Tag: Gus dur

  • Prabowo Sebut Komitmen Gus Dur dalam Perdamaian Patut Diteladani
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        5 Februari 2025

    Prabowo Sebut Komitmen Gus Dur dalam Perdamaian Patut Diteladani Nasional 5 Februari 2025

    Prabowo Sebut Komitmen Gus Dur dalam Perdamaian Patut Diteladani
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden RI
    Prabowo Subianto
    mengenang kepemimpinan Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menurutnya patut diteladani.
    Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Peringatan Hari Lahir ke-102 Nahdlatul Ulama (NU) di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.
    “Tadi ada foto dikeluarkan oleh staf saya, pintar juga dia, foto saya dengan Gus Dur. Salah satu, salah satu kepemimpinan
    Gus Dur
    yang patut kita teladani adalah komitmen beliau untuk mewakili Islam dalam moderasi, dalam kesejukan, dalam perdamaian,” ujar Prabowo.
    Prabowo menjelaskan, ada hal unik yang terjadi di zaman kepemimpinan Gus Dur di NU.
    Ia menuturkan, ketika kelompok minoritas diancam oleh kelompok radikal, justru NU yang menjaga tempat-tempat tersebut.
    “Saya pun, waktu saya jadi Ketua Umum Gerindra, saya ingat contoh Gus Dur. Waktu ada peristiwa beberapa gereja, beberapa wihara diancam dibom, saya pun perintahkan Gerindra untuk menjaga gereja-gereja dan wihara-wihara tersebut,” jelasnya.
    “Ini artinya kepemimpinan, keteladanan. Pemimpin harus berani memberi contoh. Walaupun mungkin tidak populer,” sambung Prabowo.
    Ketua umum Partai Gerindra ini mengatakan, Gus Dur mungkin memang kurang populer dibanding banyak orang lain.
    Akan tetapi, dia mengingatkan, yang terpenting adalah Gus Dur tipikal pemimpin yang sangat berani.
    Oleh karena itu, Prabowo memita menteri-menterinya meniru keberanian Gus Dur demi mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi.
    “Kita harus berani. Saya ajak semua rekan-rekan saya dalam pemerintahan, dalam Kabinet Merah Putih, kita harus berani, berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan yang bersih, pemerintah yang bebas dari penyelewenangan dan korupsi,” kata dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Presiden Prabowo: NU Berperan Penting dalam Keberhasilan Indonesia

    Presiden Prabowo: NU Berperan Penting dalam Keberhasilan Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menyebut Nahdlatul Ulama (NU) memiliki peran yang penting dalam keberhasilan Indonesia sebagai sebuah negara. Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam puncak hari lahir (Harlah) ke-102 NU di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam WIB. 

    Prabowo mulanya mengatakan dalam dunia ini ada tiga jenis negara. Yakni, negara yang berhasil, negara yang berjalan di tempat, hingga negara yang gagal.

    Dia menegaskan Indonesia memiliki keinginan kuat untuk menjadi negara yang berhasil, dan salah satu syarat untuk menjadi negara berhasil yaitu mampu menciptakan persatuan.

    “Negara yang berhasil memang itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita anggap bagaikan suatu yang jatuh dari langit. Negara yang berhasil harus kita bekerja keras, berikhtiar keras, dan kunci daripada keberhasilan itu kesatuan, persatuan dan kerukunan, dan kerja sama. Di situ NU memegang peran yang penting,” ujar Prabowo.

    Menurut Prabowo, NU dalam sejarahnya mampu mewakili kelompok mayoritas dengan moderat, kesejukan, saling menghormati, dan saling melindungi antarumat beragama lainnya.

    Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menyinggung sikap kepemimpinan Presiden RI keempat sekaligus mantan ketua PBNU Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang patut diteladani, yakni komitmen mewakili islam sekaligus menciptakan kesejukan dalam perbedaan demi perdamaian.

    “Saya kira ada suatu hal yang unik di zaman Gus Dur. Kalau ada kaum minoritas yang diancam, justru NU-lah yang tampil menjaga. Waktu saya menjadi ketum Gerindra, saya ingat contoh Gus Dur waktu ada peristiwa beberapa gereja, vihara diancam mau dibom. Saya pun perintahkan Gerindra untuk menjaga gereja dan vihara-vihara tersebut,” paparnya.

    Prabowo menyebut bahwa para pemimpin harus mencontoh sikap Gus Dur yang sangat menjunjung persatuan. Pemimpin, kata Prabowo, juga harus berani memberi contoh meski tidak populer demi kepentingan bangsa dan negara.

