Reuni Akbar 212 kembali digelar pada 2 Desember mendatang di Silang Monas, Jakarta Pusat. Habib Rizieq Shihab dipastikan hadir dalam Reuni Akbar 212.
Ketua Panitia Reuni 212, Muhammad Alattas mengatakan Rizieq dalam keadaan sehat. Rizieq juga akan menyampaikan pidato dalam acara ini.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5417521/original/003983000_1763536197-e565bc66-043e-427c-81f3-f5b87d3749f5.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Kala Refly Harun dan Roy Suryo Cs Walk Out dari Audiensi Bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri")
Liputan6.com, Jakarta – Audiensi Komisi Percepatan Reformasi Polri diwarnai aksi walk out. Sedianya, Refly Harun bersama Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Sianipar datang untuk membahas tentang dugaan kriminalisasi dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi di PTIK, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2025).
Namun, mereka menilai diskusi tak adil karena peserta berstatus tersangka hanya diminta duduk tanpa diizinkan untuk menyampaikan pendapatnya.
Pertemuan itu diinisiasi sendiri oleh Refly Harun. Ia menghubungi Ketua Komisi, Jimly Asshiddiqie. Undangan kemudian disetujui, dan rombongan hadir sesuai waktu yang dijadwalkan.
Namun jelang hari-H, beberapa nama disebut dicoret dari daftar hadir, antara lain Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Sianipar.
Refly Harun tak mengubris, dan tetap mengajak mereka untuk ikut hadir. Bukan tanpa alasan, menurut Refly ini adalah forum publik. Apalagi, yang dibahas adalah kasus yang dialami oleh mereka bertiga.
Setiba tiba di PTIK, Roy Suryo, Tifauziah Tyassuma, dan Rismon Sianipar justru diberi dua pilihan tetap berada di dalam tanpa hak bicara atau meninggalkan forum.
“Rupanya mereka memilih keluar. Mayoritas ya,memilih keluar. Karena mereka memilih keluar, kita sebelum masuk sudah solidaritas. Kalau RRT keluar, kita juga keluar,” ujar Refly Harun.
Tak hanya Refly dan Roy Cs, Edy Mulyadi yang akan membicarakan kasusnya ‘tempat jin buang anak’, Said Didu yang akan bicara soal pagar laut, Aziz Yanuar yang rencannya membahas kasus pembunuhan di luar proses hukum atau unlawful killing atas enam laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek, dan Habib Rizieq juga putusan untuk keluar
“Ada beberapa yang tetap bertahan, terutama yang forum purnawirawan TNI. Sama ada teman civil society. Kira-kira dua komponen yang bertahan. Ada Habib Marathi juga tadi keluar. Jadi mayoritas keluar dengan temanya masing-masing,” ucap dia.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5277085/original/093898600_1751978295-WhatsApp_Image_2025-07-08_at_16.26.32__1_.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Profil Romo Syafii, Wamenag yang Nikahi Maya Suhasni Siregar di Masjid Al Azhar – Page 3")
Liputan6.com, Jakarta- Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafi’i mengikat janji suci dengan Maya Suhasni Siregar di Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Sabtu, 18 Oktober 2025. Acara akad nikah Romo Syafi’i digelar pukul 09.00 WIB dan dilanjutkan dengan tasyakuran di Aula Buya Hamka.
Pernikahan ini dihadiri banyak tokoh nasional, ulama, dan habaib. Di antara mereka, Habib Rizieq Syihab menjadi salah satu saksi pernikahan.
Sebelum dengan Maya Suhasni, Romo Syafi’i pernah menikah dengan Khairina Rosita. Namun, Khairina Rosita meninggal dunia pada 2023 setelah berjuang melawan kanker. Dari pernikahan tersebut, dia dikaruniai tujuh anak dan kini juga memiliki cucu.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar mengaku sangat bahagia melihat Romo Syafi’i kini menikah lagi setelah dua tahun tanpa pendamping.
“Kita sangat senang dan lega, Romo yang selama ini sendiri sekarang ada pendampingnya,” kata Nasaruddin Umar dikutip dari Instagramnya @nasaruddin_umar, Minggu (19/10/2025).
