Xcloud.id

Tag: Handoko

  • Tragedi KA Malioboro Express di Magetan, Ini Daftar Korban Meninggal dan Terluka

    Tragedi KA Malioboro Express di Magetan, Ini Daftar Korban Meninggal dan Terluka

    Magetan (beritajatim.com) – Kecelakaan tragis terjadi di perlintasan kereta api wilayah Kabupaten Magetan pada hari ini, melibatkan KA Malioboro Express yang menabrak tujuh motor sekaligus di Jalan Perlintasan Langsung (JPL) 08, kelurahan Mangge, Barat, Magetan, Senin (19/5/2025) pukul 12.49 WIB.

    Peristiwa nahas ini mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka.

    Berawal saat KA Matarmaja melintas, kemudian palang pintu terbuka. Sejumlah pengendara melintas ke jalur KA. Ternyata, KA Malioboro Express kemudian melintas dan menabrak total tujuh kendaraan sekaligus.
    Daftar Korban Meninggal Dunia (MD): (fat/ted)

    1. Totok Herwanto (52), warga Desa Kenongorejo, RT 2 RW 2, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun.

    2. Hariyono (54), warga Dusun Mutur, Desa Gunungan, RT 7 RW 1, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan.

    3. Rama Zainul Fatkhur Rahman (23), warga Dusun Panggung, RT 16 RW 4, Desa Panggung, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan.

    4. Resyka Nadya Maharani Putri (23), warga Dusun Mundu, Desa Gemarang, RT 20 RW 10, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun.

    Keempat jenazah telah dievakuasi dan ditangani sesuai prosedur oleh pihak berwenang dan keluarga masing-masing.

    Daftar Korban Luka-Luka (LL):

    1. Ananda Duta Pratama (22), warga Kelurahan Mangge, RT 1 RW 1, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Saat ini mendapatkan jaminan layanan kesehatan (GL) di RSUD dr. Sayidiman Magetan.

    2. Rifkiy Hermawan (23), warga Desa Tegaron, RT 19 RW 2, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Dirawat dengan jaminan di RSUD Dr. Soedono Madiun.

    3. Oni Handoko (35), warga Dusun Manden, RT 2 RW 2, Desa Sidorejo, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi. Dirawat di RS Efram Harsana Magetan.

    4. Wendy Ardhya Novita Sari (35), warga Jalan Yos Sudarso, RT 6, Desa Nawaripi, Kecamatan Wania, Kabupaten Mimika. Mendapatkan penanganan medis di RS Efram Harsana Magetan.

    5. Fianda Septi, menjalani perawatan jalan di Puskesmas Barat, Magetan.

    Pihak berwenang tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab kecelakaan dan kondisi perlintasan kereta tempat kejadian. Pemerintah daerah bersama pihak rumah sakit telah memberikan penanganan medis dan bantuan kepada para korban dan keluarga.

  • Kriminal kemarin, pemerasan oknum ormas hingga jukir liar

    Kriminal kemarin, pemerasan oknum ormas hingga jukir liar

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa kriminal di wilayah DKI Jakarta mulai dari kasus pemerasan oleh oknum salah satu ormas Betawi di Jakarta Selatan hingga penangkapan 11 orang yang berprofesi sebagai “Pak Ogah” dan juru parkir liar di Cengkareng, Jakarta Barat, mewarnai pemberitaan pada Sabtu (17/5/2025).

    Selain itu, terdapat berita kriminal lainnya yang menarik untuk disimak pada pagi ini. Berikut rangkumannya:

    1. Polisi tangkap 24 pelaku tawuran di Jakbar dan Jaktim

    Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Polda Metro Jaya menangkap 24 pelaku tawuran di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat sejak Selasa (13/5) hingga Kamis (15/5).

    “Dari seluruh pelaku yang diamankan, tujuh orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan karena terbukti membawa atau memiliki senjata tajam secara ilegal,” kata Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim di Jakarta, Sabtu.

    2. Polisi ungkap kasus pemerasan oknum ormas di Jaksel

    Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengungkap kasus pemerasan yang dilakukan oleh oknum salah satu ormas Betawi di Jakarta Selatan.

