Xcloud.id

Tag: Habiburokhman

  • 9 Respons Habiburokhman, PDI-P Tegaskan Punya Data soal "Partai Coklat" Nasional

    9 Respons Habiburokhman, PDI-P Tegaskan Punya Data soal "Partai Coklat" Nasional

    Respons Habiburokhman, PDI-P Tegaskan Punya Data soal “Partai Coklat”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Anggota DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
    PDI-P
    ) TB Hasanuddin memastikan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partainya memiliki bukti terkait partai coklat atau pengerahan aparat kepolisian pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
    Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang menyebut isu partai coklat sebagai hoaks.
    “Saya kira begini, yang menyampaikan pertama itu DPP (PDI-P). Dan pasti DPP punya data-data terjadinya hal-hal yang disampaikan itu,” kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2024).
    Lebih lanjut, Hasanuddin juga merespons soal pelaporan anggota DPR dari Fraksi PDI-P Yulius Setiarto soal pernyataan partai coklat.
    Menurutnya, pernyataan Yulius ini tidak seharusnya dimasalahkan MKD DPR RI.
    Namun, karena ada laporan masyarakat, maka MKD DRP mengklarifikasi kedua belah pihak.
    “Kemudian Pak Yulius menyampaikan apa yang disampaikan oleh DPP, apa yang disampaikan oleh fraksi, selama fraksinyta tidak keberatan berarti ada kecocokan antara fraksi dan anggota fraksi. Jadi tidak bisa, sesungguhnya dipermasalahkan di MKD,” ujar Wakil Ketua MKD DPR RI ini.
    Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah tudingan sejumlah pihak yang menyebut ada partai coklat (parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024.
    “Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu, kami kategorikan sebagai hoaks,” kata Habiburokhman di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
    Habiburokhman menegaskan, pilkada tidak hanya pertarungan antara dua kubu.
    Dia juga menilai, hampir tidak mungkin Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu.
    “Karena di setiap Pilkada itu bisa terjadi mix antar kubu partai-partai politik. Di provinsi A misalnya, partai A berkoalisi dengan partai B, di provinsi lainnya berseberangan. Jadi secara logika enggak logis ya,” ucapnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 9 Anggota DPR Yulius Setiarto Bakal Disidang MKD Buntut Pernyataan soal "Partai Coklat" Nasional

    9 Anggota DPR Yulius Setiarto Bakal Disidang MKD Buntut Pernyataan soal "Partai Coklat" Nasional

    Anggota DPR Yulius Setiarto Bakal Disidang MKD Buntut Pernyataan soal “Partai Coklat”
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mahkamah Kehormatan Dewan (
    MKD
    )
    DPR
    akan menggelar sidang terhadap anggota DPR RI dari Fraksi
    PDI-P
    ,
    Yulius Setiarto
    terkait pernyataannya soal “partai cokelat” atau pengerahan aparat kepolisian, Selasa (3/12/2024) besok.
    “Iya (besok) 14.30 (WIB),” kata Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam saat dihubungi
    Kompas.com
    , Senin (2/12/2024).
    Menurut Dek Gam, besok MKD tidak hanya menggelar sidang terhadap Yulius saja. Melainkan ada beberapa kasus yang disidangkan.
    Selain sidang terhadap Yulius, kasus lainnya yang akan disidang terkait dugaan pelanggaran terhadap anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Nuroji dan anggota DPR Fraksi PDI-P Haryanto.
    “Hari ini MKD enggak ada kayaknya ya. Saya mau ke kantor enggak ada kayaknya. Besok dari pagi tuh,” ucap Dek Gam.
    Berdasarkan informasi agenda yang diterima
    Kompas.com
    , Yulius akan disidang terkait pernyataannya soal pengerahan partai cokelat di media sosialnya.
    Menurut Dek Gam, tidak hanya satu laporan terhadap Yulius yang masuk ke MKD DPR, tetapi ia belum mengetahui rinci soal detil kasusnya.
    “Pak Yulius ada yang laporin lagi kayaknya. Sudah masuk laporannya, enggak cuma satu. Saya belum tau kasusnya apa,” ujar politikus Partai Amanat Nasional itu.
    Nazaruddin memastikan MKD akan memeriksa setiap anggota yang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran.
    Dia juga menekankan, MKD DPR RI akan betul-betul ini menegakan etik dan moral setiap anggotanya.
    “Yang jelas, siapapun, partai apapun, ya sudah keterangannya kita minta klarifikasinya. Kalau memang terbukti salah ya kita hukum,” kata Dek Gam.
    Diberitakan sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengungkap bahwa ada seorang anggota DPR yang dilaporkan usai melontarkan tudingan terkait pengerahan
    partai coklat
    (parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024.
    Namun, politikus Gerindra itu enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dimaksud.
    Secara terpisah, Nazaruddin Dek Gam membenarkan ada laporan masuk ke MKD terhadap Yulius Setiarto.
    “Bener ada laporan atas nama Yulius Setiarto,” kata Nazaruddin saat dikonfirmasi terkait pernyataan Habiburokhman pada Jumat (29/11/2024) lalu.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Massa Aksi Reuni 212 Berdatangan di Monas, Gelar Salat Tahajud Bersama