Nasaruddin mengatakan, Kemenag akan menyambut bahagia kedatangan Maya Suhasni yang kini berstatus istri Romo Syafi’i.
“Ibu Maya, selamat bergabung nanti dengan keluarga besar kita di Kemenag,” ucapnya.
GELORA.CO – Ajakan demonstrasi hanya mengenakan baju dalam dari seorang pendukung mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Diana Murni Payapo, ramai jadi perbincangan.
Diana mengancam akan mengajak ratusan perempuan berdemo mengenakan pakaian dalam jika Mabes Polri tak kunjung menyelesaikan kasus dugaan ijazah palsu ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu.
“Jadi, kalau bisa Mabes Polri cepat menyelesaikan ini, kalau tidak saya organisasi perempuan, kita lima ratus perempuan berencana akan turun memakai BH (Breast Holder) dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita marah karena Pak Jokowi tiap hari di-bully,” kata Diana, dikutip dari akun Instagram @kata_hati165, Minggu (5/10/2025).
Dalam sebuah konferensi pers, Diana mengaku ajakannya itu hanya spontanitas untuk menarik perhatian publik.
Ia mengaku kesal terhadap Roy Suryo cs karena tak kunjung ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ijazah palsu Jokowi.
Padahal, kata dia, Roy Suryo cs sudah dilaporkan Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah pada April 2025.
Baca juga: Viral Soal Demo Pakai Dalaman, Emak-emak Pendukung Jokowi: Spontanitas Saya, Biar Dapat Perhatian
“Kemarin itu, spontanitas atas sakit hati kita yang kesal, karena polisi sampai saat ini belum menetapkan status hukum terhadap Roy Suryo cs.”
“Padahal kan sudah tingkat penyidikan, biasanya itu kan cepat status hukumnya, tapi ini kok lambat sekali,” kata Diana kepada awak media pada Rabu (8/10/2025), dikutip dari tayangan KompasTV.
“Maksudnya, saya membuat kalimat itu supaya jadi perhatian, saya buat jebakan.”
“Tujuan saya untuk menjebak orang dengan bahasa supaya ada perhatian. Buktinya, jadi perhatian dengan kalimat ini,” imbuh dia.
Siapa Diana Murni Payapo?
Diana Murni Payapo atau Diana diketahui menjabat sebagai Ketua Persatuan Perempuan Peduli Pancasila (P4).
Dikutip dari akun X resminya, dituliskan P4 didirikan pada 2 Agustus 2019.
Selama pandemi Covid-19, P4 kerap menggelar acara untuk kaum perempuan.
Contohnya, saat menjelang HUT RI 17 Agustus 2020, P4 menggelar lomba kebaya bermasker di Sekretariat P4, Jalan Otista 1A, Jatinegara, Jakarta Timur.
“Tujuan acara ini untuk menyongsong HUT RI pada 17 Agustus sekaligus HUT P4 pada tanggal 2 Aguatus. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan apa yang dianjurkan pemerintah seperti menggunakan masker dalam pandemi,” jelas Diana, Sabtu (18/7/2020), dilansir TribunJakarta.com.
P4 juga pernah mengadakan lomba memancing saat Hari Ibu pada Desember 2020, di Jakarta Timur.
Karena digelar dalam rangka Hari Ibu, lomba tersebut diikuti oleh ibu-ibu sembari mengenakan kebaya.
Saat pemerintah mewajibkan vaksin Covid-19 di tengah pandemi, P4 termasuk salah satu organisasi yang mendukung.
Seperti ketika muncul hoaks mengenai vaksin Covid-19 Sinovac, P4 gencar mengajak masyarakat untuk tidak termakan isu palsu.
P4 menegaskan pihaknya mendukung pemerintah soal vaksin Covid-19 untuk memutus penyebaran virus tersebut.
“Kita berharap kepada perempuan-perempuan di Indonesia untuk tak percaya hoaks. Kita dukung pemerintah dalam program vaksinasi ini,” ujar Diana, Rabu (6/1/2021), masih dari TribunJakarta.com.
Baca juga: Pemuda Patriot Nusantara Desak Polri Serius Tangani Kasus Ijazah Jokowi, Minta Segera Ada Tersangka
“Kami dari P4 mengajak masyarakat untuk mendukung apa yang dilakukan pemerintah termasuk vaksin Sinovac.”
