PDIP Minta Kaji Ulang Pemberian Gelar Pahlawan Soeharto, Sorot Kasus Korupsi dan HAM
Penulis
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
PDI-P
) Abidin Fikri meminta adanya kajian ulang terhadap rencana pemberian gelar
pahlawan nasional
kepada Presiden ke-2 Republik Indonesia
Soeharto
.
Ia mengingatkan pemerintah untuk tidak mengabaikan banyaknya kasus yang diduga melibatkan Soeharto. Terutama yang berkaitan dengan dugaan korupsi di era Orde Baru.
“Kasus dugaan korupsi tujuh yayasan yang melibatkan Soeharto, sebagaimana ditetapkan pada tahun 2000, hingga kini belum menemui penyelesaian hukum yang jelas,” ujar Abidin lewat keterangannya, Senin (5/5/2025).
Selain korupsi, ia juga menyorot dugaan praktik kolusi dan nepotisme. Serta, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi selama kepemimpinan Soeharto.
Pemberian gelar nasional kepada Soeharto, kata Abidin, hanya akan melukai perasaan para korban yang belum mendapatkan penyelesaian hukum.
“Memberikan gelar pahlawan nasional di tengah fakta ini bukan hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap integritas proses penganugerahan gelar,” ujar Abidin.
Ia pun meminta pemerintah, khususnya Kementerian Sosial (Kemensos), untuk tidak mengabaikan fakta sejarah dan belum tuntasnya kasus-kasus yang menyeret nama Soeharto.
“Mengabaikan fakta sejarah dan ketidaktuntasan kasus hukum Soeharto akan mencederai semangat anti korupsi dan keadilan sosial yang sedang kita perjuangkan bersama,” ujar Abidin.
“Kemensos perlu mengkaji secara mendalam usulan pemberian gelar
Pahlawan Nasional
kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto,” sambungnya.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau karib disapa Gus Ipul mengatakan, usulan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat daerah hingga ke pemerintah pusat.
“Jadi memenuhi syarat melalui mekanisme. Ada tanda tangan Bupati, Gubernur, itu baru ke kita. Jadi memang prosesnya dari bawah,” ucap Gus Ipul, dikutip dari laman resmi Kemensos.
Ia pun menargetkan keputusan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto akan diambil pada Mei 2025.
“Sekarang masih berproses. Targetnya Mei. Apakah Mei bisa atau enggak, ya, nanti kami lihat,” ujar Gus Ipul.
Diketahui, terdapat nama lain yang juga diusulkan mendapatkan gelar pahlawan nasional seperti KH Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).
Lalu, empat nama baru yang diusulkan tahun ini selain Soeharto adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Gus dur
-
/data/photo/2024/10/20/671480c708abf.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Ketika Prabowo Tegaskan Bukan Boneka Jokowi
Ketika Prabowo Tegaskan Bukan Boneka Jokowi
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Presiden RI
Prabowo Subianto
membantah dirinya adalah “presiden boneka” yang dikendalikan oleh Presiden ke-7
Joko Widodo
.
Penegasan ini disampaikannya di tengah kemunculan isu
matahari kembar
antara Jokowi dan Prabowo dalam pemerintahan, beberapa waktu belakangan.
“Saya dibilang, apa itu, presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya, saya katakan itu tidak benar,” tegas Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Dalam sidang kabinet, Prabowo memang mengakui sering berkonsultasi dengan Jokowi untuk meminta pendapat dan saran.
Hal itu lantaran ayah dari Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka sudah punya pengalaman selama 10 tahun memimpin Indonesia.
Akan tetapi, Prabowo tidak hanya berkonsultasi dengan Jokowi saja.
Ia mengaku juga meminta saran dan pendapat kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri.
Menurut Prabowo, pertemuan dan komunikasinya dengan Jokowi, SBY, dan Megawati bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan.
“Saya menghadap beliau enggak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah,” kata Prabowo.
Eks Menteri Pertahanan ini lantas mengatakan jika bisa bertemu mantan presiden lainnya seperti Soekarno, Soeharto, hingga Abdurrahman Wahid, tentu Prabowo akan menemui mereka juga.
“Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” imbuh dia.
Di sisi lain, Prabowo juga memuji kinerja dan prestasi Jokowi ketika masih menjabat sebagai kepala negara.
Pujian kepada Jokowi juga disampaikan Prabowo di rapat kabinet kemarin.
Ia memuji Jokowi yang mampu menjaga inflasi di Indonesia selama ini.
Prabowo mengaku menyampaikan hal tersebut bukan karena ada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, yang sedang duduk di sebelahnya.
