Jubir Prabowo Soal Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Apa Salahnya?
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.COM
– Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto,
Prasetyo Hadi
, menyatakan pemerintah merasa tidak ada yang salah dari usulan untuk menjadikan
Soeharto
sebagai
pahlawan nasional
.
“Menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita belum membahas itu secara khusus. Kalau berkenaan dengan usulan ya, usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Sementara itu, terkait penolakan Soeharto menjadi
Pahlawan Nasional
2025, Prasetyo mengatakan tidak ada sosok yang sempurna. Dia kembali mengingatkan setiap manusia memiliki kekurangan masing-masing.
“Ya ini tinggal tergantung versinya yang mana. Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada juga yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan,” imbuh Prasetyo.
Menurutnya, setiap presiden pasti punya tantangannya pada eranya masing-masing. Pekerjaan itu tidak mudah.
“Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa,” sambungnya.
Dia mengajak publik untuk tak hanya melihat kekurangan Soeharto. Publik juga perlu melihat prestasi Soeharto.
Soeharto diusulkan sebagai calon Pahlawan Nasional 2025 oleh Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada Maret 2025.
Selain Soeharto, ada sembilan nama lainnya yang juga diusulkan dalam daftar calon Pahlawan Nasional. Mereka adalah KH Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).
Lalu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).
Di samping jasa-jasanya sebagai presiden, sosok Soeharto juga diliputi kontroversi dan catatan hitam, terutama terkait pelanggaran hak asasi manusia serta dugaan korupsi. Sejarawan dari UGM, Agus Suwignyo, menyampaikan tinjauannya.
“Kalau melihat kriteria dan persyaratan sebagai pahlawan nasional, nama Soeharto memang memenuhi kriteria tersebut. Namun tidak bisa juga mengabaikan fakta sejarah dan kontroversinya di tahun 1965,” ujar Agus seperti dilansir dari laman UGM.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Gus dur
-
/data/photo/2024/10/20/6714b4a446c7c.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Jubir Prabowo Soal Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Apa Salahnya?
Nasional
21 April 2025")
Jubir Prabowo Soal Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional: Apa Salahnya? Nasional 21 April 2025
-
Momen Hari Kartini, Agustina Wali Kota Semarang Raih Penghargaan Anugerah Puspa Bangsa
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Bertepatan dengan Hari Kartini, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti menerima penghargaan Anugerah Puspa Bangsa 2025 kategori Puspa Adidaya. Penghargaan yang dipersembahkan Kompas TV di Jakarta pada Minggu (20/4) malam tersebut diberikan kepada para pemimpin perempuan yang tidak hanya cakap dan visioner, tetapi juga memiliki kekuatan karakter dan menginspirasi banyak perempuan lainnya.
“Saya berterima kasih dan sangat mengapresiasi acara ini, kan bagus banget ya. Kita diingatkan bahwa ada perjuangan Kartini, perjuangan perempuan-perempuan Indonesia yang banyak sekali di sisi kita, bersama berbagai tokoh hebat perempuan Indonesia,” ungkap Agustina usai menerima penghargaan.
Sebagai pemimpin perempuan Kota Semarang, Agustina menekankan fokus dan tantangan kerjanya dalam lima tahun mendatang meliputi peningkatan kebersihan kota, pemerataan akses pendidikan dengan pendekatan money follow student, pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas melalui Rumah Inspirasi, serta percepatan pembangunan dan perawatan infrastruktur.
Sementara terkait isu perempuan, Agustina menilai bahwa ruang bagi perempuan untuk berekspresi masih harus terus diperluas. Kesejahteraan perempuan harus lebih diperhatikan, terutama ruangnya. Karena jumlah perempuan dan laki-laki hampir berimbang. Tetapi ruang yang dimiliki untuk para perempuan mengekspresikan diri itu kurang,” jelasnya.
Agustina juga mengajak seluruh perempuan Indonesia untuk terus maju dan mandiri tanpa melupakan kodratnya. “Kita diberkati sebagai insan yang memproduksi dan memelihara. Itu dua hal yang mungkin kodratnya tidak dimiliki oleh laki-laki. Walau demikian kita memiliki hak dan memiliki kewajiban untuk berjuang bagi diri sendiri maupun bagi bangsa dan negara,” pungkasnya.
Sementara itu Wakil Direktur KompasTV, Rosianna Silalahi, menyampaikan bahwa penghargaan ini adalah bentuk apresiasi dan dukungan terhadap perempuan hebat di Indonesia. “Kami ingin menyuarakan bahwa perempuan dari berbagai wilayah mampu menjadi kekuatan masyarakat dan pejuang keadilan bagi kelompok marginal,” ujar Rosianna.
Anugerah Puspa Bangsa merupakan ajang tahunan yang memperingati semangat Kartini dan menghormati kontribusi nyata perempuan Indonesia di berbagai bidang. Tahun ini, acara dihadiri berbagai tokoh nasional, termasuk Ibu Negara ke empat Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PPPA Arifah Fauzi.
Proses seleksi sendiri dilakukan melalui kerja jurnalistik mendalam oleh 32 biro KompasTV di seluruh Indonesia, dengan menilai dampak sosial, komitmen, pencapaian, dan kemampuan menginspirasi perempuan-perempuan yang berkontribusi nyata di masyarakat akar rumput.
