Xcloud.id

Tag: Haedar Nashir

  • Muhammadiyah Akhirnya Dapat Jatah Tambang

    Muhammadiyah Akhirnya Dapat Jatah Tambang

    Jakarta –

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan Muhammadiyah akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

    Bahlil mengatakan organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menyelesaikan proses perizinan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) untuk mengelola lahan tambang eks PKP2B. NU mendapatkan WIUPK di lahan tambang bekas PT Kaltim Prima Coal seluas 26.000 hektar.

    “Kalau NU sudah selesai. Muhammadiyah sekarang sudah turun. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks Adaro,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

    Muhammadiyah sebelumnya mendapatkan tawaran tiga wilayah tambang yakni eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung atau Arutmin. Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy.

    “Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin. Jadi, kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” ungkap Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024) lalu.

    Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan telah menerjunkan tim untuk mengurusi izin pengelolaan tambang. Pada saat ditemui di Yogyakarta, Haedar bilang belum menerima laporan terkait pengelolaan area tambang itu.

    “Kami belum memperoleh (laporan) dari tim. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri tentu itu terkait dengan policy pak Menteri dan jika itu memang diperuntukkan untuk Muhammadiyah tentu akan ada pertemuan biasanya, antara tim dengan tim Kementerian,” kata dia ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Gondokusumo, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).

    (acd/acd)

  • Menteri ESDM: Muhammadiyah akan Kelola Tambang Batu Bara Bekas Adaro – Halaman all

    Menteri ESDM: Muhammadiyah akan Kelola Tambang Batu Bara Bekas Adaro – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Muhammadiyah akan mengelola lokasi tambang bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik Adaro.

    Hal itu diungkap oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

    Adapun Muhammadiyah telah mendirikan PT Mentari Swadaya Ecomining (PT MSE) sebagai badan usaha untuk mengelola tambang.

    “Oh kalau NU sudah selesai. Muhammadiyah sekarang sudah turun juga. Kita sudah positif. Kita pakai eks-Adaro (untuk Muhammadiyah). Sudah positif,” kata Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (10/1/2025), dikutip dari Kontan.

    Meski sudah mendirikan badan usaha pengelola tambang, Muhammadiyah saat ini belum memperoleh Surat Keputusan (SK) tentang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dari pemerintah.

    Menanggapi perkataan Bahlil, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengonfirmasi kebenaran pihaknya mendapatkan lahan bekas tambang Adaro.

    “Katanya begitu,” ujarnya singkat kepada Kontan pada Jumat ini.

    Sebelum ini, Anwar pernah mengatakan bahwa Bahlil telah menyampaikan bahwa Muhammadiyah bakal segera mendapatkan penyerahan WIUPK.

    “Bapak Bahlil kemarin bilang insya Allah akan diusahakan agar proses penyerahan nya kepada Muhammadiyah bisa lebih cepat,” kata Anwar kepada Kontan, Rabu (8/1/2025).

    Menurut Anwar, begitu perizinan terbit, PT Mentari Swadaya Ecomining bakal langsung beroperasi. Ia menyebut, perusahaan ini telah memiliki jajaran pengurus/direksi yang diisi mantan pejabat di kementerian dan pasar modal.

    “Tapi, saya tidak ingat karena saya fokusnya ke WIUP,” sambungnya.

    Yang jelas, Muhammadiyah menunjuk mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang.

    Sebelumnya, pada Juli 2024, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah resmi memutuskan menerima izin usaha pertambangan atau izin tambang yang ditawarkan pemerintah.

    Hal itu diputuskan dalam Rapat Konsolidasi Nasional yang digelar di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Yogyakarta, Minggu (28/7/2024).

    “Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah sesuai nomor 25 tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan,” kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam konferensi pers, yang disiarkan langsung dari akun YouTube Muhammadiyah Channel.