    Massa Aksi Reuni 212 Berdatangan di Monas, Gelar Salat Tahajud Bersama

    Jakarta –

    Aksi Reuni 212 digelar di Monas hari ini. Reuni itu diawali dengan salat Tahajud dan zikir bersama.

    Pantauan detikcom di lokasi, Senin (2/12/2024) massa aksi menunaikan salat Tahajud mulai pukul 03.00 WIB. Salat tahajud dipimpin oleh imam yang berada di pangggung sisi barat Monas.

    Massa aksi membawa perlengkapan seperti tikar atau sajadah masing-masing. Bagi yang tak membawanya, mereka membeli tikar plastik dari pedagang yang menjajakan langsung di lokasi.

    Massa aksi menggelar tajahud di sisi barat Monas. Selanjutnya mereka berzikir dan munasabah.

    Di sekitar area salat tahajud, terlihat sejumlah tenda relawan yang menyediakan logistik gratis bagi massa aksi. Para relawan membagikan logistik tersebut bagi massa aksi yang datang.

    Adapun, sampai pukul 03.40 WIB Habib Rizieq Shihab belum terlihat dalam pantauan. Rencananya imam besar FPI itu bakal hadir dalam reuni kali ini.

    Informasi mengenai rencana kehadiran Habib Rizieq itu disampaikan Wakil Ketua Reuni 212, Buya Husein, saat dihubungi wartawan, Jumat (29/11/2024). Buya Husen mengatakan Reuni 212 akan digelar pada pukul 02.00-08.00 WIB.

    “Insyaallah beliau (Habib Rizieq) hadir untuk acara 212. Insyaallah beliau sudah fix, bahkan beliau ikut mengundang,” kata Buya Husein.

    “Ya kita berharap massa yang datang sebanyak-banyaknya seperti reuni-reuni sebelumnya. Kalau kita berharap sama Allah, kan kita berharap yang maksimal, walaupun kalau di pemberitahuan kita masukin 15 ribu, kalau di surat pemberitahuan masuk ke kepolisian,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Buya Husen mengatakan sejumlah tokoh akan hadir dalam Reuni 212 tahun ini. Pihaknya juga mengundang Presiden RI Prabowo Subianto untuk hadir dalam reuni.

    “Bahkan termasuk pejabat negara pun kita undang, Prabowo kita undang, Dasco, Habiburokhman kita undang, ya banyaklah kita undang. Karena kita ini kan acara, acara sudah selesai pilpres, pileg, pilkada, artinya sudah saatnya umat kembali merajut kesatuan, merajut persaudaraan, jangan lagi terkotak-kotak dan kita datang dalam rangka ya minta sama Allah supaya mereka mereka yang terpilih betul-betul amanah,” kata dia.

    “Kalau nggak amanah, ya bukannya berkah, tapi musibah. Nah, makanya kalau mereka-mereka yang nggak amanah, kita minta sama Allah bagaimana caranya mereka segera diganti. Kita kepengin Indonesia ini baik, berkah, damai, sejahtera, tenteram. Bukan sebaliknya, setelah 10 tahun kacau balau ini di bawah kepemimpinan Jokowi,” imbuhnya.

