Xcloud.id

Tag: Haedar Nashir

  • Ketua PP Muhammadiyah buka rakornas bidang ekonomi di UMM

    Ketua PP Muhammadiyah buka rakornas bidang ekonomi di UMM

    Foto: A Haris Sugiharto/Radio Elshinta

    Ketua PP Muhammadiyah buka rakornas bidang ekonomi di UMM
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 27 Februari 2025 – 23:29 WIB

    Elshinta.com – Untuk menguatkan ekonomi umat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang ekonomi selenggarakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), 26 Februari ini. Ini menjadi salah satu upaya Muhammadiyah memperkuat ekosistem ekonomi Muhammadiyah yang lebih kuat dan berdaya saing. 

    Adapun Rakornas ini menjadi momentum strategis bagi Muhammadiyah untuk memperkuat perannya dalam ekonomi, sejalan dengan visi besarnya dalam membangun kesejahteraan umat. 

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si, menegaskan bahwa ekonomi merupakan faktor krusial dalam membangun bangsa yang maju dan stabil. Muhammadiyah telah lama menempatkan ekonomi sebagai bagian integral dalam gerakannya.

    “Sejak 2015, Muhammadiyah telah berupaya keras memajukan ekonomi umat dengan mengubah cara pandang masyarakat terhadap Islam. Islam harus menjadi nilai yang positif, konstruktif, produktif, dan progresif dalam kehidupan ekonomi. Jika ingin maju di bidang ekonomi, maka kita harus berani melangkah dan melakukan perubahan,”ujar Haidar, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, A Haris Sugiharto.

    Lebih lanjut, Haedar menjelaskan bahwa tujuh elemen kebudayaan, termasuk ekonomi, menjadi fondasi peradaban yang tinggi. Oleh karena itu, Muhammadiyah harus memperkuat sistem dan tidak takut untuk melangkah demi kesejahteraan umat.

    Beliau menekankan bahwa ekonomi harus dikelola dengan spirit kapitalisme berbasis nilai Islam untuk memperkuat kemandirian dan keadilan sosial. Muhammadiyah juga terus berkomitmen mengembangkan amal usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

    “Muhammadiyah terus mengambil peran lebih besar dalam membentuk ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan sistemik dan strategis, Muhammadiyah dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun kemandirian ekonomi umat. Oleh karena itu, seluruh elemen Muhammadiyah, termasuk amal usaha, perguruan tinggi, dan komunitas ekonomi syariah, harus terus berinovasi dan bekerja sama,” tegasnya.

    Turut hadir Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Imam Hartono, yang mewakili Gubernur Bank Indonesia. Ia menjelaskan peran strategis Bank Indonesia dalam mendukung ekosistem ekonomi syariah di Indonesia dan menyoroti pentingnya pengelolaan amal usaha Muhammadiyah. Terutama di bidang kesehatan dan pendidikan, sebagai bagian dari optimalisasi ekonomi syariah. 

    “Bank Indonesia telah menjadi mitra utama Muhammadiyah dalam mendorong ekosistem ekonomi syariah di Indonesia. Sejak 2017 hingga 2024, kami telah berkolaborasi dalam pemberdayaan 363 pesantren di seluruh Indonesia, sektor perikanan, modernisasi, serta komunitas perempuan. Ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat ekonomi umat,” ujarnya.

    Hal tak jauh berbeda disampaikan Rektor UMM Prof. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. Ia menyampaikan harapannya agar Rakornas menjadi wadah untuk berpikir besar sekaligus membumi. Melalui agenda ini, Muhammadiyah semakin menegaskan perannya dalam membangun ekonomi umat yang lebih maju, berkeadilan, dan berkemakmuran. Sinergi dengan Bank Indonesia menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.

    “Muhammadiyah harus berani menemukan, menggerakkan, dan membangun ekonomi yang adil dan makmur. Ibu dari segala pengetahuan adalah keberanian dalam melakukan inovasi dan penemuan baru. Dengan terus melakukan Bu kemaslahatan umat yang lebih baik,”ringkasnya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Muhammadiyah luncurkan MentariMart untuk perkuat kemandirian ekonomi

    Muhammadiyah luncurkan MentariMart untuk perkuat kemandirian ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meluncurkan MentariMart untuk memperkuat ekosistem ekonomi dan kemandirian organisasi keagamaan itu melalui bisnis ritel modern.

