Tag: Hamdan Zoelva

  • Gelar Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi, Syarikat Islam Salurkan Bantuan untuk Warga Palestina – Halaman all

    Gelar Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi, Syarikat Islam Salurkan Bantuan untuk Warga Palestina – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pimpinan Pusat Syarikat Islam (PP SI) menggelar silaturahmi kebangsaan dan acara Iftar Jama’i atau berbuka puasa bersama kaum Syarikat Islam di Masjid Attin Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

    Hadir sejumlah tokoh antara lain Prof. Hamdan Zoelva selaku Presiden Laznah Tanfidziyah Syarikat Islam, Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Juliantono, Eks Kepala BNPT Boy Rafly, Prof. Valina Singka, Prof Siti Zohro, dan eks  Menkeu Fuad Bawazier.

    Bupati Tulang Bawang Lampung Drs. Hi. Qodratul Ikhwan, perwakilan Baznas RI, perwakilan yang mewakili Kapolri. 

    PP Syarikat Islam, dalam acara tersebut, bekerja sama dengan Baznas RI memberikan beasiswa pada perwakilan mahasiswa S1, S2, S3 dan beasiswa penelitian serta santunan bagi anak yatim. 

    Hamdan Zoelva mengatakan, PP SI bekerja sama Baznas RI menyalurkan beasiswa S1, S2, S3 dan beasiswa penelitian sebesar Rp 2 miliar. 

    “Kemudian lewat dana Ummat Laznas Syarikat Islam membantu Palestina sebesar 500 juta. Selain itu kerja sama dengan dewan masjid Indonesia (DMI) membantu membangun masjid darurat sebesar 500 juta di Gaza Palestina, sehingga total keseluruhan Rp1 miliar,” kata Hamdan dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

    Syarikat Islam, dikatakan Hamdan, fokus membangun kekuatan ekonomi umat.

    “Kami memanfaatkan potensi sumber daya umat melalui zakat dan wakaf untuk menyelesaikan problem ekonomi umat lewat laznas dan lembaga waqaf SI,” katanya

    Menurut Hamdan, potensi umat via zakat dan waqaf di jika kelola secara modern maka banyak masalah umat seperti kemiskinan, pendidikan, pemukiman yang bisa di selesaikan. 

    “Potensi zakat dan waqaf umat setiap tahunnya sebesar Rp340 triliun, sementara saat ini baru bisa terealisasi sebesar Rp3 triliun atau baru 10 persen,” kata dia

    Potensi dana umat ini, Hamdan menyebut, yang menjadi salah satu strategi Syarikat Islam untuk memperkuat ekonomi Ummat dan pengelolaan yang modern. 

    “Salah satu contohnya adalah waqaf dikumpulkan kemudian jadi asset yang di investasikan yang keuntungan kembali ke umat,” pungkasnya. 

    Sementara itu di kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Syarikat Islam Ferry Juliantono mengatakan, potensi ekonomi umat yang besar ini akan disinergikan dengan pemerintah termasuk untuk mendukung program prorakyat Presiden Prabowo.

    “Seperti Kopdes Merah Putih untuk memperkuat ekonomi kerakyatan,” tandas Ferry.

  • Kopdes Merah Putih Bukti Pemerintah Serius Bangun Ekonomi Kerakyatan

    Kopdes Merah Putih Bukti Pemerintah Serius Bangun Ekonomi Kerakyatan

    loading…

    Presiden Syarikat Islam (SI) Hamdan Zoelva mengapresiasi keputusan pemerintah membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di 70.000 desa di seluruh Indonesia. Foto/Dok.SindoNews

    JAKARTA – Keputusan Pemerintah membentuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di 70.000 desa di seluruh Indonesia mendapat apresiasi dari Presiden Syarikat Islam (SI) Hamdan Zoelva.

    “Keputusan pemerintah ini merupakan bukti nyata pemerintah serius hendak membangun ekonomi kerakyatan di akar rumput yang paling bawah,” kata Hamdan Zoelva di Jakarta pada hari Selasa (4/3/2025).

