Xcloud.id

Tag: Gus dur

  • Bertemu 100 Kiai, KH. Ma`ruf Amin tegaskan pentingnya peran Kiai dalam pengambilan kebijakan politik

    Bertemu 100 Kiai, KH. Ma`ruf Amin tegaskan pentingnya peran Kiai dalam pengambilan kebijakan politik

    Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Ma`ruf Amin

    Bertemu 100 Kiai, KH. Ma`ruf Amin tegaskan pentingnya peran Kiai dalam pengambilan kebijakan politik
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Senin, 18 November 2024 – 07:00 WIB

    Elshinta.com – Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin melakukan Safari Dakwah Kebangsaan ke Jawa Barat, Sabtu, 17 November 2024. Dimulai dengan bersilaturrahim ke Pondok Pesantren Al Mizan, Majalengka, dan berdialog dengan 100 Kiai serta hadir dalam acara Haul KH. Fuad Hasyid ke-20 di Buntet Pesantren, Cirebon.

    Para tokoh ulama besar turut hadir dalam acara dialog dengan 100 Kiai di Majalengka. Antara lain Buya Husein Muhammad, KH. Dr. Sarkosih Subkhi, KH. Anwar Sulaiman, dan KH. Sulaiman. Dialog yang dilakukan dengan kuota terbatas membahas tentang gerakan politik kiai. 

    “Saat ini Kiai hanya jadi maf’ul bihi. Hanya dijadikan tempat minta doa dan restu. Atau Kiai hanya jadi daun salam saat memasak sayur. Ketika sayur sudah matang, daun salam dibuang. Kiai harus jadi fail dalam pengambilan kebijakan politik demi kemaslahatan bangsa,” kata KH. Ma’ruf Amin.

    KH. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa tugas kiai ke depan sudah tidak lagi sebatas mengajar kitab, memimpin pondok pesantren atau membaca doa dalam kegiataan keagamaan. Kesadaran politik Kiai harus kembali dibangun demi menjaga manhaj kebangsaan. Indonesia dibangun sebagai sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan pondasi kuatnya adalah peran serta kiai di dalamnya. “Saat ini telah terjadi pelemahan kesadaran politik dan gerakan politik para kiai. Padahal, saat perjuangan Kiai selali berada di garda terdepan dalam pengambilan keputusan,” KH. Ma’ruf Amin menegaskan.

    Lebih lanjut, KH. Ma’ruf Amin menegaskan bahwa  kesadaran dan gerakan politik kiai faktor penting untuk dipahami para kiai dan ulama di Indonesia. Karena dari politik lahir keputusan-keputusan penting dalam menentukan kemajuan bangsa. “Melemahnya kesadaran dan gerakan politik kiai terjadi karena tidak ada lagi konektivitas antara kiai di Indonesia,” KH. Ma’ruf Amin menegaskan. 

    Begitu pentingnya peran Kiai dalam menentukan masa depan bangsa maka perlu kembali  membangun kesadaran dan gerakan politik kiai ini dengan beberapa cara. Di antaranya menjalin komunikasi antar kiai, menyambung kembali konektivitas antar kiai, serta memiliki sikap tangguh dalam menghadapi persoalan bangsa di depan. “Jihad politik ini bisa kita perjuangkan dengan mengedepankan keputusan nasional untuk masyarakat Indonesia. Perjuangan ini bagian dari maqoshid syari’ah. Salah satunya tentang hifdzul wathan (menjaga negara),” katanya.

    Sementara itu saat mnghadiri acara Haul KH Fuad Hasyim yang ke-20 di Buntet Pesantren, Cirebon, Jawa Barat, KH Ma’ruf Amin menceritakan bagaimana perjalanannya bersama Gus Dur, KH. Fuad Hasyim, dan Habib Luthfi Bin Yahya sebagai empat serangkai membawa misi silaturrahim ke pondok pesantren di seluruh Indonesia sebagai upaya membangun konektivitas  antara para kiai agar mengambil peran dalam pembangunan bangsa. 

    “Saya berharap konektivitas dan komunikasi antara kiai dan ulama saat ini bisa dibangun lagi seperti dulu, sehingga dapat membuat keputusan bersama untuk kepentingan bangsa. “Kiai harus jadi fa’il dalam pengambilan kebijakan di daerah, pusat, dan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat,” kata KH. Ma’ruf Amin.