Turut hadir dalam Anugerah Puspa Bangsa yakni Ibu Negara Indonesia ke empat Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid; Ketua DPR RI Puan Maharani; Menteri PPPA RI Arifah Fauzi; Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri; Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka; dan Wakil Direktur Utama di Kompas TV Rosianna Silalahi. (*)
-
Gus Ipul Soal Pro Kontra Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional
Bisnis.com, JAKARTA – Munculnya usulan nama Presiden ke 2 Soeharto sebagai pahlawan nasional terus memicu polemik. Masa lalunya yang penuh kontrovesial memicu banyak sorotan.
Adapun, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa alur pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional dimulai dari masyarakat.
“Masukan dari masyarakat lewat seminar, dan lain sebagainya. Nah, setelah seminar selesai, ada sejarawannya, ada tokoh-tokoh setempat, dan juga narasumber lain yang berkaitan dengan salah seorang tokoh yang diusulkan jadi pahlawan nasional,” ujar Gus Ipul dilansir dari Antara, Senin (21/4/2025).
Gus Ipul melanjutkan jika usulan tersebut diterima oleh bupati atau wali kota, maka akan disampaikan kepada gubernur. “Nanti prosesnya naik ke atas, ke gubernur. Ada seminar lagi, setelahnya baru ke kami,” katanya.
Selanjutnya, Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial akan membuat tim untuk memproses semua usulan nama pahlawan nasional.
“Timnya juga terdiri dari berbagai pihak. Ada akademisi, sejarawan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat,” jelasnya.
Menurut dia, tim yang dibentuk Ditjen Pemberdayaan Sosial Kemensos akan membahas semua usulan nama pahlawan dari seluruh gubernur di Indonesia.
“Nah, setelah itu, nanti kami matangkan. Saya akan mendiskusikan, dan memfinalisasi. Kami tanda tangani. Langsung kami kirim ke Dewan Gelar,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos Mira Riyati Kurniasih dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (18/3), mengungkapkan sudah ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025.
Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Soeharto (Jawa Tengah), Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).
Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Midian Sirait (Sumatera Utara), dan Yusuf Hasim (Jawa Timur).
-
Unwahas Gelar Deklarasi The Unified Great Heroes, Angkat Keteladanan Tiga Ulama Besar NU
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Keteladanan tokoh Nahdlatul Ulama KH Muhammad Hasyim Asy’ari, KH A Wahid Hasyim, dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) akan mendapat penghormatan dari Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang dalam sebuah acara deklarasi The Unified Great Heroes.
Ketiganya dikenal bukan hanya sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai pemikir, pejuang, dan pilar kebangsaan yang berjasa besar dalam membentuk wajah Indonesia.
Deklarasi The Unified Great Heroes merupakan bagian dari komitmen Yayasan Wahid Hasyim Semarang bersama Universitas Wahid Hasyim dalam menjaga dan menghidupkan warisan intelektual, spiritual, dan kebangsaan yang telah diletakkan oleh para ulama besar ini.
Deklarasi akan dilangsungkan bersamaan dengan pengajian akbar Gus Muwafiq yang rencananya digelar pada Sabtu, 26 April 2025 pukul 09.00 WIB di Komplek Kampus II Unwahas, Jalan Nongkosawit, Gunungpati, Semarang.
Ketua I Yayasan Wahid Hasyim sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan, Prof Abu Hafsin Umar, mengungkapkan setidaknya ada empat faktor yang membuat ketiganya dideklarasikan sebagai The Unified Great Heroes.
Yaitu, mereka terikat dalam satu ideologi kebangsaan, memiliki wawasan kebangsaan yang sama meski berbeda zaman, dipersatukan oleh ideologi keagamaan dan kepesantrenan, serta memiliki genealogi satu keturunan.
“Ini adalah fenomena istimewa,” kata Prof Abu Hafsin Umar, Sabtu (19/4/2025).
Ia menjelaskan kegiatan ini sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas keteladanan tiga tokoh ulama besar yang memiliki pengaruh lintas generasi.
Melalui momentum ini, Unwahas menegaskan perannya sebagai institusi pendidikan yang tidak hanya mengedepankan intelektualitas, tetapi juga menjaga ruh perjuangan para ulama dalam membumikan Islam rahmatan lil ‘alamin serta mewujudkan masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadaban.
Pengajian ini juga menjadi ruang refleksi bersama untuk menghidupkan semangat perjuangan para tokoh NU dalam konteks kekinian.
Dari pesantren hingga ruang kebijakan negara, dari medan perlawanan hingga kursi kepemimpinan nasional, keteladanan mereka menjadi warisan moral dan spiritual yang relevan untuk diteruskan.
Sekretaris Yayasan Wahid, Prof Mahmutarom, menambahkan bahwa acara ini bukan sekadar forum ceramah keagamaan.
Namun menjadi momentum penting untuk merekatkan kembali semangat kebangsaan, memperkuat nilai kemanusiaan, serta menegaskan peran tokoh Islam dalam sejarah perjuangan dan pembangunan negeri ini.
Deklarasi The Unified Great Heroes menjadi pengingat bahwa bangsa ini dibangun atas kerja sama para tokoh lintas bidang yang menjunjung tinggi nilai persatuan dan kemaslahatan umat.
Mengusung tema “Mewarisi Nilai Perjuangan Ulama, Mewujudkan Indonesia Emas”, acara pengajian akbar dan deklarasi ini dibuka untuk umum dan rencananya akan dihadiri Dzuriah Mbah Hasyim, Mbah Abdul Wahid Hasyim, dan keluarga besar Gus Dur.