    “Tersangka pemerasan yaitu berinisial J mengaku sudah lima tahun menjadi anggota FBR ranting 153 Juraganan, Jakarta Selatan,” kata Kasubdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim di Jakarta, Sabtu.

    3. Sesosok mayat tanpa identitas ditemukan di Kelapa Gading

    Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan warga mengambang di Kali Gading Kirana, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Sabtu pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

    “Warga awalnya mengira boneka dan setelah didekati ternyata jasad manusia,” kata Kapolsek Kelapa Gading Kompol Seto Handoko Putra di Jakarta, Sabtu.

    4. Polisi tangkap 11 jukir liar di Jakarta Barat

    Kepolisian menangkap sebanyak 11 orang yang berprofesi sebagai “Pak Ogah” dan juru parkir liar di Cengkareng, Jakarta Barat, dalam rangka Operasi Berantas Jaya 2025 pada Sabtu.

    “Sebanyak 11 orang kami amankan dari beberapa lokasi, yakni Jalan Ring Road Cenderawasih, Pangkalan Metro, Jalan Raya Kapuk, Jembatan PIK dan kawasan Cengkareng,” kata Kapolsek Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Abdul Jana dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    5. Korban dan pelaku pencurian laptop di Transjakarta sepakat damai

    Korban dan pelaku pencurian sebuah komputer jinjing (laptop) di bus Transjakarta sepakat berdamai dan kasus tersebut diselesaikan melalui keadilan restoratif (restorative justice).

    “Berkat kebesaran hati pelapor, di sini pelapor bersedia untuk melaksanakan ‘restorative justice’ yang dimana kerugian korban sudah terpulihkan,” kata Kepala Unit Reserse Mobile (Kanit Resmob) Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan AKP Bima Sakti dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Pewarta: Siti Nurhaliza
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Sungai Meluap, Banjir Bandang Landa Kecamatan Sekar Bojonegoro

    Sungai Meluap, Banjir Bandang Landa Kecamatan Sekar Bojonegoro

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Sekar, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, pada Minggu (11/05/2025) sore, menyebabkan aliran sungai di Desa Sekar meluap dan mengakibatkan banjir bandang yang merendam puluhan rumah warga serta area pertanian.

    Sedikitnya 45 unit rumah di tiga desa terdampak banjir, yakni Desa Sekar, Desa Miyono, dan Desa Bobol. Di Desa Sekar, tiga rumah warga yang berada di RT 002 dan RT 003 tergenang. Di Desa Miyono, enam rumah di RT 003 dan RT 005 turut terdampak.

    Sementara itu, Desa Bobol menjadi wilayah terparah dengan 36 rumah tergenang, tersebar di RT 044, RT 047, dan RT 050.

    Kepala Kepolisian Sektor Sekar, Iptu BJ Handoko, menyampaikan bahwa intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sungai di kawasan tersebut meluap dan air mengalir deras ke pemukiman warga. “Arus air dari Desa Sekar dan Miyono mengalir menuju Dukuh Ngronan, Desa Bobol,” jelasnya, Senin (12/05/2025).

    Meski banjir merendam rumah dan lahan pertanian, tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut. Air yang sebelumnya meluap dilaporkan sudah surut dalam waktu beberapa jam pasca-kejadian.

    Hingga kini, aparat setempat masih melakukan pendataan terkait nilai kerugian material yang ditimbulkan akibat peristiwa ini. Pemerintah desa dan aparat kepolisian terus berkoordinasi untuk membantu warga terdampak serta mengantisipasi potensi banjir susulan. [lus/but]

  • Jargas PGN Tembus 59 Ribu Rumah di Jatim

    Jargas PGN Tembus 59 Ribu Rumah di Jatim

    Jakarta: PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menargetkan pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga sebanyak 59.000 sambungan rumah (SR) di Jawa Timur selama 2025 hingga 2026. 
     
    Wilayah yang akan menikmati program ini adalah Kota Surabaya dan Gresik, dua kawasan strategis yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di provinsi ini.
     