    Adapun sebelum memutuskan menerima izin pengelolaan tambang, PP Muhammadiyah menganalisis masukan, melakukan pengkajian, mencermati kritik pengelolaan tambang dan pandangan dari para akademisi dan pengelola tambang, dan ahli lingkungan hidup.

    Selain itu PP Muhammadiyah juga menerima masukan dari perguruan tinggi, majelis dan lembaga di lingkungan PP Muhammadiyah serta pandangan anggota PP Muhammadiyah.

    Dengan begitu, Muhammadiyah menjadi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kedua yang menerima izin tambang, setelah sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerimanya.

    Meski demikian, PP Muhammadiyah siap mengembalikannya apabila tidak memungkinkan melakukan pengelolaan.

    “Kalau nanti dalam perjalanan tim kami menemukan berbagai macam situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk pengelolaan tambang yang pro-keadilan sosial, pro-kesejahteraan sosial dan pro-lingkungan maka kami tidak akan memaksakan diri untuk akhirnya nanti dengan bertanggung jawab pula, IUP itu kami kembalikan,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

  • Tok! Muhammadiyah Dapat Jatah Tambang Bekas Adaro

    Tok! Muhammadiyah Dapat Jatah Tambang Bekas Adaro

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Muhammadiyah positif akan mengelola tambang bekas perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) PT Adaro Energy Tbk.

    “Muhammadiyah sekarang sudah turun. Kita sudah positif. Kita pakai yang eks-Adaro,” kata Bahlil saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2025).

    Sebelumnya, Muhammadiyah mendapatkan tawaran menggarap tambang di tiga wilayah PKP2B dari Kementerian ESDM, eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung atau Arutmin. Informasi tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy.

    “Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami,” ungkap Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024) lalu.

    Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan telah menerjunkan tim untuk mengurusi izin pengelolaan tambang. Pada saat ditemui di Yogyakarta, Haedar bilang belum menerima laporan terkait pengelolaan area tambang itu.

    “Kami belum memperoleh (laporan) dari tim. Jadi apa yang disampaikan Pak Menteri tentu itu terkait dengan policy pak Menteri dan jika itu memang diperuntukkan untuk Muhammadiyah tentu akan ada pertemuan biasanya, antara tim dengan tim Kementerian,” kata dia ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Gondokusuma, Yogyakarta, Rabu (18/12/2024).

    (acd/acd)

  • Rektor Baru UMY di Tahun Baru

    Rektor Baru UMY di Tahun Baru

    Liputan6.com, Yogyakarta – Akhir tahun 2024 lalu menjadi saksi pergantian Rektor UMY dari yang lama ke Rektor baru di di Ballroom Gedung UMY Student Dormitory. Gunawan Budiyanto selaku rektor sebelumnya memberikan tampuk kepemimpinan UMY ke Achmad Nurmandi untuk masa jabatan 2024-2028 yang meninggalkan akareditasi internasional bagi 24 program studi, akreditasi unggul bagi 39 program studi dan memiliki 43 guru besar.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengapresiasi kemajuan UMY di bawah kepemimpinan Gunawan selaku Rektor sebelumnya. Ia percaya bahwa UMY telah memiliki posisi yang bagus, mengingat fleksibilitas dan kemampuan adaptasinya terhadap perkembangan global yang mengedepankan kualitas.

    “Saya berpesan, jangan merasa cukup dengan level perguruan tinggi secara nasional, karena Indonesia masih tertinggal di tingkat global. Segala perkembangan ini sekaligus menjadi garda terdepan program internasionalisasi Muhammadiyah,” ujar Haedar Senin 30 Desember 2024.

    Gunawan mengaku memiliki prinsip bahwa semua pencapaian gemilang yang diraih oleh UMY merupakan hasil kerja kolektif dan pemimpin adalah bagian dari tim yang menggerakkan organisasi melalui teladan nyata yang diberikan. Gunawan mengenal rektor baru Nurmandi sebagai orang yang taat terhadap asas dan tegas terhadap prinsip, etos kerja dan dedikasi tinggi bagi UMY.

