Xcloud.id

Tag: Gus Irfan

  • Resmi Jabat Menteri Haji, Gus Irfan Siap Beri Pelayanan Terbaik

    Resmi Jabat Menteri Haji, Gus Irfan Siap Beri Pelayanan Terbaik

    GELORA.CO -Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Gus Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 8 September 2025.

    Putra almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu mengaku terkejut dengan penunjukan dirinya, namun siap menjalankan amanah berat tersebut.

    Menurutnya status kementerian memberikan ruang lebih luas dalam berkoordinasi dengan pemerintah Arab Saudi.

    “Wewenangnya jauh lebih besar dan wewenang ini tentu juga terkait dengan bagaimana kita berkoordinasi dengan teman-teman kementerian haji di Saudi, sehingga kita bisa berbicara dengan lebih apple to apple,” kata dia.

    Salah satu prioritas Gus Irfan sebagai Menteri Haji adalah mendorong agar biaya haji lebih terjangkau bagi masyarakat. 

    “Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berupaya bagaimana biaya haji lebih bersahabat untuk masyarakat Indonesia,” tegasnya.

    Terkait program Kampung Haji di Arab Saudi, Gus Irfan mengungkapkan dirinya bersama tim akan kembali ke Jeddah dan Mekkah untuk memastikan lokasi. 

    “Insya Allah besok kita putuskan mana yang akan diambil. Harapannya, beberapa tower sudah bisa digunakan pada 2028,” jelasnya.

    Meski demikian, Gus Irfan menegaskan bahwa kewenangan kementeriannya hanya sebatas penyelenggaraan haji, sementara biaya umrah tetap menjadi urusan biro perjalanan.

    “Haji iya, umroh bukan. Umroh itu wewenangnya masing-masing travel,” ucapnya.

  • Gus Irfan Pastikan Kementerian Haji dan Umrah Tidak Ada Anggaran Baru

    Gus Irfan Pastikan Kementerian Haji dan Umrah Tidak Ada Anggaran Baru

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menegaskan kementeriannya tidak akan menambah anggaran baru pasca pembentukan struktur baru dalam Kabinet Merah Putih.

    Usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025), Irfan menyampaikan pembiayaan akan bersumber dari alokasi sebelumnya.

    “Anggaran tidak ada anggaran baru. Anggaran kita badan penyelenggara haji yang lama ditambah peralihan dari anggaran Dirjen PHU yang dialihkan ke Kementerian Haji,” kata Irfan kepada wartawan.

    Mengenai proyek Kampung Haji, Irfan menargetkan sebagian fasilitas mulai dapat digunakan pada 2028.

    “Mungkin ada beberapa tower dan 1–2 tower diharapkan 2028 bisa dipakai,” ujarnya.

    Dia menambahkan, kewenangan yang dimiliki kementerian kini jauh lebih besar dibandingkan ketika masih berbentuk badan. Hal ini membuka peluang koordinasi yang lebih kuat dengan pemerintah Arab Saudi.

    “Di sini wewenangnya jauh lebih besar dan tentu juga terkait dengan bagaimana kita berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian Haji di Saudi, sehingga kita bisa berbicara dengan lebih apple to apple,” jelasnya.

    Irfan menekankan pentingnya dukungan publik dan media dalam mengawal penyelenggaraan haji.

    “InshaAllah, kita mengharapkan dukungan teman-teman media. Kalau ada sesuatu yang kurang beres di kita, tolong kami diingatkan,” pesannya.

    Terkait pengelolaan biaya, ia menegaskan harga haji merupakan ranah pemerintah, sementara umrah tetap dikelola oleh masing-masing biro perjalanan.

    “Haji iya, umrah bukan. Umrah wewenangnya dari masing-masing travel biro umrah,” pungkasnya.

  • Gus Irfan Targetkan Kampung Haji di Jeddah-Mekkah Beroperasi 2028

    Gus Irfan Targetkan Kampung Haji di Jeddah-Mekkah Beroperasi 2028

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menargetkan sebagian fasilitas di Kampung Haji dapat mulai dimanfaatkan secara bertahap pada 2028. 

