Xcloud.id

Tag: Gus dur

  • Adhie M Massardi: KPK Masih Dikendalikan Jokowi, Ubedilah Dicopot!

    Adhie M Massardi: KPK Masih Dikendalikan Jokowi, Ubedilah Dicopot!

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Mantan Juru Bicara Presiden KH Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi, menanggapi pencopotan Ubedilah Badrun dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

    Ia menilai pemecatan tersebut merupakan bentuk serangan balik terhadap Ubedilah.

    “KPK serang balik Ubed,” ujar Ardhie di X @ArdhieMassardi (31/1/2025).

    Seperti diketahui, sebelumnya ia melaporkan dugaan kasus korupsi yang melibatkan putra Jokowi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Adhie menyebut bahwa KPK masih berada di bawah kendali mantan Presiden Jokowi dan berhasil mengintervensi UNJ untuk menyingkirkan Ubedilah.

    “KPK masih dikendalikan bekas presiden Jokowi sukses intervensi UNJ untuk nyopot Ubed,” cetusnya.

    Ia juga menuding bahwa strategi yang digunakan adalah dengan mengesankan laporan Ubedilah tidak memiliki dasar kuat.

    “Caranya? Dengan bilang seolah-olah yang dilaporkan sumir,” imbuhnya.

    Dengan cara tersebut, laporan tersebut dianggap tidak akademis dan mencoreng nama baik kampus.

    “Dipetieskan agar terkesan tidak akademis, bikin malu kampus UNJ. Wedus eh modus!,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Akademisi Ubedilah Badrun yang dikenal kritis terhadap pemerintahan, khususnya setelah melaporkan dugaan KKN dan TPPU keluarga Presiden ke-7 Jokowi ke KPK, dicopot dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi Pendidikan Sosiologi UNJ.

    Pemberhentian ini dilakukan sebelum masa jabatannya berakhir pada 2027.

    Berdasarkan informasi dari media sosial UNJ, pencopotan tersebut terkait dengan perubahan status UNJ menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

  • Ribuan mahasiswa geruduk DPR/MPR, desak Gus Dur mundur

    Ribuan mahasiswa geruduk DPR/MPR, desak Gus Dur mundur

    Pada 29 Januari 2001, ribuan mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan dan mengepung Gedung DPR/MPR RI di Jakarta. Mereka menuntut Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk mundur dari jabatannya, menyusul dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi yang dikenal sebagai kasus Buloggate dan Bruneigate. (https://tinyurl.com/2kzafzrb)

    29 Januari 2001: Ribuan mahasiswa geruduk DPR/MPR, desak Gus Dur mundur
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Rabu, 29 Januari 2025 – 06:00 WIB

    Elshinta.com – Tepat 24 tahun yang lalu, pada 29 Januari 2001, ribuan mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan dan mengepung Gedung DPR/MPR RI di Jakarta. Mereka menuntut Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur untuk mundur dari jabatannya, menyusul dugaan keterlibatannya dalam skandal korupsi yang dikenal sebagai kasus Buloggate dan Bruneigate.

    Demonstrasi besar-besaran ini terjadi di tengah ketidakstabilan politik yang semakin memanas. Mahasiswa yang turun ke jalan membawa berbagai spanduk dan poster dengan tuntutan agar Gus Dur segera lengser. Mereka menilai kepemimpinan presiden keempat RI tersebut telah gagal menciptakan pemerintahan yang stabil dan bersih dari korupsi.

    Aksi ini berlangsung sejak pagi dan diwarnai dengan orasi, yel-yel, serta upaya sebagian demonstran untuk merangsek masuk ke dalam kompleks parlemen. Namun, aparat keamanan yang berjaga ketat berhasil menghalau massa dan menjaga situasi tetap terkendali.

    Demonstrasi ini menjadi salah satu titik balik dalam krisis politik yang saat itu mengguncang Indonesia. Tekanan dari berbagai pihak, termasuk DPR/MPR dan kelompok sipil, semakin memperlemah posisi Gus Dur. Puncaknya, pada Juli 2001, MPR menggelar Sidang Istimewa yang berakhir dengan pemakzulan Gus Dur dan pengangkatan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden baru.