    “PTS saat ini sedang mengalami guncangan besar melalui kebijakan yang ada saat, dan perlu menerapkan langkah-langkah strategis dan optimal. Selamat mengabdi kepada Prof. Nurmandi, yang akan terus membawa UMY demi kemajuan bersama. Saya mengucapkan terima kasih bagi seluruh lapisan struktural dan staf universitas yang telah ikut bersama membangun UMY menjadi lebih baik hingga berada di titik sekarang,” imbuhnya.

    Nurmandi yang juga Guru Besar UMY di bidang ilmu pemerintahan ini menyebut jika UMY dibangun atas dasar imajinasi dari para pendiri, untuk memiliki institusi pendidikan tinggi berkualitas di Yogyakarta sebagai ibukota dari Muhammadiyah. Menurutnya imajinasi dan tekad ini harus diteruskan oleh pimpinan selanjutnya, dan merasa adanya kebutuhan untuk terus bertransformasi dalam mengikuti perkembangan dan kemajuan di masa sekarang.

    “Inilah yang menjadi tugas kami sebagai penerus kepemimpinan di UMY, terutama dengan telah adanya reputasi baik yang dimiliki di tingkat nasional hingga internasional. Tentu banyak tantangan di depan mata, sehingga penting bagi PTS untuk terus berkembang dan melakukan penyesuaian dengan banyaknya perubahan regulasi yang bersifat dinamis,” ujar rektor baru UMY ini.

    Nurmandi rektor baru UMY merasa bahwa akan sulit bagi UMY untuk memberikan kualitas terbaik sebuah perguruan tinggi tanpa adanya jejaring yang baik dengan multisektor, dan Nurmandi berkomitmen untuk terus menjaga hubungan baik tersebut.

    Dia yakin UMY tidak hanya akan menjadi etalase dari organisasi Muhammadiyah namun juga memajukan standar dan kualitas pendidikan tinggi yang dapat diakses bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.

     

    Pidato Ngapak Gawe Ngakak !! (Ora NGAPAK ora KEPENAK)

  • Ketum Muhammadiyah Ingatkan Tahun Baru 2025 sebagai Momentum Refleksi dan Perbaikan Diri

    Ketum Muhammadiyah Ingatkan Tahun Baru 2025 sebagai Momentum Refleksi dan Perbaikan Diri

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyoroti antusiasme masyarakat dalam menyambut Tahun Baru 2025 yang sering diwarnai dengan euforia. Ia mengingatkan pentingnya menjadikan momentum ini sebagai ajang refleksi diri untuk melangkah lebih baik.

    “Ketika hari yang dinantikan itu tiba, tidak sedikit yang euforia, seakan menemukan sesuatu yang membahagiakan. Hingga batas tertentu hal itu manusiawi karena manusia memiliki sifat dasar suka kesenangan yang bersifat inderawi atau duniawi,” ujar Haedar pada Selasa (31/12/2024) di Yogyakarta.

    Haedar mengajak masyarakat untuk bertanya kepada diri sendiri tentang makna dari perayaan tersebut. 

    “Untuk apa menyambut Tahun Baru dengan euforia, terlebih disertai pesta pora hingga berlebihan? Bukankah datangnya Tahun Baru dan lepasnya tahun lama sejatinya usia setiap orang berkurang satu tahun?” ungkapnya.

    Ia mengimbau momen pergantian tahun sebaiknya dijadikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an Surah Al-Ashr. 

    “Tuhan bersumpah demi waktu dalam ‘Al-Ashr’. Manusia akan merugi kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran (QS Al-Ashr: 1-3),” kata Haedar, mengutip ayat tersebut.

    Selain itu, Haedar mengingatkan sabda Nabi tentang tiga perkara yang akan menyertai manusia di Hari Akhir: amal jariyah, anak shaleh yang mendoakan orangtuanya, dan ilmu yang bermanfaat.