“Ini prestasi. Dan saya harus katakan. Jujur ini. Bukan karena Mas Gibran ada di sebelah saya, bukan. Ini objektif. Ini salah satu hasil daripada kepemimpinan dan manajemen Pak Jokowi,” ujar Prabowo.
Prabowo berpandangan, kesuksesan Jokowi dalam menjaga inflasi karena pengalamannya sebagai Wali Kota Solo.
Lebih lanjut, Prabowo menyebut Jokowi bisa memahami bagaimana cara menghadapi inflasi tanpa perlu belajar di Harvard University.
“Mungkin pengalaman beliau sebagai wali kota membuat beliau ngerti bagaimana memanage inflasi. Yang mungkin enggak ada di buku. Enggak diajarkan di Harvard atau di MIT (Massachusetts Institute of Technology),” jelasnya.
Dihubungi terpisah, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, memandang bantahan Prabowo sudah tepat.
Sebab, langkah Prabowo berkomunikasi dan memuji presiden terdahulu, termasuk Jokowi, dinilai sebagai ungkapan terima kasih.
“Prabowo hanya ingin tegaskan ucapkan terima kasih ke presiden terdahulu. Itu bagus sebagai bentuk pengakuan bahwa presiden sebelumnya berjasa untuk bangsa. Tapi jangan artikan itu diatur-diatur atau lainnya,” ujar Adi, saat dihubungi kemarin malam.
Dalam kesempatan berbeda, Jokowi pernah menegaskan kembali bahwa tidak ada “matahari kembar” dalam pemerintahan di Indonesia saat ini.
Sebab, Indonesia saat ini hanya dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan begitu, menurut Jokowi, hanya ada satu “matahari” atau pemimpin negara saat ini.
“Kan sudah saya sampaikan bolak-balik, tidak ada matahari kembar, matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto,” kata Jokowi, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, 22 April 2025.
Sehari sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prabowo, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa tidak ada matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo.
“Jadi tolong juga lah, jangan kemudian diasosiasikan ini ada menteri yang silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, kemudian dianggap ada matahari kembar, jangan begitu,” ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Menurutnya, momen adanya menteri bersilaturahmi Lebaran ke kediaman Jokowi hanya silaturahmi saja. “Semangatnya sih tidak seperti itu, kita meyakini enggak seperti itu,” sambung dia.
Adapun isu matahari kembar hingga presiden boneka ini mencuat berselang usai sejumlah menteri
Kabinet Merah Putih
berkunjung di momen Lebaran ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah.
Bahkan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono menyebut Jokowi dengan sebutan “bos”.
Tak hanya itu, Presiden Prabowo juga kerap mengundang Jokowi dan SBY dalam acara peresmian proyek pemerintah.
Contohnya, saat peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari lalu, turut dihadiri SBY dan Jokowi.
Selain itu, Prabowo pernah meminta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengundang Joko Widodo setiap kali dirinya meresmikan proyek-proyek warisan Jokowi.
Hal ini dikatakan Prabowo saat meresmikan bank emas atau bullion bank di The Gade Tower, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2025) lalu.
“Harusnya, tolong Seskab, (kalau) ada program yang jasanya sebelumnya banyak, presiden sebelumnya harus dihadirkan,” tutur Prabowo dalam peresmian.
Adapun salah satu proyek warisan Jokowi yang ia resmikan adalah bank emas.
Diketahui, persiapan bank emas sudah dilakukan sejak empat tahun lalu, tepat di periode kedua Jokowi.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Saya Dibilang Presiden Boneka, Dikendalikan Jokowi, Itu Tidak Benar!
GELORA.CO – Presiden RI Prabowo Subianto membantah dirinya dikendalikan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo.
Hal itu dia sampaikan dalam sidang kabinet Merah Putih di Kantor Presiden, Senin, 5 Mei 2025.
“Saya dibilang, apa itu, presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” tegas Prabowo.
Prabowo menegaskan, bahwa pertemuan tersebut hanya sebatas melakukan konsultasi meminta saran dan pendapat dengan kepala negara terdahulu.
Ia menjelaskan konsultasi itu dilakukan karena dirinya menganggap Jokowi telah sukses memimpin Indonesia selama 10 tahun.
“Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan dirinya juga berkonsultasi dengan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Mantan Menteri Pertahanan ini pun berkelakar, bahkan dirinya ingin menghadap kepada Gus Dur hingga Bung Karno jika memungkinkan.
“Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto menghadap Bung Karno kalau bisa. Loh minta pandangan minta saran,” canda dia.
-

Prabowo Heran Ijazah Jokowi Dipermasalahkan: Jangan-jangan Nanti Saya Juga
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyoroti kontroversi ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang terus menjadi bahan perdebatan.
