Xcloud.id

Tag: Gus dur

  • Ridwan Hisjam Nilai Golkar Paling Tepat Buat Jokowi, Ini Alasannya

    Ridwan Hisjam Nilai Golkar Paling Tepat Buat Jokowi, Ini Alasannya

    loading…

    Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato dalam penutupan Munas Partai Golkar XI di JCC, Senayan, Rabu (21/8/2024). Foto/Dok SINDONEWS TV

    JAKARTA – Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai partainya paling tepat buat Joko Widodo ( Jokowi ). Setelah tak lagi menjabat presiden, Ridwan menganggap langkah politik yang tepat bagi Jokowi adalah dengan bergabung ke partai politik (parpol).

    Dia mengatakan, siapa pun presidennya di Indonesia punya partai politik. Dia melanjutkan, Soekarno, Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hingga Jokowi adalah kader partai. Ridwan mengatakan, bagaimanapun Jokowi menjadi presiden dua periode karena merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Meski di akhir masa periode keduanya, hubungan Jokowi dengan partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu akhirnya retak. Bahkan, saat ini Jokowi sudah dianggap tidak lagi menjadi bagian dari kader parpol yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu.

    Ridwan Hisjam

    Untuk itu, Ridwan menilai langkah politik yang tepat bagi Jokowi adalah kembali ke Golkar. “Saya kira tidak ada jalan lain, kecuali kembali ke rumah aslinya, yaitu Golkar. Karena Jokowi sejatinya adalah kader Golkar,” ujar Ridwan di Jakarta, Kamis (12/12/2024).

    Dia pun menjelaskan perlunya Jokowi berpartai. Menurut Ridwan, Jokowi punya program besar, yakni menjadikan Indonesia Emas 2045. Program itu harus terus dikawal siapa pun presidennya. Karenannya menjadikan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden merupakan langkah yang tepat untuk mengawal keberlanjutan.

    “Demikian juga dengan berpartai, Jokowi bisa mengawal program besar itu untuk sampai pada tujuan di tahun 2045, menjadikan Indonesia Emas. Dan Golkar bisa menjadi alat kekuasaan Jokowi untuk mengawal program besar itu,” ucapnya.

    Ridwan mengatakan, Golkar adalah partai yang fleksibel, tidak bertuan. Siapa pun bisa menjadi ketua umum parpol berlambang pohon beringin itu. Bahkan siapa pun ketua umumnya, Golkar bakal tetap eksis karena akan selalu berada di pemerintahan, sesuai doktrinnya Karya Kekaryaan.

  • Mungkin Dapat Ilham dari Gus Dur

    Mungkin Dapat Ilham dari Gus Dur

    Jakarta –

    Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham-Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menilai kehadiran Kementerian HAM di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menarik. Dia mengatakan mungkin Prabowo mendapat ilham dari Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

    “Yang sangat menarik, ketika Presiden Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden RI dan membentuk kabinet, beliau, mungkin mendapat ilham dari Presiden Abdurrahman Wahid. Menciptakan kembali, menghadirkan kembali, Kementerian HAM,” ujar Yusril saat sambutan dalam acara puncak peringatan Hari HAM sedunia Kemenham di TMII, Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024) malam.

    Yusril menyebut di era Gus Dur merupakan pertama kalinya Indonesia memiliki Kementerian HAM. Dia juga menyampaikan saat itu Gus Dur menunjuk aktivis HAM dari wilayah paling Barat Indonesia, Aceh, yakni almarhum Dr. Hasbullah Saad.

    “Pada waktu itu dipimpin oleh seorang Menteri Aktivis HAM dari Aceh, Almarhum Dr. Hasbullah Saad. Walaupun, berapa tahun kemudian diintegrasikan kepada Kementerian Hukum dan Perundang-undangan, yang berganti nama, menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,” ungkap Yusril.

    Sementara saat ini, kata Yusril, Presiden Prabowo mengembalikan Kementerian HAM yang kini dipimpin oleh seorang aktivis juga namun berasal dari wilayah paling Timur Indonesia, Natalius Pigai. Dia menerangkan tugas yang diemban Pigai selaku Menteri HAM pun tak mudah.

    “Kalau Gus Dur melantik aktivis HAM dari Aceh, maka Presiden Prabowo Subianto melantik seorang aktivis HAM dari Papua, Natalius Pigai sebagai Menteri HAM yang dibebani tugas-tugas dan kewajiban untuk memajukan, melakukan perlindungan, dan sekaligus juga meningkatkan kesadaran seluruh warga bangsa kita terhadap persoalan-persoalan HAM,” imbuhnya.

