Pemerintah Disarankan Terapkan Konsep Kokurikuler Saat Ramadhan Dibandingkan Libur Sekolah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Perhimpunan Pendidikan dan Guru (
P2G
) menyarankan pemerintah menerapkan konsep
kokurikuler
saat
Ramadhan
dibandingkan dengan libur selama satu bulan penuh.
Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menuturkan, lembaga pendidikan dapat menerapkan konsep tersebut untuk proses belajar-mengajar selama tiga minggu sekolah.
Konsep kokurikuler masuk ke dalam
Kurikulum Merdeka
menurut Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.
”
Kokurikuler
itu di mana dalam Kurikulum Merdeka, siswa itu diwajibkan melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang sifatnya kokurikuler,” kata Satriwan, kepada Kompas.com, Jumat (17/1/2025).
Satriwan mengatakan, konsep kokurikuler P5 yang merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek bisa menjadi opsi yang dipilih pemerintah.
P5 merupakan singkatan dari Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila.
“Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dapat mengangkat tema-tema puasa Ramadhan yang di dalamnya terdapat nilai-nilai disiplin, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai empati, solidaritas, dan kepedulian sosial kepada sesama serta lingkungan,” ujar dia.
Dengan demikian, kata Satriwan, peserta didik tetap mengikuti proses pembelajaran dengan baik mengikuti konsep kokurikuler P5.
“Jadi anak-anak tidak dirugikan selama tiga minggu itu, bahkan ada proyek yang mengangkat topik mengenai seputar Ramadhan, membangun karakter,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, wacana libur sekolah saat Ramadhan 2025 diungkapkan oleh Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i.
Kebijakan serupa pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di mana sekolah diliburkan selama satu bulan penuh saat Ramadhan.
Sejauh ini, ada tiga usulan yang mengemuka dan dipertimbangkan pemerintah terkait libur sekolah selama bulan Ramadhan tahun ini.
Pertama, libur penuh selama Ramadhan dengan kegiatan keagamaan.
Kedua, libur sebagian, seperti awal Ramadhan libur beberapa hari dan masuk kembali hingga menjelang Idul Fitri.
Ketiga, sekolah tetap masuk penuh seperti biasa.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Gus dur
-
/data/photo/2024/09/16/66e81ee0c67a5.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Pemerintah Disarankan Terapkan Konsep Kokurikuler Saat Ramadhan Dibandingkan Libur Sekolah Nasional 17 Januari 2025
-
/data/photo/2025/01/15/67874ec10752f.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
6 Mendikdasmen: Tak Ada Libur Ramadhan, tapi Pembelajaran di Bulan Ramadhan Nasional
Mendikdasmen: Tak Ada Libur Ramadhan, tapi Pembelajaran di Bulan Ramadhan
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan tidak ada istilah libur sekolah saat bulan Ramadhan.
Mu’ti menyatakan, pemerintah menggunakan istilah pembelajaran di bulan Ramadhan, bukan libur Ramadhan, dalam menyusun jadwal sekolah pada bulan Ramadhan.
“Jangan pakai kata libur. Tidak ada pernyataan libur Ramadhan, (adanya) pembelajaran di bulan Ramadhan. Kata kuncinya bukan libur Ramadhan tapi pembelajaran di bulan Ramadhan,” kata Mu’ti di Kompleks Istana Kperesidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).
Ia mengungkapkan, pembelajaran sekolah saat Ramadhan tengah digodok dan dibahas bersama sejumlah menteri.
Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, hingga Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
“Kemudian saya dan KSP. Sudah kita bahas lintas kementerian. Sudah ada kesepakatan bersama,” ucapnya.
Sementara terkait mekanisme pembelajaran saat bulan Ramadhan, ia meminta semua pihak menunggu terbitnya surat edaran (SE).
“Tinggal tunggu saja terbit surat edaran bersama. Nanti tunggu saja, tunggu sampai SE keluar,” ungkap Mu’ti.
Sebelumnya diberitakan, wacana libur sekolah saat Ramadhan 2025 diungkapkan Wakil Menteri Agama Romo HR Muhammad Syafi’i.
Kebijakan serupa pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di mana sekolah diliburkan selama satu bulan penuh saat Ramadhan.
Sejauh ini, ada tiga usulan mengemuka yang dipertimbangkan pemerintah terkait libur sekolah selama bulan Ramadhan tahun ini.
Pertama, libur penuh selama Ramadhan dengan kegiatan keagamaan.
Kedua, libur sebagian, seperti awal Ramadhan libur beberapa hari dan masuk kembali hingga menjelang Idul Fitri.