    Kini, peristiwa tersebut dikenang sebagai salah satu babak penting dalam sejarah politik Indonesia pascareformasi. Demonstrasi mahasiswa pada 29 Januari 2001 menjadi bukti kuatnya peran gerakan mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan menuntut pemerintahan yang bersih.

    Sumber : Sumber Lain

  • Politik kemarin, ucapan Imlek dari Presiden hinggakunjungan Wapres

    Politik kemarin, ucapan Imlek dari Presiden hinggakunjungan Wapres

    “Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2576 kepada seluruh saudara-saudara kita yang merayakannya,”

    Jakarta (ANTARA) – Beragam berita politik telah diwartakan Kantor Berita Antara, berikut kami rangkum berita politik terpopuler kemarin yang masih layak dibaca kembali sebagai sumber informasi serta referensi untuk mengawali pagi Anda.

    Presiden ucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili

    Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili/2025 Masehi kepada seluruh masyarakat yang merayakan.

    “Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah Republik Indonesia dan atas nama pribadi mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2576 kepada seluruh saudara-saudara kita yang merayakannya,” ucap Prabowo dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya @prabowo, Rabu petang.

    Presiden berharap perayaan Imlek tahun ini membawa kebahagiaan, kesejahteraan, dan keberuntungan bagi masyarakat keturunan Tionghoa maupun masyarakat Tionghoa di Indonesia.

    Selengkapnya klik di sini.

    Wapres Gibran temui warga Kampung Malang Tengah untuk dengar aspirasi

    Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menemui warga Kampung Malang Tengah di Surabaya, Jawa Timur, untuk mendengar langsung aspirasi dan kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.

    Biro Pers, Media, dan Indormasi (BPMI) Sekretariat Wakil Presiden dalam siaran resminya yang diterima di Jakarta, Rabu, menjelaskan Gibran berkunjung ke Kampung Malang Tengah pada Selasa (28/1) malam.

    “Kunjungan yang dilakukan secara tiba-tiba ini tidak lain bertujuan untuk mendengarkan aspirasi, harapan, dan bahkan keluhan masyarakat setempat,” demikian siaran resmi BPMI Sekretariat Wakil Presiden.

    Selengkapnya klik di sini.

    PKB: Gus Dur layak jadi Pahlawan Nasional karena gagas libur Imlek

    Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengatakan bahwa presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur layak bergelar Pahlawan Nasional karena memperjuangkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur.

    Kala itu Presiden Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 yang isinya mencabut Instruksi Presiden pada era presiden ke-2 RI H.M. Soeharto tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang salah satunya melarang perayaan Imlek. Kemudian hal itu dilanjutkan presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional.

    “Keppres Nomor 6 Tahun 2000 yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa Gus Dur adalah tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan toleransi di Indonesia,” kata Neng Eem di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    DPD RI harap warga Papua Pegunungan terima hasil putusan MK

    Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nelson Wenda mengharapkan warga Papua Pegunungan dapat menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 31 Januari 2025.

    Senator Nelson Wenda di Wamena, Rabu, mengatakan bahwa calon kepala daerah yang jadi pemenang maupun yang mengajukan perselisihan hasil pilkada ke MK supaya menjaga situasi di Papua Pegunungan.

    “Kepada calon bupati di delapan kabupaten termasuk calon gubernur baik pemenang maupun yang masih berjuang, untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua Pegunungan,” katanya.

    Selengkapnya klik di sini.

    DKPP luncurkan IKEPP 2024 besok

    Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan meluncurkan Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) tahun 2024 di Jakarta, Kamis (30/1) besok.

    Sekretaris DKPP David Yama mengungkapkan kegiatan Ekspos IKEPP DKPP Tahun 2024 merupakan hasil dari survei terhadap kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan DKPP di 38 provinsi pada tahun 2024.

    “Untuk pertama kalinya DKPP akan memublikasi hasil IKEPP dari seluruh wilayah Indonesia,” kata David dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

    Selengkapnya klik di sini.

    Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kisah Ko Ayu dan Barongsai, Sempat Dilarang di Era Soeharto Hingga Kembali Banjir Rezeki Saat Imlek – Halaman all

    Kisah Ko Ayu dan Barongsai, Sempat Dilarang di Era Soeharto Hingga Kembali Banjir Rezeki Saat Imlek – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Yunardi, seorang pelatih barongsai, kebanjiran rezeki setiap perayaan Tahun Baru Cina atau Imlek. 

    Warga Glodok, Tamansari, Jakarta Barat biasa disapa Ko atau Koko Ayu.

    Tidak sulit mencari lokasi rumah pria berusia 75 tahun ini.

    Cukup menyebut nama Ko Ayu, warga sekitar langsung tahu.

    Ko Ayu diketahui selain berprofesi sebagai pelatih barongsai, ia juga merupakan mantan Ketua RT 002/003 di kawasan tempat tinggalnya. 

    Warga setempat bakal langsung memberikan petunjuk arah menuju sebuah rumah yang berada di pinggir aliran Kali Krukut bila menanyakannya.

    Rumahnya tampak sederhana. Didominasi cat berwarna biru.

    Di sebelah pintu masuknya tampak seng dan beberapa barang rongsok menumpuk.

    Jika sedikit mengintip ke dalam melalui pintu masuk, rumah Ko Ayu penuh dengan ragam perabotan yang meski terlihat berantakan tapi semuanya seperti tertata sesuai tempatnya.

    Saat ditemui Tribunnews.com, Rabu (29/1/2025), ia baru saja menyelesaikan tugasnya menjadi penampil pertunjukkan barongsai. 

    Ada empat acara yang harus Ko Ayu dan timnya hadiri hari ini.

    Satu kali pertunjukkan, mereka disewa dengan harga Rp 3,5 juta hingga Rp 4 juta. 

    Menurutnya, nomial itu masih masuk dalam standar harga yang murah mengingat tim Ko Ayu terdiri dari 12 hingga 14 orang. 

    “Murah lah, Rp 3,5 sampai 4 juta. Satu tim, kurang lebih (anggota) 12 sampai 14 lah,” ujarnya. 

    Selain menjadi penampil tarian tradisional Tiongkok, sehari-harinya anggota tim Ko Ayu merupakan pekerja kantoran dan ada juga yang berkerja sebagai driver ojek daring.

    Dalam perayaan Imlek 2025 ini, Ko Ayu dan timnya bakal kecipratan rezeki untuk beberapa hari ke depan. 

    Pasalnya, panggilan demi panggilan untuk Ko Ayu menampilkan aksi barongsai masih terus berlanjut hingga perayaan hari ke-15 setelah Tahun Baru Imlek atau Cap Go Meh. 

    Latihan di Vihara dan Sekolah 

    Sehari-hari Ko Ayu melatih timnya di beberapa kawasan vihara.

    Ia sudah bergelut dengan dunia barongsai sejak tahun 70-an. 

    Selain itu, seminggu sekali, ia disewa pihak sekolah untuk mengajar hal serupa kepada para siswa.

    Ia dibayar Rp 150 ribu per satu kali latihan. 

    Anggota timnya sudah beregenerasi.

    Namun, Ko Ayu masih tampak bugar untuk orang tua seusianya. 

    “Yang udah ngikut lama, yang udah pada berkeluarga, keluar. Jadi masuk generasi baru lagi. Terus aja. Paling dia kuat, bisa ngikut ke saya, 5-6 tahun, kemudian enggak sampai puluhan tahun. Udah berkeluarga, dia setop,” jelas Ko Ayu. 

    Kini timnya tidak hanya mereka yang beretnis Tionghoa saja.

    Ko Ayu membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang hendak belajar seni yang sudah mulai populer sejak 420-589 Masehi. 

    “Sekarang udah campur. Udah pribumi, udah boleh ikut juga. Anak buah saya saja, pribumnya separuh-separuh, 40-an, 20 pribumi, 20 non-pribumi, campur gitu. Udah milik seluruh bangsa, enggak milik satu etnis,” katanya.

    Sempat Kesal Pertunjukan Barongsai Dilarang di Era Soeharto

    Pertunjukan barongsai sempat dilarang di era Presiden Soehato.

    Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1967 yang membatasi aktivitas budaya Tionghoa di ruang publik, termasuk perayaan Imlek dan pertunjukan barongsai.

    Larangan itu baru dicabut setelah reformasi, tepatnya tahun 2000 saat Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menghapus Inpres tersebut.

    Sejak itu, barongsai kembali tampil bebas di acara-acara Imlek dan budaya lainnya di Indonesia.

    Ko Ayu sudah akrab dengan dunia barongsai sejak ia menginjak usia 17 tahun.

    Adanya larangan pemerintah kala itu membuatnya kecewa.

    “Dilarang sama Soeharto, dianggap politik. Saya tuh udah jadi pemain, udah umur 17 pada waktu itu. Jadi perkumpulan saya ditutup. Ditutup sampai 30 tahun, 32 tahun. Baru dibuka sama Pak Gus Dur tahun 2002,” kenang Ko Ayu. 

    Padahal menurutnya barongsai murni merupakan sebuah kesenian.

    Ko Ayu menyayangkan langkah Soeharto kala itu, sebab mengafiliasi budaya dengan spektrum politik. 

    “Aduh Soeharto, betul-betul. Padahal barongsai itu cuma kesenian. Enggak ada urusan sama politik, dianggap ada PKC di situ, Partai Komunis Cina. Dianggap perkumpulan itu, jadi ngumpul-ngumpulin orang komunis. Padahal, kita kan bukan Komunis,” tuturnya. 

    Sekarang, Ko Ayu sangat bersyukur atas kebijakan Gus Dur.

    Ko Ayu dapat tumbuh dalam komunitasnya. 

    Bersama-sama kini mereka mempertahankan kebudayaan serta saling membuka pintu rezeki bagi satu sama lain.

  • PKB: Gus Dur layak jadi Pahlawan Nasional karena gagas libur Imlek

    PKB: Gus Dur layak jadi Pahlawan Nasional karena gagas libur Imlek

    Keppres yang mencabut larangan perayaan Imlek itu telah berhasil menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi PKB MPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa mengatakan bahwa presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid alias Gus Dur layak bergelar Pahlawan Nasional karena memperjuangkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur.

    Kala itu Presiden Gus Dur mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2000 yang isinya mencabut Instruksi Presiden pada era presiden ke-2 RI H.M. Soeharto tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina, yang salah satunya melarang perayaan Imlek. Kemudian hal itu dilanjutkan presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri untuk menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional.

    “Keppres Nomor 6 Tahun 2000 yang dikeluarkan Presiden Abdurrahman Wahid menunjukkan bahwa Gus Dur adalah tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan toleransi di Indonesia,” kata Neng Eem di Jakarta, Rabu.

    Neng Eem mengatakan bahwa perjuangan Gus Dur mengenai Imlek sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yakni setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya.

    Keppres yang mencabut larangan perayaan Imlek itu, menurut dia, telah berhasil menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang toleran.

    Selain membolehkan perayaan Imlek dan tarian barongsai, dia mengatakan bahwa Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid juga menegaskan bahwa istilah pribumi dan nonpribumi sudah tak relevan lagi.

    Pada era Gus Dur, agama Konghucu yang dipeluk oleh warga etnis Tionghoa juga diakui sebagai agama yang resmi di Indonesia. Dengan jasa-jasa Presiden Gus Dur, Fraksi PKB MPR RI saat ini tengah mempersiapkan semua syarat-syarat agar Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional.

    Ia juga menuturkan bahwa Gus Dur sempat diberi gelar sebagai Bapak Tionghoa pada tahun 2004. Gelar itu diberikan karena Gus Dur mencabut inpres yang melarang perayaan Imlek.

    “Momentum perayaan Imlek hari ini sekaligus mengingatkan kita bahwa Gus Dur sangat layak jadi pahlawan nasional, apalagi MPR RI pada tanggal 25 September 2024 telah mencabut TAP MPR RI Nomor II/MPR/2001 tentang Pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden Republik Indonesia,” kata dia.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • 100 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo: Sinta Nuriyah Beri 10 Pesan Kebangsaan

    100 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo: Sinta Nuriyah Beri 10 Pesan Kebangsaan

    Jakarta, Beritasatu.com – Memasuki 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (28/1/2025), Sinta Nuriyah, istri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), menyampaikan pandangan dan harapannya terhadap arah kepemimpinan ke depan.