    (whn/whn)

  • Genjot Penerimaan Negara Tanpa Bebani Rakyat Kecil, Eks Dirjen Bea Cukai Usulkan Hal Ini – Halaman all

    Genjot Penerimaan Negara Tanpa Bebani Rakyat Kecil, Eks Dirjen Bea Cukai Usulkan Hal Ini – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Dirjen Bea dan Cukai Dr. Permana Agung Dradjattun menilai pemberlakuaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang regresif akan membebankan kepada kelompok ekonomi rendah.

    Permana pun mengusulkan untuk menggenjot penerimaan negara pemerintah menerapkan strategi ekonomi progresif melalui peningkatan pajak progresif yang menargetkan individu superkaya atau ultra high net worth individuals (UHNWI).

    “Strategy saya yakinkan bahwa revenue foregone berupa tax expenditure harus benar-benar terarah dan terukur, supaya setiap pengorbanan pemerintah untuk menumbuhkan perekonomiannya benar-benar tepat sasaran,” kata Permana di Jakarta, Selasa (10/12/2024).

    Langkah ini, sambungnya, sejalan dengan komitmen negara-negara G20 untuk memastikan ultra high net worth individuals membayar pajak secara adil dan efektif.

    Negara, lanjutnya, harus betul-betul berpihak pada rakyat kecil.

    Dirjen Bea Cukai era Presiden Habibie, Gus Dur dan Megawati ini pun mengapresiasi pemerintah yang akhirnya hanya memberlakukan PPN 12 persen untuk barang mewah. 

    Menurutnya kebijakan ekonomi negara harus mengedepankan rakyat menengah ke bawah sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo.

    Permana juga mendukung adanya pembentukan Badan Penerimaan Negara bukan Kementrian Penerimaan Negara, yang mana mampu memberikan indentitas baru yang lebih positif dan mampu menelusuri kebocoran-kebocoran yang terjadi di penerimaan negara. 

    “Dalam upaya melakukan perubahan performance suatu institusi, tidak cukup hanya dengan melakukan perubahan target-target yang ingin dicapai dan atau mengganti bisnis proses atau proseduralnya. Perubahan mindset para aparaturnya harus diawali dengan perubahan identitasnya. Hal ini dilakukan agar upaya-upaya keras yang akan dilakukan betul-betul bisa meresap menjadi culture baru dari insitusi tersebut,” jelasnya.

    “Disini perlunya identitas baru yang bernama Badan Penerimaan Negara. Dengan identity baru maka penyatuan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Entitas yang menangani PNBP akan mempunyai ledakkan keberhasilan dalam mengamankan inisiatif-inisiatif Presiden,” sambungnya.

    “Saya juga mendorong perkembangan ekonomi ke depan jangan hanya mengandalkan stability agar kita tidak terjebak dalam middle income trap. Perkembangan ekonomi kita harus growth dan tumbuh,” ujarnya.

     

  • Yusril Kaji Wacana KPK Jadi Penyidik Tunggal Kasus Korupsi

    Yusril Kaji Wacana KPK Jadi Penyidik Tunggal Kasus Korupsi

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku tengah mengkaji wacana agar pengusutan kasus tindak pidana korupsi ditangani oleh penyidik tunggal. 

    Seperti diketahui, saat ini terdapat tiga lembaga penegak hukum yang berwenang mengusut kasus korupsi yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK, dengan dibekali UU No.30/2002 (kini direvisi menjadi UU No.19/2019), bahkan berwenang untuk mengusut kasus korupsi dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan. 

    “Ya belum final diskusi tentang masalah ini ya, karena saya pada waktu mewakili pemerintah membahas KPK di DPR pada tahun 2003 itu, memang kita membentuk KPK karena menganggap bahwa korupsi itu adalah sesuatu yang akut dalam masyarakat kita,” jelas Yusril kepada wartawan usai menghadiri diskusi di Gedung KPK C1, Jakarta, Selasa (10/12/2024). 

    Mantan Menteri Kehakiman di era Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri lalu menekankan, KPK memiliki kewenangan luar biasa karena hukum acaranya berbeda dengan KUHAP. 

    Meski demikian, sekitar 20 tahun lebih berjalan, dia mengakui ada pikiran untuk menetapkan penyidik tunggal dalam pengusutan kasus korupsi. Apalagi, kini ada tiga penegak hukum yang berwenang mengusut kasus rasuah. 