    “Sekarang pun kita harus berani. Saya ajak semua rekan, saya kita harus berani, berani mengoreksi diri, berani membangun suatu pemerintahan ke depan pemerintah yang bebas dari penyelewengan dan korupsi, itu tekad kami,” tegas Prabowo.

  • DPR RI: Presiden Prabowo Perlu Tiru Cara Gus Dur Lindungi Pekerja Migran Indonesia

    DPR RI: Presiden Prabowo Perlu Tiru Cara Gus Dur Lindungi Pekerja Migran Indonesia

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi PKB Hindun Anisah mengatakan Presiden Prabowo Subianto perlu mencontoh langkah Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang pernah menyelamatkan nyawa tenaga kerja dari ancaman hukum mati.

    Menurut Hindun, dibutuhkan high diplomacy atau deplomasi tingkat tinggi untuk menyelesaikan permasalahan pekerja migran. “Kita menuntut pemerintah untuk melakukan high diplomacy, seperti dulu yang dilakukan Presiden Gus Dur. Gus Dur pernah menggagalkan dan menunda eksekusi mati kepada salah satu pekerja migran di Arab Saudi,” ujarnya.

    Menurut Hindun, diplomasi tingkat tinggi sering dilakukan pemimpin tertinggi di negara tetangga, seperti Filipina dalam melindungi pekerja mereka.

    “Pemimpin tertinggi di sana sering melakukan high diplomacy dengan negara penempatan pekerja migran. High diplomacy sangat penting dilakukan untuk melindungi pekerja migran Indonesia,” beber Hindun.

    Seperti diketahui, Gus Dur pernah melakukan diplomasi tingkat tinggi kepada Raja Arab Saudi Fahd bin Abdul Aziz untuk menangguhkan hukum mati terhadap pekerja migran dari Madura Siti Zaenab pada 1999. Diplomasi Gus Dur pun berhasil. Eksekusi mati terhadap Zaenab akhirnya ditunda.

    Selain Zaenab, Gus Dur juga pernah menyelamatkan nyawa pekerja migran dari Lombok Tengah, NTB, Adi bin Asnawi dari hukuman mati pada 2005.

    Walaupun saat itu Gus Dur tidak lagi menjabat sebagai presiden, dia tetap berusaha melobi Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi. Lobi Gus Dur berhasil dan Adi akhirnya dibebaskan, kemudian dipulangkan ke Indonesia. [hen/ian]

  • Pencegahan PMI Ilegal, Alissa Wahid Minta Pemerintah Perketat Regulasi Penyaluran

    Pencegahan PMI Ilegal, Alissa Wahid Minta Pemerintah Perketat Regulasi Penyaluran

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menyarankan pemerintah memperketat lembaga penyaluran Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mencegah insiden penembakan terulang kembali.

    “Jadi, pekerjaan rumah Pemerintah Indonesia itu bukan hanya mengatasi (PMI) yang di sana (luar negeri), tetapi dari sininya sudah diperketat, izin nggak bisa sembarangan, lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan yang mengurus tenaga kerja Indonesia ini mereka harus memenuhi kebijakan pengamanannya, itu harus ada,” katanya saat ditemui usai Kongres Keluarga Maslahat NU di Jakarta, Jumat.

    Menurut putri Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, pengelolaan pekerja migran di luar negeri sangat sulit, utamanya bagi PMI yang ilegal, sehingga pengetatan tersebut sangat penting untuk memberikan perlindungan sejak dari Indonesia.

    “Kalau masih gampang-gampangan di Indonesia mengurus ini itunya, akhirnya si pekerja ke sananya menjadi ilegal. Kasus seperti yang terjadi di Malaysia ini, memang ada kesulitan tingkat tinggi, kalau di Malaysia atau di negara-negara sekitar Indonesia dan bahkan di Arab Saudi itu adalah pengelolaan pekerja migran yang ada di sananya, itu agak susah, apalagi kalau pekerja migran yang ilegal,” ujarnya.

    Alissa juga menyebutkan, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) tengah berproses menjalin kerja sama perlindungan PMI dengan menandatangani kesepahaman bersama.

    “Pemerintah akan membuat kerja sama atau MoU dengan PBNU dalam waktu dekat, kira-kira dua minggu lagi. Itu salah satunya dalam rangka untuk memperkuat perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” tuturnya.

