Xcloud.id

Tag: Gus dur

  • Alissa Wahid: MBG masuk akal jika tujuannya untuk kesejahteraan sosial

    Alissa Wahid: MBG masuk akal jika tujuannya untuk kesejahteraan sosial

    Program itu sebetulnya kalau kita lihat di beberapa negara ‘kan memang makan siang itu disediakan oleh sekolah, jadi program itu sebetulnya masuk akal.

    Jakarta (ANTARA) – Putri presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sekaligus Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tepat jika tujuan utama program ini untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

    “Program itu sebetulnya kalau kita lihat di beberapa negara ‘kan memang makan siang itu disediakan oleh sekolah, jadi program itu sebetulnya masuk akal,” kata Alissa saat menggelar jumpa pers bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta Pusat, Selasa.

    Menurut Alissa, program ini harus diuji terlebih dahulu dari sudut pandang tujuan utama dari program MBG itu sendiri.

    Jika MBG pada akhirnya hanya sebagai program populis atau untuk merebut hati masyarakat semata, menurut dia, program tersebut tidak akan menyentuh tujuan sebenarnya, yakni kesejahteraan masyarakat.

    Meski demikian, lanjut dia, jika tujuan utama program tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat dipastikan penyelenggaraan program akan dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

    “Apakah pelaksanaannya nanti Itu memang orientasinya kepada si anak-anaknya atau pada aspek yang lainnya? Itu yang nanti harus dilihat,” jelas Alissa.

    Selain itu, tepat atau tidaknya program tersebut dapat dilihat dari efektivitas pemerintah dalam menggunakan anggaran untuk MBG.

    “Apakah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan dengan bijak untuk MBG ini? Atau seperti pengalaman periode lalu terkait dengan pembangunan IKN ketika kita mendengar dari berbagai kementerian/lembaga bahwa banyak program yang terpaksa diminimalisasi karena anggarannya digunakan untuk IKN,” jelas dia.

    Pada saat ini, Alissa sendiri belum bisa menentukan efektivitas program MBG karena baru berlangsung belum lama.

    Alissa berharap program tersebut dapat benar-benar berguna untuk kebaikan masyarakat.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 100 Hari Prabowo, Presiden Diminta Hilangkan Budaya Korupsi di Lingkungan Aparat Penegak Hukum

    100 Hari Prabowo, Presiden Diminta Hilangkan Budaya Korupsi di Lingkungan Aparat Penegak Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 Laode M Syarif meminta Presiden Prabowo Subianto yang sudah genap 100 hari memimpin pemerintahan, agar memberantas praktik korupsi yang makin membudaya di lingkup aparat penegak hukum.

    “Kita sangat berharap, presiden untuk merapikan lebih dahulu korupsi di tingkat aparat para penegak hukum Indonesia, termasuk KPK, polisi dan kejaksaan yang memiliki kuasa menegakkan hukum,” kata Laode saat konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa (GNB) Merespons 100 Hari Presiden Prabowo di Griya Gus Dur, Pegangsaan, Jakarta, Selasa (28/1/2025).

    Laode mengatakan pemberantasan korupsi di lingkungan lembaga penegak hukum wajib dilakukan, jika Prabowo ingin Indonesia bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

    Laode berharap Presiden Prabowo menjadi panglima dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya kepala negara punya kuasa untuk memberantas korupsi dan memperbaiki politik di Indonesia. 

    “Beliau bisa menjadi panglima perlindungan lingkungan di Indonesia. Jadi kita berharap Presiden Prabowo menjadi panglima pemberantasan korupsi,” tegasnya mengomentari 100 hari pemerintah Prabowo-Gibran.

    Laode mencontohkan vonis yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa kasus korupsi timah Harvey Moeis tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (MA) yang berlaku. Harvey divonis 6,5 tahun penjara terhadap terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah.

