Xcloud.id

Tag: Gus dur

  • PKB Gelar Refleksi Imlek, Cak Imin Kenang Jasa Gus Dur Jaga Kebhinekaan

    PKB Gelar Refleksi Imlek, Cak Imin Kenang Jasa Gus Dur Jaga Kebhinekaan

    Jakarta –

    Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar refleksi Tahun Baru Imlek 2025 malam ini. Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan acara itu digelar setiap tahun untuk meneruskan semangat pluralisme sesuai ajaran Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

    “PKB bersama seluruh masyarakat Tionghoa telah melaksanakan kegiatan refleksi imlek, sudah 24 kali sampai saat ini kita laksanakan,” kata Cak Imin di Season City Mall, Jakarta Barat, Jumat (24/1/2025).

    “Ini satu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya, bagi PKB, bagi kita semua, karena momentum kebersamaan, keharmonisan yang terus kita jaga terpancar terus di seluruh bumi Nusantara kita,” lanjutnya.

    Dalam sambutannya, Cak Imin mengenang peran Gus Dur menciptakan perayaan Imlek sebagai bagian kemajemukan di Indonesia. Dia menyebut Gus Dur berjasa dalam menjaga kebhinekaan.

    Gus Dur, kata Cak Imin, mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang segala hal mulai dari agama, kepercayaan, dan adat istiadat China dilakukan di Indonesia.

    Akhirnya melalui Keppres Nomor 6 Tahun 2000, Gus Dur membolehkan kembali perayaan Imlek setelah setelah sebelumnya dilarang oleh rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun.

    “Inilah hebatnya Gus Dur dalam melihat warga negara agar tidak terdiskriminasi dan kita semua sebagai pewaris perjuangan Gus Dur, keluarga besar PKB harus menjadi garda terdepan melestarikan dan menjaga nilai-nilai dan ajaran kebhinekaan ini,” lanjut Cak Imin.

    Cak Imin menyebut, Gus Dur menjadi teladan dalam semangat menjaga toleransi dan saling menghargai.

    (ond/lir)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • INFOGRAFIS Sejarah Imlek di Indonesia dari Pendudukan Jepang, Soekarno, Soeharto Hingga Gus Dur

    INFOGRAFIS Sejarah Imlek di Indonesia dari Pendudukan Jepang, Soekarno, Soeharto Hingga Gus Dur

    Grafis Sejarah Imlek di Indonesia dari dari Pendudukan Jepang, Soekarno, Soeharto Hingga Gus Dur

    Tayang: Jumat, 24 Januari 2025 15:59 WIB

    Tribun Jateng / Bram Kusuma

    Grafis Sejarah Imlek di Indonesia 

    TRIBUNJATENG.COM – Infografis Sejarah Imlek di Indonesia

    lihat foto
    Grafis Sejarah Imlek di Indonesia

    lihat foto
    Grafis Sejarah Imlek di Indonesia

    lihat foto
    Grafis Sejarah Imlek di Indonesia

    “);
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast;
    $.getJSON(“https://jateng.tribunnews.com/ajax/latest?callback=?”, {start: newlast,section:’5′,img:’thumb2′}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    newlast = newlast + 1;
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;
    if(val.thumb) img = “”+vthumb+””;
    else img = ”;
    if(val.c_title) cat = “”+val.c_title+””;
    else cat=””;
    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }
    else if (getLast > 150) {
    if ($(“#ltldmr”).length == 0){
    $(“#latestul”).append(‘Tampilkan lainnya’);
    }
    }
    }
    });
    });

    function loadmore(){
    if ($(“#ltldmr”).length > 0) $(“#ltldmr”).remove();
    var getLast = parseInt($(“#latestul > li:last-child”).attr(“data-sort”));
    $(“#latestul”).append(“”);
    $(“.loading”).show();
    var newlast = getLast ;
    $.getJSON(“https://jateng.tribunnews.com/ajax/latest?callback=?”, {start: newlast,section:’5′,img:’thumb2′,total:’40’}, function(data) {
    $.each(data.posts, function(key, val) {
    newlast = newlast+1;
    if(val.video) {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = ” “;
    }
    else
    {
    var vthumb = “”;
    var vtitle = “”;
    }
    if(val.thumb) {
    var img = “”+vthumb+””;
    var milatest = “mr140”;
    }
    else {
    var img = “”;
    var milatest = “”;
    }
    if(val.subtitle) subtitle = “”+val.subtitle+””;
    else subtitle=””;

