Xcloud.id

Tag: Gus dur

  • Tanggal 30 Desember 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 30 Desember 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 30 Desember 2024 Memperingati Hari Apa?
    Penulis
    KOMPAS.com –
    Tanggal 30 Desember 2024 jatuh pada hari Senin. Tanggal ini diperingati sebagai Hari Haul 15 tahun Wafatnya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
    Selain itu, terdapat pula peringatan dan perayaan lain pada hari ini. Berikut beberapa peringatan yang jatuh pada 30 Desember 2024.
    Tanggal 30 Desember 2024 merupakan haulnya
    Gus Dur
    yang ke-15. 
    Gus Dur merupakan Presiden Indonesia keempat. Beliau wafat pada tanggal 30 Desember 2009 pukul 18.45 WIB. 
    Gus Dur diketahui mengalami sakit komplikasi dan dirawat di RSCM Jakarta. Merujuk pada situs resmi Kemenag, Ia dirawat sejak 26 Desember 2009 dan kondisinya sempat membaik sebelum akhirnya kritis. 
    Mengutip situs resmi NU Jombang, puncak peringatan 15 tahun wafatnya Gus Dur digelar pada Minggu, (22/12/2024) di Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang dengan berbagai kegiatan seperti khatmil Qur’an, bedah majalah, bahtsul masail, shalawatan, bakti sosial hingga pengajian akbar.
    Gus Dur merupakan Presiden Indonesia yang dikenal dengan toleransinya yang tinggi. Ia bahkan menetapkan Tahun Baru Imlek menjadi hari libur nasional.
    Tanggal 30 Desember 2024 juga bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Satuan Pengamanan (Satpam). 
    Merujuk artikel
    Kompas.com
    , satpam dibentuk oleh Jenderal (Purn) Awaloedin Djamin yang merupakan Kapolri periode 1978-1982.
     
    Tujuan mendirikan satpam kala itu mengingat adanya keterbatasan jumlah polisi dalam menjaga keamanan khususnya di pertokoan.
    Awaloedin mengusulkan adanya satpam yang digaji oleh kantor atau instansi tertentu namun latihan pengamannya diberikan oleh pihak kepolisian. 
    Awaloedin mendirikan Satpam lewat Surat Keputusan Kapolri No.Pol.:SKEP/126/XII/1980 tanggal 30 Desember 1980 tentang Pola Pembinaan Satpam.
    Tanggal ini yang kemudian dijadikan hari lahir Satpam dan setiap tahunnya diperingati sebagai HUT Satpam Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Isu Politik Terkini: PDIP-Gerindra Memanas Soal PPN 12 Persen hingga Prabowo Batal Bertemu PM Anwar Ibrahim

    Isu Politik Terkini: PDIP-Gerindra Memanas Soal PPN 12 Persen hingga Prabowo Batal Bertemu PM Anwar Ibrahim

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik terkini mewarnai pemberitaan Beritasatu.com sepanjang Senin (23/12/2024) hingga pagi ini. Mulai dari PDIP dan Gerindra saling sindir soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen hingga Presiden Prabowo Subianto batal bertemua Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

    Berikut lima isu politik terkini di Beritasatu.com:

    Saling Sindir PDIP dan Gerindra Soal Kenaikan PPN 12 Persen
    PDIP dan Partai Gerindra saling sindir terkait kenaikan PPN 12 persen. Fraksi PDIP di DPR mulanya meminta pemerintahan Prabowo Subianto meninjau ulang kebijakan kenaikan PPN 12 persen dan mengusulkan agar tarifnya diturunkan. Namun, Gerindra bereaksi.

    Wakil ketua Banggar DPR sekaligus anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto mengritik sikap PDIP yang tidak konsisten, karena sebelumnya PDIP termasuk pengusul kenaikan PPN. 

    Menurutnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang menjadi dasar kenaikan PPN merupakan produk PDIP saat masih menjadi partai penguasa di era pemerintahan Jokowi.

    “Ini adalah bentuk provokasi yang memanfaatkan kondisi saat ini, sehingga masyarakat terprovokasi untuk menuntut pembatalan PPN ini,” kata Wihadi atas sikap PDIP, Senin (23/12/2024).

    Rijanto-Beky Ditetapkan sebagai Bupati dan Wabup Blitar Terpilih
    Isu politik terkini selanjutnya adalah KPU segera menetapkan Rijanto-Beky Herdihansah sebagai bupati dan wakil bupati Blitar terpilih periode 2024-2029, karena tidak ada gugatan yang dilayangkan rivalnya atas kemenangan pasangan tersebut. 