    “Kita semua berharap pemerintahan yang baru ini akan menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan persamaan bagi masyarakat,” ujar Sinta dalam konferensi pers Gerakan Nurani Bangsa (GNB) bertema “Merespons 100 Hari Presiden Prabowo”, yang digelar di Griya Gus Dur, Jakarta, Selasa (28/1/2025).

    Dalam acara yang sama, Alissa Wahid, ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Masyarakat sekaligus putri sulung Gus Dur, menyampaikan pemerintahan baru harus menjadi ruang evaluasi dan penguatan demokrasi berdasarkan nilai etika dan moral.

    “Pemerintahan ini harus menjaga kepercayaan masyarakat melalui kebijakan yang fokus pada kesejahteraan umum, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ungkap Alissa.

    Gerakan Nurani Bangsa, sebagai forum etis dan nonpartisan, menyampaikan 10 pesan kebangsaan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, menjaga demokrasi. Demokrasi harus dipelihara sebagai fondasi kehidupan berbangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia.

    Kedua, merawat nilai kebangsaan. Semua elemen bangsa, pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis, harus menjaga nilai kebangsaan demi keutuhan bangsa sesuai amanah konstitusi.

    Ketiga, kepentingan rakyat sebagai prioritas. Seluruh agenda pemerintah harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan masa depan bangsa, bukan kepentingan segelintir pihak.

    Keempat, peningkatan kualitas hidup. Pemerintahan Presiden Prabowo harus memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kelestarian lingkungan, dan penyediaan lapangan kerja untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

    Kelima, melindungi kebebasan masyarakat. Penyelenggara negara di semua lini harus melindungi kebebasan masyarakat secara profesional.

    Keenam, pemberantasan korupsi. Aparat negara harus menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan nilai-nilai antikorupsi.

    Ketujuh, efisiensi dan etika birokrasi. Presiden, wakil presiden, dan pemimpin daerah harus bekerja dengan efektivitas, efisiensi, serta menjunjung tinggi nilai etik dan moral.

    Kedelapan, pengelolaan APBN untuk kesejahteraan. Kebijakan fiskal dan APBN harus berorientasi pada kesejahteraan sosial.

    Kesembilan, perhatian untuk Papua. Pemerintah harus membangun Papua secara damai dan adil dengan menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal.

    Kesepuluh, Pancasila sebagai dasar kepemimpinan. Penyelenggara negara harus menjadikan ajaran universal agama dan nilai Pancasila sebagai dasar dalam mengemban amanah bangsa.

    Alissa Wahid menegaskan evaluasi terhadap kinerja pemerintah harus dilakukan secara berkelanjutan. Gerakan Nurani Bangsa berharap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, terutama menjelang 80 tahun kemerdekaan Indonesia.

  • Sampaikan Pesan Kebangsaan, GNB Lebih Milih Bicara ke Media Ketimbang Bertemu Langsung Prabowo

    Sampaikan Pesan Kebangsaan, GNB Lebih Milih Bicara ke Media Ketimbang Bertemu Langsung Prabowo

    GELORA.CO – Gerakan Nurani Bangsa (GNB) lebih memilih menyampaikan Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2025 dengan menggelar konferensi pers dengan awak media ketimbang bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini agar pesan yang disampaikan mengena ke seluruh intansi/pejabat pemerintahan yang saat ini menjabat.

    “Kenapa ini (pesan) saya sampaikan terbuka ke media? Agar cepat sampai ke penyelenggara negara eksekutif, yudikarif, dan legislatif. Karena dengan bantuan rekan-rekan pers bisa cepat sampai ke mereka-mereka tanpa harus prosedural dan protokoler,” kata salah satu tokoh di GNB yang juga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Griya Gus Dur, Jl. Taman Amir Hamzah No.8 Pegangsaan, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Januari 2025.

    Tentu dengan tersiarnya kabar melalui media, pemangku kebijakan di pemerintahan dapat mengetahui pesan kebangsaan lebih lengkap dan menyeluruh.