    $(“#latestul”).append(“”+img+””);
    });
    $(“.loading”).remove();
    });
    }

    Berita Terkini

  • Said Didu Ungkap Biaya Reklamasi-Sogokan PIK-2 Beda Jauh dengan Harga Jual, Eks Jubir Gus Dur: Cabut Kepala Desa dan Lain-lain

    Said Didu Ungkap Biaya Reklamasi-Sogokan PIK-2 Beda Jauh dengan Harga Jual, Eks Jubir Gus Dur: Cabut Kepala Desa dan Lain-lain

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyatakan, pengembang PIK-2 akan menempuh segala cara untuk menguasai laut dan pantai karena mengejar untung selangit.

    Dia membeberkan biaya reklamasi dan sogok sekitar Rp7-10 Miliar per hektar. Khusus nyogok sekitar Rp3-5 Milyar per hektare.

    Pengeluaran itu kata dia tidakkah seberapa dengan hitungan harga jual Rp60 Juta per meter.

    Dengen demikian, pengembang PIK-2 kata Said Didu akan untung senilai Rp50 Milyar per hektare.

    “Biaya reklamasi dan sogok sekitar Rp 7-10 juta per ha (biaya sogok sekitar Rp 3-5 milyar per ha) dengan harga jual Rp 60 juta per meter, akan untung sekitar Rp 50 milyar per ha,” tulis Said Didu dalam akun X, pribadinya, Rabu, (22/1/2025).

    Merespons unggahan Said Didu, Eks Juru Bicara (Jubir) Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur, Adhie Massardi berharap agar kepala desa yang ikut terlibat dapat dicopot.

    Bukan hanya kepala desa, tapi keterlibatan camat, bupati, wali kota hingga pejabat yang terkait harus diusut.

    “Cabut kepala desa. Mumpung TNI masih bersama rakyat (nelayan) ada baiknya mulai identifikasi keterlibatan kepala daerah mulai dari kepala desa hingga ke camat, bupati, walikota, dst dalam skandal pengkaplingan laut,” tuturnya melalui akun X, pribadinya, Kamis, (23/1/2025).

    “Kalau bisa dicabut seperti pagar laut, why not? Siap,” tandas mantan aktivis Komite Bangkit Indonesia dan Gerakan Indonesia Bersih ini. (*)

  • Aturan Lengkap tentang Libur Sekolah selama Ramadhan 2025

    Aturan Lengkap tentang Libur Sekolah selama Ramadhan 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah telah menetapkan libur Ramadhan 2025 atau 1446 H untuk anak sekolah pada Selasa (21/1/2025).

    Pengumuman libur Ramadhan tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) libur Ramadhan 2025 yang telah ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

    Namun dalam keputusan tersebut, libur Ramadhan untuk anak sekolah tidak jadi diberikan selama satu bulan penuh seperti masa pemerintahan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pada 1999.

    Pelajar hanya memiliki jadwal libur pada awal dan akhir Ramadhan saja. SE tersebut pun berlaku untuk semua sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan.

    Berikut ini aturan lengkap mengenai libur untuk anak-anak sekolah selama Ramadhan 2025:

    Kegiatan mandiri diberikan untuk anak-anak sekolah pada tanggal 27 dan 28 Februari serta 3, 4, dan 5 Maret 2025. Kegiatan pembelajaran ini dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah, madrasah, satuan pendidikan keagamaan
    Tanggal 6-25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah, madrasah, satuan pendidikan keagamaan
    Tanggal 26, 27, dan 28 Maret serta tanggal 2,3,4,7, dan 8 April 2025 merupakan libur bersama Idul Fitri bagi sekolah, madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan
    Pada 9 April 2025, siswa diminta untuk kembali melakukan pembelajaran bersama di sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan keagamaan

  • Dukung Kemenag Pasang Ornamen Imlek, KNPI Banja: Ini Toleransi

    Dukung Kemenag Pasang Ornamen Imlek, KNPI Banja: Ini Toleransi

    JABAR EKSPRES – Riuh persoalan Kantor Kementerian Agama Kota Banjar yang memasang aksesoris perayaan Imlek ternyata mendapat dukungan positif dari Ketua KNPI Kota Banjar, Agus Harianto.

