Xcloud.id

Tag: Habiburokhman

  • Komisi Hukum MUI Lega Kejaksaan Tetap Usut Korupsi

    Komisi Hukum MUI Lega Kejaksaan Tetap Usut Korupsi

    loading…

    Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI Prof Deding Ishak lega atau plong karena draf RUU KUHAP tidak mengatur soal kewenangan masing-masing Aparat Penegak Hukum (APH). FOTO/DOK.SindoNews

    JAKARTA – Ketua Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Deding Ishak mengaku lega atau plong. Draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( RUU KUHAP ) tidak mengatur soal kewenangan masing-masing Aparat Penegak Hukum (APH).

    Di UU Kejaksaan jelas disebutkan bahwa kejaksaan dapat melakukan penyidikan tindak pidana khusus, yaitu HAM berat dan korupsi. “Kekhawatiran sebelumnya adalah wajar namun sesuai penjelasan ketua Komisi III, draf terakhir KUHAP tidak mengatur kewenangan, tentu ini menjadi plong dan kita wajib mendorong sinergitas Kejaksaan dan KPK untuk bersinergi memberantas korupsi,” kata Prof Deding, Minggu (6/4/2025).

    Dia mengatakan, tentu sinergi antara kejaksaan dan KPK dilakukan dalam upaya mengimplementasikan komitmen dan politic will Presiden Prabowo Subianto yang demikian gemas kepada para koruptor. Bagi Prabowo, para koruptor telah membuat rakyat banyak menderita.

    “Ini momentum yang baik dan kondusif untuk menjadikan penegakan hukum terhadap koruptor ini sebagai arus utama negara dan pemerintahan Presiden Prabowo jihad memerangi korupsi,” tuturnya.

    Lebih lanjut dia mengatakan, ulama dan umaro harus bekerja sama kemudian mulai membantu lewat upaya pencegahan lewat pendidikan anti korupsi di tingkat TK hingga perguruan tinggi lewat pendidikan agama dan budaya.

    Dalam hal tindakan, Prof Deding meminta agar DPR dan pemerintah segera sahkan UU Perampasan Aset Koruptor. Sebelum hukuman mati bagi koruptor, coba dulu dengan hukuman memiskinkan koruptor dan perampasan harta aset koruptor.

    Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan bahwa draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang menyebut kewenangan jaksa hanya sebagai penyidik kasus pelanggaran HAM berat bukan hasil akhir.

    Habiburokhman memberikan draf hasil akhir terkait ‘penyidik tertentu’ yang tidak mengatur kewenangan jaksa. “Saya melihat bahwa draf tersebut sepertinya bukan hasil yang terakhir, draf terakhir yang seharusnya terakhir tertulis penyidik tertentu misalnya penyidik KPK, penyidik kejaksaan atau penyidik OJK sebagaimana diatur dalam undang-undang,” kata Habiburokhman.

    Habiburokhman menegaskan dalam RUU KUHAP tidak ada mengatur kewenangan institusi dalam memeriksa dan menyelidiki kasus. Ia menekankan KUHAP akan menjadi pedoman dalam proses pidana bukan mengatur tentang kewenangan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP atau KUHAP.

    “Draf RUU KUHAP juga tidak mencabut undang-undang di luar atau materiil manapun sepanjang tidak mengatur acara pidana yang diatur dalam KUHAP,” ujarnya.

    Habiburokhman mengatakan aturan penyidik Polri, PPNS, dan penyidik tertentu ini dibuat agar dalam pelaksanaannya masing-masing memiliki fungsi koordinasi dan pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang. “Kejaksaan dalam UU Tipikor maupun UU Kejaksaan telah memiliki kewenangan dalam menyidik tindak pidana tertentu. Maka aturan dan kewenangan tersebut tetap berlaku,” ujar Habiburokhman.

    Habiburokhman mengungkapkan draf RUU KUHAP itu masih dalam penyempurnaan. Ia akan menerima masukan yang ada selama pembahasan berlangsung.

    (abd)

  • Anggota DPR Bilang Mudik 2025 Paling Lancar, Ya Orang Jumlah Pemudiknya Turun Hampir 50 Juta Orang

    Anggota DPR Bilang Mudik 2025 Paling Lancar, Ya Orang Jumlah Pemudiknya Turun Hampir 50 Juta Orang

    PIKIRAN RAKYAT – Mudik Lebaran 2025 dinilai sebagai salah satu yang paling lancar dalam dua dekade terakhir oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Namun, di balik pujian terhadap kelancaran arus mudik ini, tersimpan fakta mencemaskan: jumlah pemudik anjlok hingga hampir 50 juta orang dari tahun sebelumnya.

    Apakah kelancaran ini semata hasil rekayasa lalu lintas yang brilian, atau pertanda perlambatan ekonomi yang makin dalam?