Panitia menargetkan jumlah peserta mencapai 5.000 hingga 6.000 orang, dan beberapa tokoh penting dijadwalkan hadir.
-
Apel 20.000 Kader Ansor-TNI, Addin: Manunggal Kekuatan Indonesia
Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda (GP) Ansor Addin Jauharudin mengataan TNI dan GP Ansor Nahdlatul Ulama (NU) adalah dua kekuatan manunggal yang terus membersamai Indonesia.
“Kalau kita kembali ke peristiwa 10 November, maka kita akan menemukan dua kekuatan besar yaitu TNI dan NU, termasuk juga di dalamnya GP Ansor yang terus membersamai kedaulatan Indonesia. Dua kekuatan itu terus konsisten sampai sekarang dan masa depan Indonesia,” katanya dalam gelar pasukan apel 20.000 kader Ansor se-Jawa Timur, Minggu (13/4/2025).
Menurutnya, Ansor secara kelembagaan juga menjadi bagian koheren dari pasukan Hizbullah yang kemudian melalui Dekrit Soekarno pada Januari 1946, banyak kader Ansor mengisi jabatan militer, seperti Jenderal Monasir, Letjen Muchlas Rowi, Brigjen Sullam Syamsun, Kapten Hasyim Latief, hingga paman Gus Dur, Letnan Jusuf Hasyim.
Addin mengatakan Jawa Timur pada umumnya merupakan tonggak-tonggak yang menjadi saksi sejarah heroisme GP Ansor, termasuk dalam kelahirannya pada 1934 di Banyuwangi.
“Jadi kalau nanti ada Banser dengan seragamnya, anggap saja nostalgia sejarah semasa dahulu dalam batalyon TRI Hizbullah,” ujar pria yang akrab disapa Bang Ketum itu.
Oleh karenanya, ke depan GP Ansor akan terus berkoordinasi dan menguatkan kerjasama dengan TNI melalui unit atau satuan Banser. Hal ini akan menjadi potret kekuatan yang sangat menarik dan unggul karena bersatunya kekuatan supremasi sipil dan militer.
“Tidak ada padanan yang tepat dalam persatuan dua kekuatan ini. Sebagai bagian dari kekuatan sipil, kekuatan santri, dan TNI dari militer, ini akan membuat supremasi sipil semakin kuat dan aktif. Asalkan kepentingan yang dibawa untuk sepenuhnya kepentingan Indonesia dan kesejahteraan rakyatnya,” pungkasnya.
Diketahui, halalbihalal dan inaugurasi Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur disemarakkan dengan beragam kegiatan. Di antaranya, Syawal Fest, parade budaya, dan talkshow, halalbihalal, dan apel 20.000 kader Ansor Jawa Timur dan inaugurasi PW GP Ansor Jawa Timur.
-
“Prabowo The Last Emperor”, Jangan Biarkan Darah Rakyat Mengalir Ditindas Kekuasaan
BANGUN tidur pun kadang berdarah-darah. Seorang ayah yang terburu-buru mencari nafkah, menyalakan motor dengan sisa kantuk dan perut kosong, menabrak pagar rumah tetangga karena kakinya tersandung besi yang menjulur.
Luka itu kecil, tapi jadi simbol besar dari nasib rakyat yang terus-menerus disakiti oleh sistem yang abai. Negara ini, yang mestinya menghadirkan rasa aman sejak rakyat membuka mata hingga menutupnya kembali di malam hari, justru membiarkan luka-luka itu mengalir setiap hari tanpa arah penyembuhan.
Ini bukan cerita satu orang. Ini potret jutaan rakyat Indonesia yang setiap harinya menjalani hidup dengan risiko yang seharusnya tak perlu mereka tanggung. Jalanan rusak, jaminan kesehatan lemah, keamanan kerja rendah, harga sembako melambung, oknum pejabat hidup dengan fasilitas mewah dari uang rakyat.
Di balik jubah jabatan, ternyata ada oknum yang menyembunyikan rompi tahanan. Mereka korupsi. Mereka khianat. Mereka menyelewengkan amanah kekuasaan yang dipercayakan rakyat lewat pemilu yang dulu katanya penuh harapan.
Rakyat disuruh sabar. Disuruh percaya bahwa semua akan diperbaiki perlahan. Tapi di saat yang sama, rakyat juga disuruh bayar ini-itu dengan pajak yang naik tiap tahun. Sementara gaji mereka tak pernah cukup, dan harga-harga terus menyiksa.
Rakyat hidup dalam risiko karena negara gagal menjalankan satu tugas utamanya, yakni menjamin keselamatan dan kesejahteraan warganya sebagaimana diperintahkan konstitusi.
Konstitusi itu bukan sekadar kitab hukum. Ia adalah perjanjian luhur yang seharusnya menjadi penjaga kehidupan seluruh rakyat. Pasal demi pasalnya menegaskan bahwa keselamatan, kesejahteraan, dan keadilan adalah hak setiap warga negara.
Tapi kenyataannya, yang dijaga justru kepentingan segelintir elite. Rakyat disuruh bertahan dalam kesengsaraan, sementara masih ada kekuasaan yang bekerja demi dinasti dan jaringan oligarki.
Hidup rakyat Indonesia hari ini seperti berjudi dengan takdir. Pergi kerja bisa tak pulang. Berobat bisa tambah utang. Anak sekolah bisa jadi buruh atau putus sebelum lulus. Semua karena sistem masih berisi budaya yang mendorong pejabat menjadi tamak, bukan negarawan amanah, mungkin karena rekrutmen yang benar sudah tergilas dengan perencanaan korup sedari awal.