    “Karenanya, sangat bijaksana jika kehadiran Tahun Baru disambut dengan kesadaran diri yang utama untuk memperbaiki langkah yang salah di tahun lalu dan berbuat yang baik di tahun depan,” ujarnya. 

    Ia juga menekankan pentingnya mengganti jejak negatif dengan langkah-langkah positif dan bermakna.Haedar turut menyinggung pesan Presiden Prabowo Subianto pada perayaan Natal yang menyerukan pertobatan bagi mereka yang melakukan kesalahan, termasuk koruptor.

    “Pesan penting tersebut mengandung makna mendalam, tinggalkan hal-hal buruk dan salah, serta lakukan jejak baru yang benar dan baik dalam kehidupan kebangsaan,” tegas Haedar.

    Mengakhiri pesannya, Haedar mengajak masyarakat untuk mengedepankan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan kemandirian dalam menyongsong tahun baru. Ia juga memberikan pesan khusus kepada kaum muda, terutama generasi milenial dan gen Z. 

    “Utamakan kepercayaan pada diri sendiri, kegigihan, dan etos kemajuan seraya jauhi hidup serba menerabas dan instan. Masa depan tergantung pada jejak masa kini dan awal Tahun Baru 2025 adalah langkah angkatan pertama memulai hidup dengan etos kemajuan meraih keberhasilan yang bermakna!” pungkas Haedar.

  • PP Muhammadiyah minta pemerintah jadikan 2025 momen perkuat KPK

    PP Muhammadiyah minta pemerintah jadikan 2025 momen perkuat KPK

    “Memperkuat posisi dan peran KPK agar kembali pada posisi sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi,”

    Yogyakarta (ANTARA) – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah agar menjadikan awal 2025 sebagai momentum mewujudkan komitmen pemberantasan korupsi dengan memperkuat posisi dan peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Memperkuat posisi dan peran KPK agar kembali pada posisi sebagai lembaga independen dalam pemberantasan korupsi,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah, Yogyakarta, Senin.

    Dalam Refleksi Akhir Tahun 2024 PP Muhammadiyah, Haedar menegaskan bahwa KPK harus memiliki posisi dan moralitas yang tinggi untuk bisa memberantas korupsi secara benar, adil, objektif, dan tidak terpengaruh oleh pihak apapun dan manapun.

    Menurut dia, asalkan KPK beserta semua institusi pemberantasan rasuah mampu bersikap adil, objektif dan tidak tebang pilih maka seluruh komponen bangsa akan memberikan dukungan.

    “Sehingga tidak lagi ada cerita tebang pilih dan ada politisasi perkara, politisasi orang yang kemudian akhirnya menimbulkan kegaduhan dalam kehidupan berbangsa,” ujar dia.

    Menurut dia, KPK agar kembali pada “khittahnya” untuk menjadi lembaga independen yang melakukan pemberantasan korupsi secara benar, adil, dan tanpa terpengaruh oleh pihak manapun.

    Selain memperkuat KPK, Haedar berharap pemerintah mewujudkan komitmen pemberantasan korupsi dengan menjadikannya sebagai “political will” (kemauan politik) di seluruh institusi negara baik eksekutif, legislatif, serta yudikatif.

    “Saya pikir kalau integritas ini dijadikan ‘political will’ di awal tahun (2025), ke depan akan lebih bagus. Nah, di sinilah kunci pada seluruh anggota komisioner KPK untuk menjaga dan membangun ‘political will’ ini,” ujar dia.

    Sebagai negara hukum, menurut dia, Indonesia sudah semestinya menempatkan hukum di atas segala-galanya.

    PP Muhammadiyah, ditegaskan Haedar mendukung komitmen tinggi Presiden Prabowo saat pelantikan terkait pemberantasan korupsi yang tuntas dan berani.