    Klaim “Terlancar Sejak Tahun 2000”

    Dalam sebuah keterangan tertulis, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi sinergi antara berbagai instansi pemerintah yang membuat arus mudik tahun ini berjalan tanpa hambatan besar.

    “Kita menjadi saksi bahwa ini salah satu pengaturan mudik terlancar sejak tahun 2000. Bukan hanya di Merak, tapi di Banten, bahkan seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar,” ungkapnya pada Selasa 1 April 2025 di Jakarta.

    Dia menyebut kelancaran ini tak lepas dari kerja keras Korlantas Polri, jajaran kepolisian daerah, Kementerian Perhubungan, PT ASDP, serta dukungan lembaga-lembaga terkait. Habiburokhman menambahkan bahwa rekayasa lalu lintas dan pemantauan kendaraan secara real-time berhasil mencegah kepadatan seperti tahun-tahun sebelumnya.

    Namun, klaim ini langsung mengundang perhatian setelah fakta lain mencuat: total pemudik Lebaran 2025 turun drastis dibandingkan tahun lalu.

    Anjlok 50 Juta Pemudik: Apa Penyebabnya?

    Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan mencatat bahwa jumlah pemudik tahun ini hanya sekitar 146,48 juta orang, turun 24,34% dari 193,6 juta orang pada Lebaran 2024. Ini berarti hampir 50 juta orang batal mudik tahun ini.

    Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Rahardjo, membenarkan penurunan ini. Namun, ia menyebut bahwa studi yang dilakukan tidak berfokus pada penyebabnya.

    Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa penurunan ini bukan tanpa alasan. Ia mengidentifikasi beberapa faktor utama:

    1. Daya Beli yang Merosot

    Harga kebutuhan pokok yang terus naik, dari tiket transportasi hingga bahan pangan, memukul daya beli masyarakat. Banyak warga memilih bertahan di kota karena tidak mampu menanggung biaya mudik dan balik.

    2. Gelombang PHK

    Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) turut berkontribusi besar. Sepanjang 2024, sekitar 80.000 pekerja kehilangan pekerjaan, terutama di sektor manufaktur.

    3. Stagnasi Upah dan Ketidakpastian Usaha

    Upah yang tak kunjung naik membuat masyarakat makin selektif dalam pengeluaran. Sementara, pelaku usaha kecil dan informal memilih menahan diri dari mudik agar modal tidak habis.

    4. Pemangkasan Bantuan Sosial

    Bantuan sosial turun dari Rp168 triliun menjadi Rp140 triliun. Padahal, menurut Askar, bansos sering menjadi “napas terakhir” masyarakat untuk bisa mudik.

    “Dalam situasi sekarang, uang dari bantuan sosial bisa dipakai untuk mudik. Kalau bansos turun, mereka makin sulit,” ucap Askar.

    Wajah Nyata di Balik Angka

    Penurunan jumlah pemudik bukan hanya soal statistik, tetapi kisah nyata ribuan orang yang tak lagi mampu pulang kampung. Seperti Supriyono, buruh pabrik yang terkena PHK setelah perusahaannya dinyatakan pailit. Gajinya belum dibayar selama 10 bulan, dan pesangon sebesar Rp100 juta belum juga diterima.

    “Tahun ini betul-betul masa paling sulit buat saya sekeluarga. Biasanya selalu pulang kampung ke Kebumen, tapi sekarang benar-benar enggak bisa,” ujar Supriyono.

    Kisah lain datang dari Hamidah, perantau dari Lampung yang kehilangan pekerjaan di sektor konveksi.

    “Enggak mungkin pulang enggak bawa apa-apa. Malu. Lagipula saya enggak mau merepotkan orang kampung,” katanya.

    Keduanya bukan sekadar statistik. Mereka adalah cerminan wajah rakyat yang kian terpinggirkan oleh tekanan ekonomi.

    Implikasi Ekonomi: Ketimpangan dan Penurunan Konsumsi

    Menurut Askar, penurunan jumlah pemudik adalah indikator bahaya bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Penurunan pemudik itu berdampak pada pengurangan ketimpangan ekonomi. Uang dari kota ke desa jadi berkurang. Banyak daerah yang tergantung pada momen ini untuk menggerakkan ekonomi lokal,” katanya.

    Tidak hanya itu, kegiatan amal dan infak masjid di kampung juga berkurang drastis. Begitu juga pekerjaan musiman yang biasa muncul saat Lebaran, dari pedagang makanan hingga jasa transportasi lokal.

    “Kalau perantau enggak pulang ya pendapatan mereka kecil. Padahal ini salah satu momen yang bisa mengurangi kemiskinan,” ujar Askar.