    Di sisi lain, Lukman mewakili GNB tidak ingin momentum pesan kebangsaan ini disamakan dengan evaluasi 100 hari kinerja Presiden Prabowo.

    Sebab, GNB masih menaruh harapan besar dalam pemerintahan Prabowo.

    “Evaluasi 100 hari kami tidak dalam posisi mengevaluasi kinerja pemerintah, kami hanya ingin hanya menyampaikan pesan itu 10 point pesan kebangsaan karena kami masih menaruh harapan ke pemerinthan ini,” kata Lukman.

    Adapun 10 point kebangsaan yang dimaksud, pertama, demokrasi sebagai manifestasi ‘dari, oleh, dan untuk rakyat’ merupakan hal mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat kita yang majemuk. Demokrasi merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana peningkatan kualitas penerapannya menjadi keniscayaan. Penyelenggara Negara perlu mengawal perspektif ini dalam setiap langkahnya.

    Kedua, semua elemen bangsa (penyelenggara negara, pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis) perlu menjaga dan merawat nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan demi keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi.

    Ketiga, seluruh agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek.

    Keempat, Presiden dan para pembantunya agar menjalankan program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta penyediaan lapangan kerja, sehingga kualitas hidup warga tetap terjaga dan kian meningkat.

    Kelima, seluruh penyelenggara pemerintahan, khususnya aparat keamanan dan aparat penegak hukum, harus melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara di era demokrasi, yang merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi serta menegakkan hukum secara profesional, berintegritas dan berkeadilan.

    Keenam, para penyelenggara negara di jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pada semua  institusi negara dan instansi pemerintahan, haruslah benar-benar menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan nilai-nilai anti-korupsi.

    Ketujuh, Presiden dan pembantunya, serta para pemimpin daerah, agar bekerja dengan sungguh-sungguh memberikan teladan melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih, menjunjung tinggi nilai etik dan moral demi kebaikan dan kesejahteraan bersama.

    Kedelapan, Pemerintah dan lembaga legislatif hendaknya membuat dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih adil dan bijak. Setiap kebijakan fiskal haruslah berorientasi pada kesejahteraan sosial.

    Kesembilan, terkait situasi khusus Papua, agar seluruh pihak terkait mampu membangun Papua yang damai dan adil dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ruang hidup warga berdasar kearifan lokal.

    Kesepuluh, semua penyelenggara negara menjadikan ajaran universal agama dan nilai luhur bangsa, khususnya yang terkristalisasi pada Pancasila, sebagai dasar sekaligus orientasi dalam mengemban amanah bangsa.

  • Gerakan Nurani Bangsa Dorong 10 PR Pemerintah Jelang HUT Ke-80 Indonesia

    Gerakan Nurani Bangsa Dorong 10 PR Pemerintah Jelang HUT Ke-80 Indonesia

    Bisnis.com, JAKARTA – Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan 10 pesan kebangsaan menjelang 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

    Perwakilan Gerakan Nurani Bangsa Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid mengatakan bahwa dalam 80 tahun Indonesia berdiri berbagai pekerjaan rumah masih harus diselesaikan.

    Misalnya, pada 2023, deforestasi Indonesia mencapai 257.384 Ha. Posisi penyangga paru-paru dunia ketiga terbesar dan ruang hidup masyarakat terancam karena penggundulan hutan atau perubahan fungsi kawasan hutan.

    Terdapat 118 dari 450 Daerah Aliran Sungai dalam kondisi kritis. Deforestasi telah berdampak pada rusaknya ekosistem hutan tropis dan tersingkirnya masyarakat adat yang berada di sekitarnya.

    “Belum lagi persoalan lingkungan dan agrarian lainnya seperti sampah, banjir, kerusakan ekosistem pantai, kesulitan air bersih, pemanasan global dan konflik agraria di pesisir pantai dan pulau kecil,” ujarnya lewat rilisnya, Selasa (28/1/2025).

