Xcloud.id

Tag: Hamzah Haz

  • 2 Melawan Megawati pada Pilpres 2004, JK: Saya Datang Minta Izin Ingin Juga Naik Pangkat Nasional

    2 Melawan Megawati pada Pilpres 2004, JK: Saya Datang Minta Izin Ingin Juga Naik Pangkat Nasional

    Melawan Megawati pada Pilpres 2004, JK: Saya Datang Minta Izin Ingin Juga Naik Pangkat
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI
    Jusuf Kalla
    atau karib disapa
    JK
    menyebut bahwa hubungannya baik dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
    Megawati
    Soekarnoputri pada 2004.
    Meskipun, pada Pemilihan Presiden (
    Pilpres
    ) 2004, JK maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (
    SBY
    ) dan berhadapan dengan Megawati yang maju sebagai calon presiden (capres) incumben.
    Diketahui, pada 2004, Megawati masih menjabat sebagai Presiden RI. Sedangkan JK adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) dalam kabinet yang dibentuk Megawati, Kabinet Gotong Royong.
    Demikian juga, SBY adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) pada Kabinet Gotong Royong.
    Menurut JK, hubungannya masih baik dengan Megawati karena saat itu dia telah izin untuk mengundurkan diri dari kabinet dan maju pada kontestasi
    pilpres
    .
    JK menceritakan, awalnya dia diminta oleh Pak SBY untuk mendampingi maju pada
    Pilpres 2004
    .
    “Pak SBY kirim utusan Rahmat Witular untuk meminta, baru bicara per telepon dengan Pak SBY,” kata JK dalam Podcast bertajuk “Ruang Sahabat” dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (24/11/2024).

    Setelah itu, JK menyebut, dia menghadap kepada Megawati selaku Presiden untuk minta izin berhenti karena akan maju pada Pilpres 2004. Sebab, saat itu aturan jelas bahwa pemerintah harus netral dalam pemilihan umum (pemilu).
    “Saya datang ke Bu Mega minta izin. Minta izin bahwa ‘Bu, saya ini ingin juga naik pangkat’, saya bilang begitu. Saya minta izin untuk diizinkan berhenti jadi menteri dulu,” ujarnya.
    “Beliau (bilang), silahkan. Tapi saya kasih surat sehingga beliau selalu mengatakan saya itu punya etika, bahwa saya minta izin dengan baik-baik,” kata JK melanjutkan.
    Oleh karena meminta izin tersebut, menurut JK, hubungannya dengan Megawati tetap baik walaupun mereka berhadapan pada Pilpres 2004. Bahkan, pasangan SBY-JK keluar sebagai pemenang.
    Atas dasar itu juga, JK menyebut Megawati sebagai politikus yang sangat demokratis dan objektif.
    “Jadi, walaupun saya lawan tetap punya hubungan. Itu saya hargai betul sebagai sangat demokratis beliau. Kita bukan memuji tetapi kenyataannya. Kita hargai itu,” ujarnya.
    Bahkan, JK juga memastikan bahwa Megawati tidak menggunakan kekuasaan yang ada padanya sebagai Presiden untuk mengerahkan aparat guna memenangkan Pilpres 2004.
    “Tidak memakai aparat, sama sekali tidak pakai aparat. Walaupun beliau bisa memakai aparat karena dia inkumben teapi dia tidak pakai aparat. Jadi, kita hormati beliau walaupun kalah tapi kalah dengan kesatria,” katanya.
    Berbeda dengan dirinya, JK menyebut bahwa mungkin SBY tidak melakukan apa yang dilakukannya yakni meminta izin langsung. Sehingga, hubungan keduanya seperti sedikit renggang.
    “Kalau Pak SBY karena tidak minta restu, minta izinlah akhirnya Ibu Mega sedikit mungkin merasa kurang etiklah,” ujarnya.
    Sebagaimana diketahui, Pilpres 2004 adalah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) pertama yang diselenggarakan secara langsung atau rakyat yang memilih.
    Saat itu, ada lima pasangan calon (paslon), yakni Wiranto-Salahuddin Wahid;
    Megawati Soekarnoputri
    -Hasyim Muzadi; Amien Rais-Siswono Yudo Husodo; SBY-JK; dan Hamzah Haz-Agum Gumelar.
    Pilpres langsung pertama itu berlangsung dua putaran. Hasilnya, pasangan SBY-JK mampu mengalahkan Megawati-Hasyim Muzadi.
    Dari hasil penghitungan suara, Megawati-Hasyim Muzani mendapatkan 44.990.704 suara atau 39,38 persen. Lalu, SBY-JK memeroleh 69.266.350 suara atau 60,62 persen.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wajib Dikoleksi Filatelis, Pos Ukraina Buat Prangko Edisi Bergambar Prabowo

