Tag: Gus Irawan Pasaribu

Seskab Teddy: Penanganan Bencana Sumatra Sejak Detik Pertama Tanpa Sorotan Kamera

Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah pusat bergerak cepat dalam menangani bencana di wilayah Sumatra sejak hari pertama kejadian pada akhir November 2025.

Dia menepis anggapan bahwa pemerintah lambat dalam merespons bencana yang melanda sejumlah daerah di Sumatra. Menurutnya, sikap pemerintah tanggap bahkan tanpa sorotan kamera.

Hal itu disampaikan Teddy saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

“Saya mau menyampaikan beberapa poin dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tadi. Jadi, yang pertama mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini. Sejak tanggal 24 November, 25 November, 26 November, itu hujan di tiga lokasi. Kemudian puncaknya itu di 25 November dan 26 November,” ujar Teddy.

Dia menjelaskan pada saat puncak bencana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) langsung bergerak ke Sumatra Utara meski sebelumnya tengah menangani erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.

“Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatra Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga. Saudara-saudara kita di Lumajang. Erupsi Semeru,” kata Teddy.

Menurut Teddy, seluruh petugas gabungan telah bekerja sejak detik pertama, bahkan sebelum ada peliputan media.

“Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, yang disampaikan Pak Panglima TNI, BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama tanpa kamera,” ujarnya.

Dia menambahkan pada hari yang sama Presiden langsung berkoordinasi dengan para kepala daerah terdampak

Teddy mengatakan bahwa Presiden langsung menghubungi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, kemudian menelepon Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton untuk langsung menginstruksikan mobilisasi nasional lintas kementerian dan lembaga.

“Kemudian di hari itu juga, Bapak Presiden mengintruksikan, mengintruksikan Bapak Menko PMK, mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya. Langsung ke sana,” katanya

Teddy menjelaskan, pada 27 November seluruh helikopter yang berada di Pulau Sumatra serta pesawat dan helikopter dari Pulau Jawa digerakkan ke wilayah terdampak

Dia mengatakan bahwa pada 27 November 2025, seluruh helikopter di Pulau Sumatra dikirim ke Padang, Medan, dan Banda Aceh, serta helikopter dan pesawat di Jawa juga dikirim ke Sumatra. Perjalanan helikopter dari Jawa ke Sumatera memakan waktu 13—15 jam.

Teddy menegaskan distribusi logistik dan personel dilakukan tanpa eksposur media.

“Kemudian di tanggal 27 itu juga, beberapa heli sampailah ke Bandar Aceh. Angkat Jetset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ. Tidak ada kamera di situ,” kata Teddy.

Pada hari kedua bencana, puluhan ribu personel gabungan telah berada di lapangan. Dia menyebutkan, total kekuatan udara yang terlibat hingga kini mencapai puluhan unit.

“Dan sampai sekarang, totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat, TNI, Polri, Basarnas, polisi, gabungan swasta, dibantu CSR, dibantu rekan-rekan semuanya. Sampai sekarang, setiap harinya,” kata Teddy.

Teddy juga memaparkan intensitas kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke wilayah terdampak. Bahkan, dirinya memerinci, Presiden Ke-8 RI itu telah berulang kali meninjau langsung daerah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, termasuk wilayah dengan akses yang sangat terbatas.

Di akhir keterangannya, Teddy menekankan bahwa pemulihan infrastruktur dan layanan dasar dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah dan masyarakat, meski kerap luput dari sorotan publik.

“Petugas PLN ngangkut di tengah hujan, di atas gunung, segala macam, tanpa kamera,” kata Teddy.

Oleh sebab itu, dia pun mengajak seluruh pihak untuk saling mendukung dan melihat penanganan bencana secara utuh.

“Jadi yang saya menekankan di sini, ayo sama-sama bantu semuanya, saling dukung,” pungkas Teddy.

19/12/2025 13:55
Hakim MK Sindir Kepala BNPB yang Ucapannya Bikin Heboh: Diseleksi Benar atau Tidak?