    Sumber : Sumber Lain

  • Kenang Gus Dur, Luhut dan Mahfud: Daya Ingatnya Sangat Kuat Nasional 17 November 2024

    Kenang Gus Dur, Luhut dan Mahfud: Daya Ingatnya Sangat Kuat Nasional 17 November 2024

    Kenang Gus Dur, Luhut dan Mahfud: Daya Ingatnya Sangat Kuat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Dua pembantu Presiden ke-4 RI
    Abdurrahman Wahid
    atau
    Gus Dur
    dalam kabinet, yakni Luhut Binsar Pandjaitan dan Mahfud MD, mengakui pimpinannya tersebut memiliki daya ingat yang sangat kuat.
    Pengakuan itu disampaikan keduanya dalam
    channel
    YouTube Mahfud, yaitu Mahfud MD Official.
    Daya ingat kuat yang dimiliki Gus Dur, diakui Luhut, terlihat ketika konferensi internasional di Korea Selatan.
    Ketika itu, Luhut sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) diminta memberikan masukan pada presiden terkait konferensi internasional di Korea Selatan.
    Luhut mengaku saat itu ragu jika memberikan pengarahan pada Gus Dur terlalu banyak, karena Gus Dur sudah tak bisa membaca akibat kerusakan pada matanya.
    “Saya bilang sama staf saya, ‘
    eh bikin masukan jangan banyak-banyak, kan presiden enggak bisa baca’,
    saya bilang. Jadi kasih yang gampang diingat. Tapi saya yang paling takut itu ketika Gus Dur sebut namanya. Karena kan presiden, (nama) Park apa gitu, nanti salah sebut pula,” cerita Luhut dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (17/11/2024).
    “Nah tapi saya baru tahu betul Gus Dur itu memang sangat tajam ingatannya,” sambung dia.
    Pada kesempatan tersebut, Gus Dur disebut bakal berpidato sehingga Luhut memberikan arahan agar tidak terucap salah kata.
    Tiba lah saatnya Gus Dur berpidato dalam konferensi di Korea Selatan itu.
    Luhut mengaku sudah keringat dingin ketika Gus Dur naik ke atas panggung. Namun kekhawatiran itu sirna ketika mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini lancar dalam mengucapkan kata sambutan dan menyebut nama presiden beserta pejabat tinggi negara di Korea Selatan.
    Luhut berdecak kagum melihat momen tersebut.
    “Dia (Gus Dur), nama
    address
    presidennya itu pas, terus semua dibaca (disampaikan) juga soal sejarah ekonomi waktu itu. Terus setelah selesai saya tanya, ‘
    Gus kok tadi hapal nama presidennya?’. ‘Pak Luhut kalau itu gampang, kalau di sini pasti ada Park-nya. Saya ingat satu saja atau Lee’,
    ” ucap Luhut menirukan pernyataan Gus Dur ketika itu.
    “Hahaha,
    aku saja enggak terpikir ke sana. Jadi menurut saya beliau ini sangat cerdas, dan daya ingatnya meski sudah banyak gangguan. Dia juga orang yang sangat humanis baik,” sambung dia.
    Sementara itu, Mahfud mengungkapkan pengalaman yang berbeda bicara soal kuatnya ingatan Gus Dur.
    Ketika itu, Mahfud sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) melaporkan bahwa terjadi demo besar-besaran di Aceh meminta Gus Dur untuk turun dari jabatan sebagai Presiden RI.
    Namun, kata Mahfud, Gus Dur membawa persoalan itu dengan santai. Ia bahkan meminta Mahfud untuk menghubungi tokoh masyarakat di Aceh demi menuntaskan persoalan.
    Uniknya, Mahfud mengatakan bahwa Gus Dur mengingat semua nomor telepon tokoh masyarakat yang dimaksud, meski Gus Dur sudah tidak bisa melihat.
    “Yang mengagumkan bagi saya itu bukan dia meremehkan demo itu. Tapi dia hapal nomor telepon, kan dia enggak bisa lihat. Ini namanya hapal luar kepala dia.
    Saya yang nerima (nomor telepon dari Gus Dur) bahkan. Hapal dia nomor teleponnya,” beber Mahfud yang juga eks Menko Polhukam ini.
    “Orang-orang tokoh masyarakat Aceh. Ini nomor teleponnya. Yang pegang telponnya ini. Hapal dia banyak sekali. Ingatannya sangat kuat,” sambung Mahfud.
    Sebagai pengingat, Gus Dur merupakan Presiden ke-4 RI yang menjabat sejak 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001.
    Selama memerintah, Gus Dur banyak dianggap membebaskan orang Tionghoa Indonesia dari penindasan yang mereka alami selama Orde Baru. Hal ini membuat sejumlah tokoh Tionghoa memberikannya gelar “Bapak Tionghoa”.
    Kebijakannya yang mendukung hak-hak minoritas dan perdamaian membuatnya diberi gelar “Bapak Pluralisme”.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Cerita Mahfud Ditinggal Pengawal Saat Kasus Cicak Buaya, Luhut Langsung Kirim Dua Kopassus Nasional 17 November 2024

    Cerita Mahfud Ditinggal Pengawal Saat Kasus Cicak Buaya, Luhut Langsung Kirim Dua Kopassus Nasional 17 November 2024