    Komitmen ini menjadi bagian dari langkah strategis PGN untuk memperluas pemanfaatan energi bersih sekaligus mendukung program transisi energi nasional.
    Dukungan penuh dari Emil Dardak
    Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyampaikan apresiasinya terhadap ekspansi jargas yang dilakukan PGN. Menurutnya, ini bukan hanya soal distribusi energi, tetapi juga bagian dari pembangunan berkelanjutan di provinsi yang berpenduduk lebih dari 40 juta jiwa tersebut.

    “Jargas merupakan sumber energi yang lebih berkelanjutan. Disamping itu, dapat membantu pemerintah untuk menekan subsidi elpiji,” ujar Emil dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Mei 2025.
     
    Ia menambahkan, dengan tambahan hampir 60.000 sambungan baru, semakin banyak masyarakat yang mendapatkan layanan gas bumi langsung ke rumah. “Masyarakat tidak perlu repot membeli gas tabung, karena gas akan langsung tersalurkan ke rumah masing-masing,” katanya.
     

    Perizinan dipermudah
    Emil menjelaskan bahwa Pemprov Jatim telah mempermudah proses perizinan demi memperlancar pembangunan jargas ini. Ia juga memastikan bahwa Pemprov akan terus mendorong masyarakat untuk beralih ke energi bersih dan menertibkan penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan.
     
    “Kami memprioritaskan program jargas karena selain manfaat ekonominya, juga berdampak baik untuk lingkungan,” ucap dia.
    Swasembada energi lewat gas bumi
    Direktur Utama PGN, Arief S. Handoko, menyebutkan bahwa pembangunan jargas ini adalah bagian dari kontribusi PGN dalam mewujudkan swasembada energi nasional, sekaligus mengurangi beban subsidi negara.
     
    “Kami memiliki semangat untuk membantu pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi dan mengurangi beban subsidi negara. Salah satu poin penting yang juga kami gencarkan adalah edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan energi bumi yang lebih bersih dan praktis,” kata Arief.
     
    Langkah ini juga sejalan dengan Asta Cita nomor 2 dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang menekankan kemandirian energi sebagai fondasi menuju Net Zero Emission pada 2060.
    Jargas untuk rumah tangga, UMKM, hingga industri
    PGN mencatat, jumlah pengguna gas bumi di wilayah Subholding Gas Regional (SOR) III, yang mencakup Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia, telah melampaui 200.000 pelanggan.
     
    Pengguna tersebut berasal dari berbagai segmen, mulai dari rumah tangga, pelaku UMKM, hingga industri besar.
     
    “Dengan ekspansi jaringan gas, PGN berharap dapat berkontribusi meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Timur. Kami juga menjaga ketersediaan pasokan. Oleh karena itu, kami terus berkolaborasi dengan pihak upstream, seperti SKK Migas dan Kementerian ESDM,” ujar Arief.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • PGN Percepat Pembangunan Jaringan Gas di Jatim, Dapat Dukungan Penuh dari Wakil Gubernur

    PGN Percepat Pembangunan Jaringan Gas di Jatim, Dapat Dukungan Penuh dari Wakil Gubernur

    JABAR EKSPRES – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) terus memperkuat komitmennya dalam memperluas jaringan gas (jargas) rumah tangga di Jawa Timur. Upaya percepatan ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, menjadi langkah strategis untuk mendorong pemanfaatan energi bersih yang lebih luas di wilayah tersebut.

    PGN menargetkan pembangunan sekitar 59.000 sambungan rumah (SR) baru pada 2025–2026, yang akan difokuskan di Kota Surabaya dan Gresik.

    Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyambut positif langkah PGN ini. Menurutnya, jargas bukan hanya menghadirkan energi bersih yang ramah lingkungan, tetapi juga sangat membantu sektor rumah tangga dan usaha kecil, termasuk pusat kuliner lokal.

    “Jargas adalah solusi energi yang berkelanjutan. Selain mengurangi ketergantungan pada elpiji bersubsidi, jaringan gas juga lebih praktis dan efisien,” ungkap Emil.

    Ia menambahkan bahwa Pemprov Jatim telah mempermudah proses perizinan dan mendukung penuh program jargas sebagai bagian dari transisi energi yang bersih. Pemerintah daerah juga akan terus mendorong perubahan pola konsumsi energi masyarakat menuju sumber yang lebih ramah lingkungan.