GELORA.CO – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyoroti pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengenai bencana di Sumatra. Suharyanto sebelumnya sempat menyebut bencana Sumatra hanya mencekam di media sosial

Saldi mempertanyakan mekanisme seleksi perwira TNI yang ditempatkan di kementerian atau lembaga (K/L). Dia ingin tahu apakah proses penempatan perwira tersebut sudah berjalan sesuai standar.

Pernyataan itu disampaikan Saldi Isra dalam sidang lanjutan perkara 197/PUU-XXIII/2025 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Sidang tersebut turut menghadirkan perwakilan pemerintah, salah satunya dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.

Eddy menjelaskan bahwa penempatan perwira TNI ke K/L dilakukan atas permintaan pimpinan lembaga, bukan dari inisiatif TNI. Dia juga menyebut ada proses seleksi internal sebelum perwira ditempatkan di luar institusi militer.

Penjelasan itu langsung ditanggapi oleh Saldi Isra. “Tolong kami juga dijelaskan mekanisme seleksi seperti yang diceritakan oleh Pak Wamen tadi,” ujarnya.

Saldi kemudian mengaitkan hal tersebut dengan pernyataan Kepala BNPB Suharyanto yang sempat menyebut bencana Sumatra hanya mencekam di media sosial. Pernyataan itu viral dan menuai kritik publik.

“Saya ini sebetulnya agak merasa sedih juga pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu,” kata Saldi.

Saldi menyoroti kualitas seleksi perwira yang ditempatkan di lembaga sipil, mengingat pernyataan tersebut keluar dari pejabat setingkat kepala badan.

“Ini memang diseleksi secara benar atau tidak itu? Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto telah meminta maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu setelah melihat langsung kondisi banjir di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Minggu (30/11/2025). Dia mengaku tidak menyangka dampak bencana sebesar itu.

“Saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati. Ini, bukan berarti kami tidak peduli begitu,” ujar Suharyanto.

BNPB memastikan tetap hadir membantu masyarakat terdampak banjir di Tapanuli Selatan maupun wilayah lain yang mengalami bencana

05/12/2025 17:36
Masa Bencana Dikatakan hanya Ributnya di Medsos Saja

GELORA.CO – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyoroti pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang sebelumnya menyebut bahwa situasi bencana di Sumatra hanya mencekam di media sosial. Saldi mengaku prihatin pernyataan tersebut keluar dari pimpinan lembaga yang juga merupakan perwira tinggi TNI.

Komentar itu disampaikan Saldi dalam sidang lanjutan perkara 197/PUU-XXIII/2025 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

Dalam sidang, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) menjelaskan bahwa penempatan perwira TNI di kementerian atau lembaga merupakan permintaan langsung dari pimpinan K/L, bukan inisiatif TNI. Ia juga menjelaskan adanya mekanisme seleksi internal di tubuh TNI sebelum penempatan dilakukan.

Pemaparan itu langsung ditanggapi Hakim Saldi, yang meminta penjelasan lebih lanjut mengenai proses seleksi tersebut.

“Tolong kami juga dijelaskan mekanisme seleksi seperti yang diceritakan Pak Wamen tadi,” ujar Saldi.

Saldi kemudian menyinggung pernyataan Kepala BNPB Suharyanto yang sempat viral karena menyatakan bencana di Sumatra hanya “mencekam di medsos”.

“Saya sebetulnya merasa sedih mendengar pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu,” kata Saldi, Jumat (5/12/2025).

“Ini diseleksi secara benar atau tidak? Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja,” tambahnya.

Sebelumnya, Suharyanto telah menyampaikan permintaan maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, saat meninjau kondisi bencana di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Minggu (30/11/2025). Ia mengaku tak menyangka dampak banjir di wilayah tersebut sebesar yang ia lihat langsung.

“Saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati. Ini bukan berarti kami tidak peduli,” ujar Suharyanto.

Dia menegaskan bahwa BNPB hadir di Tapanuli Selatan dan wilayah terdampak lainnya untuk membantu masyarakat yang mengalami bencana

05/12/2025 17:33
8 Perusahaan Bakal Dipanggil KLH Terkait Bencana Banjir Sumatera

Sebelumnya, polemik asal usul kayu gelondongan yang terseret banjir bandang di Sumatra tidak terhenti hanya dengan klarifikasi. Kali ini Kementerian Kehutanan (Kemenhut) disentil oleh Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu.