Kita tidak sedang kekurangan sumber daya, tapi kekurangan keberanian untuk membersihkan kursi kekuasaan dari mereka yang tak layak. Lihat bagaimana beberapa menteri menghadap ke mantan pemimpin membahas soal dugaan ijazah palsu dan dinasti politik, seperti tak ada aturan bagi pejabat negara yang seharusnya terhormat dan berwibawa.
Namun di tengah gelapnya keadaan itu, rakyat kini menaruh harapan besar kepada sosok yang telah dikenal sebagai pejuang, Prabowo Subianto.
Penulis, dalam banyak opini sebelumnya, menyebutnya “Prabowo The Last Emperor” bukan gelar kosong, tapi keyakinan akan ketulusan dan tekad beliau sebagai pemimpin harapan terakhir perubahan “era akhir reformasi” untuk menegakkan hukum dengan tegas, membela keadilan, dan menghadirkan kemakmuran tanpa tunduk pada tekanan oligarki dan permainan dinasti politik yang selama ini menyengsarakan rakyat.
Pendapat penulis, era reformasi akan berakhir dan masuk ke era Indonesia Emas, bahaya jika reformasi tidak dituntaskan dahulu.
Prabowo bukan datang dari sistem yang nyaman. Ia berulang kali berdiri di luar lingkaran kekuasaan dan memilih jalan perjuangan, bahkan saat jalur itu lebih berat.
Maka, ketika akhirnya rakyat memilih dan mengantarnya menjadi Presiden, pidatonya yang menggelegar usai dilantik bukan sekadar seremoni, tapi nyala semangat dan harapan yang menyalur ke jutaan hati rakyat Indonesia.
Percayalah, rakyat bersamamu, Pak Prabowo. Para pendukungmu, khususnya mereka yang aktif pada Pilpres 2014 dan 2019 tak pernah lelah memperjuangkanmu, akan tetap berdiri di belakangmu sampai titik darah penghabisan asal engkau berdiri di pihak rakyat.
Bukan untuk membela segelintir elite, tapi membela mereka yang setiap hari bangun pagi dengan luka dan harapan yang belum juga sembuh.
Seperti pesan Presiden ke-4 RI, almarhum KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) “Prabowo Tulus”, bahwa pemimpin tulus untuk rakyat tak biarkan negeri ini hancur dan kekuasaan hanya berputar di lingkaran oligarki dan dinasti kekuasaan.
Dan kini, sejarah memberi kita kesempatan untuk membuktikan bahwa negeri ini masih bisa diselamatkan, jika pemimpinnya berani menolak tunduk dan memilih berpihak kepada rakyat.
Saatnya membuktikan, bahwa takdir Indonesia bukan di tangan para perampok kekuasaan, tapi di tangan rakyat bersama seorang pemimpin yang benar-benar mengabdi. rmol news logo article
*) Mantan Kepala Aksi Advokasi PIJAR era tahun 90-an, aktif di Indonesia Democracy Monitor (InDemo)
-
Syawal Fest Besok, 20 Ribu Kader GP Ansor se-Jatim Bakal Penuhi Jatim Expo
Surabaya (beritajatim.com) – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jawa Timur menunjukkan komitmennya dalam membangun dan mempererat hubungannya dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Sinergitas itu bakal kembali diwujudkan dalam kegiatan Syawal Fest dan Pelantikan PW GP Ansor Jatim 2024-2028, yang digelar pada Minggu (13/4/2025) besok di Jatim Expo, Jalan Ahmad Yani Surabaya.
Ketua PW GP Ansor Jatim, Musaffa Safril mengatakan, kegiatan dengan tema ‘Manunggal TNI-Ansor Bersama Rakyat Wujudkan Indonesia Emas 2045’, bakal dihadiri 20 ribu kader Ansor dan Banser, serta unsur TNI dari tiga matra militer, yakni TNI AD, TNI AL dan TNI AU.
“Jadi, inti dari kegiatan tersebut adalah inaugurasi Ansor masa depan. Ada sinergi antara Ansor dan TNI, dan ini menjadi projek kita, agar dicontoh oleh daerah lain. Kami mohon maaf kepada warga Surabaya, jika beberapa ruas jalan menuju Jatim Expo lokasi acara akan mengalami kemacetan,” kata Musaffa dalam konferensi persnya.
Ia menyebut salah satu bukti konkret sinergitas antara TNI dan Ansor adalah bentuk perjuangan dalam perang kemerdekaan Indonesia. Sebut saja mulai dari keberadaan Laskar Hizbullah Indonesia, kemudian keterlibatan ulama dalam membangkitkan roh perjuangan.
Oleh sebab itu, untuk mempererat sinergitas tersebut, apel gelar pasukan pada acara puncak besok, akan dipimpin langsung oleh Pangdam V/Brawijaya, dengan peserta 20 ribu kader Ansor, Banser serta anggota TNI
Kali terakhir kegiatan apel bersama ini dilakukan, terlaksana pada era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur).
Sementara pada kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga malam hari besok, selain melibatkan 13 pelaku usaha yang akan memamerkan produknya, juga menghadirkan pameran alutsista dari TNI.
Syawal festival sendiri diawali pada pagi hari dan dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Pratikno. Kemudian, pada rangkaian berikutnya juga dihadiri Kementerian Komunikasi dan Digital yang akan menyampaikan peluang Indonesia di 2045.
