Xcloud.id

Tag: Gus Irawan Pasaribu

  • 8 Perusahaan Bakal Dipanggil KLH Terkait Bencana Banjir Sumatera

    8 Perusahaan Bakal Dipanggil KLH Terkait Bencana Banjir Sumatera

    Sebelumnya, polemik asal usul kayu gelondongan yang terseret banjir bandang di Sumatra tidak terhenti hanya dengan klarifikasi. Kali ini Kementerian Kehutanan (Kemenhut) disentil oleh Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu.

    Dia geram lantaran Ditjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyatakan tumpukan kayu gelondongan di tengah bencana diduga berasal dari tebangan lama yang sudah lapuk.

    Dwi Januanto sempat mengakui bahwa kayu-kayu tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk penebangan legal. Kemenhut menegaskan dugaan sementara mengarah pada area Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di Areal Penggunaan Lain (APL). 

    Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, dengan emosi menanggapi pernyataan Dwi Januanto Nugroho, bahwa tidak benar kayu-kayu di sungai Batang Toru saat banjir bandang adalah bekas potongan yang sudah membusuk. Temuan di lapangan malah menunjukkan kondisi kayu-kayu tersebut bukanlah kayu lama atau busuk.

    “Saya enggak ada tuh lihat yang ada daunnya, dahan, enggak ada. Makanya pernyataan dari Kementerian Kehutanan bahwa itu adalah kayu-kayu yang sudah busuk, lalu kemudian karena cuaca kayu tumbang, itu perlu dicek ulang,” ujar Gus Irawan.

    Kemenhut juga sempat menyebut kayu-kayu besar itu bukan hasil dari pembalakan liar, melainkan berasal dari izin legal melalui skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). Namun menurutnya, justru kayu-kayu itu hasil pembalakan liar yang menjadi pemicu banjir bandang para di Tapanuli Selatan.

    “Diduga izin PHAT telah diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, sebagai pembalakan berizin,” katanya.

    Menurutnya, skema Pemegang Hak Atas Tanah atau PHAT diduga telah disalahgunakan untuk urusan pembalakan liar.

    “Memang Kemenhut memberikan izin, izin PHAT namanya, Pengelolaan Hak Atas Tanah,” ujar dia.

  • Titiek Soeharto Sentil Menhut soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra: Jangan Salahkan Cuaca

    Titiek Soeharto Sentil Menhut soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra: Jangan Salahkan Cuaca

    Sebelumnya, polemik asal usul kayu gelondongan yang terseret banjir bandang di Sumatra tidak terhenti hanya dengan klarifikasi. Kali ini Kementerian Kehutanan (Kemenhut) disentil oleh Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu.

    Dia geram lantaran Ditjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyatakan tumpukan kayu gelondongan di tengah bencana diduga berasal dari tebangan lama yang sudah lapuk.

    Dwi Januanto sempat mengakui bahwa kayu-kayu tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk penebangan legal. Kemenhut menegaskan dugaan sementara mengarah pada area Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di Areal Penggunaan Lain (APL). 

    Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, dengan emosi menanggapi pernyataan Dwi Januanto Nugroho, bahwa tidak benar kayu-kayu di sungai Batang Toru saat banjir bandang adalah bekas potongan yang sudah membusuk. Temuan di lapangan malah menunjukkan kondisi kayu-kayu tersebut bukanlah kayu lama atau busuk.

    “Saya enggak ada tuh lihat yang ada daunnya, dahan, enggak ada. Makanya pernyataan dari Kementerian Kehutanan bahwa itu adalah kayu-kayu yang sudah busuk, lalu kemudian karena cuaca kayu tumbang, itu perlu dicek ulang,” ujar Gus Irawan.

    Kemenhut juga sempat menyebut kayu-kayu besar itu bukan hasil dari pembalakan liar, melainkan berasal dari izin legal melalui skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). Namun menurutnya, justru kayu-kayu itu hasil pembalakan liar yang menjadi pemicu banjir bandang para di Tapanuli Selatan.