“Sebab vaksin ini tak jauh berbeda dengan imunisasi seperti Campak yang sewaktu kecil telah diberikan. Mari menghargai upaya pemerintah yang sudah berusaha keras menghadirkan program vaksinasi Covid-19,” jelas dia.
Sosok Diana juga pernah muncul ketika ramai pencopotan baliho Rizieq Shihab pada November 2020.
Pencopotan itu dilakukan oleh pihak terkait sebab tak memiliki izin yang kemudian berujung pro dan kontra.
Terkait hal itu, Diana mengajak perempuan Indonesia untuk tidak terpengaruh polemik pencopotan baliho Rizieq Shihab.
Dengan melihat karangan bunga berisi ucapan terima kasih di depan Markas Kodam Jaya, Diana mengajak perempuan agar lebih berpikiran terbuka.
“Kami dari P4, melihat seperti ini (karangan bunga) kami berterima kasih kepada TNI/Polri yang telah bekerja keras untuk menurunkan baliho baliho.”
“Tapi, kami juga menghormati Habib Rizieq sebagai sesama umat muslim ya, kalau bisa peran perempuan harus ada dalam situasi seperti ini,” tutur Diana kepada awak media, Selasa (24/11/2020).
Diana menegaskan agar polemik ini diserahkan kepada pihak terkait dan mengimbau perempuan di tanah air untuk gencar mensosialisasikan protokel kesehatan di tengah pandemi Covid-19.
Pasalnya, bila semakin banyak yang terlibat, kata Diana, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan yang justru melenceng dari sila ke-3 Pancasila.
“Masalah ini masuk dalam sila ke-3 tentang Persatuan Indonesia. Sehingga peran perempuan juga sangat penting dalam kondisi saat ini.”
“Sehingga bagaimana perempuan-perempuan di Indonesia bisa tetap menjaga kedamaian. Kalau bisa tidak seperti itu, berdamai-damai saja. Sebab sekarang ini kan juga situasi Covid-19,” tandasnya.
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di Facebook menampilkan tangkapan layar artikel yang mengklaim Anies Baswedan siap menggantikan Presiden RI ke-8, Prabowo Subianto, jika terjadi keadaan darurat.
Dalam tangkapan layar tersebut, pakar pertahanan Connie Rahakundini Bakrie disebut menegaskan hal itu dalam jumpa pers di kediaman Rizieq Shihab.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Connie bakrie ungkap Anies Baswedan Siap Gantikan prabowo sebagai presiden, tegasnya di pertemuan yang berada di kediaman Rizieq Sihab, kutipan berita dari detiknews #presiden #prabowo #jokowi #gibran #fy #trending #viral #top #fypage”
Namun, benarkah artikel Anies nyatakan siap gantikan Prabowo jadi Presiden tersebut?
Unggahan tangkapan layar yang menarasikan artikel Anies nyatakan siap gantikan Prabowo jadi Presiden. Faktanya, tangkapan layar artikel dalam unggahan tersebut merupakan suntingan. (Facebook)
Penjelasan:
Namun, setelah ditelusuri, tidak ditemukan artikel dengan judul seperti yang terlihat dalam tangkapan layar tersebut.
ANTARA mengecek artikel detikNews dengan nama penulis Inkana Putri yang diunggah pada Kamis, 4 September 2025 pukul 08.30 WIB. Hasil penelusuran menunjukkan artikel tersebut sebenarnya berjudul “Raih Kepercayaan Publik, Ini Peran Puspenkum Jaga Citra Kejaksaan”.
Dalam artikel itu tidak ada pernyataan Connie Bakrie yang menyebut Anies Baswedan siap menggantikan Prabowo sebagai presiden.
Dengan demikian, tangkapan layar artikel dalam unggahan tersebut merupakan suntingan.
Klaim: Artikel Anies nyatakan siap gantikan Prabowo jadi Presiden
Pewarta: Tim JACX
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
GELORA.CO – Imam Besar Habib Muhammad Rizieq menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang melakukan reshuffle sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih.