    Rijanto-Beky Herdihansah menang Pilkada Blitar 2024 dengan perolehan 504.655 suara, jauh mengungguli pasangan Rini Syarifah-Abdul Ghoni yang hanya mendapatkan 137.706 suara.

    “Kita sudah menggelar pleno. Hasilnya, maksimal pada 25 Desember 2024 sudah dilakukan penetapan,” ujar Ketua KPU Kabupaten Blitar Sugino, Senin (23/12/2024).

    Nasdem Buka Peluang Jokowi Jadi Kader
    Partai Nasional Demokrat (Nasdem) membuka peluang bagi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung sebagai kader, seusai dipecat dari PDIP. 

    “Nasdem adalah partai terbuka untuk semua warga masyarakat. Jadi siapa pun, termasuk mantan Presiden Jokowi, bisa menjadi anggota Partai Nasdem,” ujar Wakil Ketua Umum Nasdem Saan Mustopa saat menghadiri acara refleksi akhir tahun DPW Partai Nasdem Jawa Barat di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Minggu (22/12/2024).

    Menurutnya soal keputusan terkait Jokowi bergabung dengan Nasdem sepenuhnya ada di tangan Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. “Kalau itu nanti keputusan ketua umum. Kita lihat saja perkembangannya,” kata wakil ketua DPR ini.

    Yenny Wahid Sebut MLB NU Upaya Memecah Belah
    Isu politik terkini yang masih hangat juga seputar Putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid yang mengritik rencana Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU). Menurutnya MLB hanya akan mengganggu soliditas dan memecah belah NU. 

    “Saya tidak setuju dengan adanya wacana dan gerakan Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama. Apa pun motif dan tujuan yang akan dicapai. Ini hanyalah sebuah hal yang hanya akan memecah belah NU,” kata Yenny Wahid, Senin (23/12/2024). 

    Menurut Yenny, berkembangnya wacana dan gerakan MLB NU hanya membuat gusar pengurus dan warga NU di level bawah. Gerakan ini, menurutnya, tidak mempertimbangkan persoalan nyata yang dihadapi warga NU.

  • Yenny Wahid Nilai Wacana MLB NU Ganggu Soliditas dan Memecah Belah

    Yenny Wahid Nilai Wacana MLB NU Ganggu Soliditas dan Memecah Belah

    Jakarta, Beritasatu.com – Putri kedua Gus Dur, Yenny Wahid menilai wacana Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU) hanya akan mengganggu soliditas dan dapat memecah belah NU. Untuk itu, Yenny Wahid secara tegas menolak wacara digelarnya MLB NU.

    “Saya tidak setuju dengan adanya wacana dan gerakan Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama. Apa pun motif dan tujuan yang akan dicapai. Ini hanyalah sebuah hal yang hanya akan memecah belah NU,” kata Yenny Wahid dalam keterangannya, Senin (23/12/2024). 

    Menurut Yenny, berkembangnya wacana dan gerakan MLB NU hanya membuat gusar pengurus dan warga NU di level bawah. Gerakan ini, menurutnya, tidak mempertimbangkan persoalan nyata yang dihadapi warga NU.

    “Yang akan terjadi kasihan umat di bawah. Umat bingung melihat para elitenya bertengkar, bahkan mau saling menjatuhkan dan menjungkalkan. Kasihan pengurus ranting, pengurus cabang, dan warga NU yang di bawah,” tambah Yenny.

    Dia berharap, siapa pun yang mendalangi wacana dan gerakan MLB NU untuk tidak melaksanakan niat tersebut. 

    Ia mengatakan, apabila kelompok yang mendorong MLB NU melihat ada persoalan di tubuh NU, sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.

  • Yenny Wahid Tolak Wacana MLB NU yang Ingin Dongkel Gus Ipul

    Yenny Wahid Tolak Wacana MLB NU yang Ingin Dongkel Gus Ipul

    Bisnis.com, JAKARTA — Putri KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Yenny Wahid menganggap wacana Mukmatar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU) hanya akan memicu kegusaran warga Nahdliyin.

    Dia bahkan menyatakan tidak setuju dengan wacana Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU) yang digulirkan oleh segelintir orang.

