Xcloud.id

Tag: Handoko

  • Diwaduli Petani, DPRD Jember Undang Pengembang Perumahan

    Diwaduli Petani, DPRD Jember Undang Pengembang Perumahan

    Jember (beritajatim.com) – DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, mengundang PT Rengganis Reyhan Wijaya, pengembang perumahan di Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari, untuk mengikuti rapat dengar pendapat umum gabungan, Senin (17/11/2025).

    Rapat ini digelar setelah DPRD Jember mendapat pengaduan petani di sekitar perumahan soal irigasi dan melakukan sidak, Jumat (14/11/2025). “Kami menerima laporan dari para petani Kelurahan Antirogo, termasuk juga pengurus Hippa (Himpunan Petani Pemakai Air). Mereka menyampaikan ada saluran tersier dari lahan pertanian yang hari ini tidak berfungsi sebagaimana mestinya,” kata Ketua Komisi B Candra Ary Fianto.

    Marzuki Ahmad, salah satu petani, mengatakan, saluran irigasi yang mengalirkan air ke sawahnya sudah tertutup selama kurang lebih lima tahun. “Jadi petani kalau mau menggarap sawah pakai mesin diesel untuk menyedot air sungai. Kami minta air sampai ke sawah,” katanya.

    Ini membuat petani harus mengeluarkan biaya ekstra Rp 1,5 juta untuk mengalirkan air ke satu hektare sawah. “Harapan kami irigasi dibuka lagi,” kata Marzuki.

    Hidayat, petani yang lain, mengatakan, tanpa air yang mengalir, sawah pun dijual. “Kurang lebih ada lima petani (yang mengalami kerugian),” katanya.

    Merespons keluhan itu, Komisi B dan Komisi C melakukan inspeksi gabungan ke “Antirogo,Dari hasil tersebut, maka Komisi B dan Komisi C bersepakat akan memanggil pihak-pihak terkait dari petani, dari pengurus Hippa, Dinas Tanaman Pangan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumber Saya Air, maupun dari pengembang,” katanya.

    Sekretaris Komisi C David Handoko Seto sepakat menindaklanjuti laporan petani dan temuan di lapangan. “Kami minta agar tata kelola dan taat ruang jadi perhatian khusus, terutama di sekitar perumahan ada baku sawah yang harus dialiri air. Jangan sampai ke depan ketika pengusaha membangun hanya berdasarkan estetika mereka,” katanya.

    David meminta organisasi perangkat daerah mengecek hal ini dan pengembang melakukan perbaikan. Apalagi persoalan serupa, menurutnya, juga terjadi di beberapa lokasi lain. “Kami sampaikan sidak ini ke pimpinan untuk ditindaklanjuti,” katanya.

    Melalui rapat dengar pendapat umum, Candra ingin ada solusi agar saluran irigasi tetap terjaga sebagai bagian dari upaya melaksanakan program swasembada pangan.

    Sementara itu kuasa hukum PT Rengganis Rayhan Putra, Karuniawan Nurahmansyah, siap menghadiri rapat dengar pendapat itu. “Yang penting ada surat undangan resmi,” katanya.

    Karuniawan mengatakan, saluran irigasi yang dipersoalkan di luar peta kawasan perumahan. “Bukan tanggung jawab kami lagi. Seharusnya petani datang ke dinas terkait yang berhubungan dengan aliran irigasi. Salah kalau mereka komplain kepada kami,” katanya.

    Apalagi, menurut Karuniawan, saluran irigasi itu sudah tersumbat selama enam tahun. “Selama enam tahun ke mana saja mereka? Toh tidak ada aduan apa-apa. Tanyakan ke dinas terkait. Bukan kami,” katanya. [wir]

  • APBD Jember 2026 Defisit Rp 182,6 M

    APBD Jember 2026 Defisit Rp 182,6 M

    Jember (beritajatim.com) – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember, Jawa Timur, defisit sebesar Rp 182,6 miliar. Belanja daerah dialokasikan Rp 4,576 triliun, sementara pendapatan diperkirakan Rp 4,394 triliun.

    “Defisit dan Silpa (sisa lebih anggaran) sudah diproyeksikan secara cermat dan masih realistis dengan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Jember,” kata Bupati Muhammad Fawait, dalam sidang paripurna ketiga pembahasan APBD 2026, di gedung DPRD Jember, Sabtu (15/11/2025).

    Namun Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Jember David Handoko Seto meminta kebiasaan menutup defisit dengan silpa tidak terus dilakukan. “Kami mengingatkan agar penggunaan silpa tidak menjadi pola berulang, melainkan sebagai solusi sementara yang harus diimbangi dengan efisiensi dan peningkatan pendapatan,” katanya.

    Sementara Sujarwo Adiono dari Fraksi Partai Golkar Amanah menyoroti proporsi APBD Jember 2026. Dalam rencana APBD 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan sebesar Rp 1,367 triliun rupiah. “Angka ini merupakan kontributor terbesar kedua setelah pendapatan transfer, dalam total pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp 4,394 triliun,” katanya.

