Tag: Habib Rizieq shihab

  • Habib Rizieq Sindir Menteri yang Remehkan Bantuan dari Malaysia: Sombong, Harusnya Terima Kasih!

    Habib Rizieq Sindir Menteri yang Remehkan Bantuan dari Malaysia: Sombong, Harusnya Terima Kasih!

    GELORA.CO – Rizieq Shihab melontarkan sindiran keras kepada menteri Kabinet Merah Putih yang dinilai meremehkan bantuan dari Malaysia terkait penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menilai, sikap tersebut mencerminkan kesombongan dan tidak menghargai niat baik negara tetangga.

    Dalam ceramahnya, Rizieq menyinggung pernyataan pejabat yang menolak bantuan dengan dalih pemerintah masih mampu menangani kondisi di lapangan. Menurutnya, klaim tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. “Tapi sekarang, saudara, giliran ada mau bantuan bilangnya, ‘Nggak, kita masih mampu. Kita masih mampu.’ Masih mampu dari mana mampu? Kalau mampu jembatan sudah beres. Kalau mampu tuh mayat udah selesai semua diangkat dalam waktu singkat. Betul? (Betul!),” kata Rizieq Shihab saat menyampaikan ceramah dihadapan para jamaahnya, dikutip Jumat (26/12).

    Ia menegaskan, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk merasa malu menerima bantuan kemanusiaan, apalagi jika kondisi di lapangan masih memerlukan pertolongan dari berbagai pihak. “Jangan malu, jangan malu, saudara. Ada lagi menteri, bahkan ngeremehin bantuan Malaysia nggak seberapa. Cilik itu, kecil. Sombongnya Saudara,” sindirnya.

    Rizieq menekankan bahwa Malaysia sebagai negara tetangga telah menunjukkan iktikad baik dengan mengirimkan bantuan. Karena itu, sikap yang seharusnya ditunjukkan adalah rasa terima kasih, bukan justru meremehkan. “Eh, Malaysia tetangga kita, saudara, beriktikad baik kirim bantuan. Sekecil apa pun, terima kasih! Betul? (Betul!) Betul? (Betul!) Nggak ada terima kasihnya, makin nyepelein ‘enggak seberapa’, idzi biko ukh… pengen dikepret aja lo,” tegasnya.

    Ia kemudian memberikan contoh sederhana tentang makna keikhlasan dan kewajiban mensyukuri bantuan, sekecil apa pun nilai yang diberikan. Ia mengajak para jamaahnya untuk menyisikan uang sekecil apapun kepada para korban terdampak bencana.

    “Jamaah nanti ini bantu untuk Aceh, 1000 perak, 2000 perak, bagus tidak? (Bagus!) Wajib nggak disyukuri? (Wajib!),” ujarnya.

    Rizieq juga menyindir keras jika pola pikir meremehkan bantuan kecil itu diterapkan secara luas oleh pejabat negara. Menurutnya, sikap semacam itu justru akan merusak nilai kemanusiaan dan gotong royong.

    “Jangan sampai menteri ini denger. Lu nyumbang 1000, nih menteri jangan denger. Kalau menteri denger, ‘Eh, 1000’. Udah, pokoknya Masjid Madinah kirim-kirim aja, jangan ngomong. Jangan diberitain,” sesalnya.

    Lebih lanjut, Rizieq mempertanyakan kelayakan pejabat yang memiliki sikap merendahkan bantuan rakyat dan negara lain, apakah tetap pantas menjadi pejabat publik.

    “Kalau menteri denger, gawat. ‘Eh, orang Karang Tengah, kecil’. Kacau tidak? (Kacau!) Kacau tidak? (Kacau!) Apa orang begini layak jadi menteri? (Tidak!),” pungkasnya.

  • Viral Ceramah HRS Minta Prabowo Jangan Malu Tetapkan Bencana Nasional, Tuding Menteri Bermental ABS

    Viral Ceramah HRS Minta Prabowo Jangan Malu Tetapkan Bencana Nasional, Tuding Menteri Bermental ABS

    GELORA.CO – Viral beredar potongan video ceramah Habib Rizieq Shihab (HRS) yang meminta Presiden Prabowo Subianto agar jangan malu menetapkan status bencana nasional di Sumatera. Ia pun berburuk sangka adanya pembisik di sekitar presiden yang bermental asal bapak senang (ABS) yang kerap memberikan laporan-laporan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lokasi bencana. 