    Peluncuran MentariMart dilakukan dalam Rakornas Ekonomi Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Malang, Jawa Timur, Rabu (26/2), sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Kamis.

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam amanatnya saat peluncuran MentariMart secara simbolis, mengajak warga Muhammadiyah dan umat Islam secara umum maju secara ekonomi.

    “MentariMart bukan hanya bisnis ritel, tetapi juga wujud nyata Muhammadiyah dalam menggerakkan ekonomi berbasis kebersamaan atau gotong royong, inklusif, dan memberdayakan umat,” kata Haedar.

    Haedar mengatakan, masyarakat harus melangkah progresif jika ingin maju di bidang ekonomi. Ia juga menekankan bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan berbasis ajaran Islam, sehingga cara pandang Islam harus tetap melandasi visi bisnis.

    Kerja sama, kata Haedar, juga teramat penting. Ia mencontohkan negara-negara seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, yang mampu membangun ekonomi negaranya dengan kerja sama dalam mengembangkan sumber daya yang dimiliki.

    Peluncuran MentariMart, ujar Haedar, merupakan bagian dari visi besar Muhammadiyah untuk membangun kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

    Sementara itu, Ketua Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata PP Muhammadiyah Arif Budimanta menjelaskan bahwa model bisnis MentariMart akan dikembangkan di berbagai wilayah dengan sistem kemitraan yang melibatkan warga Muhammadiyah.

    “Kami berharap MentariMart dapat menjadi solusi bagi warga Muhammadiyah dan masyarakat luas untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari dengan harga yang kompetitif, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi komunitas Muhammadiyah, baik dari sisi penyerapan tenaga kerja maupun penguatan jaringan bisnis internal,” ujar Arif.

    Peluncuran MentariMart, ujar Arif, menandai babak baru dalam penguatan ekonomi Muhammadiyah, yang mampu mendukung program sosial, pendidikan, dan kesehatan yang selama ini telah menjadi kekuatan Muhammadiyah.

    Dengan model yang inklusif dan berbasis komunitas, Arif mengatakan, MentariMart diharapkan dapat berkembang luas di berbagai daerah, membuka peluang usaha baru, serta memperkuat daya saing ekonomi umat.

    Ke depan, Muhammadiyah akan terus memperluas jaringan MentariMart dengan menggandeng berbagai mitra strategis, serta memastikan operasional bisnis ini berjalan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Rakornas Ekonomi Muhammadiyah 2025 disebut menjadi momentum penting dalam merumuskan strategi penguatan ekonomi Muhammadiyah yang lebih mandiri dan berdaya saing.

    MentariMart merupakan toko ritel yang dimiliki dan dikelola oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang dalam operasionalnya bekerja sama dengan perusahaan ritel modern PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, pemilik jenama Alfamart.

    Dalam kemitraan ini, Alfamart akan berperan sebagai penyedia sistem, operasional, dan pengadaan barang kebutuhan toko (suplier), sementara Muhammadiyah akan mengelola bisnis secara mandiri dengan prinsip ekonomi syariah dan pemberdayaan umat.

    Pewarta: Indra Arief Pribadi
    Editor: Hanni Sofia
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wamendikdasmen Fajar Pastikan Pendidikan Bermutu untuk Semua, Termasuk Sekolah Swasta – Page 3

    Wamendikdasmen Fajar Pastikan Pendidikan Bermutu untuk Semua, Termasuk Sekolah Swasta – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan proporsionalitas dan keadilan pendidikan di Indonesia.

    “Sektor pendidikan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo, dan kami hadir untuk memastikan pendidikan bermutu bagi semua, termasuk sekolah swasta,” ujarnya saat peresmian sejumlah gedung sekolah Muhammadiyah di Samarinda, Kalimantan Timur, Sabtu.