    “Mungkin ada beberapa tower dan 1–2 tower, diharapkan tahun 2028 bisa dipakai [kampung Haji],” ujarnya usai dirinya resmi dilantik dalam sebagai Menteri Haji dan Umrah Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). 

    Irfan menyampaikan bahwa timnya akan segera kembali ke Arab Saudi untuk memastikan lokasi yang akan digunakan.

    “Besok kami dan Danantara akan ke Jeddah-Mekkah sekali lagi untuk memastikan kembali lokasi yang akan kita ambil. Karena bulan kemarin kita sudah melihat beberapa calon lokasi, dan InsyaAllah besok akan kita putuskan mana yang akan kita ambil,” tuturnya.

    Menurutnya, perbedaan paling mencolok antara lembaga sebelumnya dengan kementerian yang kini dipimpinnya adalah ruang lingkup kewenangan yang lebih besar. 

    Dengan status kementerian, koordinasi dengan otoritas haji di Arab Saudi dapat dilakukan lebih setara. 

    “Di sini wewenangnya jauh lebih besar dan tentu terkait dengan bagaimana kita berkoordinasi dengan teman-teman Kementerian Haji di Saudi, sehingga bisa berbicara lebih apple to apple,” imbuhnya.

    Menteri Haji dan Umrah itu juga menegaskan bahwa pengelolaan biaya haji berada dalam kewenangan pemerintah, sementara biaya umrah tetap menjadi domain biro perjalanan.

    “Haji iya, umrah bukan. Umrah wewenangnya dari masing-masing travel biro umrah,” katanya. 

    Irfan menambahkan pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak, termasuk media massa.

    “InsyaAllah, kita mengharapkan dukungan teman-teman media. Kalau ada sesuatu yang kurang beres di kita, tolong kami diingatkan,” pungkasnya.

  • Gus Irfan Resmi Dilantik Jadi Menteri Haji dan Umrah: Fokus Tekan Biaya Haji

    Gus Irfan Resmi Dilantik Jadi Menteri Haji dan Umrah: Fokus Tekan Biaya Haji

    Bisnis.com, JAKARTA – Mochamad Irfan Yusuf resmi dilantik Presiden sebagai Menteri Haji dan Umrah dalam perombakan Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

    Irfan mengaku kaget saat menerima panggilan mendadak dari Letkol Teddy untuk datang ke Istana dengan mengenakan jas lengkap.

    “Tadi jam 2 saya di kantor, saya ditelepon oleh Letkol Teddy untuk datang ke Istana dengan mengenakan seragam jas lengkap. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan, ternyata tadi saya dilantik menjadi Menteri Haji dan Umrah,” ungkap Irfan usai pelantikan.

    Setelah prosesi, Irfan bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mendapat pengarahan langsung dari Presiden. Kepala negara berpesan agar Kementerian Haji fokus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.

    “Penugasan kepada kami merupakan amanah dan tanggung jawab yang berat. Saya katakan berat karena 10 bulan terakhir saya tahu persis bagaimana medan haji, baik di Indonesia maupun di Saudi,” ujarnya.

    Terkait pekerjaan rumah utama, Irfan menekankan perlunya langkah-langkah konkret untuk menekan biaya haji agar lebih terjangkau.

    “Banyak hal yang harus kita lakukan, termasuk berpikiran atau berupayakan bagaimana biaya haji lebih bersahabat untuk masyarakat Indonesia,” jelasnya.

    Irfan menegaskan pihaknya akan segera bergerak cepat bersama jajaran kementerian untuk menindaklanjuti arahan Presiden. Dia juga berharap dukungan semua pihak dalam menjalankan amanah baru tersebut.

    “Karena itu tadi saya sangat bergembira bahwa Presiden menyampaikan, lakukan apa yang perlu dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah haji kita. Saya kira itu,” pungkas Irfan.