Orang nomor satu di Indonesia itu mengaku heran mengapa latar belakang pendidikan Jokowi masih saja diributkan.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar Senin (5/5/2025) sore ini, Prabowo mempertanyakan apakah kelak dirinya juga akan mengalami hal serupa, di mana ijazahnya dipermasalahkan.
“Loh minta pandangan minta saran. Pak Jokowi berhasil 10 tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanya, iya kan?” katanya di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/5/2025).
Lebih lanjut, di hadapan para anggota Kabinet Merah Putih, Prabowo menegaskan bahwa dirinya bukanlah presiden boneka. Pernyataan ini ia sampaikan sebagai respons atas tudingan bahwa ia dikendalikan oleh Jokowi.
“Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” ujar Prabowo.
Dia menegaskan bahwa konsultasi dengan Jokowi merupakan langkah wajar untuk meminta pandangan dari pemimpin sebelumnya.
“Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa,” tegas Prabowo.
Tak hanya dengan Jokowi, Prabowo juga menyampaikan bahwa ia menjalin komunikasi serupa dengan presiden-presiden sebelumnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.
“Saya menghadap beliau tidak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” pungkas Prabowo sambil berseloroh.
-

Prabowo: Saya Bukan Boneka Jokowi
Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya bukanlah presiden boneka. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap tudingan yang menyebut bahwa dia berada di bawah kendali Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Penegasan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung Senin (5/5/2025) sore ini di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
“Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” katanya dalam forum itu.
Menurut Prabowo, dirinya hanya menjalin komunikasi dengan Jokowi untuk sekadar meminta masukan dan pandangan, sebagaimana wajar dilakukan seorang pemimpin kepada pendahulunya.
“Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa,” katanya.
Tak hanya dengan Jokowi, Prabowo menyebut dirinya juga berkonsultasi dengan para mantan presiden lainnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.
“Saya menghadap beliau tidak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa. Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” pungkas Prabowo.
-

Presiden bantah anggapan dirinya dikendalikan Jokowi
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto membantah anggapan yang menyebut dirinya sebagai “presiden boneka” dan dikendalikan oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Presiden menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri.
“Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Presiden Prabowo saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Presiden Prabowo menegaskan konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.
“Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.
Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.
“Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” ujar Presiden berkelakar.
Presiden kemudian menyinggung masalah ijazah yang saat ini dialamatkan kepada Jokowi.
“Masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” kata Presiden Prabowo.
Presiden memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Senin sore, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Sidang kabinet hari ini diikuti oleh hampir seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan.
Sidang Kabinet Paripurna pada hari Selasa ini merupakan sidang kali ketiga yang digelar pada tahun ini.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menggelar Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 21 Maret lalu guna membahas berbagai persiapan pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah.
Beberapa pejabat yang hadir mengikuti Sidang Kabinet Paripurna sore ini, di antaranya Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar, dan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi’i.
Kemudian ada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.
Selain itu, hadir pula Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Hasan Nasbi, yang saat ini masih menjabat Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025 -

Prabowo Bantah Jadi Boneka Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna
GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto membantah tudingan bahwa dirinya hanyalah “boneka” dari Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Hal itu ia sampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Merdeka pada Senin, 5 Mei 2025.
Prabowo menegaskan bahwa hubungan konsultatif dengan Jokowi merupakan hal yang wajar dalam proses transisi pemerintahan.
“Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” tegas Prabowo dalam pernyataannya di hadapan kabinet.
Ia menyampaikan bahwa konsultasi dengan pemimpin sebelumnya adalah bentuk sikap kenegarawanan, bukan ketergantungan.
“Bahwa kita konsultasi, dia itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau sepuluh tahun berkuasa,” tambahnya.
Prabowo juga menyoroti pentingnya bersikap objektif dan berjiwa besar dalam menilai keberhasilan pemerintahan sebelumnya. Ia menyebut keberhasilan transisi pemerintahan menjadi salah satu faktor utama situasi nasional yang kondusif saat ini.
“Alhamdulillah kabinet kita memerintah, kita harus berjiwa besar, kita harus objektif, kita bisa bagus gini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik,” ujar Prabowo.
Lebih lanjut, Prabowo menyebut dirinya tidak hanya berkonsultasi dengan Presiden Jokowi, tetapi juga dengan para mantan presiden lainnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.
“Saya menghadap beliau (Jokowi) tidak ada masalah, saya menghadap SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah,” katanya. Bahkan, ia berkelakar bahwa jika memungkinkan, ia juga ingin berdiskusi dengan para presiden yang telah meninggal dunia, seperti Gus Dur dan Soeharto.
