Xcloud.id

Tag: Gus Umar

  • Endorse Kepala Daerah, Denny Siregar: Pak Prabowo, Jangan Rendahkan Jabatan

    Endorse Kepala Daerah, Denny Siregar: Pak Prabowo, Jangan Rendahkan Jabatan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sutradara film Sayap-sayap Patah Denny Siregar ikut mengkritik langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara terbuka mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen.

    Denny menilai tindakan tersebut tidak sesuai dengan status Prabowo sebagai pemimpin negara dengan reputasi internasional.

    “Pak Prabowo level bapak sudah internasional dengan banyak kepala negara seluruh dunia,” ujar Gus Umar dalam keterangannya di aplikasi X @DennySiregar7, kemarin.

    Dikatakan Denny, sebagai seorang kepala negara, Prabowo seharusnya menjaga wibawa jabatannya dan tidak terlibat dalam politik lokal secara langsung.

    “Please, jangan rendahkan jabatan itu hanya untuk endorse-endorse calon kepala daerah,” cetusnya.

    Dalam kritiknya, Denny juga menggunakan perumpamaan yang cukup tajam. menggambarkan bahwa tindakan Prabowo seperti menurunkan kelas dari standar tinggi yang telah dicapai.

    “Gak mutu, pak. Turun kelas jadinya. Ibarat Dua Lipa Lipa akhirnya nyanyi dangdut koplo,” tandasnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, secara terbuka mengkampanyekan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen.

    Kampanye ini dilakukan menjelang Pilkada Jateng 2024 dan menarik perhatian publik terkait netralitas pejabat negara.

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa tidak ada aturan yang melarang Prabowo untuk mendukung calon kepala daerah.

    “Pak Prabowo adalah ketua umum partai. Sebagai pemimpin Gerindra, beliau memiliki hak untuk meng-endorse calon yang diusung partainya,” jelas Hasan kepada wartawan pada Minggu (10/11/2024).

  • Endorse Kepala Daerah, Denny Siregar: Pak Prabowo, Jangan Rendahkan Jabatan

    Nyatakan Dukungan ke Ahmad Luthfi dan Taj Yasin, Gus Umar: Presiden Prabowo Blunder!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Langkah Presiden Prabowo Subianto yang secara terbuka mengkampanyekan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen, menuai kritik tajam.

    Kader PKB, Umar Hasibuan, turut memberikan sorotan tajam terkait hal ini.

    “Kalau sudah Prabowo turun di kampanye AL (Ahmad Luthfi) itu tandanya apa? Gawat?,” ujar Gus Umar, sapaannya, dalam keterangannya di aplikasi X @UmarSyadatHsb__, kemarin.

    Umar Hasibuan mempertanyakan posisi Prabowo sebagai Presiden yang seharusnya menjaga netralitas dalam pilkada.

    “Tapi bukankah Presiden harusnya netral?,” cetusnya.

    Menurut Gus Umar, keterlibatan langsung Presiden dalam mendukung salah satu kandidat berpotensi mencederai proses demokrasi.

    “Kenapa ya Prabowo mau-maunya kampanye untuk salah satu Cagub Jateng?,” Gus Umar menuturkan.

    Langkah ini dinilai sebagai blunder politik yang dapat merusak citra kepemimpinan Prabowo.

    “Langkah Prabowo ini blunder banget,” tandasnya.

    Tudingan tersebut semakin menguat setelah video kampanye Prabowo muncul di akun Medsos Ahmad Luthfi, yang menunjukkan keterlibatan langsung Presiden dalam mendukung pasangan tersebut.

    “Video ini dari akun Ig Ahmad Lutfi,” kuncinya.

    Sebelumnya diketahui, Presiden Prabowo Subianto, yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, secara terbuka mengkampanyekan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen.

    Kampanye ini dilakukan menjelang Pilkada Jateng 2024 dan menarik perhatian publik terkait netralitas pejabat negara.

  • Gus Umar Sarankan Prabowo Berkantor di Solo, Said Didu: Atau Pak Jokowi Tetap Tinggal di Istana Bogor?

    Gus Umar Sarankan Prabowo Berkantor di Solo, Said Didu: Atau Pak Jokowi Tetap Tinggal di Istana Bogor?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Tokoh Nadhlatul Ulama (NU) Umar Syadat Hasibuan memberi sentilan kepada Presiden Prabowo Subianto setelah pertemuannya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. 

    Kader PKB ini menyarankan agar Presiden Prabowo berkantor di Solo, Jawa Tengah. Agar tak perlu bolak-balik naik pesawat presiden hanya untuk menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya.