    (maa/maa)

  • Potensi Politisasi Polri Sudah Diprediksi Sejak Lampau

    Potensi Politisasi Polri Sudah Diprediksi Sejak Lampau

    Potensi Politisasi Polri Sudah Diprediksi Sejak Lampau
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kekhawatiran tentang dugaan politisasi Kepolisian Republik Indonesia (
    Polri
    ) kembali menjadi isu yang hangat diperbincangkan.
    Sorotan ini mengemuka di tengah tudingan netralitas Polri dalam pesta demokrasi seperti
    Pemilu
    , Pilpres, Pileg, dan Pilkada.
    Sejarah mencatat, pada 1959, Kapolri pertama, Jenderal Raden Said Soekanto, memilih mundur dari jabatannya saat Polri dimasukkan ke dalam struktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
    “RS Soekanto sangat menyadari potensi besar kepolisian untuk dijadikan alat politik kekuasaan saat itu,” kata pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, saat dihubungi
    Kompas.com
    , Minggu (1/12/2024).
    Era reformasi, kata Bambang, membawa harapan besar terhadap netralitas dan profesionalisme Polri. Setelah pemisahan TNI dan Polri serta pencabutan Dwi Fungsi ABRI, Polri diharapkan semakin profesional dan menjauh dari
    politik praktis
    .

    Polri, sebagai institusi sipil, seharusnya tunduk pada aturan hukum yang berlaku, berbeda dengan militer yang memiliki kultur dan fungsi yang berbeda.
    Bambang menilai, gagasan menempatkan Polri di bawah Panglima TNI justru merupakan langkah mundur dari semangat reformasi.
    “Sebaliknya menempatkan kepolisian di bawah panglima TNI, itu kemunduran dari semangat reformasi.
    Polisi
    bukan militer, dia harus tunduk pada aturan hukum sipil,” ujar Bambang.
    Akan tetapi, justru menjadi ironi ketika peran Polri dalam politik dirasakan semakin signifikan selepas reformasi.
    Menurut Bambang, keberadaan Polri yang langsung berada di bawah presiden memberikan ruang lebih besar bagi politisasi kekuasaan. Wacana menempatkan Polri di bawah kementerian dianggap menjadi salah satu langkah untuk membatasi keterlibatan Polri dalam politik praktis.
    “Wacana penempatan Polri di bawah kementerian adalah upaya membatasi kepolisian secara langsung dari upaya politisasi kekuasaan,” ucap Bambang.
    Sebelumnya diberitakan, isu politisasi Polri semakin memanas setelah tudingan Polri disebut sebagai ”
    Partai Coklat
    ” atau “Parcok.” Istilah ini pertama kali diungkapkan Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang menyoroti dugaan pengerahan aparat dalam Pilkada Serentak 2024.
    “Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan
    partai coklat
    ya, sama dengan di Sumatera Utara juga,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (27/11/2024).
    Pernyataan ini kemudian menyudutkan Polri yang dianggap tidak netral dalam pelaksanaan
    pemilu
    .
    Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menanggapi tudingan ini dengan menyebutnya sebagai kabar bohong atau hoaks.
    “Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu, kami kategorikan sebagai hoaks,” ujar Habiburokhman dalam rapat Komisi III DPR RI, Jumat (29/11/2024).
    Ia juga menambahkan, anggota DPR yang melontarkan tuduhan serupa telah dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
    Wacana ini membawa kembali usulan untuk menempatkan Polri di bawah kementerian atau bahkan TNI.
    Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus, mengusulkan Polri ditempatkan di bawah Panglima TNI atau Kementerian Dalam Negeri. Menurut Deddy, kekalahan PDI-P di sejumlah wilayah dalam Pilkada Serentak 2024 diduga dipengaruhi oleh pengerahan aparat kepolisian.
    “Kami sedang mendalami kemungkinan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” ungkap Deddy dalam konferensi pers, Kamis (28/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polri di Tengah Tudingan “Parcok” dan Usulan Kembali Ke TNI/Kemendagri