    Belum lagi, sektor Kesehatan tidak kalah mendesak untuk diberi perhatian khusus. Menurut data Kementerian kesehatan, rasio dokter terhadap jumlah penduduk pada tahun 2024 adalah 0,47 per 1000 penduduk. Sangat rendah dibandingkan standar WHO yaitu 1 per 1000 penduduk. Demikian juga isu kesehatan perempuan.

    Alih-alih menurun, sistem pencatatan kematian ibu Kementerian Kesehatan mencatat angka kematian ibu Indonesia pada tahun 2022 mencapai 4.005 dan di tahun 2023 meningkat menjadi 4.129, yang berarti setiap 2 jam seorang Ibu meninggal saat persalinan.

    Kondisi yang sama dijumpai dalam kualitas Pendidikan. OECD menilai hanya sekitar 25,46 persen siswa Indonesia yang memiliki kompetensi dasar membaca dengan kemampuan interpretasi teks sederhana. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata negara OECD yang mencapai 73,75 persen.

    Dilihat dari angka partisipasi sekolah, usia sekolah dasar mencapai 99,19%, usia sekolah menengah pertama 96,17 %, usia sekolah menengah atas dan kejuruan 74,64 %, sementara usia perguruan tinggi 19–23 tahun hanya mencapai 29,01 %.

    Penduduk yang bekerja masih didominasi oleh pekerja berpendidikan SD ke bawah (36,5 %). Budaya kekerasan, terutama kekerasan di dunia pendidikan dan kekerasan berbasis gender (KBG), terus meningkat. Terdapat 573 kasus kekerasan di dunia pendidikan pada 2024, naik 100% dari jumlah kasus 2023.

    Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat bahwa selama tahun 2024 terdapat 24.596 kasus kekerasan terhadap perempuan dari total 28.350 jumlah kasus kekerasan di Indonesia.

    Selain KBG, persoalan keterwakilan perempuan dalam politik juga menjadi tantangan dalam memastikan perspektif keadilan gender dalam penyusunan kebijakan publik.

    Gerakan Nurani Bangsa meyakini perlunya upaya khusus untuk merawat bangsa dan negara Indonesia, utamanya di awal kepemimpinan baru Indonesia dan menjelang 80 tahun Indonesia sebagai negara berdaulat.

    1. Demokrasi sebagai manifestasi ‘dari, oleh, dan untuk rakyat’ merupakan hal mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat kita yang majemuk. Demokrasi merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana peningkatan kualitas penerapannya menjadi keniscayaan. Penyelenggara Negara perlu mengawal perspektif ini dalam setiap langkahnya.

    2. Semua elemen bangsa (penyelenggara negara, pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis) perlu menjaga dan merawat nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan demi keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi.

    3. Seluruh agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek.

    4. Presiden dan para pembantunya agar menjalankan program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta penyediaan lapangan kerja, sehingga kualitas hidup warga tetap terjaga dan kian meningkat.

    5. Seluruh penyelenggara pemerintahan, khususnya aparat keamanan dan aparat penegak hukum, harus melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara di era demokrasi, yang merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi serta menegakkan hukum secara profesional, berintegritas dan berkeadilan.

    6. Para penyelenggara negara di jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pada semua institusi negara dan instansi pemerintahan, haruslah benar-benar menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan nilai-nilai anti-korupsi.

    7. Presiden dan pembantunya, serta para pemimpin daerah, agar bekerja dengan sungguh-sungguh memberikan teladan melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih, menjunjung tinggi nilai etik dan moral demi kebaikan dan kesejahteraan bersama.

    8. Pemerintah dan lembaga legislatif hendaknya membuat dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih adil dan bijak. Setiap kebijakan fiskal haruslah berorientasi pada kesejahteraan sosial.

    9. Terkait situasi khusus Papua, agar seluruh pihak terkait mampu membangun Papua yang damai dan adil dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ruang hidup warga berdasar kearifan lokal.