    “Jadi sekali lagi saudara, bencana nasional nggak usah malu. Kalau ngutang baru malu. Ngutang triliunan-triliunan nggak malu, bantuan malu,” kata HRS dalam ceramahnya itu dikutip Jumat (26/12/2025).

    HRS pun mengisahkan beberapa bencana yang pernah terjadi di Indonesia, contohnya bencana tsunami di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 1992 dan tsunami Aceh 2004 di mana keduanya ditetapkan oleh presiden pada masanya sebagai bencana nasional. Penetapan status bencana nasional, kata HRS, membuat penanganan pascabencana menjadi cepat dan Indonesia banyak mendapat bantuan dari luar negeri.

    Namun saat ini, HRS mengaku jengkel dengan sikap beberapa menteri yang menurutnya membisiki Prabowo dengan laporan-laporan yang bersifat ABS demi mencegah status bencana nasional ditetapkan. Padahal, HRS berbaik sangka kepada Prabowo dan yakin Prabowo sebenarnya setuju jika bencana di Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional. 

    “Jadi ini para menteri ngomongnya seenak-enaknya. Saya yakin insya Allah khusnudzon saya baik dan benar. Saya berkhusnudzon bapak presiden itu punya perhatian besar terhadap bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat dan saya yakin beliau setuju ini dinyatakan sebagai bencana nasional. Tapi yang jadi persoalan ada pembisik-pembisik manusia di sekitar dia yang mempengaruhi presiden supaya jangan dinyatakan sebagi bencana nasional,” kata HRS. 

  • Habib Rizieq Soroti Sikap Prabowo soal Bencana Nasional, Bandingkan Pernyataan 2015 dan Kebijakan Saat Ini

    Habib Rizieq Soroti Sikap Prabowo soal Bencana Nasional, Bandingkan Pernyataan 2015 dan Kebijakan Saat Ini

    GELORA.CO –  Habib Rizieq Shihab menyinggung pernyataan Prabowo Subianto pada tahun 2015 terkait penetapan bencana nasional, yang dinilainya berbeda dengan sikap pemerintah saat ini dalam menangani bencana di Aceh dan sejumlah wilayah Sumatra.

    Dalam keterangannya kepada publik, Habib Rizieq mengingatkan bahwa Prabowo, ketika belum menjabat sebagai presiden, pernah secara terbuka mendesak pemerintahan Joko Widodo untuk menetapkan bencana besar sebagai bencana nasional demi percepatan penanganan dan terbukanya akses bantuan internasional.

    Ia merujuk pada unggahan Prabowo di media sosial pada 13 Oktober 2015, saat terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.

    Dalam unggahan tersebut, Prabowo menulis agar pemerintah segera menetapkan bencana nasional agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan bantuan luar negeri dapat segera masuk.

    “Artinya, sejak dulu Presiden kita sebenarnya memiliki pandangan bahwa jika terjadi bencana besar, seharusnya ditetapkan sebagai bencana nasional. Namun, ketika sekarang beliau menjabat sebagai presiden, sikap tersebut dinilai tidak terlihat dalam kasus bencana Aceh dan Sumatra,” ujar Habib Rizieq dikutip dari kanal Youtube pecinta ulama, Sabtu 20 Desember 2025.

    Habib Rizieq mengungkapkan bahwa dirinya telah menyampaikan permintaan kepada pemerintah agar bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat ditetapkan sebagai bencana nasional.

    Menurutnya, status tersebut penting agar seluruh elemen negara dapat fokus, pengalokasian anggaran menjadi lebih besar, serta bantuan internasional dapat masuk secara optimal.

    Ia membandingkan situasi saat ini dengan penanganan bencana besar di masa lalu.

    Menurut Habib Rizieq, pada tsunami Nusa Tenggara Timur tahun 1992, Presiden Soeharto langsung menetapkan status bencana nasional sehingga bantuan dari dalam dan luar negeri dapat segera terkoordinasi.