    Cerita Mahfud Ditinggal Pengawal Saat Kasus Cicak Buaya, Luhut Langsung Kirim Dua Kopassus
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK)
    Mahfud MD
    menceritakan, dirinya pernah diberikan pengawal dua orang dari
    Luhut Binsar Pandjaitan
    .
    Dua orang itu berasal dari satuan Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus TNI Angkatan Darat (AD).
    Bukan tanpa sebab, ini bermula ketika Mahfud ditinggalkan oleh para pengawalnya yang berprofesi sebagai polisi. Pengawal sebanyak 12 orang itu ada yang bertugas sehari-hari menjaga kediaman Mahfud, ada pula yang mengawal Mahfud saat bepergian.
    Kata Mahfud, polisi pengawal itu meninggalkannya lantaran kasus Cicak Buaya di mana Mahfud menyatakan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kala itu, Chandra-Bibit, tidak bersalah.
    “Ketika saya jadi ketua MK, saya kan ribut dengan Polri. Ketika kasus Cicak Buaya, sampai pengawal pengawal saya ditarik. Saya sendirian, pejabat tinggi negara sendirian, ke mana mana enggak ada yang ngawal,” ucap Mahfud yang dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Minggu (17/11/2024).
    Mahfud mengatakan, semua pengawalnya dari Polri mengundurkan diri ketika kasus Cicak Buaya diputus olehnya.
    Secara aturan, menurut Mahfud, polisi yang mengundurkan diri sebagai pengawal itu disersi dan harus dipecat.
    “Tapi enggak dipecat. Mereka mengundurkan diri ramai-ramai, sebagai pengawal saya, sebagai penjaga rumah, 12 orang. Pengawalnya cuma 3, tapi perangkat yang jaga banyak. Semua serentak mengundurkan diri ketika saya nyatakan Bibit-Chandra tidak bersalah,” ungkap mantan Menko Polhukam ini.
    Setelahnya, Mahfud tiba-tiba teringat Luhut Binsar Pandjaitan yang adalah sahabat lamanya sejak sama-sama berada dalam kabinet pemerintahan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    Mahfud meyakini Luhut bisa membantunya mengatasi hal ini. Alhasil, ia pun menceritakan semua kejadian tersebut pada Luhut.
    Luhut yang kala itu sudah menjadi pengusaha dan tak lagi di pemerintahan pun terkejut. Ia lantas meminta dua orang pengawalnya untuk berpindah mengawal Mahfud terlebih dulu.
    “Sudah, jangan khawatir ini nanti kamu sudah ada yang awasi,” ucap Mahfud menirukan perkataan Luhut kepadanya setelah mendengar cerita kehilangan pengawal.
    “Betul saja, saya ke Jogja (Yogyakarta) hanya berdua sama Sespri (Sekretaris Pribadi) saya yang bukan tentara, biasanya disambut ramai-ramai ini enggak ada yang nyambut. Tapi ketika saya keluar ada orang yang bilang ‘Pak saya orangnya Pak Luhut, bapak tenang saja, ini nomor telepon saya, bapak aman di sini,” lanjut Mahfud.
    Sementara itu, Luhut yang berada di samping Mahfud membenarkan cerita tersebut.
    Ketua Dewan Ekonomi Nasional ini berpendapat tidak adil apabila seorang pejabat tinggi negara tidak memiliki pengawal bahkan terkesan ditinggalkan.
    Karenanya, Luhut berinisiatif mengirimkan dua orang pengawalnya dari Kopassus untuk mengawal Mahfud.
    “Enggak benar juga, masak, Pak Mahfud dibegitukan, Ketua MK lho. Enggak
    fair
    juga dong. Ya terus saya bilang saya dikasih dua pengawal sampai saat ini saya pengawal cuma dua, saya kasih kan sama Pak Mahfud,” ungkap Luhut.
    Tak sampai situ, jenderal purnawirawan TNI AD ini juga menghubungi Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyatakan tidak setuju jika pengawal dari Polri mengundurkan diri mengawal Mahfud hanya karena persoalan kasus yang sedang ditangani.
    Mahfud lantas melanjutkan cerita itu. Dikatakan olehnya, pengawal dari Luhut itu hanya bertahan dua hari.
    Hal ini lantaran Polri telah mendatangi Mahfud dan meminta maaf kepadanya atas apa yang terjadi.
    “Nah saya merasa nyaman (dengan dikawal dari dua Kopassus). Tapi setelah dua hari itu, polisinya datang dan minta maaf. Dan menemui saya, bapak milih pengawal sekelas apa pun bapak milih saja,” ungkap Mahfud MD.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Duet Mahfud MD dan Luhut Pernah Bereskan Kasus Sawit dan Penyelundupan Minyak

    Duet Mahfud MD dan Luhut Pernah Bereskan Kasus Sawit dan Penyelundupan Minyak

    Bisnis.com, JAKARTA – Sosok Mahfud MD dikenal memiliki keakraban khusus dengan Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya telah menjalin hubungan persahabatan sejak menjabat sebagai menteri di masa pemerintahan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. 