    “Di sisi belanja, total yang dialokasikan adalah Rp 4,576 triliunm dengan komposisi terbesar untuk belanja operasi Rp 3,762 triliun, diikuti belanja modal Rp 345 miliar, belanja transfer Rp 453 miliar, dan belanja tidak terduga Rp 15 miliar.

    Menurut Sujarwo, belanja operasional sangat dominan yakni sekitar 82 persen, menunjukkan biaya rutin besar dan ruang pembangunan fisik kecil. “Belanja modal rendah, hanya 7,5 persen. Ini bisa berdampak pada lambatnya pembangunan infrastruktur,” katanya.

    Sujarwo menyoroti tingginya ketergantungan Pemkab Jember pada Dana Tranfer Pusat yang mencapai sekitar 69 persen. “Pemerintah daerah perlu strategi dan harus lebih kreatif lagi untuk meningkatkan PAD, sehingga tidak terlalu bergantung pada dana transfer pusat,” katanya.

    Kendati ada sejumlah catatan, Sujarwo menyebut secara keseluruhan, Rancangan APBD 2026 ini adalah sebuah rancangan anggaran yang penuh dengan optimisme dan tekad. “Sebuah ikhtiar kolektif yang dijiwai semangat “Semua Karena Cinta” untuk memajukan Jember,” katanya.

    Sujarwo mengacungkan jempol kepada Pemerintah Kabupaten Jember. “Penyusunan dokumen perencanaan fiskalnya matang dan visioner. Kemampuan menjaga komitmen pada program prioritas di tengah tantangan penurunan dana transfer pusat menunjukkan ketangguhan fiskal dan kepemimpinan yang responsif,” katanya.

    Menurut Sujarwo, terobosan seperti layanan kesehatan home care, digitalisasi sistem pajak, dan program Bupati Ngantor di Desa merupakan bukti nyata komitmen pemerintahan yang berpihak pada rakyat dan beradaptasi dengan zaman.

    Sementara itu, Achmad Dhafir Syah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera memandang dokumen rencana APBD Jember 2026 merupakan bagian penting dari proses transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

    “Kami berkewajiban memberikan pandangan kritis dan konstruktif agar APBD yang disusun dan dijalankan benar-benar berpihak kepada rakyat, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta menjamin keadilan dalam pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Jember,” kata Dhafir.

    Dhafir berharap agar dalam pembahasan selanjutnya, seluruh pihak dapat mengedepankan semangat kolaborasi, transparansi, dan akuntabilitas. “Dengan demikian APBD 2026 benar-benar menjadi anggaran yang berpihak kepada kepentingan rakyat, memperkuat pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Jember,” katanya.

    Nurhuda Candra Hidayat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mebgatakan, Raperda APBD 2026 akan menjadi penentu arah pembangunan Jember ke depan. “Setiap kebijakan yang dirumuskan hendaknya mencerminkan aspirasi rakyat dan menghadirkan solusi nyata atas berbagai tantangan yang dihadapi daerah,” katanya.

    Bupati Fawait berterima kasih atas semua saran dan masukan, terutama soal komposisi belanja operasional dan belanja modal anggaran tahun 2026. “Kami akan upayakan agar lebih proporsional, demikian pula untuk peningkatan PAD akan kami upayakan agar ketergantungan kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang,” katanya.

    “Saat ini Kita sedang menghadapi kondisi Fiskal yang menuntut kehati-hatian. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember fokus pada penyesuaian program tanpa mengorbankan pelayanan dasar pada masyarakat,” jelas Fawait. [wir]

  • Gerindra dan Nasdem Ingin APBD Jember 2026 Sensitif Bencana

    Gerindra dan Nasdem Ingin APBD Jember 2026 Sensitif Bencana

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Gerindra dan Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, ingin Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sensitif terhadap bencana.

    “Kami memberikan perhatian serius pada isu kebencanaan, khususnya banjir yang dari tahun ke tahun semakin menunjukkan risiko yang nyata,” kata Ardi Pujo Prabowo dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya.

    Menurut Ardi, dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh pemukiman warga, tapi juga mengancam lahan pertanian yang merupakan sumber nafkah masyarakat. “Kami memandang penanganan banjir tidak cukup hanya pada hilir, tetapi harus dilakukan secara komprehensif dari hulu hingga hilir,” katanya.

    Ardi mendesak dialokasiaknnya anggaran untuk sejumlah kegiatan seperti normalisasi sungai, pengendalian tata ruang, penguatan mitigasi desa, hingga modernisasi sistem peringatan dini. “Untuk penanganan ini, komunikasi intensif dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mutlak diperlukan, sehingga dukungan anggaran, kewenangan, dan teknis dapat berjalan beriringan,” katanya.

    Ardi menegaskan, upaya ini akan menjadi langkah penting agar Jember benar-benar siap menghadapi perubahan iklim dan dinamika cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi.

    Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem David Handoko Seto meminta Bupati Muhammad Fawait untuk memberikan perhatian serius pada isu kebencanaan. “Banjir yang terjadi dari tahun ke tahun semakin menunjukkan bahwa tata ruang kita tidak sesuai dengan perencanaan,” katanya.

