Xcloud.id

Tag: Gus dur

  • Dukungan MPR untuk Menghidupkan Kembali Jabatan Wakil Panglima TNI

    Dukungan MPR untuk Menghidupkan Kembali Jabatan Wakil Panglima TNI

    JAKARTA – Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mendukung, upaya Presiden Joko Widodo menghidupkan kembali jabatan wakil panglima TNI. Alasannya, TNI mempunyai tugas yang kompleks bukan hanya menangani masalah pertahanan negara dan kemanusiaan.

    “Sehingga kebutuhan kerja institusi TNI itu semakin kompleks. Menurut pandangan saya , penting untuk dipertimbangkan dihadirkan wakil panglima TNI.”

    Politisi PDIP itu, lantas membandingkan jabatan Wakil Panglima dengan struktur kepemimpinan di Polri. “Institusi polri ada memiliki wakapolri, apalagi TNI yg dia punya tiga matra, AL AU dan AD. Sehingga pandangan kami perlu dipertimbangkan untuk hadirnya institusi wakil panglima TNI,” ucapnya.

    Basarah mengatakan, tidak masalah jika jabatan itu dihidupkan kembali selama memang dibutuhkan dalam institusi. Dia yakin presiden punya kajian mendalam untuk menghidupkan jabatan wakil panglima TNI.

    “Saya kira presiden selaku pimpinan tertinggi TNI punya pandangan, punya kajian yang mendalam. Tentu masukan dari berbagai pihak, juga dari pihak panglima TNI tentang penting atau tidaknya jabatan atau struktur wakil panglima TNI itu sendiri,” sambungnya.

    Basarah juga tak mau mengomentari, kemungkinan adanya matahari kembar dalam struktrur kepemimpinan TNI antara Panglima dan wakilnya. Dirinya meyakini, pembagian tugas dan tupoksi pekerjaan bisa terjalani dengan baik.

    “Nanti mengenai job description dan wewenang menyangkut panglima dan wakil panglima TNI saya kira nanti peraturan presiden bisa mengatur tentang hal itu. Tapi yang paling penting adalah menurut hemat saya bagaimana sesungguhnya kebutuhan institusi TNI itu sendiri,” katanya.

    Panglima TNI (Dok. Puspen TNI)

    Tak Kontradiktif dengan Semangat Reformasi Birokrasi

    Basarah menambahkan, semangat reformasi itu harus dilihat dari kebutuhan bangsa seperti apa. Jadi bukan sekadar semangat untuk mengadakan atau tidak mengadakan satu struktur baru. Tetapi harus lihat dalam kajian yang lebih komprehensif.

    “Institusi TNI saat ini dibutuhkan hadir bukan hanya sebagai institusi yang menjaga pertahanan negara, yang menjaga sifat situasi dalam keadaan perang. Saya kira TNI semakin kompleks, bangsa kita juga semakin membutuhkan kehadiran TNI untuk kegiatan-kegiatan mendukung polri melakukan pemberantasan terorisme, ekstrimisme, dan berbagai macam ancaman-ancaman kedaulatan bangsa,” jelasnya.

    Wakil Ketua MPR ini mengatakan, hal itu yang melatarbelakangi struktur dari institusi TNI perlu diperkuat. Apakah pertimbangannya itu dengan menghadirkan wakil panglima TNI, kata dia, Presiden RI sebagai panglima tertinggi TNI yang paling tahu kebutuhan itu.

    Dilihat dari laman setneg.go.id, posisi Wakil Panglima merupakan koordinator pembinaan kekuatan TNI guna mewujudkan interoperabilitas/Tri Matra Terpadu, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Jabatan tersebut ditujukan untuk perwira tinggi dengan pangkat jenderal atau bintang empat.

    Jabatan ini sempat dihapus, Presiden ke-4 RI Abdurahman Wahid (Gus Dur) melalui melalui keputusan presiden atau keppres tertanggal 20 September 2000. Kini Presiden Jokoi kembali menghidupkan lagi jabatan tersebut dan termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI.

