Tag: Hadi Tjahjanto

  • Jangan Salah! Perempuan Pilar Utama Indonesia Emas 2045

    Jangan Salah! Perempuan Pilar Utama Indonesia Emas 2045

    Jakarta: Kongres Wanita Indonesia (Kowani) mengukir sejarah baru dengan terpilihnya Nannie Hadi Tjahjanto sebagai ketua umum dalam pemilihan yang berlangsung, Kamis, 5 Desember 2024. Proses pemilihan yang digelar dalam suasana demokratis ini dihadiri oleh perwakilan organisasi perempuan dari seluruh Indonesia.
     
    Kowani diadakan di Gedung Tri Brata kebayoran baru Jakarta Selatan. Agenda kongres awalnya berlangsung cukup padat sehingga proses pemilihan hingga perhitungan suara berlangsung sampai hampir dini hari.
     
    Nannie Hadi Tjahjanto, yang dikenal sebagai tokoh perempuan inspiratif dengan rekam jejak panjang dalam mendukung pemberdayaan perempuan, mengungkapkan rasa syukur dan komitmennya dalam pidato usai terpilih.
    “Amanah ini adalah tanggung jawab besar, tetapi saya yakin kita dapat menjalankan karena komitmen bersama ingin membawa kowani baik di tingkat nasional maupun internasional. bersama kita bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan perempuan sebagai pilar utama pembangunan bangsa,” ujar dia, Kamis, 5 Desember 2024.
     
    Upaya hadapi tantangan global dan lokal

    Pemilihan ini menjadi momentum penting bagi Kowani dalam upayanya menghadapi tantangan global dan lokal. Nannie memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua calon kandidat ketua umum, dan beberapa tokoh perempuan yang telah mendukungnya menjadi salah satu calon Ketua Umum Kowabu di antaranya Dewi Motik.
     
    “Saya berikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua calon kandidat dan beberapa tokoh perempuan yang telah mendukungnya menjadi salah satu calon Ketua Umum Kowani,” kata dia.
     
    Dewi Motik, tokoh perempuan yang hadir dalam kongres tersebut mengatakan, Kowani akan makin berperan dalam memajukan perempuan Indonesia dengan visi kepemimpinannya.
     
    “Nannie diproyeksikan mampu membawa organisasi yang telah berdiri sejak 1928 ini relevan dan progresif di era modern,” ucap dia.
     
    Dukungan dari berbagai pihak mengalir deras. Para anggota menyampaikan keyakinan di bawah kepemimpinan Nannie, Kowani akan makin solid dalam mewujudkan visi pemberdayaan perempuan yang inklusif dan berdaya saing.
     
    Salah satu prioritas yang diungkapkan Nannie adalah penguatan pendidikan perempuan, pengembangan kewirausahaan perempuan, serta kolaborasi lintas sektor untuk mendukung kesetaraan gender.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (AHL)

  • Indonesia Darurat Melawan Judi Online, Perang Besar Harus Dilakukan Segenap Masyarakat – Page 3

    Indonesia Darurat Melawan Judi Online, Perang Besar Harus Dilakukan Segenap Masyarakat – Page 3

    Bukan rahasia lagi, judi online kini sudah menjadi praktik yang mengkhawatirkan. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan, menyebut 8,8 juta orang Indonesia terlibat judi online. Dari angka itu, ada 97.000 orang merupakan anggota TNI-Polri, 1,9 juta pekerja swasta, dan 80.000 sisanya adalah anak-anak berusia di bawah 10 tahun.

    Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebut transaksi judi online di Indonesia sangat besar, Jumlahnya bikin mata mendelik. Pada 2021 mencapai Rp57,91 triliun, 2022 meningkat jadi Rp104,42 triliun, dan 2023 melonjak menjadi Rp327,05 triliun. Sementara hingga semester pertama 2024 sudah mencapai Rp174,56 triliun.

