Tag: Gus Irawan Pasaribu

  • Percepat Pemulihan, 267 Tenda Huntara Dibangun untuk Korban Banjir dan Longsor Tapanuli Selatan
                
                    
                        
                            Medan
                        
                        9 Januari 2026

    Percepat Pemulihan, 267 Tenda Huntara Dibangun untuk Korban Banjir dan Longsor Tapanuli Selatan Medan 9 Januari 2026

    Percepat Pemulihan, 267 Tenda Huntara Dibangun untuk Korban Banjir dan Longsor Tapanuli Selatan
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com 
    – Tenda hunian sementara (huntara) dibangun untuk warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor susulan di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.
    Kapendam I Bukit Barisan Kolonel Asrul Harahap mengatakan, Satgas Kodim 0212/
    Tapanuli Selatan
    membantu pemasangan tenda
    huntara
    bagi warga terdampak bencana sejak Kamis (8/1/2026).
    “Tenda Huntara tersebut disiapkan untuk menampung warga yang rumahnya rusak atau tidak lagi layak huni akibat bencana alam,” kata Asrul dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com melalui saluran telepon pada Jumat (9/1/2026).
    Ia menjelaskan, tenda tersebut disalurkan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Proses pemasangan pun dilaksanakan secara terpadu bersama personel Marinir Cilandak, Brimob Polri, serta unsur terkait lainnya.
    “Tenda itu dibangun di atas lahan milik warga seluas 2,7 hektare. Saat ini, progres pembukaan dan penataan lahan dilaporkan telah mencapai sekitar 80 persen,” ucapnya.
    “Sementara pemasangan tenda huntara yang terpasang mencapai 60 pasang dari total rencana 267 pasang dengan ukuran bervariasi,” tambahnya.
    Asrul menyampaikan bahwa sinergi lintas instansi, termasuk dukungan Kementerian ESDM, sangat penting dalam percepatan pemulihan pascabencana.
    “Bantuan hunian sementara ini diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak sekaligus memberikan tempat tinggal yang aman dan layak selama masa pemulihan,” tutupnya.
    Sebelumnya diberitakan, hujan deras yang terus mengguyur Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) memicu banjir susulan di beberapa desa yang berada di dekat Daerah Aliran Sungai (DAS) Batangtoru, Jumat (2/1/2026).
    Sejumlah rumah dan ruas jalan kembali tergenang. Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, menjelaskan, kondisi curah hujan tinggi menyebabkan aliran Sungai Batangtoru mengalami sedimentasi akibat banjir bandang sebelumnya.
    Sehingga terbentuk aliran baru yang memasuki desa-desa di DAS Batangtoru.
    “Banjir terjadi di semua desa/dusun di DAS Batangtoru, Kecamatan Batangtoru dan Kecamatan Angkola Sangkunur, termasuk anak-anak sungai yang bermuara ke Sungai Batangtoru,” ujar Gus Irawan melalui pesan singkat, Sabtu (3/1/2026).
    Daerah yang kembali dilanda banjir antara lain Dusun Benteng, Desa Hapesong Baru (Kecamatan Batangtoru), serta Desa Bandar Tarutung dan Dusun Sibarabara, Desa Simataniari (Kecamatan Angkola Sangkunur).
    Gus Irawan menambahkan, genangan air bahkan terjadi di Dusun Benteng meski hujan sempat berhenti, dan bertambah di Dusun Sibarabara saat hujan kembali mengguyur.
    Untuk mengatasi kondisi ini, Gus Irawan menekankan perlunya normalisasi sungai agar pengungsi yang sebelumnya kembali ke rumah tidak harus kembali mengungsi.
    Berdasarkan data BPBD Sumut yang dikutip Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Sumut Porman Mahulae, total korban bencana 38 hari lalu mencapai 366 orang meninggal, 206 luka-luka, 59 hilang, dan 14.430 orang masih mengungsi.

    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pakai Syal Pita Hitam, Atalia Hadir Sidang Perceraian Ridwan Kamil

    Pakai Syal Pita Hitam, Atalia Hadir Sidang Perceraian Ridwan Kamil

    Liputan6.com, Jakarta – Anggota DPR Atalia Praratya menghadiri sidang lanjutan gugatan cerai terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Pengadilan Agama Bandung dengan agenda pelaporan hasil mediasi serta tahapan pemeriksaan lanjutan, Rabu 31 Desember 2025. Itulah top 3 news hari ini.