    “Tetapi setelah 20 tahun kemudian timbul pertanyaan kalau semuanya bisa juga dilakukan oleh polisi, jaksa, KPK, mengapa kita tidak hanya menyatukan satu saja lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan di bidang tindak pidana korupsi? Tapi tentu itu harus diimbangi dengan kemungkinan pembaruan terhadap uUndang-undang Tindak Pidana Korupsi itu sendiri,” ucap Yusril.

    Menurut mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu, wacana menjadikan penyidik tunggal dalam penanganan kasus korupsi itu sejalan dengan proses yang bergulir untuk merevisi Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta penerapan KUHP baru di 2026.

    Namun, Yusril memastikan wacana itu akan didiskusikan terlebih dahulu serta mendengar masukan dari berbagai pemangku kepentingan. 

    “Bukan saja dari lembaga-lembaga penegak hukum, tapi juga dari para akademisi dan aktivis yang bergerak dalam pemberantasan korupsi kita dengar semuanya, sehingga kita dapat mengambil satu rumusan yang lebih sesuai dengan apa yang kita butuhkan,” tuturnya. 

  • JK Laporkan Agung Laksono karena Melanggar Hukum, Hanya Boleh Ada Satu Palang Merah di Setiap Negara

    JK Laporkan Agung Laksono karena Melanggar Hukum, Hanya Boleh Ada Satu Palang Merah di Setiap Negara

    GELORA.CO  – Dua politisi senior partai beringin, Jusuf Kalla dan Agung Laksono, berseteru. 

    Jusuf Kalla yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar, melaporkan Agung Laksono yang juga pernah menjadi Ketua Umum Golkar versi Munas Jakarta ke polisi. 

    JK melaporkan Agung ke polisi karena manuver pendongkelan posisi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

    JK menilai langkah Agung melanggar hukum. 

    Menurutnya, hanya boleh ada satu palang merah di setiap negara. 

    “Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan hukum karena tidak boleh begitu,” kata JK di sela-sela munas di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    JK mengatakan PMI juga telah mengambil langkah tegas terhadap pengurus yang terlibat manuver Agung. 

    Dia menyebut pengurus-pengurus itu telah dipecat karena melanggar AD/ART.

    Meski demikian, JK juga mengaku tak heran Agung melakukan manuver pendongkelan. 

    Ia kemudian menyinggung track record Agung pernah melakukan hal serupa di beberapa organisasi lain. 

    “Itu kebiasaan Bapak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia buat bahaya untuk kemanusiaan,” ujar JK.

    JK sendiri kemarin resmi menjabat Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) periode 2024-2029 setelah terpilih melalui aklamasi di Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024.

    Tak ada sosok lain yang mencalonkan sebagai ketua umum dalam munas ini. Seluruh peserta Munas PMI pun sepakat memilih JK.

    “Ya begitulah hasil munas ini ya. Sama-sama, aklamasi,” kata JK setelah terpilih pada Musyawarah Nasional (Munas) XXII PMI Tahun 2024 di Hotel Grand Sahid, Jakarta.

    Setelah kembali terpilih menjadi Ketua Umum PMI, JK mengaku akan segera membentuk pengurus. 

    Dia akan dibantu sejumlah formatur yang telah ditentukan munas. 

    JK punya waktu satu bulan untuk membentuk pengurus sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) PMI. 

    JK mengatakan akan memilih orang-orang terbaik. 

    “Pengurus pusat maksimum 21 orang. Mencari 21 orang yang kredibel, yang baik. Ya kita cari teman-teman yang baik, di samping pengurus lama yang bekerja baik tentu, lanjutkan,” ujarnya.

    Terpisah, Agung Laksono mengaku tidak masalah dirinya dilaporkan oleh JK ke polisi buntut manuvernya dalam pencalonan Ketua PMI. 

    Agung mengatakan yang dilakukannya bukan tindak pidana atau kriminal. 

    “Boleh-boleh saja, semua orang boleh, lapor-lapor itu kan boleh saja, karena ini kan masalahnya bukan masalah pidana, bukan masalah kriminal. Ini kan masalah organisasi lah, organisatoris. Ya silakan aja, enggak apa-apa,” kata Agung, Senin (9/12/2024).

    Agung pun mengklaim apa yang dilakukannya bukan untuk merusak organisasi, namun untuk memperbaiki organisasi. 

    “Iya enggak masalah. Soalnya kita untuk memperbaiki kok bukannya untuk merusak,” ujar Agung.

    Pada saat bersamaan Agung Laksono juga mengaku dirinya sudah terpilih menjadi Ketum PMI lewat munas tandingan yang digelar di Jakarta. 