    Ketua Satgas Judi Online, Hadi Tjahjanto, mengatakan, Jawa Barat merupakan daerah dengan jumlah pelaku judi online terbanyak. Angkanya menyentuh 535.644 orang. Transaksi judi online yang tercatat oleh PPATK di provinsi tersebut mencapai Rp3,8 triliun.

    DKI Jakarta menempati urutan ke dua sebagai wilayah dengan pelaku judi online terbanyak, dengan total 238.568 orang. Nilai transaksinya mencapai Rp2,3 triliun. Kemudian disusul oleh Jawa Tengah, dengan jumlah pelaku judi online 201.963 orang dan nilai transaksi mencapai Rp1,3 triliun.

    Soal dampak, jangan ditanya. Kita semua sudah kerap mendengar dan membaca kabar miris di tengah masyarakat. Banyak kasus kejahatan, rumah tangga yang berantakan, bahkan ada yang rela menghilangkan nyawa sendiri maupun pasangannya gegara judi online. Kita semua sudah mafhum itu.

    Psikolog klinis Ratih Ibrahim mengungkapkan bahwa dampak kecanduan judi online bisa menyebabkan hubungan keluarga putus. Kebanyakan korban judi online berada pada usia produktif, yaitu sekitar 18-23 tahun dan 40 tahun ke atas. Korban rerata mengeluhkan putus hubungan keluarga.

    Korban judi online juga mendapat tekanan finansial karena selalu dibayangi tagihan utang yang membuat cemas, murung dan bahkan paranoid terhadap orang-orang di sekitarnya. “Tapi, pada satu sisi, ada rasa excited (senang) untuk melanjutkan judi,” kata Ratih.

  • Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

    Taspen serahkan manfaat pensiun ke sejumlah mantan menteri era Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – PT Taspen (Persero) menyerahkan manfaat pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) kepada sejumlah mantan menteri Kabinet Indonesia Maju serta mantan petinggi negara.

    Penyerahan dilakukan langsung di kantor kementerian masing-masing oleh Komisaris Utama Taspen Suhardi Alius, Plt. Direktur Utama Taspen Rony Hanityo Aprianto, dan Direktur Operasional Taspen Ariyandi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para menteri.

    Corporate Secretary Taspen Henra mengatakan Taspen sebagai pengelola jaminan sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara senantiasa proaktif dalam memberikan seluruh hak dan manfaat para abdi negara.

    “Taspen mengapresiasi kinerja dan seluruh pengabdian serta dedikasi para menteri kepada negara melalui penyerahan manfaat Program Pensiun dan THT. Kami berharap manfaat yang diterima dapat memberikan kesejahteraan bagi mereka dan keluarga,” ujar Henra dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Beberapa menteri dan petinggi negara yang menerima manfaat Pensiun dan THT secara langsung di kantornya masing-masing antara lain: Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan HAM Hadi Tjahjanto, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

    Selanjutnya ada juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Pariwisata & Ekonomi Kreatif Sandiaga S. Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Ibu Siti Nurbaya Bakar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dan Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin.

    “Nuna ikut senang saya dapat uang pensiun dari TASPEN sebesar Rp27 juta selama saya menjabat jadi Kepala Staf Presiden dan Menteri Koperasi dan UKM. Mulai 1 November akan dapat uang pensiun Rp3 juta tiap bulan. Alhamdulillah,” ujar Teten Masduki berseloroh melalui akun sosial media resminya. Nuna adalah kucing peliharaaan Teten.

    Para menteri dan petinggi negara memasuki masa pensiun pada 1 November 2024, setelah menjalankan amanah sebagai menteri selama periode pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dan berakhirnya masa jabatan sebagai petinggi negara.

    Adapun manfaat yang disalurkan meliputi Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua, sebagai bagian dari hak yang diterima oleh pejabat negara setelah masa baktinya.