    Menurutnya, langkah yang diambil oleh Kementerian Agama dalam memasang ornamen untuk memperingati hari besar Imlek adalah bentuk nyata dari toleransi beragama. Ia menegaskan bahwa Kementerian Agama tidak hanya milik satu agama, tetapi juga berfungsi untuk mengurus semua agama yang ada di Indonesia.

    “Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia sangat toleran terhadap kehidupan beragama. Tentu saja ini sejalan dengan falsafah bangsa Indonesia, Bhineka Tunggal Ika,” ungkap Agus Harianto pada Rabu, 22 Januari 2025.

    Hari Raya Imlek juga tidak terlepas dari peran penting Presiden RI ke-4, KH Abdurrahman Wahid, yang melalui keputusan presiden menjadikan Imlek sebagai hari libur nasional.

    BACA JUGA:Membentuk Karakter Toleransi dengan Implementasi Program P5

    “Beliau mengakui kontribusi masyarakat Tionghoa yang memiliki peran positif terhadap bangsa dan negara. Oleh karena itu, mereka harus diperlakukan setara, meskipun berasal dari kaum minoritas,” lanjutnya.

    Agus menekankan bahwa toleransi beragama bukanlah teori yang perlu diperdebatkan, melainkan harus diimplementasikan.

    “Umat Islam Indonesia sudah cukup cerdas untuk memahami mana ranah akidah yang tidak bisa diganggu gugat dan mana ranah muamalah yang menjadi acuan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

    Sejak hari Minggu, 19 Januari 2025, Kantor Kementerian Agama Kota Banjar telah memasang ornamen-ornamen khas perayaan Imlek, termasuk lampion yang menghiasi area kantor.

    Menurut pihak Kemenag, langkah ini diambil sebagai wujud kerjasama dengan umat Khonghucu dari Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Kota Banjar, dalam rangka menghormati dan memfasilitasi keragaman budaya serta keagamaan yang ada di Indonesia.

    BACA JUGA:SMPN 1 Cimahi Ajarkan Siswa Bangun Karakter dan Nilai-Nilai Toleransi

    Pemasangan ornamen Imlek tersebut merupakan implementasi dari instruksi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Surat No. B-270/SJ/BIX/KP.02/01/2025, yang diterbitkan pada 17 Januari 2025.

    “Surat tersebut berisi pemberitahuan mengenai pemasangan ornamen Imlek dalam rangka merayakan Hari Raya Imlek 2576/Kongzili Tahun 2025, yang akan jatuh pada 29 Januari 2025. Ini sekaligus mempertegas peran Kementerian Agama sebagai pelayan bagi semua umat beragama,” kata Kepala Kantor Kemenag Kota Banjar, Ahmad Fikri Firdaus.

  • Opini: Memilih Kembali Nuklir

    Opini: Memilih Kembali Nuklir

    Bisnis.com, JAKARTA – Bisnis energi sepanjang 2024 ditandai dengan beramai-ramainya perusahaan digital memilih nuklir sebagai sumber energi untuk data centre-nya. Amazon, Microsoft, dan Google berkomitmen untuk memanfaatkan nuklir guna mendukung pertumbuhan bisnis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) yang pesat.  

    Nuklir saat ini menyumbang sekitar 10% dari pasokan listrik dunia dan signifikan mendukung dekarbonisasi di berbagai negara (IEA, 2024). Per Mei 2024, terdapat 440 reaktor nuklir beroperasi di 32 negara dengan kapasitas 392 GW.

    Amerika Serikat mempunyai nuklir terbanyak yaitu 94 unit, disusul oleh China dan Perancis yang sama-sama mengoperasikan 56 unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Disamping yang sudah beroperasi, terhitung Juli 2024, sebanyak 59 PLTN sedang dikembangkan di China dan satu unit di Pakistan. 

    Pertumbuhan energi nuklir mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, isu lingkungan, dan persepsi publik. Kecelakaan nuklir di Three Mile Island pada 1975, Chernobyl pada 1986, dan Fukushima pada 2010, jelas berimbas signifikan terhadap perkembangan nuklir global.