  • Patroli Gabungan, Polres Jombang Amankan 7 Remaja Mabuk dan 160 Botol Miras

    Patroli Gabungan, Polres Jombang Amankan 7 Remaja Mabuk dan 160 Botol Miras

    Jombang (beritajatim.com) – Patroli gabungan dilakukan oleh jajaran Polres Jombang, Sabtu (14/12/2024) hingga Minggu (15/12/2024) dini hari. Hal itu dilakukan untuk menjaga Kamtibmas (Kemanan dan Ketertiban Masyarakat).

    Hasilnya, korps berseragam coklat mengamankan tujuh remaja yang sedang pesta miras (minuman keras) di angkringan Jl Gus Dur Jombang. Para remaja tersebut digelandang ke kantor polisi guna pendataan. Polisi kemudian menelusuri asal muasal miras itu.

    Dari informasi tersebut, patroli gabungan kemudian menyisir salah seorang penjual miras yang ada di tepi Jl Raya Jogoloyo Kecamatan Jogoroto. Penjualnya seorang perempuan inisial SR (47), warga setempat.

    Awalnya, SR mengelak tudingan petugas. Namun setelah dilakukan penggeledahan dirinya tidak bisa mengelak. Karena polisi menemukan 160 botol miras berbagai jenis. Selanjutnya, aneka miras tersebut disita untuk barang bukti.

    Kabag Ops Polres Jombang Kompol Bambang Setyobudi menjelaskan bahwa patrol gabungan dilaksanakan mulai Sabtu malam hingga Minggu dini hari. “Ini untuk memelihara situasi Kamtibmas. Apalagi di media sosial marak informasi masalah gangster” katanya.

    Walhasil, dalam patrol tersebut polisi mengamankan tujuh remaja yang sedang pesta miras. Polisi juga menyita 160 botol miras berbagai merek. Lalu kendaraan berknalpot brong juga ditindak oleh Satlantas Polres Jombang.

    “Sepeda motor yang melanggar itu ditindak oleh Satlantas. Sedangkan remaja mabuk, orangtuanya kita datangkan. Lalu membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,” kata Bambang.

    Lokasi yang disisir meliputi Jl KH Wahid Hasyim, Jl Gus Dur, langsung ke arah timur jembatan laying (Flyover) Peterongan – Mojoagung. Lalu, masuk ke arah JL KH Romly Tamim, lalu menyisir arah Jl Mojosongo Diwek, Pandanwangi dan Kembali ke Polres Jombang. [suf]

  • PKB Usulkan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional, Cak Imin: Semoga Tak Lama Lagi Terwujud

    PKB Usulkan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional, Cak Imin: Semoga Tak Lama Lagi Terwujud

    ERA.id – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur untuk menjadi pahlawan nasional.

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai Gus Dur telah memperjuangkan kebhinnekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, serta persatuan Indonesia dan sekarang masyarakat Indonesia menikmati berbagai keadaan tersebut yang merupakan hasil jerih payah dan pengorbanan Gus Dur untuk bangsa Indonesia.

    “Maka saatnya di tempat ini pula, saya dengan berani dan kami semua menginisiasi untuk mengusulkan Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Semoga tidak lama lagi terwujud bagi bangsa kita,” ucap Cak Imin, dikutip Antara, Sabtu (14/12/2024).

    Meskipun Gus Dur tidak membutuhkan gelar pahlawan nasional, kata dia, tetapi bangsa Indonesia membutuhkan sosok Gus Dur untuk terus menjadi inspirasi dan semangat guna meneruskan dan membawa cita-cita Gus Dur, yaitu perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Cak Imin bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB mengaku ingin terus melanjutkan semangat Gus Dur dan terus memperjuangkan kebhinnekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia, agar terwujud dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Selain itu, Cak Imin menuturkan PKB bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah meneguhkan kembali bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan kesalahan konstitusional dalam memimpin pemerintahan.