    Hal serupa juga dilakukan pada tsunami Aceh tahun 2004 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    “Begitu dinyatakan bencana nasional, semua bergerak. Pemerintah pusat, daerah, organisasi masyarakat, hingga komunitas internasional. Aceh bisa dibangun kembali dalam waktu relatif singkat,” katanya.

    Habib Rizieq juga menyampaikan kekhawatirannya terkait kemungkinan adanya laporan yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan kepada Presiden.

    Ia menuding ada pejabat yang melaporkan situasi seolah-olah telah tertangani dengan baik, padahal kenyataannya belum demikian.

    Ia mencontohkan laporan mengenai pemulihan listrik di Aceh yang disebut telah normal, namun menurutnya masih banyak wilayah yang mengalami pemadaman.

    Ia menilai kondisi tersebut berbahaya karena dapat membuat pengambilan kebijakan tidak berdasarkan fakta sebenarnya.

    “Saya yakin Presidennya orang baik. Tapi kalau laporan yang diterima hanya yang menyenangkan, itu bisa menyesatkan,” ujarnya.

    Meski mengkritik, Habib Rizieq mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang beberapa kali turun langsung ke Aceh dan Sumatra Barat untuk meninjau lokasi bencana.

    Namun, ia mengingatkan agar kunjungan tersebut benar-benar memperlihatkan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya area yang telah dipersiapkan secara khusus.

    Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih memiliki waktu untuk menetapkan bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bencana nasional demi efektivitas penanganan dan pemulihan.

    Habib Rizieq juga menyampaikan bahwa Front Persaudaraan Islam (FPI) telah mengerahkan relawan dan bantuan sejak hari pertama bencana.

    Sebanyak 25 relawan diberangkatkan, disertai pengiriman sekitar 20 ton bantuan melalui jalur laut.

    Selain itu, FPI menghimpun bantuan dalam bentuk dana yang kemudian disalurkan ke posko-posko di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk memenuhi kebutuhan logistik dan mendirikan dapur umum.

    Ia menegaskan bahwa bantuan diberikan tanpa memandang latar belakang agama, suku, organisasi, maupun afiliasi politik.

    “Dalam kondisi bencana, yang utama adalah kemanusiaan. Semua dibantu tanpa melihat perbedaan,” ujarnya.

    Habib Rizieq berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali penetapan status bencana nasional serta memastikan penanganan dilakukan secara transparan dan sesuai kondisi di lapangan, demi keselamatan dan pemulihan para korban bencana di Sumatra.

  • Pengacara Habib Rizieq Nilai 6 Polisi Pengeroyok Mata Elang di Kalibata Tak Patut Dipenjara

    Pengacara Habib Rizieq Nilai 6 Polisi Pengeroyok Mata Elang di Kalibata Tak Patut Dipenjara

    GELORA.CO –  Advokat sekaligus pengacara Habib Rizieq Syihab (HRS), Aziz Yanuar mendukung langkah tegas 6 (enam) anggota kepolisian dari Pelayanan Masyarakat (Yanma) Mabes Polri yang melakukan tindakan keras kepada oknum anggota debt collector (DC) di kawasan Kalibata Jakarta Selatan.

    Menurutnya, langkah yang dilakukan keenam anggota Kepolisian tersebut sudah benar. Karena dalam konteks membela diri setelah mencoba melindungi masyarakat dari tindak pidana kekerasan dan upaya perampasan paksa kendaraan.

    “Menagih jaminan fidusia itu ada aturannya. Tidak bisa seenaknya menghentikan orang di jalan lalu merampas motor. Kalau tanpa prosedur dan dokumen resmi, itu bukan penagihan, tapi perampokan,” kata Aziz dalam keterangannya kepada Holopis.com, Minggu (14/12/2025).

    Saat ini, keenam anggota Kepolisian tersebut tengah ditahan dan dilakukan penempatan khusus (patsus) karena dituding melakukan pelanggaran etik berat.

    Namun demikian, Aziz malah memohon agar Ditreskrimum Polda Metro Jaya melepaskan keenam anggota Kepolisian tersebut.