    Atalia tiba di Pengadilan Agama atau PA Bandung sekitar pukul 09.40 WIB bersama tim kuasa hukumnya. Ia tampak mengenakan kemeja berwarna krem yang dipadukan dengan rok panjang hitam.

    Kemudian, Kuasa Hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa mengatakan, kliennya akan mengikuti seluruh rangkaian sidang yang telah dijadwalkan, termasuk menghadirkan saksi.

    Sementara itu, aksi teror yang menimpa beberapa influencer, seperti DJ Donny dan Sherly Annavita menuai kecaman berbagai pihak. Salah satunya datang dari anggota DPR Deddy Sitorus.

    Ketua DPP PDIP ini menilai, aksi pengancaman biasanya dilakukan oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Perilakunya menunjukkan belum matang dalam menyikapi persoalan dan kekanak-kanakan.

    Dalam pandangannya, tindakan teror dilakukan orang yang tak siap dikritik dan belum bisa menerima kritikan dengan akal sehat.

    Berita terpopuler lainnya di kanal News Liputan6.com adalah terkait Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyempatkan waktu sejenak untuk ngopi di warung pinggir jalan di Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, Rabu sore 31 Desember 2025.

    Hal ini dilakukan Teddy disela-sela kunjungan Presiden Prabowo ke Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan.

    Teddy mengatakan dirinya diajak ngopi oleh Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, sekaligus untuk melihat kondisi warung dan UMKM pascabencana banjir. Teddy pun mengunjungi warung di pinggir jalan untuk melihat kondisi warung, toko, dan UMKM.

    Berikut deretan berita terpopuler di kanal News Liputan6.com sepanjang Rabu 31 Desember 2025:

    Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil resmi digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratya, dengan gugatan yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Bandung dan sidang perdana dijadwalkan digelar dalam waktu dekat.

    Keduanya menikah pada 1996 setelah bertemu pada 1994 dan telah membina rumah tang…

  • Lahan Huntara di Sumut dan Aceh Disiapkan Jadi Tempat Relokasi Warga Terdampak Banjir

    Lahan Huntara di Sumut dan Aceh Disiapkan Jadi Tempat Relokasi Warga Terdampak Banjir

    Liputan6.com, Jakarta – Upaya pemulihan warga terdampak banjir bandang di Sumatera Utara dan Aceh mulai bergerak ke tahap yang lebih konkret. Sejumlah pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas dukungan percepatan penanganan bencana, khususnya dalam penyediaan lokasi hunian sementara (huntara), yang menjadi kunci relokasi warga dari kawasan rawan banjir.

    Di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Aceh Tamiang, kepastian lokasi huntara menguat setelah areal perkebunan milik PTPN disiapkan untuk mendukung relokasi. Langkah ini dinilai membuka jalan bagi percepatan pemindahan warga dari permukiman lama yang rusak berat dan tak lagi layak huni atau bahkan hilang tersapu banjir beserta lumpur.

    Respons serupa juga tampak di berbagai wilayah lain terdampak banjir. Sejak akhir November lalu, dukungan logistik, alat berat, hingga penanganan pengungsi menjangkau sedikitnya 15 kabupaten/kota di Sumatera Utara dan Aceh.

    Warga Batang Toru Siap Direlokasi

    Di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, pemerintah daerah menetapkan relokasi sebagai solusi jangka menengah bagi warga yang selama ini bermukim di bantaran Sungai Batang Toru. Kawasan tersebut rusak parah akibat banjir bandang dan dinilai berisiko tinggi jika kembali dihuni.

    Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu mengatakan, relokasi akan memanfaatkan lahan perkebunan PTPN IV yang berada di wilayah setempat. Luas lahan yang disiapkan lebih dari lima hektare dan diperkirakan dapat menampung sekitar 227 kepala keluarga.

    “Insya Allah akan segera dibangun hunian bagi warga di daerah aliran Sungai Batang Toru yang sudah tidak layak lagi dihuni. Kami berharap proses administrasi dan teknis bisa berjalan cepat karena kebutuhan warga sangat mendesak,” ujar Gus Irawan, Senin (22/12/2025).

    Ia juga mengapresiasi langkah cepat PTPN IV yang, sambil menunggu pembangunan huntara, meminjamkan rumah karyawan yang kosong untuk ditempati sementara oleh warga terdampak.