    Institusi-institusi penegakan hukum mulai dari kejaksaan, kepolisian, serta lembaga-lembaga yudikatif dari Mahkamah Agung (MA) sampai institusi di bawahnya harus bisa menjadi tempat untuk tegaknya keadilan.

    “Sehingga tidak ada lagi, cerita di mana ada politisasi perkara dan transaksi-transaksi yang membuat perkara itu lalu menjadi tebang pilih,” ujar Haedar.

    Pewarta: Luqman Hakim
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Muhammadiyah Tetap Optimistis Pemberantasan Korupsi di Tahun 2025 Yogyakarta 30 Desember 2024

    Muhammadiyah Tetap Optimistis Pemberantasan Korupsi di Tahun 2025 Yogyakarta 30 Desember 2024

    Muhammadiyah Tetap Optimistis Pemberantasan Korupsi di Tahun 2025
    Tim Redaksi
    YOGYAKARTA, KOMPAS.com
    – Kasus korupsi kembali menjadi sorotan masyarakat Indonesia pada tahun 2024.
    Di tengah perdebatan mengenai pernyataan Presiden
    Prabowo
    yang menyatakan akan memberikan pengampunan kepada koruptor, kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah yang merugikan negara sebesar Rp 300 triliun juga menjadi perhatian publik.
    Dalam kasus ini, terdakwa Harvey Moeis dijatuhi vonis penjara selama 6,5 tahun.
    Kasus ini menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen, bahkan beberapa konten kreator menghitung potensi pendapatan per jam jika memiliki kekayaan sebesar Rp 300 triliun.
    Menanggapi berbagai kasus korupsi yang terjadi, Ketua Umum PP Muhammadiyah,
    Haedar Nashir
    , menyatakan bahwa Muhammadiyah tetap optimis terhadap kepemimpinan Prabowo.
    “Kalau Muhammadiyah enggak optimis, siapa lagi yang optimis?” ucap Haedar pada Senin (30/12/2024).
    Haedar menekankan bahwa optimisme harus disertai dengan kesadaran mengenai tindakan yang diperbolehkan dan tidak.
    “Mungkin nanti Pak Prabowo akan memberikan penjelasan sendiri. Apa maksudnya pengampunan untuk koruptor seperti apa,” lanjutnya.
    Selain itu, Haedar mengingatkan pentingnya menjaga suara masyarakat.
    Muhammadiyah berkomitmen untuk mendorong dan mengawasi lembaga yudikatif, termasuk pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.
    “Kami mendukung komitmen tinggi Presiden Prabowo untuk
    pemberantasan korupsi
    yang tuntas dan berani. Penting disertai political will dari seluruh pihak di jajaran pemerintahan, termasuk institusi Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, serta lembaga-lembaga lain seperti Kejaksaan, TNI, Polri, dan Pemda di seluruh Indonesia,” beber Haedar.
    Haedar juga berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali pada khittahnya sebagai lembaga independen yang melakukan pemberantasan korupsi secara benar, adil, dan tanpa pengaruh dari pihak manapun.
    Ia menegaskan bahwa KPK harus menegakkan fungsi pemberantasan korupsi tanpa tebang pilih dan terhindar dari politisasi.
    Haedar menekankan pentingnya partai politik dan para elite parpol untuk menjadi teladan dalam menerapkan prinsip good governance dan hidup tanpa korupsi.
    “Lembaga legislatif dan yudikatif penting mempelopori praktik good governance dan clean government sehingga dapat menjadi penyangga yang kokoh dalam mendukung eksekutif yang bebas dari korupsi,” katanya.
    Menurut Haedar, penegakan hukum harus menjadi langkah politik yang kuat dari seluruh institusi penegakan hukum, termasuk Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kejaksaan, dan Kepolisian.
    “Tegakkan hukum dengan benar, adil, dan objektif tanpa pandang bulu dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak manapun,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ketum Muhammadiyah Minta PPN 12% Dikaji Ulang

    Ketum Muhammadiyah Minta PPN 12% Dikaji Ulang

    loading…

    Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan keterangan mengenai PPN 12% di sela menghadiri acara Dies Natalis UGM, Kamis (19/12/2024) siang. FOTO/GUNANTO FARHAN

    YOGYAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) 12% . Kenaikan PPN tersebut rencananya diberlakukan mulai 2025 mendatang.