    “Saya tidak setuju dengan adanya wacana dan gerakan Muktamar Luar Biasa (MLB) Nahdlatul Ulama. Apapun motif dan tujuan yang akan dicapai. Ini hanyalah sebuah hal yang hanya akan memecah belah NU,” kata Yenny dilansir dari Antara, Senin (23/12/2024).

    Menurut Yenny, berkembangnya wacana dan gerakan MLB NU hanya membuat gusar pengurus dan warga NU di level bawah. Gerakan ini, kata dia, tidak mempertimbangkan persoalan nyata yang dihadapi warga NU.

    “Yang akan terjadi kasihan umat di bawah. Umat bingung melihat para elitnya bertengkar, bahkan mau saling menjatuhkan dan menjungkalkan. Kasihan pengurus ranting, pengurus cabang, dan warga NU yang di bawah,” katanya.

    Yenny berharap siapapun yang mendalangi wacana dan gerakan MLB NU mengurungkan niatnya.

    Menurut dia, apabila kelompok yang mendorong MLB NU melihat ada persoalan di tubuh NU, sebaiknya diselesaikan dengan duduk bersama untuk mencari jalan keluar atas persoalan tersebut.

    “Saya berharap siapapun yang berada di belakang MLB marilah kita duduk bersama. Saya mungkin bukan orang yang punya kepentingan dalam hal ini, kecuali NU bersatu, NU utuh,” kata dia.

    Menurut Yenny, simbol tali jagad di dalam logo NU bukan tanpa makna. Ia mengisyaratkan adanya ikatan dan kesatuan yang harus dijaga di dalam organisasi.

    “Tali jagad ini harus menyatukan kita kembali. Dalam qonun asasi jelas sekali kita diminta untuk bersatu. Jadi saya mengimbau semua pihak, sudahilah gerakan dan wacana tentang MLB itu. Sudahi,” ujar Yenny.

    Ia khawatir kondisi semacam ini akan dimanfaatkan dan ditunggangi oleh kelompok lain, sehingga makin memperburuk kondisi NU.

    “Duduk bersama, kita selesaikan semua masalah internal NU. Jangan sampai kemudian malah NU disusupi kepentingan-kepentingan dari luar, apalagi kepentingan politik sempit. Tolong NU ini harus dijaga karomahnya, karomah para kiai. Semua pihak harus menahan diri agar NU tidak terpuruk lagi,” ujar dia.

  • GP Ansor Luncurkan Posko Banser Pengamanan Nataru

    GP Ansor Luncurkan Posko Banser Pengamanan Nataru

    Jakarta, Beritasatu.com – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) meluncurkan Posko Banser Pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dalam acara Riyanto Award yang digelar di halaman Masjid KH Abdurrahman Wahid, kantor pusat GP Ansor, Minggu (22/12/2024).  

    Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin mengatakan Posko Banser Nataru ini merupakan bentuk pengabdian Ansor dan Banser untuk mendukung kelancaran dan keamanan masyarakat selama perayaan Nataru.

    “Kita akan menerjunkan kader Banser di berbagai daerah untuk membantu menjaga kondusivitas dan kelancaran ibadah serta aktivitas masyarakat. Semua dilakukan dengan koordinasi bersama pemerintah daerah, TNI, dan Polri,” ujar Addin dalam siaran pers, Senin (23/12/2024).  

    Ia juga menegaskan bahwa pengamanan yang dilakukan oleh kader Ansor dan Banser bersifat membantu dengan tetap berada di posisi ring tiga. Dalam pelaksanaan tugas, dilarang keras meminta imbalan.  

    “Semua kader wajib menjunjung tinggi nilai kesopanan dan toleransi, serta terus berkomunikasi dengan pimpinan pusat untuk memastikan tugas berjalan sesuai arahan,” tuturnya.  

    Peluncuran Posko Banser ini juga bertepatan dengan pemberian Riyanto Award, penghargaan yang diberikan untuk mengenang Riyanto, seorang anggota Banser yang gugur saat mengamankan gereja di Mojokerto pada malam Natal tahun 2000. Riyanto dikenang sebagai simbol keberanian dan pengorbanan dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama.  

    “Riyanto adalah pahlawan kemanusiaan. Semangat pengorbanannya menjadi inspirasi bagi seluruh kader Ansor dan Banser untuk selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan toleransi,” kata Addin.

    Selain Riyanto, penghargaan ini juga diberikan kepada tokoh-tokoh lain yang berkontribusi besar di bidang kemanusiaan, seperti almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Band Marjinal yang mengabadikan kisah Riyanto lewat seni, dan sejumlah kader Ansor dan Banser yang aktif di berbagai bidang.  

