Xcloud.id

Tag: Gus dur

  • Dukung Kemenag Pasang Ornamen Imlek, KNPI Banja: Ini Toleransi

    Dukung Kemenag Pasang Ornamen Imlek, KNPI Banja: Ini Toleransi

    JABAR EKSPRES – Riuh persoalan Kantor Kementerian Agama Kota Banjar yang memasang aksesoris perayaan Imlek ternyata mendapat dukungan positif dari Ketua KNPI Kota Banjar, Agus Harianto.

    Menurutnya, langkah yang diambil oleh Kementerian Agama dalam memasang ornamen untuk memperingati hari besar Imlek adalah bentuk nyata dari toleransi beragama. Ia menegaskan bahwa Kementerian Agama tidak hanya milik satu agama, tetapi juga berfungsi untuk mengurus semua agama yang ada di Indonesia.

    “Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat toleran terhadap kehidupan beragama. Tentu saja ini sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia, Bhineka Tunggal Ika,” ungkap Agus Harianto pada Rabu, 22 Januari 2025.

    Hari Raya Imlek juga tidak terlepas dari peran penting Presiden RI ke-4, KH Abdurrahman Wahid, yang melalui keputusan presiden menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional.

    BACA JUGA:Membentuk Karakter Toleransi dengan Implementasi Program P5

    “Beliau mengakui kontribusi masyarakat Tionghoa yang memiliki peran positif terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu, mereka harus diperlakukan setara, meskipun berasal dari kaum minoritas,” lanjutnya.

    Agus menekankan bahwa toleransi beragama bukanlah teori yang perlu diperdebatkan, melainkan harus diimplementasikan.

    “Umat Islam Indonesia sudah cukup cerdas untuk memahami mana ranah akidah yang tidak bisa diganggu gugat dan mana ranah muamalah yang menjadi acuan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

    Sejak hari Minggu, 19 Januari 2025, Kantor Kementerian Agama Kota Banjar telah memasang ornamen-ornamen khas perayaan Imlek, termasuk lampion yang menghiasi area kantor.

    Menurut pihak Kemenag, langkah ini diambil sebagai wujud kerjasama dengan umat Khonghucu dari Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Kota Banjar, dalam rangka menghormati dan memfasilitasi keragaman budaya serta keagamaan yang ada di Indonesia.

    BACA JUGA:SMPN 1 Cimahi Ajarkan Siswa Bangun Karakter dan Nilai-Nilai Toleransi

    Pemasangan ornamen Imlek tersebut merupakan implementasi dari instruksi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Surat No. B-270/SJ/BIX/KP.02/01/2025, yang diterbitkan pada 17 Januari 2025.

    “Surat tersebut berisi pemberitahuan mengenai pemasangan ornamen Imlek dalam rangka merayakan Hari Raya Imlek 2576/Kongzili Tahun 2025, yang akan jatuh pada 29 Januari 2025. Ini sekaligus mempertegas peran Kementerian Agama sebagai pelayan bagi semua umat beragama,” kata Kepala Kantor Kemenag Kota Banjar, Ahmad Fikri Firdaus.

  • Opini: Memilih Kembali Nuklir

    Opini: Memilih Kembali Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis energi sepanjang 2024 ditandai dengan beramai-ramainya perusahaan digital memilih nuklir sebagai sumber energi untuk data centre-nya. Amazon, Microsoft, dan Google berkomitmen untuk memanfaatkan nuklir guna mendukung pertumbuhan bisnis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang pesat.  

    Nuklir saat ini menyumbang sekitar 10% dari pasokan listrik dunia dan signifikan mendukung dekarbonisasi di berbagai negara (IEA, 2024). Per Mei 2024, terdapat 440 reaktor nuklir beroperasi di 32 negara dengan kapasitas 392 GW.

    Amerika Serikat mempunyai nuklir terbanyak yaitu 94 unit, disusul oleh China dan Perancis yang sama-sama mengoperasikan 56 unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Disamping yang sudah beroperasi, terhitung Juli 2024, sebanyak 59 PLTN sedang dikembangkan di China dan satu unit di Pakistan. 

    Pertumbuhan energi nuklir mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, isu lingkungan, dan persepsi publik. Kecelakaan nuklir di Three Mile Island pada 1975, Chernobyl pada 1986, dan Fukushima pada 2010, jelas berimbas signifikan terhadap perkembangan nuklir global.

    Setelah medio 2012—2020, banyak negara mengendorkan pengembangan PLTN, meskipun China dan India justru intensif membangun nuklir untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Kapasitas nuklir kembali tumbuh kendati lambat dengan pertumbuhan rata-rata tahunan (CAGR) 0,6%, dari kapasitas 370 GW pada 2010 menjadi 392 GW pada 2020.

    Berbeda dengan pandangan publik, beberapa studi menunjukkan bahwa nuklir memiliki risiko tingkat kematian paling rendah dibanding pembangkit listrik lainnya.

    Jika PLTU batu bara memiliki laju kematian antara 24,62—32,73 per TWh listrik yang dihasilkan, pembangkit listrik BBM mencapai 18,43TWh; biomassa 4,63 TWh; pembangkit berbahan bakar gas 2,82 TWh; pembangkit hidro 1,3 TWh; energi angin 0,04 TWh, dan nuklir hanya 0,03 TWh, disusul paling rendah pembangkit surya 0,02 TWh (Markandya & Wilkinson, 2007; Sovacool et al., 2016; UNSCEAR, 2008; & 2018). 