    Pada acara yang dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir, Wamendikdasmen Fajar mencatat kontribusi signifikan lembaga pendidikan swasta dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kaltim, yang mencapai 78,79 pada tahun 2024, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 75,02.

    Lanjut dia, pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen berkomitmen untuk memastikan proporsionalitas dan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan.

    “Salah satu bukti konkret kehadiran negara adalah diterbitkannya Permendikdasmen No. 1 Tahun 2025 yang memungkinkan penempatan guru ASN atau P3K di sekolah swasta,” sebut Fajar.

    Kebijakan ini, imbuh Fajar, merupakan respons atas masukan dari berbagai pihak, terutama penyelenggara pendidikan swasta, terkait disparitas antara sekolah negeri dan swasta.

    Kemendikdasmen menyadari bahwa sekolah swasta adalah bagian penting dari partisipasi masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama di daerah terpencil atau 3T, sekolah swasta hadir membantu negara menyelenggarakan pendidikan.

    “Apalagi di daerah terpencil seperti daerah 3T, swasta hadir untuk membantu negara dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak kita, termasuk kehadiran lembaga pendidikan Muhammadiyah di Samarinda ini,” jelas Fajar.

     

  • Kapan Awal Puasa Ramadhan 2025? Ini Versi Muhammadiyah, NU dan Pemerintah

    Kapan Awal Puasa Ramadhan 2025? Ini Versi Muhammadiyah, NU dan Pemerintah

    Jakarta, Beritasatu.com – Ramadhan atau Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti umat muslim di seluruh dunia untuk melaksanakan puasa. Selain sebagai momen untuk meningkatkan ibadah, bulan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan refleksi diri. Lalu, kapan awal puasa Ramadhan 2025?

    Penentuan awal Ramadhan biasanya didasarkan pada dua metode, yaitu perhitungan hisab (astronomis) dan rukyatulhilal (pengamatan langsung bulan sabit). Namun, organisasi Islam besar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki pendekatan masing-masing dalam menentukan awal bulan suci ini.

    Lantas, kapan penetapan awal Ramadhan menurut berbagai organisasi Islam di Indonesia? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut ulasannya!

    Muhammadiyah

    Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1446 Hijriah berdasarkan hasil hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

    “Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada hari Sabtu Pahing (1/3/2025) М, kemudian 1 Syawal 1446 H jatuh pada hari Senin Pahing 31 Maret 2025 Masehi,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir pada Rabu (12/2/2025).

    Pemerintah dan NU

    Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Agama, menetapkan awal Ramadhan berdasarkan hasil sidang isbat yang melibatkan ormas Islam, pakar astronomi, serta perwakilan dari NU. Metode yang digunakan adalah kombinasi rukyat (pengamatan hilal) dan hisab (perhitungan astronomis).

    Dalam Kalender Hijriah 1446 H yang diterbitkan oleh Kemenag, 1 Ramadhan 1446 H diperkirakan jatuh pada Sabtu (1/3/2025), sama seperti hasil perhitungan Muhammadiyah. Namun, keputusan resmi tetap menunggu hasil sidang isbat yang biasanya dilaksanakan pada 29 Syaban 1446 H atau Jumat (28/2/2025).

    NU mengikuti metode rukyat dan hisab seperti pemerintah, juga akan menunggu hasil pengamatan hilal sebelum mengumumkan awal Ramadhan secara resmi.

    Berdasarkan metode hisab yang digunakan Muhammadiyah dan kalender hijriah Kemenag, awal Ramadhan 1446 H diperkirakan jatuh pada Sabtu (1/3/2025).

    Namun, untuk keputusan resmi dari pemerintah dan NU, masyarakat masih harus menunggu hasil sidang isbat yang akan digelar menjelang akhir bulan Syaban.

    Masyarakat muslim di Indonesia diharapkan mengikuti keputusan dari otoritas keagamaan masing-masing serta tetap menjaga persatuan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadhan.

  • Dukung Efisiensi Anggaran, Muhammadiyah Soroti Kerelaan Pejabat Publik untuk Berhemat

    Dukung Efisiensi Anggaran, Muhammadiyah Soroti Kerelaan Pejabat Publik untuk Berhemat

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 menetapkan kebijakan efisiensi anggaran belanja negara dengan target penghematan Rp 306 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

    Menanggapi langkah ini, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan penghematan anggaran harus diikuti pada kerelaan para pejabat publik untuk berhemat.