    Addin menegaskan Riyanto Award akan digelar rutin setiap tahun untuk menggali dan mengapresiasi sosok-sosok inspiratif yang meneruskan semangat Riyanto. “Semangat Riyanto adalah warisan berharga yang harus terus kita jaga dan hidupkan,” tutup Addin.  

    Peluncuran Posko Banser dan pemberian Riyanto Award ini menjadi bagian dari komitmen GP Ansor dalam menjaga persatuan, toleransi, dan keamanan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

  • Ungkit Gus Dur Susah Payah Pisahkan Polri dari TNI, Yenny Wahid: Supaya Polisi Lindungi Rakyat, Bukan Menindas

    Ungkit Gus Dur Susah Payah Pisahkan Polri dari TNI, Yenny Wahid: Supaya Polisi Lindungi Rakyat, Bukan Menindas

    Ungkit Gus Dur Susah Payah Pisahkan Polri dari TNI, Yenny Wahid: Supaya Polisi Lindungi Rakyat, Bukan Menindas
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur),
    Yenny Wahid
    mengatakan pemisahan Polri dari TNI adalah salah satu keputusan terbesar ayahnya dalam menegakkan demokrasi di Indonesia, di mana langkah itu bukanlah hal yang mudah.
    Sebab, di zaman Orde Baru, ketika tentara dan polisi masih berada dalam satu komando, potensi penyalahgunaan kekuasaannya begitu besar.
    Hal tersebut Yenny sampaikan dalam acara Haul ke-15 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12/2024) malam.
    “Salah satu keputusan terbesar Gus Dur untuk tegakkan demokrasi di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dari TNI, sebuah langkah yang tidak mudah untuk dilakukan. Pada masa lalu, di bawah kekuasaan Orde Baru, tentara dan polisi berada dalam satu komando, yang memberikan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan represi terhadap masyarakat,” ujar Yenny.
    Yenny menjelaskan, dengan kejernihan pikirannya, Gus Dur ingin mewujudkan negara yang benar-benar demokratis.
    Maka dari itu, Gus Dur menginginkan polisi menjadi pelindung rakyat, bukan penindas.
    “Untuk wujudkan negara yang benar-benar demokratis, kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk melindungi rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas,” jelasnya.
    Yenny kemudian memberi acungan jempol kepada TNI yang telah belajar dari kesalahan di masa lalu.
    Menurutnya, TNI kini sudah menerapkan disiplin diri untuk tidak cawe-cawe dalam politik.
    “Bahkan Presiden Prabowo Subianto terpilih melalui mekanisme demokrasi,” ucap Yenny.
    Namun Yenny menilai, Polri justru mengalami fenomena sebaliknya. Dia melihat polisi kini menjadi ancaman di tengah masyarakat, bukan pelindung.
    Dia pun memberi contoh beberapa kasus baru-baru ini, mulai dari siswa SMK di Semarang yang ditembak mati polisi, hingga saksi pelapor yang malah dijadikan tersangka.
    “Mereka adalah contoh-contoh kecil dari para korban abuse of power dari aparat kepolisian,” katanya disambut tepuk tangan.
    “Amnesty International mencatat, bahwa sepanjang 2024 saja, ada 116 kasus kekerasan yang libatkan polisi, 29 di antaranya adalah extra judicial killing atau pembunuhan di luar hukum. Dan 26 adalah kasus penyiksaan dan tindakan kejam,” sambung Yenny.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Ungkit Gus Dur Susah Payah Pisahkan Polri dari TNI, Yenny Wahid: Supaya Polisi Lindungi Rakyat, Bukan Menindas

    Kritik PPN 12 Persen, Yenny Wahid: Vietnam Justru Pangkas Pejabat dan Turunkan Pajak