    DAMPAK LINGKUNGAN RENDAH

    Nuklir juga memiliki dampak lingkungan paling rendah dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Untuk setiap 1 GWh produksi listrik, pembangit listrik tenaga uap (PLTU) menghasilkan emisi CO2 970 ton, disusul pembangkit BBM 720 ton, pembangkit gas 440 ton, biomassa 78—230 ton, pembangkit hidro 24 ton, energi angin 11 ton, dan nuklir 6 ton (IPP ARS, 2014; UNECE, 2020; Ember Energy, 2021).

    Sebenarnya Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai negara nuklir sejak 1956, sesudah Presiden Soekarno mengadakan kunjungan kenegaraan ke AS dan mencanangkan “Nuklir Untuk Maksud-Maksud Damai”.

    Pada 1958 dibentuklah Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Setelah itu dibangunlah reaktor atom pertama di Bandung yang mulai beroperasi pada 1965, disusul reaktor atom RA Kartini di Yogyakarta pada 1979, dan reaktor atom GA Siwabessy di Serpong Jawa Barat pada 1987.  

    Namun di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang dikenal antinuklir, persiapan pengembangan PLTN stagnan dan malah mundur ke belakang. Pada 2011, saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah dicanangkan rencana pembangunan PLTN ini, dan digelontorkan dana yang besarnya signifikan untuk kegiatan studi kelayakan, survei lokasi dan sosialisasi kepada masyarakat.  

    Di era Presiden Joko Widodo, isu nuklir seolah-oleh terlupakan dan jalan di tempat. Alih-alih melanjutkan rencana pengembangan PLTN, Jokowi malah meggenjot pembangunan PLTU batu bara secara masif lewat program nasional 35.000 MW pembangkit listrik.

    Isu nuklir kembali hangat di Tanah Air setelah Hasjim Djojohadikusimo, Ketua Delegasi Indonesia untuk COP-29, menyatakan pada 19 November 2024 di Baku, Azerbaijan bahwa Indonesia akan membangun PLTN berkapasitas 5 GW hingga 2040.

    Sebelumnya pembangunan PLTN sudah masuk dalam dokumen Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) pada 2023. 

    Merujuk pada kriteria dan pendekatan strategic planning (Johson and Schols, 1993), jika memang Indonesia serius mau memanfaatkan nuklir sebagai salah pemasok listrik beban dasar, pertanyaan fundamentalnya berapa kapasitas yang layak dibangun, kapan, dan di mana?

    Selanjutnya berdasarkan teori adopsi teknologinya Rogers (1962), terdapat beberapa faktor penentu yang perlu dipertimbangkan yaitu skala penerimaan publik, risiko operasional khususnya risiko geologi, pengelolaan limbah nuklir, dan ketergantungan bahan bakar serta teknologi.

    Diperlukan inovasi untuk pembangunan serta pengoperasian jenis pembangkit nuklir dengan penggunaan seminimal mungkin sumber daya seperti air baku, tanpa mengurangi keandalan produksi listrik, tingkat keamanan, dan bisa mengurangi dampak lingkungan secara signifikan.

    Dalam jangka panjang, pemanfaatan unit produksi bahan bakar nuklir yang sudah ada misalnya, akan lebih efisien dan memberi banyak benefit dibanding membangun unit produksi baru (Merk et al, 2017).

    Indonesia perlu belajar dari Finlandia bagaimana bisa membangun pembangkit nuklir Olkiluoto 3 dan sukses beroperasi sejak 2013, tanpa resistensi yang berarti dari masyarakat bahkan sesudah terjadinya kecelakaan PLTN Fukushima.

    Aspek yang tak kalah pentingnya adalah faktor ketergantungan terutama pasokan bahan bakar maupun teknologi kepada pihak luar.

    Jangan sampai pengembangan nuklir malah membuat Indonesia menjadi tergantung kepada suatu negara atau institusi asing. Hal yang jelas tidak sejalan dengan semangat “swa sembada energi” dari Presiden Prabowo Subianto. 

     

  • 102 Tahun Nahdlatul Ulama Menginspirasi Dunia: Relevan Sebagai Kekuatan Global

    102 Tahun Nahdlatul Ulama Menginspirasi Dunia: Relevan Sebagai Kekuatan Global

    Muhammad Fahad Azizi (Mahasiswa S1 Universitas Az-Zaitunah Tunisia)

    TRIBUNJAKARTA.COM – Islam terbesar di Indonesia sekaligus aktor global yang mempromosikan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin. Dalam perjalanan selama lebih dari satu abad, NU tidak hanya berfokus pada isu lokal, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan di tingkat internasional. Dengan membawa pesan moderasi dan toleransi, NU menjadi inspirasi bagi dunia yang tengah menghadapi tantangan global.

    Sejak berdiri pada tahun 1926, NU telah menunjukkan kemampuan adaptasi dalam menjawab tantangan zaman. Sebagai organisasi berbasis Ahlus Sunnah wal Jama’ah, NU tidak hanya menjaga tradisi Islam yang moderat di Indonesia tetapi juga menjadikannya sebagai platform dialog lintas budaya dan agama di tingkat internasional.