    “Diduga izin PHAT telah diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, sebagai pembalakan berizin,” katanya.

    Menurutnya, skema Pemegang Hak Atas Tanah atau PHAT diduga telah disalahgunakan untuk urusan pembalakan liar.

    “Memang Kemenhut memberikan izin, izin PHAT namanya, Pengelolaan Hak Atas Tanah,” ujar dia.

  • Banjir Bandang Sumatera Utara: 154 Orang Masih Hilang

    Banjir Bandang Sumatera Utara: 154 Orang Masih Hilang

     

    Sementara itu, Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meninjau ulang lokasi terdampak banjir bandang. 

    Desakan ini muncul menyusul bantahan tegas Bupati terhadap pernyataan Kemenhut yang menyebut tumpukan gelondongan kayu pembawa bencana adalah “kayu busuk” atau “pohon tumbang akibat cuaca ekstrem”.

    Bupati Gus Irawan menyatakan bahwa temuan di lapangan menunjukkan kondisi kayu-kayu tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kayu lama atau busuk.

    “Saya enggak ada tuh lihat yang ada daunnya, dahan, enggak ada. Makanya pernyataan dari Kementerian Kehutanan bahwa itu adalah kayu-kayu yang sudah busuk, lalu kemudian karena cuaca kayu tumbang, itu perlu dicek ulang,” tegas Gus Irawan kepada wartawan Sabtu (29/11/2025).

    Kemenhut sebelumnya menyebut kayu-kayu besar itu bukan hasil pembalakan liar, melainkan berasal dari izin legal melalui skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). 

    Namun, menurut Gus Irawan, izin ini justru menjadi pangkal masalah, sebab:

    1. Tidak Ada Koordinasi: Pemerintah Daerah Tapsel tidak pernah dilibatkan dalam pemberian atau publikasi izin PHAT tersebut.

    2. Dampak Ditanggung Warga: Masyarakat Tapsel kini justru menanggung dampak bencana terbesarnya akibat kayu-kayu yang diduga berasal dari aktivitas berizin tersebut.

    3. Dugaan Penyelewengan: Bupati menduga kuat bahwa izin PHAT telah diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, bahkan menudingnya sebagai ‘pembalakan berizin’.

     

     

  • Aroma Penyelewengan Izin PHAT di Balik Kayu Gelondongan Banjir Bandang Tapanuli Selatan

    Aroma Penyelewengan Izin PHAT di Balik Kayu Gelondongan Banjir Bandang Tapanuli Selatan

    Liputan6.com, Tapanuli Selatan – Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu membantah pernyataan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) yang menyebut, kayu gelondongan yang memenuhi permukiman warga usai banjir, adalah kayu busuk yang tumbang terbawa cuaca ekstrem.

    Gus Irawan menjelaskan, Kemenhut sebelumnya menyebut kayu-kayu itu bukan berasal dari aktivitas pembalakan liar, melainkan dari izin legal melalui skema Pemegang Hak Atas Tanah atau PHAT. Baginya, di sinilah letak persoalannya.

    “Memang Kemenhut memberikan izin, izin PHAT namanya, Pengelolaan Hak Atas Tanah,” katanya kepada wartawan.

    Gus Irawan mengatakan, dirinya pada tanggal 14 November sempat menyurati Kemenhut. Bulan juli (sebelumnya) Kemenhut menghentikan sementara, penghentian sementara itu kemudian tindaklanjutinya.

    “Saya senang dong, karena bagi saya ini merusak tutupan hutan. Maka saya surati bikin edaran ke seluruh camat, ke seluruh lurah, dan kades untuk tidak melayani PHAT itu,” katanya.

    Namun, kata Gus Irawan, usia penghentian itu hanya usia tiga bulan, lalu Kemenhut izinkan lagi (penebangan). 

    “Kami (pemda) tidak pernah dilibatkan terkait itu. Tapi dampaknya kami yang merasakan di sini, masyarakat yang kemudian jadi korban. Jadi saya kira tolong dicek ke lapangan, jangan kasih pernyataan yang kemudian tidak sesuai dengan lapangan,” tegas Gus Irawan.

