Xcloud.id

Tag: Handoko

  • BP Tangguh Bantah Kurangi Ekspor LNG Imbas Ketatnya Pasokan Gas Domestik

    BP Tangguh Bantah Kurangi Ekspor LNG Imbas Ketatnya Pasokan Gas Domestik

    Bisnis.com, BINTUNI — Raksasa migas Inggris, British Petroleum (BP) membantah pengurangan ekspor liquefied natural gas (LNG) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Meski begitu, 60% pasokan LNG dari kilang Tangguh, Teluk Bintuni, Papua Barat telah dialokasikan untuk domestik.

    Head of Country BP Indonesia Hardi Hanafiah mengatakan pihaknya tetap berkomitmen untuk membantu pemerintah memasok kebutuhan LNG domestik tanpa mengurangi volume ekspor yang telah terkontrak.

    “Enggak [mengurangi ekspor], setiap kontrak kan punya spesifikasi, punya karakteristik sendiri, kontrak LNG termasuk kontrak yang paling kompleks di dunia, jadi macam-macam bentuknya,” kata Hardi saat ditemui di kawasan BP Tangguh, Selasa (10/6/2025).

    Hardi menerangkan, bukan pengurangan ekspor, pihaknya melakukan identifikasi kembali kontrak yang dapat diubah waktu pengirimannya sehingga pembeli tidak ada yang dirugikan.

    “Ada yang bisa kita bicara ini masih perlu gak, kalau gak perlu, kita tunda ke tahun depan ya, atau kalau masih gak perlu ya kamu gak usah ambil, kita kurangi komitmennya jadi tidak sampai harus mengorbankan pembeli,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa kebijakan dari pemerintah sejauh ini bukan melarang ekspor LNG, melainkan mencari potensi volume dari produksi eksisting untuk kebutuhan dalam negeri.

    Sejauh ini dalam catatannya BP telah memasok LNG sekitar 15 kargo dari yang dibutuhkan, terbesar untuk kebutuhan pembangkit PLN. Namun, Hardi belum dapat memberikan angka hingga akhir tahun.

    “Pernah ada satu dialokasikan dari ekspor ke domestik tapi itu pun tidak menimbulkan financial penalty jadi kita masih terus bekerja sama dengan pembelinya,” jelasnya.

    Dalam hal ini, Hardi menerangkan BP Indonesia memahami kebutuhan energi Indonesia yang terus bertambah dan pemerintah mengarahkan untuk pasokannya dipenuhi dari produksi dalam negeri.

    “Tidak mudah dan masih banyak angkanya yang kita sekarang usahakan adalah kita bisa mencari volume yang paling minimum cost nya yang tidak disrupt existing contracts dan setiap kali ada kemungkinan memang ada dampak terhadap kontrak, kita komunikasikan,” imbuhnya.

    Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) Tbk. alias PGN Arief Setiawan Handoko mengungkapkan bahwa tahun ini, pihaknya masih akan menghadapi tantangan ketatnya ketersediaan pasokan gas dan liquefied natural gas (LNG).

    Pihaknya pun mengambil jalan tengah untuk menutupi defisit pasokan gas pipa akibat penurunan alami (natural decline) tersebut dengan mengoptimalkan LNG hingga cadangan gas bumi baru ditemukan.

    Adapun, pemanfaatan LNG domestik sebagai alternatif gas bumi berasal dari Kilang LNG Tangguh, Bontang, dan Donggi Senoro. Namun, Arief mengatakan bahwa pemenuhan pasokan LNG juga memiliki sejumlah tantangan tersendiri.

    “Untuk pemenuhan LNG, ini ada beberapa tantangan yaitu LNG yang akan dialokasikan ke kita itu merupakan LNG yang pembatalan ekspor yang sudah committed [terkontrak],” kata Arief dalam RDP Komisi VI DPR RI, Rabu (11/3/2025).

    Alokasi LNG dari pembatalan kontrak tersebut, kata Arief, dapat menambah beban harga kepada PGN.

    “Misalnya, dari Tangguh sudah berkontrak dengan buyers luar negeri itu dikurangi [kargo LNG yang diekspor] untuk memenuhi kebutuhan domestik. Tentunya ini akan menambah harga yang dibebankan kepada PGN,” jelasnya.

