Xcloud.id

Tag: Gus dur

  • Indonesia Tak Akan Jual Murah Sumber Daya Alam

    Indonesia Tak Akan Jual Murah Sumber Daya Alam

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan lagi menjual sumber daya alam (SDA) dengan harga murah. Pernyataan ini disampaikan saat peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

    “Kita tidak mau lagi menjual sumber daya alam murah. Kita tidak ingin hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi negara lain. Kita bertekad ingin menjadi negara maju,” tegas Prabowo.

    Peluncuran Danantara merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Prabowo menargetkan aset yang dikelola Danantara mencapai US$ 900 miliar, menjadikannya salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia.

    Menurut Prabowo, visi ini bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari perjuangan para pemimpin Indonesia sebelumnya dalam mengelola sumber daya nasional secara bijaksana.

    “Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai perkebunan dan industri pertambangan. Presiden Soekarno juga mendirikan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan membesarkan Institut Teknologi Bandung (ITB) karena memandang pertanian dan teknologi sebagai sektor strategis,” jelas Prabowo terkait pembentukan BPI Danantara.

    Prabowo menekankan, setiap presiden, mulai dari Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo, telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

    Dengan adanya Danantara, Prabowo yakin Indonesia dapat memaksimalkan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam, mengoptimalkan peran BUMN, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Setelah hampir 80 tahun kemerdekaan, kini saatnya kita mewujudkan visi para pendiri bangsa. Kita harus memastikan kekayaan Indonesia benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan meningkatkan penghasilan mereka,” tegasnya.

    Prabowo juga optimistis langkah pembentukan BPI Danantara akan membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan mendorong industri hilir dalam negeri.

  • Jadwal Libur Sekolah Selama Bulan Ramadhan 2025

    Jadwal Libur Sekolah Selama Bulan Ramadhan 2025

    Jadwal Libur Sekolah Selama Ramadhan 2025

     

    TRIBUNJATENG.COM- Berdasarkan Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri pada 21 Januari 2025, berikut adalah jadwal kegiatan pembelajaran dan libur sekolah selama bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2025:

    27-28 Februari serta 3-5 Maret 2025: Kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah, dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah atau madrasah.

     .
    6-25 Maret 2025: Pembelajaran berlangsung di sekolah atau madrasah. Selain kegiatan pembelajaran, siswa dianjurkan mengikuti aktivitas yang meningkatkan iman, takwa, akhlak mulia, kepemimpinan, dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia.

     .
    26-28 Maret serta 2-4 dan 7-8 April 2025: Libur bersama Idul Fitri bagi sekolah dan madrasah. Selama libur ini, siswa diharapkan melaksanakan silaturahmi dengan keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan persaudaraan dan persatuan.

    9 April 2025: Kegiatan pembelajaran di sekolah dan madrasah dilaksanakan kembali seperti biasa.

     .
    Dengan demikian, total libur yang diberikan selama Ramadhan dan Idul Fitri 2025 adalah 13 hari. Perlu diperhatikan bahwa pemerintah tidak meliburkan sekolah selama satu bulan penuh seperti yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid, pada tahun 1999.

    Selain itu, pemerintah daerah dan kantor wilayah Kementerian Agama diharapkan menyiapkan perencanaan kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadhan untuk dipedomani oleh sekolah dan madrasah, serta menyelaraskan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. Orang tua atau wali juga diharapkan membimbing dan mendampingi siswa dalam melaksanakan ibadah serta memantau kegiatan belajar mandiri mereka.

    Harap dicatat bahwa jadwal ini berlaku secara nasional. Namun, untuk informasi lebih spesifik terkait jadwal di wilayah Semarang, Jawa Tengah, disarankan untuk menghubungi Dinas Pendidikan setempat atau pihak sekolah masing-masing, karena mungkin ada penyesuaian sesuai dengan kebijakan daerah.

  • Kenang Kekalahan dalam Pemilihan Wapres, SBY: Kalah Itu Indah

    Kenang Kekalahan dalam Pemilihan Wapres, SBY: Kalah Itu Indah

    Bogor, Beritasatu.com – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenang momen kekalahannya dalam pemilihan wakil presiden yang digelar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

    Ketika itu, MPR mengadakan pemilihan wapres untuk mendampingi Megawati Soekarnoputri yang menjadi presiden menggantikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Namun, SBY menyebut kekalahannya waktu itu indah.

    “Gagasan mendirikan partai berawal ketika saya bertemu dengan almarhum Ventce Rumangkang. Intinya mengapa kita tidak mendirikan partai politik karena kemarin Pak SBY kalah dalam pemilihan wakil presiden yang dipilih oleh MPR. Saya kalah, saya pernah kalah dan kalah itu indah,” kata SBY dalam arahannya kepada pengurus sejumlah DPD Partai Demokrat se-Indonesia di Pendopo Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2/2025).