    David mengatakan, saat ini banyak pengembang perumahan yang membangun asal-asalan tanpa memperhatikan regulasi dan dampak lingkungan.

    “Ada beberapa spot banjir yang menjadi dampak dari buruknya tata kelola lingkungan yang tidak hanya dirasakan oleh pemukiman warga, tetapi juga mengancam lahan pertanian yang merupakan sumber nafkah masyarakat,” katanya.

    Bupati Muhammad Fawait mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember dan perangkat daerah terkait telah melakukan dan terus menguatkan langkah-langkah komprehensif penanganan bencana.

    “Kami melakukan penguatan mitigasi berbasis masyarakat, melalui pembentukan desa dan kelurahan tangguhn Bencana (destana dan keltana), peningkatan kapasitas relawan, serta pelaksanaan edukasi dan simulasi kesiapsiagaan dan penguatan komunikasi kelembagaan,” kata Fawait, dalam sidang paripurna ketiga pembahasan APBD 2026, di gedung DPRD Jember, Sabtu (15/11/2025).

    Selain itu, lanjut Fawait, Pemkab Jember telah memasang sistem peringatan dini atau early warning system, termasuk pemasangan alat pemantau curah hujan dan tinggi muka air, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk peringatan dini.

    “Dalam strategi penanganan hulu–hilir, saat ini Pemerintah Kabupaten Jember melaksanakan pendekatan penanganan banjir secara menyeluruh dari hulu, tengah, hingga hilir,” kata Fawait. [wir]

  • DPRD Jember Kecam Rendahnya Serapan APBD 2025

    DPRD Jember Kecam Rendahnya Serapan APBD 2025

    Jember (beritajatim.con) – Rendahnya serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember, Jawa Timur, Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan parlemen. Bupati Muhammad Fawait menyodorkan sejumlah alasan.

    Tercatat hingga 31 Oktober 2025, serapan APBD Jember 2025 hanya 50 persen. “Kondisi ini menunjukkan bahwa perencanaan program belum sepenuhnya matang, sehingga banyak menemukan kendala dalam pelaksanannya,” kata Widarto, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember.

    Banyaknya program yang berjalan lambat, menurut Widarto, berpotensi menimbulkan sisa anggaran (silpa). “Kami mengimbau agar Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah 2026 harus berbasis pada perencanaan dan konsep yang matang, bukan sekadar coretan di atas kertas,” katanya.

    Menurut Widarto, Fraksi PDI Perjuangan memandang, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bukan hanya soal hitungan angka. “Ini tentang keberpihakan pada rakyat. Setiap kebijakan dan alokasi anggaran harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat ekonomi rakyat, dan memperluas kesejahteraan sosial,” katanya.

    Widarto menyampaikan kembali komitmen PDI Perjuangan terus mengawal anggaran daerah agar digunakan secara tepat, berpihak pada wong cilik, serta berorientasi pada Jember yang lebih sejahtera.

    Ketua Fraksi Partai Nasdem David Handoko Seto menilai ada kendala signifikan dalam proses perencanaan kegiatan maupun pelaksanaan APBD Jember 2025. “Kalau boleh kami gambarkan bahwa Bupati sudah full speedm namun sebagian OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masih lemot dalam mengerjakan tugas pokok fungsinya,” katanya.

    “Perlu dipahami bahwa masyarakat menuntut percepatanm terutama program prioritas. Arahan Bupati sudah jelas: bekerja cepat, tepat, dan berorientasi hasil. Hal ini rupanya belum bisa ditangkap maksimal oleh OPD,” kecam David.

    Juru bicara Fraksi Gerindra Ardi Pujo Prabowo berpendapat sama. Dia melihat rendahnya serapan ini sinyal adanya kendala dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan. “Bupati sudah berada di persneling lima, tetapi sebagian OPD masih menjalankan tugas dengan kecepatan persneling tiga,” sindirnya.

    Ardi meminta OPD harus melakukan inovasi, berani mengambil terobosan, dan tidak sekadar bekerja rutinitas. “Apalagi bagi OPD penghasil pendapatan asli daerah, terobosan kreativitas bukan pilihan, tetapi keharusan. Ini agar kemandirian fiskal Jember semakin kuat dari tahun ke tahun,” katanya.

    Berdampak pada Mutu Proyek
    Ardi menyebut rendahnya serapan berimplikasi langsung pada kualitas pekerjaan proyek fisik. “Menumpuknya kegiatan pada akhir tahun, terutama pekerjaan fisik, membuat banyak proyek terpaksa dikerjakan pada musim penghujan,” katanya.

    “Kondisi ini tentu berdampak pada kualitas dan ketahanan bangunan. Kami mendorong percepatan pelaksanaan program prorakyat dimulai sejak awal tahun anggaran. Dengan memajukan pola kerja, manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih cepat, kualitas dapat dijaga, dan efisiensi pembiayaan bisa dicapai,” kata Ardi yang juga Ketua Komisi C DPRD Jember ini.

    Achmad Dhafur Syah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sepakat, menumpuknya pekerjaan di akhir tahun anggaran menunjukkan manajemen pelaksanaan program yang tidak berjalan optimal sejak triwulan pertama.