  • Gemar Koleksi Buku, Prabowo Ingin Berbeda dari Jokowi dan Gibran

    Gemar Koleksi Buku, Prabowo Ingin Berbeda dari Jokowi dan Gibran

    GELORA.CO -Kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke luar negeri selalu menarik perhatian publik. Bukan hanya karena agenda resminya, tetapi juga kebiasaan Prabowo mengoleksi buku dari setiap negara yang ia kunjungi. 

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai bahwa ada pesan politik tersirat dalam kebiasaan Prabowo tersebut. 

    Dengan mengoleksi buku, Prabowo seolah menegaskan bahwa gaya kepemimpinannya jauh berbeda dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

    “Secara perlahan Prabowo ingin menunjukkan dirinya berbeda dengan Jokowi dan berbeda dengan Gibran,” kata Adi seperti dikutip redaksi lewat kanal YouTube miliknya, Jumat 31 Agustus 2025.

    Adi juga menilai bahwa Prabowo ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya soal merealisasikan visi dan janji politik, tetapi juga didukung oleh wawasan dan ilmu pengetahuan yang terus dipupuk. 

    Dengan menonjolkan kebiasaan membaca, Prabowo ingin membangun citra pemimpin yang berbasis intelektual dan memiliki kedalaman berpikir, seperti halnya Soekarno, Habibie maupun Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

    Selain itu, kebiasaan Prabowo ini juga dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegaskan karakteristiknya yang berbeda dengan Jokowi dan Gibran. 

    “Prabowo ingin menunjukkan kepada publik di tengah kesibukan sebagai seorang pemimpin,  jangan pernah luput dari buku karena buku adalah teman setia yang selalu akan memberikan informasi-informasi yang cukup komprehensif terkait dengan dunia dan apapun untuk kebaikan bangsa dan negara,” pungkasnya.

    Namun, terlepas dari spekulasi politik, kebiasaan Prabowo dalam mengoleksi buku mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi rakyat Indonesia. 

  • Nasib Ubedilah di UNJ Jadi Sorotan Mantan Jubir Gus Dur

    Nasib Ubedilah di UNJ Jadi Sorotan Mantan Jubir Gus Dur

    GELORA.CO -Ubedilah Badrun sebagai akademisi kritis yang pernah melaporkan dugaan KKN dan TPPU keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), baru-baru ini dicopot dari jabatan Koordinator Program Studi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

    Hal itu menjadi perhatian mantan Jurubicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi terkait betapa besarnya pengaruh Jokowi dalam proses bernegara saat ini.                    

    “KPK SERANG balik UBED ??@KPK_RI yg masih dikendalikan bekas presiden Joko Widodo sukses intervensi UNJ utk nyopot Ubed yg laporkan anak2 Widodo. Caranya? Dng bilang se-olah2 yg dilaporkan sumir, dipetieskan agar terkesan tdak akademis, bikin malu kampus UNJ. ? WEDUS eh modus!” tulis Adhie dalam akun media X pribadinya, Jumat, 31 Januari 2025.

    Dalam postingannya itu, Adhie juga turut melampirkan beberapa link berita atau artikel terkait kiprahnya dalam melaporkan Jokowi dan pencopotan dirinya sebagai koordinator program di UNJ.

    Aktivis senior itu menilai bahwa Ubedilah merupakan akademisi yang lurus dan peduli terhadap nasib NKRI. Ia membandingkan dengan banyak akademisi saat ini yang lebih memprioritaskan proyek lewat proposal ketimbang masalah bangsa.

    “the REAL INTELECTUAL ?? ini @UbedilahB satu dr sedikit intelektual NKRI sisanya akademisi. INTELEKTUAL itu OTAK dekat HATI pikirannya dituntun nurani. AKADEMISI otak dekat perut pikiran dituntun proposal. ? Jk @KPK_RI respon laporan UBEDILAH BADRUN kelak dia layak jadi rektor!” tambahnya menegaskan.

    Kepada RMOL, Kamis, 30 Januari 2025, Ubedilah menyatakan rektor memiliki dominasi terhadap penentuan kepala departemen atau koordinator program di kampus.

    Memang benar sejak menjadi PTNBH, otoritas Rektor begitu power full. Melalui Peraturan Rektor No.1/2025 Rektor UNJ memiliki otoritas penuh, Dekan bisa mengajukan tetapi Rektorlah yang memutuskan. Menurut Pasal 6 Peraturan Rektor tersebut disebutkan bahwa pengangkatan kepala departemen atau koordinator program studi bersifat penugasan oleh Rektor. Proses semacam ini sesungguhnya rawan nepotisme, rawan like and dislike dan sekaligus rawan pembungkaman,” pungkas Ubedilah. 