    10. Semua penyelenggara negara menjadikan ajaran universal agama dan nilai luhur bangsa, khususnya yang terkristalisasi pada Pancasila, sebagai dasar sekaligus orientasi dalam mengemban amanah bangsa. Dengan demikian kepercayaan masyarakat terus terjaga, berpartisipasi bersama mewujudkan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

  • 100 Hari Prabowo-Gibran, Alissa Wahid hingga Quraish Shihab Tagih Tingkatkan Kualitas Demokrasi Nasional 28 Januari 2025

    100 Hari Prabowo-Gibran, Alissa Wahid hingga Quraish Shihab Tagih Tingkatkan Kualitas Demokrasi Nasional 28 Januari 2025

    100 Hari Prabowo-Gibran, Alissa Wahid hingga Quraish Shihab Tagih Tingkatkan Kualitas Demokrasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sederet tokoh yang tergabung di dalam
    Gerakan Nurani Bangsa
    meminta pemerintah untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
    Permintaan ini disampaikan dalam pesan kebangsaan yang disampaikan merespons
    100 hari pemerintahan
    yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
    Perwakilan gerakan ini, Alissa Wahid mengatakan, demokrasi merupakan manifestasi ‘dari, oleh, dan untuk rakyat’ yang menjadi mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat majemuk.
    “Demokrasi merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana peningkatan kualitas penerapannya menjadi keniscayaan,” kata Alissa membacakan pesan kebangsaan di Aula Griya Gus Dur, Jakarta Selatan, Selasa (28/1/2025).
    Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid mengatakan, Gerakan Hati Nurani meminta Penyelenggara Negara untuk mengawal peningkatan kualitas demokrasi dalam setiap langkahnya.
    Para tokoh bangsa, kata Alissa, mengajak semua elemen baik penyelenggara negara, pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis untuk menjaga dan merawat nilai-nilai kebangsaan.
    Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Kesejahteraan Keluarga itu bilang, demokrasi penting untuk keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi.
    “Seluruh agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek,” kata Alissa.
    Mereka yang tergabung dalam gerakan ini adalah Nyai Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Omi Komariah Nurkholish Madjid, K.H Quraish Shihab, K.H Mustofa Bisri, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo.
    Kemudian, Bhante Sri Pannyavaro Mahathera, Pdt Jacky Manuputty, Amin Abdullah, Komaruddin Hidayat, Slamet Rahardjo, dr Umar Wahid, Erry Riyana Hardjapamekas dan Karlina Rohima Supelli,
    Lalu, Pdt Gomar Gultom, Frans Magniz Suseno SJ, A Setyo Wibowo SJ, Laode Muhammad Syarif, Ery Seda, Lukman Hakim Saifuddin, Alissa Q Wahid.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gusdurian minta pemerintah usut tuntas kasus pagar laut

    Gusdurian minta pemerintah usut tuntas kasus pagar laut

    Jakarta (ANTARA) – Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Alissa, Qotrunnada Munawaroh Wahid, meminta pemerintah mengusut tuntas permasalahan pagar laut yang saat ini tengah ramai diperbincangkan.

    “Pertama itu jelas (pemerintah) harus mengkaji ulang sebetulnya pagar laut ini duduk perkara ini bagaimana,” kata Alissa saat menggelar jumpa pers bersama Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Jakarta Pusat, Selasa.

    Menurut putri mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, permasalahan pagar laut merupakan bukti terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah.

    Hal tersebut, kata dia, terlihat dari adanya unsur pembiaran dari pemerintah daerah kepada pihak-pihak tertentu untuk memasangkan pagar laut demi kepentingan korporasi.

    Kondisi itu, lanjut Alissa, mempertegas adanya unsur koruptif yang dilakukan oknum pemerintah dalam upaya menerbitkan izin pemasangan pagar tersebut.

    “Ketika penyelenggaraan negara setempat itu ternyata tidak peka tidak awas terhadap situasi Itu bahkan diam-diam membiarkan itu menimbulkan pertanyaan besar gitu,” jelas dia.

    Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan lantaran ruang gerakannya dalam mencari nafkah di laut semakin terbatas.

    Maka dari itu, dia berharap pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk memastikan bahwa laut tersebut bukanlah disediakan untuk korporasi melainkan untuk masyarakat Indonesia.

    “Segera mengambil langkah untuk meluruskan kalau misalkan itu wilayah (laut) bukan dikavling,” kata dia.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Ade P Marboen
    Copyright © ANTARA 2025