Xcloud.id

Tag: Gus dur

  • Saya Dibilang Presiden Boneka, Dikendalikan Jokowi, Itu Tidak Benar!

    Saya Dibilang Presiden Boneka, Dikendalikan Jokowi, Itu Tidak Benar!

    GELORA.CO –  Presiden RI Prabowo Subianto membantah dirinya dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.

    Hal itu dia sampaikan dalam sidang kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Senin, 5 Mei 2025.

    “Saya dibilang, apa itu, presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” tegas Prabowo.

    Prabowo menegaskan, bahwa pertemuan tersebut hanya sebatas melakukan konsultasi meminta saran dan pendapat dengan kepala negara terdahulu.

    Ia menjelaskan konsultasi itu dilakukan karena dirinya menganggap Jokowi telah sukses memimpin Indonesia selama 10 tahun.

    “Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan dirinya juga berkonsultasi dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Mantan Menteri Pertahanan ini pun berkelakar, bahkan dirinya ingin menghadap kepada Gus Dur hingga Bung Karno jika memungkinkan.

    “Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh minta pandangan minta saran,” canda dia.

  • Prabowo Heran Ijazah Jokowi Dipermasalahkan: Jangan-jangan Nanti Saya Juga

    Prabowo Heran Ijazah Jokowi Dipermasalahkan: Jangan-jangan Nanti Saya Juga

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kontroversi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang terus menjadi bahan perdebatan.

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku heran mengapa latar belakang pendidikan Jokowi masih saja diributkan.

    Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin (5/5/2025) sore ini, Prabowo mempertanyakan apakah kelak dirinya juga akan mengalami hal serupa, di mana ijazahnya dipermasalahkan.

    “Loh minta pandangan minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya, iya kan?” katanya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Lebih lanjut, di hadapan para anggota Kabinet Merah Putih, Prabowo menegaskan bahwa dirinya bukanlah presiden boneka. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai respons atas tudingan bahwa ia dikendalikan oleh Jokowi.

    “Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” ujar Prabowo.

    Dia menegaskan bahwa konsultasi dengan Jokowi merupakan langkah wajar untuk meminta pandangan dari pemimpin sebelumnya.

    “Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa,” tegas Prabowo.

    Tak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga menyampaikan bahwa ia menjalin komunikasi serupa dengan presiden-presiden sebelumnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.

    “Saya menghadap beliau tidak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” pungkas Prabowo sambil berseloroh.

  • Prabowo: Saya Bukan Boneka Jokowi

    Prabowo: Saya Bukan Boneka Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya bukanlah presiden boneka. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap tudingan yang menyebut bahwa dia berada di bawah kendali Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.

    Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung Senin (5/5/2025) sore ini di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” katanya dalam forum itu.

    Menurut Prabowo, dirinya hanya menjalin komunikasi dengan Jokowi untuk sekadar meminta masukan dan pandangan, sebagaimana wajar dilakukan seorang pemimpin kepada pendahulunya.

    “Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa,” katanya.

    Tak hanya dengan Jokowi, Prabowo menyebut dirinya juga berkonsultasi dengan para mantan presiden lainnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.

    “Saya menghadap beliau tidak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” pungkas Prabowo.

  • Presiden bantah anggapan dirinya dikendalikan Jokowi

    Presiden bantah anggapan dirinya dikendalikan Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan yang menyebut dirinya sebagai “presiden boneka” dan dikendalikan oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Presiden menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri.

    “Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

    Presiden Prabowo menegaskan konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.

    “Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.

    Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.

    “Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” ujar Presiden berkelakar.

    Presiden kemudian menyinggung masalah ijazah yang saat ini dialamatkan kepada Jokowi.

    “Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.

    Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.

    Beberapa pejabat yang hadir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna sore ini, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.