    “Sudah ada peraturan MA tentang panduan untuk pemberian hukuman, termasuk khususnya yang berhubungan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Memang putusan yang pertama tidak mengikuti panduan yang MA,” ucapnya.

    Disebutkan dalam panduan peraturan MA telah diatur hukuman yang ideal berdasarkan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi tersebut.

    Maka dari itu, ia mengkritik adanya pemberian remisi atau pengurangan masa hukuman terhadap narapidana kasus korupsi. 

    Selain itu, pihaknya juga mendukung pemerintah sebagai lembaga eksekutif bersama DPR menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang perampasan aset kepada koruptor. Hal itu jauh lebih baik akan kesungguhan dalam memberantas korupsi.

  • Alissa Wahid Minta Pergub Poligami Dikaji Ulang: Tidak Adil kepada Perempuan – Page 3

    Alissa Wahid Minta Pergub Poligami Dikaji Ulang: Tidak Adil kepada Perempuan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sekaligus Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, menyatakan bahwa Peraturan Gubernur (Pergub) tentang poligami tidak sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan.

    Diketahui, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian diterbitkan dengan tujuan melindungi keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    “Ini atas nama Gusdurian, Itu berarti perda itu sebetulnya justru enggak selaras dengan norma Undang-Undang perkawinan Nomor 19 ya kalau enggak salah, jadinya sekarang nomor 19 tahun 2018 itu,” kata Alissa kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/1/2025).

    Oleh karenanya, Alissa meminta agar hal tersebut harus dikaji atau ditinjau ulang kembali. Apalagi, poligami disebutnya tidak adil terhadap kaum perempuan.

    “Iya, kalau kita itu harus ditinjau ulang. Lalu kemudian yang kedua, enggak cukup hanya soal regulasinya. Tapi juga normalisasi pandangan masyarakat terkait poligami itu juga pemerintah harus bekerja lebih keras sih menurut saya,” sebutnya.

    “Karena gini, poligami itu mau tidak mau kan dia sebetulnya tidak adil kepada perempuan dan kepada anak-anak dari pasangan itu yang sering enggak dilihat,” sambungnya.

     

  • PBNU Bakal Ambil Sikap Terkait Pagar Laut di Forum Munas Alim Ulama

    PBNU Bakal Ambil Sikap Terkait Pagar Laut di Forum Munas Alim Ulama

    loading…

    Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Keluarga Alissa Wahid menyampaikan, akan mengambil sikap perihal polemik pagar laut dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama

    JAKARTA – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Kesejahteraan Keluarga Alissa Wahid menyampaikan, akan mengambil sikap perihal polemik pagar laut dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang digelar pada awal Februari 2025.

    Munas Alim Ulama merupakan forum tertinggi setelah Muktamar dalam organisasi NU. “Ini menjadi salah satu materi pembahasan di Munas Alim Ulama NU di Tangerang dibuka 5-6 Februari. Jadi mungkin di sana ada kejelasan sikapnya PBNU (soal pagar laut),” kata Alissa saat ditemui di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025).

    Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menyampaikan, PBNU tengah sibuk untuk mempersiapkan rangkaian Hari Lahir (Harlah). Alissa Wahid menyampaikan, sikap PBNU bakal dibahas dalam Munas Alim Ulama.

    “Sampai saat ini sih, kita PBNU lagi sibuk sama rangkaian peringatan Harlah. Jadi beberapa isu kebangsaan akan dibahas lebih dalam di forum Musyawarah Nasional Alim Ulama dan konferensi besar NU awal Februari,” kata Alissa.

    Sekadar informasi, keberadaan pagar laut di perairan Tangerang, Banten menjadi sorotan. Permasalahan ini semakin memanas setelah muncul dugaan adanya pelanggaran hukum dalam pengelolaan lahan yang terkait dengan proyek pagar laut, terkhusus di perairan Tangerang, Banten.

    Proyek ini awalnya dirancang untuk melindungi pesisir dari abrasi dan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, namun kini malah menjadi sumber konflik yang rumit. Sementara, polemik ini berdampak langsung pada kehidupan masyarakat pesisir Desa Kohod.

