Tag: Gus dur

  • Wamen Christina Ungkap Rencana Program Magang di Luar Negeri Bakal Masuk Bagian Pekerja Migran

    Wamen Christina Ungkap Rencana Program Magang di Luar Negeri Bakal Masuk Bagian Pekerja Migran

    loading…

    Wakil Menteri (Wamen) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani mengungkapkan rencana mengenai program magang di luar negeri bakal masuk ke dalam kategori pekerja migran. Foto/Dok SindoNews/Ari Sandita

    JAKARTA – Wakil Menteri (Wamen) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Christina Aryani mengungkapkan rencana mengenai program magang di luar negeri bakal masuk ke dalam kategori pekerja migran . Hal itu diungkapkannya usai acara Serap Aspirasi dan Evaluasi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Aula Abdurrahman Wahid KemenP2MI, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2024).

    “Jadi kemarin memang ada wacana untuk mengatur. Ini juga arahan dari Pak Menteri agar magang juga masuk dalam bagian pekerja migran,” kata Christina.

    Mereka yang mengikuti program magang di luar negeri dan mendapatkan upah sama saja dengan bekerja di luar negeri. Pun bagi pelajar yang magang bekerja meski tak sesuai dengan jurusan yang digeluti.

    Baca Juga

    “Selama ini kita sering mendengar banyak yang pergi magang. Tapi ternyata magangnya itu sebenarnya tidak in-line dengan pendidikan mereka. Nah ini kan sebetulnya sama saja bekerja ke luar negeri gitu,” ujar Christina.

    Lebih lanjut dia mengatakan, masuknya program magang ke dalam bagian pekerja migran tujuannya agar terdata di KemenP2MI dan bisa mendapatkan pelindungan hukum maupun sosial.

    “Jadi terdata dan bisa lebih terlindungi. Untuk itu diperlukan revisi undang-undang ya, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran,” pungkasnya.

    (rca)

  • Mendorong Oposisi Alternatif

    Mendorong Oposisi Alternatif

    Jakarta

    Kebebasan dan pluralitas adalah syarat utama kehidupan politik (demokrasi). Kondisi itu menjamin pikiran dan tindakan kritis; termasuk keterlepasan dari rasa takut pada kekuasaan. Vice versa, pikiran kritis menjaga demokrasi berubah menjadi totalitarian. Kritisisme termanifestasi dalam kubu oposisi, gerakan intelektual hingga media yang mengoreksi rezim.

    Tetapi yang terjadi pada demokrasi kita justru mengkhawatirkan. Partai-partai politik sepertinya memiliki watak bawaan takut mengucapkan posisi menjadi oposisi. Mengapa?

    Secara sistem, demokrasi politik Indonesia memang tidak mengenal istilah oposisi. Padahal institusi oposisi substantif dalam demokrasi. Menurut Dahl (1996), di beberapa negara yang demokrasinya maju, keberadaan oposisi sangat vital. Oposisi adalah representasi resmi, berhak penuh dan legal yang menuntut pertanggungjawaban pemerintah. Partai oposisi adalah alternatif bagi partai pemerintah. Bahkan para pemimpin partai oposisi dianggap publik sebagai presidents in waiting.

    Sebaliknya, partai oposisi di negara yang demokrasinya belum terlembagakan dengan baik, oposisi cenderung dianggap oleh partai pemerintah sebagai musuh. Oposisi dianggap sebagai penghambat program pemerintah (Gumede, 2017). Dengan dalil itu, kekuasaan lantas memberangus kekuatan oposisi baik secara sosial politik maupun ekonomi. Indonesia masuk kategori ini. Bahkan penilaian Freedom House di Washington (2023) menempatkan Indonesia pada kategori coklat atau bisa kita katakan secara substantif masih setengah demokratis.

    Kekuasaan dan Modal

    Pertama, soal politik kekuasaan. Kekuasaan adalah papan reklame terbaik untuk meng-endorse persona politisi dan institusi partai politik. Pasca Reformasi, kaum elite yang datang dari lingkar kekuasaan berpeluang lebih besar memenangi pertarungan elektoral. SBY menjadi rising star karena menjadi bagian dari kekuasaan Gus Dur dan Megawati. Kendati di fase akhir, berseberangan dengan rezim Megawati, ia terlanjur menjadi lebih populer dari pada Megawati.