Menutup pernyataannya, Prabowo menyinggung isu ijazah yang sempat menyerang Jokowi dan menyiratkan bahwa isu serupa bisa saja diarahkan kepadanya juga.
“Jokowi berhasil 10 tahun orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanyakan,” kata dia.
-

Prabowo Subianto Singgung Isu Ijazah Jokowi dan Bantah Jadi Presiden Boneka di Sidang Kabinet – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Dalam pengantar sidang yang dihadiri hampir seluruh anggota Kabinet Merah Putih tersebut, Presiden Prabowo sempat menyinggung soal isu ijazah palsu yang mendera Presiden Ketujuh Joko Widodo (Jokowi).
Kepala Negara mengaku heran adanya pihak yang mempermasalahkan keaslian ijazah kuliah Jokowi di Universitas Gadjah Mada (UGM).
“Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka, masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” kata Prabowo.
Ketua Umum Gerindra tersebut juga menyinggung pihak pihak yang menyebutnya sebagai Presiden boneka Jokowi.
Menurut Prabowo anggapan tersebut tidaklah benar.
“Saya dibilang apa itu presiden boneka saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” katanya.
Menurut Prabowo dirinya hanya meminta saran kepada Jokowi.
Prabowo mengatakan tidak ada yang salah apabila ia meminta saran kepada Presiden sebelumnya, termasuk kepada Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Bahwa kita konsultasi, iya. Itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi. Minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau tidak ada masalah, saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, kalau bisa menghadap Pak Harto menghadap Bung Karno kalau bisa,” ujarnya.
Jokowi Laporkan Tudingan Ijazah Palsu
Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) resmi membuat laporan polisi soal dugaan pencemaran nama baik atas tudingan ijazah palsu.
Jokowi datang langsung bersama tim pengacaranya ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi pada Rabu (30/4/2025).
Ia didampingi empat kuasa hukumnya melaporkan lima orang yang diduga terlibat dalam kasus ini yakni RS, RS, ES, T, dan K.
Laporan tersebut menyertakan Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik serta Pasal 27a,
Pasal 32, dan Pasal 35 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).Dalam pemeriksaan awal, Jokowi ternyata membawa ijazah pendidikan formalnya mulai dari Sekolah Dasar (SD) untuk diperlihatkan ke polisi.
“Tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga kuliahnya UGM, semua sudah diperlihatkan kepada para penyelidik,” kata Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan kepada wartawan di Polda Metro Jaya.
Yakup menjelaskan dalam hal ini kliennya tersebut ditanya terkait apa yang dilaporkan termasuk soal sejarah ijazah tersebut.
“Kemudian sejarah-sejarah Pak Jokowi juga ditanyakan, bagaimana dulu pada saat kuliah, kegiatan-kegiatan apa saja, hingga tentunya yang paling terkhusus, paling banyak mungkin mengenai peristiwa-peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan,” tuturnya.
Lebih lanjut Yakup mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya terkait laporan yang dibuat ke penyidik Polda Metro Jaya untuk segera diselidiki.
“Kita sudah serahkan ini kepada hukum, kepada jalur yang sudah benar, kami harap dan Pak Jokowi juga harap ini semua menjadi terang benderang, semuanya clear,” tuturnya.
Kubu Jokowi sendiri menduga polemik ijazah palsu yang saat ini masih menjadi perbincangan bermuatan politis.
Rivai Kusumanegara mengatakan ada tujuan jangka pendek dan panjang yang akan menyerang kliennya tersebut.
“Jadi saya lihat memang ini sudah upaya untuk mempolitisasi. Dengan tujuan memang, ada tujuan besar juga, ada tujuan jangka pendek juga. Tujuan jangka pendeknya mungkin menghancurkan kredibilitas Pak Jokowi,” kata pengacara Jokowi itu.
Menurutnya, ada pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang memang dasarnya tidak benar-benar mencari kebenaran dalam kasus ini.
“Tapi juga ada agenda besar di belakangnya, kita juga nggak tahu apa. Tapi karena saya melihat ini sudah tidak lagi hukum murni, tidak lagi orang mencari kebenaran untuk keadilan,” ucapnya.
Hal ini juga terlihat meski persoalan tersebut sudah diklarifikasi oleh pihak UGM, namun tetap dicari kesalahan yang lain.
“Gampangnya begini deh. Untuk melihat keaslian sebuah BPKB, kita tanya ke mana? Polisi. Untuk mengecek keasliannya sertifikat tanah, tanya ke siapa? BPN. Untuk mengecek keasliannya ijazah, tanya ke siapa? Ya, yang menerbitkan itu kan, dalam hal ini konteksnya UGM,” tuturnya.