  • Sejumlah Pejabat Merapat ke Istana, Siap-siap Prabowo Rombak Kabinet

    Sejumlah Pejabat Merapat ke Istana, Siap-siap Prabowo Rombak Kabinet

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto disebut akan melakukan perombakan kabinet alias reshuffle terhadap sejumlah menteri yang saat ini berada di Kabinet Merah Putih.

    Berdasarkan pantauan, beberapa pejabat negara datang ke istana hari ini, Senin, 8 September 2025 sore. Sosok yang terlihat yakni Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. 

    Sebelum Bahlil, sejumlah tokoh sudah lebih dahulu memasuki area Istana seperti Mukhtarudin, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar. Kemudian, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa. 

    Selanjutnya, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, turut hadir dengan tampilan formal lengkap dan dasi biru disusul Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono. 
     
    Bocoran menteri yang diganti

    Menurut sumber, ada lima posisi menteri yang akan dirombak. Mereka antara lain Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi Budi Arie, dan Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.

    Selain itu, nama Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan juga dikabarkan masuk daftar perombakan.

    Jakarta: Presiden Prabowo Subianto disebut akan melakukan perombakan kabinet alias reshuffle terhadap sejumlah menteri yang saat ini berada di Kabinet Merah Putih.
     
    Berdasarkan pantauan, beberapa pejabat negara datang ke istana hari ini, Senin, 8 September 2025 sore. Sosok yang terlihat yakni Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. 
     
    Sebelum Bahlil, sejumlah tokoh sudah lebih dahulu memasuki area Istana seperti Mukhtarudin, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Golkar. Kemudian, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya Yudhi Sadewa. 

    Selanjutnya, Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, turut hadir dengan tampilan formal lengkap dan dasi biru disusul Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono. 
     

    Bocoran menteri yang diganti

    Menurut sumber, ada lima posisi menteri yang akan dirombak. Mereka antara lain Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, Menteri Koperasi Budi Arie, dan Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding.
     
    Selain itu, nama Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan juga dikabarkan masuk daftar perombakan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Prabowo reshuffle 5 kementerian dan lantik Menteri Haji-Umrah

    Prabowo reshuffle 5 kementerian dan lantik Menteri Haji-Umrah

    Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi, yang dilakukan terus menerus oleh Presiden, maka pada sore ini sekaligus Presiden putuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle di lima kementerian strategis, serta melantik satu pejabat instansi baru di Kabinet Merah Putih, Senin.

    Mensesneg Prasetyo dalam keterangannya di Kantor Presiden, Jakarta, menyebut reshuffle terjadi di Kemenko Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan olahraga

    “Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi, yang dilakukan terus menerus oleh Presiden, maka pada sore ini sekaligus Presiden putuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Mensesneg yang didampingi Seskab Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pemerintah bersama DPR RI resmi menyepakati pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai tindak lanjut pembahasan RUU Haji.

    “Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani keputusan presiden (Keppres) mengenai pembentukan kementerian baru tersebut,” katanya.

    Selain itu, kata Prasetyo, Presiden juga menandatangani Keppres tentang pengangkatan menteri dan wakil menteri yang akan memimpin Kementerian Haji dan Umrah. Pelantikan keduanya dijadwalkan berlangsung sore ini di Istana Negara.

    Di kompleks Istana Kepresidenan tampak sejumlah tokoh tampak hadir di gerbang pilar menuju Istana Negara pada pukul 14.30 WIB. Di antaranya Anggota DPR RI Mukhtarudin, Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, dan Kepala Badan Penyelenggara Haji Irfan Yusuf atau Gus Irfan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo panggil sejumlah pejabat ke istana, di tengah isu reshuffle

    Prabowo panggil sejumlah pejabat ke istana, di tengah isu reshuffle

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mengundang Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudi Sadewa hingga Kepala Penyelenggara Haji Irfan Yusuf ke Istana Kepresidenan, Jakarta, di tengah isu reshuffle kabinet, Senin.

    Sejumlah tokoh yang hadir di gerbang pilar menuju Istana Negara, Jakarta, per pukul 14.30 WIB, mulai dari Anggota DPR RI Mukhtarudin, Kepala LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Haji Irfan Yusuf atau Gus Irfan, hingga Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto.