    Nelayan setempat yang mengeluhkan proyek pagar laut telah merusak ekosistem laut, mengurangi hasil tangkapan ikan, dan mempersulit mereka mencari nafkah.

    (cip)

  • Keberadaan Pagar Laut di Perairan Tangerang Ada Pelanggaran Hukum

    Keberadaan Pagar Laut di Perairan Tangerang Ada Pelanggaran Hukum

    loading…

    Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menilai, keberadaan pagar laut di perairan Tangerang ada pelanggaran hukum. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menilai, keberadaan pagar laut yang membentang puluhan kilometer di perairan Tangerang, Banten ada pelanggaran hukum. Alissa pun meminta Pemerintah untuk mengambil tindakan tegas, bukan saling melempar masalah.

    “Ya itu clear sekali bahwa ada sesuatu yang salah dalam kasus pagar laut ini. Pertama, secara hukum bagaimana itu ada pelanggaran-pelanggaran,” ujar Alissa saat ditemui di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025).

    Menurut Alissa, munculnya pagar laut itu lantaran ada dugaan perilaku koruptif dari penyelenggara negara. Alissa menilai, terbitnya Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di area pagar laut ada penyalahgunaan wewenang dari penyelenggara negara.

    “Ada pembiaran yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga ini kan dampak dari perilaku koruptif ya, perilaku koruptif itu bukan hanya saya dapat duit berapa dari orang yang menyogok saya atau anggaran negara berapa yang saya ambil, bikan hanyabitu, tetapi penyalahgunaan wewenang,” katanya.

    Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu pun mempertanyakan aparat desa setempat yang membiarkan SHGB terbit di area perairan Tangerang. “Ketika penyelenggaraan negara setempat itu ternyata tidak peka tidak awas terhadap situasi Itu bahkan diam-diam membiarkan itu menimbulkan pertanyaan besar gitu,” ucapnya.

    Jadi pagar laut ini menjadi contoh paling mutakhir bagaimana pemerintah itu sering sekali bertindak di belakang layar dan itu menjadi lebih berbahaya,” imbuhnya.

    Alissa pun menyoroti saling lempar masalah antarpejabat terkait pagar laut. Menurut Alissa, wajar bila para pejabat lempar masalah terkait pagar laut itu. “Kalau menurut saya pada titik ini karena sudah mulai kepemimpinan baru pasti akan lempar-lemparan ya. Jadi kalau dicari pangkalnya itu pasti lempar-lemparan,” ucap Alissa.

    Kendati demikian, Alissa menyarankan Pemerintah Prabowo Subianto bisa dapat mengambil keputusan tegas, bukan saling lempar masalah.

    “Jadi pemerintah sekarang harus mengambil langkah, nggak bisa lagi mengatakan ‘oh itu kerjaan yang lalu.’ Ya itu kerjaan lalu dulu, sekarang kekuasaannya ada di beliau-beliau kok. Jadi jangan dilempar ke belakang, ambil saja keputusannya sekarang harus bagaimana,” tandasnya.

    (cip)

  • Penerbitan SHGB Pagar Laut Bisa Dijerat Pasal Korupsi

    Penerbitan SHGB Pagar Laut Bisa Dijerat Pasal Korupsi

    loading…

    Direktur Eksekutif Kemitraan Laode Muhammad Syarif menilai, penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di perairan Tangerang, Banten, bisa dijerat dengan pidana korupsi. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Direktur Eksekutif Kemitraan Laode Muhammad Syarif menilai, penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) pagar laut di perairan Tangerang, Banten, bisa dijerat dengan pidana korupsi bila ada praktik suap-menyuap dengan pejabat publik.