    Hamdan menambahkan, koperasi yang merupakan soko guru ekonomi Indonesia merupakan badan usaha yang sangat cocok diterapkan di desa-desa. Dengan basis keanggotaan yang berasal dari desa yang sama, koperasi akan membangun perekonomian di desa secara bottom up.

    Melalui koperasi, masyarakat desa bisa menghimpun hasil produksinya sehingga mendapatkan harga yang lebih baik di pasar. Demikian juga koperasi dapat menjadi semacam Distribution Center bagi warung-warung rakyat sehingga harga jual barang kebutuhan dapat semakin murah.

    Lebih dari itu, koperasi yang ada di tingkat desa juga dapat dimanfaatkan sebagai pusat distribusi bibit dan pupuk kepada para petani.

    “Pupuk yang selama ini distribusinya berjenjang dan sering menimbulkan kelangkaan, kini bisa didistribusikan langsung ke para petani melalui koperasi,” katanya.

    Dengan berdirinya Kopdes Merah Putih di 70.000 desa ini Hamdan berharap pertumbuhan ekonomi dapat semakin tinggi sekaligus pemerataan ekonomi dapat semakin terjadi.

    “Sudah saatnya Indonesia memulai sebuah revolusi ekonomi yang meninggalkan industri dan kapital yang besar sebagai pendorong pembangunan ekonomi dan lebih mengedepankan kolektivitas masyarakat dalam membangun kesejahteraannya secara bersama-sama,” ujarnya.

    (shf)

  • 9
                    
                        "Perang" Advokat Kondang di Sidang Pilkada MK: Denny Indrayana hingga Bambang Widjojanto
                        Nasional

    9 "Perang" Advokat Kondang di Sidang Pilkada MK: Denny Indrayana hingga Bambang Widjojanto Nasional