    Memasuki usia ke-102, NU menghadapi tantangan globalisasi yang memerlukan adaptasi dan inovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang telah menjadi landasannya. Hanya sedikit organisasi yang mampu bertahan selama satu abad, apalagi terus berkembang. NU telah melewati berbagai fase sejarah — mulai dari era kolonial, masa kemerdekaan, Orde Baru, hingga era reformasi dan globalisasi saat ini. Pengalaman panjang ini membentuk NU sebagai organisasi yang tangguh menghadapi berbagai tantangan. Saat ini, NU bukanlah organisasi yang meredup, melainkan semakin memainkan peran penting dalam berbagai peristiwa besar di Indonesia dan dunia.

    Salah satu tonggak penting adalah peran tokoh-tokoh NU, seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menjadi ikon perjuangan hak asasi manusia dan dialog antaragama. Gus Dur dikenal luas di dunia internasional sebagai tokoh yang menjembatani perbedaan dan mempromosikan perdamaian. Warisannya menjadi bukti bahwa NU tidak hanya relevan di tingkat nasional tetapi juga sebagai kekuatan global yang mendukung stabilitas dan harmoni dunia.

    Pesantren-pesantren yang dikelola oleh NU telah menjadi pusat pendidikan yang menekankan nilai-nilai keislaman serta mempromosikan dialog dan moderasi. Model pendidikan pesantren ini menarik perhatian dunia sebagai solusi dalam mencegah radikalisme dan membangun generasi berwawasan global.
    NU juga terlibat aktif dalam berbagai kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNESCO, PBB, dan organisasi lainnya. Kolaborasi ini mencakup program pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan pengentasan kemiskinan, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam mampu mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

    Pada Muktamar Internasional Para Pemimpin Islam Moderat (International Summit of Moderate Islamic Leaders/ISOMIL) yang mengangkat tema “Inspirasi Peradaban Dunia”, PBNU telah bersepakat dan menghasilkan 16 butir Deklarasi Nahdlatul Ulama. Salah satu poinnya adalah menawarkan Islam Nusantara sebagai paradigma Islam yang menghargai budaya lokal dan mengedepankan harmoni serta perdamaian.

    Untuk mewujudkan hal ini, NU memiliki komitmen kuat terhadap penyelesaian konflik global. Contohnya, melalui forum G20 Religion Forum (R20) yang digagas oleh Ketua PBNU, KH Yahya Cholil Staquf. NU menjadi pionir dalam mempromosikan dialog antaragama sebagai solusi bagi konflik dunia. Dalam R20, PBNU bekerja sama dengan Muslim World League (Rabithah Alam Islami) yang berpusat di Arab Saudi sebagai co-host. Sebagian besar peserta forum ini telah membangun sinergi dengan PBNU sejak 2017 dalam berbagai forum internasional tentang dialog antaragama dan kepercayaan.

    Pendekatan diplomasi NU tidak hanya berbasis pada ajaran Islam, tetapi juga menekankan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan mengedepankan dialog, toleransi, dan keadilan, NU membuktikan bahwa agama dapat berperan sebagai solusi dalam menciptakan perdamaian global.

    NU juga berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina dan perdamaian di Timur Tengah sejak tahun 1938 melalui Ketua Umum PBNU KH Mahfudz Shiddiq. Dukungan ini mencakup konsolidasi negara-negara Arab, penguatan sikap bersama dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan dukungan legitimasi Palestina melalui pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan, Jam’iyah Nahdlatul Ulama melalui NUcare LAZISNU, PBNU telah berhasil mengumpulkan total donasi kemanusiaan untuk Palestina pada Oktober 2023, sebesar Rp 27,9 Miliar. Hal ini membuktikan bahwa warga NU sangat peduli terhadap kemanusiaan.

    Memasuki abad kedua ini, NU menghadapi tantangan besar, termasuk globalisasi, digitalisasi, dan perubahan iklim. Sebagai organisasi yang berorientasi pada kemanusiaan, NU perlu terus berinovasi dan memperkuat kerja sama internasional. Dalam menghadapi perubahan ini, NU dapat mengoptimalkan dakwah digital, pendidikan berbasis teknologi, dan kampanye lingkungan.

    NU memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan toleransi. Melalui platform media sosial, kampanye seperti “Islam Nusantara” berhasil menampilkan wajah Islam yang ramah, moderat, dan relevan dengan konteks global. Selain itu, NU mengembangkan aplikasi berbasis teknologi untuk mendukung dakwah dan pendidikan. Upaya ini memperkuat posisinya di tingkat global sebagai organisasi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan modernitas. Dakwah digital NU juga membantu menangkal penyebaran paham ekstremisme melalui ruang-ruang virtual.

    Untuk memastikan relevansi di tingkat global, NU perlu memperluas jejaring internasional secara konsisten, termasuk dengan organisasi lintas agama dan lembaga pembangunan global. Dengan strategi ini, NU dapat menjadi pelopor dalam mempromosikan Islam yang moderat dan inklusif di panggung internasional.