    “Kita lihat ya, kalau misalnya pemberian surat-surat itu apakah itu HGB atau hak milik, atau itu memang didapatkan dengan menyuap misalnya, atau berpengaruh pengaruhi uang dengan menyogok pejabat-pejabat publik tertentu, tentunya bisa ditarik arah korupsi, kalau itu terjadi,” kata Laode saat ditemui di Rumah Pergerakan Griya Gus Dur, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025).

    Kendati demikian, eks Komisioner KPK itu menekankan, dugaan pidana korupsi itu perlu didalami oleh aparat penegak hukum baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri maupun Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun, Laode menilai, sengkarut masalah pagar laut terlihat terstruktur dan sistematis mulai dari pejabat pemerintahan hingga pihak swasta.

    “Ya kan lumayan itu kalau misalnya ya, penguasaannya, ada perusahaan yang terlibat, yang kedua ada pemerintah, bahkan dari bawah ya, kecamatan bahkan kebupaten, sampai dengan kementerian seperti itu, ya itu bisa diselidiki,” tegasnya.

    Kendati demikian, Laode menilai, aparat penegak hukum bisa mengusut pidana korupsi bila menemukan bukti kuat dugaan praktik rasuah.

    “Kalau memang ada transaksi-transaksi uang yang diberikan kepada penyelenggara negara, atau pegawai negeri sipil, nah itu kemungkinan untuk ditarik korupsinya ada, kalau itu terjadi. Tapi itu tergantung dari hasil penyelidikan dan penyelidikan yang akan dilakukan oleh APH yang telah,” tandasnya.

    (cip)

  • Alissa Wahid hingga Eks Pimpinan KPK Kumpul Bahas 100 Hari Prabowo-Gibran

    Alissa Wahid hingga Eks Pimpinan KPK Kumpul Bahas 100 Hari Prabowo-Gibran

    Jakarta –

    Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming genap 100 hari. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan pesan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Tokoh bangsa yang berkumpul di antaranya Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid, mantan pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan Laode M Syarif, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, akademisi Komarudin Hidayat, Karlina Supelli, Ery Seda hingga Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo.

    Hadir juga, istri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid yakni Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, lalu Omi Komariah Nurkholish Madjid, dan tokoh agama seperti Pendeta Jacky Manuputty, Pendeta Gomar Gultom, dan A Setyo Wibowo, mereka tergabung ke dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Para tokoh bangsa yang hadir ingin memberikan pesan kebangsaan di awal tahun 2025 serta sejumlah catatan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Akademisi Komarudin Hidayat mengatakan, mayoritas rakyat menaruh harapan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, karena itu dia berharap Presiden Prabowo bisa menuntaskan sejumlah persoalan negara utamanya di bidang penegakan hukum.

    “Saya yakin rakyat mendukung dan berharap betul kepada Presiden Prabowo untuk membenahi kondisi bangsa, kami merasakan banyak sekali PR yang harus diselesaikan, utamanya kaitannya dengan penegakan hukum, nepotisme dan korupsi,” kata Komarudin di Griya Gus Dur, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2025).

    “Oleh karena itu, lewat forum ini kami berpesan kepada Presiden Prabowo, kami mendukung pernyataan beliau berantas korupsi, penegakan hukum dan menempatkan orang-orangnya dalam meritokrasi diwujudkan,” katanya.

    “Kita sangat berharap, presiden untuk merapikan lebih dahulu korupsi di aparat penegak hukum, termasuk KPK, Polisi dan Kejaksaan yang memiliki kuasa menegakkan hukum,” kata Laode.

    “Menurut saya, karena Presiden itu juga sekaligus kepala negara, saya pikir bisa dilaksanakan. Beliau bisa menjadi panglima perbaikan politik di Indonesia. Beliau bisa menjadi panglima perlindungan lingkungan di Indonesia. Beliau kita berharap menjadi panglima pemberantasan korupsi,” katanya.

    “Tentu saja hiruk pikuk kabinet yang gemoy dan gemuk pada saatnya harus dievaluasi seperti apa, tentu ada maksud-maksud yang kita tidak tahu mengapa harus sebesar itu, maksudnya pasti baik, cuma pelaksanaannya yang belum begitu baik,” ucapnya.