    “Perang” Advokat Kondang di Sidang Pilkada MK: Denny Indrayana hingga Bambang Widjojanto
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sidang perselisihan hasil Pilkada Serentak 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi panggung bagi sejumlah advokat ternama dalam membela calon kepala daerah yang menjadi kliennya. 
    Nama-nama seperti Denny Indrayana, Bambang Widjojanto, hingga Hamdan Zoelva menjadi deretan kuasa hukum yang dipercaya menangani gugatan para pemohon di sidang MK.
    Diketahui, Denny yang merupakan Eks Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi kuasa hukum dua pasangan calon kepala daerah yang menggugat hasil Pilkada 2024.
    Pertama adalah pasangan calon bupati dan wakil bupati Ogan Komering Ulu nomor urut 4 Abusama-Misnadi. Kemudian pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Pekanbaru Agung Nugroho-Markarius Anwar.
    Denny juga menjadi kuasa hukum dua warga Kota Banjarbaru yang menggugat kemenangan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor 1, Erna Lisa Halaby dan Wartono.
    Sedangkan Hamdan Zoelva yang berstatus Mantan Ketua MK ditunjuk menjadi kuasa hukum pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin, untuk melawan gugatan hasil Pilkada Jawa Tengah yang dilayangkan pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi.
    Namun, gugatan hasil Pilkada Jawa Tengah 2024 itu pada akhirnya dicabut oleh Andika-Hendi di tengah proses persidangan.
    Sementara, Bambang Widjojanto yang tercatat sebagai Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi kuasa hukum pasangan Edy Rahmayadi-Hasan Basri dalam gugatan hasil Pilkada Sumatera Utara.
    Diwakili Bambang, Edy-Hasan mempersoalkan kemenangan Bobby Nasution-Surya karena menduga ada cawe-cawe kekuasaan. Mengingat, Bobby adalah menantu Presiden ke-7 Joko Widodo.
    Keputusan calon kepala daerah yang bersengketa di MK untuk menunjuk advokat ternama bukan dilakukan tanpa alasan.
    Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal menilai, pemilihan advokat juga menjadi bagian dari strategi hukum para calon kepala daerah untuk mengoreksi hasil Pilkada.
    Setiap pemohon yang yakin dengan bukti-bukti yang dimiliki akan mencari kuasa hukum terbaik untuk mengelaborasi seluruh dalil mereka di hadapan majelis hakim konstitusi.
    “Tentu setiap pemohon yang yakin dengan bukti-bukti yang dimilikinya akan mencari kuasa hukum terbaik yang bisa mengelaborasi seluruh dalil yang diajukan kepada Mahkamah,” ujar Haykal kepada
    Kompas.com
    , Minggu (26/1/2025).
    “Tindakan itu juga menjadi bagian dari strategi yang mereka gunakan untuk mengoreksi hasil pilkada,” sambungnya.
    Haykal meyakini, keberadaan advokat berpengalaman dapat membantu merumuskan dan menyampaikan dalil dalam permohonan dengan lebih jelas.
    Meski begitu, dia menegaskan bahwa putusan MK tidak akan dipengaruhi oleh siapa kuasa hukum pemohon, termohon, ataupun pihak terkait.
    “Itu bukan berarti Mahkamah akan mempertimbangkan siapa yang menjadi kuasa hukum dan seterkenal apa dia. Selama dalil yang disampaikan jelas dan terang, maka itu yang akan dipertimbangkan Mahkamah,” jelas Haykal.
    Sementara itu, peneliti lain di Perludem, Fadli Ramdhanil, berpandangan, gugatan ke MK adalah langkah konstitusional yang wajar dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan pada Pilkada.
    “Upaya hukum ke MK adalah upaya konstitusional, dan menjadi bagian dari tahapan Pilkada sesuai dengan sistem penegakan hukum pemilu,” kata Fadli.
    Putusan MK memiliki dua kemungkinan, yakni membenarkan hasil Pilkada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau mengoreksi hasil tersebut berdasarkan permohonan pemohon.
    Karena itu, lanjut Fadli, meskipun peluang menang di MK tidak selalu besar, langkah ini menjadi jalan terakhir bagi calon kepala daerah untuk mencari keadilan dalam kontestasi Pilkada.
    “Makanya proses di MK penting bagi para pihak yang merasa dirugikan dari proses pilkada. Namun, pada akhirnya kekuatan alat bukti yang akan menentukan,” jelasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Tim Luthfi-Yasin Apresiasi Andika-Hendi Cabut Gugatan MK: Perkara Selesai

    Tim Luthfi-Yasin Apresiasi Andika-Hendi Cabut Gugatan MK: Perkara Selesai

    Jakarta

    Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus kuasa hukum Cagub-Cawagub Jawa Tengah nomor urut 2 Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, Hamdan Zoelva, menghormati keputusan pasangan nomor urut 1 Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi) mencabut gugatan Pilgub Jateng di MK. Hamdan mengatakan pencabutan gugatan itu membuat tahapan Pilgub Jateng selesai.

    “Kami sebagai kuasa hukum dan atas nama pasangan calon nomor 2 Pak Ahmad Luthfi Dan Pak Taj Yasin sangat menghargai langkah yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 2, yaitu Pak Andika Perkasa dan Pak Hendrar Prihadi. Tentu dengan pencabutan secara resmi di depan persidangan, maka secara resmi selesai lah sebenarnya perkara ini,” kata Hamdan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (20/1/2025).

    Hamdan mengatakan pihaknya menunggu penetapan Luthfi-Yasin sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng terpilih oleh KPU Jateng. Hamdan berharap situasi di Jawa Tengah terus kondusif.

    “Dengan demikian Jateng akan segera mendapatkan Gubernur yang baru, yaitu Pak Ahmad Luthfi dan Pak Taj Yasin Maimoen dan dengan pencabutan itu juga kami berharap suasana di Jawa Tengah menjadi guyub ya,” ujarnya.