    Setelah medio 2012—2020, banyak negara mengendorkan pengembangan PLTN, meskipun China dan India justru intensif membangun nuklir untuk mendukung pertumbuhan ekonominya. Kapasitas nuklir kembali tumbuh kendati lambat dengan pertumbuhan rata-rata tahunan (CAGR) 0,6%, dari kapasitas 370 GW pada 2010 menjadi 392 GW pada 2020.

    Berbeda dengan pandangan publik, beberapa studi menunjukkan bahwa nuklir memiliki risiko tingkat kematian paling rendah dibanding pembangkit listrik lainnya.

    Jika PLTU batu bara memiliki laju kematian antara 24,62—32,73 per TWh listrik yang dihasilkan, pembangkit listrik BBM mencapai 18,43TWh; biomassa 4,63 TWh; pembangkit berbahan bakar gas 2,82 TWh; pembangkit hidro 1,3 TWh; energi angin 0,04 TWh, dan nuklir hanya 0,03 TWh, disusul paling rendah pembangkit surya 0,02 TWh (Markandya & Wilkinson, 2007; Sovacool et al., 2016; UNSCEAR, 2008; & 2018). 

    DAMPAK LINGKUNGAN RENDAH

    Nuklir juga memiliki dampak lingkungan paling rendah dibandingkan pembangkit listrik lainnya. Untuk setiap 1 GWh produksi listrik, pembangit listrik tenaga uap (PLTU) menghasilkan emisi CO2 970 ton, disusul pembangkit BBM 720 ton, pembangkit gas 440 ton, biomassa 78—230 ton, pembangkit hidro 24 ton, energi angin 11 ton, dan nuklir 6 ton (IPP ARS, 2014; UNECE, 2020; Ember Energy, 2021).

    Sebenarnya Indonesia telah memposisikan dirinya sebagai negara nuklir sejak 1956, sesudah Presiden Soekarno mengadakan kunjungan kenegaraan ke AS dan mencanangkan “Nuklir Untuk Maksud-Maksud Damai”.

    Pada 1958 dibentuklah Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN). Setelah itu dibangunlah reaktor atom pertama di Bandung yang mulai beroperasi pada 1965, disusul reaktor atom RA Kartini di Yogyakarta pada 1979, dan reaktor atom GA Siwabessy di Serpong Jawa Barat pada 1987.  

    Namun di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yang dikenal antinuklir, persiapan pengembangan PLTN stagnan dan malah mundur ke belakang. Pada 2011, saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah dicanangkan rencana pembangunan PLTN ini, dan digelontorkan dana yang besarnya signifikan untuk kegiatan studi kelayakan, survei lokasi dan sosialisasi kepada masyarakat.  

    Di era Presiden Joko Widodo, isu nuklir seolah-oleh terlupakan dan jalan di tempat. Alih-alih melanjutkan rencana pengembangan PLTN, Jokowi malah meggenjot pembangunan PLTU batu bara secara masif lewat program nasional 35.000 MW pembangkit listrik.

    Isu nuklir kembali hangat di Tanah Air setelah Hasjim Djojohadikusimo, Ketua Delegasi Indonesia untuk COP-29, menyatakan pada 19 November 2024 di Baku, Azerbaijan bahwa Indonesia akan membangun PLTN berkapasitas 5 GW hingga 2040.

    Sebelumnya pembangunan PLTN sudah masuk dalam dokumen Rencana Umum Kelistrikan Nasional (RUKN) pada 2023. 

    Merujuk pada kriteria dan pendekatan strategic planning (Johson and Schols, 1993), jika memang Indonesia serius mau memanfaatkan nuklir sebagai salah pemasok listrik beban dasar, pertanyaan fundamentalnya berapa kapasitas yang layak dibangun, kapan, dan di mana?

    Selanjutnya berdasarkan teori adopsi teknologinya Rogers (1962), terdapat beberapa faktor penentu yang perlu dipertimbangkan yaitu skala penerimaan publik, risiko operasional khususnya risiko geologi, pengelolaan limbah nuklir, dan ketergantungan bahan bakar serta teknologi.