    “Hal ini dapat menurunkan kualitas pekerjaan, menimbulkan kesan sekadar menghabiskan anggaran, serta berpotensi menimbulkan inefisiensi dan pemborosan,” katanya.

    “OPD seharusnya berhitung cermat bahwa di akhir tahun proyek harus dikerjakan pada musim hujan berakibat pada kualitas pekerjaan. Kami mendorong percepatan pelaksanaan program terutama untuk kerakyatan wajib dimulai sejak awal tahun anggaran,” kata David Handoko Seto.

    Evaluasi Kinerja OPD
    Sementara itu, Nurhuda Candra Hidayat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta Bupati Fawait untuk mengevaluasi OPD yang memiliki realisasi serapan anggaran rendah. “Kondisi ini menjadi ironi, sebab di tengah keterbatasan ruang fiskal akibat pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat, justru ada OPD yang belum menunjukkan kesiapan optimal dalam pelaksanaan program kerja,” katanya.

    “Sebagai solusi konkret, kami mendorong agar proses pembelanjaan APBD dapat dimulai sejak awal tahun atau pada trimester pertama, sehingga penyerapan anggaran dapat berlangsung lebih efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” kata Nurhuda.

    David Handoko Seto meminta OPD lebih berani mengambil langkah inovasi. “Tidak sekadar melakukan pekerjaan menggugurkan kewajiban, terutama bagi OPD penghasil PAD, menjadi suatu keharusan untuk berinovasi dan menciptakan terobosan demi mendongkrak PAD menuju kemandirian fiskal untuk tahun-tahun berikutnya.” katanya.

    David juga meminta bupati untuk mengevaluasi semua OPD. “Berikan penghargaan untuk OPD yang bisa optimal melaksanakan tugas, dan berikan hukuman terhadap OPD yang tidak bisa mengikuti ritme bupati,” katanya.

    Penjelasan Bupati Fawait
    Bupati Muhammad Fawait menyebut rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan adanya regulasi efisiensi anggaran berupa Instruksi Presiden Nomor I Tahun 2025 pada awal Tahun Anggaran 2025.

    “Selain itu rendahnya serapan juga disebabkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan IV masih dalam proses pengadaan, sehingga belum terealisasi percairan keuangannya,” kata Fawait, dalam sidang paripurna ketiga pembahasan APBD 2026, di gedung DPRD Jember, Sabtu (15/11/2025).

    Fawait sependapat, percepatan pelaksanaan kegiatan sangat penting untuk menghindari penumpukan pekerjaan di akhir tahun yang dapat berdampak pada kualitas pembangunan. “Sebagai tindak lanjut, kami telah melakukan percepatan penyusunan dokumen perencanaan dan proses pengadaan, meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta memperkuat pengendalian dan pengawasan lapangan,” katanya.

    Menurut Fawait, upaya ini dilakukan agar kegiatan fisik dapat terlaksana, kualitas hasil pekerjaan terjaga, dan serapan anggaran lebih optimal. “Saat ini memang musim penghujan, namun kami tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas hasil pekerjaan sesuai spesifikasi serta memastikan penyelesaiannya tepat waktu,” katanya.

    “Kami juga berkomitmen untuk terus memperbaiki pola kerja dan manajemen pelaksanaan agar serapan anggaran meningkat, kualitas pembangunan terjaga, serta tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai,” kata Fawait. [wir]

  • Video Polri Tegaskan Melayani Rakyat: Kami Ini Babunya Masyarakat

    Video Polri Tegaskan Melayani Rakyat: Kami Ini Babunya Masyarakat

    Dosen Utama STIK Lemdiklat Polri, Irjen Gatot Repli Handoko mengatakan Polri harus melayani rakyat dari sektor atas hingga bawah.

    Dirinya menegaskan Polri sebagai pembantu masyarakat dalam segala hal. Gatot menegaskan Polri tidak antikritik terhadap apa yang disampaikan oleh publik.

  • Arif Satria Jadi Kepala BRIN, Tri Handoko Izin Exit Grup Chat

    Arif Satria Jadi Kepala BRIN, Tri Handoko Izin Exit Grup Chat

    Jakarta –

    Pucuk pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi berganti dalam serah terima jabatan (sertijab). Prof Dr Arif Satria, SP, MSi, kini menjabat Kepala BRIN dan Dr Laksana Tri Handoko pun izin pamit.

    Arif Satria sebelumnya menjabat Rektor Insitut Pertanian Bogor (IPB). Sedangkan, Laksana Tri Handoko sudah empat tahun jadi Kepala BRIN sejak dilantik 28 April 2021 silam di Istana Negara, Jakarta.

    Acara Sertijab sekaligus Pelantikan Jabatan Fungsional Peneliti Jenjang Ahli Utama digelar di ruang Auditorium Soemitro Djojohadikoesoemo Lantai 3, Gedung B.J. Habibie, Jakarta Pusat, Selasa (11/11/2025). Penandatanganan dan penyerahan memorandum akhir dilakukan untuk menandakan berakhirnya periode menjabat Tri Handoko.