     

     

     

     

  • Presiden instruksikan mobilisasi seluruh kekuatan hari pertama bencana

    Presiden instruksikan mobilisasi seluruh kekuatan hari pertama bencana

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan untuk melakukan mobilisasi seluruh kekuatan nasional pada hari pertama setelah banjir dan longsor di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Seskab pun menjelaskan pada saat banjir dan longsor terjadi di Aceh dan Sumatera, Kepala BNPB Suharyanto tengah berada di Lumajang, Jawa Timur.

    “Sejak tanggal 24 (November), 25 (November), 26 November, itu hujan di tiga lokasi. Kemudian puncaknya itu di 25 November dan 26 November. Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatera Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga. Saudara-saudara kita di Lumajang, (terdampak) erupsi Semeru,” kata Teddy dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat.

    Pernyataan Teddy tersebut menanggapi asumsi dari masyarakat yang menilai pemerintah lambat dalam menangani bencana.

    Seskab menjelaskan bahwa seluruh personil baik, TNI, Polri, Basarnas dan BNPB sudah berada di lokasi bencana pada hari pertama bencana.

    Presiden Prabowo pun langsung menghubungi para kepala daerah, antara lain Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, hingga Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu.

    Pada hari yang sama, Presiden pun menginstruksikan Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno untuk mengkoordinasikan segala kekuatan sebesar-besarnya pada hari pertama setelah bencana.

    “Bapak Presiden menginstruksikan Bapak Menko PMK agar mengkoordinasi segala kekuatan untuk sebesar-besarnya, mobilisasi semua yang kita punya. Langsung ke sana,” kata Teddy.

    Pada 27 November 2025, seluruh helikopter dan pesawat yang berada di Sumatera dan Jawa langsung dimobilisasikan ke Padang, Medan, dan Banda Aceh, untuk sebagian mengangkut genset PLN dan bantuan logistik, meskipun tidak ada kamera yang mengabadikan itu.

    Seskab menegaskan bahwa sejak hari pertama setelah banjir, pemerintah telah mengerahkan seluruh armada, setidaknya 80 helikopter, pesawat Hercules, armada milik TNI, Polri, Basarnas, Susi Air, hingga milik swasta telah membantu proses evakuasi dan penanganan bencana.

    “Sampai sekarang, setiap harinya, dan Bapak Presiden, di hari ke-5 atau ke-6, langsung ke tiga provinsi tersebut. Diikuti Bapak Wapres dan menteri-menteri lainnya,” katanya.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab Teddy: Penanganan Bencana Sumatra Sejak Detik Pertama Tanpa Sorotan Kamera

    Seskab Teddy: Penanganan Bencana Sumatra Sejak Detik Pertama Tanpa Sorotan Kamera

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah pusat bergerak cepat dalam menangani bencana di wilayah Sumatra sejak hari pertama kejadian pada akhir November 2025.

    Dia menepis anggapan bahwa pemerintah lambat dalam merespons bencana yang melanda sejumlah daerah di Sumatra. Menurutnya, sikap pemerintah tanggap bahkan tanpa sorotan kamera. 

    Hal itu disampaikan Teddy saat menghadiri Konferensi Pers Perkembangan Penanggulangan Bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025).

    “Saya mau menyampaikan beberapa poin dan sekaligus menjawab beberapa pertanyaan tadi. Jadi, yang pertama mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini. Sejak tanggal 24 November, 25 November, 26 November, itu hujan di tiga lokasi. Kemudian puncaknya itu di 25 November dan 26 November,” ujar Teddy. 

    Dia menjelaskan pada saat puncak bencana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) langsung bergerak ke Sumatra Utara meski sebelumnya tengah menangani erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur.

    “Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatra Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga. Saudara-saudara kita di Lumajang. Erupsi Semeru,” kata Teddy.

    Menurut Teddy, seluruh petugas gabungan telah bekerja sejak detik pertama, bahkan sebelum ada peliputan media. 

    “Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, yang disampaikan Pak Panglima TNI, BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama tanpa kamera,” ujarnya.

    Dia menambahkan pada hari yang sama Presiden langsung berkoordinasi dengan para kepala daerah terdampak 

    Teddy mengatakan bahwa Presiden langsung menghubungi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, kemudian menelepon Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton untuk langsung menginstruksikan mobilisasi nasional lintas kementerian dan lembaga.