    Selanjutnya, Agung akan melaporkan hasil Munas tandingan PMI itu kepada Kemenkumham. 

    Ia pun menyerahkan kepada pemerintah untuk memberi penilaian mengenai hasil Munas PMI yang digelar pihaknya.

    “Kami akan laporkan kepada pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana semestinya dan terserah bagaimana penilaian dari pemerintah, dari instansi yang terkait untuk melakukan penilaian,” ujar Agung Laksono.

    Ia mengklaim Munas PMI yang digelarnya itu sudah sesuai dengan AD/ART PMI. 

    Munas ini, kata Agung Laksono, adalah forum tertinggi dari organisasi. 

    “Bisa menentukan siapa ketua umumnya, bisa melakukan perubahan-perubahan anggaran dasar-anggaran rumah tangga yang memang sudah mulai banyak disuarakan pada kesempatan tersebut, ingin ada perubahan, ingin ada pembatasan masa bakti,” jelasnya.

    Menurut Agung Laksono, perlu ada pembatasan masa jabatan pada sebuah organisasi. 

    Dia menilai ada semangat perubahan dan pembaharuan di PMI. 

    “Tapi sayangnya suasana ini tidak diperoleh, tertutup gitu, berbagai cara, sehingga lahirlah suasana seperti yang tadi digambarkan sebelumnya,” tuturnya.

    Menanggapi perseteruan antara dua politisi senior Partai Golkar itu, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Zainul Munasichin menilai perebutan kursi Ketua Umum PMI itu tidak pantas. 

    Pasalnya, PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang harus bebas dari politik praktis. 

    “Menurut saya kurang elok ya, organisasi kemanusiaan harus zero politik, dia harus terbebas dari interest politik,” kata Zainul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Zainul pun mengungkit pesan Presiden ke-5 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 

    Menurutnya, kemanusiaan haruslah di atas perpolitikan. 

    “Almarhum Gus Dur pernah mengatakan di atas politik adalah kemanusiaan. Menurut saya semua pihak harus kembali merenungkan kata-kata Gus Dur ini,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Zainul mengharapkan JK dan Agung Laksono bisa duduk bersama untuk menyelesaikan dualisme tersebut. 

    Apalagi, keduanya merupakan tokoh politik senior. 

    “Kita berharap kedua belah pihak duduk bareng lah. Kan sama-sama senior. Saya yakin punya wise dan kematangan melihat soal ini,” ujarnya

  • Organisasi Kemanusiaan Harus Zero Politik

    Organisasi Kemanusiaan Harus Zero Politik

    loading…

    Jusuf Kalla dan Agung Laksono sama-sama mengklaim terpilih sebagai Ketua Umum PMI. FOTO/IST

    JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, organisasi yang berbasis bergerak di bidang kemanusiaan, harus terbebas dari praktik politik.

    “Menurut saya kurang elok ya, organisasi kemanusian harus zero politik, dia harus terbebas dari interest politik,” kata Zainul saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (9/12/2024).

    Zainul merujuk pernyataan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang menyebut “di atas politik adalah kemanusiaan.” Menurutnya, seluruh pihak harus merenungkan pernyataan Gus Dur tersebut.

    Politikus PKB ini berharap, kedua belah pihak bisa duduk bareng untuk mencari titik tengah atas persoalan yang ada. Ia meyakini, kedua belah pihak dapat bijaksana menyikapi permasalahan tersebut.

    “Ya, kita berharap kedua belah pihak duduk bareng lah, kan sama-sama senior. Saya yakin punya wise dan kematangan melihat soal ini,” kata Zainul.

    Untuk diketahui, dualisme kepemimpinan melanda PMI. Dua politikus senior Partai Golkar, Agung Laksono dan Jusuf Kalla (JK) saling mengklaim telah terpilih dalam Munas XXII PMI.

    Adapun JK dinyatakan terpilih melalui Munas XXII PMI yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya. Sementara Agung Laksono, terpilih melalui Munas PMI yang digelar di Hotel Sultan. Mereka saling klaim telah mendapat dukungan dari para PMI di daerah.

    Bahkan, JK bakal melaporkan Agung Laksono ke Polisi buntut kisruh pencalonan Ketua PMI baru. JK menegaskan deklarasi Agung Laksono sebagai Ketua PMI merupakan ilegal dan pengkhianatan.