    PGN memperkirakan volume niaga gas tahun ini meningkat ke angka 917 BBtud atau naik dari tahun sebelumnya 852 BBtud. Peningkatan target volume niaga gas lantaran adanya kenaikan permintaan gas di berbagai kawasan industri baru.

  • Fraksi Nasdem Sodorkan Kriteria Kepala BPBD Jember

    Fraksi Nasdem Sodorkan Kriteria Kepala BPBD Jember

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyodorkan kriteria Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kepada Bupati Muhammad Fawait untuk memperkuat penanganan bencana.

    “Kita punya potensi bencana, yang insyallah di Jember ini ada 12 potensi bencana yang harus dipetakan serius untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. BPBD harus turun. Saya lihat hari ini kita stagnan di urusan itu,” kata Ketua Fraksi Partai Nasdem David Handoko Seto, Selasa (10/6/2025).

    Menurut David, ada sejumlah hal yang harus dimiliki seorang Kepala BPBD Jember. Kriteria ini disodorkan untuk merespons rencana Bupati Fawait menggerakkan roda birokrasi dan membentuk tim super di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

    “Pertama, seorang Kepala BPBD harus peduli, karena tak hanya bekerja, tapi betul-betul murni pengabdian, memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang tidak berharap imbal balik,” katanya.

    Sosok Kepala BPBD juga harus cekatan dan punya dedikasi tinggi terhadap kebencanaan. “Menangani bencana tidak bisa hanya dengan logika empat kali empat sama dengan enam belas. Tapi harus betul-betul menggunakan hati dan punya disiplin ilmu yang bisa mendiukung seluruh kegiatan kebencanaan,” kata David.

    David mengingatkan, urusan kebencanaan tak hanya pada pasca bencana. “Tapi juga pra bencana dan bagaimana mengelola manajemen logistik, manajemen manusia, manajemen alam,” katanya.

    “Terpenting adalah harus mampu menempatkan diri sebagai pejabat yang memasyarakat. Pejabat BPBD tidak boleh eksklusif. Bukan hanya Kepala BPBD, tapi seluruh pejabatnya, termasuk kepala bidang,” kata David.

    Pejabat BPBD Jember hanya menggunakan atribut jabatan untuk memgambil kebijakan. “Tapi kalau urusan pelaksanaan, harus memasyarakat dan fleksibel,” kata David yang juga Komandan Baret Rescue, tim relawan kebencanaan Partai Nasdem Jember ini. [wir]

  • Polisi Tangkap Empat Pelaku Curanmor di Kelapa Gading, Satu Masih Buron Megapolitan 7 Juni 2025

    Polisi Tangkap Empat Pelaku Curanmor di Kelapa Gading, Satu Masih Buron Megapolitan 7 Juni 2025

    Polisi Tangkap Empat Pelaku Curanmor di Kelapa Gading, Satu Masih Buron
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Empat pencuri sepeda motor (curanmor) di area parkir ruko Gading Indah Raya,
    Kelapa Gading
    , Jakarta Utara, ditangkap pada Sabtu (7/6/2025) dini hari.
    Pelaku utama, yang berinisial H, ditangkap di Jalan Tipar Cakung, Cakung Barat, Jakarta Timur. Saat diinterogasi, H mengakui perbuatannya secara terbuka.
    “Pelaku mengakui telah melakukan
    pencurian sepeda motor
    merek Honda Vario,” kata Kapolsek Kelapa Gading Komisaris Seto Handoko Putra, dalam keterangannya, Sabtu.
    Namun, sepeda motor yang dicuri pelaku sudah dijual dengan harga Rp 4.000.000 sebelum ia ditangkap.
    Pencurian bermula ketika korban memarkirkan sepeda motornya di parkiran ruko Gading Indah Raya pada pukul 05.40 WIB sebelum pergi bekerja ke Mall Kelapa Gading.
    Menurut pengakuan korban, ia sempat melihat seorang pria tidak dikenal membuka pintu parkiran.
    “Saat itu, yang membuka
    rolling door
    parkiran adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal atau tidak pernah dilihat sebelumnya oleh korban,” jelas Seto.
    Setelah selesai bekerja dan kembali ke parkiran pada sore harinya, korban terkejut karena sepeda motornya sudah hilang.
    Ketika ditanya kepada petugas parkir yang berjaga, saksi mengaku tidak melihat keberadaan sepeda motor korban sejak awal jaga pada pukul 07.00 WIB.
    “Saksi mulai jaga pukul 07.00 WIB dan menurut keterangan saksi,
    rolling door
    parkiran memang tidak pernah terkunci,” lanjut Seto.
    Saksi lainnya mengungkapkan, ia melihat dua pria menarik sepeda motor keluar dari area parkir tersebut. Namun, saksi tidak curiga karena menganggap motor tersebut sedang mogok.
    “Menurut saksi 1, motor yang didorong tersebut disangka sedang mogok,” tambah Seto.
    Selain H, polisi juga menangkap tiga pelaku lainnya, yaitu M (43), J (40), dan J (48). Ketiganya terbukti membantu menjual sepeda motor hasil curian atau menjadi penadah.
    Sementara itu, seorang pelaku lainnya berinisial D, yang juga membantu H membawa kabur sepeda motor, kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).
    Pelaku utama H dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun.
    Sedangkan tiga pelaku lainnya dijerat dengan Pasal 480 KUHP tentang penadahan dan terancam hukuman penjara paling lama empat tahun.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polsek Kelapa Gading Ringkus 4 Komplotan Pencuri Motor, 1 DPO