“Dan ternyata benar, sekalipun UGM sudah menunjukkan, bahkan membuat klarifikasi formil, nyatanya terus diserang. Fotonya dipersoalkan, fontnya dipersoalkan, beliau mau pakai font apapun, dan sebenarnya tidak ada persoalan,” sambungnya.
Sehingga, kata Rivai, pihaknya menyarankan agar mantan Wali Kota Solo ini menempuh jalur hukum agar permasalahan bisa terang benderang.
“Maka, memang saya rekomendasikannya, kita coba jalankan proses hukum, kita kawal, bahkan kita uji. Apakah di negara hukum ini, betul-betul hukum bisa menjadi penjaga demokrasi, penjaga kebebasan informasi. Ini kita perlu, apa namanya, ya mungkin kita uji dari sini,” tuturnya.
Terpisah pakar telematika Roy Suryo yang ikut dilaporkan oleh Jokowi ke Polda Metro Jaya soal tudingan ijazah palsu menyambut baik laporan yang dibuat oleh ayah dari Wapres Gibran Rakabuming Raka itu.
Sambil berkelakar, dia mengatakan jika Jokowi ‘masuk perangkap’.
“Perkembangan menarik seperti tadi yang sudah saya infokan dan disampaikan langsung oleh Pak Ahmad Basirudin, betul ini juga kebetulan Joko Widodo memberikan laporan langsung di Polda Metro Jaya,” kata Roy Suryo, Rabu (30/4/2025).
“Itu bagus, berarti masuk perangkap,” sambung dia.
‘Masuk perangkap’ yang dimaksud Roy Suryo adalah Jokowi harus menunjukan ijazahnya kepada penyidik untuk membuktikan apakah palsu atau asli.
“Berarti apa? Memang dia (Jokowi) harus menunjukkan ijazahnya karena yang kita tuntut adalah ijazah yang disebut-sebut asli ini,” ujarnya. “Dan kalau nanti pemeriksaan itu ternyata di luar apa yang kita sajikan selama ini ya kita siap adu, adu data, adu kebenaran,” jelasnya.
Roy Suryo pun meyakini apa yang dilakukannya bersama sejumlah aktivis untuk membongkar ijazah palsu Jokowi akan terus dilakukan. Sebab, dia menegaskan apa yang disampaikannya berdasarkan data dan analisa mendalam.
“Jadi teman-teman semua sebelum teman-teman yang sudah saya sampaikan kalau memang terbukti nanti bohong ya konsekuensinya jelas-jelas dan yang terakhir ini bukan ujung dari perjuangan kita perjuangan kita,” kata dia. “Masih panjang selamatkan Indonesia dari tragedi yang luar biasa buruk dan memalukan ini,” ujarnya.
-

Prabowo Sentil Polemik Ijazah Jokowi, Khawatir Ijazahnya juga Ditanya-tanya
GELORA.CO – Presiden terpilih Prabowo Subianto menanggapi isu yang selama ini menghantui Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait keabsahan ijazahnya.
Dalam pidato Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Senin, 5 Mei 2025, Prabowo menyentil polemik tersebut dan menyebut dirinya bisa saja menjadi sasaran berikutnya.
“Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka. Masalah ijazah dipersoalkan. Nanti ijazah saya ditanya-tanyakan,” ujar Prabowo dengan nada menyindir.
Pernyataan ini muncul sebagai bagian dari klarifikasi Prabowo terhadap tudingan yang menyebut dirinya hanyalah “presiden boneka” yang dikendalikan oleh Jokowi. Ia menegaskan bahwa hubungan dengan Jokowi bersifat konsultatif, bukan subordinatif.
“Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” tegasnya.
Menurut Prabowo, berkonsultasi dengan presiden sebelumnya adalah hal yang lazim dalam pemerintahan, terutama dalam masa transisi kekuasaan. Ia bahkan menyebut sikap Jokowi sebagai pemimpin yang bijak dan terbuka dalam memberikan pandangan.
“Bahwa kita konsultasi, dia itu seorang pemimpin yang bijak. Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau sepuluh tahun berkuasa,” jelas Prabowo.
Ia juga menambahkan bahwa dirinya tidak hanya berkonsultasi dengan Jokowi, tetapi juga dengan para pemimpin Indonesia sebelumnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Megawati Soekarnoputri.
“Saya menghadap beliau tidak ada masalah, saya menghadap SBY tidak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur kalau bisa. Menghadap Pak Harto. Lho, kita minta pandangan, minta saran,” kata Prabowo.
/data/photo/2025/04/18/6801f91037022.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