    (abd)

  • Ais Shafiyah Asfar Apresiasi Kebijakan Prabowo Naikkan PPN Jadi 12 Persen

    Ais Shafiyah Asfar Apresiasi Kebijakan Prabowo Naikkan PPN Jadi 12 Persen

    Surabaya (beritajatim.com) – Ketua Harian DPP PKB, Ais Shafiyah Asfar, memberikan apresiasi atas kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% khusus untuk barang mewah. Menurut Ais, kebijakan ini mencerminkan keberpihakan Presiden terhadap rakyat kecil, sembari tetap memastikan penerimaan negara meningkat.

    “Kebijakan ini menurut kami senada dengan konsep equity efficiency trade-off, di mana penambahan penerimaan negara itu dapat ditingkatkan tanpa mengorbankan keadilan sosial. Pak Prabowo benar-benar menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat kecil,” ujar Ais, Senin (9/12/2024).

    Politisi muda 23 tahun ini juga menyebut bahwa kebijakan ini dirancang dengan seni pengambilan keputusan yang cermat. Dia memuji pendekatan Presiden Prabowo yang memastikan kebijakan pajak ini tidak memberatkan masyarakat kecil, melainkan menyasar golongan atas dengan cara yang adil.

    “Kami mengapresiasi bagaimana Bapak Prabowo ‘bijak’ dalam membuat ‘kebijakan’ yang bertujuan untuk menambah pemasukan negara, yang sama sekali tidak membebani rakyat kecil. Regulasi pajak ini menunjukkan seni ‘decisioning’ yang memungut pajak dengan keluhan sesedikit mungkin,” kata anggota komisi D DPRD Surabaya ini.

    Sebagai politisi perempuan dan kandidat doktor di Universitas Airlangga, Ais juga mengaitkan kebijakan ini dengan pernyataan Gus Dur yang pernah memuji keikhlasan Prabowo Subianto untuk rakyat Indonesia. Ia percaya keputusan ini adalah bukti nyata dari ungkapan tersebut.

    “Mengutip ungkapan Gus Dur, bahwa salah satu tokoh bangsa yang paling ikhlas untuk rakyat Indonesia adalah Prabowo Subianto, dan hari ini terbukti, Pak Prabowo mengambil keputusan bahwa kenaikan PPN 12% hanya diterapkan untuk barang mewah,” tutup Ais Shafiyah Asfar. [asg/but]

  • Gus Farkhan Disebut Layak Gantikan Gus Miftah Sebagai Utusan Khusus Presiden

    Gus Farkhan Disebut Layak Gantikan Gus Miftah Sebagai Utusan Khusus Presiden

    loading…

    Mundurnya Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan membuka ruang bagi munculnya nama-nama baru, salah satunya Gus Farkhan Evendi. Foto: Ist

    JAKARTA – Mundurnya Gus Miftah dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan telah membuka ruang bagi munculnya nama-nama baru. Salah satu yang paling banyak diperbincangkan yakni Gus Farkhan Evendi, tokoh muda yang dikenal dekat dengan para ulama dan memiliki rekam jejak bersih.

    KH Azis Asyaubari, tokoh muda dari Pesantren Ciwedus Garut mendukung Gus Farkhan untuk menggantikan posisi Gus Miftah di Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

    Menurut dia, Gus Farkhan seorang tokoh muda yang mempunyai kedekatan dengan para ulama dan tokoh lintas agama. “Gus Farkhan dikenal dekat dengan almarhum Gus Dur dan tokoh bangsa lainnya. Beliau pernah menjadi staf Kemenpora. Pribadi yang jujur, bersih, dan dekat dengan semua kalangan,” ungkapnya.

    Dukungan lain juga datang dari Ketum IPGN Teguh Amanuloh. Menurut dia, Gus Farhan merupakan sosok muda yang punya adab tinggi dan terus bekerja untuk mempersatukan umat.

    “Menurut hemat saya, Gus Farkhan paham kondisi kebangsaan, urusan keilmuan ilmu politik, ilmu gerakan, ilmu agama, sudah tahu semua tidak diragukan lagi,” ucapnya.

    Tokoh muda Jabar ini juga menyebut Gus Farkhan mempunyai pengalaman organisasi yang bagus. Selain sebagai mantan Staf Khusus Menpora, Gus Farkhan memiliki pengalaman yang kaya dalam bidang organisasi dan kepemimpinan. Dia juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

    Gus Farkhan kerap dipuji karena integritas dan kejujurannya. Hal ini menjadikannya sosok yang dipercaya oleh banyak pihak.

    Gus Farkhan juga memiliki visi yang komprehensif tentang pengembangan agama di Indonesia. Dia mampu menyinergikan antara nilai-nilai agama dengan perkembangan zaman.