    Kemudian ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

    Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Hasan Nasbi, yang saat ini masih menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Bantah Jadi Boneka Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna

    Prabowo Bantah Jadi Boneka Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto membantah tudingan bahwa dirinya hanyalah “boneka” dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo. 

    Hal itu ia sampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Merdeka pada Senin, 5 Mei 2025. 

    Prabowo menegaskan bahwa hubungan konsultatif dengan Jokowi merupakan hal yang wajar dalam proses transisi pemerintahan. 

    “Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” tegas Prabowo dalam pernyataannya di hadapan kabinet.

    Ia menyampaikan bahwa konsultasi dengan pemimpin sebelumnya adalah bentuk sikap kenegarawanan, bukan ketergantungan. 

    “Bahwa kita konsultasi, dia itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau sepuluh tahun berkuasa,” tambahnya.

    Prabowo juga menyoroti pentingnya bersikap objektif dan berjiwa besar dalam menilai keberhasilan pemerintahan sebelumnya. Ia menyebut keberhasilan transisi pemerintahan menjadi salah satu faktor utama situasi nasional yang kondusif saat ini.

    “Alhamdulillah kabinet kita memerintah, kita harus berjiwa besar, kita harus objektif, kita bisa bagus gini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik,” ujar Prabowo.

    Lebih lanjut, Prabowo menyebut dirinya tidak hanya berkonsultasi dengan Presiden Jokowi, tetapi juga dengan para mantan presiden lainnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri. 

    “Saya menghadap beliau (Jokowi) tidak ada masalah, saya menghadap SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah,” katanya. Bahkan, ia berkelakar bahwa jika memungkinkan, ia juga ingin berdiskusi dengan para presiden yang telah meninggal dunia, seperti Gus Dur dan Soeharto. 

    Menutup pernyataannya, Prabowo menyinggung isu ijazah yang sempat menyerang Jokowi dan menyiratkan bahwa isu serupa bisa saja diarahkan kepadanya juga. 

    “Jokowi berhasil 10 tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanyakan,” kata dia.

  • Prabowo Subianto Singgung Isu Ijazah Jokowi dan Bantah Jadi Presiden Boneka di Sidang Kabinet – Halaman all

    Prabowo Subianto Singgung Isu Ijazah Jokowi dan Bantah Jadi Presiden Boneka di Sidang Kabinet – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    Dalam pengantar sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota Kabinet Merah Putih tersebut, Presiden Prabowo sempat menyinggung soal isu ijazah palsu yang mendera Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi).

    Kepala Negara mengaku heran adanya pihak yang mempermasalahkan keaslian ijazah kuliah Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM).

    “Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka, masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” kata Prabowo.

    Ketua Umum Gerindra tersebut juga menyinggung pihak pihak yang menyebutnya sebagai Presiden boneka Jokowi.

    Menurut Prabowo anggapan tersebut tidaklah benar.

    “Saya dibilang apa itu presiden boneka saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” katanya.

    Menurut Prabowo dirinya hanya meminta saran kepada Jokowi.

    Prabowo mengatakan tidak ada yang salah apabila ia meminta saran kepada Presiden sebelumnya, termasuk kepada Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    “Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau tidak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa menghadap Pak Harto menghadap Bung Karno kalau bisa,” ujarnya.

    Jokowi Laporkan Tudingan Ijazah Palsu

    Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) resmi membuat laporan polisi soal dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu.

    Jokowi datang langsung bersama tim pengacaranya ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi pada Rabu (30/4/2025).

    Ia didampingi empat kuasa hukumnya melaporkan lima orang yang diduga terlibat dalam kasus ini yakni RS, RS, ES, T, dan K.

    Laporan tersebut menyertakan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta Pasal 27a,
    Pasal 32, dan Pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

    Dalam pemeriksaan awal, Jokowi ternyata membawa ijazah pendidikan formalnya mulai dari Sekolah Dasar (SD) untuk diperlihatkan ke polisi.