“Parade band dari Ansor, reog Ponorogo dan tari topeng Malangan, termasuk Hadrah Indonesia yang diisi 100 kader dari Malang dan musik Gambos,” imbuh panitia pelaksana, Mohammad Mukit.
Selain itu, juga ada layanan pembuatan paspor oleh Imigrasi Tanjung Perak, serta stand pelayanan seleksi TNI oleh Kodam V/Brawijaya
Selama kegiatan tersebut, kata Mukit, akan dilakukan penutupan jalan mulai pukul 14.00 hingga pukul 17. 00, tepatnya dari perempatan Margorejo sampai pertigaan pabrik kulit Wonocolo. (tok/ian)
-
Prabowo Tak Sepakat Koruptor Dihukum Mati, Yusril: Beliau Mengedepankan Sisi Kemanusiaan
GELORA.CO – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memberikan penjelasan terkait pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo baru-baru ini menyatakan tidak sepakat jika koruptor dihukum mati.
Yusril mengatakan, pernyataan Prabowo sah dan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
“Apa yang dikatakan oleh Presiden Prabowo mengenai hukuman mati bagi tindak pidana korupsi itu benar dilihat dari segi hukum positif yang berlaku,” kata Yusril kepada wartawan, Selasa (8/4).
“UU Tipikor memang membuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati bagi terdakwa korupsi yang terbukti melakukan kejahatan tersebut ‘dalam keadaan tertentu’,” tambah dia.
Yusril menjelaskan, dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan keadaan tertentu bagi napi kasus korupsi yang bisa dijatuhi hukuman mati. Kala itu, Yusril yang menjabat Menteri Hukum dan Perundang-undangan era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid, ikut merancang UU Tipikor.
“Saya sendiri ketika itu mewakili Presiden membahas RUU tersebut dengan DPR. Dalam keadaan tertentu itu adalah keadaan-keadaan yang luar biasa seperti keadaan perang, krisis ekonomi maupun bencana nasional yang sedang terjadi,” jelas Yusril.
“Meskipun UU telah membuka kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman mati dalam keadaan seperti itu, sampai saat ini belum pernah ada penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa korupsi,” tambah Yusril.
Presiden Masih Bisa Beri Grasi dan Amnesti
Yusril menambahkan, meski hakim menjatuhkan hukuman mati dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) kepada napi korupsi, masih terbuka ruang bagi Presiden untuk memberikan grasi dan amnesti.
“Kalaupun grasi atau amnesti tidak diberikan, kapan eksekusi hukuman mati akan dilaksanakan, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini Kejaksaan Agung. Sekarang memang cukup banyak narapidana mati yang eksekusinya belum dilaksanakan. Ada yang WNI dan ada yang WNA,” jelas Yusril.
Yusril lantas menyoroti Indonesia saat ini sedang dalam masa transisi dari KUHP lama peninggalan Belanda menuju KUHP Nasional yang akan mulai berlaku awal 2026. Yusril mengingatkan dalam KUHP Nasional, hukuman mati yang dijatuhkan tidak dapat langsung dilaksanakan.
“Terpidana mati lebih dahulu harus ditempatkan dalam tahanan selama 10 tahun untuk dievaluasi apakah yang bersangkutan benar-benar sudah taubatan nasuha dalam arti amat menyesali perbuatannya atau tidak,” kata Yusril.
Selain itu, jika napi itu dinilai telah taubat, maka hukumannya dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup. Ketentuan ini berlaku bagi napi hukuman mati WNI atau WNA.
“Itu garis besarnya. Pelaksanaan hukuman mati dalam KUHP Nasional pelaksanaannya harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Pemerintah kini sedang mempersiapkannya,” tutur dia.
Tidak Ada Perlakuan Khusus Buat WNI dan WNA
Sementara menanggapi tudingan ada standar ganda terhadap napi hukuman mati WNI dan WNA, Yusril menepisnya. Ia memastikan tidak ada pemberlakuan standar ganda.
“Sama sekali tidak. Napi WNA itu dipindahkan ke negaranya untuk dipertimbangkan oleh pemerintahnya apakah akan dieksekusi mati atau tidak. Di dalam negeri, sikap Presiden Prabowo sangat jelas. Sampai hari ini di masa pemerintahan Presiden Prabowo tidak ada seorang pun terpidana mati yang dieksekusi oleh regu tembak, baik WNI maupun WNA,” kata Yusril.
Yusril mengatakan, perubahan sistem hukum yang akan datang juga menjadi perhatian pemerintah. Terutama terhadap mereka yang telah dijatuhi hukuman mati berdasarkan KUHP lama.
“Sebagai pemerintah, kami juga harus memikirkan bagaimana nasib terpidana mati berdasarkan KUHP Belanda yang sekarang sudah inkracht dengan berlakunya KUHP Nasional tahun depan. Kalau ada perubahan hukum, maka ketentuan yang paling menguntungkan seseoranglah yang diberlakukan. Saya kira RUU Pelaksanaan Hukuman Mati nanti akan mengatur hal itu dengan jelas agar ada kepastian hukum,” ujarnya.
Prabowo Sosok Negarawan
Yusril menekankan, kebijakan Prabowo mencerminkan sikap kenegarawanan yang menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dan kemanusiaan.