Dia geram lantaran Ditjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyatakan tumpukan kayu gelondongan di tengah bencana diduga berasal dari tebangan lama yang sudah lapuk.

Dwi Januanto sempat mengakui bahwa kayu-kayu tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk penebangan legal. Kemenhut menegaskan dugaan sementara mengarah pada area Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di Areal Penggunaan Lain (APL).

Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, dengan emosi menanggapi pernyataan Dwi Januanto Nugroho, bahwa tidak benar kayu-kayu di sungai Batang Toru saat banjir bandang adalah bekas potongan yang sudah membusuk. Temuan di lapangan malah menunjukkan kondisi kayu-kayu tersebut bukanlah kayu lama atau busuk.

“Saya enggak ada tuh lihat yang ada daunnya, dahan, enggak ada. Makanya pernyataan dari Kementerian Kehutanan bahwa itu adalah kayu-kayu yang sudah busuk, lalu kemudian karena cuaca kayu tumbang, itu perlu dicek ulang,” ujar Gus Irawan.

Kemenhut juga sempat menyebut kayu-kayu besar itu bukan hasil dari pembalakan liar, melainkan berasal dari izin legal melalui skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). Namun menurutnya, justru kayu-kayu itu hasil pembalakan liar yang menjadi pemicu banjir bandang para di Tapanuli Selatan.

“Diduga izin PHAT telah diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, sebagai pembalakan berizin,” katanya.

Menurutnya, skema Pemegang Hak Atas Tanah atau PHAT diduga telah disalahgunakan untuk urusan pembalakan liar.

“Memang Kemenhut memberikan izin, izin PHAT namanya, Pengelolaan Hak Atas Tanah,” ujar dia.

04/12/2025 16:00
Titiek Soeharto Sentil Menhut soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra: Jangan Salahkan Cuaca

Sebelumnya, polemik asal usul kayu gelondongan yang terseret banjir bandang di Sumatra tidak terhenti hanya dengan klarifikasi. Kali ini Kementerian Kehutanan (Kemenhut) disentil oleh Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu.

Dia geram lantaran Ditjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyatakan tumpukan kayu gelondongan di tengah bencana diduga berasal dari tebangan lama yang sudah lapuk.

Dwi Januanto sempat mengakui bahwa kayu-kayu tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk penebangan legal. Kemenhut menegaskan dugaan sementara mengarah pada area Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di Areal Penggunaan Lain (APL).

Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, dengan emosi menanggapi pernyataan Dwi Januanto Nugroho, bahwa tidak benar kayu-kayu di sungai Batang Toru saat banjir bandang adalah bekas potongan yang sudah membusuk. Temuan di lapangan malah menunjukkan kondisi kayu-kayu tersebut bukanlah kayu lama atau busuk.

“Saya enggak ada tuh lihat yang ada daunnya, dahan, enggak ada. Makanya pernyataan dari Kementerian Kehutanan bahwa itu adalah kayu-kayu yang sudah busuk, lalu kemudian karena cuaca kayu tumbang, itu perlu dicek ulang,” ujar Gus Irawan.

Kemenhut juga sempat menyebut kayu-kayu besar itu bukan hasil dari pembalakan liar, melainkan berasal dari izin legal melalui skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). Namun menurutnya, justru kayu-kayu itu hasil pembalakan liar yang menjadi pemicu banjir bandang para di Tapanuli Selatan.

“Diduga izin PHAT telah diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, sebagai pembalakan berizin,” katanya.

Menurutnya, skema Pemegang Hak Atas Tanah atau PHAT diduga telah disalahgunakan untuk urusan pembalakan liar.

“Memang Kemenhut memberikan izin, izin PHAT namanya, Pengelolaan Hak Atas Tanah,” ujar dia.

04/12/2025 15:37
Banjir Bandang Sumatera Utara: 154 Orang Masih Hilang

Sementara itu, Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meninjau ulang lokasi terdampak banjir bandang.