    Dengan dukungan dari pemerintah daerah, PGN optimistis proyek ini akan berjalan tepat waktu dan sesuai target. Langkah ini sejalan dengan Asta Cita poin ke-2 dari visi pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu mewujudkan swasembada energi sebagai bagian dari transisi menuju Net Zero Emission 2060.

    Dalam rangka memperkuat sinergi, Direktur Utama PGN, Arief S. Handoko, bersama Direktur Komersial Ratih Esti Prihatini, melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur Emil Dardak di Surabaya pada Kamis (8/5).

    “Kami mendukung penuh program pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi dan mengurangi beban subsidi. Kami juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar beralih ke gas bumi yang lebih bersih dan nyaman,” ujar Arief.

    Wilayah kerja PGN di SOR III meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, dan Kawasan Timur Indonesia, dengan total lebih dari 200.000 pelanggan, mulai dari rumah tangga hingga industri.

    “Dengan ekspansi jargas ini, kami berharap bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Kolaborasi dengan SKK Migas dan Kementerian ESDM juga terus kami lakukan untuk menjamin pasokan gas yang stabil,” tutup Arief.

  • Bupati dorong UMKM gula aren Langkat tembus pasar ekspor

    Bupati dorong UMKM gula aren Langkat tembus pasar ekspor

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Bupati dorong UMKM gula aren Langkat tembus pasar ekspor
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 08 Mei 2025 – 23:46 WIB

    Elshinta.com – Bupati Langkat Syah Afandin menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satunya dengan mendorong pengembangan komoditi gula aren cair di Desa Mangga, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yang digagas melalui program Kick Off dan pendampingan ‘Desa Mangga Desa Devisa Gula Aren Langkat 2025’, Selasa (6/5).

    Program pendampingan ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tujuannya adalah menjadikan UMKM gula aren di Langkat naik kelas dan mampu melakukan ekspor mandiri ke pasar global.

    Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Utara dan Kepala Kanwil DJKN Sumut, Dodok Dwi Handoko, serta Kepala Departemen Jasa Konsultasi LPEI, Nila Meidita. Keduanya menegaskan bahwa program ini bukan hanya pendampingan teknis, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam mendukung ekonomi desa.

    “Kami dari Kementerian Keuangan ingin manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat secara langsung,” ujar Dodok seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Kamis (8/5).

    Sementara itu, Nila Meidita menjelaskan bahwa LPEI akan memberikan pembinaan menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas nira, proses pasca panen, hingga penggunaan peralatan sesuai standar internasional. Ia berharap gula aren Langkat dapat menjadi produk ekspor unggulan Sumatera Utara.

    “Kami ingin komoditas aren dari Langkat ini bisa menembus pasar dunia. Potensinya sangat besar, tinggal didukung dari sisi mutu dan manajemen,” ujarnya.

    Menanggapi hal tersebut, Bupati Syah Afandin menyambut baik program ini dan langsung menginstruksikan Dinas Pertanian Kabupaten Langkat untuk mengadakan bibit pohon aren secara massif. “Saya ingin agar aren Langkat ini jadi terkenal, jadi ikon daerah. Kalau orang bicara tentang gula aren, mereka langsung ingat Langkat,” tegasnya.

    Syah Afandin menegaskan bahwa dirinya akan terus memantau langsung perkembangan UMKM gula aren cair ini agar benar-benar berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

    “UMKM ini harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Desa Mangga, karena kesejahteraan mereka adalah tanggung jawab saya sebagai Bupati Langkat,” pungkasnya.

    Melalui kolaborasi strategis ini, Langkat semakin menunjukkan langkah nyata dalam membina UMKM lokal untuk mendunia, dengan harapan besar menjadikan gula aren sebagai komoditas unggulan yang membanggakan Kabupaten Langkat di pasar ekspor. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Nasdem Ingin Ada Daftar Hitam Rekanan Proyek Jalan di Jember

    Nasdem Ingin Ada Daftar Hitam Rekanan Proyek Jalan di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menginginkan adanya daftar hitam rekanan proyek infrastruktur jalan yang tidak beres bekerja.