    Kemudian, Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo berpesan agar negara menjalankan tanggung jawabnya memajukan kesejahteraan umum. Dia mengatakan, negara tidak boleh berpaling dari perannya untuk memajukan kesejahteraan umum.

    “Saya menyampaikan pandangan saya berdasarkan suatu teori, ada teori yang mengatakan bahwa keadaban publik didukung pada tiga pilar yaitu, negara, bisnis, masyarakat warga, kalau masing-masing pilar berfungsi dengan baik lalu keadaban publik terbentuk,” kata Ignatius Kardinal Suharyo.

    “Sejauh yang saya tangkap, negara memiliki tanggung jawab besar memajukan kesejahteraan umum, kedua bisnis di dalam ruang publik harus berpegang pada fairness, masyarakat warga itu mesti menerima aturan-aturan yang disepakati bersama, yaitu saling percaya, kalau ketiga pilar berjalan dengan baik keadaban publik akan terbangun. Sebaliknya kalau ada perselingkuhan antara negara dan bisnis itu yang akan paling menderita adalah masyarakat,” ucapnya.

    Adapun Alissa Wahid menyampaikan pesan dari para tokoh bangsa kepada pemerintahan Prabowo-Gibran tidak bersifat hitam putih. Dia mengatakan tokoh bangsa memberikan pesan berdasar pada nilai-nilai kebangsaan.

    “Para tokoh bangsa menyampaikan tidak pada dikotomi pro dan kontra, mendukung atau oposisi, tetapi pada nilai-nilai yang mendasarinya,” kata Alissa.

    Berikut ini 10 poin pesan kebangsaan dari Gerakan Nurani Bangsa:

    1 Demokrasi sebagai manifestasi ‘dari, oleh, dan untuk rakyat’ merupakan hal mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat kita yang majemuk. Demokrasi merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana peningkatan kualitas penerapannya menjadi keniscayaan. Penyelenggara Negara perlu mengawal perspektif ini dalam setiap langkahnya.

    2 Semua elemen bangsa (penyelenggara negara, pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis) perlu menjaga dan merawat nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan demi keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi.

    3 Seluruh agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek.

    4 Presiden dan para pembantunya agar menjalankan program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta penyediaan lapangan kerja, sehingga kualitas hidup warga tetap terjaga dan kian meningkat.

    5 Seluruh penyelenggara pemerintahan, khususnya aparat keamanan dan aparat penegak hukum, harus melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara di era demokrasi, yang merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi serta menegakkan hukum secara profesional, berintegritas dan berkeadilan.

    6 Para penyelenggara negara di jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pada semua Institusi negara dan instansi pemerintahan, haruslah benar-benar menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan nilai-nilai anti-korupsi.

    7 Presiden dan pembantunya, serta para pemimpin daerah, agar bekerja dengan sungguh-sungguh memberikan teladan melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih, menjunjung tinggi nilai etik dan moral demi kebaikan dan kesejahteraan bersama.

    8 Pemerintah dan lembaga legislatif hendaknya membuat dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih adil dan bijak. Setiap kebijakan fiskal haruslah berorientasi pada kesejahteraan sosial.

    9 Terkait situasi khusus Papua, agar seluruh pihak terkait mampu membangun Papua yang damai dan adil dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ruang hidup warga berdasar kearifan lokal.

    10 Semua penyelenggara negara menjadikan ajaran universal agama dan nilai luhur bangsa, khususnya yang terkristalisasi pada Pancasila, sebagai dasar sekaligus orientasi dalam mengemban amanah bangsa. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terus terjaga, berpartisipasi bersama mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

    (idn/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Presidium Penyelamat Organisasi dan MLB NU Kumpul di Kediri, Bahas Apa?