    Saat menjabat kali ini, Prof Arif didampingi oleh Laksamana Madya TNI (Purn.) Prof Dr Ir Amarulla Octavian, ST, MSc, DESD, ASEAN Eng, sebagai Wakil Kepala BRIN. Jabatan Wakil Kepala BRIN adalah terobosan karena sebelumnya tidak ada.

    Laksana Tri Handoko hadir dalam masa transformasi, di mana riset menjadi lebih terarah dan modern, serta kolaboratif. Masa itu bukan momentum penggabungan struktur saja, melainkan langkah untuk menjadikan aksi riset lebih kuat sebagai strategi pembangunan nasional.

    Selain itu, Tri Handoko turut memimpin Pelantikan Jabatan Fungsional Peneliti Jenjang Ahli Utama. Dalam pidato perpisahannya, Tri Handoko mengaku bangga dengan kerja keras BRIN selama ini.

    Tri Handoko kemudian mengatakan bahwa hal ini dapat menjadi modal awal yang baik untuk Arif Satria dan Amarulla Octavian. Memecah tawa, Tri Handoko mengatakan bahwa Arif dan Vian adalah dua profesor beneran. Dia memuji bahwa kredibilitas keduanya mampu membawa BRIN semakin maju.

    Arif dan Vian memang merupakan profesor dari universitas ternama. Arif adalah rektor dari Institut Pertanian Bogor, sementara Vian merupakan Rektor Unhan pada 2020-2023.

    “Saya mengucapkan selamat untuk Pak Arief Satria dan Pak Amarulla Octavian sebagai Kepala dan Wakil Kepala BRIN yang baru. Saya yakin teman-teman pasti menerima dan mendukung bapak-bapak untuk membuat BRIN yang lebih baik, yang lebih bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat bangsa dan negara kita,” harapnya.

    Menutup pidato, Arif Satria melakukan hal tak terduga di hadapan banyak orang. Dia memencet tombol exit di group BRIN yang ada di telepon genggamnya.

    “Saya dengan ini akan exit dari seluruh grup pimpinan. Nah, sudah exit ya,” ungkapnya sambil menunjukkan layar ponselnya. Tawa audiens pecah dan tepuk tangan mengiringi kemudian.

    (ask/fay)

  • Mengenal Apa Itu BRIN yang Punya Kepala Baru

    Mengenal Apa Itu BRIN yang Punya Kepala Baru

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto melantik Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang baru, Arif Satria. Ia menggantikan Kepala BRIN sebelumnya, Laksana Tri Handoko. Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (10/11) kemarin.

    Apa Itu BRIN

    BRIN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang langsung bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri yang membidanginya. Awalnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional.

    Adapun tugas BRIN, seperti dirangkum dari laman resmi BRIN.go.id adalah menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi, dan inovasi yang terintegrasi.

    BRIN awalnya menjadi satu kesatuan dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek). Namun dalam perjalanannya, pada 5 Mei 2021, Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021, yang secara efektif menetapkan BRIN sebagai satu-satunya badan penelitian nasional.

    Peraturan tersebut memutuskan bahwa semua badan penelitian nasional Indonesia seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) bergabung menjadi BRIN.

    Adapun posisi BRIN bukan lagi sebagai regulator, karena fungsi regulasi tetap berada di kementerian. BRIN menjadi satu badan tersendiri dengan peleburan BATAN, BPPT, LAPAN dan LIPI serta lembaga riset di kementerian dan lembaga.

    Kepemimpinan BRIN

    Kepala BRIN pertama adalah Laksana Tri Handoko. Sosok yang sebelumnya memimpin LIPI itu dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 19/M Tahun 2021.

    Di tahun yang sama, Jokowi juga melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pengarah BRIN. Penetapan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Kepppres) Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional.

    Lalu pada Agustus 2023, Megawati Soekarnoputri melantik Amarulla Octavian, sebagai Wakil Kepala BRIN. Pengangkatan wakil ini disambut baik Handoko mengingat BRIN sebagai organisasi yang membidangi riset dengan cakupan yang luas, membutuhkan sosok yang bisa membantu percepatan pelaksanaan tugas BRIN.

    Pada 10 November 2025, Presiden Prabowo Subianto melantik Arif Satria menjadi Kepala BRIN yang baru. Tak hanya Arif, Prabowo juga melantik Amarulla Octavian sebagai Wakil Kepala BRIN yang memang sudah mendampingi Handoko sejak 2023. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 123P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BRIN.

    Sebelum menggantikan Handoko, Arif Satria diketahui menjabat sebagai Rektor Insitut Pertanian Bogor (IPB) University. Ia menyatakan segera mundur dari jabatan Rektor IPB University setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo.

    (rns/fay)

  • Sains Jadi Bentuk Kepahlawanan Masa Kini

    Sains Jadi Bentuk Kepahlawanan Masa Kini

    Jakarta –

    Habibie Prize 2025 digelar bertepatan dengan Hari Pahlawan. Acara ini merupakan penghargaan bergengsi bagi ilmuwan dan tokoh bangsa terbaik Indonesia ini seolah memperlihatkan sains sebagai bentuk kepahlawan di era modern.