    SBY mengatakan ikhtiar dan keikhlasan yang dapat menguatkan agar dapat menerima setiap takdir yang telah digariskan dan kemudian meminta pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa. Kalah dalam pemilihan wapres, SBY kemudian terpilih sebagai presiden selama dua periode.

    “Kalau kita dengan ikhlas menerima kekalahan itu kemudian berjuang dengan tekad yang bulat, ikhtiar yang cerdas sambil meminta pertolongan Allah SWT Tuhan yang maha kuasa,” tandasnya.

    Dalam kesempatan itu, SBY juga sempat menceritakan ruangan yang ditempati para kader berkumpul merupakan rumah perjuangan yang menjadi tempat berdiskusi awal pendirian Partai Demokrat.

    “Saya ingin Anda semua berada di rumah perjuangan, tempat yang bersejarah. Sebelum acara resmi kita mulai, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan kepada para pemimpin dan kader utama Demokrat tentang tempat ini, tentang rumah dan Pendopo Cikeas. Tentang dua bilik yang sekarang saudara-saudara berada di tempat ini,” ucap SBY.

    SBY mengatakan, perjuangan yang harus diutamakan adalah untuk negara dan rakyat baru setelah itu memperjuangkan  partai.

    “Karena ada nilai-nilai sejarah yang ingin saya sampaikan agar perjuangan Partai Demokrat ke depan, perjuangan besar kita. Yang utama tentunya untuk negara dan rakyat lalu perjuangan besar lainnya, baru untuk partai. Jangan dibalik, negara dulu, baru partai,” tambahnya.

  • Ternyata Begini Sejarah dan Wewenang KPK dalam Pemberantasan Korupsi

    Ternyata Begini Sejarah dan Wewenang KPK dalam Pemberantasan Korupsi

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi garda terdepan dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Sejak awal dibentuk, lembaga ini telah menjalankan berbagai tugas dan wewenang untuk menindak para pelaku korupsi, mulai dari penyelidikan hingga penindakan hukum.

    KPK berperan penting dalam menjaga integritas dan transparansi di pemerintahan. Bagaimana sejarah pembentukannya? Seberapa besar perannya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?

    Dihimpun dari berbagai sumber, berikut perjalanan KPK dari awal berdiri hingga kiprahnya saat ini.

    Sejarah Pembentukan KPK

    Sebelum KPK didirikan, sudah ada beberapa lembaga yang bertugas mengawasi praktik korupsi, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Ombudsman. Namun, efektivitas lembaga-lembaga ini masih dianggap kurang optimal dalam memberantas korupsi.

    Wacana pembentukan KPK mulai muncul di era pemerintahan BJ Habibie dengan diterbitkannya UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kendati demikian, KPK belum terbentuk pada masa kepemimpinannya.

    Di bawah pemerintahan Abdurrahman Wahid, sempat dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTK) yang dipimpin oleh Hakim Agung Andi Andojo. Sayangnya, tim ini dibubarkan oleh Mahkamah Agung.

    KPK akhirnya resmi berdiri pada masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri. Lahirnya KPK didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memberikan wewenang bagi lembaga ini untuk menangani kasus korupsi secara independen tanpa campur tangan pihak lain.

    Pada awal pembentukannya, kredibilitas KPK sempat diragukan mengingat panjangnya sejarah korupsi politik di Indonesia. Namun, sejak 2007, lembaga ini mulai mendapatkan kepercayaan publik dan menjadi simbol utama dalam pemberantasan korupsi.

    Seiring waktu, reputasi KPK semakin menguat dan menjadi salah satu institusi paling dihormati di Indonesia, mencerminkan besarnya dukungan masyarakat terhadap misinya.

    Tugas dan Wewenang KPK

    Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK memiliki beberapa tugas utama, antara lain:

    Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.Melakukan supervisi terhadap instansi yang menangani korupsi.Melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.Mengupayakan pencegahan tindak pidana korupsi.Melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

    Dalam menjalankan tugasnya, KPK juga memiliki sejumlah wewenang, termasuk:

    Mengoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi.Menetapkan sistem pelaporan dalam pemberantasan korupsi.Meminta informasi dari instansi terkait mengenai upaya pemberantasan korupsi.Mengadakan pertemuan dengan instansi yang berwenang menangani korupsi.Meminta laporan dari instansi terkait mengenai upaya pencegahan korupsi.

    Dengan keberadaan KPK, diharapkan pemberantasan korupsi di Indonesia semakin efektif dan mampu menekan praktik korupsi, terutama di kalangan pejabat negara.