    Keduanya kembali dipertemukan dan berkolaborasi ketika masuk dalam kabinet Indonesia Maju pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo, di mana Mahfud sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Polhukam) dan Luhut sebagai Menko Maritim dan Investasi. 

    “Kami punya idealisme yang sama tentang Indonesia yang dibangun oleh Gus Dur. Kita harus jaga indonesia ini, kita tidak boleh mengambil sesuatu dari Indonesia secara berlebihan tapi kita harus memberikan banyak ke Indonesia karena memberi berkah kepada kita,” kata Mahfud, dikutip dari Youtube Mahfud MD Official, Sabtu (16/11/2024). 

    Mahfud menerangkan bahwa dia dan Luhut dipertemukan ketika menjalankan arahan Gus Dur untuk menjaga Indonesia sebagai negara Pancasila yang penuh toleran kebersatuan dengan menegakkan hukum 

    “Kami bertemu di situ, kalau ada masalah di luar ribut, kami ngobrol, lalu kami berteman, meskipun kalau terakhir di kabinet Pak Jokowi saya tandem dalam banyak hal dengan Pak Luhut,” ujarnya. 

    Dia bercerita bahwa beberapa kasus telah diselesaikan lewat kerja sama dengan Luhut. Misalnya, kasus penyelundupan kapal minyak ilegal dari Iran dan Panama pada 2021. Kala itu, menurut Mahfud tindakan tersebut melanggar aturan, kendati demikian institusi lain yang juga mengurusi kelautan memiliki pandangan berbeda. 

    Padahal, dia telah menemukan bukti pelemparan minyak kotor, perusakan lingkungan, ada senjata api. Perbedaan pendapat dari kementerian/lembaga membuat penindakan terhambat, misalnya antara Kementerian Perhubungan dan Bea Cukai yang tidak sejalan, Kementerian LHK yang menyebut kasus tersebut tidak mencemari lingkungan, dan lainnya. 

    “Akhirnya rapat kumpulkan semua ke tempat saya, Pak Luhut hadir, saya cerita ini harus ditangkap, Pak Luhut bilang ‘kamu jangan macam-macam, kepada republik ini, tangkap sesuai kebijakan Menko Polhukam, tangkap’. akhirnya sudah di hukum penjara, 2 nahkoda kapal, di denda sekian miliar, Menteri Irian datang minta maaf, semua denda dibayar, penjara selesai, pulang mereka,” jelasnya.

    Menurut Mahfud, soal hukum Luhut amat percaya padanya. Beberapa kali Mahfud juga andil dalam perdebatan masalah hukum dalam kasus kelapa sawit, hubungan luar negeri, hingga polemik laut China Selatan. Kendati demikian, Mahfud tak memberikan rincian kasus tersebut. 

    Menanggapi hal ini, Luhut yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional mengatakan Mahfud memiliki idealisme yang bagus sehingga dia percaya Mahfud banyak menyelesaikan masalah hukum di Indonesia. 

    “Banyak sekali dengan pak mahfud, mengenai FIR [flight information region] mengenai ekstradisi, FIR Singapura iya, saya masalah hukum tu sangat hati-hati, mestinya tanya ahlinya Pak Mahfud,” tuturnya. 

    Luhut juga menyoroti upaya Mahfud dalam memberantas mafia kelapa sawit, menyelesaikan ketimpangan lahan sawit hingga tindakan yang dilakukan Mahfud terus dilanjutkan dan menjadi landasan di masa pemerintahan Presiden Prabowo saat ini. 

  • Harus Siaga 24 Jam, Bisa Jaga Rahasia

    Harus Siaga 24 Jam, Bisa Jaga Rahasia

    Jakarta –

    Former Technician of Indonesia Presidential Vehicle Jongkie Sugiarto mempunyai kisah menarik selama menjalani profesi sebagai montir mobil kepresidenan Indonesia. Kata Jongkie, sebagai orang pertama yang dicari saat mobil presiden mengalami kendala, Jongkie harus siap siaga selama 24 jam. Selain itu, dia juga harus bisa menjaga rahasia negara.

    “Saya ngurus (mobil kepresidenan) dari Pak Soeharto yang paling lama, lalu Pak Habibie, Pak Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan sekarang Pak Prabowo. Belakangan ini saya dimintai pendapat dan saran dalam hal mobil kepresidenan, khususnya menyangkut mobil yang antipeluru, dan lain sebagainya,” buka Jongkie di Wisma Habibie & Ainun di Patra Kuningan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

    Kata Jongkie, mobil kepresidenan memiliki spesifikasi khusus, di mana dia harus bisa menjaga keselamatan penumpang di dalamnya, memiliki ketahanan, serta juga memiliki opsi-opsi fitur khusus yang mendukung operasional pejabat negara. Sejauh ini, merek mobil yang paling banyak dipakai presiden Indonesia adalah mobil buatan Jerman, Mercedes-Benz.