    Diperlukan inovasi untuk pembangunan serta pengoperasian jenis pembangkit nuklir dengan penggunaan seminimal mungkin sumber daya seperti air baku, tanpa mengurangi keandalan produksi listrik, tingkat keamanan, dan bisa mengurangi dampak lingkungan secara signifikan.

    Dalam jangka panjang, pemanfaatan unit produksi bahan bakar nuklir yang sudah ada misalnya, akan lebih efisien dan memberi banyak benefit dibanding membangun unit produksi baru (Merk et al, 2017).

    Indonesia perlu belajar dari Finlandia bagaimana bisa membangun pembangkit nuklir Olkiluoto 3 dan sukses beroperasi sejak 2013, tanpa resistensi yang berarti dari masyarakat bahkan sesudah terjadinya kecelakaan PLTN Fukushima.

    Aspek yang tak kalah pentingnya adalah faktor ketergantungan terutama pasokan bahan bakar maupun teknologi kepada pihak luar.

    Jangan sampai pengembangan nuklir malah membuat Indonesia menjadi tergantung kepada suatu negara atau institusi asing. Hal yang jelas tidak sejalan dengan semangat “swa sembada energi” dari Presiden Prabowo Subianto. 

     

  • 102 Tahun Nahdlatul Ulama Menginspirasi Dunia: Relevan Sebagai Kekuatan Global

    102 Tahun Nahdlatul Ulama Menginspirasi Dunia: Relevan Sebagai Kekuatan Global

    Muhammad Fahad Azizi (Mahasiswa S1 Universitas Az-Zaitunah Tunisia)

    TRIBUNJAKARTA.COM – Islam terbesar di Indonesia sekaligus aktor global yang mempromosikan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin. Dalam perjalanan selama lebih dari satu abad, NU tidak hanya berfokus pada isu lokal, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan di tingkat internasional. Dengan membawa pesan moderasi dan toleransi, NU menjadi inspirasi bagi dunia yang tengah menghadapi tantangan global.

    Sejak berdiri pada tahun 1926, NU telah menunjukkan kemampuan adaptasi dalam menjawab tantangan zaman. Sebagai organisasi berbasis Ahlus Sunnah wal Jama’ah, NU tidak hanya menjaga tradisi Islam yang moderat di Indonesia tetapi juga menjadikannya sebagai platform dialog lintas budaya dan agama di tingkat internasional.

    Memasuki usia ke-102, NU menghadapi tantangan globalisasi yang memerlukan adaptasi dan inovasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang telah menjadi landasannya. Hanya sedikit organisasi yang mampu bertahan selama satu abad, apalagi terus berkembang. NU telah melewati berbagai fase sejarah — mulai dari era kolonial, masa kemerdekaan, Orde Baru, hingga era reformasi dan globalisasi saat ini. Pengalaman panjang ini membentuk NU sebagai organisasi yang tangguh menghadapi berbagai tantangan. Saat ini, NU bukanlah organisasi yang meredup, melainkan semakin memainkan peran penting dalam berbagai peristiwa besar di Indonesia dan dunia.

    Salah satu tonggak penting adalah peran tokoh-tokoh NU, seperti Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menjadi ikon perjuangan hak asasi manusia dan dialog antaragama. Gus Dur dikenal luas di dunia internasional sebagai tokoh yang menjembatani perbedaan dan mempromosikan perdamaian. Warisannya menjadi bukti bahwa NU tidak hanya relevan di tingkat nasional tetapi juga sebagai kekuatan global yang mendukung stabilitas dan harmoni dunia.

    Pesantren-pesantren yang dikelola oleh NU telah menjadi pusat pendidikan yang menekankan nilai-nilai keislaman serta mempromosikan dialog dan moderasi. Model pendidikan pesantren ini menarik perhatian dunia sebagai solusi dalam mencegah radikalisme dan membangun generasi berwawasan global.
    NU juga terlibat aktif dalam berbagai kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNESCO, PBB, dan organisasi lainnya. Kolaborasi ini mencakup program pendidikan, pemberdayaan perempuan, dan pengentasan kemiskinan, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam mampu mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

    Pada Muktamar Internasional Para Pemimpin Islam Moderat (International Summit of Moderate Islamic Leaders/ISOMIL) yang mengangkat tema “Inspirasi Peradaban Dunia”, PBNU telah bersepakat dan menghasilkan 16 butir Deklarasi Nahdlatul Ulama. Salah satu poinnya adalah menawarkan Islam Nusantara sebagai paradigma Islam yang menghargai budaya lokal dan mengedepankan harmoni serta perdamaian.

