Mengapa Penentuan Kuota Haji 2024 Diselidiki KPK?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
KPK
menyelidiki kuota haji era Menteri Agama (Menag)
Yaqut Cholil Qoumas
, masalah yang sudah disorot parlemen sejak tahun lalu.
Aparat penegak hukum sudah diharapkan oleh pihak parlemen periode lalu. DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk menelisik kasus ini.
Pansus Haji DPR tahun lalu menyoroti sejumlah poin penyelenggaraan ibadah
haji 2024
era Menag Yaqut.
Pansus memanggil Yaqut untuk hadir memberikan keterangan di DPR, namun Yaqut tak pernah hadir.
Berikut adalah sejumlah sorotan dari DPR terhadap penyelenggaraan haji 2024.
Arab Saudi memberikan tambahan 20.000 kuota haji kepada Indonesia. Saat itu, Kemenag mengklaim bahwa kuota dibagi 50:50 antara haji reguler dan haji khusus, atas perintah Arab Saudi.
Namun, anggota Pansus Haji Marwan Jafar, berbicara pada 24 September 2024, mengaku mendapat informasi bahwa pemerintah Saudi tidak pernah mengatur soal pembagian kuota tersebut.
Selain itu, persoalan lain yang muncul adalah dugaan adanya 3.503 jemaah haji khusus yang berangkat tanpa antre pada tahun lalu. Padahal, mestinya mereka baru berangkat tahun 2031.
Marwan juga menilai dapur katering tidak sesuai standar dan menduga adanya praktik patgulipat antara pihak katering dan Kemenag yang merugikan jemaah.
DPR pun menduga bahwa Kemenag lebih fokus pada keuntungan finansial, alih-alih penguatan pelayanan kepada jemaah.
1 Agustus 2024, kelompok bernama Front Pemuda Anti Korupsi (FPAK) melapor ke KPK perihal penyelenggaraan ibadah haji 2024.
“Hari ini saya bersama teman-teman mendatangi KPK untuk melaporkan Gus Yaqut,” kata Koordinator FPAK, Rahman Hakim, saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK saat itu.
Direktorat Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK menilai barang bukti dalam laporan yang disampaikan masih kurang.
Kabar terbaru, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan.
“Ya benar (penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kemenag),” kata Asep saat dikonfirmasi, Kamis (19/6/2025).
Sejumlah pihak terkait mulai dipanggil penyelidik.
Asep tidak menjelaskan lebih lanjut soal penyelidikan yang memang dilaksanakan secara tertutup.
KPK menyelidiki kasus ini lantaran KPK menerima laporan mengenai dugaan perkara haji tersebut.
Meski begitu, sorotan Pansus Haji DPR periode lalu dinilai bisa dijadikan rujukan oleh KPK.
“Sekalipun saya bukan anggota Pansus, ya, tapi secara umum tentu bisa karena itu bagian dari peristiwa publik yang kemudian menjadi dokumen publik dan sudah dipublikasikan juga. Tentu adalah hak KPK untuk mempergunakannya,” kata HNW di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/6/2025) tadi.
Tahun depan, penyelenggaraan ibadah haji akan diurus oleh Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BP Haji). Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf alias Gus Irfan menyampaikan arahan tegas Presiden Prabowo Subianto agar penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan dengan baik.
Gus Irfan menyampaikan bahwa BP Haji telah merekrut delapan mantan penyidik dari KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ibadah haji. Mereka kini mengisi posisi strategis di eselon 2 BP Haji.
“Itu semua dalam rangka transparansi dan akuntabilitas. Saya kira itu,” tambahnya. Kebijakan ini menjadi bagian dari implementasi pesan Presiden dan diharapkan dapat membentengi pelaksanaan haji dari praktik-praktik koruptif.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Gus Irfan
-
/data/photo/2023/11/06/654887e652727.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
7 Mengapa Penentuan Kuota Haji 2024 Diselidiki KPK? Nasional
-
/data/photo/2025/06/13/684bc76795717.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
7 BP Haji Bakal Audit Antrean 5,5 Juta Jemaah Haji Nasional
BP Haji Bakal Audit Antrean 5,5 Juta Jemaah Haji
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Badan Penyelenggara (BP) Haji akan melakukan audit terhadap daftar
antrean jemaah haji
yang saat ini tercatat mencapai 5,5 juta orang.