    Kepala BRIN Dr. Laksana Tri Handoko menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, melainkan bentuk nyata dari warisan intelektual Prof. B.J. Habibie, tokoh yang mempersatukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan cinta Tanah Air.

    “Habibie Prize merupakan legacy yang lahir dari semangat almarhum Bapak Habibie. Perjuangan masa kini bukan lagi di medan perang, melainkan di laboratorium, ruang riset, dan forum akademik. Kita mengisi kemerdekaan melalui sains, riset, dan inovasi. Itulah makna pahlawan masa kini,” ujarnya di Auditorium Sumitro Djojohadikusumo, Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/11).

    Melalui sambutan yang disampaikan secara daring, salah satu putra B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie, menegaskan makna filosofis penghargaan ini sebagai bentuk kesinambungan cita-cita ayahandanya.

    “Penghargaan ini bukan hanya untuk mengakui prestasi ilmiah, tetapi juga sebagai simbol bahwa ilmu pengetahuan, iman, dan cinta Tanah Air harus berjalan bersama dalam membangun bangsa,” ujarnya.

    Ilham berharap penghargaan ini menjadi inspirasi bagi lahirnya lebih banyak ilmuwan muda Indonesia yang berkiprah di tingkat global. “Kita ingin melihat semakin banyak anak bangsa yang berani bermimpi, berinovasi, dan membawa karya mereka untuk kemajuan umat manusia,” katanya.

    Ia juga menegaskan bahwa Habibie Prize adalah ajakan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri agar ilmu pengetahuan tidak berhenti di jurnal, tetapi hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat.

    Ilham Akbar Habibie menegaskan makna filosofis penghargaan Habibie Prize. Foto: Rachmatunnisa/detikINET

    Tahun ini, Habibie Prize dianugerahkan kepada lima ilmuwan nasional dari beragam bidang ilmu pengetahuan, mulai dari laboratorium kimia, ruang isolasi virus, peternakan hijau, ruang sidang konstitusi, hingga lembar tafsir Al Qur’an.

    Pertama, Dr. rer. nat. Rino Rakhmata Mukti, S.Si., M.Sc. menemukan energi bersih dari sekam padi. Dari laboratorium di Institut Teknologi Bandung, Rino menemukan cara mengubah limbah sekam padi menjadi zeolit sintetis, material canggih yang digunakan sebagai katalis dalam industri minyak bumi dan pupuk. Karyanya menegaskan bahwa inovasi besar bisa lahir dari bahan lokal yang sederhana.

    “Indonesia punya potensi luar biasa dari limbah pertanian. Sekam padi bisa menjadi sumber material maju untuk energi bersih dan pertanian berkelanjutan,” ujar Rino.

    Bagi Rino, penghargaan ini bukan akhir, tetapi pengingat agar riset selalu kembali ke akar, yaitu memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan memotivasi ilmuwan muda untuk tidak takut menapaki jalan panjang dunia penelitian.

    Kedua, R. Tedjo Sasmono, S.Si., Ph.D., yang menelusuri jejak virus demi kemanusiaan. Selama lebih dari dua dekade, Tedjo meneliti virus dengue dan arbovirus lain di Indonesia. Karyanya memetakan empat serotipe virus dengue di berbagai kota dan menjadi dasar bagi kebijakan vaksinasi nasional.

    “Setiap hari kita hidup berdampingan dengan virus ini. Maka tugas saya adalah memahami biologi dan dinamika penyebarannya agar masyarakat terlindungi,” katanya.

    Peneliti Lembaga Eijkman ini juga berperan dalam uji klinis vaksin dengue dan riset genomik untuk kesiapsiagaan pandemi. Ia menekankan bahwa bioteknologi adalah bentuk nyata dari sains untuk kemanusiaan.

    “Kita harus siap menghadapi tantangan kesehatan masa depan dengan kemampuan sendiri. Itulah semangat Habibie yang saya pegang,” tegasnya.

    Ketiga, Prof. Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc., mengubah pakan untuk menyelamatkan bumi. Sebagai ilmuwan muda dari IPB University, Anuraga memadukan riset peternakan dengan isu perubahan iklim. Ia mengembangkan formulasi pakan ternak berbasis bahan alami yang mampu menekan emisi gas rumah kaca, sekaligus meningkatkan produktivitas ternak.

    “Pakan menyumbang 70% biaya produksi,” jelasnya. Lebih lanjut ia berpesan jika kita bisa membuatnya efisien dan ramah lingkungan, sains tidak boleh berhenti di jurnal. Ia harus hidup di peternakan, di tangan masyarakat, di dapur industri agar manfaatnya besar bagi peternak dan Bumi.

    Keempat, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. yang mengingatkan etika sebagai pilar hukum. Nama Jimly Asshiddiqie identik dengan reformasi konstitusi dan etika bernegara. Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pertama, ia memperkenalkan gagasan ‘constitutional ethics’, bahwa hukum tidak bisa berdiri tanpa moral dan integritas.