    “Gus Farkhan adalah sosok yang tepat untuk memimpin Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan. Beliau memiliki kemampuan untuk menyatukan umat dan membawa perubahan positif bagi bangsa,” ujar Teguh.

    Dukungan juga datang dari Gus Ulil Albab, Pengasuh Pondok Azzahra II Kendal. “Pribadi yang sederhana dan gigih dalam merajut silaturahmi serta persahabatan dari banyak kalangan,” katanya.

  • Bentuk Toleransi dalam Pengucapan Salam yang Mewakili Semua Agama

    Bentuk Toleransi dalam Pengucapan Salam yang Mewakili Semua Agama

    JAKARTA – Bukan hal baru jika setiap pejabat publik saat mulai berpidato akan mengucap salam berupa ‘Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastyastu, Namo Budaya, salam kebajikan’. Salam ini digunakan untuk mewakili lima agama yang ada di Indonesia.

    Namun, penggunaan salam itu kemudian menjadi polemik setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengimbau agar umat Islam tak lagi mengucapkan salam yang mewakili semua agama dalam sambutan di acara resmi. Imbauan itu termaktub dalam dalam surat bernomor 110/MUI/JTM/2019 yang diteken Ketua MUI Jatim KH. Abdusshomad Buchori.

    “Mengucapkan salam pembuka dari semua agama yang dilakukan oleh umat Islam adalah perbuatan baru yang merupakan bid’ah, yang tidak pernah ada di masa lalu. Minimal mengandung nilai syubhat (samar kehalalannya) yang patut dihindari,” kata Buchori dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 9 November.

    Di tingkat pusat, langkah MUI Jatim yang membuat imbauan itu pun telah memperoleh lampu hijau. Sekjen MUI Anwar Abbas menilai, larangan mengucapkan salam semua agama sudah sesuai dengan ketentuan Alquran dan Hadis. Dalam Islam, kata dia, salam adalah doa yang memiliki dimensi teologis. 

    “Adanya fatwa dari MUI Jatim ini menjadi penting karena, dengan adanya fatwa tersebut, maka umat tidak bingung sehingga mereka bisa tertuntun secara agama dalam bersikap dan dalam membangun hubungan baik dengan umat dari agama lain,” kata Anwar dalam keterangan tertulisnya, Senin 11 November. 

    Adapun, pengucapan salam semua agama yang biasa dipakai pejabat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatu, Salam Sejahtera bagi Kita Semua (salam umat Kristiani), Om Swastyastu (salam umat Hindu), Namo Buddhaya (salam umat Buddha), dan Salam Kebajikan (salam umat Konghucu). Pengucapan semua salam itu selalu digunakan oleh sejumlah pejabat dalam setiap kesempatan, tak terkecuali Presiden Joko Widodo.

    Ketua MPR Bambang Soesatyo (Wardhany/VOI)

    Di sisi lain, Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) ikut merespon imbauan MUI Jatim terkait untuk tidak lagi menggunakan ucapan salam semua agama dalam memulai pidato. Bamsoet justru berpandangan, pengucapan salam itu sebagai salah satu cara untuk mewakili semua agama dan menunjukkan toleransi umat beragama di Indonesia.

    “Saya tidak ada masalah dengan ucapan salam, yang terpenting tidak memengaruhi keyakinan kita masing-masing terhadap agama kita masing-masing,” kata Bamsoet saat ditemui di kawasan Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

    Dia menyebut, larangan ini tidak sepenuhnya salah. Namun perlu disadari, salam semua agama tidak bertujuan untuk memengaruhi ajaran agama masing-masing. Sebab, Bamsoet menilai salam semua agama itu mencerminkan sikap toleransi yang tinggi.

    “Jangan ada larangan karena itu urusan individu kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Terpenting, tidak mengganggu keyakinan kita sebagai makhluk yang beragama,” jelas Bamsoet.

    Sedangkan Wakil Ketua SETARA Institute, Bonar Tigor Naipospos mengatakan fatwa MUI Jatim itu bukan menjadi bagian dari hirarki perundangan di Indonesia. Sehingga, untuk menghormati kebebasan berekspresi dan tak ada aturan tegas untuk melaksanakannya.

    “Tidak ada kewajiban, keharusan bagi negara untuk mengikutinya. Harus tegas, mana hirarki perundangan kita,” ungkap Bonar.