“Alhamdulillah kemarin ada jenderal yang diduga terlibat KM 50 diberhentikan, ada menteri yang diduga terlibat judi online diberhentikan, juga menteri yang meras rakyat lewat pajak sudah diberhentikan,” kata Habib Rizieq saat berceramah di Pondok Pesantren Gaza, Kota Bogor, Selasa malam (9/9/2025).
Habib Rizieq berharap, para pejabat lainnya yang bermasalah bisa diberhentikan juga dan diganti dengan yang lebih baik. Lebih lanjut, ia mendukung Prabowo untuk lebih tegas melawan koruptor dan para mafia.
“Jika presiden kita Bapak Haji Jenderal Prabowo Subianto serius mau melawan para koruptor, mau melawan oligarki jahat wajib kita dukung ramai-ramai, betul?” tegas Habib Rizieq.
“Dan kalau presiden membasmi mafia, membasmi korupsi, terus Presiden diancam mau dilengserkan, siap bela tidak?” tambahnya yang dijawab “siap” oleh ribuan jemaah yang hadir.
Habib Rizieq mengingatkan agar Prabowo tidak ragu untuk menghadapi para mafia dan koruptor. Menurutnya, para ulama dan rakyat siap melakukan pembelaan demi perbaikan negeri.
“Kita sampaikan supaya presiden jangan ragu-ragu. Para ulama dan habaib selama ini menjauh karena mau lihat dulu presiden serius atau tidak. Kalau presiden serius mau lawan mafia, oligarki, koruptor, terus presiden kita diancam maka ulama dan habaib akan turun bersama umat semua. Kita tidak rela kalau presiden kita melawan mafia terus diancam-ancam sama mafia. Tidak bisa!” serunya.
Akan tetapi, lanjut Habib Rizieq, jika presiden tidak serius, maka para ulama tidak akan mau turun dulu.
“Tidak bisa, ulama jangan dijadikan pemadam kebakaran, jika ada ribut-ribut ulama dipanggil disuruh nenangin,” tandasnya.
GELORA.CO – Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab angkat bicara terkait aksi demonstrasi yang berujung anarkisme dalam beberapa hari terakhir pasca tewasnya driver ojol Affan Kurniawan.
Ia mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan tidak bergerak sebelum ada instruksi atau komando dari para ulama di tengah kondisi Indonesia yang semakin genting.
“Jangan bergerak melakukan apa pun sebelum ada komando dari ulama. Tapi, kalau komando dari ulama sudah datang, keadaan sudah betul-betul darurat, negara ini sudah tidak bisa diatasi lagi oleh siapa pun kecuali oleh umat,” kata Habib Rizieq.
Hal itu disampaikan ulama kondang ini saat peringatan Maulid Nabi Muhammad dan Haul ke 15 Alhabib Syech bin Ali bin Sholeh Aljufri, di Jakarta Timur, Sabtu 30 Agustus 2025.
“Maka itu saya mau tanya, kalau dikomandokan oleh ulama siap turun? Siap jaga Jakarta? Siap jaga Indonesia” tanya Habib Rizieq.
Sontak para Jemaah kompak menyatakan kesiapannya. “Siap..,” ucap para Jemaah.
Sebagai informasi, aksi massa semakin brutal khususnya dalam dua hari terakhir. Tak hanya unjuk rasa, berbagai tindak anarkisme juga berlangsung disejumlah wilayah di Indonesia, khususnya di Jakarta.
Aksi ini bermula dari kekecewaan masyarakat terhadap kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI di tengah ekonomi dan daya beli yang terus menurun.
Sikap para wakil rakyat juga dinilai tak berempati bahkan dinilai mengejek kondisi rakyat yang semakin terjepit ekonomi.
Amarah masyarakat dan sejumlah elemen lainnya memuncak pasca tewasnya Affan Kurniawan yang ditabrak dan dilindas mobil rantis Brimob di wilayah Pejompongan, Jakarta Barat.
Sementara itu, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengingatkan para elite politik, pejabat negara, anggota legislatif, dan para pengambil kebijakan untuk lebih sensitif terhadap aspirasi masyarakat dengan perilaku yang santun, kesederhanaan, dan kepedulian yang tinggi kepada masyarakat.
“Kami meminta para elit politik untuk lebih mawas diri, melakukan introspeksi, dan tidak melukai hati rakyat. Publik membutuhkan keteladanan para pemimpinnya, terutama para wakil rakyat yang telah diberikan mandat dengan tulus.”