    Presidium Penyelamat Organisasi dan MLB NU Kumpul di Kediri, Bahas Apa?

    Jakarta, Beritasatu.com – Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa atau MLB NU berkumpul di Kediri, Jawa Timur, untuk berdiskusi dan bahtsul masail membahas polemik yang terjadi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    “Forum silaturahim menyadari bahwa muruah NU, kehormatan, harga diri, dan nama baik NU tidak bergantung pada pengurusnya, dan sebaliknya, pengurus berkewajiban dan bertanggung jawab menjaga muruah NU,” kata Ketua Presidium PO dan MLB NU Abdussalam Shohib atau Gus Salam, Minggu (26/1/2025).

    Gus Salam mengatakan, kesadaran bersama bahwa kebanggaan terhadap jamiah Nahdlatul Ulama tidak bergeser sedikitpun. Bangga dengan landasan teologis, filosofis, dan sosiologis NU yang kokoh.

    Menurutnya kebesaran NU tidak identik dengan pengurusnya. Pengurus wajib dinasihati agar tetap berada dalam garis kepemimpinan jamiah.

    “Ulama NU adalah pemegang amanat Allah atas hamba-Nya dengan orientasi ashlah, membangkitkan pemajuan umat, negara, dan alam, lingkungan ruang hidup umat,” ujar dia.

    Gus Salam menambahkan pemimpin jamiah Nahldatul Ulama adalah mereka dengan sifat-sifat mulia, kepeloporan, teladan, dan orientasi suci atau ikhlas, mewarisi kepemimpinan, perjuangan nabi, dan rasul.

    Ia mencontohkan ketua umum PBNU dari Said Aqil Siroj, Hasyim Muzadi, dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menurutnya sebagai sosok ulama operator lapangan yang paham dan bergelut dengan realitas, serta memiliki kecerdasan emosional dan sosial yang monumental.

    Mereka bertiga juga dinilai memberi teladan silaturahim antarmasyayikh hingga dikenal sangat dekat dengan pondok pesantren dan nahdliyin arus bawah. Perbedaan pandangan dan kepentingan, tidak mengurangi sikap untuk tetap merangkul, akomodatif, dan menghormati.

    “Dan bagi Gus Dur, tidak ada kawan-lawan yang tidak diperlakukan secara proporsional. Sekeras apa pun perbedaan dan pertentangannya. Sosok operator jamiah yang teduh, kapabel, dan berintegritas,” kata dia.

    Forum diskusi presidium MLB NU juga membahas tentang sosok pemimpin NU yang ideal di masa mendatang.

    “Forum diskusi publik berharap pemimpin NU adalah figur-figur yang bagi kalangan bawah adalah panutan kharismatik yang teduh dan berwibawa. Bagi kalangan menengah adalah pembangkit perubahan karena kapasitas dan kepemimpinannya,” ujar Gus Salam.

    “Dan bagi kalangan atas adalah inspirator dan guru bagi kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara-bangsa, sekaligus penguat bagi gerakan civil society,” sambung ketua presidium MLB NU itu.

  • Ratusan Masyayikh dan Aktivis Nahdlatul Ulama Hadiri Silaturahmi Presidium PO dan MLB di Jatim – Halaman all

    Ratusan Masyayikh dan Aktivis Nahdlatul Ulama Hadiri Silaturahmi Presidium PO dan MLB di Jatim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ratusan masyayikh, aktivis Nahdlatul Ulama (NU), Presidium Penyelamat Organisasi (Presidium PO) dan Muktamar Luar Biasa Nahdlatul Ulama (MLB NU) Koordinator Jawa Timur (Jatim), menggelar silaturahmi sekaligus acara diskusi publik dan bahtsul masail dengan tema ‘Mencari Sosok Rois Aam dan Ketum PBNU yang Teduh, Kapabel, dan Berintegritas’ di Ballaroom Grand Surya, Kediri Jawa Timur, Sabtu (25/1/2025).