    “Kemudian di hari itu juga, Bapak Presiden mengintruksikan, mengintruksikan Bapak Menko PMK, mengkoordinir segala kekuatan untuk sebesar-besarnya mobilisasi semua yang kita punya. Langsung ke sana,” katanya 

    Teddy menjelaskan, pada 27 November seluruh helikopter yang berada di Pulau Sumatra serta pesawat dan helikopter dari Pulau Jawa digerakkan ke wilayah terdampak 

    Dia mengatakan bahwa pada 27 November 2025, seluruh helikopter di Pulau Sumatra dikirim ke Padang, Medan, dan Banda Aceh, serta helikopter dan pesawat di Jawa juga dikirim ke Sumatra. Perjalanan helikopter dari Jawa ke Sumatera memakan waktu 13—15 jam.

    Teddy menegaskan distribusi logistik dan personel dilakukan tanpa eksposur media. 

    “Kemudian di tanggal 27 itu juga, beberapa heli sampailah ke Bandar Aceh. Angkat Jetset PLN, angkat logistik. Sama, tidak ada media di situ. Tidak ada kamera di situ,” kata Teddy.

    Pada hari kedua bencana, puluhan ribu personel gabungan telah berada di lapangan. Dia menyebutkan, total kekuatan udara yang terlibat hingga kini mencapai puluhan unit.

    “Dan sampai sekarang, totalnya mungkin lebih dari 80 helikopter, pesawat, TNI, Polri, Basarnas, polisi, gabungan swasta, dibantu CSR, dibantu rekan-rekan semuanya. Sampai sekarang, setiap harinya,” kata Teddy.

    Teddy juga memaparkan intensitas kunjungan Presiden dan Wakil Presiden ke wilayah terdampak. Bahkan, dirinya memerinci, Presiden Ke-8 RI itu telah berulang kali meninjau langsung daerah terdampak di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, termasuk wilayah dengan akses yang sangat terbatas.

    Di akhir keterangannya, Teddy menekankan bahwa pemulihan infrastruktur dan layanan dasar dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah dan masyarakat, meski kerap luput dari sorotan publik.

    “Petugas PLN ngangkut di tengah hujan, di atas gunung, segala macam, tanpa kamera,” kata Teddy.

    Oleh sebab itu, dia pun mengajak seluruh pihak untuk saling mendukung dan melihat penanganan bencana secara utuh.

    “Jadi yang saya menekankan di sini, ayo sama-sama bantu semuanya, saling dukung,” pungkas Teddy.

  • Hakim MK Sindir Kepala BNPB yang Ucapannya Bikin Heboh: Diseleksi Benar atau Tidak?

    Hakim MK Sindir Kepala BNPB yang Ucapannya Bikin Heboh: Diseleksi Benar atau Tidak?

    GELORA.CO  – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyoroti pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengenai bencana di Sumatra. Suharyanto sebelumnya sempat menyebut bencana Sumatra hanya mencekam di media sosial

    Saldi mempertanyakan mekanisme seleksi perwira TNI yang ditempatkan di kementerian atau lembaga (K/L). Dia ingin tahu apakah proses penempatan perwira tersebut sudah berjalan sesuai standar.

    Pernyataan itu disampaikan Saldi Isra dalam sidang lanjutan perkara 197/PUU-XXIII/2025 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI. Sidang tersebut turut menghadirkan perwakilan pemerintah, salah satunya dari Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.

    Eddy menjelaskan bahwa penempatan perwira TNI ke K/L dilakukan atas permintaan pimpinan lembaga, bukan dari inisiatif TNI. Dia juga menyebut ada proses seleksi internal sebelum perwira ditempatkan di luar institusi militer.

    Penjelasan itu langsung ditanggapi oleh Saldi Isra. “Tolong kami juga dijelaskan mekanisme seleksi seperti yang diceritakan oleh Pak Wamen tadi,” ujarnya.

    Saldi kemudian mengaitkan hal tersebut dengan pernyataan Kepala BNPB Suharyanto yang sempat menyebut bencana Sumatra hanya mencekam di media sosial. Pernyataan itu viral dan menuai kritik publik.

    “Saya ini sebetulnya agak merasa sedih juga pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu,” kata Saldi.

    Saldi menyoroti kualitas seleksi perwira yang ditempatkan di lembaga sipil, mengingat pernyataan tersebut keluar dari pejabat setingkat kepala badan.

    “Ini memang diseleksi secara benar atau tidak itu? Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Kepala BNPB Suharyanto telah meminta maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu setelah melihat langsung kondisi banjir di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Minggu (30/11/2025). Dia mengaku tidak menyangka dampak bencana sebesar itu.