    Hanya saja, dia menyayangkan adanya fatwa atau imbauan seperti yang dikeluarkan oleh MUI Jatim. Alasannya, fatwa tersebut dianggap sangat ekslusif. “Fatwa semacam itu sagat eksklusif dan cenderung meninggikan diri sendiri. Tidak menghargai perbedaan,” tegasnya.

    Padahal, Indonesia merupakan negara plural dan diketahui meletakkan lima agama secara sejajar tanpa membeda-bedakan. Sehingga wajar bagi pejabat publik, untuk menyampaikan salam itu ketika akan berbicara di depan umum.

    “Wajar kalau pejabat nasional, pejabat publik membuka percakapan dengan lima salam dari agama yang ada di Indonesia. Kalau tidak (sepakat) ya sudah jangan gunakan lima agama. Gunakan saja salam ‘selamat pagi, selamat sore’ seperti yang diusulkan oleh Gus Dur,” tutupnya.

  • Gelar Muktamar Ilmu Pengetahuan, Lakpesdam PWNU Jateng Soroti Peran NU sebagai Civil Society – Halaman all

    Gelar Muktamar Ilmu Pengetahuan, Lakpesdam PWNU Jateng Soroti Peran NU sebagai Civil Society – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah menggelar kegiatan Muktamar Ilmu Pengetahuan Ke-2 Tahun 2024 di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 

    Mengangkat tema besar “Merefleksikan Kembali Peran Nahdlatul Ulama sebagai Civil Society”, acara ini bertujuan untuk menggali refleksi dan strategi peran Nahdlatul Ulama (NU) sebagai kekuatan sipil dalam menghadapi tantangan global, sosial, dan geopolitik terkini. 

    Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Tengah, M. Zainal Anwar mengatakan, kegiatan muktamar ilmu pengetahuan diharapkan mampu memberikan wawasan mendalam tentang potensi dan tantangan NU di era saat ini. 

    “Kami ingin acara ini menjadi pendorong lahirnya ide-ide besar yang relevan dalam menjawab tantangan zaman mendatang. Juga untuk menyelaraskan gerak dari Lakpesdam di berbagai kota dan kabupaten di Jawa Tengah,” ujar Zainal.

    Ke depan, kata Zainal yang juga Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta, Lakpesdam PWNU Jawa Tengah akan mendorong adanya forum diskusi yang bisa memantik gagasan dan aksi yang relevan dengan kebutuhan jamaah dan jamiyyah khususnya di lingkup Jawa Tengah. 

    “NU di Jawa Tengah adalah terbesar kedua di Indonesia. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, kami ingin organisasi NU nyata manfaatnya di masyarakat dan bisa bersinergi dengan berbagai kekuatan masyarakat sipil lain untuk mendorong pemerintah yang hadir dan menjawab masalah dan tantangan yang ada di Jawa Tengah,” ujar Zainal.

    Lakpesdam PWNU Jawa Tengah menggelar kegiatan Muktamar Ilmu Pengetahuan Ke-2 Tahun 2024 di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

    Rektor UNS, Prof Hartono menyampaikan, topik-topik yang dibahas pada muktamar ini sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi terutama dalam bidang pertanian. 

    Prof Hartono menegaskan, salah satu kajian riset utama UNS yang berfokus pada swasembada pangan sangat selaras dengan tema muktamar di tengah kondisi krisis pangan yang semakin memprihatinkan. 

    “Dalam lima tahun terakhir, sekitar 60.000 hingga 70.000 hektar lahan pertanian beralih fungsi, yang menyebabkan penurunan hasil pangan hingga 2-3 juta ton per tahun.”

    “Bahkan, pada 2023, Indonesia terpaksa mengimpor beras sebanyak 30.000 ton,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Prof. Hartono menjelaskan, pemerintah telah merencanakan program ketahanan pangan yang mencakup 3 juta hektar lahan baru melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, TNI, dan organisasi masyarakat. 

    “UNS juga mendapatkan alokasi sekitar 4.300 hektar sebagai kajian untuk disurvei dan membuat desain untuk optimalisasi lahan pertanian di Kalimantan,” ujar Prof Hartono.

    Sementara itu, Ketua Tanfidiyah PWNU Jawa Tengah, KH. Abdul Ghaffar Rozin yang akarab dipanggil Gus Rozin menjelaskan pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui Lakpesdam. 

    Menurut Gus Rozin, Lakpesdam tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengembangan SDM, tetapi juga berperan sebagai lembaga kajian dan pengembangan pemikiran dalam memperkuat masyarakat madani dan civil society. 