    Prabowo menjadi presiden juga karena bergabung dengan rezim Jokowi. Itu adalah masa di mana Prabowo ter-endorse dengan baik oleh kekuasaan. Kita bisa periksa lagi survei di rentang setahun sebelum Pilpres 2024. Ganjar Pranowo-lah favoritnya. Tetapi rezim Jokowi memberikan dukungan total kepada Prabowo. Sebagai pengingat, di akhir rezim Jokowi, survei kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi sangat tinggi (Litbang Kompas Juni 2024). Tentu itu berdampak besar dalam kemenangan satu putaran Prabowo-Gibran.

    Kekuasaan sebagai ‘ruang endorsement’ lantas menjadi seperti sebuah pola yang baku dalam demokrasi kita baik tingkat nasional maupun daerah. Pilpres 2014 bisa kita kategorikan sebagai the exception. Jokowi terbit dari luar galaksi kekuasaan kala itu. Bintangnya bertambah benderang lantaran distrust publik yang besar pada rezim SBY karena persoalan korupsi dan kisruh Partai Demokrat.

    Jika mengacu pada kecenderungan itu, Prabowo dipastikan akan menjabat dua periode sebagai presiden. Atau, presiden berikutnya juga berasal dari rezim saat ini. Dasarnya jelas, tanpa oposisi yang kuat publik praktis tidak memiliki pilihan alternatif. Pada titik ini, secara sistem, ada persoalan besar demokrasi kita. Parpol cenderung bermain aman demi garansi kursi baik di legislatif maupun eksekutif mulai dari pusat hingga daerah.

    Kedua, motif ekonomi. Oposisi dalam praktik demokrasi kita berarti mereka yang berada di luar pesta. Mereka tidak mengambil bagian dalam jamuan pesta yang beragam dan lezat itu. Jadi ketakutan parpol juga berhubungan erat dengan capital partai politik. Membersamai pemerintah berarti mengambil bagian dalam keuntungan ekonomi proyek-proyek pembangunan. Sebaliknya berada di luar berarti rungkat.

    Di sini, para pemodal juga berdampak pada pilihan sikap parpol. Jelas ada relasi kekuasaan dan ekonomi antara pemodal dan parpol. Partai memerlukan pemodal bagi operasional partai. Sementara bagi pemodal, kekuasaan menggaransi bisnis mereka. Maka ke mana langkah pemodal, ke situ pula langkah partai. Yang Ideologis dalam partai menjadi tak persis maknanya karena desakan yang ekonomis.

    Oposisi Alternatif

    Ketika parpol yang secara institusi kita harapkan menjadi oposisi justru masuk ke lingkar kekuasaan, maka publik perlu menghadirkan oposisi alternatif. Kita sedang membicarakan platform media sosial dan terutama netizen. Medsos menjadi wadah publik dengan netizen bertindak sebagai oposisi.

    Secara parsial, kita sebutkan media sosial. Sebab, kerap media justru “dimiliki” oleh kekuasaan –kendati tidak semua. Tetapi untuk memastikan oposisi alternatif ini berjalan, maka perlu terorkestrasi dengan baik. Jika rezim menggunakan buzzer, maka oposisi alternatif juga menghadirkan buzzer demokrasi.

    Peran figur menjadi penting di sini untuk memastikan orkestrasi suara netizen mengawasi kekuasaan berjalan konsisten dan kontinuitas. Politisi atau publik figur yang menjadi oposan bisa memainkan peran sebagai orkestrator. Komunitas, cendekiawan, dan LSM penggiat hukum dan demokrasi berperan menajamkan analisis kritis di ruang publik.

    Oposisi alternatif berarti tidak membiarkan paradoks demokrasi yang tanpa oposisi. Ia juga dimaknai sebagai sebuah upaya baru mendefinisikan ulang penyanggah demokrasi. Menjadi oposisi alternatif adalah bentuk memaknai konsep manusia politik yang terwujud dalam tindakan politik. Lantas, dunia media sosial bisa dimaknai sebagai sebuah ruang publik. Medsos bisa menjadi ‘Senayan’ versi digital yang memproduksi suara kritis. Jika Senayan fisik melempem karena kekurangan oposisi, maka Senayan virtual harus garang mengawal kekuasaan.