    Selama 102 tahun, Nahdlatul Ulama telah membuktikan bahwa Islam yang moderat dapat menjadi fondasi bagi perdamaian dunia. Dengan mengedepankan pendidikan, dakwah, dan diplomasi, NU membawa pengaruh besar di kancah internasional. Kini, NU memasuki abad kedua dengan semangat untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi yang lebih besar di tingkat global.

    NU adalah contoh nyata bahwa organisasi berbasis agama dapat menjadi kekuatan yang relevan dan berpengaruh di dunia modern. Dengan semangat Islam Nusantara yang damai dan inklusif, NU tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia tetapi juga inspirasi bagi dunia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Mekanisme Pembelajaran Siswa Selama Ramadan Tinggal Tunggu Tanda Tangan 3 Menteri

    Mekanisme Pembelajaran Siswa Selama Ramadan Tinggal Tunggu Tanda Tangan 3 Menteri

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan kebijakan terkait pembelajaran siswa selama Ramadan 2025 masih menunggu surat edaran dari tiga menteri terkait.

    “Draf surat edaran ini sudah selesai, tinggal menunggu tanda tangan dari ketiga menteri tersebut,” ujar Abdul Mu’ti setelah mengikuti kegiatan “Senam Anak Indonesia Hebat” bersama siswa-siswi se-Kota Pangkalpinang di GOR Sahabuddin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), pada Minggu (19/1/2025).

    Tiga menteri yang dimaksud adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

    Abdul Mu’ti menegaskan setelah surat edaran ini ditandatangani oleh ketiga menteri, kebijakan mengenai pembelajaran selama bulan Ramadan akan segera diberlakukan di seluruh sekolah di Indonesia.

    “Saya tegaskan, kami tidak menggunakan istilah libur, melainkan pembelajaran. Kebijakan ini bukan liburan, tetapi pembelajaran bagi siswa-siswi selama puasa Ramadan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengumumkan jadwal libur selama bulan Ramadan akan diumumkan paling lambat pada Senin (20/1/2025).

    “Paling lambat Senin, kita akan memberikan pengumuman resmi,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Wacana mengenai peliburan kegiatan pendidikan selama bulan suci Ramadan kembali menjadi perbincangan publik. Kebijakan serupa pernah diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang dianggap sebagai langkah untuk mendukung umat Muslim dalam menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk.

  • Pemerintah Umumkan soal Keputusan Libur Ramadan 2025, Senin Besok – Halaman all

    Pemerintah Umumkan soal Keputusan Libur Ramadan 2025, Senin Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah bakal mengumumkan keputusan mengenai libur Ramadan 2025 paling lambat pada Senin (20/1/2025).

    Kabar ini disampaikan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, pada Sabtu (18/1/2025).

    “Besok, paling lambat Senin, kita akan umumkan,” ujar Nasaruddin, Sabtu, dilansir Kompas.com.

    Pernyataan keputusan libur Ramadan 2025 ini juga didukung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti.

    Keputusan soal pembelajaran anak sekolah selama bulan Ramadan, kata Abdul Mu’ti, akan diputuskan pekan depan. 

    Selanjutnya, keputusan ini akan ditandai bersama oleh tiga kementerian, yakni Mendikdasmen, Menag, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

    Sementara dalam proses penyusunan keputusan ini, Mendikdasmen berkoordinasi dengan lima kementerian lainnya, di antaranya Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenag, dan Kantor Staf Presiden (KSP). 

    Diketahui, wacana untuk meliburkan sekolah selama bulan Ramadan kembali diperbincangkan.

    Wacana ini sejatinya pernah dilakukan di era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada akhir 1999 hingga awal 2000.

    Terkait hal itu, pemerintah masih melakukan kajian mendalam.

    Sejauh ini, pemerintah menyodorkan tiga skenario libur sekolah selama Ramadan 2025.

    Pertama, sekolah libur satu bulan penuh selama bulan puasa, namun kegiatan belajar-mengajar nantinya diisi kegiatan keagamaan.

    Kedua, sekolah libur beberapa hari selama bulan puasa.

    Ketiga, tidak ada libur sekolah selama Ramadan.

    Bukan Libur Ramadan, tapi Pembelajaran Ramadan 2025

    Abdul Mu’ti meluruskan perihal penyebutan wacana libur satu bulan selama Ramadan 2025.

    Ia menegaskan, wacana tersebut bisa disebut dengan istilah pembelajaran Ramadan 2025, bukan libur Ramadan 2025.

    “Jadi libur Ramadan itu, bahasanya bukan libur Ramadan ya, karena ada yang nulis libur Ramadan.”

    “Kata kuncinya bukan libur Ramadan, tapi pembelajaran di bulan Ramadan. Gitu ya,” jelas Abdul Mu’ti, Jumat.

    Abdul Mu’ti menegaskan, pemerintah tidak pernah merencanakan kebijakan libur kegiatan belajar-mengajar di sekolah selama Ramadan. 

    “Jangan pakai kata libur. Tidak ada pernyataan libur Ramadhan, (adanya) pembelajaran di bulan Ramadhan,” tegas Abdul Mu’ti.

    Lebih lanjut, Abdul Mu’ti meminta masyarakat bersabar untuk menunggu terbitnya Surat Edaran Menteri Bersama.

    Pro-Kontra

    Sebelumnya, wacana ini sempat menimbulkan pro dan kontra di lingkungan pemerintah.