    “Justru Gus Dur telah berhasil membawa bangsa kita benar-benar menjadi bangsa yang berdaulat sesuai dengan konstitusi kita,” tegasnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PKB Rusdi Kirana mengungkapkan Fraksi PKB MPR telah berinisiatif untuk mengembalikan nama baik Gus Dur melalui pencabutan Ketetapan atau Tap MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid.

    Dengan mengembalikan nama baik Gus Dur, sambung dia, maka PKB akan terus memperjuangkan Gus Dur untuk bisa dikukuhkan sebagai pahlawan nasional.

    “Walaupun sebenarnya dalam hati kami, termasuk saya, Gus Dur sudah merupakan pahlawan nasional,” kata Rusdi yang juga merupakan Wakil Ketua MPR itu.

  • Isu Politik Terkini: Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional hingga Tim Transisi Pramono-Rano

    Isu Politik Terkini: Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional hingga Tim Transisi Pramono-Rano

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah isu politik terkini menjadi fokus pembaca pada Sabtu (14/12/2024). Berita mantan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur yang diusulkan untuk diangkat jadi pahlawan nasional menjadi isu politik yang hangat diperbicangkan pembaca Beritasatu.com.

    Isu politik lainnya, terkait Pramono Anung dan Rano Karno yang segera membentuk tim transisi 100 hari kerja, Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul yang masuk dalam bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muktamar X PPP yang akan dipercepat, hingga PKS yang setuju untuk evaluasi sistem pilkada.

    Berikut isu politik terkini Beritasatu.com.

    1. PKB Usulkan Gus Dur Diangkat sebagai Pahlawan Nasional
    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi mengusulkan Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, untuk diangkat sebagai pahlawan nasional. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menyatakan Gus Dur telah berjasa besar dalam memperjuangkan nilai-nilai kebinekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia.

    Ia menambahkan, meskipun Gus Dur tidak membutuhkan gelar pahlawan nasional, tetapi bangsa Indonesia membutuhkan sosok seperti beliau untuk terus menjadi inspirasi dalam mengupayakan perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat.

    2. Menang Pilgub Jakarta, Pramono Segera Bentuk Tim Transisi 100 Hari Kerja
    Pramono Anung mengatakan akan segera membentuk tim transisi 100 hari kerja untuk mempercepat realisasi janji politiknya saat kampanyenya. Tim itu akan dibentuk sebelum ia dilantik sebagai gubernur Jakarta periode 2025-2030.

    Pramono menyampaikan itu karena dirinya bersama Rano Karno sudah dipastikan memenangi Pilgub Jakarta 2024 dan tidak ada gugatan dari lawannya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Pramono Anung mengaku senang tidak ada gugatan sengketa hasil Pilgub Jakarta 2024 yang diajukan pasangan nomor Ridwan Kamil-Suswono dan Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

    3. Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP, Gus Ipul Akui Biasa Jelang Muktamar
    Selain berita Gus Dur yang diusulkan jadi pahlawan nasional, isu politik lainnya yang juga menjadi perbincangan hangat yakni Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf atau Gus Ipul yang menanggapi kabar dirinya masuk dalam bursa calon ketua umum PPP. Gus Ipul menyatakan jika namanya disebut hanya wacana setiap menjelang muktamar X PPP.

    Gus Ipul mengakui setiap menjelang muktamar, namanya selalu menjadi bahan obrolan sejumlah pihak yang diisukan menjadi calon ketua umum. Ia pun menegaskan jika isu calon ketua umum PPP itu hanya sebuah wacana saja.

    4. Muktamar PPP untuk Pilih Ketua Umum Dipercepat
    Pelaksana tugas (Plt) Ketua umum PPP Muhamad Mardiono mengatakan, Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang akan memilih ketua umum akan dipercepat untuk mempersiapkan Pemilu 2029 agar partai berlambang Ka’bah itu bisa kembali masuk ke Senayan.