    Beberapa isu besar bisa menjadi potret bagaimana medsos menentukan narasi keadilan, hukum, dan bahkan moral. Ungkapan no viral no justice adalah sebuah pesan kekuatan medsos dan netizen. Ungkapan itu juga sebuah pengingat betapa bahayanya “yang berkuasa” tanpa pengawasan. Pada kasus Gus Miftah yang mengundurkan diri dari utusan khusus presiden untuk urusan agama, kita dipertontonkan kekuatan medsos dan netizen itu.

    Efek Domino

    Oposisi alternatif tidak serta merta dimaknai sebagai partisan partai oposisi. Tetapi secara sikap politik sama-sama memilih untuk menjadi oposisi rezim. Karena itu, oposisi alternatif (non institusi) ini bisa menjadi pendukung utama bagi partai politik (institusi) yang memilih berada di luar kekuasaan.

    Dalam konteks demokrasi “cokelat” kita, sikap dan posisi PDIP di luar kekuasaan sangat rentan. Ada beberapa catatan soal itu. Mulai dari posisi Puan Maharani sebagai Ketua DPR juga akan rentan dikudeta. Juga terkait proyeksi kepemimpinan dan kemenangan di pertarungan lima tahun mendatang hingga bisnis politik.

    Maka, demi demokrasi jugalah, PDIP mesti diapresiasi sebab menempuh kerentanan untuk memastikan fondasi oposisi tetap ada dalam demokrasi kita. Sikap PDIP juga memberikan efek domino bagi publik untuk ikut mengambil bagian dalam sikap politik mengawasi kekuasaan.

    Jelas, narasi rezim Prabowo adalah politik persatuan semua kekuatan untuk terlibat dalam transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan. Kendati begitu, terlepas dari hasrat politik persatuannya, Prabowo tetap berbesar hati terhadap PDIP yang memilih berseberangan dengan rezimnya. Hal itu ia utarakan dalam momen HUT Golkar (11/12/2024) silam.

    Pidato Prabowo itu sebuah isyarat demokratis. Sebab, oposisi tidak berarti sebagai penghalang proyek pemerintah. Pihak oposisi justru ingin memastikan bahwa proyek pembangunan itu berjalan baik, diperuntukkan bagi publik dan tidak korup dalam pelaksanaannya. Pada akhirnya, oposisi bukan sekadar menciptakan presidents in waiting, tetapi terutama menjamin hal yang paling substantif dari kemanusiaan dan prinsip demokrasi yakni kebebasan, keadilan, dan keberagaman.

    Edward Wirawan analis politik, peneliti Lembaga Terranusa Indonesia

    (mmu/mmu)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Cungkil Art Kediri Ubah Limbah Kayu Jadi Seni Bernilai Tinggi, Bakal Kirim Karya Terbaru ke Texas

    Cungkil Art Kediri Ubah Limbah Kayu Jadi Seni Bernilai Tinggi, Bakal Kirim Karya Terbaru ke Texas

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Isya Anshori

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Di sebuah gang kecil di Jalan Arjuna, Kelurahan/Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, terdapat sebuah galeri seni minimalis bernama Cungkil Art.

    Galeri sekaligus rumah ini menjadi tempat bagi Nanang Sigit Purnomo menuangkan kreativitasnya dalam seni cungkil kayu. 

    Berawal dari pemanfaatan limbah kayu, kini karyanya telah dikenal hingga luar kota dan bahkan direncanakan dikirim ke Texas, Amerika Serikat.  

    Pria 42 tahun ini menceritakan awal mula ia menekuni seni cungkil kayu pada pertengahan tahun 2020, saat pandemi Covid-19 melanda.

    Ketika banyak orang kehilangan pekerjaan akibat pembatasan aktivitas, ia justru menemukan inspirasi dari limbah kayu yang sering dianggap tidak berguna.

    “Orang pasti melihat limbah kayu itu jelek, nggak bisa dimanfaatkan. Tapi saya coba cari inspirasi, akhirnya muncul ide untuk mengolahnya jadi sesuatu yang punya nilai seni,” kata Nanang, Kamis (13/2/2025).  

    Bahan baku yang digunakan Nanang sebagian besar berasal dari limbah rumah atau potongan kayu jati tua yang ia kumpulkan.