    Pemerintah: “Perputaran Uang Masih Moderat”

    Sementara itu, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa perputaran uang saat Lebaran 2025 tetap dalam tingkat moderat, meski turun dari tahun lalu.

    “Lebaran tahun sebelumnya ada Pilpres dan Pileg, jadi berbeda. Sekarang tetap moderat karena bansos juga sudah jalan,” ujar Airlangga, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC.

    Namun, data dari Kadin Indonesia menunjukkan sebaliknya. Perputaran uang diperkirakan hanya Rp137,97 triliun, turun 12,3% dari tahun lalu yang mencapai Rp157,3 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR Dinilai Tergesa-gesa Bahas RUU KUHAP Sehingga Berpotensi Melanggar HAM – Halaman all

    DPR Dinilai Tergesa-gesa Bahas RUU KUHAP Sehingga Berpotensi Melanggar HAM – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil menilai langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tergesa-gesa membahas Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) berisiko menimbulkan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

    “DPR terkesan buru-buru dalam membahas RUU KUHAP,” kata Ketua Umum Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, dalam keterangan pers tertulis, Kamis (3/4/2025).

    Meskipun RUU ini memuat 334 pasal dan ribuan ayat yang memerlukan pembahasan mendalam, pihak DPR justru menargetkan pembahasan hanya dalam dua masa sidang hingga Oktober-November 2025.

    Menurutnya, target waktu yang terlalu singkat ini sangat tidak realistis. 

    “Dengan demikian, tidak masuk akal jika pembahasan terhadap RUU KUHAP dilakukan secara mendalam hanya dalam beberapa bulan,” kata dia.

    Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti sembilan isu krusial yang seharusnya mendapat perhatian serius dalam pembahasan RUU KUHAP.

    Pertama, kejelasan tindak lanjut laporan tindak pidana dari masyarakat secara akuntabel. 

    “Perlu ada jaminan bahwa korban dapat mengajukan keberatan kepada penuntut umum atau hakim apabila laporan atau aduan tindak pidana tidak ditindaklanjuti oleh penyidik,” ujar Isnur.

    Kedua, lanjut koalisi, perlu mekanisme pengawasan oleh pengadilan (judicial scrutiny) dan ketersedian forum komplain untuk pelanggaran prosedur penegakan hukum oleh aparat.

    Koalisi menyatakan harus ada jaminan bahwa seluruh upaya paksa dan tindakan lain penyidik dan penuntut umum harus dapat diuji ke pengadilan.

    “Dalam mekanisme keberatan dengan mekanisme pemeriksaan yang substansial untuk mencari kebenaran materil dari dugaan pelanggaran ketimbangan pemeriksaan administrasi kelengkapan persuratan,” ujar Isnur.

    Ketiga, KUHAP harus memiliki pembaruan pengaturan standar pelaksanaan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyadapan yang objektif dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

    Isnur berpendapat, perlu ada jaminan bahwa seluruh tindakan tersebut harus dengan izin pengadilan. Sedangkan pengecualian untuk kondisi mendesak tanpa izin pengadilan diatur secara ketat.

    Selain itu, dalam waktu maksimal 48 jam, terduga pelanggar yang ditangkap harus dihadapkan secara fisik ke pengadilan untuk dinilai bagaimana perlakuan aparat yang menangkap dan apakah dapat selanjunya perlu penahanan.

    Ketua YLBHI Muhamad Isnur di Gedung LBH-YLBHI, Jakarta, Minggu, (2/6/2024). (Tribunnews.com/ Rahmat W Nugraha)

    Keempat, RUU KUHAP harus memiliki prinsip keberimbangan dalam proses peradilan pidana antara negara (penyidik-penuntut umum) dengan warga negara, termasuk advokat yang mendampingi. 

    Koalisi menegaskan harus ada jaminan peran advokat yang diperkuat dalam melakukan fungsi pembelaan, terutama pemberian akses untuk mendapatkan atau memeriksa semua berkas peradilan dan bukti-bukti memberatkan.

    “Termasuk perluasan pemberian bantuan hukum yang dijamin oleh negara dan pemberian akses pendampingan hukum tanpa pembatasan-pembatasan, hingga perlu meluruskan definisi advokat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada,” ujar Isnur.

    Kelima, perlu adanya akuntabilitas pelaksanaan kewenangan teknik investigasi khusus seperti pembelian terselubung (undercover buy) dan penyerahan yang diawasi (controlled delivery). 

    Koalisi menegaskan RUU KUHAP perlu mengatur pembatasan jenis-jenis tindak pidana pidana yang dapat diterapkan dengan teknik investigasi khusus, termasuk syarat kewenangan serta jaminan bahwa kewenangan ini harus berbasis izin pengadilan. 