    “Tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga kuliahnya UGM, semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik,” kata Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan kepada wartawan di Polda Metro Jaya.

    Yakup menjelaskan dalam hal ini kliennya tersebut ditanya terkait apa yang dilaporkan termasuk soal sejarah ijazah tersebut.

    “Kemudian sejarah-sejarah Pak Jokowi juga ditanyakan, bagaimana dulu pada saat kuliah, kegiatan-kegiatan apa saja, hingga tentunya yang paling terkhusus, paling banyak mungkin mengenai peristiwa-peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan,” tuturnya.

    Lebih lanjut Yakup mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya terkait laporan yang dibuat ke penyidik Polda Metro Jaya untuk segera diselidiki.

    “Kita sudah serahkan ini kepada hukum, kepada jalur yang sudah benar, kami harap dan Pak Jokowi juga harap ini semua menjadi terang benderang, semuanya clear,” tuturnya.

    Kubu Jokowi sendiri menduga polemik ijazah palsu yang saat ini masih menjadi perbincangan bermuatan politis.

    Rivai Kusumanegara mengatakan ada tujuan jangka pendek dan panjang yang akan menyerang kliennya tersebut.

    “Jadi saya lihat memang ini sudah upaya untuk mempolitisasi. Dengan tujuan memang, ada tujuan besar juga, ada tujuan jangka pendek juga. Tujuan jangka pendeknya mungkin menghancurkan kredibilitas Pak Jokowi,” kata pengacara Jokowi itu.

    Menurutnya, ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memang dasarnya tidak benar-benar mencari kebenaran dalam kasus ini.

    “Tapi juga ada agenda besar di belakangnya, kita juga nggak tahu apa. Tapi karena saya melihat ini sudah tidak lagi hukum murni, tidak lagi orang mencari kebenaran untuk keadilan,” ucapnya.

    Hal ini juga terlihat meski persoalan tersebut sudah diklarifikasi oleh pihak UGM, namun tetap dicari kesalahan yang lain.

    “Gampangnya begini deh. Untuk melihat keaslian sebuah BPKB, kita tanya ke mana? Polisi. Untuk mengecek keasliannya sertifikat tanah, tanya ke siapa? BPN. Untuk mengecek keasliannya ijazah, tanya ke siapa? Ya, yang menerbitkan itu kan, dalam hal ini konteksnya UGM,” tuturnya.

    “Dan ternyata benar, sekalipun UGM sudah menunjukkan, bahkan membuat klarifikasi formil, nyatanya terus diserang. Fotonya dipersoalkan, fontnya dipersoalkan, beliau mau pakai font apapun, dan sebenarnya tidak ada persoalan,” sambungnya.

    Sehingga, kata Rivai, pihaknya menyarankan agar mantan Wali Kota Solo ini menempuh jalur hukum agar permasalahan bisa terang benderang.

    “Maka, memang saya rekomendasikannya, kita coba jalankan proses hukum, kita kawal, bahkan kita uji. Apakah di negara hukum ini, betul-betul hukum bisa menjadi penjaga demokrasi, penjaga kebebasan informasi. Ini kita perlu, apa namanya, ya mungkin kita uji dari sini,” tuturnya.

    Terpisah pakar telematika Roy Suryo yang ikut dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya soal tudingan ijazah palsu menyambut baik laporan yang dibuat oleh ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu.

    Sambil berkelakar, dia mengatakan jika Jokowi ‘masuk perangkap’.

    “Perkembangan menarik seperti tadi yang sudah saya infokan dan disampaikan langsung oleh Pak Ahmad Basirudin, betul ini juga kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya,” kata Roy Suryo, Rabu (30/4/2025).

    “Itu bagus, berarti masuk perangkap,” sambung dia.

    ‘Masuk perangkap’ yang dimaksud Roy Suryo adalah Jokowi harus menunjukan ijazahnya kepada penyidik untuk membuktikan apakah palsu atau asli.