    Wajib Dikoleksi Filatelis, Pos Ukraina Buat Prangko Edisi Bergambar Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Kolektor prangko atau filatelis dapat bersenang hati dengan hadirnya seri terbaru untuk dikoleksi, sebab belum lama ini hadir prangko dengan gambar Presiden Prabowo Subianto. 

    Namun, bukan beredar di Indonesia melainkan di Ukraina. Badan Pos Nasional Ukraina, Ukrposhta atas usulan dari LSM The Ukrainian Initiative merilis prangko yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini merupakan bentuk penghormatan dalam menyambut pelantikan Presiden Republik Indonesia ke-8.

    Sekretaris Kedua Bidang Diplomasi Publik dan Media Ukrainian embassy menyebut kiranya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Ukraina makin erat dan saling menguntungkan pada masa mendatang

    “Ya, itu benar [ada prangko Prabowo]. Kedutaan besar Ukraina di sini juga pernah bikin sesuatu seperti itu,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (8/11/2024).

    Tak hanya Prabowo, edisi prangko dengan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) memang sering dijadikan salah satu barang koleksi dalam memperingati momentum tertentu.

    Misalnya, memperingati hari Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke-75, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meluncurkan Prangko Seri Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

    Tidak hanya menampilkan Presiden dan Wakil Presiden terkini, para pemimpin negara sebelumnya akan ada prangko khususnya. Prangko lainnya adalah 75 tahun Indonesia merdeka, penanggulangan Covid-18 serta artis dan grup musik ternama.

    Lalu, pada 2008, PT Pos Indonesia meluncurkan perangko baru bergambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Ani Yudhoyono sedang bersepeda untuj peringatan Hari Peduli Lingkungan Hidup Sedunia pada 2008.

    Lebih jauh, saat rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi ke-57 RI, dilakukan peluncuran sampul dan perangko berbentuk segi lima itu bergambar Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz pada 2002.

    Selain itu, di tengah perhelatan Muktamar ke-33 NU, Kantor wilayah PT Pos Indonesia Jawa Timur memberikan hadiah khusus berupa prangko bergambar Presiden RI Keempat KH Abdurrahman Wahid.

    Kemudian, PT Pos Indonesia juga sempat meluncurkan perangko BJ Habibie-Hasri Ainun Besari, di CoHive Filateli, Jakarta, Jumat (20/12/2019) yang bertepatan dengan 100 hari wafatnya Presiden ketiga Republik Indonesia itu.

    Perangko Presiden Soeharto pernah juga sempat dirilis pada 1996 dengan tema Kirab Remaja Nasional. Perangko ini dijual dengan harga Rp15.000.

    Tak hanya itu, momen bersejarah juga diabadikan dalam perangko berjudul, “Kunjungan Presiden Soekarno ke Kuba Tahun 1960”. Perangko itu adalah hasil kerjasama PT Pos Indonesia, Direktorat Amselkar Deplu serta Ditjen Postel Depkominfo. Perangko tersebut resmi diluncurkan pada 14 Mei 2008.

  • Sepak Terjang Hamzah Haz Agar RI Keluar dari Jerat Utang IMF

    Sepak Terjang Hamzah Haz Agar RI Keluar dari Jerat Utang IMF

    Jakarta –

    Kabar duka untuk Indonesia, Wakil Presiden (Wapres) ke-9 RI, Hamzah Haz, meninggal dunia di usia 84 tahun. Jenazah disemayamkan di rumah duka di kawasan Matraman, Jakarta Timur.