    Polri di Tengah Tudingan “Parcok” dan Usulan Kembali Ke TNI/Kemendagri

    Polri di Tengah Tudingan “Parcok” dan Usulan Kembali Ke TNI/Kemendagri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepolisian Republik Indonesia (
    Polri
    ) lagi-lagi menjadi sorotan publik. Institusi pecahan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini belakangan dituding sebagai ”
    Parcok
    ” atau
    Partai Coklat
    .
    Istilah ini disebut pertama kali oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyinggung soal pergerakan “
    partai coklat
    ” perlu diantisipasi.
    Hasto menyampaikan ini ketika menegaskan seluruh jajaran PDI-P memantau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2024, Rabu (27/11/2024).
    “Di Jawa Timur relatif kondusif, tetapi tetap kami mewaspadai pergerakan partai coklat ya, sama dengan di Sumatera Utara juga,” ujar Hasto di kediaman Megawati Soekarnoputri, Rabu (27/11/2024).
    Istilah itu kemudian menyudutkan Polri karena disebut-sebut melakukan pengerahan aparat pada pemilihan umum, baik Pilpres, Pileg maupun Pilkada.
    Namun, DPR melihat isu
    parcok
    dalam
    Pilkada 2024
    adalah kabar bohong atau hoaks. Ini seperti disampaikan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.
    Adapun Komisi III merupakan mitra kerja Polri di DPR.
    “Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu, kami kategorikan sebagai hoaks,” kata Habiburokhman di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
    Terkait partai coklat ini, Habiburokhman menyebut ada juga anggota DPR RI yang dilaporkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI usai melontarkan tudingan itu.
    Namun, ia enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dilaporkan ke MKD DPR itu.
    “Saya dengar orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kalau dilaporkan ke MKD tentu prosedurnya akan dipanggil, dimintai keterangan diminta untuk membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, tentu ada konsekuensinya,” ucapnya.
    Selain dituding “Parcok”, Polri juga diusulkan kembali ke TNI atau Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) imbas disebut-sebut mengerahkan aparat dalam Pilkada 2024.
    Usulan ini disampaikan oleh Ketua DPP PDI-P, Deddy Yevri Sitorus.
    Hal ini menyusul hasil Pilkada Serentak 2024 di sejumlah wilayah, di mana PDI-P merasa kekalahan mereka di wilayah-wilayah tersebut disebabkan oleh pengerahan aparat kepolisian atau “parcok”.
    “Kami sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri,” ujar Deddy dalam jumpa pers, Kamis (28/11/2024).
    Ia berharap, DPR RI nantinya bisa bersama-sama menyetujui agar tugas polisi juga direduksi sebatas urusan lalu lintas, patroli menjaga kondusivitas perumahan, serta reserse untuk keperluan mengusut dan menuntaskan kasus-kasus kejahatan hingga pengadilan.
    “Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan ini,” kata Deddy.
    Polri hanya bungkam ketika mendapat tudingan “Parcok” maupun usulan dikembalikan ke TNI/Kemendagri.
    Ketika ditanya mengenai dorongan PDI-P untuk mengembalikan Polri ke TNI atau Kemendagri, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta wartawan bertanya kepada yang mengusulkan.
    “Tanya yang nanya,” ujar Listyo, di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (29/11/2024), saat acara wisuda Prabhatar Akademi TNI dan Akademi Kepolisian (Akpol).
    Sementara itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto yang hadir dalam acara tersebut juga memilih untuk tidak memberikan komentar dan mengikuti langkah Listyo.
    Tudingan soal “Parcok” dan usulan untuk kembali ke TNI/Kemendagri dinilai sebagai langkah Polri untuk melakukan introspeksi diri.
    Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta institusi Polri mengoreksi diri terkait munculnya istilah “Partai Coklat” (Parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada pemilihan umum (pemilu), baik pilpres, pileg, maupun pilkada.
    “Kalau hari ini kemudian tidak dipercaya atau publik banyak dugaan berpolitik, ada sebutan parcok-lah, parpol-lah, itu menurut saya itu koreksi, harus didengar ini oleh institusi kepolisian,” kata Jazilul usai acara Musyawarah Nasional (Munas) V Perempuan Bangsa yang digelar di Jakarta, Jumat (29/11/2024) malam.
    Menurut dia, ada kemungkinan istilah Partai Coklat tidak terbukti. Meski begitu, Polri diminta mengoreksi diri lantaran isu ini kerap muncul.
    Jazilul mengakui tak menemukan bukti konkret juga soal tudingan keterlibatan Polri dalam pemilu. Namun, Jazilul mengaku pernah mendengar isu terkait hal ini.
    “Bahkan saya pernah dengar langsung ada seorang kepala desa begitu untuk memenangkan tertentu itu dipanggil, ditakut-takuti dengan kasus. Katanya begitu yang disampaikan ke saya,” kata dia.
    Anggota Komisi III DPR RI ini menilai Polri perlu melakukan koreksi di internal agar ke depannya isu tersebut tidak menjadi kegaduhan publik.
    Dia berpandangan, jangan sampai Polri yang seharusnya menjaga keamanan ketertiban, justru membuat ketidaktertiban publik.
    “Hari ini mungkin bisa ditangani, suatu saat enggak bisa ditangani akan terjadi masalah,” kata Jazilul.
    “Lebih baik menurut saya koreksi saja secara internal perbaiki, lakukan evaluasi supaya tidak lagi berpolitik, ini domainnya partai-partai dan juga partai-partai jangan ditarik-tarik institusi itu menjadi institusinya partai,” imbuh dia.
    PKB dalam posisi menghormati profesionalitas kepolisian.
    Menurutnya, PKB juga mengapresiasi jajaran kepolisian yang telah memastikan pilkada tahun ini berjalan lancar.
    “Meskipun ada dugaan penggunaan aparat dan semacam dugaan-dugaan seperti itu, tetapi pada umumnya sukseslah kerja yang dilakukan kepolisian,” tuturnya.
     Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso juga sepakat, Polri sebaiknya introspeksi.
    “Tunduk di bawah TNI atau kementerian tentu harus menjadi introspeksi pimpinan Polri,” ujarnya.
    Meski demikian, Sugeng menegaskan bahwa IPW tidak setuju dengan usulan Polri dikembalikan ke TNI/Kemendagri.
    Menurutnya, hal tersebut merupakan sebuah kemunduran.
    Sugeng menekankan perlunya introspeksi mendalam dari para pimpinan Polri.
    “Kepercayaan publik yang diukur melalui survei perlu dipertanyakan. Apakah surveinya benar atau abal-abal? Semua insan Polri harus kembali kepada jati diri,” jelasnya.
    Selain itu, tambah dia, jika Polri kembali berada di bawah TNI, potensi pelanggaran hak asasi manusia bisa meningkat.
    “Kembali lagi menjadi aparatur pendekatannya kekerasan,” tambahnya.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • [POPULER NASIONAL] MKD Bakal Panggil Anggota DPR Sebar Isu Partai Coklat | PKB Bantah Ogah-ogahan Menangkan RK-Suswono