    “Pak Prabowo kalau boleh saran: Kan anda tiap minggu ke Solo. Gimana kalau anda berkantor di solo saja biar gak bolak balik pakai pesawat presiden hanya untuk ketemu Jokowi,” kata Gus Umar, sapaannya, dalam akun X, Senin, (4/11/2024). 

    Senada dengan itu, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu memberikan opsi lain yakni menyarankan Jokowi tetap tinggal di Istana Bogor.

    “Atau Pak Jokowi tetap tinggal di Istana Bogor?,” tandas Said Didu, pria kelahiran Pinrang Sulawesi Selatan ini. 

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mampir ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Surakarta (Solo), Jawa Tengah (Jateng), Minggu malam, (3/11/2024). 

    Setelah berbincang di kediaman, Prabowo dan Jokowi bersama-sama menuju angkringan di Surakarta.

    “Mampir di Solo, silahturahmi dengan Pak @jokowi dan Ibu Iriana lalu diajak makan di angkringan Omah Semar,” tulis Prabowo dalam akun X. (selfi/fajar) 

  • Hensat Sebut Pertemuan Prabowo-Jokowi di Solo Bukan Main, Ada Isyarat Besar?

    Hensat Sebut Pertemuan Prabowo-Jokowi di Solo Bukan Main, Ada Isyarat Besar?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Jokowi di Solo baru-baru ini menarik perhatian publik.

    Momen ini dinilai memiliki makna lebih dari sekadar silaturahmi.

    Mengingat pertemuan ini berlangsung di awal masa kepresidenan Prabowo dan terjadi cukup intens dalam beberapa waktu terakhir.

    Pengamat Ilmu Komunikasi Politik, Hendri Satrio, atau yang dikenal sebagai Hensat, menyebut pertemuan tersebut sebagai bukan pertemuan biasa.

    Hensat menilai bahwa pertemuan yang berlangsung di kediaman Jokowi di Solo tersebut menunjukkan adanya hubungan dinamis dan strategi politik yang tidak main-main di antara kedua tokoh besar ini.

    “Pertemuan di Solo yang baru saja terjadi adalah pertemuan yang bukan main!,” kata Hensat dalam keterangannya di x @santriohendri (4/11/2024).

    Bukan hanya Hensat, Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan, juga angkat suara mengenai Presiden Prabowo Subianto yang belakangan ini sering bertemu dengan mantan Presiden Jokowi di Solo.

    Melalui cuitan di X, Umar mempertanyakan frekuensi pertemuan Prabowo dengan Jokowi, yang dinilai berlangsung hampir setiap pekan.

    “Kenapa yah Prabowo mau aja nemui jokowi ke Solo tiap minggu?,” ujar Gus Umar, sapaannya, dikutip dari keterangannya @UmarSyadatHsb__ (3/11/2024).

    Gus Umar bahkan menyarankan agar Prabowo menghentikan pertemuan dengan Jokowi untuk menghindari kesan bahwa pemerintahannya dikendalikan oleh mantan presiden tersebut

    “Sudahlah pak Prabowo stop nemui jokowi. Janganlah sampai orang-orang berasumsi kalau anda presiden yang dikontrol Jokowi,” tandasnya.

  • TGB Muhammad Zainul Majdi Mundur dari Partai Perindo, Tokoh NU Prediksi Pindah ke Gerindra

    TGB Muhammad Zainul Majdi Mundur dari Partai Perindo, Tokoh NU Prediksi Pindah ke Gerindra

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Politisi Partai Perindo, Tuan Guru Bajang (TGB) Muhammad Zainul Majdi, secara resmi mengundurkan diri dari partai besutan Hary Tanoesoedibjo. 

    Mundurnya TGB turut dikomentari, tokoh Nahdlatul Ulama, Umar Hasibuan Al Chelsea atau biasa disapa Gus Umar. Dia memprediksi TGB bakal pindah ke Gerindra.

    “TGB ini ya sering bgt loncat Partai. Dari PBB, Demokrat, Golkar, Perindo.Menurut kalian dia akan loncat ke partai mana lagi? Saya tebak dia akan ke Gerindra,” ujarnya dikutip, Sabtu (2/11/2024).

    Pengunduran diri ini dibenarkan oleh Sekretaris DPW Perindo NTB, M Nashib Ikroman, yang menyatakan bahwa keputusan ini merupakan hak politik TGB.

    “Kami menghargai sikap politik siapapun, sebagai salah satu bagian hak asasi setiap warga negara di Indonesia untuk mengekspresikan sikap politiknya,” ujar Nashib melalui telepon dari Mataram, Jumat (1/11/2024) mengutip dari Antara.