    “Kami meminta aparat penegak hukum membebaskan enam anggota polisi yang terlibat insiden pengeroyokan terhadap kelompok mata elang (matel) atau debt collector,” ujarnya.

    Karena dalam perspektifnya, keenam polisi tersebut justru bertindak untuk membantu pengendara motor yang diberhentikan secara paksa dan melindungi diri dari upaya perampasan kendaraan.

    Diketahui, keenam anggota Polri yang ditangkap dan ditahan dalam perkara tersebut antara lain ; JLA, RGW, IAB, IAM, BN, dan AN.

    Sebagai praktisi hukum, Aziz menegaskan bahwa fidusia hanya dapat dilakukan oleh kreditur secara profesional dan sesuai hukum, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta POJK Nomor 35/POJK.05/2018. Proses tersebut harus diawali dengan somasi, surat peringatan, hingga surat kuasa eksekusi, dan bila perlu dilakukan melalui lelang eksekusi.

    “Kalau tidak menunjukkan sertifikat fidusia dan surat kuasa eksekusi, lalu mengambil paksa barang di jalan, itu maling dan rampok,” ujarnya.

    Di sisi lain, Aziz juga mempertanyakan penegakan hukum terhadap kelompok debt collector yang bertindak anarkis. Ia menilai, ketika aksi perampasan ilegal dilawan lalu menimbulkan korban, kemudian disusul pengerahan massa yang mengamuk dan melakukan kekerasan, maka pelaku utama seharusnya adalah pihak yang melakukan perampasan ilegal tersebut.

    “Ketika maling dan rampok dilawan lalu ada korban, kemudian gerombolan pro-maling mengamuk dan anarkis, apa hukumannya? Ini yang harus dijawab aparat penegak hukum,” tukas Aziz.

    Baca juga: DPR Sentil Polisi Doyan Tunggu Laporan, Harus Lebih Proaktif

    Ia menegaskan, negara tidak boleh tunduk pada praktik premanisme yang berlindung di balik label penagihan utang.

    “Negara tidak boleh kalah oleh preman dan garong. Polisi yang menjalankan tugas melindungi masyarakat justru harus dilindungi, bukan dikriminalisasi,” pungkasnya.

  • Padati Monas, Peserta Reuni 212 Salat Gaib untuk Korban Bencana Sumatera

    Padati Monas, Peserta Reuni 212 Salat Gaib untuk Korban Bencana Sumatera

    JAKARTA – Massa reuni 212 telah memadati kawasan silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada malam ini. Sekitar pukul 19.30 WIB, panitia mengajak peserta Reuni 212 melaksanakan salat Gaib untuk korban bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera.

    Salat dilakukan berjemaah dengan imam yang berada di atas panggung. Rata-rata para peserta, mengenakan baju koko dan peci berwarna putih. Sebagian dari mereka juga mengenakan bendera dan atribut Palestina.

    “Kita sama-sama salat Gaib untuk saudara-saudara kita korban bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang akan diimamkan oleh Habib Hamid bin Abdullah Al Kaff,” ucap panitia lewat pengeras suara dari atas panggung, Selasa, 2 Desember.

    Masyarakat yang mengikuti Reuni 212 telah mendatangi kawasan Monas sejak sore hari dan berbaris menghadap panggung utama. para peserta mengawali kegiatan dengan menggelar salat Maghrib berjamaah.

    Dilanjutkan dengan pembacaan ayat Al-Qur’an yang disimak khusyuk oleh para peserta. Lalu, peserta melaksanakan salat Isya disusul dengan salat Gaib dan pembacaan selawat.

    Lewat kegiatan ini, humas Reuni 212, Buya Husein mengungkap pihaknya meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penanggulangan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar secara maksimal.

    “Kita menuntut kepada Bapak Presiden Prabowo agar tegas menindak mereka-mereka yang berbuat kemungkaran, yang korupsi, dan agar peduli juga terhadap bencana-bencana termasuk bencana yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Sumatera,” ujar dia.

    Selain itu, Buya memastikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rizieq Shihab akan menghadiri dan memberikan sambutan yang dimulai pukul 21.00 WIB.