    “Selesai lah segala proses dan tahapan pemilu yang tentu, yang sangat melelahkan dari awal sampai pemungutan suara penetapan dan sampai di Mahkamah Konstitusi,” sambungnya.

    Hamdan mengatakan Luthfi-Yasin akan merangkul semua pihak. Dia mengatakan Luthfi adalah Gubernur untuk seluruh rakyat Jateng.

    Tim pengacara Ahmad Luthfi-Taj Yasin (Anggi/detikcom)

    Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo mengatakan majelis hakim telah menerima permohonan pencabutan gugatan Pilgub Jateng dari pasangan Andika Perkasa-Hendi. Suhartoyo mengatakan gugatan Andika-Hendi tidak akan dilanjutkan ke tahap berikutnya.

    Hal itu disampaikan Suhartoyo dalam sidang perkara 263/PHPU.GUB-XXIII/2025, di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (20/1). Mulanya, kuasa hukum Andika-Hendi, Mulyadi Marks Phillian, membacakan permohonan pencabutan gugatan Pilgub Jateng.

    Suhartoyo mengatakan MK pun menyatakan menerima permohonan penarikan gugatan itu. Suhartoyo menegaskan perkara Andika-Hendi sudah tidak akan dilanjutkan kembali.

    “Majelis terima permohonan pencabutan ini dan untuk itu untuk perkara 263, menurut kami tidak ada relevansinya lagi untuk dilanjutkan,” kata Suhartoyo.

    (amw/haf)

  • Fusi PPP 1973 Dukung Sandiaga-Dudung Jadi Ketum PPP, Tolak Mardiono

    Fusi PPP 1973 Dukung Sandiaga-Dudung Jadi Ketum PPP, Tolak Mardiono

    Jakarta, CNN Indonesia

    Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Eksponen Fusi PPP 1973 mendukung pelbagai nama calon ketua umum PPP dari internal maupun eksternal PPP untuk maju di Muktamar PPP yang akan digelar tahun 2025 ini.

    “Eksponen Fusi PPP 1973 mendukung pencalonan, calon-calon Ketua Umum PPP dan Pengurus PPP yang akan maju dalam Muktamar, baik dari internal maupun eksternal,” kata Ketum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Husnan Bey Fananie dalam konferensi persnya di salah satu kafe di kawasan Otista, Jakarta, Minggu (5/1).

    Husnan mengatakan setidaknya ada belasan nama yang muncul dalam bursa ketum PPP. Dari internal PPP yang berasal dari NU, Husnan mengatakan ada nama Habil Marati (Anggota DPR RI 1999-2009) hingga Taj Yasin Maimoen (mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah) yang masuk bursa ketum.

    Kemudian dari Parmusi, Husnan mengatakan ada nama dirinya sendiri dan Hasrul Azwar. Sementara calon dari Syarikat Islam (SI) ada nama Ahmad Faryal dan dari Persatuan Terbiah Islamiah (PERTI) terdapat nama Anwar Sanusi.

    Husnan mengatakan ada kandidat dari eksternal PPP yang didukung oleh Fusi PPP 1973. Di antaranya mantan KSAD Dudung Abdurachman, mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, politikus PPP Sandiaga Uno hingga Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

    Terdapat nama lain seperti mantan Ketua MK Hamdan Zoelva, Ketum Partai Masyumi Ahmad Yani dan Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi.

    “Kami mengharapkan Calon-calon ketua umum PPP Baik dari internal maupun dari eksternal memiliki sifat-sifat yang jujur, dipercaya, amanah, cerdas, berintegritas,” kata dia.

    Di tempat yang sama, politikus PPP Idy Muzayad mengaku menolak Plt Ketum PPP Muhamad Mardiono jika ingin maju sebagai Ketum PPP di Muktamar tahun 2025 ini lantaran telah gagal membawa PPP menuju Parlemen Senayan.