    Selama menjabat Wakil Presiden mendampingi Megawati Soekarnoputri, Hamzah Haz terbukti banyak membantu pemerintah kala itu khususnya dalam hal ekonomi. Sebab di masa pemerintahannya Indonesia berhasil keluar dari jeratan utang International Monetary Fund (IMF) yang kemudian disusul dengan pengeluaran paket kebijakan ekonomi.

    Melansir dari situs Indonesiabaik.id milik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu (24/7/2024), Indonesia berhasil keluar dari jeratan utang IMF pada Desember 2003 silam dilanjutkan dengan privatisasi perusahaan negara dan divestasi bank guna menutup defisit anggaran negara.

    “Semua opsi yang ditawarkan IMF sifatnya ‘mencekik leher’ bagi Indonesia. Sifatnya menggantung Indonesia supaya terus bergantung pada IMF,” ujar Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas saat itu, Kwik Kian Gie.

    Setelah mengakhiri kerja sama dengan IMF, Megawati yang didampingi Hamzah Haz menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Sesudah Berakhirnya Program IMF untuk menjaga stabilitas ekonomi makro.

    Kebijakan ini terbagi dalam beberapa poin penting. Di sektor fiskal misalnya, ditandai dengan reformasi kebijakan perpajakan, efisiensi belanja negara dan privatisasi BUMN.

    Di sektor keuangan, dilakukan perancangan Jaring Pengaman Sektor Keuangan, divestasi bank-bank di BPPN, memperkuat struktur governance bank negara, dan restrukturisasi sektor pasar modal, asuransi dan dana pensiun.

    Lalu di sektor investasi, dilakukan peninjauan Daftar Negatif Investasi, menyederhanakan perizinan, restrukturisasi sektor telekomunikasi dan energi serta pemberantasan korupsi.

    Dampaknya dinilai cukup baik. Kurs Rupiah yang semula Rp 9.800 (2001) menjadi Rp 9.100 (2004), tingkat inflasi menurun dari 13,1% menjadi 6,5% sedangkan pertumbuhan ekonomi naik 2%, begitu pun poin IHSG dari 459 (2001) menjadi 852 (2004).

    Walaupun dalam catatan detikcom pada 2004, pelaksanaan white paper atau paket kebijakan pasca-pelunasan utang IMF selama pemerintahan Megawati bersama Hamzah Haz belum mencapai 90%. Hal ini seperti disampaikan langsung oleh Ketua Tim Monitoring Pelaksanaan white paper Jannes Hutagalung beberapa hari sebelum pengungkapan laporan akhir pelaksanaan white paper.

    “Penyelesaiannya tidak sampai 90 persen. Mudah-mudahan 2-3 hari angka pastinya bisa disampaikan,” kata Jannes Hutagalung di Gedung Depkeu, Jakarta, Oktober 2024 silam.

    “Pelaksanaan white paper cukup tinggi. White paper cukup berhasil walaupun masih ada yang belum selesai. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada laporan akhir pelaksanaan 13 bulan white paper,” tegas Jannes.

    Beberapa kebijakan yang belum bisa diselesaikan diantaranya revisi UU Pajak, sejumlah Kepmen Perburuhan dan juga program divestasi perbankan seperti BNI. Namun di luar itu, tidak berlebihan jika sosok Hamzah Haz disebut-sebut sebagai orang yang berhasil menjaga APBN RI tetap aman di masa reformasi.

    Sebab sebelum ia menjadi Wakil Presiden ke-9 RI, Hamzah Haz sudah banyak menulis berbagai macam artikel yang membahas permasalahan APBN RI sebelum menjabat di pemerintahan.

    “Tidak ada politisi yang tekun seperti Hamzah Haz dalam menulis masalah politik APBN ini di media massa pada akhir 1980-an dan tahun 1990-an,” ungkap ekonom senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini.

    “Tidak hanya menulis tetapi menekuninya dalam praktek kenegaraan dalam pembahasan-pembahasan di DPR dimana ia sekaligus sebagai pimpinan partai opposisi yang loyal,” tambahnya.

    Lebih lanjut Didik mengatakan pada tahun 2000-an sampai 2005, Hamzah Haz juga terlibat langsung untuk menenangkan masyarakat yang kala itu ribut karena pemerintah mengeluarkan kebijakan menaikkan harga BBM yang disebabkan adanya pengurangan subsidi.