    Dalam silaturahmi itu Ketua Presidium PO dan MLB NUsekakigus Pengasuh PP Mambaul Ma’arif, Denanyar, Jombang KH Abdussalam Shohib mengatakan, silaturahmi itu terbangun kesadaran bersama bahwa Kebanggaan terhadap jam’iyyah Nahdlatul Ulama tidak berseger sedikitpun. 

    “Bangga dengan landasan teologis, filosofis dan sosiologis NU yang kokoh. Bangga dengan kemuliaan Muassis dan Masyayikh NU atas keluhuran pribadi dan kebesaran jiwanya. Bangga dengan ulama dan pesantren yang menopang Jam’iyyah Nahdlatul Ulama,” kata dia dalam keterangannya, Minggu (26/1/2025).

    “Forum silaturahmi menyadari bahwa marwah NU, kehormatan, harga diri dan nama baik NU tidak bergantung pada pengurusnya, dan sebaliknya, pengurus berkewajiban dan bertanggung jawab menjaga marwah NU demi ta’dhim dan memuliakan para pendiri (muassis) dan masyayikh pendahulu serta ulama pesantren, penopang jam’iyyah Nahdlatul Ulama,” imbuhnya.

    Gus Salam sapaan akrab KH Abdussalam Shohib, mengatakan kebesaran NU tidak identik dengan pengurusnya, dan pengurus wajib diingatkan dan dinasihati bila bersikap dan bertindak diluar garis batas penyelenggaraan dan kepemimpinan jam’iyyah. 

    Bahkan, konstitusi NU menyediakan mekanisme organisasi bila Mandataris (Rais Aam dan Ketua Umum PBNU) melakukan pelanggaran berat.

    “Dalam diskusi diungkap doktrin Muassis NU, bahwa Ulamā Umanā’ullāh ‘Alā ‘Ibādihi; ulama NU adalah pemegang amanat Allah atas hambaNya dengan orientasi ashlah (membangkitkan pemajuan) umat, negara dan alam/lingkungan (ruang hidup umat),” ucapnya.

    Gus Salam berkata pemimpin jam’iyyah Nahldatul Ulama adalah mereka dengan sifat-sifat mulia, kepeloporan, teladan dan orientasi ikhlas, mewarisi kepemimpinan dan perjuangan nabi, sebagaimana maksud “Al Ulama Warosatul Anbiya’”.

    Tidak hanya ilmu, amal dan spiritual; ideologi atau sistem berpikir yang membentuk jiwa-kepribadian khidmat berjuang pemimpin NU, memiliki sandaran terangkai dengan pendahulu hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

    “Rais Aam PBNU, mulai dari Kiai Ma’ruf Amin, Kiai Sahal Mahfudz, Kiai Ilyas Ruhiyat, Kiai Ali Yafie, Kiai Ahmad Shiddiq, dan Kiai Ali Ma’shum, adalah sosok ulama, munadzdzim, dan muharrik dengan karya dan khdimat monumental, di zamannya,” ujarnya.

    “Beliau-beliau adalah teladan silaturrohim antar masyayikh pesantren, penguat persatuan, kesatuan dan soliditas jam’iyyah. Kepeloporan luhur mereka tidak diragukan, termasuk kepeloporan khidmat-ikhlas Kiai Sahal Mahfudz yang membiayai sendiri kebutuhannya, saat beraktivitas di NU. Figur ulama teduh, kapabel dan berintegritas,” lanjutnya.

    Selain itu kata dia, Ketua Umum PBNU dari Kiai Said Aqil Siroj, Kiai Hasyim Muzadi, dan Kiai Abdurrahman Wahid (Gus Dur), adalah sosok ulama operator lapangan yang paham dan bergelut dengan realita serta memiliki kecerdasan emosional dan sosial yang monumental.