    “Saya setuju bahwa penghematan dan tidak ada pemborosan itu langkah yang sangat positif dan konstruktif dari presiden. Tinggal bagaimana itu bisa dilaksanakan di dalam sistem pemerintahan secara sistematik, dengan regulasi yang juga disusun dengan matang, sekaligus diikuti oleh kerelaan para pejabat publik untuk bisa lebih hemat,” ujar Haedar pada Kamis (13/2/2025).

    Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, ia menyoroti pentingnya meningkatkan pendapatan negara agar pembangunan nasional tetap berjalan dengan anggaran yang cukup.

    “Bersamaan dengan itu, Indonesia memang harus semakin bisa memiliki sumber pendapatan yang lebih baik lagi, agar bisa membangun bangsa dan negara ini dengan anggaran yang cukup,” tambahnya.

    Muhammadiyah berharap kebijakan penghematan anggaran ini tidak hanya sebatas pemangkasan belanja, tetapi juga diiringi dengan kebijakan yang memperkuat sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

  • Muhammadiyah Sambut Positif Efisiensi Anggaran

    Muhammadiyah Sambut Positif Efisiensi Anggaran

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut positif langkah efisiensi anggaran yang diambil oleh pemerintah. Ia menilai penghematan anggaran sebagai keputusan yang konstruktif dan menguntungkan, asalkan diterapkan secara sistematis dan didukung oleh regulasi yang matang.

    “Kami setuju, penghematan dan upaya menghindari pemborosan adalah langkah yang sangat positif dan konstruktif dari presiden. Yang penting, implementasinya harus dilakukan secara sistematis dalam sistem pemerintahan, dengan regulasi yang jelas dan matang, serta disertai kerelaan dari para pejabat publik untuk lebih hemat,” ujar Haedar di Yogyakarta, Rabu (12/2/2025).

    Haedar juga menegaskan, efisiensi anggaran harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan sosial. Ia mengingatkan peningkatan pendapatan negara juga sangat penting agar pembangunan nasional, serta tetap dapat berjalan dengan anggaran yang mencukupi.

    “Bersamaan dengan itu, Indonesia harus mampu meningkatkan sumber pendapatannya agar dapat membangun bangsa dan negara ini dengan anggaran yang cukup,” tambahnya.

    Muhammadiyah berharap, kebijakan efesiensi anggaran ini tidak hanya terbatas pada pemangkasan belanja, tetapi juga disertai dengan kebijakan yang memperkuat sektor ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

  • Ini Pesan Ketum PP Muhammadiyah pada Hari Pers Nasional 2025

    Ini Pesan Ketum PP Muhammadiyah pada Hari Pers Nasional 2025

    Yogyakarta, Beritasatu.com – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan selamat atas peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang jatuh pada 9 Februari. Momentum ini dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap peran pers dalam mencerdaskan bangsa serta menjaga demokrasi di Indonesia.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan, kebebasan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berlandaskan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pers memiliki fungsi utama sebagai media informasi, edukasi, hiburan, serta kontrol sosial.

    Pada Hari Pers Nasional 2025 ini, Haedar mengajak insan pers untuk merefleksikan nilai-nilai fundamental dalam menjalankan tugas jurnalistik. Pers harus menjalankan fungsinya secara utuh, tidak hanya sebagai pengawas sosial tetapi juga sebagai penyampai informasi yang objektif, adil, dan mencerdaskan.

    “Dengan makin bebasnya ekosistem pers, diharapkan tetap menjunjung tinggi kebenaran, kebaikan, dan nilai-nilai luhur kehidupan, serta menjauhi hoaks, provokasi, kebencian, dan permusuhan,” ujar Haedar dalam pernyataan resminya Sabtu (8/2/2025)

    Ia juga menekankan pentingnya prinsip cover both sides dalam pemberitaan. “Azas cover both sides mesti dipegang teguh seraya dikembangkan penyajian informasi yang memberi banyak pandangan agar tidak bersifat tendensius dan monolitik,” tegas Haedar.