    Mereka tiba mengenakan pakaian PSL gelap dan kompak berdasi biru muda. Bahkan, Purbaya turut memboyong putra dan istrinya menuju kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Purbaya yang habis masa jabatannya di LPS per September 2025, mengaku dihubungi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya perihal undangannya ke Istana Jakarta tanpa memberitahu Ikhwal undangan itu.

    “Ada Teddy juga. Diminta datang jam 15.00 WIB,” katanya.

    Isu reshuffle kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali menguat. Informasi yang beredar pada Senin (8/9) menyebutkan perombakan menteri akan dilakukan hari ini, dengan beberapa nama baru diperkirakan masuk ke jajaran Kabinet Merah Putih.

    Hingga kini, pihak Istana belum memberikan konfirmasi resmi. Namun, dinamika isu reshuffle ini menjadi sorotan publik karena diyakini akan memengaruhi arah kebijakan strategis pemerintahan ke depan.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HNW dukung Kepala BP Haji jadi Menteri Haji dan Umrah

    HNW dukung Kepala BP Haji jadi Menteri Haji dan Umrah

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji ditunjuk menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji dan Umrah yang akan dibentuk Presiden berdasarkan amanat Undang-Undang Perubahan Haji dan Umrah.

    HNW, sapaan karibnya, menyebut persiapan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2026 sudah semakin mepet sehingga lebih baik Kementerian Haji dan Umrah nanti melanjutkan dari yang sudah berjalan di Badang Penyelenggara (BP) Haji sekarang.

    “Kami dukung agar nanti Presiden melantik Kepala dan Wakil Kepala BP Haji menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji. Keduanya merupakan pimpinan pertama sejak BP Haji dihadirkan oleh Presiden Prabowo, dan tentu keduanya telah menguasai amanat dan visi misi pengelolaan haji yg diinginkan Presiden Prabowo,” kata NHW dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    HNW mengatakan soliditas internal lembaga sangat dibutuhkan menghadapi persiapan haji 2026 yang sudah mulai berjalan dan umat menaruh harapan besar akan suksesnya lembaga Kementerian Haji.

    Anggota Komisi VIII DPR itu mengatakan setiap tahunnya Indonesia memberangkatkan lebih dari 220 ribu orang jamaah haji, dengan total dana penyelenggaraan sekitar Rp20 triliun. Ke depan, sesuai dengan Visi Saudi 2030 dan perjuangan pemenuhan kuota haji, jumlah jamaah Haji dari Indonesia sangat mungkin terus meningkat.

    HNW mengapresiasi Presiden Prabowo yang mempunyai perhatian dengan urusan haji sehingga menerbitkan Perpres Nomor 154 Tahun 2024 tentang BP Haji.

    DPR RI kemudian bekerja agar dasar hukum BP Haji semakin kuat dan tidak hanya berbentuk badan, melalui RUU Perubahan Ketiga atas UU Haji dan Umrah yang telah disahkan di Rapat Paripurna DPR pada 26 Agustus 2025.

    “Alhamdulillah DPR berhasil menyelesaikan RUU Perubahan Haji tepat waktu, dan menyepakati peningkatan status kelembagaan BP Haji dari ‘Badan’ menjadi ‘Kementerian’. Untuk itu, dibutuhkan sosok yang kompeten, profesional, dan memiliki rekam jejak keumatan untuk memimpin Kementerian baru seperti Kementerian Haji dan Umrah, seperti Kepala dan Wakil Kepala BP Haji saat ini,” ujarnya.

    Hidayat menyebut Gus Irfan (Mochamad Irfan Yusuf) yang saat ini menjabat Kepala BP Haji merupakan cucu pendiri NU K.H. Hasyim Asyari dan banyak beraktivitas di pesantren maupun kalangan NU. Sementara Dahnil Anzar selaku Wakil Kepala BP Haji merupakan aktivis Muhammadiyah yang pernah menjabat Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah.