    Pondok pesantren di bawah naungan Kemenag juga sudah mengizinkan.

    Namun, libur sebulan pada Ramadan untuk sekolah selain madrasah dan pesantren, masih diwacanakan.

    “Ya, sebetulnya sudah warga Kementerian Agama, khususnya di Pondok Pesantren itu libur”

     “Tetapi, sekolah-sekolah yang lain juga masih sedang kita wacanakan,” ujar Nasaruddin Umar, Senin (30/12/2024).

    Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nasir, mengatakan akan mendukung segala keputusan pemerintah.

    “Setuju, setuju. Tapi, poin penting bagi Muhammadiyah, Ramadan dijadikan arena untuk mendidik akhlak, mendidik budi pekerti, mendidik karakter,” ucap Haedar.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menolak jika kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan selama Ramadan.

    Menurut Cak Imin, sapaannya, kebijakan itu tidak perlu dilakukan karena belum jelas konsepnya.

    Muhaimin berpendapat agar puasa tidak menjadi halangan untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

    “Tidak perlu (libur), tetap saja jalan, puasa tidak menghentikan semua (kegiatan),” ujar Muhaimin, Sabtu (11/1/2025).

    Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, meminta libur sekolah sebulan penuh selama Ramadan dipertimbangkan matang dengan memperhatikan nasib anak-anak non-muslim.

    “Kami setuju saja, asal ada konstruksi yang jelas mengenai anak-anak sekolah ini kemudian diarahkan untuk berkegiatan apa?.”

    “Termasuk anak-anak yang non-muslim. Anak sekolah tidak semuanya muslim. Dan non-muslim juga diliburkan. Lalu disuruh apa? Nah itu yang penting dibahas di situnya itu,” kata Yahya.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Hasanudin Aco/Abdul Qodir)(Kompas.com)

  • Besok, Menag Nasaruddin Umumkan Keputusan atas Usulan Libur Sekolah pada Bulan Ramadan

    Besok, Menag Nasaruddin Umumkan Keputusan atas Usulan Libur Sekolah pada Bulan Ramadan

    Jakarta, Beritasatu.com – Usulan terkait libur sekolah selama Ramadan hingga satu bulan akan diumumkan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar besok, Minggu (19/1/2025).

    “Besok kita umumkan bersama ya (libur sekolah selama Ramadan),” ujar Menteri Agama Nasaruddin saat menghadiri Reuni Akbar UIN di Tangerang Selatan, Sabtu (18/1/2025).

    Wacana sekolah libur sebulan saat Ramadan sempat menjadi perdebatan hangat dengan banyaknya pertimbangan. Terdapat pihak yang mendukung libur sekolah selama sebulan penuh pada Ramadan.

    Mereka beralasan, kebijakan ini bisa mendorong anak-anak untuk lebih fokus pada pengembangan akhlak dan belajar di luar sekolah, seperti di lingkungan rumah tangga dan komunitas masyarakat.

    Selama Ramadan, waktu di rumah dapat dimanfaatkan untuk memperdalam kecerdasan religius serta mempererat hubungan keluarga. Bagi mereka yang non-Muslim, kesempatan ini juga bisa digunakan untuk berkunjung ke rumah ibadah masing-masing.

    Di sisi lain, ada yang berpendapat libur sekolah selama sebulan tidak menjamin peningkatan produktivitas anak. Mereka khawatir anak-anak justru akan kurang terpantau dengan baik apabila orang tua tetap bekerja dan tidak ada pengawasan yang memadai di rumah.

    Pihak yang menentang khawatir anak-anak akan teralihkan perhatiannya ke kegiatan yang kurang bermanfaat, seperti berlebihan dalam memantau media sosial, alih-alih berkunjung ke tempat-tempat yang mendukung pengembangan kompetensi keagamaan.

    Sebagai catatan, kebijakan serupa sebelumnya pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, di mana sekolah diliburkan selama satu bulan penuh pada Ramadan.

  • Pemerintah Disarankan Terapkan Konsep Kokurikuler Saat Ramadhan Dibandingkan Libur Sekolah Nasional 17 Januari 2025

    Pemerintah Disarankan Terapkan Konsep Kokurikuler Saat Ramadhan Dibandingkan Libur Sekolah Nasional 17 Januari 2025