    Polsek Kelapa Gading Ringkus 4 Komplotan Pencuri Motor, 1 DPO

    Jakarta –

    Polisi menangkap empat pencuri sepeda motor di Kelapa Gading, Jakarta Utara (Jakut). Polisi masih memburu satu pelaku lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

    Peristiwa pencurian ini terjadi pukul 5.45 WIB pada Rabu (28/5). Korban, JM (31) mendapati motornya hilang di parkiran saat selesai bekerja.

    “Pukul 15.40 WIB selesainya korban bekerja korban langsung menuju parkiran tersebut dan melihat motor miliknya sudah tidak ada atau hilang,” kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra dalam keterangannya, Sabtu (7/6/2025).

    Korban lalu melaporkan peristiwa ini ke polisi. Seto mengatakan pihaknya lebih dulu menangkap pelaku H (41) di Cakung, Jakarta Timur.

    “Selanjutnya Opsnal Polsek Kelapa Gading menindaklanjuti ke lokasi, dan mengamankan pelaku atas nama H, lanjut memperkenalkan diri dari pihak kepolisian, Polsek Kelapa Gading lanjut menginterogasi terhadap pelaku,” ujarnya.

    Dia mengatakan H mengakui melakukan pencurian motor itu bersama temannya yakni pelaku D yang ditetapkan dalam DPO. Dia mengatakan motor korban ditawarkan H dan D ke pelaku M (44) dan JA (40).

    Dia mengatakan JA tidak memiliki uang dan meminta pelaku D menjual motor itu ke pelaku JU (49). Akhirnya motor itu dijual dengan harga Rp 4 juta.

    “JA pun menawarkan ke teman kerjanya ke JU dan terjual seharga empat juta rupiah,” ujarnya.

    Seto mengatakan uang itu dibagi-bagi dengan pelaku H mendapat Rp 2,2 juta, D sebesar Rp 1,3 juta, JA sebesar Rp 500 ribu. Dia mengatakan para pelaku disangkakan melanggar Pasal 363 dan Pasal 480 KUHP.

    (mib/aud)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • KPK Periksa Dirut BPR Bank Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif Rp 250 M

    KPK Periksa Dirut BPR Bank Jepara Artha dalam Kasus Kredit Fiktif Rp 250 M

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi pencairan kredit fiktif di PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 250 miliar. Terbaru, penyidik KPK memeriksa Direktur Utama (Dirut) BPR Bank Jepara Artha Jhendik Handoko (JH) pada Selasa (3/6/2025).

    Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penyidik KPK mendalami tugas dan kewenangan Jhendik Handoko dalam kapasitas sebagai dirut BPR Bank Jepara Artha serta kaitan tugasnya tersebut dengan kasus kredit fiktif yang sedang ditangani KPK.

    “Yang bersangkutan hadir, penyidik mendalami kewenangan apa saja dan tugas pokok apa saja yang diberikan kepada JH selaku dirut pada BPR Jepara Artha,” ujar Budi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Rabu (4/6/2025).