    Sebelumya, Taspen juga telah menyerahkan manfaat pensiun dan THT secara langsung kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin di Istana Wakil Presiden pada pertengahan September lalu. Selain para menteri, Taspen juga memberikan layanan pensiun kepada berbagai pejabat negara lainnya, seperti anggota Dewan Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, duta besar dan kepala daerah. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

    Penyaluran manfaat pensiun dan THT tersebut merupakan wujud apresiasi pemerintah kepada pejabat negara atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas. Sebagai pengelola program jaminan sosial ASN dan Pejabat Negara, Taspen terus berupaya menjaga kepercayaan dengan memberikan layanan yang andal dan proaktif.

    Taspen akan terus memperkuat peran pentingnya dalam mengelola program jaminan sosial bagi ASN dan pejabat negara, dengan tetap berkomitmen pada prinsip 5T dalam penyelenggaraan program pensiun, yaitu Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempat.

    Hal itu sejalan dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang menekankan bahwa perusahaan BUMN harus terus mendorong produktivitas bisnis yang lebih efisien, melakukan perbaikan, dan berorientasi layanan.

    Pewarta: Citro Atmoko
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Di Mana Satuan Tugas Judi "Online" Era Jokowi? 
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        8 November 2024

    Di Mana Satuan Tugas Judi "Online" Era Jokowi? Megapolitan 8 November 2024

    Di Mana Satuan Tugas Judi “Online” Era Jokowi?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kasus belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melindungi ribuan situs judi
    online
    (judol) sedikit demi sedikit mulai terungkap meski identitas para tersangka belum diketahui.
    Dalam perkembangan kasus berstatus penyidikan ini, polisi telah menyita uang tunai senilai Rp 73 miliar lebih dari ke-15 tersangka.
    Uang itu diduga merupakan hasil kejahatan karena melindungi situs judol agar tidak terblokir.
    Bukan hanya uang, 4 unit bangunan, 16 unit mobil, 1 unit sepeda motor, 11 jam tangan mewah, 215,5 logam mulia, dan lain-lain turut disita mengingat polisi juga akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU).
    Seiring kepolisian mengumumkan perkembangan kasus, Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso mulai bertanya-tanya di mana peran Satuan Tugas (Satgas) Judi Online era Presiden ke-7 Joko Widodo.
    Dia juga menyoroti pernyataan Budi Arie yang saat itu menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) sekaligus Ketua Harian Pencegahan
    Satgas Judi Online
    .
    “Budie Are pernah melansir tentang empat nama bandar judi online yang tidak dipublikasikan. Padahal, sebagai pejabat publik, dia harus menyampaikan itu kepada penegak hukum,” kata Sugeng saat dihubungi
    Kompas.com,
    Kamis (7/11/2024).
    “Dalam kaitannya pemberantasan judi
    online,
    ada Keppres 21 Tahun 2024 tentang Satgas Judi Online yang tidak terdengar kinerjanya dan pertanggungjawaban kinerjanya,” tambah dia.
    Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Satgas Judi Online terkait proses pengungkapan kasus yang melibatkan
    pegawai Kementerian Komdigi
    .
    Berdasarkan pemberitaan, Jokowi membentuk Satgas Judi Online yang sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satgas Pemberantasan Perjudian Daring (Judi Online) pada 4 Juni 2024.
    Satgas ini dibentuk untuk mendukung percepatan pemberantasan perjudian online secara terpadu yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Kepala Negara.
    Hadi Tjahjanto yang saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) ditunjuk sebagai Ketua Satgas Judi Online.
    Dikutip dari laman resmi Kementerian Komdigi yang terbit pada Kamis (10/10/2024), pihaknya telah melakukan pemutusan akses judi online sebanyak 3.796.902 atau hampir 3,8 juta konten bermuatan judi online sejak periode 17 Juli 2023 hingga 9 Oktober 2024.
    Lembaga negara itu juga mengeklaim telah memblokir 31.751 sisipan halaman judi pada situs lembaga pendidikan dan lebih dari 31.812 sisipan halaman judi pada lembaga pemerintahan.
    Bukan hanya itu, Kementerian Komdigi disebut memberantas pengajuan 573 akun e-wallet terkait judol ke bank indonesia dan permohonan pemblokiran lebih dari 7.599 rekening bank terkait judol ke otoritas jasa keuangan (OJK).
    Pengungkapan kasus ini merupakan salah satu Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan jajarannya untuk memberantas judi online (judol).
    Dengan perintah Prabowo itu, Polri bergerak cepat menindaklanjuti apa yang menjadi atensi Kepala Negara.
    “Ini Presiden Prabowo tidak membuat satu Keppres. Tapi, perintah lisan, sudah dijalankan oleh kepolisian, marak semuanya, polisi sudah bekerja,” ucap Sugeng.
    “Artinya pengungkapan judi online adalah
    political will
    dari pemerintah, dalam hal ini presiden,
    political will
    presiden,” tegas Sugeng melanjutkan.
    Lagi-lagi, Sugeng mempertanyakan keberadaan Satgas Judi Online.
    Apakah sejauh ini berjalan optimal dan sesuai dengan koridornya?
    “Pertanyaannya, waktu masa Presiden Jokowi, ada Keppres tertulis, tapi kinerjanya tidak dipublikasikan. Bagaimana? Nah, ini menjadi pertanyaan” imbuh Sugeng.
    Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam menegaskan, pihaknya mendukung penuh proses penyidikan atas kasus belasan pegawai Kementerian Komdigi melindungi ribuan situs judol.
    “Ini tidak hanya soal kejahatan, tidak hanya soal pelanggaran hukum, tapi ini juga merusak banyak hal, kehidupan masyarakat, dan sebagainya,” kata Anam saat dihubungi Kompas.com, Kamis.
    Dengan adanya proses hukum ini, Anam menilai, masyarakat sangat bergantung dengan profesionalisme penyidik Polda Metro Jaya.
    “Tidak boleh ada sekat-sekat, tidak boleh ada
    ewuh pakewuh
    (sungkan), tidak boleh ada
    gap,”
    ujar dia.
    Anam menggarisbawahi, siapa pun yang terlibat dalam kejahatan ini, penyidik harus memeriksa yang bersangkutan.
    “Saya kira profesionalitas ini ditunggu oleh masyarakat. Oleh karenanya, tindakan profesional harus juga disertai oleh tindakan yang transparan,” kata Anam.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • BNPT Bersama Menkopolhukam Resmikan Museum Penanggulangan Terorisme