    “Berarti apa? Memang dia (Jokowi) harus menunjukkan ijazahnya karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut-sebut asli ini,” ujarnya. “Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini ya kita siap adu, adu data, adu kebenaran,” jelasnya.

    Roy Suryo pun meyakini apa yang dilakukannya bersama sejumlah aktivis untuk membongkar ijazah palsu Jokowi akan terus dilakukan. Sebab, dia menegaskan apa yang disampaikannya berdasarkan data dan analisa mendalam.

    “Jadi teman-teman semua sebelum teman-teman yang sudah saya sampaikan kalau memang terbukti nanti bohong ya konsekuensinya jelas-jelas dan yang terakhir ini bukan ujung dari perjuangan kita perjuangan kita,” kata dia. “Masih panjang selamatkan Indonesia dari tragedi yang luar biasa buruk dan memalukan ini,” ujarnya.

  • Prabowo Sentil Polemik Ijazah Jokowi, Khawatir Ijazahnya juga Ditanya-tanya

    Prabowo Sentil Polemik Ijazah Jokowi, Khawatir Ijazahnya juga Ditanya-tanya

    GELORA.CO –  Presiden terpilih Prabowo Subianto menanggapi isu yang selama ini menghantui Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait keabsahan ijazahnya. 

    Dalam pidato Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Senin, 5 Mei 2025, Prabowo menyentil polemik tersebut dan menyebut dirinya bisa saja menjadi sasaran berikutnya.

    “Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanyakan,” ujar Prabowo dengan nada menyindir.

    Pernyataan ini muncul sebagai bagian dari klarifikasi Prabowo terhadap tudingan yang menyebut dirinya hanyalah “presiden boneka” yang dikendalikan oleh Jokowi. Ia menegaskan bahwa hubungan dengan Jokowi bersifat konsultatif, bukan subordinatif.

    “Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” tegasnya.

    Menurut Prabowo, berkonsultasi dengan presiden sebelumnya adalah hal yang lazim dalam pemerintahan, terutama dalam masa transisi kekuasaan. Ia bahkan menyebut sikap Jokowi sebagai pemimpin yang bijak dan terbuka dalam memberikan pandangan.

    “Bahwa kita konsultasi, dia itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau sepuluh tahun berkuasa,” jelas Prabowo.

    Ia juga menambahkan bahwa dirinya tidak hanya berkonsultasi dengan Jokowi, tetapi juga dengan para pemimpin Indonesia sebelumnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.

    “Saya menghadap beliau tidak ada masalah, saya menghadap SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur kalau bisa. Menghadap Pak Harto. Lho, kita minta pandangan, minta saran,” kata Prabowo.

  • Komentar Gus Ipul Soal Peluang Marsinah Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini

    Komentar Gus Ipul Soal Peluang Marsinah Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan bahwa usulan untuk menjadikan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional tengah dalam proses pembahasan di tingkat daerah.

    Marsinah adalah aktivis buruh yang tewas dalam memperjuangkan hak-hak pekerja pada era Orde Baru, kembali diusulkan oleh kelompok buruh untuk mendapatkan penghargaan negara tertinggi tersebut.

    “Ya itu diproses ya, jadi memang sudah ada yang mulai menanyakan dan juga sudah mulai mendiskusikan di daerah, karena Nganjuk itu ya, nanti daerah mungkin ada tokoh tokoh di sana yang sudah merintis nanti tim daerah di sana tim gelar pahlawan kemudian nanti di provinsi baru,” kata Gus Ipul saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (5/5/2025).

    Gus Ipul menjelaskan bahwa proses pengusulan gelar Pahlawan Nasional harus melalui tahapan berjenjang mulai dari bupati atau wali kota, lalu ke gubernur dan akhirnya ke Kementerian Sosial untuk ditelaah oleh tim ahli sebelum masuk ke Dewan Gelar Pahlawan Nasional yang berada di bawah kewenangan Presiden.