    Dalam kasus ini, KPK telah mencegah lima orang ke luar negeri sejak 26 September 2024 dengan inisial yakni JH, IN, AN, AS, dan MIA. Dugaan tindak pidana korupsi pencairan kredit fiktif BPR Bank Jepara Artha ini mencapai Rp 250 miliar.

    Penyidik KPK juga telah menyita sejumlah unit kendaraan, tanah dan bangunan serta uang tunai dalam kasus kredit fiktif ini. Kendaraan yang disita sebanyak 5 unit kendaraan, yakni jenis Fortuner (dua unit), CRV (dua unit), dan HRV. Lalu, sebanyak 130 bidang tanah dan bangunan senilai Rp 50 miliar dan uang tunai kurang lebih Rp 12,5 miliar.

    Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah mencabut izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha. Pencabutan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-42/D.03/2024 21 Mei 2024.
     

  • PGN Bagi Dividen Jumbo 80% dari Laba Bersih 2024

    PGN Bagi Dividen Jumbo 80% dari Laba Bersih 2024

    Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Subholding Gas dari Pertamina, resmi menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2024 pada Rabu, 28 Mei 2025. 
     
    Dalam rapat yang berlangsung di Auditorium Graha PGAS, Jakarta kemarin, PGN memutuskan untuk membagikan dividen jumbo sebesar 80 persen dari laba bersih.
     
    Dari total laba bersih sebesar USD339,4 juta, pemegang saham menyetujui pembagian dividen sebesar USD271,5 juta. Dividen ini akan dibayarkan dalam bentuk tunai dan dalam mata uang Rupiah, menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal RUPST. 

    Pembayarannya dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak pengumuman ringkasan risalah RUPST.
     
    Sementara itu, untuk sisa USD67,8 juta akan masuk sebagai saldo laba ditahan guna mendukung kelanjutan operasional dan pengembangan bisnis PGN ke depan.

    Fokus pada efisiensi dan bisnis berkelanjutan
    Sekretaris Perusahaan PGN, Fajriyah Usman, menjelaskan kunci keberhasilan PGN dalam menjaga performa di tengah gejolak industri energi.
     
    “PGN sebagai Subholding Gas Pertamina melakukan pengelolaan perusahaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur sepanjang tahun 2024, dengan didukung oleh cost optimization dan liability management. Strategi yang dijalankan ini berhasil meningkatkan efisiensi operasional, mendukung pertumbuhan keuangan dan keberlanjutan bisnis yang positif di tengah tantangan industri energi yang dinamis,” ujar Fajriyah dalam keterangan tertulis, Kamis, 29 Mei 2025.
     
    PGN juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat strategi bisnis jangka panjang yang inovatif dan adaptif, serta memperluas pemanfaatan gas bumi ke berbagai lapisan masyarakat.
     
    “Hal ini termasuk menjalankan penugasan dari pemerintah yaitu pengembangan jargas non-APBN bagi rumah tangga dan pelanggan kecil serta pembangunan Pipa Tegal-Cilacap untuk memenuhi kebutuhan gas bumi ke Refinery Unit (RU) Cilacap,” lanjut Fajriyah.
    Perubahan kursi komisaris dan direksi PGN
    RUPST 2025 juga menetapkan susunan baru untuk jajaran Komisaris dan Direksi PGN sebagai berikut:
     
    Komisaris:
    Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Amien Sunaryadi
    Komisaris: Warih Sadono
    Komisaris Independen: Christian H. Siboro
    Komisaris Independen: Dini Shanti Purwono
    Komisaris Independen: Tony Setyo Boedi Hoesodo
    Komisaris Independen: Abdullah Aufa Fuad
     
    Direksi:
    Direktur Utama: Arief Setiawan Handoko
    Direktur Keuangan: Fadjar Harianto Widodo
    Direktur Komersial: Ratih Esti Prihatini
    Direktur Infrastruktur dan Teknologi: Harry Budi Sidharta
    Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis: Rosa Permata Sari
    Direktur Manajemen Risiko: Arief Kurnia Risdianto
    Direktur SDM dan Penunjang Bisnis: Rachmat Hutama

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • EVOS Perpanjang Kemitraan dengan CBN Fiber, Dorong Ekosistem Esports Menyeluruh

    EVOS Perpanjang Kemitraan dengan CBN Fiber, Dorong Ekosistem Esports Menyeluruh

    JAKARTA – EVOS mengumumkan perpanjangan kemitraannya dengan CBN Fiber, dalam menghadirkan koneksi internet untuk kebutuhan industri esports yang menuntut kecepatan, stabilitas dan responsivitas. 