    Menurutnya, kayu jati tua memiliki aroma khas dan tekstur yang lebih hidup dibandingkan kayu jati baru. 

    “Kalau kayu jati tua itu ada jiwa seninya, beda dengan yang baru dipotong. Kalau pakai yang masih muda, rasanya kurang dapat,” jelasnya.  

    Dalam menciptakan karya, Nanang menerapkan prinsip spiritualitas yang kuat, terutama saat mengukir wajah tokoh-tokoh besar.

    Baginya, memahat wajah seseorang bukan hanya soal teknik, tetapi juga tentang rasa dan penghormatan.  

    “Sebelum memahat wajah seorang kiai, atau orang yang telah meninggal saya selalu berdoa dulu, membersihkan hati, dan meminta izin secara batin. Kalau nggak begitu, rasanya kurang keluar penjiwaannya,” ungkapnya.  

    Salah satu karya Nanang yang paling diminati adalah ukiran wajah KH Hasyim Asyari dan Gus Dur.

    Ia mengungkapkan, banyak pembeli yang tertarik dengan karakter-karakter religius karena nilai historis dan spiritualnya yang mendalam.  

    “Seni ini pakai rasa, apalagi kalau bikin tokoh-tokoh besar seperti Mbah Hasyim atau Gus Dur. Ini bukan sekadar ukiran biasa,” ujarnya.  

    Menurutnya, proses mencungkil kayu memerlukan ketelitian tinggi.

    Dimulai dari pemilihan kayu yang tepat, kemudian sketsa awal digambar di permukaan kayu.

    Uniknya lagi, cungkil ini akan mengikuti serat kayu yang telah ada di dalamnya.

    Setelah itu, Nanang menggunakan alat pahat untuk mengukir setiap detail dengan presisi.  

    “Terkadang saya bisa menyelesaikan dalam seminggu, tapi ada juga yang butuh waktu berbulan-bulan. Seperti ukiran Mbah Syaikhona Kholil Bangkalan yang saya buat selama satu tahun sembilan bulan, dari Januari 2023 hingga November 2024, pas hari jadinya NU,” tambahnya.  

    Dalam menjalankan usahanya, Nanang juga melibatkan anak-anaknya.

    Dua putranya yang masih duduk di bangku SD dan SMP sudah mulai dikenalkan dengan seni cungkil kayu.  

    “Saya ajak mereka biar tahu dan bisa meneruskan nanti. Bahan baku ini nggak akan habis, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya,” katanya.  

    Karyanya kini banyak dipesan oleh pelanggan dari luar kota seperti Depok, Bekasi, Bojonegoro, hingga Bali dan Surabaya.

    Ia juga berencana mengirim sebuah karya terbarunya ke Texas, yaitu ukiran wajah McMoran Jim Bob pendiri perusahaan tambang terkenal, Freeport.  

    Meski karyanya memiliki nilai tinggi, Nanang mengaku tidak bisa memasang harga tetap untuk ukiran tokoh tertentu, terutama kiai atau tokoh religius.  

    “Kalau untuk event atau wedding, harga bisa mulai dari Rp 1 juta . Tapi kalau ukiran tokoh kiai, saya nggak bisa menentukannya. Itu soal rasa, nanti yang meminta yang menghargai sendiri,” pungkasnya.  

  • Hadiri Cap Go Meh di Kawasan Glodok, Mahfud MD Kenang Jasa Gus Dur bagi Warga Tionghoa

    Hadiri Cap Go Meh di Kawasan Glodok, Mahfud MD Kenang Jasa Gus Dur bagi Warga Tionghoa

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Perayaan Cap Go Meh di beberapa wilayah di Indonesia berlangsung meriah. Meski kondisi cuaca sedikit ekstrem, namun tidak menyurutkan masyarakat untuk memeriahkan festival tersebut.

    Begitu juga yang terjadi pada perayaan Cap Go Meh di kawasan Glodok, Tamansari, Jakarta Barat, Rabu (12/2). Festival ini berlangsung meriah dengan kehadiran berbagai tokoh penting, termasuk Mahfud MD.

    Mahfud menekankan bahwa Cap Go Meh bukan sekadar perayaan budaya Tionghoa, tetapi juga simbol keberagaman yang menjadi identitas Indonesia.