    Kritik PPN 12 Persen, Yenny Wahid: Vietnam Justru Pangkas Pejabat dan Turunkan Pajak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Yenny Wahid mempertanyakan pemerintah yang berencana menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen.
    Yenny Wahid pun membandingkan dengan negara lain yang mengambil langkah pro terhadap rakyat.
    Hal tersebut Yenny sampaikan dalam acara Haul ke-15 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (21/12/2024) malam.
    “Para ekonom menganalisa bahwa konsumsi domestik adalah penopang terbesar laju ekonomi Indonesia. Tetapi saat ini justru ada rencana pemerintah untuk menaikkan pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen. Apakah ini bijak?” ujar Yenny Wahid.
    “Mari kita lihat negara lain, Singapura justru memberi bantuan tunai kepada rakyatnya. Vietnam menurunkan pajaknya dan justru perkecil jumlah pejabatnya. Namun Indonesia justru mengambil langkah sebaliknya,” sambungnya.
    Yenny menjelaskan, saat ini, rakyat sedang menghadapi tantangan yang begitu besar.
    Dia menyebut, harga kebutuhan pokok sedang melonjak tinggi, dan bahkan membuat daya beli menurun.
    “Kelas menengah turun kelas, bahkan berulang jumlahnya sebanyak 9 juta orang,” jelas Yenny.
    Jika melihat kondisi saat ini, Yenny meyakini, Gus Dur pasti akan berdiri bersama rakyat.
    Dia menyebut Gus Dur pasti akan meminta pemerintah menghentikan rencana kenaikan
    PPN 12 persen
    .
    “Jika Gus Dur masih ada, saya yakin, beliau akan berdiri bersama rakyat kecil dan mengatakan, ‘hentikan rencana ini’,” ucapnya.
    Menurut Yenny, pemerintah seharusnya berfokus pada kesejahteraan rakyat, bukan malah membebani mereka.
    “Prioritaskan kesejahteraan rakyat, bukan hanya angka-angka di atas kertas. Turunkan angka korupsi, bukan malah rakyat yang harus dibebani,” imbuh Yenny.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Lewat Storyanto, GP Ansor Ingin Menjaga Semangat Kebinekaan Setiap Tahun

    Lewat Storyanto, GP Ansor Ingin Menjaga Semangat Kebinekaan Setiap Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Gerakan Pemuda (GP) Ansor akan terus merawat gerakan dan semangat kebinekaan untuk menjaga persatuan bangsa. Komtmen itu terlihat dalam kegiatan bertajuk “Storyanto” di gedung Pimpinan Pusat GP Ansor di kawasan Kramat, Jakarta pada Minggu (22/12/2024) malam.

    Acara ini juga digelar dalam momentum hari ulang tahun (haul) mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, salah satu tokoh teladan nasional dalam hal kebinekaan. GP Ansor juga menggelar Riyanto Award, berdasarkan sosok anggota Banser bernama Riyanto yang gugur saat terjadi teror bom malam Natal di Gereja Pantekosta GSJPDI Eben Haezer, Mojokerto, Jawa Timur pada 2000 silam.

    “Kita akan menjadikan kegiatan ini sebagai acara tahunan untuk mengenang sahabat Riyanto dan bulan kemanusiaan Gus Dur, agar kita semua terus mengingat beliau dalam rangka merawat persatuan,” ujar Ketua umum GP Ansor Addin Jauharudin dalam sambutannya.

    Dalam acara GP Ansor merawat kebinekaan tersebut, hadir perwakilan keluarga Riyanto, yang menjadi penerima penghargaan Lifetime Achievement pertama Riyanto Award. Hadir juga putri Gus Dur, Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, yang turut menerima penghargaan mewakili keluarga dalam memperjuangkan kebinekaan, toleransi, dan pluralisme.

    Selain kedua tokoh tersebut, sederet kader dan anggota Ansor maupun Banser juga menerima penghargaan atas upaya kemanusiaan di Indonesia. Addin berharap apresiasi ini dapat menumbuhkan serta menginspirasi kader serta anggota Banser dalam melakukan kebaikan di semua lini masyarakat.

    “Mudah-mudahan setiap tahun kita bisa terus menggali informasi sosok-sosok banser teladan, inspiratif, dan pahlawan kemanusiaan yang saya yakin tersebar ke seluruh pelosok Indonesia,” ujar Addin.

    Addin mengungkapkan, inisiasi GP Ansor untuk membuat konten film hingga gim lokal berdasarkan kisah pahlawan nasional. Upaya ini dijalin berkat kerja sama dengan pengembang gim Lokapala serta pihak lain untuk menggaungkan semangat persatuan ke generasi muda.

    Dalam acara GP Ansor merawat kebinekaan itu, pihaknya juga meresmikan posko pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta menyiagakan Banser Tanggap Bencana (Bagana) untuk mewaspadai potensi bencana akibat cuaca ekstrem di pengujung tahun.