    Haedar juga mengingatkan bahwa pers memiliki tanggung jawab besar dalam mencerdaskan bangsa dengan memberikan edukasi berbasis pengetahuan yang objektif dan berimbang.

    “Berilah rakyat informasi yang lengkap dan sudut pandang dari berbagai aspek, sehingga tidak menimbulkan bias dan opini yang monolitik. Hindari pencampuradukan fakta dan opini, apalagi yang bersifat tendensius dan hanya bersandarkan pada satu sudut pandang,” jelasnya pada Hari Pers Nasional 2025.

    Ia juga menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap kelompok masyarakat harus dihargai tanpa dihakimi secara sepihak. Sebagai salah satu pilar demokrasi, pers diharapkan tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah serta berperan dalam membangun budaya demokrasi yang moderat.

    “Demokrasi yang menjadi rujukan adalah Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu ‘Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan’. Bukan demokrasi liberal yang sebebas-bebasnya tanpa keterikatan pada nilai dan sistem kehidupan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tutur Haedar.

    Haedar juga menyoroti perkembangan media digital dan media sosial yang semakin pesat. Ia mengingatkan agar teknologi digital dan artificial intelligence (AI) tidak disalahgunakan untuk kepentingan negatif seperti penyebaran hoaks, penipuan, atau pencemaran nama baik.

    “Pergunakan kedua media baru tersebut untuk memajukan kehidupan dan keadaban bangsa,” ujarnya.

    Pada Hari Pers Nasional 2025 ini, ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlangsungan media cetak dan konvensional agar tetap eksis di tengah derasnya arus digitalisasi.

  • Muhammadiyah Ucapkan Selamat Harlah ke-102 NU

    Muhammadiyah Ucapkan Selamat Harlah ke-102 NU

    Jakarta (beritajatim.com) – Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. Organisasi itu hari ini merayakan hari lahir (harlah) ke-102 tepat tanggal 31 Januari 1926-31 Januari 2025.

    Dinas Instansi dan organisasi dalam dan luar negeri sama mengucapkan selamat. Termasuk dari orgasasi Islam saudara tuanya, Muhammadiyah.

    Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof.Haedar Nashir mengatakan, peran dan kontribusi nyata NU dalam perjuangan kemerdekaan dan membangun Indonesia pasca kemerdekaan, tidak bisa dinafikan.

    “NU dengan semangat kebersamaan telah merawat keutuhan NKRI dari segala rintangan, sehingga Indonesia tetap terjaga sebagai negara dan bangsa yang majemuk (Bhineka Tunggal Ika),” ujar Haedar dikutip dari keterangan resmi PP Muhammadiyah, Jumat (31/1/2025).

    Haedar menyebutkan, NU dengan spirit ajaran Ahlussunah Waljama’ah (Aswaja) senantiasa mengembangkan toleransi beragama dan berbangsa sehingga umat beragama dan bangsa Indonesia mampu hidup rukun dan damai dalam keragaman.

    “NU mampu merawat kebudayaan umat dan bangsa sehingga keberadaannya membumi di Nusantara,” imbuh Haedar.

    Melalui pondok pesantren sebagai basis penting gerakan pendidikan, NU telah melahirkan generasi bangsa yang cinta tanah air serta menumbuhkan jalinan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah.

    Haedar juga menilai bahwa kehadiran NU dengan peran dan kontribusi yang konstruktif tersebut sangat relevan dengan tema Harlah yang diangkat pada tahun ini yaitu “Bekerja Bersama Umat untuk Indonesia Maslahat”.

    “Semoga Allah melimpahkan berkah-Nya bagi kelangsungan kehadiran dan peran berkesinambungan NU dalam menebar Islam yang rahmatan lil-‘alamin di Indonesia dan ranah global,” tutup Haedar.

    Rangkaian acara Harlah NU 2025 sebagai berikut.

    1. Kick Off Harlah Ke-102 NU

    Rangkaian Harlah ke-102 NU diawali dengan acara pembukaan bertajuk “Kick Off” pada 16 Januari 2025 lalu. Acara digelar di Lobi Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Salemba, Jakarta Pusat.