    Untuk mewujudkan hal ini, NU memiliki komitmen kuat terhadap penyelesaian konflik global. Contohnya, melalui forum G20 Religion Forum (R20) yang digagas oleh Ketua PBNU, KH Yahya Cholil Staquf. NU menjadi pionir dalam mempromosikan dialog antaragama sebagai solusi bagi konflik dunia. Dalam R20, PBNU bekerja sama dengan Muslim World League (Rabithah Alam Islami) yang berpusat di Arab Saudi sebagai co-host. Sebagian besar peserta forum ini telah membangun sinergi dengan PBNU sejak 2017 dalam berbagai forum internasional tentang dialog antaragama dan kepercayaan.

    Pendekatan diplomasi NU tidak hanya berbasis pada ajaran Islam, tetapi juga menekankan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dengan mengedepankan dialog, toleransi, dan keadilan, NU membuktikan bahwa agama dapat berperan sebagai solusi dalam menciptakan perdamaian global.

    NU juga berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina dan perdamaian di Timur Tengah sejak tahun 1938 melalui Ketua Umum PBNU KH Mahfudz Shiddiq. Dukungan ini mencakup konsolidasi negara-negara Arab, penguatan sikap bersama dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan dukungan legitimasi Palestina melalui pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Bahkan, Jam’iyah Nahdlatul Ulama melalui NUcare LAZISNU, PBNU telah berhasil mengumpulkan total donasi kemanusiaan untuk Palestina pada Oktober 2023, sebesar Rp 27,9 Miliar. Hal ini membuktikan bahwa warga NU sangat peduli terhadap kemanusiaan.

    Memasuki abad kedua ini, NU menghadapi tantangan besar, termasuk globalisasi, digitalisasi, dan perubahan iklim. Sebagai organisasi yang berorientasi pada kemanusiaan, NU perlu terus berinovasi dan memperkuat kerja sama internasional. Dalam menghadapi perubahan ini, NU dapat mengoptimalkan dakwah digital, pendidikan berbasis teknologi, dan kampanye lingkungan.

    NU memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan toleransi. Melalui platform media sosial, kampanye seperti “Islam Nusantara” berhasil menampilkan wajah Islam yang ramah, moderat, dan relevan dengan konteks global. Selain itu, NU mengembangkan aplikasi berbasis teknologi untuk mendukung dakwah dan pendidikan. Upaya ini memperkuat posisinya di tingkat global sebagai organisasi yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan modernitas. Dakwah digital NU juga membantu menangkal penyebaran paham ekstremisme melalui ruang-ruang virtual.

    Untuk memastikan relevansi di tingkat global, NU perlu memperluas jejaring internasional secara konsisten, termasuk dengan organisasi lintas agama dan lembaga pembangunan global. Dengan strategi ini, NU dapat menjadi pelopor dalam mempromosikan Islam yang moderat dan inklusif di panggung internasional.

    Selama 102 tahun, Nahdlatul Ulama telah membuktikan bahwa Islam yang moderat dapat menjadi fondasi bagi perdamaian dunia. Dengan mengedepankan pendidikan, dakwah, dan diplomasi, NU membawa pengaruh besar di kancah internasional. Kini, NU memasuki abad kedua dengan semangat untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi yang lebih besar di tingkat global.

    NU adalah contoh nyata bahwa organisasi berbasis agama dapat menjadi kekuatan yang relevan dan berpengaruh di dunia modern. Dengan semangat Islam Nusantara yang damai dan inklusif, NU tidak hanya menjadi kebanggaan Indonesia tetapi juga inspirasi bagi dunia.

    Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya

  • Mekanisme Pembelajaran Siswa Selama Ramadan Tinggal Tunggu Tanda Tangan 3 Menteri

    Mekanisme Pembelajaran Siswa Selama Ramadan Tinggal Tunggu Tanda Tangan 3 Menteri

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengungkapkan kebijakan terkait pembelajaran siswa selama Ramadan 2025 masih menunggu surat edaran dari tiga menteri terkait.