    “Kewenangan ini tidak boleh dilakukan pada penyelidikan, tidak boleh penyidik yang menginisiasi niat jahat melakukan tindak pidana,” kata Isnur. 

    Keenam, perlu pembaruan sistem hukum pembuktian. Isnur mengatakan harus ada definisi bukti tanpa mengotak-kotakkan alat bukti dan barang bukti, serta memastikan unsur relevansi dan kualitas bukti. 

    Selain itu, KUHAP perlu memastikan adanya prosedur pengelolaan setiap jenis bukti dan harus ada jaminan “alasan yang cukup” secara spesifik.

    Definisi bukti ini, kata Isnur, bukan sekadar mengacu pada dua alat bukti di awal untuk terus-menerus digunakan sebagai alasan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan lainnya.

    Ketujuh, harus ada batasan pengaturan tentang sidang elektronik. Koalisi menilai perlu ada definisi mengenai “keadaan tertentu” di mana sidang elektronik dapat dilakukan tanpa mengurangi esensi dari upaya pencarian kebenaran materiil dan untuk menghindarkan dari penjatuhan putusan yang bias, keliru, dan merugikan para pihak dalam persidangan.

    Selain itu, perlu ada jaminan agar sidang elektronik tidak dijadikan alasan untuk membatasi akses publik, termasuk keluarga korban maupun terdakwa.

    Kedelapan, akuntabilitas dalam penyelesaian perkara di luar persidangan. Isnur mengatakan harus ada perbaikan konsep restorative justice yang saat ini hanya dipahami sebagai penghentian perkara.

    Perlu ada jaminan bahwa mekanisme penyelesaian perkara di luar persidangan yang tersedia nantinya dapat dilakukan pada tahap pasca penyidikan. 

    “Akuntabilitas harus dijamin untuk mencegah terjadinya praktik-praktik transaksional dan pengancaman atau pemerasan,” kata Isnur.

    Kesembilan, perlu ada penguatan hak-hak tersangka atau terdakwa, saksi, dan korban. 

    Isnur mengatakan perlu ada kejelasan mekanisme restitusi sebagai bentuk pemulihan kerugian korban mulai dari proses pengajuan hingga pembayaran dana diterima korban.

    Di samping itu, harus ada jaminan pasal-pasal operasional agar hak tersangka atau terdakwa, saksi, dan korban dapat diakses secara efektif.

    “Ini termasuk pihak-pihak yang dibebani kewajiban pemenuhan hak, mekanisme untuk melaporkan dugaan pelanggaran hak-hak hingga konsekuensi-konsekuensi jika terbukti hak-hak tersebut tidak dipenuhi atau dilanggar,” ujar Isnur. 

    Dibahas Khusus Komisi III dan Dikebut

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Foto: Tribunnews.com/ Chaerul Umam (Tribunnews/Chaerul Umam)

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memastikan RUU KUHAP akan dibahas lewat komisinya. Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPR terkait hal tersebut.

    “Saya tadi sudah koordinasi dengan Pak Sufmi Dasco. Memang sudah fiks di Komisi III,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (27/3/2025).

    DPR sebelumnya telah menerima surat presiden atau surpres untuk membahas RUU KUHAP dalam rapat paripurna, Selasa, 25 Maret 2025. 

    Saat itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan belum ada keputusan di komisi mana RUU KUHAP akan dibahas meski Komisi III telah mulai melakukan rapat dengar pendapat.

    Habiburokhman mengatakan pembahasan RUU itu ditargetkan rampung dalam waktu yang tidak terlalu lama karena pasal yang termuat tidak terlalu banyak. 

    “Jadi, paling lama dua kali masa sidang. Kalau bisa satu kali masa sidang besok sudah selesai, kita sudah punya KUHAP yang baru,” katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).  

  • DPR Sebut Mudik 2025 Lancar di Seluruh Indonesia, Terlancar Sejak Tahun 2000

    DPR Sebut Mudik 2025 Lancar di Seluruh Indonesia, Terlancar Sejak Tahun 2000

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa mudik 2025 lancar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, menjadi yang terlancar sejak tahun 2000.

    “Kita menjadi saksi bahwa ini salah satu pengaturan mudik terlancar sejak tahun 2000,” kata Habiburokhman di Jakarta, Selasa, 1 April 2025.

    “Bukan hanya di Merak, tapi di Banten, bahkan seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar,” tambahnya.

    Ia pun mengapresiasi kerja kerja seluruh instansi atas terwujudnya kelancaran tersebut, khususnya Korlantas Porli dan Kemenhub.

    “DPR RI juga mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dalam mengawal perjalanan mudik tahun ini,” ujar Habiburokhman. 

    Kelancaran ini pun, menurutnya, tak terlepas dari pengelolaan transportasi dan kesiapan petugas di lapangan. 