    Menurut dia, percepatan muktamar PPP ini agar pengurus yang nantinya terpilih memiliki waktu panjang untuk konsolidasi dalam rangka persiapan Pemilu 2029.

    5. PKS Setuju Evaluasi Sistem Pilkada yang Diusulkan Presiden Prabowo
    Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mendukung usulan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada).

    Menurut Aboe Bakar, evaluasi tersebut sangat diperlukan, terutama untuk menanggulangi permasalahan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan pilkada serentak, termasuk tingginya biaya politik.

    Aboe Bakar mengakui pilkada serentak membutuhkan dana yang sangat besar. Ia menilai anggaran tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan prioritas masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

    Demikian berita-berita politik terkini yang menarik perhatian pembaca Beritasatu.com, di antaranya Gus Dur yang diusulkan jadi pahlawan nasional.

  • Isu Politik Terkini: Gus Dur Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional hingga Tim Transisi Pramono-Rano

    PKB Usulkan Gus Dur Diangkat sebagai Pahlawan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) secara resmi mengusulkan Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, untuk diangkat sebagai pahlawan nasional. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin, menyatakan Gus Dur telah berjasa besar dalam memperjuangkan nilai-nilai kebinekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia.

    “Sudah waktunya kita mengusulkan Gus Dur sebagai pahlawan nasional. Semoga usulan ini dapat segera terwujud demi bangsa kita,” ujar Cak Imin dalam acara silaturahim kebangsaan yang digelar di Jakarta pada Jumat (13/12/2024) dilansir dari Antara.

    Ia menambahkan, meskipun Gus Dur tidak membutuhkan gelar pahlawan nasional, tetapi bangsa Indonesia membutuhkan sosok seperti beliau untuk terus menjadi inspirasi dalam mengupayakan perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat.

    Cak Imin juga menegaskan PKB berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan Gus Dur dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan di berbagai aspek kehidupan masyarakat.

    Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin menyebut bahwa PKB bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengupayakan langkah untuk mengembalikan nama baik Gus Dur, dengan memastikan bahwa beliau tidak pernah melakukan pelanggaran konstitusional selama masa kepemimpinannya.

    “Gus Dur adalah pemimpin yang membawa bangsa kita menjadi lebih berdaulat sesuai dengan amanat konstitusi,” tambahnya.

    Wakil Ketua Umum PKB Rusdi Kirana juga menyampaikan dukungannya. Ia mengungkapkan bahwa Fraksi PKB di MPR telah menginisiasi langkah untuk mencabut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 terkait Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid.

    “Dengan pencabutan Tap MPR tersebut, kami akan semakin kuat memperjuangkan agar Gus Dur bisa resmi diakui sebagai pahlawan nasional,” jelas Rusdi, yang juga menjabat sebagai wakil ketua MPR.

    Pada akhir acara silaturahim kebangsaan, DPP PKB dan tokoh lintas agama menandatangani dokumen rekomendasi agar pemerintah mengangkat Gus Dur sebagai pahlawan nasional. 

  • PKB usulkan Gus Dur jadi pahlawan nasional

    PKB usulkan Gus Dur jadi pahlawan nasional

    “Walaupun sebenarnya dalam hati kami, termasuk saya, Gus Dur sudah merupakan pahlawan nasional,”

    Jakarta (ANTARA) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur untuk menjadi pahlawan nasional.

    Dalam acara Silaturahim Kebangsaan di Jakarta, Jumat (13/12), Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai Gus Dur telah memperjuangkan kebhinnekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, serta persatuan Indonesia dan sekarang masyarakat Indonesia menikmati berbagai keadaan tersebut yang merupakan hasil jerih payah dan pengorbanan Gus Dur untuk bangsa Indonesia.

