Noviati;
Sekretaris Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Sirajudin A Wahab;
Sekretaris Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Mustahudin;
Sekretaris Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Andi Mulhanan Tombolotutu;
Departemen Bidang Organisasi: Nurmansyah;
Departemen Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Wendi Nugraha;
Departemen Bidang Hubungan Ormas: Herna Dwi Kusumawati;
Departemen Bidang Media dan Penggalangan Opini: Ahmad Anama;
Departemen Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan: Marlina Poernomo;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Benny Indra Batubara;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Maharani;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Deden Nasihin;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Andiniya Komalla Parawitha;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Miranti Dian Kinasih Laksmono;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Barat dan Tengah: Ichfani;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Kalimantan Timur, Selatan dan Tengah: Sarifah Suraidah;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Andi Fauziah Pujiwatie Hatta;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali dan Nusa Tenggara: Busfi Arusagara;
Departemen Bidang Pemenangan Pemilu Wil. Maluku, Papua: Avner Kadriatama Raweyai;
Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Dian Assafri Nasa’i;
Departemen Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Angelia Dhian Permata Da Silva;
Departemen Bidang Pengabdian Sosial: Medina Wiranata Kusumah;
Departemen Bidang Kewiraswataan: Mohammad Al Amin Mustofa;
Departemen bidang Ketenagakerjaan dan Pengembangan Profesi: Ria Sri Wulandari;
Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Filsa Praseptia;
Departemen Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Rina Dwi Andini;
Departemen bidang Tani dan Nelayan: Hartini Soraya;
Departemen Bidang Tani dan Nelayan: Abukasim Sangadji;
Departemen Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Triana Tandjung;
Departemen Bidang Kepemudaan: Muhammad Omar Syarif;
Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: dr. G Ayu Amelinda Hanjani;
Departemen Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Nadia Zuhra Karla;
Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Rizka Nindya Intani;
Departemen Bidang Lingkungan Hidup: Ulrike Stephani Latuhamina;
Departemen Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Dia Ramayana;
Departemen Bidang Pariwisata, Seni, dan Budaya: Lintang Idhayu Snadhika;
Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Saniatul Lativa;
Departemen Pemberdayaan Perempuan: Dwi Setya Pratiwi;
Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan: Syarifah Nadia;
Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Endah Cahya;
Departemen Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri: Arya Rizqi Darsono;
Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Muslim Jaya Butar-Butar;
Departemen Bidang Kebijakan Hukum dan HAM: Ariaditya Soedarsono;
Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Miranti Amelia P Kono;
Departemen Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia: Fanty Faisal;
Departemen Bidang Ketua Bidang Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional: Amriati Amin;
Departemen Bidang Kebijakan Industri: Meliawati;
Departemen Bidang Pertahanan: Koesnadi A. Katoe;
Departemen Bidang Kebijakan Perdagangan: Almanzo Bonara;
Departemen Bidang Kebijakan Ekonomi: Fetty Angraenidini;
Departemen Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat: Khatibur Rasyadi;
Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: Zigo Rolanda;
Departemen Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi: La Ode Muchamad;
Departemen Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria: Gania Kartasasmita;
Departemen Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Denni Panjaitan;

Dewan Kehormatan: Aburizal Bakrie;

Dewan Pembina: Agus Gumiwang Kartasasmita;

Dewan Etik: Muhammad Hatta;

Pusat Data dan Transformasi Digital: Maman Abdurrahman;

Lembaga Komunikasi dan Informasi: Dave Laksono;

Mahkamah Partai: Freedy Latimahina;

Badan Penelitian dan Pengembangan: Prof Dr Yudi Krisnandi;

Badan Saksi Nasional: Syahmud Ngabalin.

Baca juga: Bahlil rampingkan pengurus jumlah Partai Golkar Periode 2024–2029

Baca juga: Bahlil bantah isu Jokowi masuk jajaran pengurus Golkar

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

07/11/2024 22:30