Tag: Gus dur

  • PKB Kota Malang Gelar Tasyakuran Usai Gus Dur Dianugerahi Pahlawan Nasional

    PKB Kota Malang Gelar Tasyakuran Usai Gus Dur Dianugerahi Pahlawan Nasional

    Malang (beritajatim.com) – Presiden RI ke 4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mendapat anugerah sebagai Pahlawan Nasional. Gus Dur dianggap sebagai tokoh penting sehingga layak diberi gelar pahlawan nasional.

    Usai pemberian gelar itu, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang menggelar tasyakuran di kantor mereka di Jalan Ketapang, Kasin, Klojen, Kota Malang pada Rabu (12/11/2025) malam. Tidak hanya kader PKB dan seluruh anggota Fraksi PKB DPRD Kota Malang. Sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Malang juga hadir.

    Ketua DPC PKB Kota Malang Fatchullah, mengatakan tasyakuran ini merupakan bentuk kebanggaan dan rasa syukur atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur. Apalagi tokoh lain seperti KH Muhammad Kholil, Bangkalan, hingga Marsinah sebagai aktivis buruh yang memperjuangkan hak-hak pekerja hingga akhir hayatnya juga diberi gelar yang sama.

    “Gus Dur bukan hanya tokoh bangsa, tetapi juga ruh perjuangan PKB. Beliau telah menanamkan nilai-nilai pluralisme, keadilan sosial, dan keberanian moral dalam membela kebenaran. Karena itu, kita sebagai kader PKB harus terus meneladani semangat dan pemikiran beliau,” ujar Fatchullah.

    Fatchullah mengatakan sejarah panjang PKB tidak dapat dilepaskan dari Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi induk yang melahirkan nilai-nilai dasar perjuangan partai. PKB lahir dari para ulama dengan Gus Dur sebagai tokoh sentralnya.

    “PKB lahir dari rahim NU dengan misi untuk meneruskan perjuangan para ulama, termasuk KH Abdurrahman Wahid. Maka memperjuangkan rakyat adalah bagian dari meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa,” ujar Fatchullah.

    Sementara itu, tokoh NU setempat KH Imam Mukti menekankan pentingnya melandaskan perjuangan politik PKB pada ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah. Menurutnya, politik dalam pandangan Islam bukan semata urusan kekuasaan, melainkan sarana ibadah untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan umat.

    “Rasulullah SAW mengajarkan bahwa perjuangan harus didasari pada keikhlasan dan kasih sayang. PKB harus menjadi partai yang membawa rahmat bagi seluruh masyarakat, memperjuangkan keadilan tanpa membeda-bedakan,” kata Imam Mukti.

    Imam menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama membutuhkan peran politik untuk dapat mewujudkan kebijakan yang berpihak kepada umat.

    “NU tidak mungkin bisa berbuat kebijakan politik tanpa partai politik,” ujar Imam. [luc/aje]

  • Titiek Soeharto: “Pro-kontra kepahlawanan itu boleh-boleh saja”

    Titiek Soeharto: “Pro-kontra kepahlawanan itu boleh-boleh saja”

    keberhasilan NTB mengembangkan padi gogo dengan mengubah lahan kering sehingga kini menjadi lumbung pangan nasional tidak terlepas dari peran ayahnya saat masih menjadi presiden. Bendungan paling banyak dibangun di NTB, dari daerah kering jadi daerah

    Mataram (ANTARA) – Putri Presiden ke-2 Indonesia, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menilai pro dan kontra terkait penetapan kepahlawanan ayahnya Soeharto sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintah merupakan hal yang “boleh-boleh saja” dan biasa di sebuah negara demokrasi.

    “Pro kontra boleh-boleh saja, nggak apa-apa ini negara demokrasi,” ujarnya setelah memimpin rombongan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Rabu.

    Ia melihat mayoritas masyarakat Indonesia, juga menginginkan Presiden ke-2 RI tersebut mendapatkan penghargaan dan dihargai meski ada pro dan kontra yang muncul.

    “Saya rasa itu sudah jelas terang benderang nggak usah kita lanjutkan lagi,” kata Titiek Soeharto, didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.

    Titiek mencontohkan keberhasilan NTB mengembangkan padi gogo dengan mengubah lahan kering sehingga kini menjadi lumbung pangan nasional tidak terlepas dari peran ayahnya saat masih menjadi presiden. Bahkan, pada zaman itu sejumlah bendungan dibangun untuk NTB, sehingga hasilnya bisa dinikmati sampai saat ini.