    BNPT Bersama Menkopolhukam Resmikan Museum Penanggulangan Terorisme

    Bogor, Gatra.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) meresmikan Museum Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana di Komplek Kantor BNPT, Kabupaten Bogor, Selasa (16/7). Peresmian ini bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) BNPT yang ke-14.

    Peresmian ini dilakukan langsung Menkopolhukam RI Hadi Tjahjanto, Kepala BNPT Komjen Pol Mohammed Rycko Amelza Dahniel, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Museum ini didirikan sebagai salah satu strategi penanggulangan terorisme dan media edukasi bagi masyarakat Indonesia tentang upaya negara Indonesia berjuang melawan terorisme guna menjaga keutuhan bangsa.

    “Museum ini didedikasikan sebagai sarana wisata edukasi untuk terus meningkatkan rasa cinta tanah air dan kesadaran akan bahaya terorisme. Museum ini juga menjadi simbol pentingnya kerja sama internasional dalam menghadapi ancaman terorisme dengan prinsip whole government & whole society approach,” kata Kepala BNPT, Komjen Pol Mohammed Rycko Amelza Dahniel.

    Museum berkonsep kontemporer ini juga ditujukan untuk menghormati para korban aksi terorisme yang pernah terjadi di Indonesia. Diharapkan ke depannya dapat meningkatkan public awareness dalam mewujdukan kesiapsiagaan nasional.