  • Adhie M Massardi: KPK Masih Dikendalikan Jokowi, Ubedilah Dicopot!

    Adhie M Massardi: KPK Masih Dikendalikan Jokowi, Ubedilah Dicopot!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Juru Bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi, menanggapi pencopotan Ubedilah Badrun dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

    Ia menilai pemecatan tersebut merupakan bentuk serangan balik terhadap Ubedilah.

    “KPK serang balik Ubed,” ujar Ardhie di X @ArdhieMassardi (31/1/2025).

    Seperti diketahui, sebelumnya ia melaporkan dugaan kasus korupsi yang melibatkan putra Jokowi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Adhie menyebut bahwa KPK masih berada di bawah kendali mantan Presiden Jokowi dan berhasil mengintervensi UNJ untuk menyingkirkan Ubedilah.

    “KPK masih dikendalikan bekas presiden Jokowi sukses intervensi UNJ untuk nyopot Ubed,” cetusnya.

    Ia juga menuding bahwa strategi yang digunakan adalah dengan mengesankan laporan Ubedilah tidak memiliki dasar kuat.

    “Caranya? Dengan bilang seolah-olah yang dilaporkan sumir,” imbuhnya.

    Dengan cara tersebut, laporan tersebut dianggap tidak akademis dan mencoreng nama baik kampus.

    “Dipetieskan agar terkesan tidak akademis, bikin malu kampus UNJ. Wedus eh modus!,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Akademisi Ubedilah Badrun yang dikenal kritis terhadap pemerintahan, khususnya setelah melaporkan dugaan KKN dan TPPU keluarga Presiden ke-7 Jokowi ke KPK, dicopot dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi UNJ.

    Pemberhentian ini dilakukan sebelum masa jabatannya berakhir pada 2027.

    Berdasarkan informasi dari media sosial UNJ, pencopotan tersebut terkait dengan perubahan status UNJ menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

  • Ribuan mahasiswa geruduk DPR/MPR, desak Gus Dur mundur

    Ribuan mahasiswa geruduk DPR/MPR, desak Gus Dur mundur

    Pada 29 Januari 2001, ribuan mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan dan mengepung Gedung DPR/MPR RI di Jakarta. Mereka menuntut Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk mundur dari jabatannya, menyusul dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi yang dikenal sebagai kasus Buloggate dan Bruneigate. (https://tinyurl.com/2kzafzrb)

    29 Januari 2001: Ribuan mahasiswa geruduk DPR/MPR, desak Gus Dur mundur
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 29 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Tepat 24 tahun yang lalu, pada 29 Januari 2001, ribuan mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan dan mengepung Gedung DPR/MPR RI di Jakarta. Mereka menuntut Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk mundur dari jabatannya, menyusul dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi yang dikenal sebagai kasus Buloggate dan Bruneigate.

    Demonstrasi besar-besaran ini terjadi di tengah ketidakstabilan politik yang semakin memanas. Mahasiswa yang turun ke jalan membawa berbagai spanduk dan poster dengan tuntutan agar Gus Dur segera lengser. Mereka menilai kepemimpinan presiden keempat RI tersebut telah gagal menciptakan pemerintahan yang stabil dan bersih dari korupsi.

    Aksi ini berlangsung sejak pagi dan diwarnai dengan orasi, yel-yel, serta upaya sebagian demonstran untuk merangsek masuk ke dalam kompleks parlemen. Namun, aparat keamanan yang berjaga ketat berhasil menghalau massa dan menjaga situasi tetap terkendali.

    Demonstrasi ini menjadi salah satu titik balik dalam krisis politik yang saat itu mengguncang Indonesia. Tekanan dari berbagai pihak, termasuk DPR/MPR dan kelompok sipil, semakin memperlemah posisi Gus Dur. Puncaknya, pada Juli 2001, MPR menggelar Sidang Istimewa yang berakhir dengan pemakzulan Gus Dur dan pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden baru.

    Kini, peristiwa tersebut dikenang sebagai salah satu babak penting dalam sejarah politik Indonesia pascareformasi. Demonstrasi mahasiswa pada 29 Januari 2001 menjadi bukti kuatnya peran gerakan mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan menuntut pemerintahan yang bersih.