    Pemerintah Disarankan Terapkan Konsep Kokurikuler Saat Ramadhan Dibandingkan Libur Sekolah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Perhimpunan Pendidikan dan Guru (
    P2G
    ) menyarankan pemerintah menerapkan konsep
    kokurikuler
    saat
    Ramadhan
    dibandingkan dengan libur selama satu bulan penuh.
    Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menuturkan, lembaga pendidikan dapat menerapkan konsep tersebut untuk proses belajar-mengajar selama tiga minggu sekolah.
    Konsep kokurikuler masuk ke dalam
    Kurikulum Merdeka
    menurut Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.
    ”
    Kokurikuler
    itu di mana dalam Kurikulum Merdeka, siswa itu diwajibkan melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang sifatnya kokurikuler,” kata Satriwan, kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2025).
    Satriwan mengatakan, konsep kokurikuler P5 yang merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek bisa menjadi opsi yang dipilih pemerintah.
    P5 merupakan singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
    “Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dapat mengangkat tema-tema puasa Ramadhan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai disiplin, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai empati, solidaritas, dan kepedulian sosial kepada sesama serta lingkungan,” ujar dia.
    Dengan demikian, kata Satriwan, peserta didik tetap mengikuti proses pembelajaran dengan baik mengikuti konsep kokurikuler P5.
    “Jadi anak-anak tidak dirugikan selama tiga minggu itu, bahkan ada proyek yang mengangkat topik mengenai seputar Ramadhan, membangun karakter,” kata dia.
    Sebelumnya diberitakan, wacana libur sekolah saat Ramadhan 2025 diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i.
    Kebijakan serupa pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di mana sekolah diliburkan selama satu bulan penuh saat Ramadhan.
    Sejauh ini, ada tiga usulan yang mengemuka dan dipertimbangkan pemerintah terkait libur sekolah selama bulan Ramadhan tahun ini.
    Pertama, libur penuh selama Ramadhan dengan kegiatan keagamaan.
    Kedua, libur sebagian, seperti awal Ramadhan libur beberapa hari dan masuk kembali hingga menjelang Idul Fitri.
    Ketiga, sekolah tetap masuk penuh seperti biasa.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 6 Mendikdasmen: Tak Ada Libur Ramadhan, tapi Pembelajaran di Bulan Ramadhan Nasional

    6 Mendikdasmen: Tak Ada Libur Ramadhan, tapi Pembelajaran di Bulan Ramadhan Nasional

    Mendikdasmen: Tak Ada Libur Ramadhan, tapi Pembelajaran di Bulan Ramadhan
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan tidak ada istilah libur sekolah saat bulan Ramadhan.
    Mu’ti menyatakan, pemerintah menggunakan istilah pembelajaran di bulan Ramadhan, bukan libur Ramadhan, dalam menyusun jadwal sekolah pada bulan Ramadhan.
    “Jangan pakai kata libur. Tidak ada pernyataan libur Ramadhan, (adanya) pembelajaran di bulan Ramadhan. Kata kuncinya bukan libur Ramadhan tapi pembelajaran di bulan Ramadhan,” kata Mu’ti di Kompleks Istana Kperesidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
    Ia mengungkapkan, pembelajaran sekolah saat Ramadhan tengah digodok dan dibahas bersama sejumlah menteri.
    Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
    “Kemudian saya dan KSP. Sudah kita bahas lintas kementerian. Sudah ada kesepakatan bersama,” ucapnya.
    Sementara terkait mekanisme pembelajaran saat bulan Ramadhan, ia meminta semua pihak menunggu terbitnya surat edaran (SE).
    “Tinggal tunggu saja terbit surat edaran bersama. Nanti tunggu saja, tunggu sampai SE keluar,” ungkap Mu’ti.
    Sebelumnya diberitakan, wacana libur sekolah saat Ramadhan 2025 diungkapkan Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i.
    Kebijakan serupa pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di mana sekolah diliburkan selama satu bulan penuh saat Ramadhan.
    Sejauh ini, ada tiga usulan mengemuka yang dipertimbangkan pemerintah terkait libur sekolah selama bulan Ramadhan tahun ini.
    Pertama, libur penuh selama Ramadhan dengan kegiatan keagamaan.
    Kedua, libur sebagian, seperti awal Ramadhan libur beberapa hari dan masuk kembali hingga menjelang Idul Fitri.
    “Ketiga, sekolah tetap masuk penuh seperti biasa,” kata Abdul Mu’ti di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (13/1/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Setuju dengan Rencana Sekolah Libur Selama Ramadhan, Orangtua: Biar Bisa Fokus Ibadah dengan Anak Megapolitan 16 Januari 2025

    Setuju dengan Rencana Sekolah Libur Selama Ramadhan, Orangtua: Biar Bisa Fokus Ibadah dengan Anak Megapolitan 16 Januari 2025