    Gus Irawan menduga kuat, izin yang diberikan Kemenhut diselewengkan, dengan cara pemberian izin di satu lokasi kemudian penebangan juga dilakukan di daerah lainnya. 

    “Jadi kalau sudah ada izin bukan berati tidak ada pembalakan liar. Tolong pastikan izin yang diberikan itu dilaksanakan sesuai yang di lapangan. Nah fakta yang di lapangan yang terjadi tidak sesuai dengan izin,” katanya.

    Gus Irawan hanya berharap, ada penegakan hukum soal pembalakan hutan yang terjadi di Tapanulis Selatan. Pihaknya, kata Gus Irawan, juga mendukung penuh Gakkum Kemenhut untuk turun langsung ke lapangan.

     

  • 7 Kepala BNPB: Saya Mohon Maaf, Tak Mengira Besarnya Dampak Banjir Sumatera Nasional

    7 Kepala BNPB: Saya Mohon Maaf, Tak Mengira Besarnya Dampak Banjir Sumatera Nasional

    Kepala BNPB: Saya Mohon Maaf, Tak Mengira Besarnya Dampak Banjir Sumatera
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memohon maaf atas kesalahannya dalam memandang dampak banjir Sumatera.
    “Nah, Tapsel ini saya
    surprise
    begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati,” kata Suharyanto usai meninjau lokasi terdampak banjir di
    Tapanuli Selatan
    , Sumatera Utara, dikutip dari siaran
    Kompas TV
    , Minggu (30/11/2025).
    Dia telah meninjau lokasi banjir di Kecamatan Batangtoru, ditemani Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu.
    Dia memastikan upaya penanganan pasca-
    bencana banjir bandang
    ini terus dilakukan, termasuk pemenuhan logistik.
    “Bukan berarti kami tidak peduli,” kata Suharyanto.
     
    Pada Jumat (28/11/2025), Suharyanto sempat menepis informasi di media sosial soal keparahan dampak
    banjir Sumatera
    .
    “Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang
    Tapanuli Tengah
    , tetapi wilayah lain relatif membaik,” kata Suharyanto dalam konferensi pers saat itu.
    Dia menyebut daerah Tapanuli Tengah sebagai daerah yang paling parah terdampak banjir.
    Menurutnya,
    banjir dan longsor di Sumatera
    Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi, tidak perlu ditetapkan berstatus bencana nasional.
    Suharyanto menegaskan bantuan pusat tetap besar-besaran lewat BNPB, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait.
    “Karena statusnya tingkat provinsi, pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri, dan seluruh kementerian/lembaga memberikan dukungan maksimal. Buktinya, Presiden mengerahkan bantuan besar-besaran, TNI mengirim alutsista dalam jumlah besar, dan BNPB menggerakkan seluruh kekuatan yang ada,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Kepala BNPB: Saya Mohon Maaf, Tak Mengira Besarnya Dampak Banjir Sumatera Nasional

    7 Kepala BNPB: Saya Mohon Maaf, Tak Mengira Besarnya Dampak Banjir Sumatera Nasional

    Kepala BNPB: Saya Mohon Maaf, Tak Mengira Besarnya Dampak Banjir Sumatera
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memohon maaf atas kesalahannya dalam memandang dampak banjir Sumatera.
    “Nah, Tapsel ini saya
    surprise
    begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati,” kata Suharyanto usai meninjau lokasi terdampak banjir di
    Tapanuli Selatan
    , Sumatera Utara, dikutip dari siaran
    Kompas TV
    , Minggu (30/11/2025).
    Dia telah meninjau lokasi banjir di Kecamatan Batangtoru, ditemani Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu.
    Dia memastikan upaya penanganan pasca-
    bencana banjir bandang
    ini terus dilakukan, termasuk pemenuhan logistik.
    “Bukan berarti kami tidak peduli,” kata Suharyanto.
     