“Ketiga, sekolah tetap masuk penuh seperti biasa,” kata Abdul Mu’ti di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (13/1/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2025/01/05/6779f03c68842.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Setuju dengan Rencana Sekolah Libur Selama Ramadhan, Orangtua: Biar Bisa Fokus Ibadah dengan Anak Megapolitan 16 Januari 2025
Setuju dengan Rencana Sekolah Libur Selama Ramadhan, Orangtua: Biar Bisa Fokus Ibadah dengan Anak
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Rencana pemerintah meliburkan sekolah selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah mendapat respons positif dari sejumlah orangtua murid, salah satunya Sarah (35).
Sarah menilai, rencana tersebut menjadi kesempatan bagi anaknya yang kini kelas 2 SD mengeksplorasi hal baru dan melakukan berbagai kegiatan rohani selama Ramadhan.
“Menurut saya sih ada setujunya, karena sisi positifnya, sebetulnya
libur sekolah
itu dapat memberikan waktu luang bagi anak untuk mengeksplor kegiatan baru di luar sekolah,” ucap Sarah kepada
Kompas.com
, Kamis (16/1/2025).
Sarah berujar, dirinya rutin melakukan iktikaf sehingga berpeluang mengajak anaknya setiap hari jika wacana libur ini benar-benar dilangsungkan.
“Kegiatan di luar sekolah, misalnya safari ramadhan, iktikaf, atau kegiatan bakti sosial seperti berbagi takjil, itu saya juga selalu usahakan ikut pas bulan puasa,” tutur Sarah.
Berbeda dengan Sarah, Lia (36) justru tidak setuju dengan rencana
libur sekolah selama Ramadhan
.
“Kebetulan saya juga kan kerja, saya lebih percaya anak bisa menjalankan puasa sambil tetap bersekolah karena pasti jelas aktivitasnya,” jelas Lia.
“Biasanya juga kan ada pesantren kilat di sekolah dan saya rasa itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan mengaji anak,” sambungnya.
Meski demikian, Lia berharap semoga pemerintah bisa mempersiapkan solusi yang matang ketika wacana ini direalisasikan.
Dengan begitu, efisiensi para murid ketika libur tetap bisa bermanfaat dari sisi akademiknya.
Harapan lainnya juga disampaikan Rinny (55) yang meminta pemerintah untuk kembali mengkaji secara matang atas rencana ini.
“Karena yang bersekolah tidak hanya orang muslim. Lagipula, puasa bukan suatu halangan untuk melakukan kegiatan belajar,” terang Rinny.
Perlu diketahui, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebut, ada tiga opsi yang dipertimbangkan pemerintah terkait libur sekolah selama bulan Ramadhan tahun ini.
“Pertama, libur penuh selama Ramadhan dengan kegiatan keagamaan. Kedua, libur sebagian, seperti awal Ramadhan libur beberapa hari dan masuk kembali hingga menjelang Idul Fitri. Ketiga, sekolah tetap masuk penuh seperti biasa,” kata Abdul Mu’ti di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (13/1/2025).
Sementara itu, wacana libur sekolah saat Ramadhan 2025 pertama kali diungkapkan Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo HR Muhammad Syaf’i.
Kebijakan serupa pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), di mana sekolah diliburkan selama satu bulan penuh saat Ramadhan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Perebutan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang Kian Memanas, Masupik Diusulkan Modal Dengkul
Malang (beritajatim.com) – Pemilihan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Malang menjadi perbincangan hangat di kalangan kader dan pengamat politik lokal.
Beberapa nama kader senior telah mencuat ke permukaan, di antaranya Didik Gatot Subroto, Darmadi, Sugeng Pujianto, Budi Kriswiyanto, dan Tutik Yunarni.
Namun, nama baru yang mulai diperhitungkan adalah Sulvia Konfrensis, atau akrab disapa Masupik, Ketua PAC PDI Perjuangan Sumbermanjing Wetan.
Munculnya nama Masupik sebagai kandidat potensial semakin menambah kompleksitas persaingan. Menurut pengakuannya, dorongan untuk maju sebagai Ketua DPC datang langsung dari sejumlah Pimpinan Anak Cabang (PAC).
Namun, ia menegaskan bahwa pada awalnya, nama Hendik Arso, kader lain yang didukung oleh lebih dari 30 PAC, menjadi pilihan utama. “Kalau teman-teman PAC mengusulkan ya mau saja. Tapi Mas Hendik terbentur aturan sebagai Kepala Desa, jadi sulit,” ujar Masupik.
Meski mengaku tidak memiliki ambisi pribadi untuk menduduki kursi Ketua DPC, Masupik siap jika dipercaya. “Tidak ingin, tapi kalau teman-teman mengusulkan ya berani,” tegasnya.