Desakan ini muncul menyusul bantahan tegas Bupati terhadap pernyataan Kemenhut yang menyebut tumpukan gelondongan kayu pembawa bencana adalah “kayu busuk” atau “pohon tumbang akibat cuaca ekstrem”.

Bupati Gus Irawan menyatakan bahwa temuan di lapangan menunjukkan kondisi kayu-kayu tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kayu lama atau busuk.

“Saya enggak ada tuh lihat yang ada daunnya, dahan, enggak ada. Makanya pernyataan dari Kementerian Kehutanan bahwa itu adalah kayu-kayu yang sudah busuk, lalu kemudian karena cuaca kayu tumbang, itu perlu dicek ulang,” tegas Gus Irawan kepada wartawan Sabtu (29/11/2025).

Kemenhut sebelumnya menyebut kayu-kayu besar itu bukan hasil pembalakan liar, melainkan berasal dari izin legal melalui skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT).

Namun, menurut Gus Irawan, izin ini justru menjadi pangkal masalah, sebab:

1. Tidak Ada Koordinasi: Pemerintah Daerah Tapsel tidak pernah dilibatkan dalam pemberian atau publikasi izin PHAT tersebut.

2. Dampak Ditanggung Warga: Masyarakat Tapsel kini justru menanggung dampak bencana terbesarnya akibat kayu-kayu yang diduga berasal dari aktivitas berizin tersebut.

3. Dugaan Penyelewengan: Bupati menduga kuat bahwa izin PHAT telah diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, bahkan menudingnya sebagai ‘pembalakan berizin’.

02/12/2025 16:32
Aroma Penyelewengan Izin PHAT di Balik Kayu Gelondongan Banjir Bandang Tapanuli Selatan

Liputan6.com, Tapanuli Selatan – Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu membantah pernyataan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang menyebut, kayu gelondongan yang memenuhi permukiman warga usai banjir, adalah kayu busuk yang tumbang terbawa cuaca ekstrem.

Gus Irawan menjelaskan, Kemenhut sebelumnya menyebut kayu-kayu itu bukan berasal dari aktivitas pembalakan liar, melainkan dari izin legal melalui skema Pemegang Hak Atas Tanah atau PHAT. Baginya, di sinilah letak persoalannya.

“Memang Kemenhut memberikan izin, izin PHAT namanya, Pengelolaan Hak Atas Tanah,” katanya kepada wartawan.

Gus Irawan mengatakan, dirinya pada tanggal 14 November sempat menyurati Kemenhut. Bulan juli (sebelumnya) Kemenhut menghentikan sementara, penghentian sementara itu kemudian tindaklanjutinya.

“Saya senang dong, karena bagi saya ini merusak tutupan hutan. Maka saya surati bikin edaran ke seluruh camat, ke seluruh lurah, dan kades untuk tidak melayani PHAT itu,” katanya.

Namun, kata Gus Irawan, usia penghentian itu hanya usia tiga bulan, lalu Kemenhut izinkan lagi (penebangan).

“Kami (pemda) tidak pernah dilibatkan terkait itu. Tapi dampaknya kami yang merasakan di sini, masyarakat yang kemudian jadi korban. Jadi saya kira tolong dicek ke lapangan, jangan kasih pernyataan yang kemudian tidak sesuai dengan lapangan,” tegas Gus Irawan.

Gus Irawan menduga kuat, izin yang diberikan Kemenhut diselewengkan, dengan cara pemberian izin di satu lokasi kemudian penebangan juga dilakukan di daerah lainnya.

“Jadi kalau sudah ada izin bukan berati tidak ada pembalakan liar. Tolong pastikan izin yang diberikan itu dilaksanakan sesuai yang di lapangan. Nah fakta yang di lapangan yang terjadi tidak sesuai dengan izin,” katanya.

Gus Irawan hanya berharap, ada penegakan hukum soal pembalakan hutan yang terjadi di Tapanulis Selatan. Pihaknya, kata Gus Irawan, juga mendukung penuh Gakkum Kemenhut untuk turun langsung ke lapangan.