    “Etika itu samudra, hukum itu kapal. Kapal hukum tidak akan sampai ke pulau keadilan jika samudra etikanya keruh,” ujarnya lantang.

    Jimly menegaskan pentingnya membangun sistem hukum yang tak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan menjaga kepercayaan publik. Ia berharap generasi muda memahami bahwa peradaban bangsa tidak hanya ditopang oleh teknologi, tetapi juga oleh nilai etika yang kokoh.

    Kelima, Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. yang menyinari zaman dengan tafsir Al Qur’an. Sebagai mufasir besar Asia Tenggara, ia mengabdikan hidupnya untuk menjembatani pesan Al-Qur’an dengan kehidupan modern melalui Tafsir Al-Misbah.

    “Al Qur’an itu cahaya. Setiap orang akan melihat cahayanya dari sudut yang berbeda, dan perbedaan itu adalah rahmat,” ” ujarnya lembut.

    Ia mengingatkan pentingnya tafsir yang kontekstual dan penuh kasih, di tengah dunia yang dipenuhi disrupsi dan ujaran kebencian. “Beragama harus dengan pemahaman, bukan hanya hafalan. Ilmu harus dibarengi dengan adab,” pungkasnya.

    (rns/rns)

  • Quraish Shihab Ingatkan Ketekunan dan Ketulusan Mendalami Ilmu

    Quraish Shihab Ingatkan Ketekunan dan Ketulusan Mendalami Ilmu

    Jakarta –

    Di tengah arus informasi dan perkembangan teknologi yang serba cepat, Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. mengingatkan bahwa kemajuan zaman seharusnya tidak menjauhkan manusia dari makna sejati ilmu.

    Pesan itu ia sampaikan saat menerima Habibie Prize 2025 bidang Ilmu Filsafat, Agama, dan Kebudayaan di Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H.Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/11).

    Menurut Quraish, kemajuan sains dan digitalisasi tidak boleh membuat generasi muda melupakan nilai dasar dalam menuntut ilmu, yaitu ketekunan dan ketulusan.

    “Sukses dalam segala hal harus dimulai dengan ketekunan belajar. Mau pelajari ilmu, harus tekun. Mau pelajari Al-Qur’an pun harus tekun,” ujarnya.

    Ia menekankan bahwa ilmu dan pengalaman adalah ukuran kemajuan sejati, bukan semata usia atau jabatan. “Ada orang yang tua usianya tapi ilmunya tidak ada. Yang dinilai di sini itu ilmu dan pengalaman,” katanya.

    Tafsir dan Sains

    Menteri Agama era Kabinet Pembangunan VII (1998) ini lalu bercerita di balik layar penulisan Tafsir Al-Mishbah yang membuatnya disegani sebagai ilmuwan pakar tafsir Al-Qurán. Ia menyebut karya tersebut justru lahir dari perjalanan intelektualnya di Mesir, ketika ia ditugaskan oleh Presiden RI ke-3 B.J. Habibie.

    “Saya katakan pada beliau (B.J. Habibie), ‘Saya bukan diplomat, saya guru besar’. Beliau menjawab, ‘Guru besar bisa jadi diplomat, diplomat tidak bisa jadi guru besar’,” kenangnya seraya tersenyum.

    Selama bertugas di Mesir, hubungan baik antarbangsa membuatnya memiliki ruang untuk menulis dan produktif menyelesaikan tafsir Al-Qurán. “Di Mesir lah saya dapat menulis dan menyelesaikan tafsir Al-Qurán dalam waktu tiga setengah tahun,” tuturnya.

    Berlian Bersinar dari Banyak Sisi

    Ia menggambarkan Al-Qur’an sebagai sumber pengetahuan yang dinamis, seperti berlian yang memancarkan cahaya dari berbagai sisi.

    “Kalau Anda berdiri di sini, dia memancarkan cahaya buat Anda. Tapi boleh jadi orang lain berdiri di tempat lain, dia juga mendapat cahaya. Karena itu perbedaan tidak boleh menjadikan kita berpisah. Perbedaan adalah anugerah Tuhan,” jelasnya.

    Ia menegaskan siapa pun dapat mempelajari Al-Qurán dengan niat tulus, tanpa memandang latar belakang. “Jangan pernah berkata bahwa karena Al-Qurán turun dalam Bahasa Arab, maka yang paling pandai menafsirkan adalah orang Arab. Tidak. Siapa pun yang tulus mempelajarinya sambal memohon bantuan Tuhan akan mendapat penafsiran sesuai dengan kondisi masyarakatnya,” katanya.

    Muhammad Quraish Shihab menerima penghargaan Habibie Prize 2025 dari Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Foto: Rachmatunnisa/detikINETOptimisme di Tengah Disrupsi

    Quraish juga menyoroti tantangan umat Islam di era disrupsi digital, zaman Ketika banjir informasi sering memicu salah tafsir dan polarisasi.

    “Kita punya problem pemahaman yang keliru. Itu semua perlu tekad dan optimisme untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dari hari ini. Ini berlaku untuk semua bidang, bukan cuma agama,” tegasnya.