    Nantinya, di dalam museum, pengunjung bisa melihat berbagai koleksi benda-benda, informasi, strategi penanganan teroris, dan perjuangan semua pihak dalam menegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia, melalui penyampaian informasi yang kompleks dan detail melalui visualisasi serta simulasi.

    “Melalui museum ini, pengunjung dapat mempelajari sejarah, bahaya, ancaman terorisme, dan modus operandi para pelaku” ujar Rckyo.

    Museum Nasional Penanggulangan Terorisme Adhi Pradana ini menjadi legacy BNPT kepada bagi masyarakat luas, khususnya generasi mendatang.

    “Sebagai museum yang memiliki nilai edukasi, inspirasi, refleksi, kolaborasi, dan pencegahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya terorisme dan ekstremisme kekerasan mengarah pada terorisme, serta membangun daya tangkal terhadap ancaman terorisme di Tanah Air dan dunia,” tutur Rycko.

    25

  • Menteri AHY sebut semangat berantas mafia tanah hingga akhir jabatan

    Menteri AHY sebut semangat berantas mafia tanah hingga akhir jabatan

    Ini membuktikan bahwa Satgas Anti Mafia Tanah tidak mengenal waktu, pagi, siang, malam, awal, tengah, akhir tahunJakarta (ANTARA) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut tetap bersemangat memberantas mafia tanah, meski tugasnya selama delapan bulan telah berakhir.

    AHY menyampaikan terus berkomitmen menuntaskan permasalahan tanah di seluruh Indonesia di akhir sisa-sisa masa jabatannya sebagai Menteri ATR. Menurutnya, semangat ini didapat setelah mendengarkan cerita-cerita masyarakat secara langsung saat turun di lapangan.

    “Mudah-mudahan kebersamaan ini tidak akan pernah kita lupakan dan saya ingin terus bersama dengan semua, di mana pun itu, kita saling mendoakan, saling mendukung. Karena tugas dan tujuan kita sama, untuk Indonesia yang semakin maju di masa depan,” ucap AHY di Jakarta, Sabtu.

    Upaya menyelesaikan permasalahan tanah hingga akhir jabatan, dibuktikan oleh AHY saat mengungkap dua kasus mafia tanah dengan potensi kerugian negara dan masyarakat lebih dari Rp3,6 triliun di Dago Elos, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (18/10).

    Di saat banyak orang yang mulai tidak fokus dalam menjalankan tugas di kantor maupun di lapangan, kata AHY, ia bersama Satgas Pemberantasan Mafia Tanah (Spartan) tetap bekerja keras untuk memberi keadilan bagi masyarakat.

    “Ini membuktikan bahwa Satgas Anti Mafia Tanah tidak mengenal waktu, pagi, siang, malam, awal, tengah, akhir tahun, baterainya ke-charge terus, nggak boleh ada lowbat-nya,” ujarnya.

    AHY dilantik sebagai Menteri ATR pada 21 Februari 2024, menggantikan Hadi Tjahjanto yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia.

    Di masa jabatan, AHY aktif turun ke lapangan guna menangani berbagai masalah pertanahan yang merugikan masyarakat baik secara materi maupun nilai ekonomi.

    Dengan demikian, lanjut AHY, Ia menjadi lebih memahami secara utuh tentang isu-isu pertanahan yang dihadapi masyarakat.

    Ia pun berkomitmen, untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia meski sudah tidak lagi menjadi sebagai Menteri ATR. AHY juga memastikan Kementerian ATR/BPN dapat terus melanjutkan kerja keras dalam bidang pertanahan serta tata ruang pada era pemerintahan baru.

    “Oleh karena itu, saya tentunya mendorong dan menyemangati semua agar semangat ini, segala pencapaian dan progres yang luar biasa sampai dengan hari ini, tidak berhenti, bahkan semakin baik ke depan,” ujar AHY.