    “Draf surat edaran ini sudah selesai, tinggal menunggu tanda tangan dari ketiga menteri tersebut,” ujar Abdul Mu’ti setelah mengikuti kegiatan “Senam Anak Indonesia Hebat” bersama siswa-siswi se-Kota Pangkalpinang di GOR Sahabuddin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), pada Minggu (19/1/2025).

    Tiga menteri yang dimaksud adalah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri.

    Abdul Mu’ti menegaskan setelah surat edaran ini ditandatangani oleh ketiga menteri, kebijakan mengenai pembelajaran selama bulan Ramadan akan segera diberlakukan di seluruh sekolah di Indonesia.

    “Saya tegaskan, kami tidak menggunakan istilah libur, melainkan pembelajaran. Kebijakan ini bukan liburan, tetapi pembelajaran bagi siswa-siswi selama puasa Ramadan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengumumkan jadwal libur selama bulan Ramadan akan diumumkan paling lambat pada Senin (20/1/2025).

    “Paling lambat Senin, kita akan memberikan pengumuman resmi,” ujar Nasaruddin dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (17/1/2025).

    Wacana mengenai peliburan kegiatan pendidikan selama bulan suci Ramadan kembali menjadi perbincangan publik. Kebijakan serupa pernah diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang dianggap sebagai langkah untuk mendukung umat Muslim dalam menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk.

  • Pemerintah Umumkan soal Keputusan Libur Ramadan 2025, Senin Besok – Halaman all

    Pemerintah Umumkan soal Keputusan Libur Ramadan 2025, Senin Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Pemerintah bakal mengumumkan keputusan mengenai libur Ramadan 2025 paling lambat pada Senin (20/1/2025).

    Kabar ini disampaikan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, pada Sabtu (18/1/2025).

    “Besok, paling lambat Senin, kita akan umumkan,” ujar Nasaruddin, Sabtu, dilansir Kompas.com.

    Pernyataan keputusan libur Ramadan 2025 ini juga didukung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti.

    Keputusan soal pembelajaran anak sekolah selama bulan Ramadan, kata Abdul Mu’ti, akan diputuskan pekan depan. 

    Selanjutnya, keputusan ini akan ditandai bersama oleh tiga kementerian, yakni Mendikdasmen, Menag, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

    Sementara dalam proses penyusunan keputusan ini, Mendikdasmen berkoordinasi dengan lima kementerian lainnya, di antaranya Kemenko PMK, Kemendagri, Kemenag, dan Kantor Staf Presiden (KSP). 

    Diketahui, wacana untuk meliburkan sekolah selama bulan Ramadan kembali diperbincangkan.

    Wacana ini sejatinya pernah dilakukan di era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada akhir 1999 hingga awal 2000.

    Terkait hal itu, pemerintah masih melakukan kajian mendalam.

    Sejauh ini, pemerintah menyodorkan tiga skenario libur sekolah selama Ramadan 2025.

    Pertama, sekolah libur satu bulan penuh selama bulan puasa, namun kegiatan belajar-mengajar nantinya diisi kegiatan keagamaan.

    Kedua, sekolah libur beberapa hari selama bulan puasa.

    Ketiga, tidak ada libur sekolah selama Ramadan.

    Bukan Libur Ramadan, tapi Pembelajaran Ramadan 2025

    Abdul Mu’ti meluruskan perihal penyebutan wacana libur satu bulan selama Ramadan 2025.

    Ia menegaskan, wacana tersebut bisa disebut dengan istilah pembelajaran Ramadan 2025, bukan libur Ramadan 2025.

    “Jadi libur Ramadan itu, bahasanya bukan libur Ramadan ya, karena ada yang nulis libur Ramadan.”

    “Kata kuncinya bukan libur Ramadan, tapi pembelajaran di bulan Ramadan. Gitu ya,” jelas Abdul Mu’ti, Jumat.

    Abdul Mu’ti menegaskan, pemerintah tidak pernah merencanakan kebijakan libur kegiatan belajar-mengajar di sekolah selama Ramadan. 

    “Jangan pakai kata libur. Tidak ada pernyataan libur Ramadhan, (adanya) pembelajaran di bulan Ramadhan,” tegas Abdul Mu’ti.