    Sejak tahun 2017, EVOS dan CBN Fiber telah tumbuh bersama bukan hanya sebagai partner kerja, tetapi sebagai dua entitas yang saling memahami kebutuhan, tantangan dan tujuan satu sama lain. 

    Perpanjangan kemitraan ini menegaskan kembali komitmen kedua pihak dalam menciptakan ekosistem esports Indonesia secara menyeluruh. 

    “CBN Fiber sudah seperti keluarga bagi EVOS. Kami bukan hanya bekerja sama, tapi benar-benar tumbuh bersama,” ujar Tony Tham, Head of Commercial EVOS. 

    Tony menambahkan, “dengan perpanjangan kerja sama tahun 2025 ini, kami sangat optimistis bisa membangun sesuatu yang lebih besar dan berdampak luas.”

    Dukungan yang sama disampaikan oleh Dedy Handoko, Commerce Director CBN. Ia menyatakan bahwa masih banyak peluang kolaborasi yang bisa mereka wujudkan bersama EVOS untuk mendukung perkembangan industri esports. 

    Pada tahun-tahun selanjutnya, kedua pihak berharap bisa menjangkau lebih banyak komunitas, menciptakan inisiatif bersama yang tidak hanya mendukung EVOS sebagai organisasi, tetapi juga ekosistem esports Indonesia secara menyeluruh.

  • 8 ASN Demo Tuntut Kepala BRIN Dicopot Nasional

    8 ASN Demo Tuntut Kepala BRIN Dicopot Nasional

    ASN Demo Tuntut Kepala BRIN Dicopot
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Para Aparatur Sipil Negara (
    ASN
    ) Badan Riset dan Inovasi Nasional (
    BRIN
    ) berdemonstrasi menuntut Kepala BRIN
    Laksana Tri Handoko
    dicopot dari jabatannya.
    Dilansir
    ANTARA
    , demonstrasi ASN BRIN itu berlangsung pada Selasa (27/5/2025) pagi tadi.
    ANTARA
    melaporkan, terdapat 20 pegawai ASN BRIN yang berdemonstrasi di halaman Kantor BRIN, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat.
    Selain menuntut adanya pencopotan Laksana Tri Handoko dari jabatannya saat ini sebagai Kepala BRIN, mereka juga menuntut pembatalan sistem pemetaan dan pengembalian para peneliti ke homebase masing-masing.
    Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyebut pegawai ASN yang berunjuk rasa itu merupakan pegawai yang kini berstatus “penempatan sementara”.
    “Para pegawai yang protes ini adalah pegawai BRIN yang berada di penempatan sementara, karena belum mendapatkan tempat di homebase kawasan BRIN,” kata Laksana Tri Handoko saat dikonfirmasi ANTARA.
    Handoko mengungkapkan sejak dibentuk pada 2021, BRIN melakukan integrasi SDM yang berasal dari 38 Kementerian/Lembaga (K/L) secara berkelanjutan. Integrasi itu butuh masa transisi.
    “Seluruh pegawai diberikan kebebasan untuk memilih formasi sesuai kompetensi, kepakaran, dan minat. Di samping itu mulai tahun 2025 pegawai wajib bekerja di homebase unitnya masing masing,” tegasnya.
    Handoko menyebutkan penempatan sementara tersebut terjadi karena beberapa hal, seperti ketidaksesuaian kapasitas dan kompetensi atau terkena hukuman disiplin.
    “Sebagian besar dari mereka dalam proses untuk mutasi eksternal ke kementerian/lembaga lain maupun pemda,” jelasnya.
    Handoko menyebutkan hal tersebut dilakukan sebagai tanggung jawab BRIN yang merupakan lembaga pemerintah yang dibiayai publik.
    “Kami memastikan setiap ASN bekerja secara optimal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi,” ucap Laksana Tri Handoko.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Perkuat kemandirian energi, BPH Migas dorong percepatan jargas

    Perkuat kemandirian energi, BPH Migas dorong percepatan jargas

    Jakarta (ANTARA) – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mendorong percepatan pengembangan jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga sebagai upaya memperkuat kemandirian energi nasional.

    Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, memastikan sejauh ini pemanfaatan gas bumi telah berjalan dengan baik dan dapat dinikmati masyarakat luas seperti rumah tangga, pelanggan kecil, komersial, dan industri.

    “BPH Migas hadir bersama PT PGN Tbk dan PT Pertamina Gas untuk memastikan peningkatan pemanfaatan gas bumi dalam negeri di wilayah Jawa Timur berjalan dengan baik. Saat ini, pengelolaan gas bumi di wilayah Jawa Timur telah menjangkau lebih dari 200 ribu pelanggan dengan volume mencapai 250,15 BBTUD,” ujarnya saat melakukan kunjungan ke Kantor PGN Sales and Operation Region III (SOR III) Area Pasuruan.

    Ia juga menjelaskan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur jargas.

    Pada 2025, PGN sudah memiliki rencana pengembangan jargas di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, Jatim.

    “Di tahun 2025, ditargetkan pembangunan 59.990 sambungan rumah tangga (SR) di Surabaya dan Gresik. Ini merupakan langkah nyata dalam mendukung program energi bersih sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional,” tambahnya.

    Selanjutnya, kunjungan meninjau Stasiun Penerima Gas Semare PGN Area Pasuruan untuk memastikan infrastruktur pipa gas bumi dan pendistribusian gas bumi melalui pipa berjalan dengan baik.

    Pada kunjungan ini, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menekankan pentingnya keadilan energi melalui jargas untuk masyarakat khususnya di Jawa Timur secara merata.

    “Pengembangan jargas tidak hanya menyangkut aspek infrastruktur, tetapi juga berkaitan erat dengan keadilan energi. BPH Migas hadir untuk memastikan bahwa gas bumi dapat dinikmati secara merata, khususnya oleh rumah tangga dan usaha kecil,” jelasnya.

    Selain itu, Halim juga menyampaikan keandalan distribusi gas bumi di wilayah Pasuruan dan Surabaya berada dalam kondisi yang baik dan aman.

    BPH Migas berharap dengan pendekatan kolaboratif antara regulator, badan usaha, dan pemerintah daerah, pembangunan jargas di Jawa Timur dapat menjadi model nasional dalam percepatan penyediaan energi yang terjangkau, efisien, dan berkelanjutan.

    “Alhamdulillah, kita bersama PGN memastikan distribusi gas bumi berjalan lancar. Semoga ini membawa berkah bagi masyarakat dan perekonomian lokal. Kami percaya, dengan kerja sama yang kuat antara semua pihak, cita-cita kemandirian energi dan pemerataan akses energi bersih bisa kita wujudkan bersama,” sebut Halim.

    Kegiatan kunjungan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) ke Stasiun Penerima Gas Semare PT PGN Tbk Sales and Operation Region III (SOR III) Area Pasuruan. ANTARA/HO-BPH Migas

    General Manager SOR III PGN Hedi Hedianto menyampaikan saat ini pihaknya mengelola 202.376 pelanggan dengan total volume penyaluran gas mencapai 250,15 BBTUD.

    Dari jumlah tersebut, sektor rumah tangga mencakup 201.292 pelanggan dengan pemakaian 2,59 BBTUD dan pelanggan kecil mencapai 455 pelanggan dengan volume 0,18 BBTUD.

    Hedi menambahkan PGN secara aktif memperluas jaringan distribusi melalui pembangunan pipa dan optimalisasi pasokan dari berbagai sumber.

    “Kami memiliki jaringan distribusi sepanjang 6.745 km yang didukung enam offtake station strategis di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Infrastruktur ini mendukung kelancaran pasokan gas dari lapangan-lapangan utama,” jelasnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Gas Gamal Imam Santoso berharap adanya dukungan pemerintah dalam mengembangkan infrastruktur energi nasional.

    “Kami berharap dapat menerima dukungan penuh dari BPH Migas terhadap kebijakan pemerintah dan pentingnya sinergi bersama BPH Migas dalam penguatan infrastruktur energi nasional khususnya infrastruktur pipa gas bumi,” katanya.