    Baca juga: Menteri AHY: Spartan Command jadi pusat pemberantasan mafia tanah
    Baca juga: Memberantas mafia tanah melalui digitalisasi sertifikat
    Baca juga: Menteri AHY ungkap dua kasus mafia tanah senilai Rp3,6 triliun
     

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Setelah 79 Tahun Akhirnya Ada Karya Anak Bangsa

    Setelah 79 Tahun Akhirnya Ada Karya Anak Bangsa

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan kehadiran Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah lama dinantikan bangsa Indonesia.

    Hadi menjelaskan sejak 79 tahun merdeka baru kali ini Indonesia memiliki Istana Negara yang dibuat oleh anak bangsa sendiri.

    “Saya bangga dengan Istana Negara dan Istana Garuda di IKN, karena setelah 79 tahun akhirnya Indonesia mempunyai istana buatan anak bangsa,” kata Hadi dikutip dari akun Instagram resminya, Kamis (8/8/2024).

    Hadi kemudian menjelaskan bahwa saat ini, Istana Negara yang terletak di Jakarta merupakan warisan pemerintahan kolonial. Karena itu, ia menegaskan Istana Garuda di IKN adalah peninggalan bangsa Indonesia. Sebab, proyek tersebut seluruhnya dibangun oleh masyarakat Indonesia.

    “Ini adalah salah satu kebanggaan bangsa, Istana Negara, Istana Garuda, dan seluruh fasilitasnya ini dibangun oleh putra-putra bangsa. 79 tahun kita menunggu untuk bisa memiliki satu istana yang luar biasa ini. Istana di Jakarta adalah peninggalan kolonial, ini adalah peninggalan putra bangsa,” ujar dia.

    Pada Rabu (7/8), Hadi pun menjelaskan dirinya berkeliling meninjau perkembangan pembangunan IKN. Ia dan sejumlah awak media berangkat pagi-pagi menggunakan pesawat Hercules dari Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

    “Setibanya di Balikpapan, kami langsung berangkat menuju Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN untuk makan siang dan diskusi santai,” jelas dia.

    (kil/kil)

  • Sukses Dinahkodai Hendro Sukmono, Satreskrim Polrestabes Surabaya dapat Pimpinan Baru

    Sukses Dinahkodai Hendro Sukmono, Satreskrim Polrestabes Surabaya dapat Pimpinan Baru

    Surabaya (beritajatim.com) – Terjawab sudah pengganti AKBP Hendro Sukmono sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya setelah muncul Surat Telegram nomor ST/947/VIII/KEP/2024 tanggal 2 Agustus 2024 kemarin yang ditandatangani langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Imam Sugianto melalui Karo SDM Kombes Pol Ari Wibowo.

    Setelah ditinggalkan AKBP Hendro Sukmono yang mendapatkan promosi menjadi Kapolres Sampang, jabatan Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya otomatis kosong beberapa saat dan digantikan oleh Plt Wakasat Reskrim Kompol Teguh Setiawan.

    Kini, Lewat surat telegram itu diketahui AKBP Aris Purwanto yang sebelumnya menjabat Kasubdit II Hardabangtah Ditreskrimum Polda Jatim, kini menduduki posisi baru sebagai Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya.

    Penerus sukses AKBP Hendro Sukmono itu sebelumnya menangani sejumlah kasus mafia tanah di Jawa Timur. Ia pun pernah mendapatkan pin emas dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto usai menyelesaikan 4 kasus mafia tanah pada tahun 2023.

    Selain Satreskrim Polrestabes Surabaya, Sat Binmas juga mendapatkan pimpinan baru. Ia adalah Kompol Joes Indra Lana Wira yang sebelumnya menjabat Wakapolres Bondowoso, kini menduduki posisi baru sebagai Kasat Binmas Polrestabes Surabaya.