    “Kualitas pembangunan infrastruktur jalan, terutama hasil multi years, hanya beberapa titik yang betul-betul kualitasnya bagus. Saya ikut merasa berdosa,” kata Ketua Fraksi Partai Nadem David Handoko Seto, Rabu (7/5/2025).

    Sejumlah pembangunan jalan yang kurang bagus bisa ditemui di kawasan utara, seperti Kecanatan Sumberjambe dan Sukowono. “Banyak jalan yang baru dibangun dan belum waktunya rusak sudah mengelupas. Padahal minimal kualitas pembangunan ini harus berumur lima tahun,” kata David.

    DPRD jember sudah meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa untuk memasukkan kontraktor yang bekerja tidak sesuai kontrak ke dalam daftar hitam.

    “Ada rekanan yang beberapa tahun ini selalu dapat paket pekerjaan walaupun selalu bermasalah. Kami minta tahun ini blacklist,” kata David.

    Sementara itu, kendati perbaikan jalan di sejumlah lokasi di Jember sudah dimulai oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, ada warga yang memilih memperbaiki kerusakan jalan secara swadaya.

    Warga di Desa Kencong, Kecamatan Kencong, memperbaiki lima kilometer jalan yang menghubungkan Kecamatan Kencong dengan Tanggul ini sejak 27 April hingga 3 Mei 2025. Mereka patungan untuk membeli pasir menguruk jalan yang rusak. “Onderdil sepeda banyak yang rusak saat melewati jalan ini,” kata Vicki Septian, salah satu warga. [wir]

  • Rapat Pansus LKPJ DPRD Jember Jadi Ajang Curhat

    Rapat Pansus LKPJ DPRD Jember Jadi Ajang Curhat

    Jember (beritajatim.com) – Rapat dengar pendapat Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (Pansus LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, menjadi ajang curahan hati (curhat) sejumlah pemangku kepentingan yang diundang.

    Pegiat pendidikan mempertanyakan pemerataan sekolah-sekolah di bawah naungan pemerintah dibandingkan sekolah swasta. “Kritik terkait anggaran, dan bagaimana sekolah-sekolah swasta mendapatkan anggaran atau bantuan dari pemerintah,” kata Ketua Pansus II Edi Cahyo Purnomo, Selasa (6/5/2025).

    Sementara di sektor kesehatan, sejumlah anggota DPRD Jember mempertanyakan data warga miskin yang bisa ditanggung layanan Universal Health Coverage (UHC). Detail angka kemiskinan secara umum di Jember dikritik mahasiswa dan organisasi masyarakat.

    Sememtara untuk sektor pariwisata, Edi mengatakan, ada keprihatinan mendalam soal alokasi anggaran. “Beberapa rekomendasi pada anggaran tahun 2024 yang disampaikan beberapa stakeholder, masukan-masukan tidak pernah dilaksanakan di tahun berikutnya. Ini dikritik pegiat wisata,” kata Edi.

    Wakil Ketua Pansus I David Handoko Seto menambahkan, data tunggal soal kemiskinan dan kerentanan sosial akan direkomendasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

    “Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) yang kemarin batal kita sahkan menjadi bagian penting yang harus dijadikan atensi segera. Posisi hari ini sudah berubah, dari kepemimpinan Pak Hendy Siswanto ke Gus Muhammad Fawait. Tentu ada perubahan kebijakan,” kata David.

    David menilai perlu ada penyelarasan kebijakan dalam RTRW, “Persub (Persetujuan Substantif) yang sudah disetujui Menteri ATR/BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) tetap,” katanya. Namun perlu ada tambahan muatan yang lebih detail lagi. [wir]

  • RI Diramal Defisit Gas hingga 2035, Ini Penyebabnya

    RI Diramal Defisit Gas hingga 2035, Ini Penyebabnya

    Jakarta –

    Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka-bukaan soal Indonesia berpotensi akan mengalami defisit gas dalam beberapa tahun ke depan hingga 2035.