    “Dilanjutkan dengan sambutan-sambutan para tokoh, termasuk pejabat yang insyaallah, nanti Pak Pramono pun selaku Gubernur akan menyampaikan sambutannya. Kemudian ditutup dengan sambutan tausiyah Imam Besar Habib Rizieq Shihab, setelah itu ditutup dengan doa,” ucap Buya di lokasi.

    Selain mendoakan korban bencana Sumatera, Reuni 212 juga menggelar doa bersama untuk keselamatan warga Palestina di tengah praktik genosida Israel.

  • Video Habib Rizieq Sebut RI Marak Korupsi: Presiden Saja Diancam

    Video Habib Rizieq Sebut RI Marak Korupsi: Presiden Saja Diancam

    Habib Rizieq Shihab mengatakan Indonesia sedang mengalami darurat akhlak. Hal itu dibuktikan dari maraknya kasus korupsi hingga banyaknya mafia di negeri ini.

    Habib Rizieq juga mengatakan para koruptor dan mafia tersebut bahkan berani mengancam presiden. Hal itu ia katakan dalam acara Reuni 212 yang digelar di silang Monas, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Selasa (2/12) malam.

  • Habib Rizieq Serukan Revolusi Akhlak di Reuni 212, Ajak Bersatu Lawan Korupsi

    Habib Rizieq Serukan Revolusi Akhlak di Reuni 212, Ajak Bersatu Lawan Korupsi

    Jakarta

    Habib Rizieq Shihab menyerukan ‘revolusi akhlak’ dalam pidatonya saat Reuni 212 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Di hadapan massa reuni, Rizieq menilai Indonesia tengah berada dalam kondisi darurat akhlak.

    “Tema Reuni 212 tahun ini adalah revolusi akhlak. Ayo kita selamatkan NKRI dari penjahat dan terus berjuang memerdekakan Palestina dari penjajah,” ujar Rizieq dari atas panggung, Selasa (3/11/2025).

    Rizieq berpendapat, saat ini di Indonesia maraknya terjadi korupsi hingga mafia. Dia menyebut segelintir kelompok punya kekuatan politik, ekonomi, bahkan didukung sebagian aparat.

    “Kenapa kita harus melakukan revolusi akhlak? Karena di negeri kita sedang terjadi darurat akhlak. Saudara dari mana kita bisa tahu terjadi darurat akhlak? Lihat saudara, maraknya aneka ragam kemuntaran, kemaksiatan di negeri kita, maraknya para penjahat yang menggarap kekayaan negeri kita, maraknya korupsi, banyaknya mafia, merajalelanya oligarki-oligarki busuk,” ujarnya.

    Dia lalu menyinggung presiden saja bisa diancam oleh kelompok berkekuatan besar. Menurutnya, masyarakat biasa lebih rentan dari presiden.

    Dia menegaskan, agar seluruh massa reuni bisa melawan dan bersatu. Habib Rizieq mengajak massa bersatu melawan praktik korupsi.

    (ygs/ygs)

  • Reuni 212 Usul 2 Desember Jadi Libur Nasional, Wamenag Mau Lapor Prabowo

    Reuni 212 Usul 2 Desember Jadi Libur Nasional, Wamenag Mau Lapor Prabowo

    Jakarta

    Reuni 212 yang digelar di silang Monas, Jakarta Pusat (Jakpus) mengusulkan tanggal 2 Desember menjadi libur nasional. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i merespons usulan tersebut.

    Usulan itu disampaikan oleh Ketua OC Reuni 212, Habib Muhammad bin Husein Alatas. Dia mengusulkan agar tanggal 2 Desember diperingati sebagai hari ukhuwah Indonesia dan ditetapkan sebagai libur nasional.

    “Mumpung ada Wamenag (Wakil Menteri Agama), mumpung ada Gubernur, saya usul. Bagaimana kalau 212, acara momentum besar ini, 2 Desember, kita usulkan jadi Hari Ukhuwah Indonesia. Setuju tidak?” kata Husein dalam sambutannya, Selasa (2/12/2025).