    Bukan hanya AKBP Aris Purwanto dan Kompol Joes Indra Lana Wira, sejumlah anggota Polda Jatim juga mendapatkan mutasi. AKBP Mohammad Sinwan yang sebelumnya menjabat Kasubbid Penmas Bid Humas Polda Jatim, kini menduduki posisi baru sebagai Kayanma Polda Jatim.

    Kompol Dwi Okta Herianto yang sebelumnya menduduki posisi Kapolsek Bubutan kini menggantikan Kompol Joes Indra Lana sebagai Wakapolres Bondowoso. Sedangkan, Kompol Hendra Krisnawan yang baru lulus S2 STIK-PTIK, kini menjabat sebagai Kapolsek Bubutan.

    AKP Muhammad Su’ud yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, kini menjabat sebagai Kabag Ops Polres Pasuruan Kota.

    Posisinya sebagai Kasat Lantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak kini digantikan oleh AKP Imam Syaifudin Rodji, yang sebelumnya menjabat sebagai Paur Gakkum Subbid Provos Bid Propam Polda Jatim.

    Kompol Novy Herdyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Jambangan, kini didapuk sebagai Kasubbagdalprogar Bagren Polrestabes Surabaya.

    Posisi Kapolsek Jambangan kini diduduki oleh Kompol Mochamad Fakih, yang sebelumnya sebagai Kapolsek Rungkut.

    Sementara jabatan sebagai Kapolsek Rungkut kini disandang AKP Grandika Indera Waspada, yang sebelumnya menduduki kursi Kasat Lantas Polres Bangkalan.

    Kompol Ardi Purboyo yang menjabat sebagai Kapolsek Kenjeran, kini menduduki jabatan baru sebagai Kanit II Pembunuhan dan Penganiayaan Subdit III Ditreskrimum Polda Jatim. Jabatan Ardi Purboyo kini digantikan oleh Kompol Yuyus Andriastanto, yang sebelumnya sebagai Kasubbag Yanduan Bid Propam Polda Jatim.

    Kompol Dwi Jatmiko yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Wonokromo, kini menduduki jabatan baru sebagai Kabag Ops Polres Trenggalek. Kapolsek Wonokromo akan dijabat oleh Kompol Heggy Renanta Koswara, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Asemrowo.

    Sementara jabatan Kapolsek Asemrowo kini disandang oleh Kompol Rahardian Bayu Trisna, yang sebelumnya sebagai Kanit III Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jatim. (ang/ian)

  • 86 Layanan Publik Sudah Pulih Pasca PDNS 2 Kena Ransomware

    86 Layanan Publik Sudah Pulih Pasca PDNS 2 Kena Ransomware

    Jakarta

    Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan perkembangan pasca lebih dari tiga minggu Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 tumbang pada 20 Juni lalu.

    Hadi mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan pemulihan layanan publik dari instansi pemerintah, kementerian, dan pemerintah daerah yang terdampak usai PDNS 2 diserang ransomware.

    Disampaikannya, jumlah layanan publik yang telah dinyatakan pulih kini semakin bertambah menjadi 86 layanan yang berasal dari 16 tenant PDNS 2 Surabaya.

    “Per 12 Juli, pukul 17.30 WIB, tercatat 86 layanan dari 16 kementerian, lembaga dan pemerintah daerah telah go live,” ujar Hadi dalam keterangan tertulisnya, seperti dilansir Minggu (14/7/2024).

    Hadi menyebutkan proses pemulihan layanan publik ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Badan SIber dan Sandi Negara (BSSN), Telkom, dan partisipasi aktif dari semua tenant.

    Menkopolhukam menjelaskan beberapa layanan publik yang berhasil dipulihkan selain dalam bentuk layanan perizinan juga berupa layanan informasi dalam bentuk portal.

    “Termasuk layanan beasiswa yang dikelola Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi,” kata Hadi.

    Hadi menambahkan, saat ini tim terus melakukan upaya pemulihan layanan publik dengan secepat-cepatnya dengan tetap memperhatikan aspek kehati-hatian. Proses pemulihan layanan terbagi dalam tiga zona tahapan berdasarkan teknik penanganan data.