    Nashib menambahkan bahwa keputusan politik TGB telah dipertimbangkan dengan matang. Saat ini, TGB memilih untuk tidak menjadi bagian dari partai politik mana pun. 

    “Mungkin saja ikhtiar politik beliau saat ini, tidak menjadi bagian parpol dalam ijtihad membangun agama, bangsa, dan negara,” jelas Nashib, yang akrab disapa Acip Ikroman.

    Perindo juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi TGB selama bergabung dalam partai. “Perindo berterima kasih kepada TGB atas perannya selama ini bersama Partai Perindo,” ungkapnya.

    Saat ditanya mengenai dampak keluarnya TGB terhadap konsolidasi Partai Perindo di NTB dalam menghadapi Pilkada 2024, Acip menegaskan bahwa keputusan TGB tidak akan memengaruhi persiapan tim Perindo. Partai Perindo tetap berkomitmen mengusung pasangan Sitti Rohmi Djalilah dan Musyafirin sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. 

  • Sibuk Anggaran Mulu? Gus Umar Pertanyakan Prioritas Menteri Natalius Pigai

    Sibuk Anggaran Mulu? Gus Umar Pertanyakan Prioritas Menteri Natalius Pigai

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Umar Hasibuan, yang dikenal sebagai Gus Umar, mengungkapkan kritikannya terhadap Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai.

    Dalam pernyataannya, Gus Umar mempertanyakan fokus Menteri Pigai yang dianggap terlalu sering membahas anggaran dalam setiap pertemuannya dengan DPR.

    “Agak laen memang menteri prabowo satu ini,” ujar Gus Umar dalam keterangannya di aplikasi X @UmarSyadatHsb__ (31/10/2024).

    Gus Umar juga menyoroti bahwa Menteri HAM tersebut mengajukan permintaan anggaran untuk mendukung pelaksanaan sekitar 200 program, meski tidak merinci lebih lanjut program yang dimaksud.

    “Dia rapat di DPR minta anggaran. Katanya punya 200 program yang gak perlu saya sebut,” Gus Umar menuturkan.

    Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) ini pun tidak menampik rasa herannya atas apa yang diperlihatkan Pigai sejak dilantik sebagai Menteri.

    “Kenapa ya menteri satu ini dari awal dilantik sibuknya anggaran mulu?,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Menteri HAM Natalius Pigai kembali menjadi sorotan publik dengan permintaannya untuk menambah jumlah staf yang bekerja di bawah naungan kementeriannya.

    Hal itu setelah Pigai hadir dalam Rapat Kerja dengan Komisi XIII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Pigai mengungkapkan kebutuhan kementeriannya untuk memperbesar tenaga staf dari 188 orang menjadi 2.544 orang, sebuah peningkatan yang signifikan lebih dari sepuluh kali lipat.

    Pigai menjelaskan bahwa penambahan staf ini diperlukan untuk mendukung program-program kementerian yang telah direncanakan dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

  • Minta Anggaran Rp20 Triliun di DPR, MenHAM Natalius Pigai Tak Punya Program 100 Hari

    Minta Anggaran Rp20 Triliun di DPR, MenHAM Natalius Pigai Tak Punya Program 100 Hari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Natalius Pigai kembali jadi sorotan publik. Pasalnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) itu kembali melontarkan keinginan untuk mendapat anggaran senilai Rp20 triliun.

    Itu tampak saat Natalius Pigai menghadiri rapat kerja perdana bersama Komisi XIII DPR, Kamis (31/10/2024). Rapat digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Video pertemuan itu juga diunggah oleh tokoh NU, Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar melalui akun pribadinya di X, @UmarSyadatHsb__.

    “Agak lain memang menteri prabowo satu ini. Dia rapat di DPR minta anggaran. Katanya punya 200’program yang gak perlu saya sebut. Kenapa ya menteri satu ini dari awal dilantik sibuknya anggaran mulu?,” tulis Gus Umar, dikutip Kamis (31/10/2024).

    Dalam rapat itu, Pigai juga menegaskan dirinya tidak memiliki program 100 hari pertama sebagai Menteri HAM. Hal ini berbeda dengan menteri-menteri lainnya.

    “Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat dan bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” kata Pigai.

    Dia mengatakan, program 100 hari pertama biasanya hanya difokuskan untuk tata laksana, revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi hingga pengisian staf di jajaran kementerian. Dia menilai, hal itu cukup diselesaikan tujuh hari saja.

    “Nanti kalau 100 hari, hari ke-101 nanti diam semua, nggak ada yang kerja lagi,” ujar Pigai.

    Oleh karena itu, dia lebih menganggap lima tahun pertama jabatan sebagai kondisi darurat atau emergency.