    “Ini momentum juga untuk mengingatkan kita sebagai bangsa yang multi kultural, multi agama, multi etnis yang semuanya itu sama-sama bisa bilang ‘saya Indonesia’,” ujar Mahfud.

    Mantan Menkopolhukam itu juga mengenang sosok Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang berjasa membuka ruang bagi masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dengan keberanian Gus Dur, perayaan dan kegiatan etnis Tionghoa mulai semarak di Indonesia.

    “Dulu kan dilarang tuh kegiatan-kegiatan etnis China (Tionghoa), dianggap bukan Indonesia, tapi kata Gus Dur, China itu ya Indonesia juga, sama aja kan seperti macam-macam suku, China juga bagian dari Indonesia,” ucapnya

    Selain Mahfud MD, sejumlah tokoh lainnya juga hadir. Mereka ialah, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies R. Baswedan dan Fauzi Bowo, Pj Gubernur Daerah Khusus Jakarta Teguh Setyabudi dan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta terpilih, Pramono Anung – Rano Karno.

    Selain itu hadir pula mantan calon Wakil Presiden Mahfud MD dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan. Para tokoh yang hadir dengan menggunakan pakaian baju cheongsam.

  • Hadiri Cap Go Meh di Glodok, Mahfud MD kenang sosok Gus Dur

    Hadiri Cap Go Meh di Glodok, Mahfud MD kenang sosok Gus Dur

    Jakarta (ANTARA) – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengenang sosok Presiden RI Ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur saat menghadiri acara Cap Go Meh di Pancoran, Glodok, Jakarta, Barat, Rabu.

    Kenangan itu khususnya terkait gebrakan Gus Dur yang akhirnya membolehkan warga Tionghoa merayakan kegiatan etnisnya.

    “Iya (warisan Gus Dur) memang bagus. Artinya, Gus Dur memang waktu itu menggempur. Dulu kan dilarang kegiatan-kegiatan etnis China, dianggap bukan Indonesia. Tapi, kata Gus Dur (etnis) China itu ya Indonesia juga, sama aja kan seperti macam-macam suku, (etnis) China juga bagian dari Indonesia,” kata Mahfud.

    Menurut dia, Cap Go Meh sebagai perayaan puncak Tahun Baru Imlek 2025 juga mengingatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang multikultural.

    “Ini momentum juga untuk mengingatkan kita sebagai bangsa yang multikultural, multiagama, multietnis yang semuanya itu sama-sama bisa bilang ‘saya Indonesia’,” ujarnya.

    Sejumlah tokoh mulai dari Mahfud MD, Anies Baswedan, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Terpilih Pramono Anung-Rano Karno, Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Veronica Tan menghadiri akhir perayaan Imlek 2025 atau Cap Go Meh di Glodok, Jakarta Barat, Rabu.

    Tampak di lokasi, sejak pukul 13.10 WIB, mereka berarak dari Gapura Chinatown menuju Pancoran Chinatown Point.

    Tokoh-tokoh tersebut tampak mengenakan kostum Tionghoa untuk merayakan Cap Go Meh.

    Melihat kedatangan tokoh-tokoh tersebut, warga di sekitar Glodok Pancoran berbondong-bondong mengikuti perarakan.

    “Pak Anies, Pak Anies. Pak Mahfud, Pak Mahfud,” teriak ibu-ibu histeris saat mengikuti perarakan itu.

    Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
    Editor: Syaiful Hakim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perayaan Imlek Nasional di Sulut, 25 Tahun Agama Konghucu Diakui Negara, dan Peran Gus Dur

    Perayaan Imlek Nasional di Sulut, 25 Tahun Agama Konghucu Diakui Negara, dan Peran Gus Dur

     

    Perayaan Imlek 2576 Kongzili ini tidak hanya menjadi milik umat Konghucu, melainkan juga dihadiri kalangan libtas agama dan budaya. Sebuah potret keberagaman dan kerukunan di Sulut.

    Ini nampak dari sejumlah atraksi yang disajikan, yang menampilkan ragam kebudayaan seperti music kolintang, dan barongsai.

    Ketua Panitia Perayaan Imlek Nasional Heintje Lintong mengatakan, pihaknya bersyukur karena mendapat dukungan dari berbagai pihak dalam perayaan hari besar keagamaan itu. itu menunjukan potret kerukunan di Sulut.