    Pada Jumat (28/11/2025), Suharyanto sempat menepis informasi di media sosial soal keparahan dampak
    banjir Sumatera
    .
    “Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial, tetapi begitu kami tiba langsung di lokasi, banyak daerah yang sudah tidak hujan. Yang paling serius memang
    Tapanuli Tengah
    , tetapi wilayah lain relatif membaik,” kata Suharyanto dalam konferensi pers saat itu.
    Dia menyebut daerah Tapanuli Tengah sebagai daerah yang paling parah terdampak banjir.
    Menurutnya,
    banjir dan longsor di Sumatera
    Utara, Sumatera Barat, dan Aceh masih berada pada tingkat daerah provinsi, tidak perlu ditetapkan berstatus bencana nasional.
    Suharyanto menegaskan bantuan pusat tetap besar-besaran lewat BNPB, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait.
    “Karena statusnya tingkat provinsi, pemerintah pusat melalui BNPB, TNI, Polri, dan seluruh kementerian/lembaga memberikan dukungan maksimal. Buktinya, Presiden mengerahkan bantuan besar-besaran, TNI mengirim alutsista dalam jumlah besar, dan BNPB menggerakkan seluruh kekuatan yang ada,” tegasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bencana Banjir Sumatra, Netizen Kangen Sutopo, Doni Monardo, dan Yurianto

    Bencana Banjir Sumatra, Netizen Kangen Sutopo, Doni Monardo, dan Yurianto

    Jakarta –

    Banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh sejak akhir November 2025 memicu gelombang keprihatinan publik. Di tengah duka lebih dari 200 korban jiwa dan hampir 300 ribu warga terdampak, jagat maya justru dipenuhi nostalgia. Netizen merindukan sosok-sosok BNPB era sebelumnya, seperti almarhum Sutopo Purwo Nugroho, Letjen (Purn) Doni Monardo, dan dr. Ahmad Yurianto.

    Kerinduan ini memuncak setelah pernyataan kontroversial Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pada 28 November 2025. Dalam konferensi pers, ia menyebut banjir Sumatra ‘terlihat mencekam di media sosial’, dan belum layak ditetapkan sebagai bencana nasional. Pernyataan tersebut menuai kritik keras, apalagi ketika data BNPB menunjukkan 217 korban meninggal, 79 hilang, serta akses yang sulit dijangkau.

    Keesokan harinya, Suharyanto turun langsung ke Desa Aek Garoga, Tapanuli Selatan, dan menangis ketika melihat kerusakan hebat. Ia meminta maaf kepada Bupati Gus Irawan Pasaribu, mengakui bahwa situasi lapangan jauh lebih parah dari laporan awal. Meski begitu, permintaan maaf tersebut tidak sepenuhnya meredakan kemarahan publik.

    Kenang SutopoSutopo Purwo Nugroho Foto: Twitter dan Instagram Sutopo Purwo Nugroho

    Sejak 29 November,lini masa X dipenuhi tagar #PrayForSumatera dan unggahan rindu pada sosok alm Sutopo Purwo Nugroho. Sutopo yang wafat pada 2019 setelah berjuang melawan kanker paru-paru, dikenal sebagai ‘pahlawan informasi BNPB’. Meski sakit parah, ia rutin menggelar konferensi pers harian, meluruskan hoaks, dan memberikan data akurat soal gempa, tsunami, hingga erupsi gunung.

    Akun @SBKCF mengenang, “Wah banyak yg kangen sama pak @Sutopo_PN nih sama sy juga, setiap ada peristiwa bencana alam, langsung inget sama bapak.”

    “Saat bencana gini, keinget Beliau. Dulu waktu Beliau menjabat sebagai Kepala BNPB, informasinya selalu akurat dan tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Alfatihah buat Pak Sutopo Purwo Nugroho,” ujar @irenejuliency.

    Kenang Doni MonardoDoni Munardo di Maumere NTT Foto: Doni Munardo di Maumere (dok. BNPB)

    Nama alm Letjen Doni Monardo, Kepala BNPB periode 2019-2021, juga sering disebut. “Putra asli Batusangkar, Sumbar, yg tidak pernah ‘asal ngomong’ tentang bencana, tegas, dan selalu berkerja keras”, ujar akun @s4br1na.