Sebagai kader PDI Perjuangan sejak 1998, Masupik menyoroti pentingnya memperkuat struktur partai hingga ke tingkat akar rumput. Menurutnya, Ketua DPC harus mampu merawat hubungan antara DPC, PAC, dan Ranting. “Rakyat PDI ini harus ikut makmur. Pengurus Ranting atau apapun, harus ikut makmur,” katanya.
Masupik juga mengakui bahwa ia tidak memiliki modal khusus selain pengalaman panjang dalam dunia politik.
“Kalau kata Gus Dur, modal dengkul. Ya pengalaman saya ikut di PDI sudah sebelum zamannya Sujud, mungkin bisa saya pakai, pengalaman itu untuk ditularkan,” tutupnya.
Persaingan memperebutkan kursi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini menjadi ajang pembuktian siapa yang benar-benar siap membawa partai menuju perubahan yang lebih baik.
Dengan berbagai nama yang muncul, termasuk kader senior dan aspirasi baru dari tingkat PAC, dinamika politik di Kabupaten Malang semakin menarik untuk diikuti. [yog/ian]
-

Untung Rugi Libur Sekolah saat Ramadan, Bagaimana Keputusan Kemenag?
YOGYAKARTA – Kementerian Agama tengah mempertimbangkan wacana libur sekolah satu bulan full selama Ramadan 2025. Wacana yang bergulir ini pun menjadi perbincangan di masyarakat, ada yang pro serta kontra. Tidak sedikit pihak yang menyoroti untung rugi libur sekolah saat Ramadan.
Wacana libur satu bulan penuh tersebut mengacu dari tradisi di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Meski kebijakan serupa pernah diberlakukan sebelumnya, namun saat ini banyak pandangan dari berbagai pihak yang merespon wacana tersebut. Ada yang menekankan pertimbangan aspek sosial, pendidikan, hingga ekonomi.
Bagaimana Keputusan Kemenag?
Mengenai kebijakan libur tersebut masih dalam pertimbangan dan belum ada keputusan resmi dari Kemenag. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, mengatakan bahwa kebijakan tersebut sudah diterapkan di pondok pesantren. Namun untuk di sekolah umum dan madrasah, hal itu masih dirumuskan.
“Sebetulnya, kami masih mempertimbangkan, terutama untuk sekolah di bawah naungan Kementerian Agama,” jelasnya.
Menag juga meminta masyarakat untuk menunggu hasil pembahasan mengenai kebijakan libur selama Ramadan tersebut. Wamenag Romo HR Muhammad Syafi’i juga menyebutkan bahwa ada wacana tersebut, namun belum ada pembahasan lebih lanjut.
“Heeh (iya) sudah ada wacana (libur selama puasa). Oh kami belum bahas, tapi bacaannya kayaknya ada, tapi saya belum bahas itu,” ucap Syafi’i pada Senin (30/12) akhir tahun lalu.
Untung Rugi Libur Sekolah saat Ramadan
Salah satu pihak yang menanggapi wacana kebijakan tersebut adalah Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim. Ia mengingatkan bahwa perlu analisis holistik sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Satriwan Salim mengidentifikasi lima aspek utama yang harus diperhatikan mengenai dampak libur sekolah selama Ramadan penuh:
Layanan Pendidikan untuk Siswa Non-Muslim Libur satu bulan penuh berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap siswa non-Muslim. Jika mereka tetap masuk sekolah, sementara siswa Muslim libur, terjadi ketimpangan. Sebaliknya, jika semua siswa diliburkan, hak pendidikan siswa non-Muslim dapat terabaikan. Dampak pada gaji guru Guru-guru di sekolah atau madrasah swasta, terutama di daerah dengan anggaran minim, khawatir penghasilan mereka berkurang. Data P2G menunjukkan bahwa 95 persen madrasah adalah swasta, dengan gaji guru yang sering di bawah Rp1 juta per bulan. Orang tua siswa juga mungkin keberatan membayar SPP selama libur panjang. Perlu penyesuaian jam belajar Daripada libur penuh, jam belajar selama Ramadhan dapat dimodifikasi. Misalnya, mengurangi durasi jam pelajaran atau membuat program khusus seperti Pesantren Ramadhan. Dengan begitu, siswa tetap mendapatkan pembelajaran sekaligus menyesuaikan aktivitas spiritual. Lemahnya pengawasan siswa Libur penuh bisa melemahkan pengawasan siswa. Orang tua yang bekerja mungkin tidak dapat memantau anak-anak secara optimal. Akibatnya, siswa berisiko menghabiskan waktu untuk aktivitas kurang produktif seperti penggunaan gawai berlebihan. Risiko Libur Panjang Libur berkepanjangan dapat memperbesar learning loss, apalagi jika tidak ada program pembelajaran alternatif. Selain itu, libur panjang berpotensi meningkatkan perilaku negatif, seperti adiksi gawai atau keterlibatan dalam kegiatan yang tidak terkendali, termasuk tawuran atau kekerasan.