Kepala
BP Haji
Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, audit ini dilakukan untuk memastikan akurasi data serta mengidentifikasi kemungkinan pengurangan jumlah antrean.
“Kami dari BP Haji sudah mempunyai ancang-ancang, pertama antrean yang 5,5 juta itu akan kami audit, apakah benar seperti itu,” ujar Irfan di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, Kamis (19/6/2025).
“Kalau memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki akan diperbaiki, termasuk beberapa antrean yang kita sebut
kuota batu
,” kata dia.
Gus Irfan, sapaan akrabnya, juga membuka peluang perbaikan kuota batu yang dapat mengurangi waktu tunggu antrean jemaah.
”
Kuota batu
itu ada namanya, ada alamatnya, ada pembayarannya, tetapi ketika dipanggil tidak muncul. Itu juga akan mengurangi panjangnya antrean,” ujar dia menjelaskan.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Subdirektorat Data dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kemenag, Hasan Afandi, menuturkan bahwa estimasi keberangkatan haji dipengaruhi waktu dan lokasi pendaftaran haji.
“Tergantung provinsi, kabupaten, atau kotanya. Tiap daerah punya masa tunggu yang berbeda,” ujar Hasan saat dikonfirmasi
Kompas.com
, Minggu (13/4/2025).
Perkiraan tahun keberangkatan jemaah haji disesuaikan dengan daftar tunggu masyarakat yang telah mendaftarkan diri ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag.
Wilayah dengan
masa tunggu haji
terlama di Indonesia adalah Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, mencapai 47 tahun.
Sebaliknya, wilayah dengan masa tunggu haji tercepat yaitu Kabupaten Maluku Barat Daya sekitar 11 tahun.
Masa tunggu haji
bisa dicek melalui laman
https://haji.kemenag.go.id/v5/?search=waiting-list
atau aplikasi Pusaka.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/06/10/6848043b01155.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kebijakan Baru Haji 2026, Kepala BP Haji: Maksimal 2 Syarikah Nasional 10 Juni 2025
Kebijakan Baru Haji 2026, Kepala BP Haji: Maksimal 2 Syarikah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf (
Gus Irfan
) menyampaikan, otoritas Arab Saudi akan menerapkan sejumlah
kebijakan baru
untuk musim haji 1447 Hijriah atau 2026.
Hal ini disampaikan Gus Irfan dalam pertemuan dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi membahas evaluasi haji 2025 hingga persiapan musim
haji 2026
, di Jeddah, Arab Saudi, Selasa (10/6/2025).
“Di antaranya pembatasan jumlah
syarikah
(perusahaan penyelenggara layanan haji) maksimal dua perusahaan,” kata Gus Irfan dalam keterangan pers yang diterima
Kompas.com
, Selasa.
Selain itu, bakal ada pengetatan standar kesehatan jemaah, pengawasan standar hotel, porsi makanan, hingga jumlah kasur per jemaah.
“Seluruh elemen ini akan dikontrol oleh task force Indonesia-Saudi,” ujar Gus Irfan.
Gus Irfan menuturkan, otoritas Arab Saudi juga menetapkan bahwa pelaksanaan dam haji hanya diperbolehkan di dua tempat, yakni di negara asal atau di Arab Saudi.
Pelaksanaan dam harus melalui perusahaan resmi yang ditunjuk kerajaan, yakni Ad-Dhahi.
“Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan sanksi,” ungkapnya.
Diketahui, jemaah haji pada tahun ini dilayani 8 syarikah berbeda.
Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, sejak 2022, Kemenag hanya menggandeng satu pihak syarikah alias penyedia jasa.
Berbagai isu pun muncul, seperti pengusiran jemaah dari tenda di Arafah, pemisahan pasangan, dan kekacauan jadwal keberangkatan.