    Doni yang wafat pada 2023 akibat stroke, dikenang karena respons cepat dan cekatannya dalam berbagai situasi genting, antara lain saat gempa Cianjur 2022 dan banjir besar di Jawa. Ia sering turun langsung ke lokasi, berkoordinasi dengan TNI-Polri, dan memastikan logistik sampai ke korban.

    “Alm Bp Sutopo, alm Letjen Doni Monardo. Kangen dgn statementnya yg lembut dan menenangkan para korban musibah,” kata @are_inismyname.

    Kenang Ahmad YuriantoJuru Bicara Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (dok. BNPB) Foto: Juru Bicara Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto (dok. BNPB)

    Tak ketinggalan, netizen juga mengenang mendiang dr. Ahmad Yurianto, juru bicara Covid-19 yang juga bagian BNPB. Netizen dengan akun @shura_ni menulis, “Juga almarhum pak Ahmad Yurianto, yang selama Covid selalu kasih update. Saya tahu banyak soal BNPB ya karena beliau2 ini. Al Fatihah buat pak Sutopo, pak Doni Monardo dan pak Ahmad Yurianto.”

    Yurianto, wafat pada 2022 karena kanker. Ia dikenal dengan konferensi pers rutinnya yang tenang, jelas, serta faktual. Ia menjadi ‘wajah’ pemerintah saat pandemi, dengan data kasus harian yang transparan.

    @Amelianovtrii mengenang, “Jadi inget alm Bapak Sutopo… Statement beliau juga gak asbun, kalo ada statement2 yg gak bener beliau jg langsung meluruskan.”

    Banyak netizen yang berharap BNPB punya juru bicara sekaliber ini lagi.

    (afr/afr)

  • Tim Hukum Edy-Hasan laporkan video oknum kades diduga dukung paslon ke Bawaslu Sumut 

    Tim Hukum Edy-Hasan laporkan video oknum kades diduga dukung paslon ke Bawaslu Sumut 

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Tim Hukum Edy-Hasan laporkan video oknum kades diduga dukung paslon ke Bawaslu Sumut 
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Selasa, 05 November 2024 – 21:32 WIB

    Elshinta.com – Sebuah video viral di media sosial diduga memperlihatkan deklarasi kepala desa dan lurah, se-Kecamatan Sayur Matinggi Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) mendukung Bobby Nasution dan Gus Irawan di Pilkada Serentak 2024.

    Deklarasi ini, mendukung Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumut dan Gus Irawan menjadi Bupati Tapsel periode 2025-2030. Dalam video dikutip wartawan, terlihat di dalam video berjumlah 17 orang dan dua orang diantaranya menggunakan seragam mirip seragam aparatur sipil negara. 

    “Kami Kepala Desa dan Lurah, Se-Kecamatan Sayur Matinggi Tinggi siap mendukung Bobby Nasution nomor urut 01, untuk menjadi Gubernur Sumut dan Gus Irawan Pasaribu nomor urut 01, menjadi Bupati Tapanuli Selatan,” ucap belasan orang itu, di dalam video viral tersebut. 

    Tim Hukum Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut nomor urut 2, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala menyampaikan laporan ke Kantor Bawaslu Sumut terkait video tersebut, Selasa 5 November 2024.

    “Ada temuan dari video yang diberikan kepada tim hukum, kita duluan dapat jam 11 kemarin. Dikirim relawan sari Tapsel di Kecamatan Sayur Matinggi, di Desa Mondang,” ucap Ketua Tim Hukum Edy-Hasan, Yance Aswin, kepada wartawan di Kota Medan.

    Yance menjelaskan bahwa dalam video itu, sudah jelas ada keperpihakan oknum kepala desa kepada Bobby-Surya di Pilgub Sumut. Sehingga pihaknya, sudah menyerahkan video viral tersebut, kepada Bawaslu Sumut untuk bisa dijadikan barang bukti awal dalam pengusutan kasus ini.