    “Perayaan Imlek Nasional kali diadakan menjadi tiga titik yaitu Sulut, Jakarta dan Samarinda. Kami menyampaikan terima kasih atas doa dan dukungan semua pihak,” ujar Heintje yang juga merupakan ketua Majelis Agama Konghucu Indonesia (MAKIN) Manado.

    Wali Kota Manado, Andrei Angouw memberikan pesan berkaitan dengan tema kegiatan Perilaku Lurus Pemimpin, akan Meluruskan Hati Seluruh Rakyat. Menurutnya, masyarakat jangan salah mengartikan.

    “Paling tidak kita punya keluarga yang juga kita pimpin. Jadi pemimpin bukan hanya Presiden atau Walikota, kehidupan benegara itu dimulai dari keluarga yang merupakan shelter terkecil dari keluarga,” tutur Andrei Angouw.

    Perayaan Imlek Nasional ini dihadiri Gubernur Sulut yang diwakili oleh Plt Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulut Johny Suak, Kakanwil Kemenag Sulut Ulyas Taha, sejumlah tokoh lintas agama.

    Mereka antara lain Ketua Majelis Ulama Indonesia KH Abdul Wahab Abdul Gafur, pimpinan agama Yahudi di Sulut Rabi Yakuuv Baruch, Mubaligh Jemaat Ahmadiyah Manado Hafiz Ahmad Mutu.

  • Menyerah Dalam Lelah, Tokoh Spiritual dan Penulis Anand Krishna Tutup Usia

    Menyerah Dalam Lelah, Tokoh Spiritual dan Penulis Anand Krishna Tutup Usia

    Bogor: Tokoh humanis spiritual dan juga penulis lebih dari 200 buku, Anand Krisnha, mengembuskan napas terakhir di Bogor, Jawa Barat, sekitar Pukul 19.35 WIB, Kamis, 6 Februari 2025. Anand meninggal diduga akibat kelelahan dengan sejumlah kegiatan yang dijalankan pada usia 68 tahun.

    “Bapak meninggal dunia karena kelelahan di dalam usianya ketika belakangan ini sedang sibuk menulis buku dan juga sibuk di sejumlah kegiatan lain,” kata  putra pertama Anand Krishna, Prashant Gangtani, di Bogor, Jumat, 7 Februari 2025.
     

    Pria berdarah India yang lahir di Solo, 1 September 1956 ini selama ini juga dikenal sebagai seorang tokoh penggerak plurasime di Indonesia. Selama lebih dari tiga dekade, Anand Krishna mendedikasikan hidupnya untuk membangkitkan kesadaran akan kebhinekaan, kesejahteraan holistik, dan pemberdayaan diri.  

    “Kita sangat kehilangan atas kepergian Bapak Anand Krisnha. Sejak kesembuhannya dari leukemia pada 1991, ia telah menginspirasi jutaan orang melalui siaran televisi, dialog di radio, pelatihan meditasi, pendidikan, penerbitan buku, serta gerakan kemanusiaan,” kata Ketua Yayasan Anand Ashram, Joehanes Budiman.

    Menurut Johanes salah satu persoalan yang menjadi perhatian Anand belakangan ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Gen Z pada masa kini.

    Anand juga sangat produktif menulis buku. Lebih dari 200 judul telah ia terbitkan dan sudah terjual jutaan buku dalam berbagai bahasa. Umumnya buku-buku tersebut bertemakan pengembangan diri, budaya, pendidikan, dan kesehatan.

    Banyak lembaga dan komunitas yang berdiri karena terinspirasi oleh ajaran yang dikembangkan oleh Anand Krisnha. Antara lain Yayasan Anand Ashram, Anand Ashram Ubud, One Earth School Bali, Anand Krishna Centres dan Anand Krishna Information Centre, Charter for Global Harmony, L’Ayurveda: Centre for Holistic Care and Inner Beauty, Rumah Sehat Holistik Satu Bumi, Museum Sindhu Samskriti, dan Tibet Indonesia Friendship Association.
     
    Anand Krisnha juga dikenal dekat dengan Presiden ke-4 Indonesia KH Abdurrahman Wahid. Kedekatan mereka antara lain tercipta dari kesamaan pemikiran tentang plurasisme dan perdamaian dunia tanpa memandang perbedaan.