DPR RI juga turut merespons dengan meminta evaluasi terhadap sistem syarikah ini karena dianggap menyebabkan kebingungan dan ketidaksiapan jemaah.
“Kondisi semrawut tidak hanya terjadi karena pemisahan hotel antar kloter, tetapi juga karena buruknya manajemen pengangkutan jemaah dari hotel ke Arafah,” ujar anggot Komisi VIII DPR Dini Rahmania kepada
Kompas.com
, Senin (9/6/2025).
Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) tengah mengupayakan sistem satu syarikah untuk satu kelompok terbang (one syarikah-one kloter) mulai gelombang II pemberangkatan jemaah haji.
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Hilman Latief mengatakan penerapan itu dilakukan untuk mengantisipasi jemaah haji Indonesia yang tercecer atau terpisah dari pasangan dan pendampingnya.
“Kami akan menerapkan one syarikah-one kloter secara ketat. Langkah ini kami ambil untuk mempermudah koordinasi antara petugas kloter, sektor, dan pihak syarikah,” kata Hilman Latief dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (19/5/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Evaluasi Haji 2025: Sistem Digital dan Kuota Jadi Sorotan DPR
Mina, Beritasatu.com – Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan Komisi VIII DPR menggelar pertemuan informal di Mina, Arab Saudi, untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2025. Sejumlah persoalan strategis dibahas, mulai dari sistem kuota hingga kesiapan petugas.
Pertemuan dihadiri Kepala BPH Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dan Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang. “Gus Irfan datang silaturahmi sambil memantau keadaan. Kami berdiskusi soal penyelenggaraan haji 2026, dari penetapan kuota hingga kesiapan petugas,” kata Marwan, Minggu (8/6/2025).
Salah satu isu utama adalah lambatnya penetapan kuota dan nama-nama jemaah, yang menyebabkan tidak sinkronnya penanganan antarpenyelenggara atau syarikah. Bahkan, ada pasangan suami istri yang terpisah karena tergabung dalam syarikah berbeda.
“Begitu tahu kuota dari Saudi, mestinya langsung kita tetapkan siapa yang berangkat. Kalau menunggu Panja Haji, terlalu lama,” tegas Marwan.
Komisi VIII membuka kemungkinan perubahan pola penetapan jemaah agar satu kloter bisa ditangani oleh satu syarikah demi efisiensi dan kenyamanan jemaah.
Marwan juga menyoroti penerapan sistem digital Nusuk, platform baru dari otoritas Saudi sebagai basis verifikasi keabsahan jemaah. Meski bertujuan baik, pelaksanaannya yang mendadak menimbulkan kebingungan di lapangan.
“Pihak Saudi maupun kita sama-sama gagap tetapi ini jadi pelajaran. Ke depan komunikasi harus lebih kuat,” kata Marwan.
Pada akhirnya, sistem Nusuk mulai dilonggarkan menjelang keberangkatan, dengan mengizinkan perwakilan jemaah mengurus administrasi, tidak lagi satu per satu.
Persoalan lain yang dibahas adalah keterlambatan transportasi bus akibat padatnya checkpoint menuju Armuzna (Arafah-Muzdalifah-Mina). Ini dinilai menjadi tantangan besar yang perlu dikaji ulang dalam penyusunan teknis operasional ke depan.
Tak kalah penting, Marwan menekankan pentingnya peningkatan kualitas petugas haji. Ia meminta agar petugas direkrut berdasarkan seleksi ketat dan mengikuti pelatihan intensif minimal tiga bulan. “Petugas jangan asal rekrut. Harus ikut diklat dan simulasi kondisi riil supaya paham taktik di lapangan,” ujar Marwan.
Evaluasi ini akan menjadi bahan penting dalam merancang penyelenggaraan haji 2026, termasuk percepatan sistem kuota, sinkronisasi syarikah, penyempurnaan teknologi digital, serta peningkatan mutu layanan bagi jemaah Indonesia.