  • Prabowo Pecahkan Rekor Jokowi, Ini Sejarah Reshuffle Sejak Era Reformasi

    Prabowo Pecahkan Rekor Jokowi, Ini Sejarah Reshuffle Sejak Era Reformasi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya me-reshuffle Kabinet Merah Putih sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

    Prabowo me-reshuffle kabinet, pergantian terjadi pada posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang sebelumnya dijabat Satryo Soemantri Brodjonegoro digantikan oleh Brian Yuliarto.

    Reshuffle tersebut dilakukan pada Rabu (19/2/2025) yang artinya terjadi pada 4 bulan kurang 1 hari sejak 20 Oktober 2024. Catatan itu telah melampaui rekor pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

    Pasalnya, Presiden Jokowi untuk kali pertama mereshuffle Kabinet Indonesia Maju pada 12 Agustus 2015 atau 10 bulan kurang 8 hari sejak dibentuknya kabinet kerja tersebut.

    Jokowi pada saat itu untuk pertama kalinya merombak kabinet dengan langsung mengganti 6 menteri sekaligus. Presiden asal Surakarta tersebut melakukan perombakan pada Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Perdagangan, dan Sekretaris Kabinet.

    Memang, sejak era reformasi para presiden di republik ini kerap membongkar pasang jajaran kabinet kerjanya. Sejarah mencatat rekor perombakan tercepat masih dilakukan oleh Presiden Abddurahman Wahid.

    Abdurrahmad Wahid atau Gus Dur, masih memegang rekor reshuffle tercepat. Dia melakukan pergantian posisi menteri hanya 1 bulan 6 hari sejak dilantik 20 Oktober 1999.

    Pergantian yang dilakukan oleh Gus Dur tertuju pada Menko Kesra dan Pengentasan Kemiskinan yang sebelumnya dijabat oleh Hamzah Has digantikan oleh Basri Hasanuddin.

    Selain dari rekor reshuffle tercepat, Gus Dur tercatat masih memegang rekor melakukan bongkar pasang pejabat terbanyak dalam satu masa jabatannya. Dia melakukan sebanyak 12 kali pergantian hanya dalam 9 bulan masa jabatannya sebagai presiden.

    Sementara itu, Megawati tercatat tidak terlalu banyak melakukan bongkar pasang posisi pejabat selama menjabat sebagai presiden pada periode 23 Juli 2001 sampai dengan 20 Oktober 2004.

    Kendati terdapat sejumlah menteri yang mundur, Megawati memilih untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut hanya dengan pelaksana tugas hingga akhir masa jabatannya.

    Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah salah satu yang melakukan reshuffle tercepat setelah Jokowi. Dia tercatat melakukan reshuffle menteri pada 9 bulan masa jabatannya.

    SBY tercatat merombak kabinet pada 7 Mei 2005 dengan mengganti Jusuf Anwar sebagai Menteri Keuangan dengan Sri Mulyani. Secara total, selama 2 periode menjabat sebagai presiden, SBY melakukan sebanyak 14 kali reshuffle.

  • Ndasmu! Tak Terbiasa Dikritik, Prabowo Makin Resisten terhadap Suara Publik

    Ndasmu! Tak Terbiasa Dikritik, Prabowo Makin Resisten terhadap Suara Publik

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto lagi-lagi menarik perhatian karena melontarkan kata ‘ndasmu’ kala berpidato pada acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Gerindra di Sentul City International Convention Center.

    Di atas podium, dengan mikrofon warna emas, Ketua umum Gerindra yang mengenakan pakaian serba putih dan peci hitam itu berbicara panjang lebar soal keputusan maupun kebijakan pemerintahannya yang kerap dikritik oleh pengamat, akademisi, maupun publik.

    “Kita (partai koalisi pemerintah) harus mau diawasi. Kita harus mau dikoreksi. Kita harus mau dikritik. Tetapi, kritiknya yang benar, jangan kritik berdasarkan dendam,” ucap Prabowo Subianto, Sabtu 15 Februari 2025.

    Dia kemudian menyinggung soal keberhasilannya dan tentu saja Gerindra menjadi pemenang Pilpres 2024 tak lepas dari dukungan Jokowi. Ucapan tersebut disambut tepuk tangan meriah.

    Setelahnya, mantan jenderal kopassus itu mulai menyinggung tiga hal yang membuatnya tampak kesal, sehingga terlontar kata-kata “ndasmu” yang berarti “kepalamu” dalam bahasa Indonesia.

    3 ‘Ndasmu’ Versi Prabowo

    Makan Bergizi Gratis

    Program prioritas ini adalah salah satu kampanye Prabowo-Gibran kala masih kampanye Pilpres 2024. Prabowo Subianto sesumbar bahwa makan bergizi gratis bisa meningkatkan IQ dan minat belajar anak-anak Indonesia.