    Former Technician of Indonesia Presidential Vehicle Jongkie Sugiarto (kiri) Foto: Luthfi Anshori/detikOto

    Lanjut Jongkie menambahkan, sebagai seorang montir mobil kepresidenan, tentunya harus memiliki skill mumpuni yang bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang dialami mobil kepresidenan. “Kedua (montir mobil kepresidenan harus bisa menjaga) kerahasiaan, dan ketiga harus siaga 24 jam,” sambung Jongkie.

    Jongkie mengaku pernah dijemput petugas dari Istana Kepresidenan tengah malam untuk menyiapkan mobil kepresidenan buat agenda negara keesokan harinya. “Barangkali tetangga yang nggak tahu mikir, wah Jongkie ditangkap tuh, ada CPN datang. Nggak tahunya dibawa ke Istana, karena besoknya jam 10 pagi Presiden Marcos (Filipina) datang dan mobil harus disiapkan malam itu juga,” cerita Jongkie.

    Jongkie melanjutkan, sebagai montir mobil kepresidenan, dirinya juga harus siap pergi ke berbagai penjuru daerah untuk mengikuti agenda presiden. Pada zaman dulu, mobil dinas presiden untuk kunjungan kerja ke daerah biasanya disediakan oleh daerah setempat, bukan menggunakan mobil khusus yang digunakan presiden sehari-hari di Jakarta.

    Mobil kepresidenan RI Mercedes-Benz S 680 Guard Foto: Dok. Mercedes-Benz

    “Jadi kita tim advance itu berangkat duluan. Jika tim Paspampres bawa senjata, kita bawanya toolkit, sparepart. Tiga hari sebelumnya, kita terima mobilnya, kita periksa dari bumper depan sampai ke bumper belakang, dan tidak boleh ada yang dilupakan,” bilang Jongkie.

    “Kemudian mobil harus di-steril 24 jam. Selesai dicek, tidak boleh dipegang lagi. Tutup, kredongin. Taruh di Kodam biasanya. Sambil menunggu sampai hari H, dan jam sekian harus ada di bandara. Kita juga harus terus ada di sana sampai presidennya pulang (ke Jakarta), kemudian kita baru bebas,” ungkap lulusan Universitas Muenchen Jerman jurusan teknik otomotif tersebut.

    “Tapi kalau sekarang tidak, sekarang kan diberangkatkan lah mobil (presiden) dari Jakarta ke daerah tersebut. Baru dipakai. Setelah selesai dibawa kembali ke Jakarta,” jelas Jongkie.

    (lua/rgr)

  • Wajib Dikoleksi Filatelis, Pos Ukraina Buat Prangko Edisi Bergambar Prabowo

    Wajib Dikoleksi Filatelis, Pos Ukraina Buat Prangko Edisi Bergambar Prabowo

    Bisnis.com, JAKARTA – Kolektor prangko atau filatelis dapat bersenang hati dengan hadirnya seri terbaru untuk dikoleksi, sebab belum lama ini hadir prangko dengan gambar Presiden Prabowo Subianto. 

    Namun, bukan beredar di Indonesia melainkan di Ukraina. Badan Pos Nasional Ukraina, Ukrposhta atas usulan dari LSM The Ukrainian Initiative merilis prangko yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini merupakan bentuk penghormatan dalam menyambut pelantikan Presiden Republik Indonesia ke-8.

    Sekretaris Kedua Bidang Diplomasi Publik dan Media Ukrainian embassy menyebut kiranya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Ukraina makin erat dan saling menguntungkan pada masa mendatang

    “Ya, itu benar [ada prangko Prabowo]. Kedutaan besar Ukraina di sini juga pernah bikin sesuatu seperti itu,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Jumat (8/11/2024).

    Tak hanya Prabowo, edisi prangko dengan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) memang sering dijadikan salah satu barang koleksi dalam memperingati momentum tertentu.

    Misalnya, memperingati hari Hari Ulang Tahun (HUT) Indonesia ke-75, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meluncurkan Prangko Seri Joko Widodo dan Ma’ruf Amin.

    Tidak hanya menampilkan Presiden dan Wakil Presiden terkini, para pemimpin negara sebelumnya akan ada prangko khususnya. Prangko lainnya adalah 75 tahun Indonesia merdeka, penanggulangan Covid-18 serta artis dan grup musik ternama.

    Lalu, pada 2008, PT Pos Indonesia meluncurkan perangko baru bergambar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Ani Yudhoyono sedang bersepeda untuj peringatan Hari Peduli Lingkungan Hidup Sedunia pada 2008.