    “Oknum kepala desanya juga, bermarga harahap sudah kita laporkan, mereka mendeklarasikan diri untuk 01, Bobby-Surya di Pilgub Sumut ini,” kata Yance seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan.

    Yance mengungkapkan kasus oknum Kades memberikan dukungan di Pilkada Serentak ini, sama seperti terjadi di Tegal di Jawa Tengah. Tapi, oknum Kades di Tegal diproses dengan baik di Bawaslu Jawa Tengah. 

    “Temuan itu, membuat kita tergelitik, sehingga kita sehingga membuat laporan ke Bawaslu secara patut. Karena, laporan sama seperti di Tegal, Jawa Tengah. Oknum kepala desa dilaporkan dan diproses dengan baik di Bawaslu Jawa Tengah,” jelas Yance.

    Yance mengingatkan agar Bawaslu Sumut yang menerima laporan Tim Hukum Edy-Hasan, untuk segera memproses laporan itu, dengan baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. 

    “Kami berharap dan Bawaslu sudah diwanti-wanti, tolong hati-hati dengan laporan ini dan video sudah viral dan video ini, dipernyataan sempurna dari peristiwa mereka berpartisipasi yang sebenarnya tidak boleh. Karena peristiwa ini sudah komplit didalamnya,” kata Yance.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Beredar Video Diduga Camat, Lurah, dan Kades di Tapsel Deklarasi Dukung Bobby Nasution Medan 5 November 2024

    Beredar Video Diduga Camat, Lurah, dan Kades di Tapsel Deklarasi Dukung Bobby Nasution Medan 5 November 2024

    Beredar Video Diduga Camat, Lurah, dan Kades di Tapsel Deklarasi Dukung Bobby Nasution
    Tim Redaksi
    TAPANULI SELATAN, KOMPAS.com- 
    Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara tengah menelusuri video yang berisi dugaan dukungan camat, lurah, dan kepala desa, terhadap calon gubernur Sumut nomor urut 1
    Bobby Nasution
    .
     
    Adapun deklarasi dukungan dilakukan di
    Kecamatan Sayurmatinggi
    , Tapsel.
     
     
    “Saat ini lagi dilakukan penelusuran oleh jajaran Bawaslu Tapsel,” ungkap Ketua Bawaslu Sumut Aswin Depari Lubis, lewat pesan singkat, Selasa (5/11/2024).
     
     
    Aswin mengatakan, jika orang-orang di dalam video itu terbukti camat, lurah, dan kepala desa, maka akan diberikan tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
     
     
    “Kita nantikan dulu proses penelusuran yang dilakukan Bawaslu Tapsel,” kata dia.
    Sementara, Komisioner Bawaslu Tapsel, Vernando Aruan, mengatakan, pihaknya juga tengah menelusuri video tersebut.
    “Bawaslu Tapsel telah bekerja dan  melakukan penelusuran terkait video tersebut.” kata Vernando.
     
     
    Video berdurasi 36 detik itu diunggah akun Facebook Nasution Akhyar.
    Akun dengan jumlah pengikut 31.000 itu merupakan milik mantan Wali Kota Medan Akhyar Nasution.
    “Kalau memang ada aturan, ya Bawaslu bolehlah ini menjadi perhatian,”
    tulis Akhyar di keterangan video yang dia unggah.
    Dalam video itu, terlihat seorang pria yang diduga camat mengucapkan kalimat berisikan dukungan untuk Bobby dan Gus Irawan.
    Ucapan itu diikuti beberapa orang lainnya yang diduga kepala desa dan lurah di Kecamatan Sayurmatinggi.
    “Kami kepala desa dan lurah se-Kecamatan Sayurmatinggi, siap mendukung Bobby Nasution, nomor urut 01, untuk menjadi gubernur Sumatera Utara dan mendukung Gus Irawan Pasaribu, nomor urut 01, menjadi Bupati Tapanuli Selatan,”
    ucap mereka dalam video.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.