    Untuk mewujudkan janji politiknya, Badan Gizi Nasional dibentuk dan dimulai perdana pada 6 Januari 2025. Kendati, sejak ide ini muncul banyak dikritik sejumlah orang karena dikhawatirkan tidak tepat sasaran dan hanya menggerogoti anggaran negara.

    “Badan Gizi Nasional di luar dugaan orang, tapi ada yang nyinyir mana bisa kasih makan?” ucap Prabowo Subianto dengan mimik bibir sedikit maju percis ketika debat pilpres melawan Anies Baswedan dulu.

    Dia membuat klaim, makan bergizi gratis sudah menyasar setidaknya 770.000 anak hingga pertengahan Februari dan pada akhir bulan menyentuh angka satu juta. Dia pun berharap pada akhir Juli bisa mencapai enam juta orang.

    “Tidak ada presiden yang punya tongkat Nabi Musa, negara kita sangat besar. Sudah kita mulai sekian ratus orang, masih ada yang komentar belum banyak. Kalau enggak ada wartawan saya bilang ndasmu,” ujar Prabowo Subianto berbisik dan disambut tawa.

    Kabinet Gemuk

    Lagi-lagi, Prabowo Subianto tampak tak senang ada orang yang mengkritik kabinet Merah Putih dengan sebutan kabinet gemuk. Kementerian di pemerintahan Prabowo Subianto diketahui berjumlah 48 menteri, 55 wakil menteri, lima pejabat setingkat menteri, serta belasan utusan khusus, staf khusus, dan penasihat khusus.

    “Ada orang pintar, kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar… ndasmu,” ucapnya dengan mimik bibir sedikit maju.

    Prabowo Subianto lantas membandingkan Indonesia dengan Timor Leste yang penduduknya tidak sampai dua juta orang namun memiliki kabinet sebanyak 28 orang. Baginya, adalah wajar kabinetnya besar karena setara dengan Uni Eropa.

    “Kita seluas Eropa, punya 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri, panglima… Enggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya,” ujarnya.

    Cawe-Cawe Jokowi

    Tuduhan cawe-cawe Jokowi tersebut menyeruak gara-gara Prabowo Subianto kerap bertemu dengan Jokowi dalam beberapa bulan terakhir. Sejak dilantik, tercatat mereka sudah bertemu tiga kali.

    Pertemuan perdana Prabowo dan Jokowi usai pelantikan presiden 3 November 2024. Kala itu, Prabowo yang menyambangi Jokowi ke Solo, Jawa Tengah. Usai bertemu di kediaman Jokowi, kemudian keduanya ke Angkringan Omah Semar di Colomadu, dekat Kota Solo.

    Prabowo dan Jokowi kembali bertemu pada 6 Desember 2024 lalu. Kali ini Jokowi yang menemui Prabowo di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Tak cuma itu saja, sejumlah menteri kabinet Merah Putih sering datang ke rumahnya Jokowi.

    “Nanti saya dibilang dikendalikan Pak Jokowi, cawe-cawe… ndasmu,” kata Prabowo Subianto berbisik yang dihujani tawa.

    “Kemarin itu kita berhasil menang karena dukungan dari Presiden ke-7, Presiden ke-6, dukungan Gus Dur, dari langit. Kok enggak bisa kalah kita itu,” tuturnya menambahkan.

    Militer yang Berusaha Merakyat

    Pakar Komunikasi Politik dari Unisba, Prof Septiawan Santana Kurnia menilai kata ndasmu yang keluar dari mulut Prabowo Subianto adalah bentuk ekspresi. Menurutnya, ndasmu merupakan sebuah ekspresi yang mungkin ingin dimunculkan oleh Prabowo Subianto sebagai seorang presiden yang memakai bahasa kultur.

    “Ini kan bahasa rakyat, ndasmu, dipakai oleh seorang kepala negara di dalam komunikasi di elite pemerintahan. Artinya apa? Jadi penggunaan bahasa rakyat untuk sebuah pencitraan seorang kepala negara yang merakyat,” katanya saat dihubungi Pikiran-Rakyat.com pada Selasa 18 Februari 2025.

    Meski begitu, Septiawan Santana Kurnia pun tak menampik penggunaan kata ndasmu tersebut bisa memiliki berbagai arti. Termasuk, bisa dilihat sebagai aksi kekanak-kanakan Prabowo Subianto dalam menyikapi kritik, hingga bentuk kerakyat-rakyatan sebagai presiden.

    “Tapi juga bisa menjadi tanda kutip lain semacam sebuah pernyataan non verbal bahwa ada tingkat emosi yang sudah sedemikian rupa yang harus dilempar, yang harus disampaikan, dan harus jadi perhatian,” ujarnya.