“Itulah maksud Presiden Prabowo, sebagai Presiden beliau tidak ingin melaksanakan hukuman mati terhadap napi mana saja dan kasus apa saja. Sebab jika seseorang sudah dieksekusi mati, tidak ada lagi kesempatan kita menghidupkan kembali orang tersebut, walaupun hakim sudah menyatakan 99,9 persen orang itu terbukti bersalah,” kata Yusril.
“Tetapi tetap tersisa 0,1 persen kemungkinan dia tidak bersalah. Itu maksud Presiden Prabowo. Presiden berbicara bukan sebagai seorang hakim, tetapi sebagai seorang negarawan, sebagai bapak bangsa yang berjiwa besar dan mengedepankan sisi kemanusiaan daripada sisi lainnya,” tutup Yusril. (*)
-
Prabowo akui warisan pendahulu jadi fondasi penting pemerintahannya
Sekarang tinggal ada landasan yang sudah bagus, saya tinggal pakai
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto merasa bersyukur atas fondasi kuat yang telah diwariskan oleh para pendahulunya, sebab warisan itu menjadi bekal penting dalam menjalankan roda pemerintahannya saat ini.
Dalam sesi wawancara dengan tujuh jurnalis via siaran TVRI yang diikuti di Jakarta, Selasa, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dirinya merasa beruntung karena sejumlah persoalan besar telah ditangani oleh presiden-presiden sebelumnya.
“Saya merasa beruntung, I’m lucky, dalam arti saya jadi presiden, beberapa hal-hal yang berat telah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu saya,” ujarnya.
Presiden Prabowo menyebutkan jasa besar Presiden Soekarno yang berhasil mempersatukan ratusan suku bangsa di Indonesia di masa awal kemerdekaan, meskipun tak lepas dari kekurangan.
Presiden juga mengapresiasi kepemimpinan Presiden Soeharto yang membawa Indonesia mencapai swasembada pangan, membangun Bulog, hingga memperkenalkan kredit mikro melalui BRI yang menjadi rujukan internasional.
Presiden BJ Habibie disebut berjasa dalam meletakkan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dinilai berhasil mempromosikan toleransi antarumat beragama serta berani membela kelompok minoritas.
Prabowo juga menyinggung peran penting Presiden Megawati Soekarnoputri dalam penyelesaian kasus-kasus Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pascakrisis ekonomi, serta kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menghadapi berbagai krisis, mulai dari tsunami hingga penyelesaian konflik di Aceh.
Tak luput, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah meletakkan landasan infrastruktur yang kini memudahkan konektivitas antardaerah, termasuk kelancaran mudik yang menurut laporan tahun ini mengalami penurunan kecelakaan hingga 30 persen.
“Sekarang tinggal ada landasan yang sudah bagus, saya tinggal pakai,” ujarnya.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan yang dirasakan saat ini merupakan hasil dari kerja keras banyak pihak, termasuk para menterinya yang terus bekerja bahkan saat libur lebaran.
Menurut Prabowo, kehormatan terbesar bagi seorang pemimpin adalah ketika ia bisa bekerja dan memberikan manfaat bagi rakyat.
“Itulah kebanggaan. Kalau kita bisa bermanfaat, bekerja untuk rakyat kita, itu kehormatan,” katanya.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025 -
Membangun Tanah Papua dengan adat
Itu sebabnya, model pendekatan untuk membangun Papua mesti mempertimbangkan aspek budaya yang amat menghormati alam dan manusia di dalamnya.
Jakarta (ANTARA) – Tanah Papua adalah tanah yang istimewa. Sedemikian istimewa sehingga menarik perhatian orang-orang yang ingin berkunjung untuk menetap, meneliti, mengembangkan dan mengeksplorasi, bahkan berkunjung untuk mengeksploitasi.
Khazanah alamnya yang amat kaya menjadikannya daya tarik tersendiri, di samping kebudayaan yang unik dan mengakar dalam adat istiadat setiap suku di Tanah Papua.
Ada sekitar 255 suku yang mendiami Tanah Papua dari tujuh wilayah adat di Papua yakni Ha Anim, La Pago, Me Pago, Saireri, Mamberamo-Tabi, Doberay, dan Bomberay.
Tanah Papua terdiri atas pegunungan salju, delta-delta lumpur yang membentang amat luas, hutan rimba yang menghasilkan flora dan fauna yang beragam, rawa-rawa, danau yang indah, gugusan kepulauan yang cantik, lautan yang kaya akan ikan, dan penduduk asli yang khas dengan bahasa dan budaya yang unik.
Keunikannya inilah yang menjadikannya locus bagi penelitian para ahli ilmu alam, ilmu antropologi, ilmu bahasa, untuk menemukan variasi bahasa dan kebudayaan yang tidak terdapat di tempat-tempat lain di muka bumi ini (Boelaars: 1986).
Wilayah adat digunakan untuk mengelompokkan suku-suku di Papua, karena sejak dahulu, orang asli Papua sudah mengenal batasan-batasan wilayah berdasarkan pembagian suku. Batasan-batasan pembagian suku ini diwariskan secara turun-temurun dari para leluhurnya.
Konsep pembagian suku didasarkan atas hubungan kekerabatan, perkawinan, hak ulayat, tipe kepemimpinan, ciri-ciri fisik, hingga geografis.
Sedari awal mesti disadari bahwa istilah “identitas orang Papua” ini tidak serta-merta membawa suatu makna tunggal. Maknanya amat beragam justru karena Papua dihuni oleh berbagai suku dengan adat istiadat yang amat beragam dan unik, namun dalam sejarahnya orang Papua sangat gampang menyatu dalam semangat adat.