    Bahlil mengatakan potensi defisit gas tersebut terjadi karena meningkatnya konsumsi dalam negeri yang dalam perhitungan sebelumnya kurang memperhitungkan kebutuhan gas dalam negeri. Namun Bahlil bilang, setelah dilakukan review seharusnya produksi gas diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

    “Sampai dengan hari ini tidak ada impor gas, dan kami berusaha maksimal untuk tidak ada impor gas,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis dikutip, Jumat (2/5/2025).

    Bahlil mengatakan, pada tahun 2026 dan 2027 diperkirakan lifting gas akan mengalami kenaikan. Ia mengatakan Kementerian ESDM berusaha agar Indonesia sebisa mungkin tidak mengimpor gas di tahun 2026.

    “Terkecuali sudah sangat emergency banget, kita harus yakin bahwa yang dihasilkan dari dalam negeri bisa memenuhi dalam negeri kita,” katanya.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) Arief S Handoko mengungkapkan adanya potensi kekurangan pasokan gas bumi di Sumatera Utara dan Jawa Barat pada periode 2025 hingga 2035. Hal ini lantaran menurunnya produksi gas dari lapangan-lapangan yang ada, sementara penemuan cadangan gas baru masih terbatas.

    Arief mengatakan penurunan pasokan gas akan mulai dirasakan di wilayah Sumatera bagian Utara dan bagian tengah pada 2028 mencapai 96 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD).

    “Kalau kita lihat dari 2025 sampai 2035 cenderung short gas di Sumatera bagian utara dan tengah ini turun sejak di 2028. Jadi kalau kita lihat sejak 2028 ke 2035 shortage (kekurangan) sampai ke 96 juta MMSCFD,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Senin (28/4/2025).

    Arief mengatakan kondisi kekurangan gas akan terus terjadi hingga tahun 2035 dengan cakupan yang lebih luas dibandingkan 2028. Ia menyebut kekurangan akan dirasakan di wilayah Sumatera bagian Selatan, Jawa bagian Barat dan juga Lampung.

    “Profil gas balance PGN periode 2025 sampai 2035 mengalami tren penurunan. Di sini yang akan sedikit lebih mengkhawatirkan di mana sejak 2025 short dari gas balance kita dari 2025 sampai ke 2035 itu shortage-nya semakin membesar sampai minus 513 (MMSCFD),” katanya.

    Berdasarkan materi paparan PGN, kekurangan gas di wilayah Jawa Barat hingga Sumatera akan terjadi mulai tahun 2025-2035. Kekurangan gas untuk tahun 2025 mencapai 177 MMSCFD, kemudian 2026 mencapai 239 MMSCFD, 2027 mencapai 369 MMSCFD, 2028 mencapai 390 MMSCFD, 2029 mencapai 259 MMSCFD.

    Kemudian untuk 2030 kekurangan mencapai 349 MMSCFD, 2031 mencapai 465 MMSCFD, 2032 mencapai 516 MMSCFD, 2033 mencapai 524 MMSCFD, 2034 mencapai 534 MMSCFD, serta 2035 mencapai 513 MMSCFD.

    (kil/kil)

  • Buntut Defisit Gas, Pengamat Soroti Potensi Kenaikan Harga

    Buntut Defisit Gas, Pengamat Soroti Potensi Kenaikan Harga

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat minyak dan gas bumi (migas) menyoroti potensi kenaikan harga imbas potensi defisit gas di Indonesia untuk beberapa tahun ke depan.

    Adapun potensi kekurangan gas itu pertama kali diungkapkan oleh PT PGN (Persero) Tbk (PGAS). Potensi kekurangan pasokan gas ini khususnya terjadi wilayah Jawa Barat hingga Sumatra bagian utara mulai 2025 sampai 2035 mendatang.

    Bahkan, penurunan pasokan itu akan terjadi lebih dalam mulai 2028. Ini khususnya untuk wilayah Sumatra Utara. Wilayah ini bisa kekurangan gas hingga 96 juta kaki kubik standar per hari (MMscfd).

    Praktisi Migas Hadi Ismoyo menilai, harga gas pun berpotensi naik imbas defisit tersebut. Sebab, defisit terjadi saat demand di dalam negeri tinggi.

    “Karena defisit pasokan sementara demand naik, maka harga gas akan semakin tinggi,” kata Hadi kepada Bisnis, Kamis (1/5/2025).