    “Ini ada pertanyaan mungkin di benaknya kawan-kawan. Bagaimana dengan yang sekarang? Tadi sudah menyatakan, tidak atau belum mendukung salah satu. tapi kita jelas menolak satu yang telah gagal ini,” kata Idy.

    Idy mengatakan ada indikasi jika Plt Ketum PPP saat ini ingin melanggengkan kekuasaannya dengan segala cara. Termasuk menutup peluang tokoh eksternal untuk menjadi ketua umum.

    Baginya, perubahan AD/ART bisa membuka peluang tokoh eksternal menjadi ketua umum di muktamar PPP nantinya.

    “Kalau ada indikasi yang menutup peluang munculnya tokoh luar dari PPP untuk menjadi ketua umum, maka itu justru melanggar AD/ART itu sendiri,” kata Idy.

    “Kita terus terang, ya, menolak yang sekarang sudah gagal ini. Ini jelas sikap. Bukan kita benci kepada orang, nothing personal, tapi ini soal leadership,” tambahnya.

    Eksponen Fusi PPP 1973 ini terdiri dari tokoh-tokoh yang berasal dari NU, Parmusi, Serikat Islam hingga Perti. Organisasi ini sempat berfusi ke dalam PPP.

    Mereka yang hadir pada momen ini di antaranya Zarkasih Nur (Nahdlatul Ulama), Husnan Bey Fananie (Persaudaraan Muslimin Indonesia/Parmusi), Achmad Farial (Serikat Islam/SI), Irena R. Rusli Halil (Partai Tarbiyah Indonesia/Perti).

    Sebelumnya Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan Muktamar X PPP akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029, agar PPP bisa kembali masuk ke Senayan.

    Menurutnya percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.

    “Masa khidmat Partai Persatuan Pembangunan akan berakhir nanti pada Desember tahun 2025. Oleh karena situasi dan kondisi politik maka kita memerlukan percepatan,” kata Mardiono di Jakarta, Jumat malam (13/12).

    (rzr/DAL)

    [Gambas:Video CNN]

  • Eksponen Fusi PPP 1973 umumkan dukungan untuk sejumlah calon ketum PPP

    Eksponen Fusi PPP 1973 umumkan dukungan untuk sejumlah calon ketum PPP

    sejumlah nama calon ketum PPP dari eksternal, yakni mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Un

    Jakarta (ANTARA) – Eksponen Fusi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1973 yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi), Serikat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), mengumumkan dukungan untuk sejumlah calon ketua umum PPP.

    “Eksponen Fusi PPP 1973 mendukung pencalonan calon-calon ketua umum PPP dan pengurus PPP yang akan maju dalam muktamar, baik dari internal maupun eksternal partai. Calon dari internal merupakan kader dari PPP,” kata Ketua Umum Parmusi Husnan Fanani di kawasan Jatinegara, Jakarta, Minggu.

    Husnan menyampaikan calon yang diusulkan merupakan usulan tiap ormas, seperti NU yang mencalonkan mantan anggota DPR RI Habil Marati, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih pada Pilkada 2024 Taj Yasin.

    “Calon dari Parmusi, Persaudaraan Muslim Indonesia, Husnan B. Fanani, saya sendiri, anggota DPR RI 2009-2014 dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Azerbaijan 2016-2020, serta Hasrul Azwar, mantan Duta Besar RI untuk Maroko,” ujarnya.

    Ia juga mengumumkan sejumlah nama calon ketum PPP dari eksternal, yakni mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva.

    Berikutnya, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Partai Masyumi Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, serta mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman.

    “Kami mengharapkan calon-calon ketua umum PPP, baik dari internal maupun dari eksternal, memiliki sifat-sifat yang jujur, dipercaya, amanah, cerdas, berintegritas, dan tentunya juga visioner,” katanya.