-

Mantan Penyidik KPK Harun Al-Rasyid Dilantik jadi Deputi Pengawasan BP Haji
Bisnis.com, Jakarta — Eks penyidik KPK, Harun Al-Rasyid ditunjuk menjadi Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Badan Penyelenggara (BP) Haji.
Kepala BP Haji Mochamad Irfan Yusuf mengemukakan alasan pihaknya menunjuk raja Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK itu adalah untuk memperkuat fungsi di bidang penyawasan dalam penyelenggaraan haji.
Dia juga optimistis bergabungnya Harun Al-Rasyid ke BP Haji bisa membuat lembaga tersebut semakin transparan dan kredibel serta akuntabel.
“Dengan dilantiknya Harun Al Rasyid hari ini, kami semakin siap menjawab tugas negara, khususnya dalam memperkuat fungsi pengawasan,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/4/2025).
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menitipkan arahan agar penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan efektif dan membuat jamaah haji semakin nyaman
“Sesuai arahan Presiden, penyelenggaraan haji harus berjalan dengan prinsip efektif, aman, nyaman, dan transparan,” katanya
Dia menekankan pentingnya keberanian berpikir out of the box dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah, selama tetap dalam koridor hukum dan regulasi.
“Kami ingin menghadirkan inovasi yang berdampak langsung pada kenyamanan dan kualitas layanan jemaah,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Gus Irfan tersebut mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto, mayoritas masyarakat Indonesia adalah umat Islam, dan salah satu cita-cita besar umat adalah menunaikan haji.
“Kita melayani mereka sebagai tamu Allah, maka kita harus amanah dalam menjalankan tugas ini,” tuturnya.
-

Manasik Haji Tahap II 2025 di Jombang Dihadiri 892 Jemaah
Jombang (beritajatim.com) – Sebanyak 892 jemaah haji dari tingkat Kabupaten hingga Kecamatan mengikuti kegiatan Bimbingan Manasik Haji Tahap II Tahun 1446H/2025M yang digelar oleh Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jombang pada Sabtu (19/4/2025).
Acara ini berlangsung khidmat di Pendopo Kabupaten Jombang dengan lantunan talbiyah yang menggema menyambut langkah awal para tamu Allah dalam menjalankan ibadah haji.
Mengusung tema ‘Menggapai Haji Mabrur: Meraih Kesempurnaan Spiritual dalam Ibadah Haji’, kegiatan ini menekankan pentingnya persiapan menyeluruh, baik dalam aspek spiritual, pemahaman tata cara ibadah, hingga kesiapan sosial menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Manasik kali ini juga dikonsep ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas.
Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Jombang, Muhajir, menyampaikan bahwa dari total 1.107 jemaah yang terdata, baru 892 orang yang mengikuti bimbingan tahap II ini. “Sementara jumlah jemaah haji kita yang sudah melunasi tahap 1 dan tahap 2 itu ada 1107 orang. Sisanya akan dilakukan manasik waktunya tersendiri,” tuturnya.
Ia juga merinci data pelunasan biaya haji dari Kabupaten Jombang, dengan 771 jemaah telah melunasi di tahap pertama. Sementara di tahap kedua, dari 660 jemaah yang berhak, baru 336 orang yang melunasi, dan 324 jemaah belum menyelesaikan kewajibannya.
“Sebanyak 324 jemaah haji yang belum melunasi ini untuk Kabupaten Jombang. Kalau data secara nasional kemarin per tanggal 16 April 2025 yang belum lunas itu masih 55.804 jemaah. Makanya untuk pelunasan diperpanjang tanggal 25 April 2025,” rincinya.
Bupati Jombang, Warsubi, dalam sambutannya turut mengungkapkan rasa bangganya atas kehadiran Kepala Badan Penyelenggara Haji RI, H. Irfan Yusuf atau Gus Irfan. “Manasik haji bukan hanya memberikan wawasan tentang tata cara ibadah, tetapi juga membekali jemaah dengan kesiapan spiritual, fisik dan sosial,” ujarnya.