    Bahkan, Septiawan Santana Kurnia menyoroti, tidak hanya kata ndasmu yang dilontarkan Prabowo Subianto. Sempat ada juga kalimat ‘b*j*ng*n tl*l’ yang diucapkannya.

    “Itu hanya sebuah ekspresi yang disampaikan dari warna politik Prabowo yang memang latar belakangnya kan militer. Lalu mencoba berubah menjadi gemoy, dan sekarang memakai bahasa kultur kerakyatan gitu loh. Pilihannya adalah ndasmu,” tuturnya.

    Sikap Kekanakan Prabowo

    Sementara itu, Peneliti dari Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Teuku Harza Mauludi mengatakan bahwa respons warganet yang menyebut Presiden Prabowo kekanak-kanakan setelah melontarkan kata-kata “ndasmu” kala menanggapi kritikan publik ada benarnya. Meski hal itu diucapkan Prabowo Subianto di acara partai dan di depan seluruh kadernya, tetap saja tidak ideal.

    Menurutnya, Prabowo Subianto harus lebih bijak menyampaikan pernyataan sebagai pejabat publik. Sebab, kritikan tidak melulu ditujukan untuk menyerang.

    “Memang wajar saja (respon warganet), karena sikap ketidakdewasaan politik ketika dia (Prabowo) menggunakan kata-kata seperti ndasmu,” ucap Teuku Harza Mauludi.

    “Dan pejabat-pejabat publik ini selera humornya juga harus dievaluasi ya, karena kita juga lihat ketika Prabowo bercanda seperti itu banyak menteri tertawa. Ini kan enggak mencerminkan pemimpin,” tuturnya menambahkan.

    Menurut pengamatan Teuku Harza Mauludi, ada beberapa hal yang membuat Prabowo terkesan resisten menanggapi kritikan. Pertama, karena selama ini, terutama di lingkaran partai, dia tidak terbiasa menerima kritikan secara terbuka.

    Akibatnya, ketika menduduki jabatan sebagai presiden, Prabowo Subianto seperti menganggap hal tersebut termasuk orang yang mengkritiknya adalah musuh.

    “Dia punya semacam pandangan bahwa demokrasi (kritik terbuka) seolah-olah musuh. Padahal kan enggak seperti itu,” ujar Teuku Harza Mauludi.

    “Dalam demokrasi, partisipasi publik salah satu yang paling penting. Ketika rakyat ikut mengkritik, justru pemerintahan Prabowo merasa kritik yang berbasis dendam atau kebencian,” katanya menambahkan.

    Kedua, karena adanya dukungan yang sangat besar dari partai politik, termasuk mantan Presiden Jokowi. Ditambah lagi, hasil survei soal kepuasan publik pada seratus hari pemerintahan.

    Teuku Harza Mauludi menduga, semua hal itu membuat Prabowo Subianto merasa sedang di atas angin. Sehingga, bisa bebas mengekspresikan dirinya dan diterjemahkan lewat perkataan berbalut candaan.

    “Jadi dalam konteks itu Prabowo merasa dia bisa melakukan apa saja yang dia mau dengan mulus… ibaratnya dia melakukan perubahan ekstrem pun baik-baik saja karena dukungan dari parlemen,” tuturnya.

    “Sehingga ketika ada kritik dari masyarakat, akademisi, dia merasa tidak relevan,” ucap Teuku Harza Mauludi menambahkan.

    Padahal menurutnya, kalau bicara soal kabinet gemuk, sangat valid untuk dikritik sebab ada kecenderungan hanya untuk bagi-bagi kekuasaan. Dia berkata tidak bisa membandingkan Indonesia dengan Timor Leste karena jumlah penduduknya tidak sama.

    Kalau mau, Prabowo Subianto harus berkaca pada China atau Amerika Serikat. China yang punya penduduk 1,4 miliar saja memiliki 26 kementerian ditambah lima lembaga setingkat kementerian.

    Sedangkan Amerika Serikat dengan penduduk 345 juta jiwa mempunyai 15 kementerian. Adapun Rusia yang penduduknya menyentuh angka 144 juta jiwa, memiliki 21 kementerian.

    “Brazil juga penduduknya enggak jauh beda dengan Indonesia tapi enggak sampai dari 25 kementeriannya. Prabowo harus adil ya dalam menyikapi kritik, kalau memang kritik itu ada benarnya jangan dikatakan sebagai dendam,” kata Teuku Harza Mauludi.

    Kritikan soal makan bergizi gratis dan adanya cawe-cawe Jokowi di pemerintahan Prabowo, juga dianggap sahih. Kedekatannya dengan Jokowi serta partai politik lain dikhawatirkan menjadi jalan untuk terjadinya kartel politik.