    Setuju dengan Rencana Sekolah Libur Selama Ramadhan, Orangtua: Biar Bisa Fokus Ibadah dengan Anak
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Rencana pemerintah meliburkan sekolah selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah mendapat respons positif dari sejumlah orangtua murid, salah satunya Sarah (35).
    Sarah menilai, rencana tersebut menjadi kesempatan bagi anaknya yang kini kelas 2 SD mengeksplorasi hal baru dan melakukan berbagai kegiatan rohani selama Ramadhan.
    “Menurut saya sih ada setujunya, karena sisi positifnya, sebetulnya
    libur sekolah
    itu dapat memberikan waktu luang bagi anak untuk mengeksplor kegiatan baru di luar sekolah,” ucap Sarah kepada
    Kompas.com
    , Kamis (16/1/2025).
    Sarah berujar, dirinya rutin melakukan iktikaf sehingga berpeluang mengajak anaknya setiap hari jika wacana libur ini benar-benar dilangsungkan.
    “Kegiatan di luar sekolah, misalnya safari ramadhan, iktikaf, atau kegiatan bakti sosial seperti berbagi takjil, itu saya juga selalu usahakan ikut pas bulan puasa,” tutur Sarah.
    Berbeda dengan Sarah, Lia (36) justru tidak setuju dengan rencana
    libur sekolah selama Ramadhan
    .
    “Kebetulan saya juga kan kerja, saya lebih percaya anak bisa menjalankan puasa sambil tetap bersekolah karena pasti jelas aktivitasnya,” jelas Lia.
    “Biasanya juga kan ada pesantren kilat di sekolah dan saya rasa itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mengaji anak,” sambungnya.
    Meski demikian, Lia berharap semoga pemerintah bisa mempersiapkan solusi yang matang ketika wacana ini direalisasikan.
    Dengan begitu, efisiensi para murid ketika libur tetap bisa bermanfaat dari sisi akademiknya.
    Harapan lainnya juga disampaikan Rinny (55) yang meminta pemerintah untuk kembali mengkaji secara matang atas rencana ini.
    “Karena yang bersekolah tidak hanya orang muslim. Lagipula, puasa bukan suatu halangan untuk melakukan kegiatan belajar,” terang Rinny.
    Perlu diketahui, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut, ada tiga opsi yang dipertimbangkan pemerintah terkait libur sekolah selama bulan Ramadhan tahun ini.
    “Pertama, libur penuh selama Ramadhan dengan kegiatan keagamaan. Kedua, libur sebagian, seperti awal Ramadhan libur beberapa hari dan masuk kembali hingga menjelang Idul Fitri. Ketiga, sekolah tetap masuk penuh seperti biasa,” kata Abdul Mu’ti di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (13/1/2025).
    Sementara itu, wacana libur sekolah saat Ramadhan 2025 pertama kali diungkapkan Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo HR Muhammad Syaf’i.
    Kebijakan serupa pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di mana sekolah diliburkan selama satu bulan penuh saat Ramadhan.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menanti Keputusan Pemerintah Tentang Libur Sekolah saat Ramadan, Orangtua Murid Pro dan Kontra – Halaman all

    Menanti Keputusan Pemerintah Tentang Libur Sekolah saat Ramadan, Orangtua Murid Pro dan Kontra – Halaman all

    Menanti Keputusan Pemerintah Tentang Libur Sekolah saat Ramadan, Orangtua Murid Pro dan Kontra 

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah telah menyepakati keputusan mengenai libur siswa sekolah saat bulan Ramadan 1446H/2025 .

    Keputusan libur ramadan tahun ini disepakati oleh tiga kementerian, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri.

    “Sudah kita bahas tadi malam lintas kementerian tapi nanti pengumumannya,” ujar Mendikdasmen Abdul Muti di Hotel Tavia, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    Sebelumnya, wacana libur sekolah saat Ramadan diungkapkan Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i beberapa waktu lalu.

    Seperti diketahui, kebijakan meliburkan sekolah satu bulan penuh saat Ramadan, pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurahman Wahid atau Gus Dur.

     

    Libur Sekolah Saat Ramadan Akan Diumumkan Segera

    Abdul Muti mengatakan Pemerintah bakal mengumumkan surat edaran yang mengatur tentang libur di bulan Ramadan ini.

    “Tunggu sampai ada surat edaran bersama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri,” katanya.

    Surat edaran akan diumumkan ini karena pemerintah menunggu kepulangan Menteri Agama Nasaruddin Umar dari kunjungan kerja di Arab Saudi.

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti. (Instagram.com/abe_mukti)

    “Tunggu sampai surat edarannya keluar ya. Ya mudah-mudahan dalam waktu singkat karena sekarang kan Pak Menteri Agama sedang dalam perjalanan dari Tanah Suci,” kata Abdul Mu’ti.

    Meski begitu, Abdul Muti mengatakan pengumuman mengenai libur sekolah saat bulan Ramadan bakal diumumkan dalam waktu dekat.

    “Jadi mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi intinya sudah kami bicarakan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan sudah ada kesepakatan. Isinya bagaimana? Tunggu sampai pada waktunya kita umumkan,” pungkasnya.

     

    3 Opsi Libur Ramadan

    Tentang wacana libur sekolah selama Ramadan sudah dibahas sebelumnya.

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menggelar rapat dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti membahas sejumlah isu pendidikan. 

    Sejumlah anak mengikuti pengajian sore di Pondok Yatim Ad-Infinitum, Jalan Inhoftank, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (1/4/2023). Pengajian yang diikuti sekitar dua puluh anak yatim dan sejumlah anak yang tinggal di sekitar pondok tersebut dalam rangka mengisi waktu berbuka puasa di bulan Ramadan. TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

    Rapat tersebut digelar di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut, adalah terkait libur saat Ramadan. 

    Keputusan mengenai libur Ramadan, kata Abdul Mu’ti, bakal dibahas dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. 

    “Libur Ramadan nanti keputusannya dibahas bersama dengan Kementerian Agama dan juga Kementerian Dalam Negeri, karena ini kan menyangkut lintas kementerian jadi kami masih harus menunggu lagi undangan rapat berikutnya,” ujar Abdul Mu’ti di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (13/1/2025).

    Pemerintah akan melakukan sinkronisasi hari libur antara siswa sekolah dan madrasah. 

    Selama ini, kebijakan madrasah berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. 

    “Tapi intinya keputusannya supaya sama antara sekolah dengan madrasah. Jangan sampai nanti selama Ramadan masa aktif sekolah dan libur itu tidak sama antara sekolah dengan madrasah,” tutur Abdul Mu’ti. 