    Lebih jauh, saat rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi ke-57 RI, dilakukan peluncuran sampul dan perangko berbentuk segi lima itu bergambar Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden Hamzah Haz pada 2002.

    Selain itu, di tengah perhelatan Muktamar ke-33 NU, Kantor wilayah PT Pos Indonesia Jawa Timur memberikan hadiah khusus berupa prangko bergambar Presiden RI Keempat KH Abdurrahman Wahid.

    Kemudian, PT Pos Indonesia juga sempat meluncurkan perangko BJ Habibie-Hasri Ainun Besari, di CoHive Filateli, Jakarta, Jumat (20/12/2019) yang bertepatan dengan 100 hari wafatnya Presiden ketiga Republik Indonesia itu.

    Perangko Presiden Soeharto pernah juga sempat dirilis pada 1996 dengan tema Kirab Remaja Nasional. Perangko ini dijual dengan harga Rp15.000.

    Tak hanya itu, momen bersejarah juga diabadikan dalam perangko berjudul, “Kunjungan Presiden Soekarno ke Kuba Tahun 1960”. Perangko itu adalah hasil kerjasama PT Pos Indonesia, Direktorat Amselkar Deplu serta Ditjen Postel Depkominfo. Perangko tersebut resmi diluncurkan pada 14 Mei 2008.

  • Perjalanan Inspiratif dari Tanah Bumbu ke Panggung Nasional

    Perjalanan Inspiratif dari Tanah Bumbu ke Panggung Nasional

    GELORA.CO – Di balik nama besar Mardani H. Maming, ada kisah perjuangan panjang yang didorong oleh semangat berbagi dan visi besar untuk Indonesia yang lebih baik.

    Lahir di Batulicin, Kalimantan Selatan, pada 17 September 1981, Mardani dikenal sebagai sosok yang hangat, peduli, dan berjiwa sosial tinggi.

    Semangat ini ia wujudkan dalam bentuk nyata melalui Yayasan Maming 69, yang menjadi salah satu sarana baginya untuk memberikan kontribusi langsung kepada masyarakat.

    Dalam menjalankan kehidupannya, Mardani selalu menyisihkan 2,5% dari pendapatannya untuk membantu mereka yang membutuhkan, melanjutkan pesan yang diwariskan oleh orang tuanya tentang pentingnya berbagi rezeki.

    Yayasan Maming 69 menjadi fondasi dari misi sosialnya, berfokus pada mendukung kegiatan sosial, keagamaan, dan pendidikan, terutama bagi ulama, santri, serta masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu dan sekitarnya.

    “Rezeki dari Allah, dari rezeki inilah kita bisa berbagi. Dengan menghidupi Yayasan Maming 69, kita dapat membantu banyak orang,” ungkap Mardani.

    Karier politik Mardani dimulai sebagai Ketua Partai termuda di PKB pada tahun 2005. Meskipun sempat menghadapi tantangan besar ketika mendukung Gus Dur dalam konflik internal PKB pada tahun 2009, ia tetap teguh dan bergabung dengan PDIP.

    Di tahun yang sama, ia mencalonkan diri dan terpilih sebagai Bupati Tanah Bumbu di usia 28 tahun, yang kemudian dicatat oleh MURI sebagai pencapaian luar biasa.

    Dedikasinya pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi di daerahnya menjadikan Mardani sebagai inspirasi bagi banyak generasi muda.

    Selama perjalanan kariernya, Mardani memperluas peranannya di kancah nasional. Pada tahun 2015, ia terpilih sebagai Ketua Umum APKASI, yang memperlihatkan kemampuan kepemimpinannya dalam skala nasional.

    Pada tahun 2018, ia mengambil langkah besar di dunia usaha, hingga akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum HIPMI pada tahun 2019. Kemudian, pada tahun 2021, ia dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dan pada tahun 2022, sebagai Bendahara Umum PBNU.

    Dengan jejak yang kuat di politik, bisnis, dan organisasi, Mardani H. Maming terus menunjukkan komitmennya untuk memajukan masyarakat.

    Melalui Yayasan Maming 69, ia tidak hanya berbagi secara finansial tetapi juga berusaha menginspirasi anak muda Indonesia untuk mengambil peran dalam berbagai sektor.

    Bagi Mardani, sukses sejati bukan hanya soal pencapaian pribadi, tetapi bagaimana ia bisa menginspirasi dan memberikan dampak positif kepada banyak orang. []

  • Dapat dukungan Sinta Nuriyah dan dikunjungi Kiai Lirboyo, Pramono: Jumat Berkah

    Dapat dukungan Sinta Nuriyah dan dikunjungi Kiai Lirboyo, Pramono: Jumat Berkah

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Dapat dukungan Sinta Nuriyah dan dikunjungi Kiai Lirboyo, Pramono: Jumat Berkah
    Dalam Negeri   
    Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 02 November 2024 – 07:59 WIB

    Elshinta.com – Jumat berkah. Dua kata itu diucapkan oleh calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung untuk menggambarkan dua pertemuan yang dilakukannya, Jumat (1/11/2024).