    Senada dengan Rudianto Lallo selaku anggota Komisi III DPR yang mengatakan bahwa mudik di tahun 2025 berjalan lancar. Ia pun memuji kinerja Korlantas karena telah mempersiapkan pengantisipasiannya dengan baik.

    Sejumlah program Korlantas Porli terkait pengendalian arus mudik yaitu rekayasa lalu lintas, penyediaan jalur alternatif, lawan arah, satu arah lokal, dan oneway nasional.

    Selain itu, ia menyebut program mudik gratis juga turut mendukung kelancaran tersebut. Program ini diadakan sejumlah perusahaan swasta dan pemerintah.

    Kebijakan pemerintah yang menetapkan libur panjang, menurutnya, turut mendukung juga Rudianto pun berharap mudik yang aman, lancar, kondusif dan nyaman terjaga pada mudik di tahun-tahun mendatang.

    Di sisi lain, terkait arus balik mudik 2025, Habiburokhman berharap agar kelancaran ini tetap terjaga. Karenanya, para pemudik aman dan nyaman dalam perjalanan. Selain itu, mereka pun akan tiba di lokasi tujuan dengan selamat.

    Sementara itu, Rudianto memprediksikan arus balik akan lancar. Sebabnya, adanya libur panjang yang akan berakhir tanggal 8 April 2025. 

    Kemudian, puncak arus balik mudik 2025 diprediksi akan terjadi pada tanggal 5-7 April 2025 mendatang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Mudik Berjalan Baik, Menko AHY: Kita Siap Antisipasi Arus Balik

    Mudik Berjalan Baik, Menko AHY: Kita Siap Antisipasi Arus Balik

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau Menko AHY mengungkapkan bahwa mudik lebaran Idulfitri 1446 H kali berjalan lancar dan aman.

    AHY mengapresiasi seluruh stakeholder terkait yang memungkinkan mudik berjalan lancar. Dia meminta agar semuanya kembali bersiap untuk mengantisipasi arus balik yang puncaknya pada 6-7 April 2025.

    “Secara umum baik, secara umum bisa kita yakinkan arus mudik tahun ini berjalan dengan baik, aman, lancar. Tentunya kita terus mengantisipasi untuk arus baliknya yang diperkirakan puncaknya pada 6-7 April,” ujar Menko AHY seusai mengikuti acara open house Lebaran 2025 di kediaman Ketua MPR, Ahmad Muzani, di kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (2/4/2025).

    AHY mengatakan dirinya juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Korlantas Polri, dan kementerian dan lembaga terkait, agar arus balik berjalan balik.

    “Insyaallah seluruh jajaran, seluruh bagian termasuk Kemenhub yang ada di dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU yang mempersiapkan infrastrukturnya, termasuk tentunya kerja sama kami dengan Korlantas dan semua stakeholder untuk meyakinkan arus balik berjalan dengan baik,” tandas AHY.

    Komisi III DPR menyatakan, arus mudik Lebaran 2025 menjadi salah satu yang paling lancar sejak 2000. Kelancaran ini tidak hanya terjadi di Pelabuhan Merak, tetapi juga di wilayah Banten dan seluruh Indonesia. Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Habiburokhman menegaskan hal tersebut di Jakarta, Selasa (1/4/2025).

    “Kita menjadi saksi ini adalah salah satu pengaturan mudik yang terlancar sejak tahun 2000,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

    Habiburokhman berharap arus mudik Lebaran 2025 dapat terus berjalan lancar hingga hari-hari berikutnya. Menurutnya, kelancaran arus mudik kali ini tidak terlepas dari kerja keras dan koordinasi berbagai pihak, seperti Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, jajaran kepolisian di daerah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT ASDP Indonesia Ferry, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

    Sinergi antara berbagai instansi tersebut memastikan pengaturan lalu lintas yang optimal, kesiapan infrastruktur, serta pelayanan yang lebih baik bagi para pemudik. Habiburokhman juga menilai peningkatan kualitas layanan mudik Lebaran tahun ini mencerminkan perbaikan dalam strategi pengelolaan transportasi dan kesiapan aparat di lapangan.

    Penerapan rekayasa lalu lintas, pemantauan arus kendaraan secara real time, dan kesiagaan petugas di lokasi-lokasi krusial telah berkontribusi besar dalam menjaga kelancaran perjalanan masyarakat. Dengan arus balik yang masih berlangsung beberapa hari ke depan, ia berharap sinergi yang ada terus berjalan optimal agar seluruh pemudik dapat kembali ke tempat asal dengan aman dan nyaman.

    “DPR juga mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dalam mengawal perjalanan mudik Lebaran 2025,” tambah Habiburokhman.