Seluruh pihak, juga diingatkan untuk menahan diri dan menghentikan semua bentuk tindak kekerasan yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
“Semua pihak hendaknya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sebagai fondasi dan modal membangun Indonesia sebagai negara yang maju, berdaulat, bermartabat, adil, makmur, dan sejahtera,” tulis PP Muhammadiyah, Sabtu (30/8/2025)
GELORA.CO – Aktivis Syahganda Nainggolan mengungkapkan fakta mengejutkan yang menguatkan dugaan adanya skenario besar di balik gelombang pengampunan politik.
Dalam perbincangan di kanal YouTube milik Bambang Widjojanto, Syahganda menyebut bahwa amnesti untuk Hasto Kristiyanto dan abolisi bagi Tom Lembong hanyalah babak pembuka dari “opera politik” yang lebih besar.
Ia bahkan mengklaim diminta langsung oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, untuk menyusun daftar sakti tahap kedua yang berisi 210 nama tokoh yang dianggap sebagai korban politik era Jokowi.
Daftar ini, menurutnya, disiapkan untuk menerima pengampunan massal, menyambut momentum simbolik 17 Agustus.
Syahganda menegaskan, apa yang tengah berlangsung bukan sekadar rekonsiliasi spontan, melainkan bagian dari strategi politik yang terencana, rapi, dan penuh kalkulasi.
Daftar 210 Nama dan Panen Politik 17 Agustus
Sebuah strategi domino yang begitu rapi dan berlapis tentu memiliki arsitek.
Daftar ‘sakti’ berisi 210 nama yang disusun Syahganda dan disetor kepada Dasco bukan sekadar deretan individu, melainkan semacam katalog politik selama satu dekade terakhir.
Nama-nama besar seperti Jumhur Hidayat yang masih menggugat keadilan di Mahkamah Agung hingga Eggi Sudjana yang terus dibayangi kasus makar menjadi wajah-wajah familiar dalam daftar tersebut.
Syahganda menyebut, daftar ini adalah kelanjutan dari “amnesti jilid dua” pasca pengampunan Hasto dan Tom Lembong, dengan target momen simbolik: 17 Agustus.
Daftar itu juga memuat klaster Habib Rizieq Shihab, termasuk peristiwa berdarah KM50 yang menewaskan enam laskar FPI.
Syahganda bahkan tak segan menyebutnya sebagai paket narasi persatuan nasional, yang dibungkus rapi dalam bingkai rekonsiliasi era baru.
Pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Tom Lembong.
Ini bukanlah pengampunan biasa.
Dengan membebaskan dua elite dari kubu lawan dalam kasus korupsi, Prabowo sedang membangun narasi politik baru.
Langkah ini, yang disetujui DPR pada 31 Juli 2025, kini dilihat bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai investasi politik.
Pada akhirnya, apa yang kita saksikan bukanlah sebuah rekonsiliasi yang lahir dari ketulusan.
Ini adalah sebuah mahakarya transaksi politik, di mana kebebasan tokoh lawan dibarter dengan kebebasan kawan, dan prinsip hukum ditukar dengan perdamaian pragmatis.
Ini juga menjadi pertaruhan politik dalam sejarah modern Indonesia.
Menurut Anda, apakah ini manuver politik yang jenius, atau sebuah pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan pemberantasan korupsi?
Suarakan pendapat tajam Anda di kolom komentar!
GELORA.CO – Pembebasan Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong serta 1.116 orang lainnya melalui amnesti dan abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto, bukanlah yang terakhir.
Hal itu disampaikan aktivis sekaligus intelektual publik, Syahganda Nainggolan, saat berbicara di channel Youtube Bambang Widjojanto, dikutip Kamis (7/8/2025).
Syahganda mendapat informasi tersebut dari orang dekat Prabowo yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.
“Kemudian Pak Dasco bilang, ‘Bang, kita akan lanjutkan untuk korban politik yang non koruptor, non-kasus koruptor, seperti saya, Habib Rizieq, apa segala. Insyaallah 17 Agustus, Bang, ya. Amnesti kedua gitu lho,” kata Syahganda.