    Ia juga mengingatkan pentingnya pembaruan ilmu secara terus-menerus. “Saya sudah menyelesaikan sekian buku. Silakan dipelajari, dikritik, diperbaiki. Saya usia sudah tua, tidak mampu lagi memperbaharui. Perbaikan harus terus berlanjut dan itu tugas anak-anak muda,” katanya.

    Dengan pesannya ini, Quraish Shihab mengingatkan bahwa semangat keilmuan yang menjadi warisan B.J. Habibie tidak berhenti pada sains dan teknologi semata, melainkan juga pada kejujuran intelektual, etika berpikir, ketekunan, dan kecintaan terhadap ilmu.

    (rns/afr)

  • Jimly Asshiddiqie Sebut Perlu ‘Reset Indonesia’

    Jimly Asshiddiqie Sebut Perlu ‘Reset Indonesia’

    Jakarta –

    Dua puluh lima tahun setelah reformasi, Indonesia dinilai perlu melakukan ‘reset’. Hal ini disampaikan penerima penghargaan Habibie Prize 2025 bidang Ilmu Sosial, Politik, Ekonomi, dan Hukum, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

    Reset yang ia maksud, tak sekadar mengganti undang-undang atau Lembaga, melainkan menata ulang system konstitusi dan membangun etika bernegara yang kuat.

    “Sudah 25 tahun reformasi berjalan, sudah saatnya kita evaluasi lagi. Kita reset ya, bahasa anak muda. Bukan kembali ke masa lalu, tapi kita maju ke depan memperbaiki. Banyak yang perlu diperbaiki,” ujar Jimly saat berbicara di acara Habibie Prize 2025 di Gedung B.J. Habibie, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (10/11).

    Jimly menjelaskan, reset Indonesia perlu dilakukan menyeluruh, termasuk di lembaga hukum seperti kepolisian yang menjadi garda terdepan penegakan hukum. “Karena polisi itu yang paling depan. Tapi kita harus lakukan kajian ulang secara menyeluruh,” katanya.

    Lebih jauh, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menekankan bahwa pembenahan sistem hukum harus berjalan beriringan dengan pembenahan mental dan etika bangsa.

    “Kalau kita mau memperbaiki mental manusia, pendekatannya mesti kultural, melalui pendidikan, melalui indoktrinasi. Tapi hasilnya lama. Maka pendekatan kultural harus bareng dengan pendekatan struktural,” ujarnya.

    Jimly Asshiddiqie menerima penghargaan Habibie Prize 2025 dari Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Foto: Rachmatunnisa/detikINETEtika Sebagai Fondasi Hukum

    Jimly mengibaratkan etika sebagai ‘samudra’ tempat hukum berlayar. Tanpa etika, katanya, hukum tidak dapat mencapai tujuan keadilan. “Kita tidak cukup hanya membangun hukum. Etika itu ibarat samudra, hukum itu kapal. Kapal hukum tidak mungkin berlayar mencapai tepian pulau keadilan kalau samudra etika bangsa kita kering,” ucapnya.

    Ia pun menggagas pentingnya pembangunan infrastruktur etika bernegara, termasuk kode etik dan lembaga peradilan etik yang berpuncak di Mahkamah Etik Nasional.

    “Sekarang tidak ada negara yang tidak punya undang-undang tentang etika pemerintahan. Hukumnya ditegakkan, etikanya juga ditegakkan,” tambahnya.

    Menutup pembicaraan, Jimly menyampaikan optimisme terhadap generasi muda akademisi dan pembuat kebijakan di Indonesia. “Saya optimistis. Banyak anak muda hebat,” yakinnya.

    Jimly juga mengapresiasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang melanjutkan tradisi Habibie Prize sebagai bentuk penghormatan terhadap insan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Indonesia.

    “Budaya memberi penghargaan dan menghormati ilmu harus diperluas di tengah era yang penuh caci maki dan saling merendahkan,” ujarnya.

    Habibie Prize merupakan bentuk apresiasi tertinggi yang diberikan negara kepada para ilmuwan dan pakar yang telah mendedikasikan karya serta penelitiannya untuk kemajuan bangsa. Penghargaan ini sekaligus menjadi sarana untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi di Indonesia, serta menumbuhkan semangat ilmiah di kalangan generasi muda.

    Nama penghargaan ini diambil dari sosok Prof. Dr. Ing. H. Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Republik Indonesia ke-3 sekaligus Menteri Riset dan Teknologi periode 1979-1998. Habibie dikenal luas sebagai tokoh visioner yang menjadikan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor pembangunan nasional.

    Tahun ini, BRIN memberikan penghargaan kepada lima penerima:

    Dr. rer. nat. Rino Rakhmata Mukti, S.Si., M.Sc. (Ilmu Pengetahuan Dasar)R. Tedjo Sasmono, S.Si., Ph.D. (Ilmu Kedokteran dan Bioteknologi)Prof. Dr. Anuraga Jayanegara, S.Pt., M.Sc. (Ilmu Rekayasa)Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Ilmu Sosial, Politik, Ekonomi dan Hukum)Prof. Dr. Muhammad Quraish Shihab, Lc., M.A. (Ilmu Filsafat, Agama dan Kebudayaan)

    (rns/rns)