    “Bendungan paling banyak dibangun di NTB, dari daerah kering jadi daerah subur. Jadi lumbung padi, pabrik dan sebagainya, pokoknya yang jelas daerah kering jadi lumbung padi itu berkat dari pertanian dan bendungan-bendungan yang ada, saluran-saluran irigasi dirasakan oleh semua masyarakat NTB,” terangnya.

    Meski demikian Titiek menepis penetapan pahlawan itu ada campur tangan keluarga Cendana. Namun, terlepas dari pro dan kontra itu, diberi atau tidak gelar Pahlawan Nasional, bagi keluarga Cendana, maka ayahnya Presiden ke-2 RI Soeharto adalah pahlawan bagi keluarga.

    “Buat kami, diberi gelar atau tidak, bapak adalah pahlawan buat kami (keluarga),” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

    Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.

    Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional ditetapkan di Jakarta 6 November 2025.

    Dalam upacara tersebut, pemerintah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional, yakni:
    1. K.H. Abdurrachman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur.
    2. Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto – Jawa Tengah.
    3. Marsinah – Jawa Timur
    4. Mochtar Kusumaatmaja – Jawa Barat.
    5. Hj. Rahma El Yunusiyyah – Sumatera Barat.
    6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah.
    7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat.
    8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur.
    9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara.
    10. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara.

    Pewarta: Nur Imansyah
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mimpi Besar Gus Dur untuk Tegakkan Hukum Seadil-adilnya Masih Belum Terwujud

    Mimpi Besar Gus Dur untuk Tegakkan Hukum Seadil-adilnya Masih Belum Terwujud

    Mimpi Besar Gus Dur untuk Tegakkan Hukum Seadil-adilnya Masih Belum Terwujud
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza mengatakan, mimpi besar Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masih ada yang belum sepenuhnya terwujud, yakni penegakan hukum seadil-adilnya.
    Hal tersebut Faisol sampaikan dalam acara Tasyakuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang diselenggarakan Fraksi PKB
    MPR
    , di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
    “Barangkali kita masih harus melanjutkan pesan, tugas, dan perjuangan Beliau yang belum sepenuhnya terwujud. Salah satunya, mimpi besar
    Gus Dur
    untuk menegakkan
    hukum
    seadil-adilnya. Beliau selalu mengingatkan agar hukum tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas,” ujar Faisol.
    Faisol menyampaikan, Gus Dur pernah menyebut bahwa Indonesia kerap menjadi bangsa penakut karena tidak berani menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang salah.
    Dia pun percaya Presiden
    Prabowo Subianto
    memiliki hati nurani untuk mewujudkan cita-cita Gus Dur itu.
    “Kami percaya, Presiden Prabowo memiliki hati nurani untuk mewujudkan cita-cita luhur itu menegakkan hukum yang adil dan membawa kemakmuran bagi bangsa Indonesia,” tutur dia.
    Faisol menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh besar yang menjadi kebanggaan dan panutan seluruh rakyat Indonesia, yakni Gus Dur dan Presiden ke-2 RI Soeharto.
    Faisol berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Prabowo, atas keputusan pemberian gelar Pahlawan Nasional tersebut.
    “Ini membanggakan kita semua. Karena dengan rahmat Allah SWT, kita dapat hadir dalam acara tasyakuran atas dianugerahkannya gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh besar yang menjadi pahlawan untuk kita semua,” ucap Faisol.
    “DPP PKB juga menyampaikan selamat kepada keluarga besar para tokoh yang mendapat gelar. Ini adalah bukti bahwa perjuangan mereka dalam melanjutkan kemerdekaan tidak pernah berhenti hingga hari ini,” sambung dia.
    Faisol mengapresiasi peran MPR yang tahun lalu mencabut TAP MPR yang menjadi hambatan administratif bagi proses penganugerahan gelar tersebut.
    Faisol menyebut, Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana sebagai sosok yang mencintai Gus Dur, sehingga akhirnya gelar Pahlawan Nasional bisa didapatkan.
    “Tanpa langkah berani MPR RI, mungkin sulit bagi kita menyaksikan penganugerahan ini tahun ini. Kami juga berterima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah memfasilitasi seluruh prosesnya,” ujar Faisol.
    “Saya mengenal beliau sebagai pencinta Gus Dur sejati. Karena kecintaannya itulah beliau memilih PKB, dan pada akhirnya turut berperan dalam memperjuangkan gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur,” sambung dia.
    Sementara itu, Faisol menegaskan, PKB berkomitmen untuk terus memperjuangkan nilai dan ajaran yang telah diwariskan para pahlawan, khususnya dua tokoh besar yang baru saja dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
    “Tanpa perjuangan panjang dan kebesaran jiwa serta kepemimpinan Gus Dur yang mampu menjahit kembali perbedaan suku, ras, dan agama di tengah proses reformasi, mungkin kita tidak akan berada di titik ini. Beliau memastikan bahwa NKRI tetap utuh, eksis, dan berdaulat,” imbuh Faisol.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKB Kota Kediri Gelar Khotmil Qur’an, Syukuri Penganugerahan Gelar Pahlawan untuk Syaikhona Kholil, Gus Dur, dan Marsinah