    Sementara itu, dia mengatakan bahwa calon-calon ketua umum yang didukung tersebut telah sesuai dengan khitah 1973 dan memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin PPP yang dapat menjadi panutan bagi umat Islam dan bangsa Indonesia.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Akhir Kisruh PMI, Agung Laksono Gagal Kudeta JK

    Akhir Kisruh PMI, Agung Laksono Gagal Kudeta JK

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) berakhir setelah Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memutuskan kepengurusan PMI yang dipimpin oleh Jusuf Kalla (JK) sah dah diakui secara hukum.

    Pengakuan dari negara ini membuat upaya Agung Laksono merebut kursi ketua PMI gagal. 

    “Kami telah memberi jawaban bahwa pemerintah melalui Kemenkum, setelah melakukan kajian berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga PMI, maka Menteri Hukum memberi pengakuan kepada AD/ART sekaligus pengurus baru PMI di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Jusuf Kalla,” kata Supratman melalui keterangan tertulis, Jumat (20/12).

    Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum Widodo mengatakan kepengurusan JK sesuai dengan AD/ART PMI. Kemenkum pun telah mengeceknya dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

    PMI sebelumnya dibuat geger oleh dualisme kepengurusan. Jusuf Kalla terpilih sebagai ketua umum berdasarkan Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024. Namun, politikus Partai Golkar Agung Laksono juga mengklaim terpilih sebagai ketua umum dalam forum Munas yang sama.

    Agung mengaku didukung oleh 20 persen pengurus daerah PMI. Dia juga membentuk kepengurusan PMI sebelum JK.

    Bahkan, Agung sudah terlebih dulu melantik Dewan Kehormatan dan Pengurus Pusat PMI di Hotel Sultan Jakarta pada Rabu (18/12) lalu.

    Di sisi lain, Pada Jumat (20/12), JK tetap mengumumkan dan melantik susunan kepengurusan PMI periode 2024-2029. JK juga menunjukkan surat Kemenkum nomor M.HH-AH.01-11 tanggal 19 Desember yang mengesahkan kepengurusan PMI di bawah kepemimpinannya.

    Dalam kepengurusan PMI, JK didampingi Nanang Sukarna di kursi wakil ketua umum. Jabatan Sekretaris Jenderal PMI diisi Abdurrahman M Fahir. Lalu Bendahara Umum PMI diemban Suryani Sidik Faisal Motik.

    Politikus Sudirman Said dan eks Ketua MK Hamdan Zoelva ikut masuk kepengurusan JK.

    “Tidak ada yang disebut dualisme. Tidak ada disebut ada PMI tandingan karena pertandingan sudah berakhir. Sebenarnya, sebenarnya sudah berakhir,” ujar JK di Markas Pusat PMI, Jakarta, Jumat.

    Berikut daftar pengurus PMI 2024-2029 yang dipimpin Jusuf Kalla:

    Pelindung: Presiden RIDewan Kehormatan

    Ketua: Ginandjar Kartasasmita

    Anggota:

    Ketua MPR RI
    Menko PMK RI
    Menteri Kesehatan RI
    Sofyan Wanandi
    Syafrudin Kambo
    Hamdan Zoelva

    Pengurus Pusat PMI

    Ketua Umum: M. Jusuf Kalla
    Wakil Ketua Umum: Nanang Sukarna
    Sekretaris Jenderal: Abdurrahman M. Fahir
    Bendahara Umum: Suryani Sidik Faisal Motik

    Ketua bidang PMI

    Ketua Bidang Organisasi: Sudirman Said
    Ketua Bidang Hubungan Internasional: Hamid Awaluddin
    Ketua Bidang Pengembangan Unit Donor Darah: Linda Lukitari Waseso
    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Asmawi Syam
    Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial: Fahmi Idris
    Ketua Bidang Pengembangan Sumber Dana: Suwandi Wiratno
    Ketua Bidang Pengembangan Unit Usaha: Johnny Darmawan
    Ketua Bidang Hukum dan Aset: Rapiuddin Hamarung
    Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Adaptasi Iklim: Ninik Kun Naryatie
    Ketua Bidang Relawan: Sasongko Tedjo
    Ketua Bidang Diklat dan Humas: Nurani Bawazier

    Anggota:

    Josef A. Nae Soi
    Andi Rukman Nurdin
    Tribowo Budi Santoso
    Taufan Ansar Nur.