    Keras dan Pemarah

    Pakar komunikasi politik LSPR, Lely Arrianie sepemikiran dengan Teuku Harza Mauludi.  Dia menilai, gestur Prabowo Subianto yang cenderung “keras dan pemarah” sudah kelihatan sejak mencalonkan diri sebagai presiden atau tepatnya 2014.

    Kala debat capres-cawapres berlangsung, politikus yang juga pengusaha ini selalu menunjukkan sisi emosionalnya. Namun masalahnya, sebagai pejabat publik semestinya Presiden Prabowo menyadari bahwa dia maupun pemerintahannya tidak akan lepas dari perhatian publik. Sehingga, kritikan harus diterima.

    “Toh memang kabinet gemuk ini kontraproduktif di tengah kebijakan efisien. Harusnya dia menjadi role model menunjukkan itu, bikin kabinet yang ramping. Jadi kenapa harus marah dengan mengeluarkan kata tidak pantas seperti itu?” kata Lely Arrianie.

    Dia pun memperingatkan kalau kritikan publik terus menerus dibalas dengan ungkapan yang tidak pantas, maka “elektabilitas Prabowo akan terdegradasi pelan-pelan.” Lebih jauh lagi, pencalonan yang digadang-gadang untuk periode kedua pada 2029 bakal kandas.

    “Kerja baru dimulai loh… belum kelihatan kerja kepada rakyat dari janji-janji kampanyenya,” ucap Lely Arrianie.

    Itu mengapa, Lely Arrianie dan Teuku Harza Mauludi menyarankan Prabowo Subianto agar mengubah gaya komunikasi politiknya.

    “Saya lihat Prabowo hanya akan sadar sikap dia kurang etis atau kurang ksatria ketika direspons publik dengan penurunan approval ratingnya,” kata Teuku Harza Mauludi, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari BBC Indonesia.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Diplomasi Indonesia Era Jokowi Cuma Jalan di Tempat

    Diplomasi Indonesia Era Jokowi Cuma Jalan di Tempat

    GELORA.CO -Mantan Jurubicara Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi, menyoroti arah kebijakan diplomasi Indonesia di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, pengalaman dan wawasan internasional seorang presiden sangat menentukan keberhasilan hubungan luar negeri suatu negara.

    “Pengalaman saya mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid, diplomasi luar negeri sangat dituntun oleh presidennya. Kalau presidennya tidak punya wawasan internasional, hubungan diplomasi kita bisa buntu,” ujar Adhie kepada RMOL, Selasa 18 Februari 2025.

    Ia menilai bahwa di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hubungan internasional Indonesia berjalan dengan baik. Pasalnya, SBY memiliki pemahaman mendalam tentang politik global.

    Namun, menurutnya, situasi berubah drastis dalam sepuluh tahun terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

    “Selama 10 tahun terakhir, diplomasi kita seperti jalan di tempat. Ini karena presiden sebelumnya hanya punya pengalaman sebagai wali kota, sehingga hubungan internasional kita tidak berkembang,” jelasnya.

    Dengan kepemimpinan Prabowo, Adhie melihat adanya perubahan yang signifikan. Ia menilai Prabowo memiliki wawasan internasional yang cukup luas dan mampu membuka kembali jalur diplomasi yang sebelumnya tertutup.

    Namun menurutnya, keberhasilan diplomasi Indonesia di era Prabowo tidak bisa bergantung pada presiden saja.

    “Prabowo ini seperti membuka tabir yang tertutup selama 10 tahun. Tapi ini akan lebih bermakna jika didukung oleh diplomat-diplomat yang memiliki kesadaran dan keberanian sama,” tegas Adhie.

    Aktivis senior ini mengingatkan bahwa selama satu dekade terakhir, banyak diplomat Indonesia yang kurang aktif di kancah internasional. Jika kondisi ini dibiarkan, Prabowo akan terlihat seperti duta besar Indonesia, bukan presiden yang memimpin diplomasi negara.

    “Oleh karena itu, penting bagi Prabowo untuk merekrut diplomat-diplomat yang memahami karakter politik internasional,” pungkasnya

  • Prabowo Tahu Terima Kasih, Bukan Kayak Yang Lain Makan dan Berak di Piring

    Prabowo Tahu Terima Kasih, Bukan Kayak Yang Lain Makan dan Berak di Piring

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto sempet membela Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dari pihak yang menjelek-jelekkannya dalam ketika berpidato di puncak HUT ke-17 Gerindra pada Sabtu (15/2).

    Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menilai, sikap yang dilakukan Prabowo merupakan bentuk kepedulian yang diberikan kepada semua orang. Sekaligus ucapan terima kasih kepada orang yang telah membantunya.

    “Ya, boleh saja kan. Pak Prabowo itu menunjukkan kebaikan kepada semua orang. Termasuk kepada Pak Jokowi juga. Itu saya kira nilai yang baik,” kata Komarudin kepada wartawan di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (18/2).