    Oleh sebab itu, dia pun menjawab perihal kemungkinan Marsinah dianugerahi gelar tersebut pada tahun ini, Gus Ipul menyebut bahwa hal itu kecil kemungkinannya.

    “Tidak memungkinan kalau tahun ini, mungkin tahun depan, ya kita lihat situasinya, kalau memungkinkan ya mungkin,” ujarnya.

    Apalagi, dia juga menyebut sejumlah tokoh lain yang sedang masuk dalam radar pengusulan pada tahun ini , seperti Presiden ke-2 Soeharto, Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sastrawan HB Jassin, dan mantan Panglima ABRI Jenderal M. Yusuf.

    Namun, dia menegaskan bahwa hanya nama-nama yang telah memenuhi syarat secara administratif dan historis yang akan diteruskan ke tingkat nasional.

    “Saya belum menerima laporan tuntas, tapi prosesnya berjalan terus. Kita lihat nanti siapa saja yang akhirnya diajukan resmi ke Kemensos,” pungkas Gus Ipul.

  • Pemilihan Kepala PCO bisa contoh era Soeharto hingga SBY

    Pemilihan Kepala PCO bisa contoh era Soeharto hingga SBY

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Analis: Pemilihan Kepala PCO bisa contoh era Soeharto hingga SBY
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 02 Mei 2025 – 19:58 WIB

    Elshinta.com – Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai bahwa pemilihan sosok Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office/PCO bisa mencontoh pada era Presiden ke-2 Republik Indonesia Soeharto hingga ke Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono.

    Pada era Soeharto, menurut dia, sosok kepercayaan yang bertindak sebagai juru bicara, mulai dari Moerdiono selaku Menteri Sekretaris Negara hingga Harmoko ketika menjadi Menteri Penerangan, yang keduanya merupakan sosok dekat dengan Soeharto.

    “Kemudian di zaman Gus Dur (Presiden ke-4 Republik Indonesia) ada Wimar Witoelar, Adhie Massardi,” kata Hendri saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

    Selain itu, dia mengatakan bahwa sosok yang bertindak sebagai juru bicara pada era Presiden SBY, mulai dari Julian Aldrin Pasha hingga Andi Mallarangeng.

    “Di zaman Jokowi, ada Johan Budi,” kata dia.

    Menurut dia, sosok-sosok yang menjadi juru bicara untuk presiden-presiden sebelumnya memiliki keahlian di bidang komunikasi.

    Maka, dia menyarankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun mencontoh hal yang sudah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi Presiden Prabowo Subianto terkait pengunduran diri Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi.

    Prasetyo, di Jakarta, Selasa (29/4), menyebut bahwa Presiden telah menerima laporan mengenai permohonan pengunduran diri tersebut, namun masih mempelajarinya secara mendalam sebelum mengambil keputusan lebih lanjut.

    Hasan Nasbi sebelumnya telah mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Kepala Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office /PCO. Dia pun mengaku sudah tak lagi berkantor sejak Senin pekan lalu, 21 April 2025.

    Sumber : Antara

  • Mayday, Buruh se-Jatim Minta 17 Tuntutan, Khofifah: Saya Perjuangkan Maksimal!

    Mayday, Buruh se-Jatim Minta 17 Tuntutan, Khofifah: Saya Perjuangkan Maksimal!

    Surabaya (beritajatim.com) – Ribuan massa buruh se-Jatim melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Jatim saat Peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) pada Kamis (1/5/2025) sore.

    Massa buruh puas usai ditemui Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa. Massa buruh mulai membubarkan diri pada pukul 17.30 WIB. Sekitar pukul 18.00 WIB, aparat kepolisian mulai membersihkan kawat berduri di lokasi dan menggelar apel untuk pembubaran.