Menurut Boelaars, ada suatu nilai yang dapat mengikat keanekaragaman identitas orang Papua itu yaitu dari cara dia mendekati lingkungan, sesama manusia, dan dunia rohani. Hal ini yang mengikat mereka dengan “identitas orang Papua” sekaligus membedakan orang Papua dengan yang bukan Papua.
Identitas orang Papua itu terbentuk di dalam relasinya dengan alam dan hutan adatnya, dengan sesama suku dan antarsuku, dan dengan dunia yang tidak kelihatan (para leluhur) yang dapat saling berhubungan dengan dunia hidup manusia melalui ritual dan laku hidup tertentu.
Penelitian Center for International Forestry Research (CIFOR) tahun 2023 merekomendasikan beberapa hal yakni adanya pemetaan partisipatif wilayah adat, insentif bagi pembangunan berbasis kearifan lokal, dan pendidikan multikultural bagi perencana pembangunan.
Dalam relasinya dengan alam itu, ada suatu filosofi yang amat penting bagi orang Papua yaitu mereka tidak pernah merasa kekurangan jika hidup di tengah-tengah alam. Artinya hidup itu dinamis dan alam menyediakan segalanya bagi kehidupan dan masa depan.
Kaum peramu dan petani amat menyadari filosofi ini. Keyakinan terhadap alam yang senantiasa menyediakan makanan telah membuat mereka percaya diri, menjadi seseorang yang berdiri di atas kaki sendiri, berswadaya dan berswakarsa.
Studi dari World Development (Tebtebba, 2018) menunjukkan bahwa model ekonomi adat (contoh: sasi di Maluku atau subak di Bali) mampu meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi ketimpangan. Pada kelompok masyarakat Adat Bomberay, sistem sasi biasanya dilakukan untuk tanaman jangka panjang semisal pala dan durian.
Pembangunan Papua dari masa ke masa
Presiden Sukarno yang nasionalis menangani masalah Papua dengan Operasi Trikora.
Bung Karno tidak ingin Papua terlepas dari Indonesia dan menjadi bagian dari Belanda. “Apakah seseorang akan membiarkan salah satu anggota tubuhnya diamputasi tanpa melakukan perlawanan?” kata Bung Karno untuk menjelaskan posisi sikap Indonesia terhadap Papua dalam konteks historis kolonialisme Belanda.
Presiden Suharto mengoptimalkan konsep perlawanan Sukarno dalam pendekatannya merebut Papua. Pembangunan Papua dilakukan lewat pendekatan keamanan di mana semua pos penting dan strategis diisi oleh perwira menengah aktif ABRI berpangkat kolonel. Bagi Suharto pembangunan hanya bisa dicapai jika ada stabilitas politik dan untuk menjaga stabilitas politik itu dapat dicapai lewat pendekatan keamanan.
Presiden Habibie yang memimpin dengan pendekatan teknokratis memulai kepemimpinannya dengan dialog. Ia mengundang 100 tokoh Papua ke Istana untuk berdialog tentang masa depan Papua.
Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur masuk ke Papua lewat jalur dialog berbasis pada pendekatan kultural yang langsung menyentuh hati masyarakat Papua. Ia mengubah nama Irian Jaya yang amat politis itu menjadi Papua yang mewakili rasa-perasaan kultural orang Papua. Gus Dur menekankan bahwa duduk bersama dan dialog jauh lebih penting daripada menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan persoalan di Tanah Papua.
Presiden Megawati melanjutkan pendekatan Gus Dur dengan menerbitkan UU No 21/2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang mana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerah dan masyarakatnya berdasarkan prakarsa dan aspirasi yang menonjolkan hak-hak dasar masyarakat adat Papua. Maka, Majelis Rakyat Papua (MRP) terbentuk sebagai representasi masyarakat adat asli Papua.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan pendekatan berbasis pada kebijakan keamanan dan kesejahteraan yang tercantum dalam Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B) melalui Perpres tahun 2011 untuk mengatasi problem sosial-ekonomi di Papua. Melalui UP4B ini akses orang asli Papua ke dunia pendidikan dibuka luas termasuk beasiswa afirmasi untuk kuliah di seluruh Indonesia dan luar negeri. SBY menekankan bahwa pembangunan kesejahteraan harus digalakkan di Tanah Papua.
Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Papua tidak jauh berbeda dari para pendahulunya bahkan intensitas kunjungannya ke tanah Papua lebih sering dan fokus pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dimaksudkan untuk membuka isolasi akses di Papua dan mengatasi kesenjangan pembangunan yang masih timpang. Jokowi selalu menekankan bahwa infrastruktur harus dibangun secara terintegrasi di Tanah Papua.
Kebijakan (telah) berbasis kebudayaan
Membangun Papua dengan pendekatan kebudayaan adalah kebijakan yang sangat mendesak, mengingat sejak awal dalam perjumpaan masyarakat Papua dengan orang luar selalu dimulai dengan komunikasi berbasis kultural.
Ada dua kondisi objektif yang memberikan pemahaman integral terhadap pembangunan dengan pendekatan adat.
Pertama, pendekatan pembangunan yang berbasis kultural wajib mengetengahkan dua hal sebagai intisari: manusia dan alam. Sebagaimana diutarakan oleh Boelaars, identitas orang Papua itu dibentuk dari relasinya yang intim dengan alam. Relasi manusia-alam ini seperti relasi subyek-subyek dan bukan subyek-obyek yang mana alam hanya dipandang sebagai obyek untuk dieksploitasi sehabis-habisnya untuk kebutuhan manusia semata-mata.