Abah Bupati, panggilan akrab Bupati Warsubi, juga mendorong jemaah untuk menjaga kekompakan dan kesehatan agar pelaksanaan haji berjalan lancar. Ia mengapresiasi penambahan jumlah petugas haji yang akan mendampingi jemaah selama di Tanah Suci.
Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Haji, Irfan Yusuf, membuka sambutannya dengan menyampaikan salam hangat dari Presiden RI kepada seluruh jemaah dan undangan. Ia menegaskan bahwa ibadah haji adalah dambaan umat Islam sedunia, serta menyebut dampak ekonominya yang signifikan.
Menurutnya, perputaran ekonomi dari penyelenggaraan ibadah haji mencapai angka Rp70 triliun. Ia berharap manfaat ekonomi ini dapat kembali ke bangsa dalam bentuk kemajuan dan kesejahteraan.
Lebih dari itu, ia menyampaikan harapan agar haji tahun ini menghasilkan pribadi yang mabrur dan mencintai tanah air lebih kuat. Sebagai penutup, Irfan Yusuf menjamin kesiapan petugas haji tahun ini.
“Petugas haji yang bertugas pada tahun ini adalah para individu terbaik yang telah dipersiapkan secara matang, sehingga siap siaga melayani dan mendampingi seluruh jemaah dengan sebaik-baiknya,” urainya. [suf]
-
.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Kepala BP Haji cek kesiapan penyelengaraan ibadah ke Arafah
Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, lakukan pemantauan langsung ke kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Mingu (13/4/2025) . Foto: BP Haji
Kepala BP Haji cek kesiapan penyelengaraan ibadah ke Arafah
Luar Negeri
Editor: Nandang Karyadi
Senin, 14 April 2025 – 15:31 WIBElshinta.com – Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf, lakukan pemantauan langsung ke kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), Mingu (13/4/2025) waktu Arab Saudi. Kegiatan ini merupakan bagian dari Fungsi dukungan BP Haji dalam memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M.
Armuzna merupakan area vital dalam puncak pelaksanaan ibadah haji, yang menjadi pusat konsentrasi jamaah dan layanan. Dalam kunjungannya, Gus Irfan bergabung bersama perwakilan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk Sekretaris Jenderal dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Turut hadir pula rombongan Komisi VIII DPR RI yang secara khusus meninjau kesiapan layanan akomodasi dan fasilitas jamaah di wilayah tersebut.
“Pemantauan ini penting untuk memastikan seluruh layanan di Armuzna benar-benar siap. Ini termasuk area tenda jamaah, serta fasilitas yang akandiberikan kepada jemaah. Wilayah ini adalah titik sentral dalam pelaksanaan haji, dan kami ingin pastikan semua berjalan dengan baik,” ujar Gus Irfan dalam keterangan tertulis yang diterima Elshinta dari Humas BP Haji.
Ia menegaskan bahwa BP Haji memiliki mandat untuk memberikan dukungan menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji, mulai dari aspek teknis hingga koordinatif. “Kami hadir lebih awal untuk mengidentifikasi potensi kendala dan menyampaikan evaluasi langsung kepada para penyedia layanan di Arab Saudi,” tambahnya.
Selain melakukan pemantauan di Armuzna, Kepala BP Haji juga diagendakan menghadiri Forum Umrah dan Ziarah ke-3 yang digelar di Madinah sebagai pembicara. Forum internasional ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan layanan jamaah dari berbagai negara, dan menjadi ajang penting untuk memperkuat kolaborasi pelayanan umrah dan haji ke depan.
“Kehadiran kami dalam forum ini merupakan bagian dari diplomasi pelayanan. Kami menyampaikan pentingnya layanan yang sesuai dengan kebutuhan jamaah Indonesia, sekaligus memperkuat sinergi dengan mitra di Arab Saudi,” tutup Gus Irfan.
Kunjungan kerja Kepala BP Haji masih akan dilanjutkan ke sejumlah titik layanan lainnya, sebagai bagian dari upaya memastikan kesiapan secara menyeluruh menjelang musim haji 2025.
Penulis: Suwiryo/Ter
Sumber : Radio Elshinta