    Kegiatan juga dihadiri Direktur Utama PGN Arief Setiawan Handoko dan Direktur Komersial Pertamina Gas Kusdi Widodo.

    Pewarta: Kelik Dewanto
    Editor: Riza Mulyadi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Viral, Warga Blitar Protes Diberi Bakso Sebagai Menu PMT Posyandu

    Viral, Warga Blitar Protes Diberi Bakso Sebagai Menu PMT Posyandu

    Blitar (beritajatim.com) – Dita Faisal, warga Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar curhat di media sosial terkait pemberian bakso sebagai menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) posyandu berupa bakso. Dalam unggahannya, warga tersebut menyebutkan bahwa dirinya kecewa atas menu yang diberikan oleh pihak posyandu.

    Warga tersebut pun khawatir kalau menu bakso tersebut mengandung Monosodium Glutamat (MSG). Sehingga ia kecewa dan memilih untuk mengembalikan bakso tersebut ke Posyandu.

    Unggahan itu pun kemudian viral di media sosial. Sejumlah masyarakat pun menanggapi unggahan itu.

    “Anak saya umur 1 tahun 9 bulan, dari kecil tidak saya beri makanan berperasa. Saya ajarkan makan alami, nasi lembut, ikan segar, telur rebus, hingga bubur kacang hijau. Semua ada di desa. Harusnya itu yang dipakai, bukan makanan instan seperti bakso dan mie,” ucap Dita Faisal, Rabu (21/5/2025).

    Menurut Dita biasanya menu PMT Posyandu adalah buah. Selain itu, ada bubur kacang hijau, bubur sumsum, dan puding. Menurutnya, puding mengandung gula yang tidak direkomendasikan untuk anak-anak.

    Namun, dia tidak melarang masakan itu untuk posyandu. Dita menelusuri bahwa menu PMT ditentukan oleh pihak desa, bukan kader posyandu yang dinilai lebih tahu tumbuh kembang anak. Dia ingin ibu-ibu kader posyandu ini dilibatkan dalam penentuan menu makanan tambahan.

    “Saya tidak melarang makanan seperti puding. Tapi kalau bisa dan saya berharap kembali ke makanan alami. Desa ini punya bahan segar dan sehat. Ada daun caon, santan alami, telur, hingga kacang hijau. Tinggal diolah saja. Anak umur 6 bulan sampai 2 tahun kan belum bisa makan bakso,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Desa Serang, Dwi Handoko mengatakan, pemberian menu bakso ini baru pertama dilakukan karena ingin ada inovasi agar tidak terkesan monoton. Biasanya, menu PMT posyandu itu ada kacang hijau, buah, dan jenang sumsum. Makanan ini juga berasal dari anggaran desa sebesar Rp8.800 per menu.

    Handoko menyebut pengadaan menu makanan tambahan posyandu ini menggunakan anggaran dari desa melalui penyedia jasa makanan. Meskipun begitu, menu PMT posyandu termasuk bakso ini dipastikan sudah dikonsultasikan dengan ahli gizi di puskesmas.

    “Memang dari puskesmas disarankan ada perubahan menu PMT posyandu. Bakso ini masih dianggap masuk untuk memenuhi gizi anak,” tutur Handoko.

    Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr Christine Indrawati menyatakan, bakso diperbolehkan untuk PMT posyandu. Dalam petunjuk teknisnya, makanan untuk balita ini harus mengandung protein hewani atau nabati, ada karbohidrat, dan buah.

    Menurut Christine, menu bakso ini jarang diberikan sehingga membuat kaget anggota posyandu. Bahkan membuat mereka berpikiran makanan ini ada MSG (monosodium glutamat) dan penyedapnya. Tentu hal ini membuat mereka khawatir jika sang anak mengonsumsinya.

    “Namun, setelah saya konfirmasi kepada puskesmas, mereka telah memberi tahu pembuat PMT untuk tidak memberikan bahan tambahan seperti kimia. Jika benar, berarti bakso ini aman. Bahkan gorengannya ada wortel sebagai sayuran. Terpenting menu posyandu ini sudah melalui arahan puskesmas,” pungkasnya. [owi/beq]