    PKB Kota Kediri Gelar Khotmil Qur’an, Syukuri Penganugerahan Gelar Pahlawan untuk Syaikhona Kholil, Gus Dur, dan Marsinah

  • SBY Tegaskan Pensiun dari Dunia Politik: Saya ini Sekarang Seniman

    SBY Tegaskan Pensiun dari Dunia Politik: Saya ini Sekarang Seniman

    Bisnis.com, SURABAYA – Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengaku bahwa saat ini dirinya telah meninggalkan dunia perpolitikan dan memilih jalan hidup baru sebagai seorang seniman.

    Pernyataan tersebut dilontarkannya saat menyampaikan orasi ilmiah dalam puncak acara Dies Natalies Ke-65 dan Lustrum XIII Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (11/11/2025).

    Awalnya, SBY mengaku bahwa dirinya sempat ditanya oleh Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) ITS, Mohammad Nuh dan Rektor ITS, Bambang Pramujati mengenai ketersediaan salindia presentasi untuk menyampaikan detail mengenai orasi ilmiah yang disampaikannya.

    “Pak Nuh dan Pak Rektor sempat tanya ‘Pak SBY, nanti bapak pakai PowerPoint tidak?’ Saya bilang, ‘Wah, saya sudah lama tidak pakai PowerPoint. Saya ini sekarang seniman’,” beber SBY di hadapan civitas akademika ITS.

    SBY pun mengaku, dirinya sudah tidak menggunakan salindia presentasi dalam jangka waktu yang lama. Saat ini, ia menyebut sedang sibuk dengan rutinitas yang baru, yakni melukis, bermusik, mengurus tim olahraga, hingga menulis puisi dan novel.

    “Dunia saya melukis, bermain musik, membuat puisi, dan mempersiapkan novel. Sambil membina olahraga,” tegasnya.

    SBY mengungkapkan bahwa rutinitasnya sebagai seniman membuat dirinya merasa lebih bebas untuk mengekspresikan gagasan, perasaan, dan pandangan hidup. Tanpa di bawah tekanan ataupun protokoler yang dahulu mengikatnya.

    “Kemudian, saya lebih merdeka sekarang berbicara karena tidak lagi diikat oleh protokoler tatanan yang kadang-kadang membikin seseorang terbelenggu,” tuturnya lagi.

    Semenjak dia mengakhiri masa jabatan sebagai presiden pada 2014, SBY memang diketahui luas cukup aktif melukis selama beberapa tahun terakhir, dan telah menggelar sejumlah pameran seni rupa.

    “I am free now as an artist, sebagai seniman. Sehingga Pak Rektor saya tidak akan menyampaikan orasi ini secara atau terlalu akademis. Biarkan ini sebuah conversation, biar mengalir begitu saja yang penting ada dialog antara kita,” pungkasnya.

    Sebagai informasi, Presiden SBY baru saja menerima penghargaan 10 Nopember dari ITS. Susilo Bambang Yudhoyono dinilai memberikan banyak kontribusi bagi bangsa Indonesia. 

    Selain SBY, sebelumnya ITS juga memberikan penghargaan serupa kepada sejumlah tokoh lainnya, seperti BJ Habibie, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Emil Salim, hingga Presiden RI Prabowo Subianto.

  • Pemprov Jatim Gelar Tasyakuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur di Grahadi

    Pemprov Jatim Gelar Tasyakuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur di Grahadi

    Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar tasyakuran atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Selasa (11/11/2025).

    Acara ini dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak, Istri Gus Dur Nyai Sinta Nuriyah dan Putri Gus Dur Yenny Wahid,

    Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa penetapan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional, bersama Syaikhona Muhammad Kholil dan Marsinah, merupakan bentuk penghormatan negara atas jasa-jasa besar mereka dalam memperjuangkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebangsaan.