    “Pada pertengahan tahun 2000-an atau 2005 pro kontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak dan bisa mengarah ke krisis politik. Mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, yang juga menjadi Ketua Umum PPP, terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus protensi krisis politik,” ucap Didik.

    “Subsidi kepada barang adalah pemborosan dan harus diganti menjadi subsidi kepada orang. Hamzah Haz ikut mendinginkan suasana dan meskipun tidak populer kemudian menyetujui kenaikan harga BBM dengan alasan kenaikan tersebut sebagai pilihan rasional,” jelasnya lagi.

    (fdl/fdl)

  • Mengenang Hamzah Haz, Sang Penjaga APBN yang Kini Telah Tiada

    Mengenang Hamzah Haz, Sang Penjaga APBN yang Kini Telah Tiada

    Jakarta –

    Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz meninggal dunia. Kepergiannya meninggalkan kesan pada orang-orang yang mengenalnya.

    Ekonom Senior Didik J Rachbini menyebut, Hamzah Haz merupakan sosok politisi negarawan, sekaligus penulis, pemikir, kolumnis yang rajin memberikan pencerahan masalah-masalah ekonomi politik, khususnya politik anggaran dan APBN. Menurutnya, tidak ada politisi yang tekun seperti Hamzah Haz dalam menulis masalah politik APBN ini di media massa pada akhir 1980-an dan tahun 1990-an.

    Menurutnya, Hamzah Haz tidak hanya menulis tetapi menekuninya dalam praktik kenegaraan dalam pembahasan-pembahasan di DPR di mana ia sekaligus sebagai pimpinan partai opposisi yang loyal.

    “Hamzah Haz adalah seorang pemimpin yang matang dan wakil presiden yang negarawan pemikir, menyukai gagasan-gagasan bangsa dalam bidang politik dan ekonomi, yang seharusnya disajikan dalam diskursus publik. Berbeda dengan zaman sekarang yang matang dikarbit, tidak menyukai pemikiran, sekadae populer dan cuma menyukai mainan anak-anak,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

    Didik pun bicara peran Hamzah Haz dalam menjaga APBN. Dia menerangkan, hal yang bisa ditiru dari sosok Hamzah Haz adalah berkomitmen terhadap kepentingan nasional secara keseluruhan tanpa

    meninggalkan aspek realitas dan rasional. Dia bilang, Hamzah Haz berbeda dengan pemimpin yang idealis utopis, yang tidak berpijak pada kenyataan.

    Ia pun mencontohkan, pada 20 tahun lalu terjadi krisis APBN Hamzah Haz ‘turun gunung’ untuk ikut menyelesaikannya. Pada pertengahan tahun 2000-an atau 2005 pro kontra kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memuncak dan bisa mengarah ke krisis politik. Hamzah Haz yang merupakan wakil presiden sekaligus Ketua Umum PPP terlibat langsung dalam lobi-lobi untuk mengatasi krisis APBN sekaligus potensi krisis politik.

    “Subsidi kepada barang adalah pemborosan dan harus diganti menjadi subsidi kepada orang. Hamzah Haz ikut mendinginkan suasana dan meskipun tidak populer kemudian menyetujui kenaikan harga BBM dengan alasan kenaikan tersebut sebagai pilihan rasional,” terangnya.

    Dia mengatakan, Hamzah Haz tergolong pemimpin yang pro kebijakan harus berbasis evidence (evidence based policy). Jika politik populis yang anti rasional dijalankan oleh partai politik, maka pro kontra tersebut akan mengarah kepada krisis politik dan akan membuat masalah baru gabungan krisis APBN, krisis politik dan meluas menjadi krisis ekonomi rakyat.

    “Apa yang dilakukan politisi sekarang ini? Mengeruk APBN dan mendulang utang di luar kemampuan membayarnya. Mestinya Sri Mulyani bisa berdiri rasional dalam kebijakan seperti Hamzah Haz. Tetapi kasus Perpu 01 dan utang Rp 1.520 triliun pada tahun 2020 dengan alasan COVID adalah kesalahan sejarah keputusan APBN, yang dampaknya bisa sampai 2-3 periode kepresidenan,” terangnya.

    “Kini beban utang super berat, tahun utang jatuh tempo mencapai Rp 800 triliun dan bunga yang harus dibayar menguras pajak rakyat, mencapai lebih Rp 500 triliun,” katanya.