    Dengan rekam jejak tersebut, pada rapat haji terakhir di Komisi VIII DPR pada 27 Agustus 2025, secara umum anggota Komisi VIII juga mendukung bila Kepala dan Wakil Kepala BP Haji untuk lanjut diangkat sebagai Menteri dan Wakil Menteri yang memimpin Kementerian Haji dan Umrah nanti.

    “Mereka berdua selain merupakan perintis awal di BP Haji, yang sudah melampaui fase rintisan awal yang tentu tidak mudah dalam menyusun berbagai SOP dan kelengkapan kerja kelembagaan di sana, juga sekaligus telah mewakili dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yakni NU dan Muhammadiyah,” kata HNW.

    Ia pun memberikan dukungan penuh agar keduanya bisa dilantik sebagai menteri dan wakil menteri Haji demi penyelenggaraan haji yang lebih baik dan pelayanan haji yang lebih profesional bagi masyarakat Indonesia.

    “Tentu kami dukung agar mereka berdua dilantik Presiden menjadi Menteri dan Wakil Menteri Haji, dengan harapan terwujudnya keinginan Umat agar penyelenggaraan haji ke depan menjadi lebih baik, lebih profesional, dan tidak mengulangi masalah seperti pada penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya. Dan tentu juga agar dapat memenuhi harapan Presiden Prabowo dengan dihadirkannya Kementerian Haji terpisah dari Kementerian Agama,” tuturnya.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Profil Gus Irfan, Cucu KH Hasyim Asy’ari yang Siap Jadi Menteri Haji Indonesia

    Profil Gus Irfan, Cucu KH Hasyim Asy’ari yang Siap Jadi Menteri Haji Indonesia

  • Menag Tak Lagi Urusi soal Haji dan Umrah, Kepala BP Haji Otomatis jadi Menteri

    Menag Tak Lagi Urusi soal Haji dan Umrah, Kepala BP Haji Otomatis jadi Menteri

    JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menggelar rapat evaluasi haji tahun 2025 bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Kepala Badan Penyelenggara Haji, Mochamad Irfan Yusuf di Kompleks Parlemen siang ini. 

    Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menyebut bahwa Kementerian Agama (Kemenag) tak lagi mengurusi ibadah haji dan umrah usai UU Haji disahkan.

    Ia mengatakan UU Haji yang baru membuat penyelenggaraan layanan haji dipindah dari Kemenag kepada Kementerian Haji.

    “Menteri Agama tidak lagi mengurusi urusan haji betul-betul menjadi ulama, mengurusi kepentingan umat beragama. Jadi sudah tepat menjadi anregurutta Kiai Haji Nasaruddin Umar,” ujar Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 27 Agustus. 

    Seperti diketahui, DPR RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi undang-undang. Dengan demikian, Badan Penyelenggara (BP) Haji kini menjadi Kementerian Haji dan Umrah.

    Marwan juga menyebut bahwa Kepala Badan Penyelenggara (BP) Haji Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) akan otomatis menjadi Menteri Haji dan Umrah. Ia menuturkan, aturan itu sudah terdaftar dalam subtansi UU.

    Dengan demikian, kata Marwan, Kepala BP akan berganti penyebutan menjadi Menteri Haji dan Umrah.

    “Tentu nanti Gus Irfan ya, tidak lagi Kepala Badan, menjadi Menteri Haji. Dan pasal-pasal tentang itu sudah diputuskan mungkin belum 60 hari saya lupa Pak Sekjen ikut yang merumuskan kapan menyampaikan pertangungjawaban itu lebih cepat Pak, kalau nggak salah paling 30 hari atau berapa saya lupa,” kata Marwan. 

    Marwan menambahkan, dalam rapat yang diselenggarakan sesuai dengan amanat pasal 43 ayat (2) dan pasal 51 ayat (1) UU nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bahwa Menteri menyampaikan laporan evaluasi dan pertanggungjawaban serta laporan keuangan kepada Presiden dan DPR RI paling lama 60 hari terhitung setelah penyelenggaraan ibadah haji berakhir.

    “Itu amanat dalam UU Haji tahun 2019 yang masih berlaku saat pelaksanaan ibadah 2025,” katanya.