    Sumber : Sumber Lain

  • Politik kemarin, ucapan Imlek dari Presiden hinggakunjungan Wapres

    Politik kemarin, ucapan Imlek dari Presiden hinggakunjungan Wapres

    “Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2576 kepada seluruh saudara-saudara kita yang merayakannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    Presiden ucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

    Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili/2025 Masehi kepada seluruh masyarakat yang merayakan.

    “Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2576 kepada seluruh saudara-saudara kita yang merayakannya,” ucap Prabowo dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya @prabowo, Rabu petang.

    Presiden berharap perayaan Imlek tahun ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberuntungan bagi masyarakat keturunan Tionghoa maupun masyarakat Tionghoa di Indonesia.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wapres Gibran temui warga Kampung Malang Tengah untuk dengar aspirasi

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menemui warga Kampung Malang Tengah di Surabaya, Jawa Timur, untuk mendengar langsung aspirasi dan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

    Biro Pers, Media, dan Indormasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden dalam siaran resminya yang diterima di Jakarta, Rabu, menjelaskan Gibran berkunjung ke Kampung Malang Tengah pada Selasa (28/1) malam.

    “Kunjungan yang dilakukan secara tiba-tiba ini tidak lain bertujuan untuk mendengarkan aspirasi, harapan, dan bahkan keluhan masyarakat setempat,” demikian siaran resmi BPMI Sekretariat Wakil Presiden.

    Selengkapnya klik di sini.

    PKB: Gus Dur layak jadi Pahlawan Nasional karena gagas libur Imlek

    Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengatakan bahwa presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur layak bergelar Pahlawan Nasional karena memperjuangkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur.

    Kala itu Presiden Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 yang isinya mencabut Instruksi Presiden pada era presiden ke-2 RI H.M. Soeharto tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang salah satunya melarang perayaan Imlek. Kemudian hal itu dilanjutkan presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional.

    “Keppres Nomor 6 Tahun 2000 yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa Gus Dur adalah tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan toleransi di Indonesia,” kata Neng Eem di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    DPD RI harap warga Papua Pegunungan terima hasil putusan MK

    Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nelson Wenda mengharapkan warga Papua Pegunungan dapat menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Januari 2025.

    Senator Nelson Wenda di Wamena, Rabu, mengatakan bahwa calon kepala daerah yang jadi pemenang maupun yang mengajukan perselisihan hasil pilkada ke MK supaya menjaga situasi di Papua Pegunungan.

    “Kepada calon bupati di delapan kabupaten termasuk calon gubernur baik pemenang maupun yang masih berjuang, untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua Pegunungan,” katanya.

    Selengkapnya klik di sini.

    DKPP luncurkan IKEPP 2024 besok

    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) tahun 2024 di Jakarta, Kamis (30/1) besok.

    Sekretaris DKPP David Yama mengungkapkan kegiatan Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024 merupakan hasil dari survei terhadap kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan DKPP di 38 provinsi pada tahun 2024.

    “Untuk pertama kalinya DKPP akan memublikasi hasil IKEPP dari seluruh wilayah Indonesia,” kata David dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kisah Ko Ayu dan Barongsai, Sempat Dilarang di Era Soeharto Hingga Kembali Banjir Rezeki Saat Imlek – Halaman all

    Kisah Ko Ayu dan Barongsai, Sempat Dilarang di Era Soeharto Hingga Kembali Banjir Rezeki Saat Imlek – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Yunardi, seorang pelatih barongsai, kebanjiran rezeki setiap perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek. 

    Warga Glodok, Tamansari, Jakarta Barat biasa disapa Ko atau Koko Ayu.

    Tidak sulit mencari lokasi rumah pria berusia 75 tahun ini.

    Cukup menyebut nama Ko Ayu, warga sekitar langsung tahu.

    Ko Ayu diketahui selain berprofesi sebagai pelatih barongsai, ia juga merupakan mantan Ketua RT 002/003 di kawasan tempat tinggalnya. 

    Warga setempat bakal langsung memberikan petunjuk arah menuju sebuah rumah yang berada di pinggir aliran Kali Krukut bila menanyakannya.

    Rumahnya tampak sederhana. Didominasi cat berwarna biru.

    Di sebelah pintu masuknya tampak seng dan beberapa barang rongsok menumpuk.

    Jika sedikit mengintip ke dalam melalui pintu masuk, rumah Ko Ayu penuh dengan ragam perabotan yang meski terlihat berantakan tapi semuanya seperti tertata sesuai tempatnya.