02/12/2025 15:49
7 Kepala BNPB: Saya Mohon Maaf, Tak Mengira Besarnya Dampak Banjir Sumatera Nasional

Kepala BNPB: Saya Mohon Maaf, Tak Mengira Besarnya Dampak Banjir Sumatera
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memohon maaf atas kesalahannya dalam memandang dampak banjir Sumatera.
“Nah, Tapsel ini saya
surprise
begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati,” kata Suharyanto usai meninjau lokasi terdampak banjir di
Tapanuli Selatan
, Sumatera Utara, dikutip dari siaran
Kompas TV
, Minggu (30/11/2025).
Dia telah meninjau lokasi banjir di Kecamatan Batangtoru, ditemani Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu.
Dia memastikan upaya penanganan pasca-
bencana banjir bandang
ini terus dilakukan, termasuk pemenuhan logistik.
“Bukan berarti kami tidak peduli,” kata Suharyanto.

Pada Jumat (28/11/2025), Suharyanto sempat menepis informasi di media sosial soal keparahan dampak
banjir Sumatera
.
“Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang
Tapanuli Tengah
, tetapi wilayah lain relatif membaik,” kata Suharyanto dalam konferensi pers saat itu.
Dia menyebut daerah Tapanuli Tengah sebagai daerah yang paling parah terdampak banjir.
Menurutnya,
banjir dan longsor di Sumatera
Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi, tidak perlu ditetapkan berstatus bencana nasional.
Suharyanto menegaskan bantuan pusat tetap besar-besaran lewat BNPB, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait.
“Karena statusnya tingkat provinsi, pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri, dan seluruh kementerian/lembaga memberikan dukungan maksimal. Buktinya, Presiden mengerahkan bantuan besar-besaran, TNI mengirim alutsista dalam jumlah besar, dan BNPB menggerakkan seluruh kekuatan yang ada,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2025 09:04
7 Kepala BNPB: Saya Mohon Maaf, Tak Mengira Besarnya Dampak Banjir Sumatera Nasional

Kepala BNPB: Saya Mohon Maaf, Tak Mengira Besarnya Dampak Banjir Sumatera
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memohon maaf atas kesalahannya dalam memandang dampak banjir Sumatera.
“Nah, Tapsel ini saya
surprise
begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati,” kata Suharyanto usai meninjau lokasi terdampak banjir di
Tapanuli Selatan
, Sumatera Utara, dikutip dari siaran
Kompas TV
, Minggu (30/11/2025).
Dia telah meninjau lokasi banjir di Kecamatan Batangtoru, ditemani Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu.
Dia memastikan upaya penanganan pasca-
bencana banjir bandang
ini terus dilakukan, termasuk pemenuhan logistik.
“Bukan berarti kami tidak peduli,” kata Suharyanto.

Pada Jumat (28/11/2025), Suharyanto sempat menepis informasi di media sosial soal keparahan dampak
banjir Sumatera
.
“Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang
Tapanuli Tengah
, tetapi wilayah lain relatif membaik,” kata Suharyanto dalam konferensi pers saat itu.
Dia menyebut daerah Tapanuli Tengah sebagai daerah yang paling parah terdampak banjir.
Menurutnya,
banjir dan longsor di Sumatera
Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi, tidak perlu ditetapkan berstatus bencana nasional.
Suharyanto menegaskan bantuan pusat tetap besar-besaran lewat BNPB, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait.
“Karena statusnya tingkat provinsi, pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri, dan seluruh kementerian/lembaga memberikan dukungan maksimal. Buktinya, Presiden mengerahkan bantuan besar-besaran, TNI mengirim alutsista dalam jumlah besar, dan BNPB menggerakkan seluruh kekuatan yang ada,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

02/12/2025 09:04
Bencana Banjir Sumatra, Netizen Kangen Sutopo, Doni Monardo, dan Yurianto

Jakarta –

Banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sejak akhir November 2025 memicu gelombang keprihatinan publik. Di tengah duka lebih dari 200 korban jiwa dan hampir 300 ribu warga terdampak, jagat maya justru dipenuhi nostalgia. Netizen merindukan sosok-sosok BNPB era sebelumnya, seperti almarhum Sutopo Purwo Nugroho, Letjen (Purn) Doni Monardo, dan dr. Ahmad Yurianto.