    “Maka saatnya di tempat ini pula, saya dengan berani dan kami semua menginisiasi untuk mengusulkan Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Semoga tidak lama lagi terwujud bagi bangsa kita,” ucap Cak Imin, seperti dikutip dari keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Meskipun Gus Dur tidak membutuhkan gelar pahlawan nasional, kata dia, tetapi bangsa Indonesia membutuhkan sosok Gus Dur untuk terus menjadi inspirasi dan semangat guna meneruskan dan membawa cita-cita Gus Dur, yaitu perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Dirinya bersama Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB mengaku ingin terus melanjutkan semangat Gus Dur dan terus memperjuangkan kebhinnekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia, agar terwujud dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Cak Imin menuturkan PKB bersama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah meneguhkan kembali bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan kesalahan konstitusional dalam memimpin pemerintahan.

    “Justru Gus Dur telah berhasil membawa bangsa kita benar-benar menjadi bangsa yang berdaulat sesuai dengan konstitusi kita,” tuturnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum PKB Rusdi Kirana mengungkapkan Fraksi PKB MPR telah berinisiatif untuk mengembalikan nama baik Gus Dur melalui pencabutan Ketetapan atau Tap MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid.

    Dengan mengembalikan nama baik Gus Dur, sambung dia, maka PKB akan terus memperjuangkan Gus Dur untuk bisa dikukuhkan sebagai pahlawan nasional.

    “Walaupun sebenarnya dalam hati kami, termasuk saya, Gus Dur sudah merupakan pahlawan nasional,” kata Rusdi yang juga merupakan Wakil Ketua MPR itu.

    Silaturahim Kebangsaan yang digelar mengusung tema Mengenang Guru Bangsa Gus Dur tersebut menampilkan berbagai pembicara, yakni Imam Katolik Romo Magnis; Ketua Umum FPP Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin) Xs. Budi Tanuwibowo; Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya; mantan Panglima Pasukan Berani Mati era Gus Dur, Gus Nuril, serta Kepala Wisma Sangha Theravada Indonesia YM Bhikku Dhammasubho Mahathera.

    Kemudian, Kepala Biro Protokol Istana Kepresidenan semasa Gus Dur menjadi Presiden periode 1999-2001 Wahyu Muryadi, Wakil Ketua Harian DPP PKB Nadya Alfi Roihana, Ketua Umum Amir Nasional JAI Min Mirajudin Sahid.

    Turut hadir Ketua Fraksi PKB DPR Jazilul Fawaid, Ketua Fraksi PKB MPR Neng Eem Marhamah, dan Ketua Umum DPP Badan Persaudaraan Antar Iman (Berani) Lorens Manuputty.

    Dalam acara itu, DPP Berani bersama tokoh masyarakat dan tokoh lintas agama menandatangani Rekomendasi Pahlawan Nasional untuk Guru Bangsa Gus Dur yang berisi usulan kepada pemerintah Indonesia melalui MPR agar mengangkat Gus Dur sebagai pahlawan nasional.

    Rekomendasi itu kemudian diserahkan kepada Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2024

  • Yusril Pastikan Mary Jane Diserahkan ke Pemerintah Filipina Sebelum Natal

    Yusril Pastikan Mary Jane Diserahkan ke Pemerintah Filipina Sebelum Natal

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut terpidana hukuman mati kasus narkotika Mary Jane Veloso akan dikembalikan ke negara asalnya yakni Filipina pada sekitar 20 Desember 2024. 

    Yusril menyebut, pemerintah sudah menargetkan pengembalian Mary Jane ke pemerintah Filipina dilakukan sebelum Natal, yang jatuh pada 25 Desember. Hal itu diungkapnya usai menghadiri rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (13/12/2024). 

    “Insyaallah sekitar 20 Desember,” kata Yusril kepada wartawan, dikutip Sabtu (14/12/2024). 

    Mantan Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri itu mengatakan, pemerintah RI dan Filipina sudah menyetujui teknis pemulangan Mary Jane. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung serta Polri dilibatkan dalam pembicaraan level teknis. 