    PBNU pada saat tu melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah instansi. Universitas Gadjah Mada (UGM) menjadi salah satu institusi yang sudah terkonfirmasi akan mengikuti penandatanganan ini.

    2. Kongres Pendidikan NU

    Acara selanjutnya adalah Kongres Pendidikan NU berlangsung pada 22-23 Januari 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Kongres ini dikelola oleh tiga lembaga yang berfokus pada pendidikan di bawah naungan PBNU, yaitu Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU), Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU), dan Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU).

    3. Kongres Keluarga Maslahat NU

    Rangkaian berikutnya adalah Kongres Keluarga Maslahat NU yang akan diadakan selama dua hari, mulai hari ini 31 Januari hingga 1 Februari 2025. Acara ini bertempat di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

    4. Resepsi Harlah Ke-102 NU

    Resepsi ini menjadi puncak acara Harlah ke-102 NU akan diadakan pada 5 Februari 2025. Acara ini mengundang sejumlah tokoh penting negara.

    5. Munas-Konbes NU

    Sebagai penutup rangkaian Harlah ke-102 NU, akan diadakan Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) PBNU. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, pada 6 dan 7 Februari 2025.

    Puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-102 Nahdlatul Ulama (NU), yang dikenal sebagai acara resepsi, akan diselenggarakan pada 5 Februari 2025 di Istora Senayan, Jakarta. Acara ini menjadi momentum penting dalam rangkaian perayaan Harlah NU tahun ini.

    Resepsi tersebut akan dihadiri oleh petinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga turut diundang. [but]

  • BNPT-Muhammadiyah kolab kuatkan moderasi beragama lewat penelitian

    BNPT-Muhammadiyah kolab kuatkan moderasi beragama lewat penelitian

    “Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama,”

    Jakarta (ANTARA) – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah berkolaborasi dalam menguatkan moderasi beragama di Indonesia melalui penelitian dan kajian.

    “Kami melakukan penelitian, kajian untuk melihat aspek apa lagi yang perlu dikembangkan untuk mengcounter narasi yang distimulus kelompok ideologi kekerasan, kami berharap kita dapat terus kolaborasi untuk menguatkan moderasi beragama,” kata Kepala BNPT Komjen. Pol. Eddy Hartono dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Eddy juga menjelaskan bahwa meskipun hingga saat ini Indonesia dalam keadaan aman dibuktikan dengan prestasi Zero Terrorist Attack, kewaspadaan bersama tetap perlu ditingkatkan.

    “Sudah 2 tahun Indonesia Zero Terrorist Attack, tapi kita tetap harus terus membangun kewaspadaan bersama mengingat keberadaan jaringan – jaringan yang ada di bawah permukaan,” tambahnya.

    Merespons apa yang disampaikan Kepala BNPT, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan moderasi beragama adalah kunci upaya bersama dalam melawan ideologi kekerasan.

    Sebab, sejatinya Pancasila adalah ideologi moderat tercermin dalam Sila ke-4.

    “Ekstremis tidak dilawan dengan ekstremis tapi dengan moderasi beragama, ini kuncinya. Pancasila itu ideologi moderat, coba lihat sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,” ujar Haedar.

    Dirinya juga menambahkan bahwa kelompok yang mencoba merubah ideologi bangsa berpotensi merusak masa depan bangsa.

    “Kelompok yang menafsirkan Pancasila sesuai kehendak itu merusak masa depan bangsa,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, BNPT sedang menyusun Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Perban) terkait kajian terorisme yang akan melibatkan seluruh elemen bangsa termasuk PP Muhammadiyah.

    Sebelumnya, pada tanggal 18 Desember 2024 BNPT berkesempatan bertemu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk memperkuat kolaborasi dalam upaya mencegah radikalisme terorisme.