Pendiri Lembaga Kajian Publik Sabang-Merauke Circle itu juga mengaku sudah menyetor 210 nama yang dianggap menjadi korban kasus politik karena dikriminalisasi.
“Pak Dasko minta saya untuk ngumpulkan lagi teman-teman yang korban-korban Jokowi yang sudah saya hitung di sini 210 orang ya, mungkin bisa lebih lagi,” kata Syahganda.
“Saya kirim ke Pak Dasco tadi ya kan. Nah, mudah-mudahan bisa tambah lagi supaya ini juga dapat amnesti atau abolisi atau apapun namanya,” lanjutnya.
Syahganda menyebutkan sejumlah nama yang masih tersangkut kasus pidana terkait politik, di antaranya Jumhur Hidayat dan Eggi Sudjana.
“Misalnya Jumhur, Jumhur sampai sekarang masih di Mahkamah Agung. Masih di Mahkam Agung kasusnya.”
“Kasusnya Lieus Sungkharisma masih dianggap makar untuk kasus dia membela Presiden Prabowo. Eggi Sudjana masih dianggap makar belum selesai nih, banyak sekali, Kivlan Zen,” paparnya.
Syahganda juga menyebut kasus Kilometer 50, yang seperti diketahui menewaskan 6 laskar FPI, karena beradu tembak hingga dibunuh di luar prosedur hukum oleh polisi.
Menurutnya, kasus tersebut harus dituntut balik atas nama persatuan.
“(Kasus Kilometer 50) itu mungkin satu klaster dengan Habib Rizieq ya. Insyaallah juga itu ditinjau ulang. Kita tuntut aja saya pikir gitu agar Presiden menunjukkan bahwa satu sisi urusannya persatuan ya yang belum tentu ideologis.”
“Sisi lain dia harus menolong orang-orang korban politik di era Jokowi. Karena ideologis kan,” katanya.
Bisnis.com, Jakarta — Gerakan Pemuda (GP) Ansor mengutuk peristiwa kekerasan yang terjadi di acara peringatan bulan Muharam di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Rabu 22 Juli 2025 malam.
Kepala Satuan Koordinasi Nasional Banser Muhammad Syafiq Syauqi mengemukakan bahwa kericuhan di Pemalang melibatkan dua organisasi massa, yakni Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI-LS) dan Front Persatuan Islam (FPI).
Dia mengemukakan bentrokan dipicu ketika Muhammad Rizieq Shihab tiba di lokasi pengajian, kemudian massa aksi PWI-LS yang menolak kehadiran Rizieq Shihab langsung memukul mundur.
“Kami mengutuk keras segala bentuk kekerasan dan penggunaan senjata tajam, khususnya dalam peristiwa di Pemalang. Dalam iklim demokrasi, perbedaan pendapat dapat terjadi kapan saja, namun semua pihak wajib menahan diri dan menjaga suasana damai,” tuturnya di Jakarta, Sabtu (26/7/2025).
Akibat bentrokan tersebut, kata Syafiq, ada lima orang terluka, termasuk satu anggota kepolisian, akibat serangan senjata tajam dan lemparan batu. Saat ini, seluruh korban tengah menjalani perawatan di RS Siaga Medika Pemalang.
Syauqi pun menegaskan bahwa siapa pun pelaku kekerasan harus diproses hukum dan diberi hukuman yang berat.
“Kami mendukung penuh proses hukum yang transparan dan adil. Siapapun yang terbukti melanggar hukum harus ditindak dengan sanksi setimpal. Namun penanganannya harus tetap bijak agar tidak memperuncing konflik di akar rumput,” katanya.
Melihat situasi yang belum sepenuhnya kondusif itu, GP Ansor mendorong agar peristiwa tersebut dijadikan momentum untuk memperkuat ruang komunikasi antar organisasi keagamaan.
Syauqi juga menyerukan kepada para kiai, pengasuh pondok pesantren, dan tokoh masyarakat untuk mengambil peran sebagai penyejuk suasana dan mencegah provokasi lebih lanjut.
“GP Ansor siap menjadi fasilitator dialog untuk menghindari disinformasi dan kekerasan berulang. Kita harus memperkuat ukhuwah Islamiyah, bukan memperlebar jurang perpecahan,” ujarnya.