    Pramono Anung dan pasangannya, Rano Karno, diketahui bertemu dengan mantan ibu negara RI, Sinta Nuriyah Wahid, dikediamannya di Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta pada Jumat (1/11) siang.

    Usai pertemuan, istri dari mendiang mantan presiden Abdurrahman Wahid itu menyatakan dukungannya untuk pasangan Pramono-Rano pada Pilkada Jakarta.

    Sebelumnya, pria asal Kediri itu juga menerima kunjungan dari Kiai Kafabihi Mahrus dari Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur. Keduanya juga sempat menjalani salat Jumat bersama di masjid dekat kediaman Pramono.

    “Hari ini betul-betul menjadi Jumat berkah,” ucap Pramono usai bertemu dengan Sinta Nuriyah.

    Pramono mengatakan bahwa sosok Sinta Nuriyah sudah seperti ibu baginya. Ia pun memberikan penghormatan yang sangat luar biasa

    “Dalam hidup saya, yang saya cium tangannya itu tiga orang. Salah satunya Bu Sinta,” aku Pramono.

    Karenanya, saat bertemu dengan Sinta Nuriyah, Pramono pun meminta doa kepadanya.

    “Karena doa beliau itu luar biasa,” ujar Pramono.

    Dalam kesempatan itu, Pramono juga mengucapkan terima kasih kepada putri Gus Dur, Yenny Wahid, yang tekah memfasilitasi pertemuan dengan sang ibunda.

    “Saya terima kasih sama Mbak Yenny. Hari ini dipasilitasi untuk bisawan ke Bu Sinta ditemani oleh Kiai Kafabihi Mahrus,” pungkas Pramono.

    Sumber : Radio Elshinta

  • OJK: Jumlah investor kripto naik jadi 21,27 juta

    OJK: Jumlah investor kripto naik jadi 21,27 juta

    Jakarta (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah investor aset kripto bertambah menjadi 21,27 juta pada September 2024 dari sebelumnya 20,9 juta pada bulan sebelumnya.

    “Pada periode yang sama, nilai transaksi aset kripto tercatat melambat 31,17 persen ke Rp33,67 triliun (month-to-month/mtm), seiring dengan dinamika global yang membuat transaksi aset kripto cenderung menurun,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK Bulan Oktober 2024 di Jakarta, Jumat.

    Kendati melambat secara bulanan, nilai transaksi aset kripto domestik mengalami peningkatan yang signifikan di sepanjang tahun 2024, yakni mencapai Rp426,69 triliun atau meningkat sebesar 351,97 persen yoy.

    Dalam upaya mengawasi aset kripto, OJK melakukan serangkaian kegiatan koordinasi dan sinergi. Salah satunya dengan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung RI melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Jampidum dengan OJK tentang Penanganan Barang Bukti Berupa Aset Kripto.

    Di samping itu, OJK juga berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui kegiatan FGD Upaya Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Industri Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD).

    Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan literasi keuangan digital, OJK telah menyelenggarakan kegiatan edukasi keuangan pada kuliah umum pada 27 September 2024 di Universitas Bengkulu dan pada 22 Oktober 2024 di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

    OJK juga menggelar Digination “Digital Financial Literacy” pada 12 Oktober 2024 di Palembang dan 18 Oktober di Makassar. Kegiatan ini sebagai rangkaian kegiatan Digination 2024 untuk memperkenalkan inovasi teknologi sektor keuangan kepada masyarakat luas khususnya generasi muda untuk terlibat aktif dalam mengembangkan solusi keuangan berbasis teknologi.

    Selain itu, guna meningkatkan inovasi dan literasi keuangan digital, OJK telah mengeluarkan beberapa inisiatif untuk meningkatkan keterampilan digital bagi seluruh lini masyarakat, antara lain menyusun dan mensosialisasikan modul terkait inisiatif literasi keuangan digital bagi masyarakat, melakukan upaya dalam rangka meningkatkan jumlah inovasi teknologi di sektor keuangan, dan memfasilitasi konsultasi terkait dengan pengembangan industri IAKD.

    Baca juga: OJK sedang persiapkan pedoman keamanan siber bagi penyelenggara IAKD
    Baca juga: 30 perusahaan kripto resmi menjadi anggota bursa kripto CFX
    Baca juga: Kenaikan harga bitcoin tingkatkan kepercayaan investor aset kripto
     

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mobil Menteri dari Era Sukarno hingga Jokowi: Dodge, Volvo, sampai Toyota

    Mobil Menteri dari Era Sukarno hingga Jokowi: Dodge, Volvo, sampai Toyota

    Jakarta –

    Mobil dinas menteri sudah banyak berganti. Berikut ini deretan mobil menteri dari era Sukarno hingga Jokowi.