    “NU berkomitmen untuk membangun masyarakat yang partisipatif, tidak bergantung pada negara, dan menghidupkan kembali gerakan serta pemikiran Gus Dur yang mengedepankan keseimbangan antara intelektual dan ulama,” kata Gus Rozin.

    Dalam khutbah iftitahnya, Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah, KH Ubaidillah Shodaqoh menjelaskan, Muktamar Ilmu Pengetahuan Ke-2 ini berangkat dari gagasan sederhana, yaitu untuk mengaktualisasikan ilmu pengetahuan di tengah masyarakat.  

    “Ilmu itu harus bermanfaat bagi umat. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, bukan hanya di dunia akademis, tetapi lebih jauh lagi di masyarakat.”

    “Banyak ilmu yang belum sepenuhnya diaktualisasikan untuk kepentingan umat, dan ini menjadi tugas kita bersama, para cendikiawan, kyai, dan ulama untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari,” ujar KH. Ubaidillah Shodaqoh.

    Melanjutkan Pemikiran Gus Dur

    Muktamar ini juga mengangkat pentingnya melanjutkan gerakan dan pemikiran Gus Dur yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat sipil serta mendorong agar ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan untuk memperkuat masyarakat.

    Wakil Menteri Agama RI, Muhammad Syafi’i mengangkat tema tentang pentingnya civil society dalam kehidupan bersama. 

    Dalam penjelasannya, ia menyoroti konsep masyarakat sipil sebagai kekuatan sosial yang harus digerakkan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab. 

    Syafi’i mengungkapkan, masjid harus kembali berperan sebagai pusat peradaban, tidak hanya sebagai tempat ibadah. 

    Namun juga sebagai pusat politik, ekonomi, dan sosial, sebagaimana yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW.

    “Masjid harus mengembalikan peran historisnya dalam membangun masyarakat. Kita bisa mengembangkan berbagai program untuk pemberdayaan masyarakat, seperti UMKM dan beasiswa anak-anak,” ujarnya.

    Ia menambahkan, masjid saat ini sudah mulai kehilangan ikatannya dengan masyarakat.

    Mengacu pada hasil disertasinya mengenai modal sosial masjid dalam perspektif Islam, Syafi’i menegaskan perlunya revitalisasi masjid sebagai penggerak perubahan sosial dan ekonomi. 

    Dalam kesempatan ini, ia juga mengumumkan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama serta peluncuran program studi Manajemen Pendidikan Pesantren untuk memperkuat peran pesantren dalam sistem pendidikan nasional.

    Para peserta mengikuti Lakpesdam PWNU Jawa Tengah kegiatan Muktamar Ilmu Pengetahuan ke-2 Tahun 2024 di Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Surakarta yang digelar Lakpesdam PWNU Jateng.

    Di sesi berikutnya, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono membahas isu penting terkait ketahanan pangan dan distribusi pupuk subsidi di Indonesia. 

    Menurut Sudaryono, sistem birokrasi yang rumit dan melibatkan lebih dari 12 kementerian telah menyebabkan ketidaktepatan sasaran dalam distribusi pupuk subsidi kepada petani. 

    “Pada tahun 2025, kita akan menyederhanakan proses distribusi pupuk, menghilangkan penggunaan Kartu Tani, dan memastikan pupuk langsung sampai dari pabrik ke petani,” jelas Sudaryono. 

    Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketepatan alokasi dan mendukung produktivitas pertanian di Indonesia. 

    Sudaryono juga mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengembalikan Bulog sebagai badan yang fokus pada pembelian gabah langsung dari petani, bukan dari pedagang perantara. 

    Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan memastikan harga gabah yang adil.

    Di sisi lain, Sudaryono menekankan pentingnya membuka lahan baru untuk produksi pangan di 12 provinsi yang dikenal sebagai brigade pangan. 

    “Ekonomi berbasis komunitas memiliki potensi besar untuk memperkuat ketahanan pangan dunia. NU sebagai ormas terbesar di dunia memiliki peran strategis dalam mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas,” ujar Sudaryono.

    Dalam muktamar ini, Sudaryono berharap NU sebagai ormas terbesar di dunia dapat mengambil peran aktif dalam memajukan sektor pertanian berbasis komunitas, serta membantu mewujudkan ketahanan pangan nasional yang lebih stabil.

    Adapun acara ini dihadiri sekitar hampir 500 peserta yang terdiri dari para pengurus NU di Jawa Tengah, akademisi berbagai perguruan tinggi umum dan keagamaan, serta tokoh-tokoh penting dari eksekutif maupun legislatif. (*)