    “Saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati. Ini, bukan berarti kami tidak peduli begitu,” ujar Suharyanto.

    BNPB memastikan tetap hadir membantu masyarakat terdampak banjir di Tapanuli Selatan maupun wilayah lain yang mengalami bencana

  • Masa Bencana Dikatakan hanya Ributnya di Medsos Saja

    Masa Bencana Dikatakan hanya Ributnya di Medsos Saja

    GELORA.CO  – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyoroti pernyataan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang sebelumnya menyebut bahwa situasi bencana di Sumatra hanya mencekam di media sosial. Saldi mengaku prihatin pernyataan tersebut keluar dari pimpinan lembaga yang juga merupakan perwira tinggi TNI.

    Komentar itu disampaikan Saldi dalam sidang lanjutan perkara 197/PUU-XXIII/2025 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.

    Dalam sidang, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) menjelaskan bahwa penempatan perwira TNI di kementerian atau lembaga merupakan permintaan langsung dari pimpinan K/L, bukan inisiatif TNI. Ia juga menjelaskan adanya mekanisme seleksi internal di tubuh TNI sebelum penempatan dilakukan.

    Pemaparan itu langsung ditanggapi Hakim Saldi, yang meminta penjelasan lebih lanjut mengenai proses seleksi tersebut.

    “Tolong kami juga dijelaskan mekanisme seleksi seperti yang diceritakan Pak Wamen tadi,” ujar Saldi.

    Saldi kemudian menyinggung pernyataan Kepala BNPB Suharyanto yang sempat viral karena menyatakan bencana di Sumatra hanya “mencekam di medsos”.

    “Saya sebetulnya merasa sedih mendengar pernyataan seorang perwira tinggi soal bencana di Sumatera Barat itu,” kata Saldi, Jumat (5/12/2025).

    “Ini diseleksi secara benar atau tidak? Masa bencana dikatakan hanya ributnya di medsos saja,” tambahnya.

    Sebelumnya, Suharyanto telah menyampaikan permintaan maaf kepada Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu, saat meninjau kondisi bencana di Desa Aek Garoga, Kecamatan Batang Toru, Minggu (30/11/2025). Ia mengaku tak menyangka dampak banjir di wilayah tersebut sebesar yang ia lihat langsung.

    “Saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf, Pak Bupati. Ini bukan berarti kami tidak peduli,” ujar Suharyanto.

    Dia menegaskan bahwa BNPB hadir di Tapanuli Selatan dan wilayah terdampak lainnya untuk membantu masyarakat yang mengalami bencana

  • 8 Perusahaan Bakal Dipanggil KLH Terkait Bencana Banjir Sumatera

    8 Perusahaan Bakal Dipanggil KLH Terkait Bencana Banjir Sumatera

    Sebelumnya, polemik asal usul kayu gelondongan yang terseret banjir bandang di Sumatra tidak terhenti hanya dengan klarifikasi. Kali ini Kementerian Kehutanan (Kemenhut) disentil oleh Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu.

    Dia geram lantaran Ditjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyatakan tumpukan kayu gelondongan di tengah bencana diduga berasal dari tebangan lama yang sudah lapuk.

    Dwi Januanto sempat mengakui bahwa kayu-kayu tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk penebangan legal. Kemenhut menegaskan dugaan sementara mengarah pada area Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di Areal Penggunaan Lain (APL). 

    Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, dengan emosi menanggapi pernyataan Dwi Januanto Nugroho, bahwa tidak benar kayu-kayu di sungai Batang Toru saat banjir bandang adalah bekas potongan yang sudah membusuk. Temuan di lapangan malah menunjukkan kondisi kayu-kayu tersebut bukanlah kayu lama atau busuk.

    “Saya enggak ada tuh lihat yang ada daunnya, dahan, enggak ada. Makanya pernyataan dari Kementerian Kehutanan bahwa itu adalah kayu-kayu yang sudah busuk, lalu kemudian karena cuaca kayu tumbang, itu perlu dicek ulang,” ujar Gus Irawan.

    Kemenhut juga sempat menyebut kayu-kayu besar itu bukan hasil dari pembalakan liar, melainkan berasal dari izin legal melalui skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). Namun menurutnya, justru kayu-kayu itu hasil pembalakan liar yang menjadi pemicu banjir bandang para di Tapanuli Selatan.

    “Diduga izin PHAT telah diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, sebagai pembalakan berizin,” katanya.

    Menurutnya, skema Pemegang Hak Atas Tanah atau PHAT diduga telah disalahgunakan untuk urusan pembalakan liar.