    “Jadi 2 Desember libur. Insyaallah, tiap mau harinya jatuh Senin, Selasa, Rabu, tetap hari libur nasional, kita tetap bisa kumpul di Monas. Setuju?” imbuhnya.

    Wamenag Romo Muhammad Syafi’i merespons usulan tersebut. Dia mengatakan, dirinya akan melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait usulan itu.

    Sebagai informasi, acara Reuni 212 dimulai pukul 17.00 WIB. Dalam agenda ini, hadir Habib Rizieq Shihab hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung.

    (wnv/jbr)

  • Reuni 212 Usul 2 Desember Libur Nasional, Wamenag Akan Lapor Prabowo

    Reuni 212 Usul 2 Desember Libur Nasional, Wamenag Akan Lapor Prabowo

    Ketua OC Reuni 212, Habib Muhammad bin Husein Alatas, mengusulkan agar tanggal 2 Desember diperingati sebagai Hari Ukhuwah Indonesia dan ditetapkan sebagai libur nasional. Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i mengatakan dirinya akan menyampaikan usulan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Diketahui, Reuni 212 kembali digelar di silang Monas, Jakarta Pusat (Jakpus), pada Selasa (2/12) malam. Sejumlah tokoh hadir mulai dari Habib Rizieq Shihab hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung.

  • Massa Reuni Akbar 212 Mulai Padati Monas
                
                    
                        
                            Megapolitan
                        
                        2 Desember 2025

    Massa Reuni Akbar 212 Mulai Padati Monas Megapolitan 2 Desember 2025

    Massa Reuni Akbar 212 Mulai Padati Monas
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com —
    Massa mulai memadati area Lapangan Monumen Nasional (Monas),
    Jakarta Pusat
    , untuk menghadiri
    Reuni Akbar 212
    yang digelar Selasa (2/12/2024).
    Pantauan
    Kompas.com
    pada pukul 17.40 WIB, massa memasuki area Monas melalui Pintu IRTI di sisi selatan. Mayoritas datang dengan berjalan kaki dan langsung menuju panggung utama tempat rangkaian acara berlangsung.
    Di depan panggung utama, peserta lain telah berkumpul sejak pukul 15.00 WIB.
    Salah satu peserta, Nisa (29), warga Rawamangun, Jakarta Timur, terlihat hadir bersama suami dan anaknya. Ia mengatakan telah memarkir kendaraan di sekitar Sarinah sebelum berjalan menuju Monas.
    “Iya sudah parkir di sana tadi. Kami dari Rawamangun. Sekeluarga,” ujar Nisa saat ditemui Kompas.com, Selasa.
    Nisa menuturkan, ia memilih membawa kendaraan pribadi karena acara diperkirakan berlangsung hingga malam hari.
    “Sudah niat ikut kan makanya kami siap-siap supaya pulangnya gampang,” katanya.
    Acara Reuni Akbar 212 dijadwalkan dimulai pukul 17.00 WIB dengan rangkaian ibadah. Acara inti akan dimulai setelah salat Isya dengan menghadirkan sejumlah tokoh nasional.
    Hingga pukul 17.40 WIB, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Selatan dan perempatan Patung Kuda terpantau lancar. Tidak ada kepadatan arus kendaraan meskipun reuni sedang berlangsung.
    Sebelumnya, Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212, Aziz Yanuar, menjelaskan acara reuni akan berlangsung hingga sekitar pukul 22.00 WIB dengan beragam rangkaian ibadah dan sambutan tokoh.
    “Rencananya kegiatan akan dimulai pukul 17.00 WIB. Kemudian nanti diisi membaca Quran, kemudian menjelang shalat maghrib, ada zikir dan doa. Kemudian shalat maghrib,” ujar Aziz.
    “Lalu ada istighasah, doa, shalat isya. Dilanjutkan zikir dan shalat gaib untuk korban bencana di Sumatera,” lanjut dia.
    Acara kemudian akan diisi sambutan dari sejumlah tokoh nasional dan pejabat, antara lain Rizieq Shihab, pakar hukum tata negara Refly Harun, Habib Ali Alhamid, dan Gubernur Jakarta Pramono Anung.
    Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i juga dijadwalkan memberikan sambutan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.