    Kendaraan dinas yang digunakan para menteri kerap berganti. Sejak zaman Presiden ke-1 Sukarno hingga era kepemimpinan Presiden ke-7 Joko Widodo tercatat sudah ada beberapa model mobil yang diimpor untuk menemani menteri beraktivitas.

    Dalam catatan detikcom, mobil merek Dodge, Volvo, hingga Toyota pernah dipilih untuk para pembantu presiden itu. Berikut ini deretan mobil menteri dari era Sukarno hingga Jokowi.

    Mobil Menteri Era Sukarno

    Pada masa pemerintahan Sukarno, para menteri difasilitasi mobil dinas buatan Amerika Serikat jenis Dodge Dart 63 dengan mesin berkapasitas minimal 2.800 cc. Pejabat yang menggunakan mobil ini adalah golongan menteri, perdana menteri dan wakil perdana menteri.

    Pada tahun 1960-1976 divisi Dodge Chrysler Cooporation mempoduksi Dart. Awalnya Dart diperkenalkan sebagai kendaraan berharga murah. Pada 1960 Dart diproduksi dengan ukuran lebih pendek dan terus dikembangkan hingga menjadi mobil berukuran kompak pada tahun 1963-1976.

    Mobil Menteri Era Soeharto

    Mobil menteri itu berganti di era kepemipinan Soeharto. Soeharto memilih Volvo seri 264 GL untuk menemani para menteri bertugas. Mobil berkapasitas 2.800 cc itu sempat menjadi mobil terlaris pada tahun 1975-1982.

    Mobil Menteri Era BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri

    Volvo cukup dipercaya pemerintah Indonesia. Buktinya meski berganti kepemimpinan, Volvo masih jadi pilihan utama. Volvo masih bertahan di era pemerintahan BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, hingga Megawati Soekarnoputri. Pada masa krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat itu, Volvo 960 dipilih menjadi kendaraan dinas para menteri. Mobil Volvo 960 ini merupakan mobil bekas peserta Konferensi Tingkat Tinggi APEC tahun 1992.

    Mobil Menteri di Era SBYToyota Crown Royal Saloon mobil dinas menteri di era SBY. Foto: Hasan Habshy

    Kejayaan Volvo berakhir di era Susilo Bambang Yudhoyono. SBY menjatuhkan pilihan pada mobil Jepang, Toyota Camry. Toyota Camry yang berkapasitas 3.000 cc ini awalnya merupakan kendaraan yang disiapkan untuk para delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika tahun 2005. Setelah acara selesai, mobil bekas ini dimanfaatkan untuk kendaraan pejabat.

    Penggunaan Toyota terus berlanjut hingga Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II di era SBY. Namun serinya berbeda. Kali ini para menteri mendapat fasilitas lebih mewah yakni Toyota Crown Royal Saloon berkapasitas mesin 4.300 cc.

    Mobil Menteri Era JokowiToyota Crown tunggangan Menteri era Jokowi Foto: Agung Pambudhy

    Selanjutnya di era Presiden ke-7 Joko Widodo, mobil dinas menteri berganti model lagi. Tapi pergantian mobil dinas itu tak dilakukan saat awal Jokowi menjabat. Pemilihan mobil dinas menteri Jokowi dilakukan melalui mekanisme tender umum dengan menggunakan sistem LPSE atau online pada tahun 2019. Prosesnya juga telah dikonsultasikan dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

    Hingga akhirnya terpilih PT Astra International Tbk-TSO sebagai pemenang untuk menyediakan 101 unit kendaraan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive Hybrid yang digunakan untuk para menteri anggota kabinet dan pejabat tinggi lainnya.

    Mobil tersebut telah digunakan para menteri dan pejabat setingkat sejak tahun 2019 menggantikan Toyota Crown Royal Saloon. Kala itu, anggaran APBN 2019 sebesar Rp 152.540.300.000 disiapkan untuk penyediaan mobil menteri dan pejabat setingkat menteri tersebut.

    Berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto, mobil dinas menteri belum diketahui dengan pasti. Namun Prabowo kabarnya menginginkan semua menteri dan pejabat eselon I dan Kabinet Merah Putih menggunakan mobil dinas buatan produk dalam negeri.

    Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menyebut mulai minggu depan akan ganti mobil dinas dari Alphard menjadi buatan PT Pindad.

    “Minggu depan saya akan pakai mobilnya Maung itu, mobilnya Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang minggu depan tidak ada lagi barang impor untuk mobil eselon I sampai sama menteri, luar biasa,” kata Anggito dikutip detikFinance.

    (dry/din)