    [POPULER NASIONAL] MKD Bakal Panggil Anggota DPR Sebar Isu Partai Coklat | PKB Bantah Ogah-ogahan Menangkan RK-Suswono

    [POPULER NASIONAL] MKD Bakal Panggil Anggota DPR Sebar Isu Partai Coklat | PKB Bantah Ogah-ogahan Menangkan RK-Suswono
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Isu tentang pengerahan aparat kepolisian atau diistilahkan dengan ”
    partai coklat
    ” pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 terus bergulir di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
    Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menyatakan bakal memeriksa siapapun anggota legislatif yang melontarkan tudingan itu buat diklarifikasi.
    Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membantah tidak bekerja keras memenangkan pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Ridwan Kamil-Suswono pada
    Pilkada Jakarta 2024
    .
    Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam memastikan akan memeriksa siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan dan terbukti untuk dimintai keterangannya.
    “Intinya begini, siapa pun yang masuk laporan ke MKD pasti kita periksa,” kata Nazaruddin kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (30/11/2024).
    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya mengungkap bahwa ada seorang anggota DPR yang dilaporkan usai melontarkan tudingan terkait pengerahan partai coklat (parcok) atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024. Namun, politikus Gerindra itu enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dimaksud.
    Sementara itu, Nazaruddin menegaskan, pihaknya tak memandang latar belakang partai politik anggota Dewan yang dilaporkan.
    Menurutnya, siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan, akan dimintai keterangannya jika memang terbukti terlibat.
    “Siapa pun dia, dari partai apa pun, kasus apa pun, pasti akan kita undang untuk kita minta klarifikasinya. Jadi kita enggak mandang apakah dari partai PDI-P, Gerindra, atau siapa pun,” ujar dia.
     
    Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid membantah tudingan yang menyebut PKB tidak bekerja memenangkan Ridwan Kamil-Suswono pada Pilkada Jakarta 2024.
    Jazilul mengatakan partainya sudah bekerja keras dan mengeluarkan uang banyak untuk memenangkan RK-Suswono.
    “Kalau yang dijual tidak laku mau apa? Bekerja secara kuat jadi semuanya bekerja, jangan ada tuduhan tidak bekerja, teman- teman ini bekerja bahkan keluar uang,” ujar Jazilul di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).
    Jazilul juga mendapatkan laporan bahwa semua struktur di partai sudah bekerja keras memenangkan RK-Suswono. Namun, ia menilai sosok yang diusung di pilkada juga berperan menentukan kemenangan.
    “Teman-teman juga saya mendapatkan laporan seluruh anggota DPRD (PKB) Provinsi DKI semua bekerja, struktur semua bekerja, tapi saya sampaikan bahwa memang berbeda antara pileg dengan pilkada, pilkada sosok calon itu sangat menentukan juga,” ujar Jazilul.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu ‘Partai Coklat’ dalam Pilkada Dinilai sebagai Upaya Mencari ‘Kambing Hitam’

    Isu ‘Partai Coklat’ dalam Pilkada Dinilai sebagai Upaya Mencari ‘Kambing Hitam’

    GELORA.CO  – Polemik politik semakin memanas usai PDIP melontarkan usulan agar Polri kembali di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri.

    Usulan ini muncul setelah hasil Pilkada Serentak 2024 menunjukkan kekalahan PDIP di sejumlah wilayah yang dianggap sebagai basis kuat mereka. 

    PDIP bahkan menyebut bahwa kekalahan ini disebabkan oleh keterlibatan aparat kepolisian, yang mereka istilahkan sebagai “parcok” atau partai coklat.

    Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara (Pernusa), Kanjeng Pangeran Norman, menanggapi keras tudingan tersebut. Menurutnya, kekalahan PDIP tidak seharusnya dilimpahkan pada pihak lain, apalagi aparat keamanan. Karena itu adalah realita bahwa masyarakat sudah tidak simpatik terhadap PDIP.

    “PDIP kalah di kandang sendiri, jangan cari kambing hitam. Sejak Prabowo menjadi Presiden, PDIP sudah ditawarkan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM), tapi mereka menolak dan merasa masih berkuasa sebagai pemenang legislatif,” ujar Norman kepada wartawan, Sabtu (30/11/2024).

    Norman juga mengingatkan bahwa dalam pemilihan gubernur dan kepala daerah, partai-partai pendukung pemerintah membentuk KIM Plus, yang menguasai 85 persen kekuatan parlemen sebagai pemenang adalah hal wajar karena semua saling bahu membahu ingin membangun bangsa lebih baik ke depan, kecuali PDIP.

    “Logikanya, 85% partai pro pemerintah melawan 15% yang di luar pemerintah, yaitu PDIP. Jangan kaget kalau PDIP kalah bahkan di kandang sendiri. Itu realita politik!” tegasnya.

    Norman juga menyoroti langkah PDIP yang menurutnya justru memperkeruh suasana dengan menyalahkan berbagai pihak, mulai dari aparat kepolisian hingga tokoh tertentu.

    “Kalau sudah kalah, jangan menyalahkan baju cokelat atau Mulyono. Mau mengadu ke parlemen? Jangan lupa, 85% sudah gabung ke KIM, kalau voting juga pasti kalah. Jangan cari kambing hitam lagi,” sindir Norman.

    Dia menutup pernyataannya dengan mencatat bahwa kekalahan PDIP menunjukkan bahwa basis pendukung mereka mulai rontok dan beralih ke partai lain, seiring dinamika politik yang berubah.

    Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, ada anggota DPR RI yang dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), karena menyebut Partai Cokelat alias aparat kepolisian ikut cawe-cawe dalam Pilkada Serentak 2024.

    Namun, Habiburokhman tidak menyebut nama anggota DPR yang dimaksud.

    “Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok (partai cokdlat) dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

    “Dan ada juga ada anggota DPR yang menyampaikan, dan orang tersrbut bahkan suda dilaporkan ke MKD karena saya juga anggota MKD,” imbuhnya.

    Habiburokhman menjelaskan bahwa MKD bakal memanggil yang bersangkutan, untuk meminta keterangannya terkait Partai Cokelat.

    Sebab pernyataan tersebut harus bisa dibuktikan dengan fakta, bukan hanya sekadar narasi.