  • Isu Politik Terkini: Sengketa Pemilu hingga Usulan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    Isu Politik Terkini: Sengketa Pemilu hingga Usulan Gus Dur Jadi Pahlawan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Berbagai isu politik terkini telah diberitakan Beritasatu.com sepanjang Minggu (21/12/2024), dimulai dari Mahkamah Konstitusi yang menerima 312 pengajuan sengketa Pilkada 2024 hingga tanggapan Yenny Wahid atas usulan agar Gus Dur dijadikan pahlawan nasional.

    Berikut 5 isu politik terkini Beritasatu.com:

    1. Perludem: MK Terima 312 Pengajuan Sengketa Pilkada 2024
    Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat sebanyak 312 permohonan sengketa perselisihan hasil Pilkada 2024 telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Peneliti Perludem Ajid Fuad Muzaki menyebut data tersebut merupakan hasil rekapitulasi dari situs resmi MK per Jumat (20/12/2024) pukul 16.00 WIB.

    “Dari data yang dihimpun, ada 312 permohonan sengketa yang meliputi pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur,” ujar Ajid dalam diskusi daring bertajuk Potret Awal PHP-Kada 2024 yang dipantau di Jakarta, Minggu (22/12/2024) dilansir dari Antara

    Ia memerinci mayoritas permohonan berasal dari sengketa pemilihan bupati dengan jumlah 241 perkara, yang mencakup 77,2% dari total permohonan. Selanjutnya, sengketa pemilihan wali kota mencatat 49 perkara atau 15,7%, sementara permohonan sengketa pemilihan gubernur hanya berjumlah 22 perkara atau 7,1%.

    2. Wakil Ketua Banggar: Kenaikan PPN 12 Persen Diinisiasi PDIP
    Wakil Ketua Banggar yang juga Anggota Komisi XI DPR Wihadi Wiyanto mengatakan wacana kenaikan PPN 12 persen merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Payung hukum itu merupakan produk Legislatif periode 2019-2024 dan diinisiasi oleh partai penguasa PDI Perjuangan (PDIP).

    “Kenaikan PPN 12 persen itu merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi 11 persen tahun 2022 dan 12 persen hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan,” ujar Wihadi kepada wartawan, Minggu (22/12/2024).

    Wihadi mengaku aneh dengan sikap PDIP terhadap kenaikan PPN yang sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP tersebut. Terlebih, panja pembahasan kenaikan PPN yang tertuang dalam UU HPP jelas dipimpin langsung oleh fraksi partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut. 

  • Yenny Wahid Hargai Usulan Prabowo Jadikan Gus Dur Pahlawan Nasional

    Yenny Wahid Hargai Usulan Prabowo Jadikan Gus Dur Pahlawan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Yenny Wahid mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait usulan agar Gus Dur diberi gelar pahlawan nasional.

    Menurut Yenny, keluarga menghormati setiap pihak yang ingin memberikan penghargaan pahlawan nasional tersebut kepada Gus Dur yang dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa keluarga tidak pernah secara aktif mendorong proses pemberian gelar tersebut.

    “Kami, keluarga, selalu berada dalam posisi pasif tetapi tentu saja, kami menghargai siapa pun yang mengusulkan, termasuk Presiden Prabowo,” ujar Yenny setelah menghadiri acara di kantor GP Ansor, Jakarta, Minggu (23/12/2024) malam dilansir dari Antara.

    Yenny mengatakan bagi keluarga, Gus Dur sudah menjadi pahlawan di hati masyarakat. Meskipun begitu, ia menyadari bahwa pengakuan formal Gus Dur sebagai pahlawan nasional dapat memberikan manfaat bagi generasi muda untuk belajar lebih jauh tentang sosok Gus Dur.

    “Gelar itu nantinya lebih untuk anak cucu kita. Generasi mendatang akan bisa belajar lebih dalam tentang siapa sosok pahlawan nasional Indonesia,” ujarnya.

    Namun, Yenny mengungkapkan sejauh ini belum ada pembicaraan resmi dari pemerintah dengan keluarga terkait usulan pemberian gelar tersebut. Dikatakannya keluarga siap menerima proses tersebut secara alami.

    Yenny juga menyoroti nilai-nilai yang dapat diwariskan dari Gus Dur, seperti kemanusiaan, keadilan, penghormatan terhadap keberagaman, dan nilai-nilai ketuhanan. “Nilai-nilai ini menjadi fondasi bagi terciptanya masyarakat yang adil, rukun, dan maju,” kata Yenny mengenang almarhum Gus Dur yang diusulkan jadi pahlawan nasional.