    Saat ditemui Tribunnews.com, Rabu (29/1/2025), ia baru saja menyelesaikan tugasnya menjadi penampil pertunjukkan barongsai. 

    Ada empat acara yang harus Ko Ayu dan timnya hadiri hari ini.

    Satu kali pertunjukkan, mereka disewa dengan harga Rp 3,5 juta hingga Rp 4 juta. 

    Menurutnya, nomial itu masih masuk dalam standar harga yang murah mengingat tim Ko Ayu terdiri dari 12 hingga 14 orang. 

    “Murah lah, Rp 3,5 sampai 4 juta. Satu tim, kurang lebih (anggota) 12 sampai 14 lah,” ujarnya. 

    Selain menjadi penampil tarian tradisional Tiongkok, sehari-harinya anggota tim Ko Ayu merupakan pekerja kantoran dan ada juga yang berkerja sebagai driver ojek daring.

    Dalam perayaan Imlek 2025 ini, Ko Ayu dan timnya bakal kecipratan rezeki untuk beberapa hari ke depan. 

    Pasalnya, panggilan demi panggilan untuk Ko Ayu menampilkan aksi barongsai masih terus berlanjut hingga perayaan hari ke-15 setelah Tahun Baru Imlek atau Cap Go Meh. 

    Latihan di Vihara dan Sekolah 

    Sehari-hari Ko Ayu melatih timnya di beberapa kawasan vihara.

    Ia sudah bergelut dengan dunia barongsai sejak tahun 70-an. 

    Selain itu, seminggu sekali, ia disewa pihak sekolah untuk mengajar hal serupa kepada para siswa.

    Ia dibayar Rp 150 ribu per satu kali latihan. 

    Anggota timnya sudah beregenerasi.

    Namun, Ko Ayu masih tampak bugar untuk orang tua seusianya. 

    “Yang udah ngikut lama, yang udah pada berkeluarga, keluar. Jadi masuk generasi baru lagi. Terus aja. Paling dia kuat, bisa ngikut ke saya, 5-6 tahun, kemudian enggak sampai puluhan tahun. Udah berkeluarga, dia setop,” jelas Ko Ayu. 

    Kini timnya tidak hanya mereka yang beretnis Tionghoa saja.

    Ko Ayu membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang hendak belajar seni yang sudah mulai populer sejak 420-589 Masehi. 

    “Sekarang udah campur. Udah pribumi, udah boleh ikut juga. Anak buah saya saja, pribumnya separuh-separuh, 40-an, 20 pribumi, 20 non-pribumi, campur gitu. Udah milik seluruh bangsa, enggak milik satu etnis,” katanya.

    Sempat Kesal Pertunjukan Barongsai Dilarang di Era Soeharto

    Pertunjukan barongsai sempat dilarang di era Presiden Soehato.

    Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 yang membatasi aktivitas budaya Tionghoa di ruang publik, termasuk perayaan Imlek dan pertunjukan barongsai.

    Larangan itu baru dicabut setelah reformasi, tepatnya tahun 2000 saat Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menghapus Inpres tersebut.

    Sejak itu, barongsai kembali tampil bebas di acara-acara Imlek dan budaya lainnya di Indonesia.

    Ko Ayu sudah akrab dengan dunia barongsai sejak ia menginjak usia 17 tahun.

    Adanya larangan pemerintah kala itu membuatnya kecewa.

    “Dilarang sama Soeharto, dianggap politik. Saya tuh udah jadi pemain, udah umur 17 pada waktu itu. Jadi perkumpulan saya ditutup. Ditutup sampai 30 tahun, 32 tahun. Baru dibuka sama Pak Gus Dur tahun 2002,” kenang Ko Ayu. 

    Padahal menurutnya barongsai murni merupakan sebuah kesenian.

    Ko Ayu menyayangkan langkah Soeharto kala itu, sebab mengafiliasi budaya dengan spektrum politik. 

    “Aduh Soeharto, betul-betul. Padahal barongsai itu cuma kesenian. Enggak ada urusan sama politik, dianggap ada PKC di situ, Partai Komunis Cina. Dianggap perkumpulan itu, jadi ngumpul-ngumpulin orang komunis. Padahal, kita kan bukan Komunis,” tuturnya. 

    Sekarang, Ko Ayu sangat bersyukur atas kebijakan Gus Dur.

    Ko Ayu dapat tumbuh dalam komunitasnya. 

    Bersama-sama kini mereka mempertahankan kebudayaan serta saling membuka pintu rezeki bagi satu sama lain.