  • Fuad Plered Harus Masuk Kerangkeng Layaknya Monyet di Kandang

    Fuad Plered Harus Masuk Kerangkeng Layaknya Monyet di Kandang

    GELORA.CO – Pengacara Habib Rizieq Syihab (HRS), Azis Yanuar, dengan tegas mengecam pernyataan provokatif yang dilontarkan oleh Fuad Plered terkait penghinaan terhadap pendiri Al Khairaat Habib Idrus bin Salim Aljufri atau Guru Tua. Azis menilai tindakan Fuad sebagai bentuk provokasi yang dapat memicu kemarahan umat.

    “Kelakuan provokator seperti Fuad Plered ini lagi-lagi memancing kemarahan masyarakat. Pemerintah wajib menindak tegas makhluk yang kelakuannya mirip antek penjajah ini,” ujar Azis dalam keterangannya, Sabtu (29/3/2025).

    Menurut Azis, ujaran yang disampaikan Fuad tidak hanya meresahkan tetapi juga mengarah pada upaya adu domba dan penyebaran kebencian yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial.

    “Adu domba, provokasi, dan ujaran kebencian lainnya harus dihentikan. Kami yakin pemerintah akan bertindak tegas kali ini atas kelakuan durjana makhluk ini,” lanjutnya.

    Azis juga menyoroti bahwa Fuad telah berulang kali menghina berbagai pihak, termasuk ulama, tokoh nasional, dan bahkan pahlawan bangsa.

    “Umat sudah marah besar atas kelakuan dia yang berulang kali menghina anak bangsa, ulama, bahkan tokoh nasional. Dari para habaib, tokoh seperti Pak Sufmi Dasco dan Pak Habiburokhman, hingga pahlawan yang belakangan ini ia hina,” tegas Azis.

    Sebagai langkah tegas, Azis menuntut aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan terhadap Fuad.

    “Kali ini mulut comberannya harus berujung di balik jeruji kerangkeng, layaknya monyet di kandang,” pungkasnya. (*)

  • Isu Politik-Hukum Terkini: Wapres Gibran Mudik ke Solo

    Isu Politik-Hukum Terkini: Wapres Gibran Mudik ke Solo

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik dan hukum pada Selasa (1/4/2025) menjadi perbincangan hangat pembaca. Berita terkait Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang mudik ke Solo menarik perhatian pembaca.

    Berita politik dan hukum lainnya, yakni Didit Prabowo yang mengunjungi mantan presiden pada momen Lebaran, Komisi III DPR yang menyatakan arus mudik Lebaran 2025 menjadi salah satu yang paling lancar, 38 tahanan KPK yang merayakan Idulfitri 1446 Hijriah, hingga open house Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    Isu Politik dan Hukum Beritasatu.com

    1. Mudik ke Solo, Wapres Gibran Serap Aspirasi Warga dan Bagikan Sembako

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mudik ke Solo, Jawa Tengah, pada Hari Raya Idulfitri 1446 H. Selain merayakan Lebaran, ia juga menampung aspirasi warga dan meninjau pembagian bantuan sosial.

    Pada hari kedua di Solo, Selasa (1/4/2025), Gibran mengunjungi Gedung Graha Saba Buana untuk memastikan distribusi bantuan wakil presiden berjalan lancar. Pembagian bantuan dilakukan di dua lokasi, yakni di Graha Saba Buana dan Masjid Sheikh Zayed Solo. Kedua tempat tersebut menjadi pusat distribusi bagi puluhan warga penerima manfaat.

    Selain meninjau pembagian bantuan, Wapres Gibran juga memanfaatkan momen mudiknya untuk menyerap aspirasi warga. Beberapa keluhan yang diterima di antaranya terkait masalah genangan air dan kesehatan.

    2. Didit Halalbihalal dengan Mantan Presiden, Gibran: Patut Diapresiasi

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengatakan apa yang dilakukan putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo atau Didit Prabowo yang mengunjungi mantan presiden pada momen hari pertama Lebaran, Senin (31/3/2025), merupakan hal yang baik dan harus diapresiasi.

    Sebelumnya, Didit Prabowo memang sempat halalbihalal dengan sejumlah mantan presiden seusai mendampingi Presiden Prabowo saat menggelar open house di Istana Merdeka, Jakarta.

    Didit mengunjungi kediaman Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan pada sore harinya terbang ke Kota Solo untuk mengunjungi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    3. Ketua Komisi III DPR: Mudik Lebaran 2025 Paling Lancar sejak 2000

    Selain berita terkait Wapres Gibran yang mudik ke Solo, berita politik dan hukum lainnya, yakni Komisi III DPR menyatakan arus mudik Lebaran 2025 menjadi salah satu yang paling lancar sejak tahun 2000. Kelancaran ini tidak hanya terjadi di Pelabuhan Merak, tetapi juga di wilayah Banten dan seluruh Indonesia.

    Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Habiburokhman berharap arus mudik Lebaran 2025 dapat terus berjalan lancar hingga hari-hari berikutnya. Menurutnya, kelancaran arus mudik kali ini tidak terlepas dari kerja keras dan koordinasi berbagai pihak, seperti Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, jajaran kepolisian di daerah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT ASDP Indonesia Ferry, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

    4. KPK: 38 Tahanan Jalani Hari Raya Idulfitri 1446 Hijriah dengan Khidmat

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan kesempatan bagi para tahanannya untuk turut merayakan Idulfitri 1446 Hijriah yang jatuh Senin (31/3/2025). Perayaan kali ini disebut KPK berlangsung khidmat.

    KPK pun memfasilitasi para tahanan untuk menjalani salat Idulfitri kali ini di Masjid KPK Gedung Merah Putih, Senin (31/3/2025). Ibadah tersebut dijalani oleh para tahanan dari Rumah Tahanan Negara cabang (Rutan) KPK Gedung Merah Putih maupun dari Rutan cabang KPK Gedung C1.

    Tak hanya itu, KPK memberikan kesempatan bagi para tahanannya untuk dikunjungi oleh pihak keluarga dan kerabat sekaligus mendapatkan kiriman makanan. Layanan ini dibuka pada 31 Maret dan 1 April 2025.

    5. Open House, Gubernur Jakarta Pramono Anung Langsung Dicurhati Warga

    Gubernur Jakarta Pramono Anung menggelar open house dan bersilaturahmi dengan jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Jakarta di rumah dinas gubernur Jakarta daerah Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (31/3/2025). Pramono juga menyambut warga Jakarta dalam momen Idulfitri 1446 H atau Lebaran 2025.

    Selain bersalaman, masyarakat juga memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan curahan hati atau curhat beserta keluhannya kepada Pramono. Warga dari berbagai kalangan tampak antusias mengantre untuk bersalaman dengan pemimpin Kota Jakarta itu.

    Demikian isu politik dan hukum terkini Beritasatu.com, di antaranya terkait Wapres Gibran yang mudik ke Solo.

  • Kemarin, kelancaran mudik 2025 hingga personel BNPB ke Myanmar

    Kemarin, kelancaran mudik 2025 hingga personel BNPB ke Myanmar

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa politik terjadi di Indonesia, Selasa (1/4), mulai dari arus mudik tahun 2025 menjadi salah satu yang paling lancar, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirimkan personel untuk membantu evakuasi korban gempa di Myanmar.

    Berikut ini lima berita politik menarik pilihan ANTARA.

    1. Ketua Komisi III DPR sebut mudik 2025 paling lancar

    Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Habiburokhman menyebutkan bahwa arus mudik tahun 2025 menjadi salah satu yang paling lancar sejak tahun 2000.

    Ia mengungkapkan bahwa kelancaran tidak hanya terjadi di Pelabuhan Merak, tetapi juga di wilayah Banten dan seluruh Indonesia.

    Selengkapnya baca di sini.

    2. Wapres mudik ke Solo tampung aspirasi warga

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mudik ke Solo, Jawa Tengah, pada Hari Raya Idul Fitri 1446 H sekaligus untuk menampung aspirasi warga.

    Pada hari kedua di Solo, Selasa, Gibran meninjau pembagian bantuan wakil presiden di Gedung Graha Saba Buana.

    Selengkapnya baca di sini.

    3. BNPB kirimkan personel untuk evakuasi korban gempa di Myanmar

    Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengirimkan personel untuk membantu proses evakuasi dan pengobatan warga yang menjadi korban gempa di Myanmar.

    “Nah hari ini tim pencarian pertolongan, SAR, setelah ini diberangkatkan. Kekuatannya 53 orang dibantu pengamanan dan satu pesawat Boeing 747 milik TNI Angkatan Udara,” kata Kepala BNPB Suharyanto saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa.

    Selengkapnya baca di sini.

    4. Anggota DPR apresiasi kerja Polri kawal kelancaran mudik Lebaran

    Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo mengapresiasi kerja Polri yang menyiapkan berbagai program dalam mengawal kelancaran arus mudik Lebaran 2025 atau Idul Fitri 1446 Hijriah.

    “Mudik tahun ini kalau kita lihat lancar, cenderung lancar terkendali. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, berarti ada kemajuan. Kita harus apresiasi Polri, Korlantas Polri dan jajaran yang sudah mengantisipasi pelaksanaan mudik sehingga sangat lancar dan terkendali,” kata Rudianto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

    Selengkapnya baca di sini.