    “Beliau bertiga juga memberi teladan silaturrohim antar masyayikh hingga dikenal sangat dekat dengan pondok pesantren dan nahdliyyin arus bawah. Perbedaan pandangan dan kepentingan, tidak mengurangi sikap untuk tetap merangkul, akomodatif, dan menghormati,” ucapnya.

    “Dan bagi Gus Dur, tidak ada kawan-lawan yang tidak diperlakukan secara proporsional, sekeras apapun perbedaan dan pertentangannya. Sosok operator jam’iyyah yang teduh, kapabel dan berintegritas,” lanjutnya.

    Forum Diskusi Publik berharap pemimpin NU adalah figur-figur yang bagi kalangan bawah adalah panutan kharistik yang teduh dan berwibawa. 

    Bagi kalangan menengah adalah pembangkit perubahan karena kapasitas dan kepemimpinannya.

    “Dan bagi kalangan atas adalah inspirator dan guru bagi kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara-bangsa, sekaligus penguat bagi gerakan civil society,” tandasnya.

  • Refleksi Imlek PKB, Cak Imin Ajak Seluruh Rakyat Indonesia Jaga Bumi dan Persatuan

    Refleksi Imlek PKB, Cak Imin Ajak Seluruh Rakyat Indonesia Jaga Bumi dan Persatuan

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau biasa disapa Cak Imin mengajak seluruh rakyat Indonesia menjaga bumi dan persatuan. Hal ini disampaikan Cak Imin di acara refleksi Imlek PKB tahun 2025 bersama warga Tionghoa di Season City Mall, Jakarta Barat, Jumat (24/1/2025) malam. 

    Bumi, kata Cak Imin, tidak hanya tempat lahir, tetapi juga tempat manusia hidup dan tumbuh sehingga perlu dijaga kelestariannya. 

    “Kita wajib menjaga dan melestarikannya, serta mencegah kerusakan lingkungan demi ekonomi. Menjaga bumi adalah bentuk rasa terima kasih kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Ini adalah kewajiban kita sebagai manusia untuk menjaga bumi sebagai tempat hidup kita,” ujar Cak Imin dalam sambutannya pada refleksi Imlek PKB 2025 mengusung tema “Menjaga Bumi, Menjaga Kehidupan”.

    Cak Imin juga menyinggung persatuan Indonesia yang tetap berdiri tegak setelah melewati berbagai tantangan seperti pemilu hingga pilkada.

    “Kita telah melewati tahun-tahun yang menguji persatuan kita di tengah pemilihan umum yang mengancam gesekan sosial. Namun, dengan menjunjung persaudaraan dan toleransi kita mampu melewati pileg, pilpres, pilkada yang damai aman tanpa adanya gejolak,” tutur menteri koordinator bidang pemberdayaan masyarakat ini.

    Cak Imin mengingatkan kembali sejarah PKB menggelar refleksi Imlek. Hingga tahun ini, kata dia, PKB sudah menggelar refleksi Imlek sebanyak 24 kali. 

    “Merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi saya karena momen kebersamaan, dan keharmonisan terpancar. Inilah Indonesia yang penuh dengan budaya meskipun berbeda agama,” ungkapnya. 

    Cak Imin menegaskan PKB terus menjadi garda terdepan dalam menjunjung toleransi dan kesetaraan setiap individu. Dia berharap seluruh masyarakat Indonesia yang merayakan Imlek di tahun Ular Kayu ini, mendapatkan berkah.

    “Saya Muhaimin Iskandar beserta segenap keluarga besar PKB mengucapkan selamat menyambut tahun baru Imlek, Gong Xi Fat Chai 2025. Semoga Tahun Ular ini membawa berkah kedamaian, kesehatan, dan rejeki yang melimpah bagi kita semua. Jagalah bumi maka kita menjaga kehidupan. Amin. (Cia Yo),” pungkas Gus Imin. 

    Dalam refleksi imlek PKB tersebut, warga Tionghoa menitipkan aspirasi pada Gus Imin agar Presiden RI ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diperjuangkan untuk menjadi pahlawan nasional.