    Didik mengatakan, kini tak ada lagi sosok penjaga APBN seperti Hamzah Haz. Menurutnya, APBN telah rusak, baik pada sisi penerimaan maupun pengeluarannya.

    “Tidak ada lagi penjaga APBN seperti Hamzah Haz. APBN rusak pada sisi penerimaan, sekaligus lebih rusak pada sisi pengeluarannya. Selain rusak karena kesalahan politik dan kebijakan di pusat, APBN juga menjadi target korupsi dan bancakan yang masif di banyak daerah kabupaten/kota, provinsi serta di banyak kementrian dan lembaga negara,” ungkapnya.

    (acd/das)

  • Anak Petinggi PPP Siap Maju Pilkada Jombang 2024

    Anak Petinggi PPP Siap Maju Pilkada Jombang 2024

    Jombang (beritajatim.com) – Anak dari tokoh PPP KH Abdul Hafidz Ma’soem, Ahmad Solahudin atau Gus Didin, memnyatakan siap maju dalam Pilkada Jombang yang digelar November 2024. Memang saat ini Gus Didin tidak berpartai, namun dirinya mengelola lembaga pendidikan dan sebagai Ketua Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Jombang.

    Gus Didin membenarkan bahwa dirinya siap maju dalam kontestasi lima tahunan yang dihelat pada November mendatang. Dia mengklaim bahwa hal itu bukan keinginan dirinya secara pribadi, namun permintaan para kiai.

    “Bukan dalam posisi melamar untuk mencalonkan diri di Pilbup Jombang. Melainkan dilamar untuk maju. Meski demikian, kita tetap melihat situasi yang berkembang. Artinya, siapapun kader NU terbaik yang maju, ya kita dukung,” jelas pria keturunan dari PPDU (Pondok Pesantren Darul Ulum) Rejoso Peterongan Jombang ini, Sabtu (27/4/2024).

    Maju lewat partai apa? Gus Didin tak menjelaskan secara rinci. Dia hanya mengatakan bahwa sudah melakukan konsolidasi sejumlah parpol. Namun lagi-lagi, partai apa yang sudah melakukan konsolidasi, Gus Didin juga enggan buka suara.

    Putra dari almarhum KH Hafidz Ma’soem ini menambahkan, dirinya siap maju di Pilbup Jombang berdasarkan pengalamannya. Yakni, pernah menjadi pengurus PCNU dan saat ini sebagai Ketua Baznas Jombang. Dua hal itu menurut Gus Didin adalah modal pengalaman untuk bertarung di Pilkada.

    “Saya ingin membawa program optimisasli zakat di Jombang. Jika dikelola dengan baik, potensi zakat di Jombang bisa mencapai Rp300 miliar per tahun. Namun selama ini belum terkelola dengan baik, sehingga hanya Rp20 miliar per tahun,” ujarnya saat disinggung program yang diusung ke maju Pilkada.

    Nah, jika hal tersebut dikelola dengan baik, lanjutnya, maka problem kemiskinan ekstrem, stunting di Kabupaten Jombang bisa teratasi. Karena kalau hanya berharap pada APBD, sangat sulit.

    Sekadar diketahui, orangtua Gus Didin adalah KH Hafidz Maksum atau Gus Hafidz. Selama hidup Gus Hafidz aktif di PPP (Partai Persatuan Permbangunan). Karier politiknya dimulai dari bawah. Pernah menjadi Ketua PPP Jombang. Kemudian menjadi anggota DPRD Jombang dari PPP era orde baru.

    Lalu melesat menjadi anggota DPR RI dari partai berlambang kabah ini. Dia merupakan tokoh sentral di PPP. Maka tidak heran dipercaya menduduki jabatan ketua bidang di DPP PPP periode 2003-2008. Sedangkan Ketua Umum waktu itu adalah Hamzah Haz.

    KH Hafidz Ma’soem dilahirkan di Jombang pada 4 November 1948 dan meninggal 17 Februari 2022. Di masa tuanya Kiai Hafidz mendirikan lembaga pendidikan yang diberinama Yayasan Roushon Fikr. Nah, lembaga inilah yang saat ini dikelola oleh Gus Didin. [suf]