    Komarudin menyebut, Prabowo adalah orang yang tahu terima kasih. Ia menyindir ada pihak yang tidak tahu terima kasih meski sudah dibantu dan dibesarkan sejak kecil.

    “Dari Pak Prabowo, dia tunjukkan bahwa saya itu orang yang tahu berterima kasih. Bukan seperti yang lain, yang makan di piring, berak di piring. Kira-kira begitu dia mau sampaikan,” ucap dia.

    Hanya saja, siapa sosok yang dimaksud makan dan berak di piring, Komarudin enggan menyebut secara rinci.

    Namun Komar menyebut, Megawati pernah membantu Prabowo untuk kembali ke Tanah Air Indonesia ketika dirinya ‘terlantar’ di negara lain.

    “Yang tersirat di situ. Karena bagaimanapun saat dulu reformasi dia keluar negeri, Ibu (Mega) juga berjasa untuk kembalikan dia (Prabowo) ke Indonesia,” ucap dia.

    Sementara terkait pujian Prabowo terhadap Jokowi yang turut hadir dalam HUT Gerindra, Komarudin mengatakan, harus dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda.

    “Begini. Kau jangan terlalu semangat dulu. Kalau saya lihat itu dari dua sisi. Ada tersurat dan tersirat. Tersiratnya begini. Pak Prabowo mau kasih tahu kepada Pak Jokowi. Saya ini orang tahu berterima kasih loh kepada orang yang berbuat baik kepada saya,” ujar Anggota Komisi II DPR RI tersebut.

    “Saya bukan tipe orang yang melupakan kebaikan orang lain. Itu pesannya. Sebenarnya itu yang harus dilihat. Jadi jangan lihat di permukaan yang tersurat,” tutur dia.

    Prabowo Subianto mengaku tak suka jika ada pihak yang menjelek-jelekkan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, Megawati merupakan sosok yang berjasa bagi negeri.

    Prabowo mengatakan semua presiden punya bagiannya masing-masing dalam membangun Indonesia. Dia hanya meneruskan fondasi yang sudah dibentuk.

    “Berarti kita Insyaallah akan berhasil membawa kebaikan kepada negara dan Rakyat Indonesia. Jadi apa yang saya lakukan sekarang ini karena letak fondasi dasar dibuat oleh presiden-presiden terdahulu. Semuanya punya bagian,” kata dia di acara HUT ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor pada Sabtu (15/2).

    “Ibarat kita bangun rumah Bung Karno letakkan, Pak Harto membangun, dan seterusnya. Pak habibie, Gus Dur, Ibu Mega,” sambungnya.

    Saat menyinggung Megawati inilah, Prabowo membelanya. Dia mengaku tidak suka apabila ada yang menjelek-jelekkan sosok Ketum PDIP itu.

  • Prabowo Tak Suka Megawati Dijelekkan, PDIP Salut – Halaman all

    Prabowo Tak Suka Megawati Dijelekkan, PDIP Salut – Halaman all

    PDIP menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku tak menyukai ada yang menjelek-jelekkan Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri. PDIP salut dengan sikap Prabowo tersebut.

    “Saya berpedoman pada pepatah bijak. Mutiara walaupun dipendam lumpur sekalipun, mutiara tidak akan pernah berubah jadi lumpur. Demikian halnya dengan kepribadian,” kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengawali tanggapannya, Senin (17/2/2025).

    “Sekalipun ada upaya menjelek jelekkan tokoh-tokoh besar, seperti Ibu Mega, beliau akan tetap dicatat sebagai tokoh besar, akan tetap dicatat dalam tinta emas perjalanan bangsa yang mengantarkan Indonesia sukses menapaki jalan demokrasi,” imbuhnya.

    Said mengungkit rakyat dapat merasakan pemilihan langsung saat kepemimpinan Megawati. Selain itu, sebutnya, di era Megawati-lah berdirinya KPK dan Mahkamah Konstitusi (MK).

    “Pada masa Ibu Mega, rakyat merasakan bisa memilih pemimpin secara langsung. Beliau juga yang melasanakan mandat MPR untuk mendirikan KPK, serta Mahkmah Konstitusi. Saat beliau menjadi presiden, beliau tidak tergoda memanfaatkan kekuasaan negara yang di pegangnya untuk kepentingan elektoral,” ujar Said.

    Lebih lanjut, Said menilai setiap pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan. Dia mendorong berbagai pihak mengutarakan kritik alih-alih sekadar menjelek-jelekkan.

    “Saya kira setiap pemimpin ada nilai lebih dan kekurangannya. Sebagai bangsa yang bijak dan terus membangun demokrasi, hendaknya kita membiasakan diri untuk kritik yang konstruktif. Kami justru sependapat dengan Presiden Prabowo, untuk tidak menjelek-jelekkan tokoh-tokoh bangsa,” katanya.