    Kejaksaan Agung, khususnya, bakal menghapuskan nama terpidana kasus narkoba itu dari daftar eksekusi hukuman mati. Seperti diketahui, Mary Jane dijatuhi hukuman pidana mati di Indonesia. Artinya, dengan pengembaliannya ke Filipina, maka dia batal dieksekusi. 

    Dalam catatan Bisnis, Mary Jane Veloso ditangkap di Bandara Adi Sutjipto Yogyakarta karena kedapatan membawa 2,6 kilogram heroin pada April 2010. Kemudian, Mary Jane divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta pada Oktober 2010.  

    Sebelum pelaksanaan eksekusi mati, Mary Jane telah melakukan berbagai upaya hukum agar terbebas dari vonis itu, termasuk dia juga melayangkan grasi dan ditolak oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.  

    Pada 29 April 2015, Mary Jane lolos dieksekusi lantaran Presiden Filipina Benigno Aquino meminta agar pemerintah Indonesia menunda eksekusi mati Mary Jane. Pasalnya, orang yang merekrut Mary Jane untuk menyelundupkan narkoba ke Indonesia melalui Yogyakarta, yaitu Maria Kristina Sergio telah menyerahkan diri kepada polisi di Filipina.  

    Dengan demikian, kesaksian Mary Jane masih diperlukan untuk mengungkap kasus perdagangan manusia atau human trafficking kala itu.  

    Singkatnya, setelah hampir sembilan tahun negosiasi yang dilakukan pemerintah Filipina terhadap Indonesia, Mary Jane akhirnya dapat pulang ke negara asalnya.

  • Cak Imin Tegaskan Gus Dur Tidak Pernah Lakukan Kesalahan Konstitusional Saat Jabat Presiden ke-4 RI – Halaman all

    Cak Imin Tegaskan Gus Dur Tidak Pernah Lakukan Kesalahan Konstitusional Saat Jabat Presiden ke-4 RI – Halaman all

    Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menegaskan, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tidak pernah melakukan kesalahan konstitsional saat menjabat sebagai Presiden ke-4 RI.

    Hal itu disampaikan Muhaimin Iskandar dalam acara Silaturahmi Kebangsaan: Mengenang Guru Bangsa Gus Dur, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/12/2024) malam.

    “Di tempat ini PKB telah bersama-sama MPR meneguhkan kembali bahwa Gus Dur tidak pernah melakukan kesalahan konatitusional di dalam memimpin pemerintahan,” kata Cak Imin, sapaan akran Muhaimin Iskandar.

    Justru kata Cak Imin, Gus Dur telah berjasa untuk mempertahankan pluralisme, dan mewujudkan kerukanan antar umat beragama di masa kepemimpinannya.

    “Tentu kita semua mengakui, menyadari bahwa Indonesia harus terus kita rawat kebhinekaan, keberagaman, persaudaraan, persatuan, kemanusiaan harus terus menjadi perjuangan kita untuk terwujud dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara,” ucapnya.

    “Kita semua menyadari sepenuhnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur, telah menjadi pemimpin kita yang telah membuktikan perjuangan itu semua. Dan hari ini, kita bisa menikmati berbagai keadaan karena jerih payah dan pengorbanan yang Gus Dur berikan kepada bangsa kita,” imbuhnya.

    Sebab itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat itu berharap gelar pahlawan nasional untuk Gus Dur segera terwujud.

    “Kita semua menginisiasi untuk mengusulkan Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Semoga tidak lama lagi terwujud,” pungkasnya.

  • Ridwan Hisjam Nilai Golkar Paling Tepat Buat Jokowi, Ini Alasannya

    Ridwan Hisjam Nilai Golkar Paling Tepat Buat Jokowi, Ini Alasannya

    loading…

    Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato dalam penutupan Munas Partai Golkar XI di JCC, Senayan, Rabu (21/8/2024). Foto/Dok SINDONEWS TV

    JAKARTA – Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai partainya paling tepat buat Joko Widodo ( Jokowi ). Setelah tak lagi menjabat presiden, Ridwan menganggap langkah politik yang tepat bagi Jokowi adalah dengan bergabung ke partai politik (parpol).