Program Alternatif Selama Ramadan
Anwar Abbas, seorang pengamat sosial dan keagamaan, menyambut positif wacana ini. Menurutnya, libur selama bulan Ramadhan dapat menjadi peluang bagi siswa untuk memperdalam pemahaman mereka tentang makna bulan suci serta menanamkan nilai-nilai spiritual.
Namun, ia juga menyarankan agar pembelajaran daring tetap dilaksanakan agar pendidikan tetap berlanjut. Selain itu, ia mengusulkan program Pesantren Ramadhan sebagai alternatif. Program berbasis spiritual di sekolah ini menggabungkan pendekatan pembelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
Demikianlah ulasan mengenai untung rugi libur sekolah saat Ramadan tengah menjadi perbincangan banyak orang. Kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan beberapa aspek, seperti dampak sosial, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Baca juga Pemprov Jakarta tunggu arahan pusat mengenai wacana libur sekolah saat Ramadan.
Ikuti terus berita terkini dalam negeri dan luar negeri lainnya di VOI. Kami menghadirkan info terbaru dan terupdate nasional maupun internasional.
-

Khofifah sebut retreat kepala daerah bagian penting adaptasi/mitigasi
Retreat menurut saya menjadi bagian yang penting untuk saling meng-update bagaimana sebetulnya adaptasi dan mitigasi.
Jakarta (ANTARA) – Calon Gubernur Jawa Timur dengan suara terbanyak Khofifah Indar Parawansa menilai gagasan retreat yang akan dijalani oleh kepala daerah setelah pelantikan merupakan bagian penting agar kepala daerah saling memperbarui program kerja sebagai langkah adaptasi dan mitigasi.
“Retreat menurut saya menjadi bagian yang penting untuk saling meng-update bagaimana sebetulnya adaptasi dan mitigasi, ini menjadi penting,” kata Khofifah saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Menurut Khofifah, kepala daerah yang baru saja dilantik tentunya membutuhkan informasi baru dari dinamika yang terjadi di wilayah regional maupun global, mengingat kondisi yang terjadi di belahan negara lain, tentu bisa berdampak pada daerah tertentu.
Khofifah pun bercerita saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada era Presiden RI Abdurahman Wahid (Gus Dur) periode 1999—2001.
Saat itu, dia juga mengadakan retreat di lingkup BKKBN karena program kerja dilaksanakan secara vertikal dari tingkat pusat hingga kecamatan.
Selain itu, retreat juga memberi kesempatan agar pemerintah pusat dan daerah dapat mendiskusikan program yang sering kali hanya diulang-ulang dan terkesan monoton.
“Menurut saya retreat itu menjadi bagian penting supaya kita tidak stuck pada sesuatu yang monoton, yang dianggap program-program dahulu, seringkali copy paste. Saya pernah di DPR beberapa periode jadi program-program ini seperti copy paste,” kata Khofifah.
Ia berpendapat bahwa inovasi dan kreativitas menjadi bagian penting dari gubernur/bupati hingga wali kota. Dengan adanya retreat, para kepala daerah bisa saling bergantian silaturahmi dan menyampaikan program yang menjadi prioritas dan unggulan di daerah masing-masing.
Retreat menjadi salah satu cara dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk meningkatkan koordinasi dan kesatuan dari anggota Kabinet Merah Putih pada periode kepemimpinannya.
Tak lama setelah KMP ditetapkan, pada tanggal 24—27 Oktober 2024 seluruh anggota kabinet melakukan retreat di kawasan Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.
Terkait dengan koordinasi dengan pemerintah daerah menggunakan metode serupa, pada saat menutup Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar rapat rutin tahunan ini dapat dilangsungkan di lokasi Akademi Militer (Akmil).
Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025 -

Bamsoet apresiasi sambutan Megawati soal pencabutan TAP MPRS
Arsip – Ketua MPR RI periode 2019-2024 Bambang Soesatyo bersama Presiden Ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menghadiri acara Silaturahmi Kebangsaan di Kompleks Parlemen, Senanyan, Jakarta, Senin (9/9/2024). ANTARA/Melalusa Susthira K
Bamsoet apresiasi sambutan Megawati soal pencabutan TAP MPRS
Dalam Negeri
Editor: Widodo
Sabtu, 11 Januari 2025 – 19:37 WIBElshinta.com – Ketua MPR RI periode 2019-2024 Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyambut baik apresiasi yang diberikan Presiden ke-5 RU Megawati Soekarnoputri kepada Pimpinan MPR RI periode 2019-2024 dan Presiden Prabowo Subianto atas pencabutan Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 sebagai langkah penting dalam memulihkan nama baik Presiden ke-1 RI Soekarno saat perayaan ulang tahun partai di kawasan Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (10/1).
Sebelumnya, berdasarkan kesepakatan Rapat Pimpinan MPR periode 2019-2024 tanggal 23 Agustus 2024 dan Keputusan Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR RI 25 September 2024, Pimpinan MPR telah menegaskan bahwa sesuai Pasal 6 TAP Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Seluruh TAP MPRS dan TAP MPR mulai tahun 1960 sampai 2002, TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi.
“Tuduhan pengkhianatan terhadap Soekarno telah digugurkan demi hukum,” kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.
Menurut Bamsoet, pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 merupakan langkah penting yang bukan hanya memulihkan nama baik Presiden Soekarno, tetapi juga tentang membangun kembali narasi sejarah Indonesia yang lebih adil dan akurat.
“Melalui pemulihan nama baik Soekarno, harapan untuk sebuah bangsa yang lebih utuh dan bersatu bukan hanya sekedar idealisme, tetapi sebuah kenyataan yang dapat diraih dengan pemahaman dan penghargaan terhadap sejarah bangsa,” ujarnya.
Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan keputusan MPR untuk mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 juga sejalan dengan keinginan untuk melakukan rekonsiliasi sejarah.
Hal itu mengingat Soekarno adalah ‘Bapak Proklamasi’ yang memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan terhadap keberadaan dan kontribusinya sangat penting.
Hal ini juga tidak hanya membawa kembali sebuah narasi yang lebih adil bagi Soekarno, tetapi juga membantu generasi muda Indonesia untuk lebih memahami sejarah bangsanya dengan cara yang lebih objektif.
Lebih lanjut, Bamsoet menyampaikan pentingnya pencabutan TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 terkait pula dengan penguatan identitas nasional.
Menurut dia, ketika masyarakat dapat melihat kembali sosok Bung Karno tanpa bias tuduhan yang telah lama mengakar, penegasan akan kesadaran sejarah bangsa menjadi semakin lebih kuat.
“Ini diharapkan akan mendorong generasi muda untuk menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam perjuangan Soekarno,” ujar Bamsoet.
ia mengatakan pencabutan TAP MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 menjadi titik tolak bagi generasi saat ini dan mendatang untuk mengkaji ulang sejarah Indonesia dengan lebih kritis.
Dengan pemulihan nama baik Soekarno, kata Bamsoet, masyarakat diajak untuk merefleksikan kembali perjuangan dan pemikirannya yang telah memberikan fondasi penting bagi bangsa Indonesia.
“Terutama semangat nasionalisme dan keberagaman yang selaras dengan prinsip Pancasila,” ujarnya.
Bamsoet menegaskan penting untuk memiliki pemahaman yang utuh mengenai bagaimana sejarah dituliskan dan siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut.
Para pemimpin bangsa saat ini memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebaikan dan keburukan dalam sejarah dapat menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia.
“Masyarakat pun diharapkan untuk turut berperan dalam mendiskusikan dan menginterpretasikan sejarah sebagai bagian dari identitas nasional yang dinamis serta memahami sejarah bangsanya dengan cara yang lebih objektif,” ucapnya.
Selain mencabut TAP MPRS terkait pemulihan nama baik Soekarno, ujar Bamsoet, MPR RI periode 2019-2024 juga resmi memulihkan nama baik Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden ke-3 Abdurahman Wahid (Gus Dur) dengan mencabut nama Soeharto, dan Gus Dur dari TAP MPR melalui keputusan Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR RI 25 September 2024.
Adapun terkait dengan penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP MPR Nomor 11/MPR 1998, dinyatakan telah selesai dilaksanakan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.
Hal yang sama juga berlaku untuk TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kedudukannya resmi tidak berlaku lagi.
MPR juga mengusulkan agar Soeharto dan Gus Dur diberikan gelar pahlawan nasional. Seluruh hal tersebut dilaksanakan pimpinan MPR sebagai bagian dari penyadaran kita bersama untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan.
“MPR adalah rumah kebangsaan kita bersama. MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Sudah sepantasnya dalam kerangka itu MPR merajut persatuan bangsa,” pungkas Bamsoet.
Sumber : Antara