    “Pokoknya saya mendengar saya kan anggota MKD, saya mendapat informasi ada anggota DPR yang dianggap menyampaikam informasi yang tidak tepat atau fitnah atau hoaks, informasi tanpa bukti bersifat tuduhan,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Habiburokhman mengatakan anggota DPR memiliki imunitas dalam setiap pernyataan yang diontarkan.

    Namun, kata dia, MKD memiliki mekanime tersendiri bagi anggota yang diduga melontarkan pernyataan tanpa didasari bukti.

    Oleh sebab itu, Habiburokhman mengingatkan rekan sesama anggota DPR untuk tidak asal bicara.

    “Kan anggota DPR itu kalau secara hukum memang imun tapi di MKD kami punya mekanisme supaya setiap pernyataan itu tidaklah bernuansa fitnah,” ujarnya.

    “Justru di situlah menerobos imunitas anggota DPR tersrbut, memang tidak dipersoalkan secara hukum tapi bisa dipermasalahkan di MKD,” pungkasnya

  • Anies Sindir Pilkada Bukan Ramalan Cuaca, Gerindra Komen Begini

    Anies Sindir Pilkada Bukan Ramalan Cuaca, Gerindra Komen Begini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman memberikan tanggapan terkait pernyataan Anies Baswedan yang menyebutkan bahwa hasil Pilkada Jakarta bukanlah seperti ramalan cuaca.

    Habiburokhman menyampaikan bahwa dirinya memiliki pandangan yang sama dengan Anies. Namun yang pasti, pihaknya masih akan tetap menunggu keputusan pasti dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    “Ya pasti. Saya berpendapat yang sama, kita tunggu saja. Kita sama dengan Pak Anies pendapatnya, tunggu saja,” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat dikutip dari Detik.com, Sabtu (30/11/2024).

    Habiburokhman mengklaim bahwa hasil pengumpulan data yang dilakukan timnya sangat akurat. Mengingat, tim yang terlibat dalam peninjauan Pilkada Jakarta bekerja cukup militan.

    “Jadi kami punya hasil rekap yang sangat akurat, yang sangat jelas didapat dari tim-tim yang sangat-sangat militan. Tim kami ini sangat militan,” ujarnya.

    Selain itu, ia juga membeberkan bahwa data yang disajikan oleh tim pemenangan pasangan calon Ridwan Kamil (RK) dan Suswono (RK-Suswono) adalah benar. Ia pun menegaskan bahwa tim pemenangan Ridwan Kamil-Suswono akan terus mengawal proses rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang.

    “Pendukung Pak Ridwan Kamil ini sangat militan. Sehingga kami hakulyakin data yang kami miliki benar dan kami akan kawal. Kami akan kawal rekapitulasi berjenjang yang sedang berjalan saat ini,” kata dia.

    Sebelumnya, Anies menanggapi klaim dari tim pasangan calon Pilkada Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), yang menyatakan bahwa Pilkada Jakarta kemungkinan besar akan berlangsung dua putaran. Anies menegaskan bahwa hasil Pilkada bukanlah hal yang bisa diprediksi seperti ramalan cuaca.

    “Ini bukan ramalan cuaca, jadi lihat data, lihat faktanya saja,” ujar Anies saat menghadiri acara Rakernas Ikatan Advokasi Indonesia (Ikadin) di Jimbaran, Badung, seperti dilansir detikBali, Jumat (29/11/2024).

    Anies pun optimistis bahwa kemenangan ada di tangan pasangan cagub dan cawagub Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung-Rano Karno. Optimisme itu berdasarkan data saat ini yang menunjukkan Pramono-Rano meraih suara 50,07%.

    “Ya Anda lihat saja datanya, lihat data KPU saja,” kata mantan Gubernur Jakarta itu.

    (fab/fab)

  • Gelar Reuni Akbar, Persaudaraan Alumni 212 Undang Prabowo

    Gelar Reuni Akbar, Persaudaraan Alumni 212 Undang Prabowo

    GELORA.CO –  Persaudaraan Alumni 212 bersiap menggelar reuni akbar yang akan berlangsung di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada hari Senin, 2 Desember 2024. Acara ini turut mengundang Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah politikus dari Partai Gerindra.

    “Seluruh ormas kita undang, seluruh ormas yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia (MUI) semuanya kita undang. Pejabat negara pun kita undang. Prabowo kita undang, Dasco, Habiburokhman kita undang. Ya banyaklah kita undang,” kata Buya Husein kepada wartawan, Jumat (29/11/2024).