    (rzr/wis)

    [Gambas:Video CNN]

  • JK Dilantik Ketum PMI, Ini Struktur Kepengurusan Periode 2024-2029

    JK Dilantik Ketum PMI, Ini Struktur Kepengurusan Periode 2024-2029

    Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden ke-6 dan ke-10 Jusuf Kalla (JK) resmi menjabat sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029. Hal ini memperpanjang kepemimpinannya sejak 2009. 

    Kepengurusan baru periode 2024-2029, yang dipimpin oleh JK, dilaksanakan di di Markas Pusat PMI, Jakarta Selatan, pada Jumat (20/12/2024). 

    “Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Desember 2024, Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia, Ketua Umum. tertanda Muhammad Jusuf Kalla,” tutur pembacaan surat keputusan tersebut. 

    Dalam pidato sambutannya, JK juga menjelaskan bahwa pihaknya sudah menerima Surat Keputusan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia perihal Kepengurusan PMI periode 2024-2029. 

    “Kita telah selesaikan, karena tidak mungkin ada dua PMI di Indonesia ini dan karena itulah maka saya baru saja menerima surat keputusan dari Menteri Hukum RI dalam hal kepengurusan ini,” tutur JK. 

    Adapun, JK membacakan inti pokok keputusan tersebut yang berbunyi bahwa Kementerian Hukum RK menerima dan mengakui AD/ART  serta susunan kepengurusan Palang Merah Indonesia dari hasil Musyawarah Nasional (Munas) ke-22, yang menunjuk bahwa Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum. 

    “Dan selanjutnya akan dicatat dalam sistem administrasi kebadan hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Atas perhatiannya, kami ucapkan, terima kasih, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas,” ucap JK membaca keputusan tersebut. 

    Berikut struktur lengkap kepengurusan PMI periode 2024-2029

    Pelindung: Presiden Republik Indonesia

    Dewan Kehormatan

    Ketua: Ginandjar Kartasasmita

    Anggota:

    1. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia & Kebudayaan RI

    3. Menteri Kesehatan RI

    4. Sofyan Wanandi

    5. Safruddin Kambo

    6. Hamdan Zoelva

    Susunan Organisasi 

    Ketua Umum: M. Jusuf Kalla

    Wakil Ketua Umum: Nanan Soekarna

    Sekretaris Jenderal: A.M. Fachir

    Bendahara: Suryani Sidik Motik

    Ketua Bidang Organisasi: Sudirman Said

    Ketua Bidang Hubungan Internasional: Hamid Awaluddin

    Ketua Bidang Pengembangan Unit Donor Darah (UDD): Linda Lukitari Waseso

    Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Asmawi Syam

    Ketua Bidang Kesehatan dan Sosial: Fachmi Idris

    Ketua Bidang Pengembangan Sumber Dana: Suwandi Wiratno

    Ketua Bidang Pengembangan Unit Usaha: Johny Darmawan

    Ketua Bidang Hukum dan Aset: Rapiuddin Hamarung

    Ketua Bidang Lingkungan Hidup & Adaptasi Iklim: Niniek Kun Naryatie

    Ketua Bidang Relawan: Sasongko Tedjo

    Ketua Bidang Diklat & Humas: Nuraini Bawazier

    Anggota:

  • Luncurkan Koksi Kalimantan Timur, Wamenkop: Koperasi Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat – Halaman all

    Luncurkan Koksi Kalimantan Timur, Wamenkop: Koperasi Bisa Jadi Penggerak Ekonomi Rakyat – Halaman all

    KOKSI diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di wilayah Kalimantan Timur.