    Ketua SPSI Jatim, Achmad Fauzi menyebut para buruh berterima kasih kepada Gubernur Khofifah yang berkenan memperjuangkan aspirasi para buruh.

    Ketua FSPMI Jatim, Jazuli menambahkan, Gubernur Khofifah telah menandatangani tuntutan para buruh di May Day 2025 ini.

    “Terima kasih Bu Khofifah dan Pak Emil telah menandatangani 17 poin tuntutan para buruh untuk diperjuangkan di pemerintah pusat dan daerah,” kata Jazuli.

    “Hidup Bu Khofifah, Gubernure buruh (gubernurnya buruh),” teriak buruh.

    Jazuli membeberkan sejumlah tuntutan dari para buruh yang telah ditandatangani oleh Khofifah. Di antaranya pembentukan klaster tenaga kerja.

    “Ada tuntutan terkait kebijakan pusat, yakni membuat UU Ketenagakerjaan Baru dengan mengeluarkan klaster tenaga kerja. Bu Gubernur berjanji memperjuangkan buruh perempuan yang sebagai tulang punggung keluarga agar bisa dibebaskan dari pajak penghasilan. Ibu Gubernur juga paham dan prihatin kondisi buruh, beliau akan memperjuangkan perumahan rakyat untuk bisa diakses para buruh. Nanti dikaji berapa iuran dibayar buruh, mudah dijangkau dan layak untuk buruh,” tuturnya.

    “Alhamdulillah, Bu Gubernur juga menyanggupi agar bus Trans Jatim bisa beroperasi di wilayah industri dan merata di 38 kabupaten/kota Jatim. Dan, sejak tahun 2019 bu Khofifah satu-satunya gubernur di Imdonesia yang memiliki perhatian khusus ke anak buruh. Yakni, memberi kuota 5 persen ke anak buruh untuk masuk langsung ke SMA/SMK negeri. Beliau akan mengkaji dan tambahan kuota, serta Bu Khofifah mau menerima usulan para buruh agar Gus Dur kita usulkan jadi pahlawan nasional,” tambah Jazuli.

    Sementara itu, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menerima dan menandatangani 17 tuntutan para buruh yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Jatim. Khofifah memastikan akan berjuang bersama buruh.

    “Kami akan menyiapkan pelatihan dan sertifikasi bagi korban PHK sebanyak 10.000 pelatihan dan sertifikasi. Kami imgin bahwa saudara-saudara semua bisa mengakses pekerjaan dengan hasil yang layak dan bisa memenuhi kebutuhan saudara-saudara,” kata Khofifah.

    Khofifah memastikan pelatihan dan sertifikasi itu sudah tersedia anggarannya di Pemprov Jatim. Khofifah akan mengawal program tersebut.

    “Insya Allah anggarannya ada, programnya ada sehingga melalui komandan Gasper Pak Fauzi, Pak Jazuli dan teman-teman semua kita berharap peningkatan keterampilan bisa mengakses pekerjaan lebih tinggi dan membawa kesejahteraan,” jelasnya.

    Selain itu, Khofifah juga memberikan perhatian khusus kepada anak buruh yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas.

    “Begitu pula soal berapa persen putra-putri buruh bisa mengakses SMA dan SMK negeri, saya ingin sampaikan bahwa di SMA/SMK swasta kita akan menyiapkan 10 orang siswa untuk bisa mendapat beasiswa di sejumlah SMA/SMK swasta. Nanti jumlah totalnya semua ada 30 ribu siswa yang bisa diterima SMA/SMK swasta,” bebernya.

    “Kebijakan ini sekaligus kita memberi kado pada hari pendidikan nasional yang jatuh pada 2 Mei besok. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang punya putra putri tingkat SMP/MTS yang mau selesai, selain di SMA/SMK negeri ada SMA/SMK swasta yang nanti akan diumumkan oleh Dinas Pendidikan Jatim,” tambahnya. (tok/kun)