    Lebih lanjut, Abdul Mu’ti meminta masyarakat bersabar untuk menunggu terbitnya Surat Edaran Menteri Bersama.

    Pro-Kontra

    Sebelumnya, wacana ini sempat menimbulkan pro dan kontra di lingkungan pemerintah.

    Pondok pesantren di bawah naungan Kemenag juga sudah mengizinkan.

    Namun, libur sebulan pada Ramadan untuk sekolah selain madrasah dan pesantren, masih diwacanakan.

    “Ya, sebetulnya sudah warga Kementerian Agama, khususnya di Pondok Pesantren itu libur”

     “Tetapi, sekolah-sekolah yang lain juga masih sedang kita wacanakan,” ujar Nasaruddin Umar, Senin (30/12/2024).

    Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nasir, mengatakan akan mendukung segala keputusan pemerintah.

    “Setuju, setuju. Tapi, poin penting bagi Muhammadiyah, Ramadan dijadikan arena untuk mendidik akhlak, mendidik budi pekerti, mendidik karakter,” ucap Haedar.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menolak jika kegiatan belajar mengajar di sekolah diliburkan selama Ramadan.

    Menurut Cak Imin, sapaannya, kebijakan itu tidak perlu dilakukan karena belum jelas konsepnya.

    Muhaimin berpendapat agar puasa tidak menjadi halangan untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

    “Tidak perlu (libur), tetap saja jalan, puasa tidak menghentikan semua (kegiatan),” ujar Muhaimin, Sabtu (11/1/2025).

    Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, meminta libur sekolah sebulan penuh selama Ramadan dipertimbangkan matang dengan memperhatikan nasib anak-anak non-muslim.

    “Kami setuju saja, asal ada konstruksi yang jelas mengenai anak-anak sekolah ini kemudian diarahkan untuk berkegiatan apa?.”

    “Termasuk anak-anak yang non-muslim. Anak sekolah tidak semuanya muslim. Dan non-muslim juga diliburkan. Lalu disuruh apa? Nah itu yang penting dibahas di situnya itu,” kata Yahya.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Hasanudin Aco/Abdul Qodir)(Kompas.com)

  • Besok, Menag Nasaruddin Umumkan Keputusan atas Usulan Libur Sekolah pada Bulan Ramadan

    Besok, Menag Nasaruddin Umumkan Keputusan atas Usulan Libur Sekolah pada Bulan Ramadan

    Jakarta, Beritasatu.com – Usulan terkait libur sekolah selama Ramadan hingga satu bulan akan diumumkan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar besok, Minggu (19/1/2025).

    “Besok kita umumkan bersama ya (libur sekolah selama Ramadan),” ujar Menteri Agama Nasaruddin saat menghadiri Reuni Akbar UIN di Tangerang Selatan, Sabtu (18/1/2025).

    Wacana sekolah libur sebulan saat Ramadan sempat menjadi perdebatan hangat dengan banyaknya pertimbangan. Terdapat pihak yang mendukung libur sekolah selama sebulan penuh pada Ramadan.

    Mereka beralasan, kebijakan ini bisa mendorong anak-anak untuk lebih fokus pada pengembangan akhlak dan belajar di luar sekolah, seperti di lingkungan rumah tangga dan komunitas masyarakat.

    Selama Ramadan, waktu di rumah dapat dimanfaatkan untuk memperdalam kecerdasan religius serta mempererat hubungan keluarga. Bagi mereka yang non-Muslim, kesempatan ini juga bisa digunakan untuk berkunjung ke rumah ibadah masing-masing.

    Di sisi lain, ada yang berpendapat libur sekolah selama sebulan tidak menjamin peningkatan produktivitas anak. Mereka khawatir anak-anak justru akan kurang terpantau dengan baik apabila orang tua tetap bekerja dan tidak ada pengawasan yang memadai di rumah.

    Pihak yang menentang khawatir anak-anak akan teralihkan perhatiannya ke kegiatan yang kurang bermanfaat, seperti berlebihan dalam memantau media sosial, alih-alih berkunjung ke tempat-tempat yang mendukung pengembangan kompetensi keagamaan.

    Sebagai catatan, kebijakan serupa sebelumnya pernah diterapkan pada era pemerintahan Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, di mana sekolah diliburkan selama satu bulan penuh pada Ramadan.