    “Kami membagi dalam tiga zona. Data yang terdampak insiden pada PDNS 2 berada di zona merah, dan ditetapkan dalam proses ‘karantina’. Selanjutnya akan kita pindahkan ke zona biru untuk dilakukan penguatan keamanan dan pemindaian kerentanan, sebelum nantinya bisa go-live atau data layanan publik diunggah ke pusat data lain ke zona hijau yang siap digunakan kembali,” jelasnya.

    Menurut Menko Hadi, setiap tahapan pemulihan dilakukan dengan teliti dan cermat. Langkah itu diambil untuk meminimalkan celah serangan siber yang dapat masuk dan berdampak pada pelayanan publik.

    “Pemerintah melakukan pembersihan data dari malware atau pun virus yang mencurigakan dari data yang sudah berhasil diselamatkan, sekaligus memperkuat parameter keamanan infrastrukturnya” pungkasnya.

    (agt/fay)

  • Imbas PDNS Tumbang, Pemerintah Percanggih Pusat Data Nasional

    Imbas PDNS Tumbang, Pemerintah Percanggih Pusat Data Nasional

    Jakarta

    Imbas dari tumbangnya Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2, pemerintah kini meningkatkan kemampuan Pusat Data Nasional (PDN) yang sekarang masih dalam proses pembangunan.

    Adapun, PDN yang dimaksud itu berada di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proyek yang dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) itu ditargetkan dapat beroperasi pada Agustus 2024.

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, mengatakan bahwa pemerintah mengatasi tumbangnya PDNS 2 yang terkena serangan ransomware Brain Cipher ini ditangani dengan serius.

    “Kita serius untuk menangani permasalahan PDNS 2 di Surabaya,” ujar Hadi dalam konferensi pers, Jumat, (5/7/2024).

    Bukti keseriusan tersebut, Hadi menyebutkan bahwa pemerintah telah memulihkan layanan digital yang terdampak setelah PDNS 2 tumbang sejak Kamis (20/6).

    “Untuk pelayanan masyarakat yang menggunakan (layanan) digital per 1 Juli kemarin sudah berjalan normal. Layanan masyarakat sudah bisa oleh masyarakat walaupun kita terus meningkatkan kemampuan,” jelasnya.

    Salah satu bentuk peningkatan yang dimaksud, yaitu kemampuan Pusat Data Nasional (PDN) yang masih dalam tahapan pembangunan akan lebih canggih daripada PDNS.

    “Pemerintah saat ini terus meningkatkan kemampuan PDN pengganti PDNS 2 di Surabaya untuk bisa memiliki kemampuan backup berganda, backup berlapis dengan pengamanan yang baik. Sekarang terus dilakukan,” tuturnya.

    Sebagai informasi, PDN Cikarang dibangun di atas luas 5.000 hektar dengan total luas bangunan mencapai 16.000 meter persegi. Pusat data ini pun dirancang ramah lingkungan untuk memenuhi green data center.

    Diberitakan sebelumnya, groundbreaking pembangunan PDN Cikarang ini dilakukan sejak 9 November 2022 dengan masa pengerjaan selama 24 bulan. Kominfo menganggarkan investasi senilai 164,5 juta Euro atau sekitar Rp 2,5 triliun untuk proyek ini.

    Kominfo mulai melakukan pembangunan PDN Cikarang di kawasan Deltamas, Cikarang, Jawa Barat. PDN yang dibangun memiliki prosesor 25.000 core, storage 40 petabyte dan memori 200 terabyte. Pusat data ini dibangun sesuai standar internasional Tier 4 dan watercooling system.

    Pembangunan PDN Cikarang ini melalui pembiayaan 85% oleh Pemerintah Prancis dan 15% APBN rupiah murni. Proyek PDN merupakan tonggak sejarah baru bagi Indonesia dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

    (agt/fyk)