    Dirinya mengungkapkan ada tiga opsi mengenai libur Ramadan yang berasal dari usul masyarakat. 

    Opsi pertama, kata Abdul Mu’ti, libur penuh dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan di masyarakat. 

    “Yang kedua itu separo-separo, artinya ada sebagian biasanya kalau yang berlaku sekarang itu kan awal Ramadan itu libur jadi misalnya tiga hari atau dua hari menjelang Ramadan. Sampai misalnya empat hari atau lima hari Ramadan pertama libur, kemudian habis itu masuk seperti biasa,” jelas Abdul Mu’ti. 

    “Kemudian nanti biasanya menjelang Idul Fitri juga libur biasanya bisa dua hari atau tiga hari menjelang Idul Fitri libur sampai nanti selesainya rangkaian mudik. Yang berlaku sekarang kan begitu,” tambahnya. 

    Sementar opsi ketiga, masuk penuh selama bulan Ramadan. 

    Pemerintah, kata Abdul Mu’ti, masih mempertimbangkan masukan dari masyarakat. 

    “Kami tentu memantau usulan-usulan itu sebagai bagian dari aspirasi publik yang dalam konteks demokrasi itu sehat karena ada partisipasi masyarakat dalam pengambil kebijakan publik,” pungkasnya. 

    Pro Kontra Orangtua Murid Pilih Mana? 

    Wacana libur sekolah saat Ramadan memunculkan beragam reaksi, terutama di kalangan orangtua murid sekolah.

    Ada yang pro namun tak jarang ada yang kontra, ada pula yang manut atau manut akan keputusan pemerintah.

    Nindya, salah seorang orangtua murid di Pamulang Tangerang Selatan mengatakan dirinya lebih merasa suka jika anak-anak selama Ramadan tidak bersekolah alias libur penuh selama sebulan.

    Kondisi anak-anak yang berpuasa, terutama mereka yang di bawah 9 tahun menjadi pertimbangan.

    “Saya kok lebih sreg kalau anak-anak liburkan saja sebulan biar fokus puasanya. Kalau sekolah kan kasihan, khawatir lemas,” ucapnya. 

    Lain lagi yang diungkapkan Wida. Ia cenderung kontra dan khawatir jika anak-anak libur penuh sebulan selama Ramadan.

    Tidak adanya kegiatan di sekolah membuatnya berpikir dan ragu anaknya akan khusyu berpuasa.

    Ilustrasi anak main hp atau ponsel di dalam kelas (Wavebreakmedia)

    Godaan pemakaian gadget membuat orangtua tak setuju jika anak-anak sebulan penuh. 

    “Duh, kalau libur sebulan penuh selama Ramadan, emaknya yang bingung. Setiap hari malah main hp itu, gak fokus ibadah,” ucapnya.

    Ia memilih anak-anak tak libur penuh. Kalau pun ada libur, hanya di awal Ramadan dan menjelang Idul Fitri saja. 

    Mengisi kegiatan di sekolah adalah pilihan terbaik menurut orangtua.

    “Kalau di sekolah kan lumayan ada murojaah, baca tulis Al Q’uran, salat juga terjaga, bisa tepatw aktu, gak fokus maen game di ponsel,” sambung Hani, orangtua murid Madrasah tersohor  di Tangsel.

     

    Muhamadiyah Ingatkan Ramadan Momen Didik Akhlak dan Budi Pekerti Anak

    Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyerahkan keputusan mengenai libur siswa sekolah saat Ramadan kepada Pemerintah.

    Haedar mengatakan, hal yang terpenting adalah menjadikan Ramadan sebagai arena untuk mendidik akhlak, budi pekerti, dan karakter.

    Ilustrasi Siswa Madrasah mengikuti kegiatan belajar selama puasa.(dok. Kompas/Irwan Nugraha)

    “Generasi sekarang ini, jujur, itu kan lahir dari sistem android. Kemudian perubahan sosial yang luar biasa. Dan mobilitas yang melahirkan anak-anak yang sebagian malah tercerabut dari budaya,” kata Haedar usai Tanwir I Aisyiyah di Hotel Tavia Heritage, Jakarta, Rabu (15/1/2025).

    “Nah, karena itu pendidikan agama, pendidikan akhlak, pendidikan budi pokerti itu menjadi sangat penting,” tambahnya.

    Haedar meminta agar liburan selama Ramadan diisi dengan kegiatan pembinaan akhlak dan karakter kepada para siswa.

    Kegiatan itu, kata Haedar, bisa dilaksanakan di samping proses pembelajaran.

    “Sehingga jadikan libur seberapa lama pun yang ada di bulan Ramadan. Gunakan untuk fokus membina akhlak, membina akal budi. Di samping ada proses pembelajaran,” katanya.

    Selama ini, Haedar mengungkapkan sekolah di bawah naungan Muhammadiyah telah memiliki kegiatan khusus selama bulan Ramadan.

    “Untuk libur-libur tertentu kita punya paket-paket khusus. Termasuk gairahkan di bulan Ramadan ini penggunaan masjid-masjid sekolah, masjid-masjid kampus untuk pembinaan karakter, pembinaan akhlak. Problem terbesar di Indonesia dalam hal pembentukan karakter,” pungkasnya.

    (Tribunnews.com/Anita K Wardhani/Fahdi Fahlevi)