    Menurut Haedar Nashir, kenaikan PPN 12% akan berimbas pada perusahaan-perusahaan kecil, masyarakat yang baru mulai bangkit ekonominya, dan lembaga-lembaga sosial yang memiliki dimensi pajak.

    “Problemnya kan selalu terkait dengan perusahaan-perusahaan kecil, dan masyarakat yang baru mulai bangkit ekonominya, dan lembaga-lembaga sosial yang ada dimensi urusan pajak tapi mereka bergerak di bidang sosial, jadi mungkin perlu dikaji ulang,” kata Haedar Nashir di sela menghadiri acara Dies Natalis UGM, Kamis (19/12/2024) siang.

    Guru Besar Ilmu Sosiologi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu menjelaskan, kebijakan pajak di Indonesia akan selalu terkait dengan kondisi keuangan bangsa dan keadilan sosial. Karena itu, dua dimensi itu perlu diperhatikan betul agar kebijakan yang diambil tidak malah menghambat ekonomi masyarakat.

    “Di situ saja, yang harus diperhatikan betul, sehingga kebijakan itu tidak malah menghambat spirit kemajuan pada setiap elemen masyarakat, institusi. Kan tidak sepenuhnya mereka bergerak dalam dunia bisnis yang berskala besar,” katanya.

    Untuk diketahui, pemerintah akan menaikkan PPN menjadi 12% pada tahun 2025. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengungkapkan, kebijakan PPN itu berlaku umum, artinya setiap barang dan jasa yang menjadi objek pajak akan terkena PPN 12% seperti baju, Spotify, Netflix, hingga kosmetik, kecuali barang tersebut dikecualikan oleh pemerintah.

    “Pengelompokannya sudah kita jelaskan mana yang kena 1% tambahan, mana yang dibebaskan, mana yang DTP, sudah kita jelaskan. Di luar itu secara regulasi terkena PPN 12%, jadi kena tambahan 1%,” ungkap Susiwijono.

    Susiwijono juga menekankan bahwa dikenakan terhadap barang dan jasa, termasuk jasa pendidikan dan kesehatan yang selama ini premium, namun masuk tergolong yang dikecualikan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022.

    “Arahan Pak Presiden kan barang mewah itu yang didetailkan di PMK (Peraturan Menteri Keuangan)-nya baik barang dan jasanya, mewahnya seperti apa, itu yang di level teknis kita bahas sama-sama, tapi untuk barang apa pun mulai Netflix, Spotify, dan lain-lain itu dari 11 ke 12 seluruh barang dan jasa akan kena dulu, baru dari itu ada yang dikecualikan,” katanya.

    (abd)

  • Dubes AS Bertemu NU dan Muhammadiyah, Ada Potensi Kerja Sama Pendidikan

    Dubes AS Bertemu NU dan Muhammadiyah, Ada Potensi Kerja Sama Pendidikan

    Bisnis.com, JAKARTA – Duta Besar Amerika Serikat (AS) Kamala Shirin Lakhdhir bertemu dengan Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas soal kerja sama kedua negara, khususnya terkait program pendidikan. 

    Mengutip keterangan resmi Kedutaan Besar AS pada Kamis (19/12/2024), Kamala bertemu dengan ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH. Yahya Cholil Staquf pada 16 Desember dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir pada 17 Desember 2024. 

    Pertemuan tersebut dilakukan untuk memperkuat kerjasama kedua negara melalui organisasi Islam dan untuk mempromosikan perdamaian, demokrasi dan rasa saling menghormati. Terlebih, dikatakan juga bahwa kedua negara memiliki masyarakat yang beragam. 