    Dia mengatakan, siapa pun presidennya di Indonesia punya partai politik. Dia melanjutkan, Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hingga Jokowi adalah kader partai. Ridwan mengatakan, bagaimanapun Jokowi menjadi presiden dua periode karena merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Meski di akhir masa periode keduanya, hubungan Jokowi dengan partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu akhirnya retak. Bahkan, saat ini Jokowi sudah dianggap tidak lagi menjadi bagian dari kader parpol yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

    Ridwan Hisjam

    Untuk itu, Ridwan menilai langkah politik yang tepat bagi Jokowi adalah kembali ke Golkar. “Saya kira tidak ada jalan lain, kecuali kembali ke rumah aslinya, yaitu Golkar. Karena Jokowi sejatinya adalah kader Golkar,” ujar Ridwan di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Dia pun menjelaskan perlunya Jokowi berpartai. Menurut Ridwan, Jokowi punya program besar, yakni menjadikan Indonesia Emas 2045. Program itu harus terus dikawal siapa pun presidennya. Karenannya menjadikan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden merupakan langkah yang tepat untuk mengawal keberlanjutan.

    “Demikian juga dengan berpartai, Jokowi bisa mengawal program besar itu untuk sampai pada tujuan di tahun 2045, menjadikan Indonesia Emas. Dan Golkar bisa menjadi alat kekuasaan Jokowi untuk mengawal program besar itu,” ucapnya.

    Ridwan mengatakan, Golkar adalah partai yang fleksibel, tidak bertuan. Siapa pun bisa menjadi ketua umum parpol berlambang pohon beringin itu. Bahkan siapa pun ketua umumnya, Golkar bakal tetap eksis karena akan selalu berada di pemerintahan, sesuai doktrinnya Karya Kekaryaan.

  • Mungkin Dapat Ilham dari Gus Dur

    Mungkin Dapat Ilham dari Gus Dur

    Jakarta –

    Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham-Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menilai kehadiran Kementerian HAM di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menarik. Dia mengatakan mungkin Prabowo mendapat ilham dari Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

    “Yang sangat menarik, ketika Presiden Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden RI dan membentuk kabinet, beliau, mungkin mendapat ilham dari Presiden Abdurrahman Wahid. Menciptakan kembali, menghadirkan kembali, Kementerian HAM,” ujar Yusril saat sambutan dalam acara puncak peringatan Hari HAM sedunia Kemenham di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024) malam.

    Yusril menyebut di era Gus Dur merupakan pertama kalinya Indonesia memiliki Kementerian HAM. Dia juga menyampaikan saat itu Gus Dur menunjuk aktivis HAM dari wilayah paling Barat Indonesia, Aceh, yakni almarhum Dr. Hasbullah Saad.

    “Pada waktu itu dipimpin oleh seorang Menteri Aktivis HAM dari Aceh, Almarhum Dr. Hasbullah Saad. Walaupun, berapa tahun kemudian diintegrasikan kepada Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, yang berganti nama, menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,” ungkap Yusril.

    Sementara saat ini, kata Yusril, Presiden Prabowo mengembalikan Kementerian HAM yang kini dipimpin oleh seorang aktivis juga namun berasal dari wilayah paling Timur Indonesia, Natalius Pigai. Dia menerangkan tugas yang diemban Pigai selaku Menteri HAM pun tak mudah.

    “Kalau Gus Dur melantik aktivis HAM dari Aceh, maka Presiden Prabowo Subianto melantik seorang aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM yang dibebani tugas-tugas dan kewajiban untuk memajukan, melakukan perlindungan, dan sekaligus juga meningkatkan kesadaran seluruh warga bangsa kita terhadap persoalan-persoalan HAM,” imbuhnya.

    (whn/whn)