    5. Pengamat: Antusiasme open house di Istana bantah kondisi mencekam di X

    Pengamat politik Iwan Setiawan menilai antusiasme masyarakat yang memenuhi acara open house atau gelar griya Lebaran di Istana Merdeka atas undangan Presiden RI Prabowo Subianto, dan kondisi saat Presiden melaksanakan Shalat Idul Fitri pada Senin (31/3), membantah kondisi mencekam di media sosial X.

    Menurutnya, kedua kondisi tersebut merupakan kondisi yang sesungguhnya terjadi di kalangan masyarakat, sehingga tidak mencekam seperti di X, di mana sering ada berbagai akun yang menebarkan isu buruk dan hinaan terhadap pemerintah.

    Selengkapnya baca di sini.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ketua Komisi III DPR Nilai Arus Mudik Lebaran Tahun Ini Paling Lancar

    Ketua Komisi III DPR Nilai Arus Mudik Lebaran Tahun Ini Paling Lancar

    Jakarta –

    Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai arus mudik Lebaran 2025 paling lancar sejak tahun 2000. Ia mengungkapkan bahwa kelancaran tidak hanya terjadi di Pelabuhan Merak, tetapi juga di wilayah Banten dan seluruh Indonesia.

    “Kita menjadi saksi bahwa ini salah satu pengaturan mudik terlancar sejak tahun 2000. Bukan hanya di Merak, tapi di Banten, bahkan seluruh Indonesia mudik tahun ini lancar,” kata Habiburokhman dilansir Antara, Selasa (1/4/2025).

    Dia berharap arus mudik akan terus berjalan lancar hingga arus balik nanti.
    Menurutnya, kelancaran arus mudik kali ini tidak terlepas dari kerja keras dan koordinasi berbagai pihak, terutama Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, jajaran kepolisian di berbagai daerah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT ASDP Indonesia Ferry, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

    Sinergi antara berbagai instansi tersebut, kata dia, memastikan pengaturan lalu lintas yang optimal, kesiapan infrastruktur, serta pelayanan yang lebih baik bagi para pemudik. Menurut Habiburokhman, meningkatnya kualitas layanan mudik tahun ini juga mencerminkan perbaikan dalam strategi pengelolaan transportasi dan kesiapan aparat di lapangan.

    Dia menyapaikan penerapan rekayasa lalu lintas, pemantauan arus kendaraan secara real-time, serta kesiagaan petugas di berbagai titik krusial berkontribusi besar dalam menjaga kelancaran perjalanan masyarakat. Habiburokhman berharap sinergi dengan berbagai stakeholder terus berjalan optimal agar seluruh pemudik dapat kembali ke tempat asal dengan aman dan nyaman.

    “DPR RI juga mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dalam mengawal perjalanan mudik tahun ini,” imbuhnya.

    (dek/imk)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Ketua Komisi III DPR: Mudik Lebaran 2025 Paling Lancar sejak 2000

    Ketua Komisi III DPR: Mudik Lebaran 2025 Paling Lancar sejak 2000

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi III DPR menyatakan arus mudik Lebaran 2025 menjadi salah satu yang paling lancar sejak tahun 2000. Kelancaran ini tidak hanya terjadi di Pelabuhan Merak, tetapi juga di wilayah Banten dan seluruh Indonesia.

    Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Habiburokhman menegaskan hal tersebut di Jakarta, Selasa (1/4/2025). “Kita menjadi saksi ini adalah salah satu pengaturan mudik yang terlancar sejak tahun 2000,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

    Habiburokhman berharap arus mudik Lebaran 2025 dapat terus berjalan lancar hingga hari-hari berikutnya. Menurutnya, kelancaran arus mudik kali ini tidak terlepas dari kerja keras dan koordinasi berbagai pihak, seperti Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, jajaran kepolisian di daerah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), PT ASDP Indonesia Ferry, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya.

    Sinergi antara berbagai instansi tersebut memastikan pengaturan lalu lintas yang optimal, kesiapan infrastruktur, serta pelayanan yang lebih baik bagi para pemudik. Habiburokhman juga menilai peningkatan kualitas layanan mudik tahun ini mencerminkan perbaikan dalam strategi pengelolaan transportasi dan kesiapan aparat di lapangan.

    Penerapan rekayasa lalu lintas, pemantauan arus kendaraan secara real time, dan kesiagaan petugas di lokasi-lokasi krusial telah berkontribusi besar dalam menjaga kelancaran perjalanan masyarakat. Dengan arus balik yang masih berlangsung beberapa hari ke depan, ia berharap sinergi yang ada terus berjalan optimal agar seluruh pemudik dapat kembali ke tempat asal dengan aman dan nyaman.

    “DPR juga mengapresiasi seluruh pemangku kepentingan yang telah bekerja keras dalam mengawal perjalanan mudik Lebaran 2025,” tambah Habiburokhman.