    Yayasan Anand Asram yang didirikan oleh Anand Krishna, pernah memberikan penghargaan ‘The Indonesian Peoples National Hero’ kepada Gus Dur, karena dinilai berjasa dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan membangun nilai cinta kasih di dunia. Penghargaan diserahkan Anand Krishna kepada keluarga Gus Dur, diwakili putrinya, Inayah Wahid, pada Senin, 14 Januari 2013 silam.

    Bogor: Tokoh humanis spiritual dan juga penulis lebih dari 200 buku, Anand Krisnha, mengembuskan napas terakhir di Bogor, Jawa Barat, sekitar Pukul 19.35 WIB, Kamis, 6 Februari 2025. Anand meninggal diduga akibat kelelahan dengan sejumlah kegiatan yang dijalankan pada usia 68 tahun.
     
    “Bapak meninggal dunia karena kelelahan di dalam usianya ketika belakangan ini sedang sibuk menulis buku dan juga sibuk di sejumlah kegiatan lain,” kata  putra pertama Anand Krishna, Prashant Gangtani, di Bogor, Jumat, 7 Februari 2025.
     

    Pria berdarah India yang lahir di Solo, 1 September 1956 ini selama ini juga dikenal sebagai seorang tokoh penggerak plurasime di Indonesia. Selama lebih dari tiga dekade, Anand Krishna mendedikasikan hidupnya untuk membangkitkan kesadaran akan kebhinekaan, kesejahteraan holistik, dan pemberdayaan diri.  
     
    “Kita sangat kehilangan atas kepergian Bapak Anand Krisnha. Sejak kesembuhannya dari leukemia pada 1991, ia telah menginspirasi jutaan orang melalui siaran televisi, dialog di radio, pelatihan meditasi, pendidikan, penerbitan buku, serta gerakan kemanusiaan,” kata Ketua Yayasan Anand Ashram, Joehanes Budiman.

    Menurut Johanes salah satu persoalan yang menjadi perhatian Anand belakangan ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Gen Z pada masa kini.
     
    Anand juga sangat produktif menulis buku. Lebih dari 200 judul telah ia terbitkan dan sudah terjual jutaan buku dalam berbagai bahasa. Umumnya buku-buku tersebut bertemakan pengembangan diri, budaya, pendidikan, dan kesehatan.
     
    Banyak lembaga dan komunitas yang berdiri karena terinspirasi oleh ajaran yang dikembangkan oleh Anand Krisnha. Antara lain Yayasan Anand Ashram, Anand Ashram Ubud, One Earth School Bali, Anand Krishna Centres dan Anand Krishna Information Centre, Charter for Global Harmony, L’Ayurveda: Centre for Holistic Care and Inner Beauty, Rumah Sehat Holistik Satu Bumi, Museum Sindhu Samskriti, dan Tibet Indonesia Friendship Association.
     
    Anand Krisnha juga dikenal dekat dengan Presiden ke-4 Indonesia KH Abdurrahman Wahid. Kedekatan mereka antara lain tercipta dari kesamaan pemikiran tentang plurasisme dan perdamaian dunia tanpa memandang perbedaan.
     
    Yayasan Anand Asram yang didirikan oleh Anand Krishna, pernah memberikan penghargaan ‘The Indonesian Peoples National Hero’ kepada Gus Dur, karena dinilai berjasa dalam memperjuangkan hak-hak sipil dan membangun nilai cinta kasih di dunia. Penghargaan diserahkan Anand Krishna kepada keluarga Gus Dur, diwakili putrinya, Inayah Wahid, pada Senin, 14 Januari 2013 silam.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DEN)

  • Presiden Ancam Reshuffle Kabinet, Komisi II: Prabowo Tak Ingin Kecewakan Rakyat

    Presiden Ancam Reshuffle Kabinet, Komisi II: Prabowo Tak Ingin Kecewakan Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan melakukan reshuffle kabinet jika ada menteri yang tidak bekerja dengan baik. Sikap tegas ini mendapat apresiasi dari Anggota Komisi II DPR Ali Ahmad (Gus Ali), yang menilai Prabowo ingin memastikan pemerintahannya bekerja optimal untuk rakyat.

    “Presiden Prabowo tidak akan segan-segan mengganti pejabat yang tidak sungguh-sungguh melayani rakyat. Orientasi kerjanya jelas, yaitu untuk kepentingan bangsa dan rakyat,” ujar Gus Ali, Jumat (7/2/2025).