    Hal ini menunjukkan komitmen BNPT dalam menjaga kedamaian dan persatuan dengan menggandeng 2 organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Soal Tambahan Anggaran MBG dari Zakat hingga Cukai Rokok, Kepala BGN: Enggak Dibahas Nasional 17 Januari 2025

    Soal Tambahan Anggaran MBG dari Zakat hingga Cukai Rokok, Kepala BGN: Enggak Dibaha
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN)
    Dadan Hindayana
    mengungkapkan bahwa pemerintah tidak membahas usulan tambahan anggaran
    makan bergizi gratis
    (MBG) dari dana zakat hingga cukai rokok.
    Hal ini dikatakannya usai rapat bersama sejumlah menteri dan Presiden
    Prabowo Subianto
    di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).
    Rapat itu diketahui membahas rencana potensi penambahan anggaran demi mempercepat program MBG.
    “Ya kayak gitu-gitu kita enggak bahas,” kata Dadan, Jumat (17/1/2025).
    Dadan menuturkan bahwa pihaknya juga tidak membahas dana bantuan luar negeri untuk program MBG.
    Presiden Prabowo, lanjut Dadan, hanya fokus agar seluruh anak dan penerima manfaat segera mendapatkan makan bergizi.
    Kepala Negara, kata dia, merasa gelisah dengan laporan bahwa masih banyak anak sekolah yang belum merasakan MBG.
    Dalam rapat hari ini, pemerintah justru membahas potensi penambahan anggaran dari kontribusi pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
    “Kita tidak membahas hal lain-lain, tadi kita hanya membahas terkait dengan APBN, kemudian dana kontribusi pemerintah daerah, kontribusi BUMN, kontribusi berbagai kementerian terkait dengan pembinaan potensi sumber daya lokal dan lain-lain,” ucap Dadan.
    Seturut perhitungannya, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 100 triliun untuk menjangkau 82,9 juta penerima.
    Hitung-hitungan ini pun ia sampaikan kepada Kepala Negara saat ditanya Prabowo dalam rapat.
    Saat ini, anggaran yang telah ditetapkan pemerintah mencapai Rp 71 triliun untuk 15 juta hingga 17,5 juta penerima.
    Namun, ia menjelaskan bahwa jumlah pasti tambahan anggaran masih digodok.
    Dadan bilang, Presiden Prabowo yang akan menyampaikan lebih rinci soal tambahan anggaran yang diperlukan.
    “Terkait dengan penambahan biar nanti Pak Presiden yang menyampaikan. Lain-lain nanti silakan tanyakan ke Kementerian Keuangan dan juga kepada Presiden,” jelas Dadan.
    Sebelumnya, beberapa pihak mengusulkan MBG dibiayai oleh sejumlah dana, termasuk dana zakat hingga cukai rokok.
    Wacana pemanfaatan dana zakat untuk membiayai program makan bergizi gratis disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin Bachtiar.
    Menurut dia, masyarakat perlu berpartisipasi mendanai program makan bergizi gratis karena
    anggaran pemerintah
    tidak akan cukup untuk membiayai program tersebut.
    “Saya kemarin juga berpikir, kenapa enggak ya zakat kita yang luar biasa besarnya juga kita mau libatkan ke sana, itu salah satu contoh,” ujar Sultan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
    Wacana ini lantas menuai kritik dari organisasi masyarakat Islam karena dana zakat semestinya hanya boleh dinikmati oleh golongan yang berhak, antara lain masyarakat fakir miskin.
    Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir juga mengingatkan bahwa ada syariat atau aturan yang perlu diperhatikan sebelum mengimplementasikan wacana tersebut.
    “Jadi soal seperti itu tidak cukup dengan gagasan, tapi dibicarakan lewat berbagai pihak terkait. Karena ada dimensi syar’inya,” kata Haedar saat ditemui di Hotel Tavia Heritage, Jakarta Pusat, Rabu.
    Sementara itu, wacana pemanfaatan cukai rokok untuk program MBG diusulkan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani.
    Menurutnya, dana yang diperoleh dari cukai rokok cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung implementasi program tersebut.
    “Untuk
    Makan Bergizi Gratis
    , saya usul ambil dari cukai rokok saja. Sudah, selesai. Cukai rokok per tahun Rp150 triliun,” kata Irma, seperti dikutip dari Antara, Jumat (17/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.