    “Memang Kemenhut memberikan izin, izin PHAT namanya, Pengelolaan Hak Atas Tanah,” ujar dia.

  • Titiek Soeharto Sentil Menhut soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra: Jangan Salahkan Cuaca

    Titiek Soeharto Sentil Menhut soal Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra: Jangan Salahkan Cuaca

    Sebelumnya, polemik asal usul kayu gelondongan yang terseret banjir bandang di Sumatra tidak terhenti hanya dengan klarifikasi. Kali ini Kementerian Kehutanan (Kemenhut) disentil oleh Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu.

    Dia geram lantaran Ditjen Gakkum Kemenhut Dwi Januanto Nugroho menyatakan tumpukan kayu gelondongan di tengah bencana diduga berasal dari tebangan lama yang sudah lapuk.

    Dwi Januanto sempat mengakui bahwa kayu-kayu tersebut bisa berasal dari berbagai sumber, termasuk penebangan legal. Kemenhut menegaskan dugaan sementara mengarah pada area Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT) di Areal Penggunaan Lain (APL). 

    Bupati Tapsel, Gus Irawan Pasaribu, dengan emosi menanggapi pernyataan Dwi Januanto Nugroho, bahwa tidak benar kayu-kayu di sungai Batang Toru saat banjir bandang adalah bekas potongan yang sudah membusuk. Temuan di lapangan malah menunjukkan kondisi kayu-kayu tersebut bukanlah kayu lama atau busuk.

    “Saya enggak ada tuh lihat yang ada daunnya, dahan, enggak ada. Makanya pernyataan dari Kementerian Kehutanan bahwa itu adalah kayu-kayu yang sudah busuk, lalu kemudian karena cuaca kayu tumbang, itu perlu dicek ulang,” ujar Gus Irawan.

    Kemenhut juga sempat menyebut kayu-kayu besar itu bukan hasil dari pembalakan liar, melainkan berasal dari izin legal melalui skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). Namun menurutnya, justru kayu-kayu itu hasil pembalakan liar yang menjadi pemicu banjir bandang para di Tapanuli Selatan.

    “Diduga izin PHAT telah diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, sebagai pembalakan berizin,” katanya.

    Menurutnya, skema Pemegang Hak Atas Tanah atau PHAT diduga telah disalahgunakan untuk urusan pembalakan liar.

    “Memang Kemenhut memberikan izin, izin PHAT namanya, Pengelolaan Hak Atas Tanah,” ujar dia.

  • Banjir Bandang Sumatera Utara: 154 Orang Masih Hilang

    Banjir Bandang Sumatera Utara: 154 Orang Masih Hilang

     

    Sementara itu, Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan Pasaribu, mendesak Kementerian Kehutanan (Kemenhut) meninjau ulang lokasi terdampak banjir bandang. 

    Desakan ini muncul menyusul bantahan tegas Bupati terhadap pernyataan Kemenhut yang menyebut tumpukan gelondongan kayu pembawa bencana adalah “kayu busuk” atau “pohon tumbang akibat cuaca ekstrem”.

    Bupati Gus Irawan menyatakan bahwa temuan di lapangan menunjukkan kondisi kayu-kayu tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kayu lama atau busuk.

    “Saya enggak ada tuh lihat yang ada daunnya, dahan, enggak ada. Makanya pernyataan dari Kementerian Kehutanan bahwa itu adalah kayu-kayu yang sudah busuk, lalu kemudian karena cuaca kayu tumbang, itu perlu dicek ulang,” tegas Gus Irawan kepada wartawan Sabtu (29/11/2025).

    Kemenhut sebelumnya menyebut kayu-kayu besar itu bukan hasil pembalakan liar, melainkan berasal dari izin legal melalui skema Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). 

    Namun, menurut Gus Irawan, izin ini justru menjadi pangkal masalah, sebab:

    1. Tidak Ada Koordinasi: Pemerintah Daerah Tapsel tidak pernah dilibatkan dalam pemberian atau publikasi izin PHAT tersebut.

    2. Dampak Ditanggung Warga: Masyarakat Tapsel kini justru menanggung dampak bencana terbesarnya akibat kayu-kayu yang diduga berasal dari aktivitas berizin tersebut.

    3. Dugaan Penyelewengan: Bupati menduga kuat bahwa izin PHAT telah diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu, bahkan menudingnya sebagai ‘pembalakan berizin’.