    Tayang: Minggu, 15 Desember 2024 23:04 WIB

    ist

    Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI, Ferry Juliantono, meresmikan Koperasi Kaum Sarekat Islam (KOKSI) Kalimantan Timur dalam sebuah acara yang berlangsung di Samarinda. 

    Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) RI, Ferry Juliantono, meresmikan Koperasi Kaum Sarekat Islam (KOKSI) Kalimantan Timur dalam sebuah acara yang berlangsung di Samarinda.

    KOKSI diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat di wilayah Kalimantan Timur.

    Peluncuran KOKSI Katim ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi yang berbasis pada kemandirian dan kolaborasi antar pelaku usaha. 

    “Semoga KOKSI dapat memainkan peran yang signifikan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat,” ujar Ferry dalam keterangannya, Minggu (15/12/2024).

    “Khususnya di Kalimantan Timur, yang memiliki potensi besar dalam sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Ferry lagi.

    Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting. Beberapa nama yang hadir antara lain Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus Ketua Umum Syarikat Islam, Hamdan Zoelva.

    Lalu ada Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Provinsi Kalimantan Timur, Heni Purwaningsih.

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:’9′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }
    else{
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    $(“#test3”).val(“Done”);
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    if($(“#test3”).val() == ‘Done’){
    newlast=0;
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest”, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast + 1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.c_url) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else{
    $.getJSON(“https://api.tribunnews.com/ajax/latest_section/?callback=?”, {start: newlast,section:sectionid,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    if(val.title){
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    }else{
    return false;
    }
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    }

    Berita Terkini

  • Diskusi Bareng Tokoh Lokal Solo, Wakil Menteri Koperasi Bahas Ancaman Produk Impor – Halaman all

    Diskusi Bareng Tokoh Lokal Solo, Wakil Menteri Koperasi Bahas Ancaman Produk Impor – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menggelar diskusi bersama sejumlah tokoh lokal di Kooken Kafe, Kampung Kauman, Solo, pada Jumat (13/12/2024).

    Diskusi tersebut turut dihadiri oleh Ketua Pengurus Koperasi Syarikat Dagang Kauman (SDK) Muchammad Yuli, Ketua Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman Gunawam Setiawan, serta sejumlah pejabat lainnya, termasuk perwakilan Walikota Surakarta Wahyu Kristina.

    Adapula Walikota Surakarta Terpilih Respati Ardi, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah Eddy Sulistiyo, Direktur LPDB KUMKM Supomo, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva yang juga menjabat Ketua Umum Syarikat Indonesia.

    Dalam diskusi tersebut, Ferry menegaskan komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Koperasi (Kemenkop), untuk terus mendukung dan melindungi industri tekstil dalam negeri dari ancaman produk impor.

    Menurutnya, koperasi seperti SDK memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan ekonomi berbasis nilai perjuangan, khususnya di sektor batik yang merupakan warisan budaya bangsa.

    “Kami memastikan bahwa Kementerian Koperasi akan selalu mendukung koperasi yang memiliki nilai ekonomi sekaligus perjuangan seperti SDK. Batik adalah identitas bangsa yang harus terus dijaga keberlangsungannya,” ujar Ferry.

    Lebih lanjut, Ferry juga menekankan pentingnya peran koperasi dalam memperkuat industri lokal agar mampu bersaing di pasar domestik dan internasional.

    Ia mengapresiasi peran SDK dan komunitas Kampung Wisata Batik Kauman dalam mempertahankan tradisi batik, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor ekonomi kreatif.

    Kehadiran sejumlah tokoh dalam diskusi ini menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan para pelaku usaha dalam mendorong pertumbuhan sektor koperasi dan UMKM.

    Kampung Wisata Batik Kauman di Solo telah dikenal sebagai salah satu sentra batik yang sarat dengan nilai sejarah dan budaya, menjadikannya ikon penting dalam industri kreatif Indonesia.