    Mantan Sekjen Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) itu berpendapat, potensi defisit gas di Jawa Barat bisa terjadi karena menurunya pasokan gas dari Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) dan PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ).

    Kedua WKP itu selama ini menjadi tulang punggung pasokan di Jawa Barat. 

    Hadi pun menyebut pasokan dari lapangan-lapangan migas di kedua blok tersebut sudah mulai sekitar tahun 1980-an. Lapangan tersebut sudah mengalami natural declining.

    Sementara, penemuan baru dari hasil eksplorasi tidak signifikan. Di sisi lain, kebutuhan gas semakin naik. 

    “Demikian juga defisit gas di Sumatra bagian utara dan Aceh. Lapangan Gas Arun sudah lama declining dan tidak mampu memberikan pasokan kepada industri di Aceh dan Sumatera Utara,” imbuh Hadi.

    Dia menuturkan, untuk sistem jaringan gas di Jawa Barat, sebenarnya sudah ada antisipasi gas dari Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) di Teluk Jakarta yang dikelola Nusantara Regas FSRU. 

    Dengan fasilitas itu, gas dalam bentuk LNG yang berasal dari Bontang dan Tangguh di regasifikasi di tempat tersebut. Oleh karena itu, Hadi menilai seharusnya hal ini bisa dibuat open akses untuk sistem jaringan pipa gas Jawa Barat.

    Demikian juga ada FSRU di Arun yang terhubung dengan Jaringan Gas Arun Aceh-Belawan di Sumatra Utara.

    “Namun, kedua sistem tersebut karena menggunakan LNG harganya tentu lebih mahal, namun pasokan seharusnya tersedia karena gas di Bontang dan Tangguh masih cukup,” tutur Hadi.

    Hadi pun mengingatkan pemerintah untuk memastikan jaringan pipa gas Arun-Belawan terkoneksi dengan baik. Dengan begitu, distribusi gas bisa lebih optimal. 

    Selain itu, jika diperlukan, pemerintah bisa membangun kembali jaringan gas Belawan-Kawasan Industri Sei Mangkei. Selanjutnya, jaringan gas itu dilanjutkan dari Sei Mangkei-Dumai. 

    “Danantara bisa involve di pembangunan jaringan gas ini, untuk kepentingan rakyat dan industri,” sambung Hadi.

    Menurutnya, hal yang sama juga bisa dilakukan untuk interkoneksi jaringan pipa gas di Jawa. Hadi mengingatkan pemerintah bisa memastikan FSRU Nusantara Regas terkoneksi dengan jaringan pipa gas di Jawa Barat. 

    “Selanjutnya Cisem II harus segera di bangun untuk memastikan jaringan pipa Trans Java Gresik-Cirebon tersambung. Sehingga jika ada kelebihan pasok di Jatim bisa ke Jabar,” ucap Hadi.

    Sebelumnya, Direktur Utama PT PGN (Persero) Tbk. Arief S Handoko mengungkapkan pasokan gas di wilayah Jawa Barat hingga Sumatra bagian utara berpotensi defisit mulai 2025 sampai 2035 mendatang.

    Khususnya untuk wilayah Sumatra Utara, wilayah ini bisa kekurangan gas hingga 96 MMscfd. Arief juga mengungkapkan kondisi kekurangan pasokan gas bakal merambah ke wilayah lain mulai 2035. Wilayah itu seperti Sumatra bagian selatan dan tengah hingga Jawa bagian barat serta Lampung.

    “Profil gas balance PGN periode 2025 sampai 2035 mengalami tren penurunan. Di sini yang akan sedikit lebih mengkhawatirkan di mana sejak 2025 short dari gas balance kita, dari 2025 sampai ke 2035 itu shortage-nya semakin membesar sampai minus 513 [MMscfd],” dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Senin (28/4/2025).

    Menurutnya, penurunan pasokan gas itu terjadi lantaran penurunan produksi blok migas secara alami dan belum ditemukannya sumber gas baru. 

    “Ini dipengaruhi atau disebabkan utamanya karena penurunan natural atau natural declining dari pemasok yang belum dapat diimbangi dengan temuan cadangan dan produksi dari lapangan gas bumi baru,” katanya.