Konsekuensinya, perusakan terhadap alam yang dimaksudkan Jakarta sebagai upaya untuk membangun dan menghidupkan orang Papua justru dianggap sebagai upaya sistematis untuk menghilangkan identitas orang Papua itu sendiri.
Itu sebabnya, model pendekatan untuk membangun Papua mesti mempertimbangkan aspek budaya yang amat menghormati alam dan manusia di dalamnya. Penelitian di Filipina (Acabado, 2019) membuktikan bahwa pengelolaan hutan adat lebih efektif mencegah deforestasi.
Kedua, semua peraturan yang dibuat khusus untuk Tanah Papua dilandasi atas semangat adat dan kebudayaan. Sebut saja UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, pembentukan Majelis Rakyat Papua, penetapan anggota DPRP provinsi kursi pengangkatan, hingga pengangkatan anggota DPRK jalur Otsus di setiap kabupaten dan kota di Tanah Papua.
Menurut penelitian Siahaya et al (2016) dalam Journal of Sustainable Development, pendekatan adat dalam pembangunan (indigenous-based development) menekankan pada partisipasi masyarakat adat dalam perencanaan hingga evaluasi, integrasi sistem pengetahuan lokal (local wisdom) dengan teknologi modern, pengakuan hak ulayat dan pengelolaan sumber daya berbasis adat.
Membangun Tanah Papua dengan adat
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sekarang bernama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut setidaknya ada empat akar masalah di Tanah Papua merujuk pada penelitian yang dilakukan LIPI pada 2009 yakni masalah sejarah dan status politik integrasi; kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia; diskriminasi dan marjinalisasi; kegagalan pembangunan di Papua meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Maka sudah saatnya pendekatan pembangunan berbasis adat dan kebudayaan dicetuskan sebagai suatu solusi berkelanjutan untuk menghentikan konflik, ketimpangan, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan pembangunan berkelanjutan.
Karena dalam pembangunan berbasis adat ada semangat membangun demi kesejahteraan dan semangat membangun demi terciptanya keamanan dan ketertiban.
Selain itu semangat membangun Papua berbasis adat akan mampu menjangkau masyarakat asli Papua sehingga mereka tidak akan merasa tersingkirkan dan termarjinalisasi di atas tanah adat leluhurnya karena ada lembaga adat yang akan berperan memberdayakan orang asli Papua sesuai karakteristik adat.
Prinsip utama pembangunan dengan pendekatan adat adalah pembangunan di Papua mengacu pada partisipasi masyarakat adat, penguatan kelembagaan adat, menguatkan peran aktif masyarakat adat dalam pembangunan. Juga mengembangkan sistem pertanian berbasis adat yang pada gilirannya akan meningkatkan ketersediaan pangan lokal, menyelenggarakan pendidikan berbasis kebudayaan. Serta tersedianya fasilitas kesehatan di masyarakat adat dengan turut mengembangkan obat-obatan secara adat istiadat yang diambil dari alam, pelestarian lingkungan hidup, memperkuat kelembagaan masyarakat adat, penguatan kelembagaan Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
Harapan kepada Prabowo
Dilantiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia Masa Bhakti 2024-2029 membawa harapan baru bagi masyarakat di Tanah Papua.
Harapan ini menjadi sangat istimewa dikarenakan Presiden Prabowo dan Tanah Papua mempunyai catatan tersendiri. Selain berdarah Indonesia timur, Prabowo juga memimpin pembebasan sandera dalam Operasi Pembebasan Sandera Mapenduma pada 9 Mei 1996. Ini menjadikan kebijakan Prabowo terhadap Tanah Papua sangat dinantikan.
Masyarakat Tanah Papua berharap ada kebijakan yang populis dan menyentuh akar permasalahan di Tanah Papua.
Melihat realitas dan kondisi kekinian, maka sebaiknya Prabowo memulai sebuah kebijakan dengan mengedepankan adat dan kebudayaan Papua sebagai dasar memulai pembangunan di Tanah Papua. Hal ini dikarenakan pembangunan di Tanah Papua tidak bisa dipisahkan dari kearifan lokal, sistem adat, dan kebudayaan masyarakat asli.
Kita bersama punya harapan yang sama dalam memandang Tanah Papua, namun kadang pendekatan pembangunan yang dilakukan belum menyentuh hati masyarakat Tanah Papua.
Membangun Tanah Papua dengan pola pendekatan adat, tidak perlu dibuatkan lembaga khusus seperti adanya UP4B (Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat) dan atau UKP OTSUS (Unit Kerja Presiden untuk Otonomi Khusus Papua). Hal ini dikarenakan elemen pendukung pola pembangunan berbasis adat sudah ada yakni kepala daerah, lembaga masyarakat adat/dewan adat, Majelis Rakyat Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
Sebaiknya Pemerintah Pusat menunjuk satu orang utusan khusus yang memahami kondisi obyektif di Tanah Papua dan mampu memainkan orkestra pembangunan secara adat bersama kelembagaan tersebut dalam menghadirkan kesejahteraan di Tanah Papua.
*) Dr Ir Mervin Komber adalah Anggota DPD/MPR RI Periode 2009-2014 dan Periode 2014-2019 dapil Papua Barat dan Dosen Tetap Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong Papua Barat Daya.
Copyright © ANTARA 2025