Kerinduan ini memuncak setelah pernyataan kontroversial Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada 28 November 2025. Dalam konferensi pers, ia menyebut banjir Sumatra ‘terlihat mencekam di media sosial’, dan belum layak ditetapkan sebagai bencana nasional. Pernyataan tersebut menuai kritik keras, apalagi ketika data BNPB menunjukkan 217 korban meninggal, 79 hilang, serta akses yang sulit dijangkau.

Keesokan harinya, Suharyanto turun langsung ke Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan, dan menangis ketika melihat kerusakan hebat. Ia meminta maaf kepada Bupati Gus Irawan Pasaribu, mengakui bahwa situasi lapangan jauh lebih parah dari laporan awal. Meski begitu, permintaan maaf tersebut tidak sepenuhnya meredakan kemarahan publik.

Kenang SutopoSutopo Purwo Nugroho Foto: Twitter dan Instagram Sutopo Purwo Nugroho

Sejak 29 November,lini masa X dipenuhi tagar #PrayForSumatera dan unggahan rindu pada sosok alm Sutopo Purwo Nugroho. Sutopo yang wafat pada 2019 setelah berjuang melawan kanker paru-paru, dikenal sebagai ‘pahlawan informasi BNPB’. Meski sakit parah, ia rutin menggelar konferensi pers harian, meluruskan hoaks, dan memberikan data akurat soal gempa, tsunami, hingga erupsi gunung.

Akun @SBKCF mengenang, “Wah banyak yg kangen sama pak @Sutopo_PN nih sama sy juga, setiap ada peristiwa bencana alam, langsung inget sama bapak.”

“Saat bencana gini, keinget Beliau. Dulu waktu Beliau menjabat sebagai Kepala BNPB, informasinya selalu akurat dan tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Alfatihah buat Pak Sutopo Purwo Nugroho,” ujar @irenejuliency.

Kenang Doni MonardoDoni Munardo di Maumere NTT Foto: Doni Munardo di Maumere (dok. BNPB)

Nama alm Letjen Doni Monardo, Kepala BNPB periode 2019-2021, juga sering disebut. “Putra asli Batusangkar, Sumbar, yg tidak pernah ‘asal ngomong’ tentang bencana, tegas, dan selalu berkerja keras”, ujar akun @s4br1na.

Doni yang wafat pada 2023 akibat stroke, dikenang karena respons cepat dan cekatannya dalam berbagai situasi genting, antara lain saat gempa Cianjur 2022 dan banjir besar di Jawa. Ia sering turun langsung ke lokasi, berkoordinasi dengan TNI-Polri, dan memastikan logistik sampai ke korban.

“Alm Bp Sutopo, alm Letjen Doni Monardo. Kangen dgn statementnya yg lembut dan menenangkan para korban musibah,” kata @are_inismyname.

Kenang Ahmad YuriantoJuru Bicara Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (dok. BNPB) Foto: Juru Bicara Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (dok. BNPB)

Tak ketinggalan, netizen juga mengenang mendiang dr. Ahmad Yurianto, juru bicara Covid-19 yang juga bagian BNPB. Netizen dengan akun @shura_ni menulis, “Juga almarhum pak Ahmad Yurianto, yang selama Covid selalu kasih update. Saya tahu banyak soal BNPB ya karena beliau2 ini. Al Fatihah buat pak Sutopo, pak Doni Monardo dan pak Ahmad Yurianto.”

Yurianto, wafat pada 2022 karena kanker. Ia dikenal dengan konferensi pers rutinnya yang tenang, jelas, serta faktual. Ia menjadi ‘wajah’ pemerintah saat pandemi, dengan data kasus harian yang transparan.

@Amelianovtrii mengenang, “Jadi inget alm Bapak Sutopo… Statement beliau juga gak asbun, kalo ada statement2 yg gak bener beliau jg langsung meluruskan.”

Banyak netizen yang berharap BNPB punya juru bicara sekaliber ini lagi.

(afr/afr)

02/12/2025 06:50