    Pernyataan Prabowo ini disampaikan seusai menghadiri puncak perayaan Hari Lahir (Harlah) NU ke-102 di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam.

    Menurut Gus Ali, rakyat menginginkan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, dan bekerja secara efektif. Ia menegaskan, Prabowo tidak ingin mengecewakan rakyat yang telah memberikan mandat kepadanya sebagai presiden sehingga memunculkan wacana reshuffle kabinet.

    “Presiden Prabowo bekerja dengan ikhlas untuk rakyat. Seperti kata Gus Dur, Pak Prabowo itu orangnya ikhlas,” tegas Gus Ali.

    Gus Ali menyatakan, para menteri harus bekerja dengan baik demi kepentingan rakyat, bukan pribadi atau golongan.

    Ia juga yakin Prabowo memiliki catatan terkait kinerja para menterinya. Dalam waktu 100 hari kerja, performa kabinet bisa diukur, dan Prabowo akan menentukan langkah selanjutnya.

    “Soal reshuffle kabinet, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Para menteri harus terus meningkatkan kinerjanya agar tidak tergeser,” pungkasnya.

  • Anggota DPR: Ketegasan Prabowo me-“reshuffle” berorientasi demi rakyat

    Anggota DPR: Ketegasan Prabowo me-“reshuffle” berorientasi demi rakyat

    Dalam waktu 100 hari kerja, kinerja para menteri sudah bisa dilihat dan diukur.

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menilai ketegasan Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengganti menteri berkinerja kurang baik dengan melakukan perombakan kabinet (reshuffle) menunjukkan orientasi kepemimpinannya demi kepentingan rakyat.

    “Orientasi kerja Pak Prabowo itu sangat jelas, yaitu bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat,” kata Gus Ali, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, pernyataan Prabowo yang memperingatkan para menteri tidak bekerja baik demi kepentingan rakyat akan disingkirkan dalam kabinet sudah sangat gamblang dan tidak memerlukan penafsiran.

    “Semua orang mengetahui maksud dari pesan Prabowo,” ucapnya.

    Ali mengatakan bahwa rakyat menginginkan Pemerintah bekerja dengan baik serta bersih dan bebas dari korupsi maupun penyelewengan kekuasaan.

    Wakil rakyat ini menilai Presiden Prabowo berupaya keras untuk memenuhi keinginan rakyat Indonesia dan tidak ingin mengecewakan rakyat yang telah memberikan mandat sebagai presiden.

    “Presiden Prabowo bekerja ikhlas untuk rakyat dan tidak ingin mengecewakan rakyat. Seperti kata Gus Dur bahwa Pak Prabowo itu orangnya ikhlas,” ujarnya.

    Untuk itu, dia meminta agar para menteri bekerja dengan baik demi kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, serta mendukung Presiden Prabowo menjalankan program-program kerjanya.

    “Tentu Presiden Prabowo mempunyai catatan siapa saja menteri yang tidak kerjanya, menteri yang kerjanya sedang, dan menteri yang bekerja dengan baik. Dalam waktu 100 hari kerja, kinerja para menteri sudah bisa dilihat dan diukur,” tuturnya.

    Meski demikian, dia menggarisbawahi bahwa kewenangan perombakan kabinet menjadi hak penuh prerogatif presiden untuk mengevaluasi para pembantunya yang dinilai berkinerja tidak baik.

    “Soal reshuffle, kami serahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo. Tentu para menteri harus berupaya meningkatkan kinerjanya,” kata dia.

    Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku mendengar bahwa ada sejumlah menteri dari Presiden Prabowo Subianto yang masih kurang seirama dalam melaksanakan kinerjanya.

    “Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama. Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.

    Pada hari Rabu (5/2), Presiden Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti (reshuffle) jika tidak bekerja dengan benar.

    “Rakyat menuntut Pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan,” kata Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan reshuffle Kabinet Merah Putih selepas puncak peringatan Harlah Ke-102 NU di Jakarta.

    Prabowo menekankan bahwa tidak akan menoleransi pejabat negara yang main-main.

    “Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama ya. Saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang, siapa yang bandel. Siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, itu saya akan tindak!” kata Presiden.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025