    Buya Husein menjelaskan bahwa Reuni Akbar 212 akan diselenggarakan di kawasan Monas pada 2 Desember 2024, dimulai dari pukul 02:00 WIB hingga 08:00 WIB.

    “Untuk lokasi alhamdulillah sudah fix di Monas. Alhamdulillah, semua perizinan sudah selesai, sudah 100 persen selesai,” ujar Husein.

    Buya Husein memperkirakan bahwa Reuni Akbar 212 ini akan dihadiri oleh sekitar 15 ribu orang, meskipun jumlah tersebut bisa saja meningkat.

    “Ya kita berharap massa yang datang sebanyak-banyaknya seperti reuni-reuni sebelumnya. Walaupun di pemberitahuan masuk ke kepolisian kita masukin 15 ribu,” ujar Husein.

    Beberapa tokoh nasional yang diundang telah mengonfirmasi kehadiran mereka, termasuk ulama besar Habib Rizieq Syihab, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang juga politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid, serta Ustaz Bachtiar Nasir.

    “Beliau (Habib Rizieq) baru saja tadi pagi mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Mekkah, insyaallah beliau hadir untuk acara 212. Insyaallah beliau sudah fix, bahkan beliau ikut mengundang,” ujar Husein.

    Reuni Akbar 212 Merajut Umat Pasca-Pemilu 2024

    Husein menyatakan, Reuni Akbar 212 merupakan momentum untuk kembali merajut persatuan dan kesatuan pascapesta demokrasi Pemilu 2024.

    “Pilpres, pileg, pilkada, artinya sudah saatnya umat kembali merajut kesatuan, merajut persaudaraan. Jangan lagi terkotak-kotak dan kita datang dalam rangka ya minta sama Allah supaya mereka-mereka yang terpilih betul-betul amanah,” ujar Husein.

    “Kalau enggak amanah ya bukannya berkah, tapi musibah. Nah makanya kalau mereka-mereka yang enggak amanah kita minta sama Allah bagaimana caranya mereka segera diganti. Kita kepingin Indonesia ini baik, berkah, damai, sejahtera, tentram,” ucap Husein.

  • Soal Isu Partai Coklat di Pilkada, MKD Bakal Panggil Anggota DPR yang Terlibat

    Soal Isu Partai Coklat di Pilkada, MKD Bakal Panggil Anggota DPR yang Terlibat

    Soal Isu Partai Coklat di Pilkada, MKD Bakal Panggil Anggota DPR yang Terlibat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam memastikan akan memeriksa siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan dan terbukti untuk dimintai keterangannya.
    “Intinya begini, siapa pun yang masuk laporan ke MKD pasti kita periksa,” kata Nazaruddin kepada
    Kompas.com
    , Sabtu (30/11/2024).
    Ketua Komisi III DPR Habiburokhman sebelumnya mengungkap bahwa ada seorang anggota DPR yang dilaporkan usai melontarkan tudingan terkait pengerahan
    partai coklat
    (
    parcok
    ) atau pengerahan aparat kepolisian pada Pilkada 2024.
    Namun, politikus Gerindra itu enggan mengungkap identitas anggota DPR yang dimaksud.
    Sementara itu, Nazaruddin menegaskan, pihaknya tak memandang latar belakang partai politik anggota Dewan yang dilaporkan. Menurutnya, siapa pun anggota Dewan yang dilaporkan, akan dimintai keterangannya jika memang terbukti terlibat.
    “Siapa pun dia, dari partai apa pun, kasus apa pun, pasti akan kita undang untuk kita minta klarifikasinya. Jadi kita enggak mandang apakah dari partai PDI-P, Gerindra, atau siapa pun,” ujar dia.
    Sebelumnya, anggota DPR yang juga Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus mengatakan bahwa wilayah kekuasaan mereka atau yang dijuluki “Kandang Banteng” kini sudah bukan lagi di Jawa Tengah selepas Pilkada 2024.
    Dia bilang, di Jawa Tengah, calon gubernur-wakil gubernur usungan PDI-P, Andika Perkasa-Hendrar Prihadi, diprediksi kalah dari Ahmad Luthfi-Taj Yasin yang diusung 14 partai politik.
    “Sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi, tapi sebagai kandang bansos dan parcok,” kata Deddy dalam jumpa pers di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.