    Said menekankan hal yang perlu dikritik terhadap pemimpin ialah kebijakannya bukan sosok personal. Dia menilai narasi menjelekkan tokoh bangsa pun tak memberikan manfaat untuk rakyat.

    “Dengan membudayakan pembunuhan karakter personal, justru publik tidak mendapatkan manfaat apapun. Sebab yang berguna bagi publik adalah pikiran-pikiran yang sehat, yang penting untuk merawat akal sehat,” ujar Said.

    “Sebab dengan publik yang berakal sehat, akan membantu jalannya kekuasaan dalam spektrum kekuasaan yang bermakna buat rakyat, sebab dalam pengawasan rakyat yang berakal sehat. Saya menghargai dan salut kepada Presiden Prabowo atas sikapnya,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Prabowo menegaskan bahwa Megawati memiliki jasa dalam membangun Indonesia. Prabowo meminta semua pihak tidak menjelek-jelekkan Megawati.

    “Apa yang saya lakukan sekarang, saya katakan ini karena letak fondasi dasar dibuat oleh presiden-presiden terdahulu. Semuanya punya bagian, ibarat kita bangun rumah, Bung Karno letakkan, Pak Harto membangun, dan seterusnya. Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega,” ujar Prabowo dalam sambutan acara puncak HUT ke-17 Gerindra di SICC, Jawa Barat, Sabtu (15/2).

    Prabowo pun mengakui Megawati juga berjasa untuk Indonesia. Dia mengingatkan untuk tidak saling menjelekkan.

    “Saya akui Ibu Mega banyak keberhasilan dan jasa untuk republik ini, saya akui. Maaf kalau ada yang mau jelek-jelekkan Ibu Mega, saya tidak suka menjelek-jelekkan karena saya juga mengerti apa yang beliau buat juga untuk republik ini,” ujarnya.

  • Khofifah Kembali Pimpin Muslimat NU, ABC: Sosok Umara dan Ulama Kekinian

    Khofifah Kembali Pimpin Muslimat NU, ABC: Sosok Umara dan Ulama Kekinian

    Surabaya (beritajatim.com) – Kongres XVIII Muslimat NU di Asrama Haji Sukolilo Surabaya telah berakhir dengan memilih kembali Khofifah Indar Parawansa sebagai Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU periode 2025-2030. Selain itu, Arifatul Choiri Fauzi juga terpilih sebagai Ketua PP Muslimat NU.

    “Selamat atas terpilihnya Ibu Khofifah Indar Parawansa sebagai Ketua Umum Dewan Pembina Muslimat NU. Semoga beliau bisa melanjutkan kebaikan serta keberhasilannya dalam memimpin Muslimat sebelum ini,” kata Presidium Aliansi Biru Ceria (ABC), Aven Januar, Senin (17/2/2025).

    Menurut Aven, sosok Khofifah merupakan figur umara dan ulama yang seimbang dalam konteks kekinian. Dalam filosofi Islam Nusantara, ulama berperan membangun etika dan nilai-nilai agama, sedangkan umara bertugas membangun masyarakat dan politik.

    “Dua sisi peran strategis Khofifah dalam organisasi Muslimat NU, Khofifah adalah ulama dan dalam kepemerintahan Khofifah adalah umara atau gubernur yang merupakan sosok pimpinan masyarakat Jawa Timur,” jelas Aven Januar yang juga Aktivis Reformasi 98 Yogyakarta.

    Aven menambahkan bahwa dalam dasawarsa terakhir, sosok yang memiliki keseimbangan antara ulama dan umara adalah Almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Gus Dur sukses sebagai ulama saat menjadi Ketua PBNU (1984-1999) dan sebagai umara saat menjabat Presiden Republik Indonesia (1999-2001).

    “Terlepas dari polemik turunnya, Gus Dur sebagai Presiden RI telah menginspirasi dan pembelajaran bagi Khofifah untuk melanjutkan keseimbangan sosok Gus Dur selaku ulama dan umara,” papar Aven yang juga Koordinator Komunitas Ngobrol Pintar.

    Lebih lanjut, Aven menyatakan bahwa Aliansi Biru Ceria akan menggelar Ngaji Kebangsaan secara rutin di kota-kota besar Jawa Timur dengan populasi milenial dan gen Z yang tinggi. Beberapa kota yang akan menjadi lokasi kegiatan ini antara lain Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Kediri, dan Sumenep.

    “Ngaji Kebangsaan itu menjadikan legacy Khofifah sebagai percontohan sosok ulama dan umara yang berhasil. Nantinya, Khofifah akan menjadi Dewan Pembina bagi Ngaji Kebangsaan ABC Jawa Timur,” pungkas Aven. [tok/beq]