    “Amerika Serikat dan Indonesia adalah masyarakat yang beragam, multi etnis dan multiagama,” jelas Dubes Kamala dalam keterangan pers, Kamis (19/12/2024). 

    Mereka kemudian berdiskusi soal nilai-nilai bersama seperti kebebasan beragama dan hak asasi manusia. Dikatakan, bahwa kedua hal tersebut adalah landasan kebijakan Luar Negeri Paman Sam dan juga prinsip-prinsip demokrasi Indonesia. 

    Adapun, kedua negara juga membahas lebih lanjut soal tantangan-tantangan dan kerjasama berkelanjutan. 

    “Kami berdiskusi tentang tantangan bersama dan kolaborasi yang berkelanjutan melalui dialog antaragama, program pendidikan, dan inisiatif lain di mana kita dapat melibatkan kaum muda dalam diskusi yang membantu menciptakan masyarakat yang damai,” tutur Kamala. 

    Terlebih, keduanya juga membahas soal potensi kerjasama dalam program pertukaran pendidikan. Kamala menekankan pentingnya meningkatkan rasa saling pengertian lewat program pertukaran pelajar, beasiswa, dan inisiatif pendidikan di kedua negara.

    Kamala juga memberikan pujian terhadap organisasi Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah dalam mempromosikan toleransi beragama dan pluralisme di Tanah Air. 

  • Pilkada Serentak di Jatim Berlangsung Damai, Ketua PWM Jatim Beri Apresiasi

    Pilkada Serentak di Jatim Berlangsung Damai, Ketua PWM Jatim Beri Apresiasi

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur, Dr. dr. Sukadiono, MM memberikan apresiasi terkait pelaksanaan Pilkada Jatim yang berjalan dengan lancar aman dan damai.

    Menurut Suko, panggilan Sukadiono,  kelancaran dan ketenangan di tengah kemelut kontestasi politik ini dapat tercapai atas kapabilitas berbagai pihak dalam mengawal dan menciptakan iklim yang kondusif.

    Dalam keterangannya Suko mengucapkan selamat kepada pasangan Khofifah-Emil yang meraih suara terbanyak.

    “Selamat atas kemenangan Ibu Khofifah dan Pak Emil di Pilkada Jatim berdasarkan hasil penetapan KPU Jatim. Semoga di bawah kepemimpinan Ibu Khofifah dan Pak Emil Jawa Timur dapat terus maju dan berprestasi,” kata Suko, Kamis (12/12/2024).

    Suko juga mengajak semua pihak dapat menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil pemilu dengan sikap legawa, satria dan kenegarawanan dengan semangat berbangsa dan bernegara yang positif, hal tersebut juga sejalan dengan imbauan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.

    Kata dia, Pilkada merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara. Pilkada yang damai bukan hanya menghasilkan pemerintahan yang sah, tapi juga mencerminkan kekuatan demokrasi yang kuat dan konsolidasi politik yang matang.

    Selanjutnya, Suko juga mengajak pasca Pilkada ini seluruh masyarakat Indonesia, Jatim khususnya untuk bersatu kembali, sehingga tidak ada perpecahan. Masyarakat dapat menyikapi perbedaan pilihan politik dengan berbesar hati. “Pilkada sudah menjadi agenda lima tahunan, artinya sudah biasa,” ucapnya.

    Suko menegaskan sikap legawa diperlukan dalam menghadapi Pilkada, karena hal ini merupakan sistem yang disepakati dalam penyelenggaraan negara tidak boleh ada permusuhan yang ditimbulkan akibat perbedaan pandangan politik, perbedaan merupakan sebuah kewajaran dan dapat disikapi secara bijaksana.

    “Sudah tidak ada lagi paslon 01, 02 dan 03 semuanya kembali bersatu bersama-sama memberikan kontribusinya untuk membangun Jawa Timur yang lebih baik,” pungkasnya. [tok/suf]