    Menurut Khofifah, Gus Dur adalah sosok lintas batas yang memperjuangkan nilai kemanusiaan universal. Gus Dur, terang dia, bukan hanya milik warga Nahdlatul Ulama, tapi milik seluruh bangsa. Gus Dur adalah pahlawan yang memperjuangkan kemanusiaan universal, bahwa setiap manusia, siapa pun dia, berhak mendapatkan penghormatan yang sama di mata Tuhan dan negara.

    Putri Gus Dur, Yenny Wahid, yang turut hadir dalam acara tersebut, mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan negara kepada ayahandanya. Ia mengatakan, perjuangan Gus Dur tidak pernah diarahkan untuk mendapatkan gelar, tetapi demi mewujudkan masyarakat yang adil dan berperikemanusiaan.

    “Gus Dur tidak pernah berjuang untuk mendapatkan gelar. Gus Dur tidak berjuang untuk mendapatkan posisi. Gus Dur hanya mengikuti hati gelaran di beliau, berjuang untuk mewujudkan masyarakat di mana ada keadilan di sana. Di mana semua orang diperlakukan setara,” kata Yenny.

    Ia menambahkan, nilai-nilai perjuangan Gus Dur merupakan warisan yang perlu diteruskan oleh generasi penerus bangsa. “Tentu bagi kami ini pengakuan dari negara bahwa nilai-nilai yang diperjuangkan Gus Dur inilah yang paling penting. Kita berharap bahwa ke depan apa yang diperjuangkan Gus Dur akan terus berlanjut, dilanjutkan oleh generasi-generasi berikutnya,” tuturnya. [tok/beq]

  • Tepuk Sakinah Ternyata Ide Salah Satu Anak Gus Dur, Begini Ceritanya!

    Tepuk Sakinah Ternyata Ide Salah Satu Anak Gus Dur, Begini Ceritanya!

    Bisnis.com, JAKARTA – Tepuk sakinah yang unik dan menjadi sorotan nasional ternyata berasal dari hasil kerja Alissa Qotrunnada Wahid alias Alissa Wahid bersama Kementerian Agama.

    Lagu yel-yel edukasi pra-nikah yang menjadi tren di berbagai sosial media tersebut diungkapkan asal muasalnya bagaimana oleh putri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). 

    Dalam seminar Women in SDG’s Action Award 2025 yang digelar Bisnis Indonesia Group pada Selasa (11/10), Allisa menceritakan asal dari Tepuk Sakinah dan bagaimana peran perempuan dalam mendesain keluarga. Baginya, Tepuk Sakinah bukan sekadar gerakan lucu atau simbolik, tapi sebagai sarana edukasi rumah tangga.

    “Tepuk sakinah adalah hasil dari kerja saya dan tim Kementerian Agama untuk program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, di situ kita memperkenalkan cara itu (tepuk sakinah),” ujar Alissa

    Koordinator Jaringan GUSDURian Indonesia tersebut menuturkan bahwa Tepuk Sakinah berasal dari cara berpikir yang menanamkan nilai-nilai hubungan suami istri yang setara dan saling mendukung antara suami dan istri, sesuai dengan ajaran Islam.

    “Itu [Tepuk Sakinah] berangkat dari cara berpikir keadilan, keseimbangan, dan kesalingan yang turun menjadi hal-hal berpasangan, saling jaga, saling ridho,” ucapnya.

    “Kita mau memperkenalkan cara berpikir yang lebih nurturing, saling, dan lebih adil. Pengalaman perempuan digunakan untuk mendesain kehidupan keluarga yang harmonis,” lanjutnya.

    Alissa turut menambahkan bahwa dalam masyarakat, masih banyak yang berpandangan bahwa perempuan itu minim dalam mendesain keluarga. Dia menuturkan, melalui Tepuk Sakinah, Kementerian Agama berupaya untuk mengubah pola pikir tersebut dengan menanamkan nilai saling menjaga dan menghargai peran masing-masing dalam keluarga.

    “Kita masih sering menemui tanggapan bahwa perempuan itu konco wingking [orang belakang]. Padahal, di zaman yang makin edan ini, justru diperlukan kelembutan dan kearifan perempuan dalam menjaga keseimbangan rumah tangga yang dimulai dengan membuat cara berpikir seperti tadi,” jelas Alissa.

    Gerakan dan lagu yel-yel Tepuk Sakinah kini menjadi cara kreatif dan interaktif untuk mendidik para calon suami-istri yang akan melangsungkan perkawinan.

    Gerakan yang digunakan selama sesi pendidikan pra-nikah tersebut yang viral di media sosial Indonesia diharapkan dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. (Stefanus Bintang Agni)

  • Jaringan Gusdurian Menolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Jaringan Gusdurian Menolak Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Soeharto

    Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jaringan Gusdurian Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid menegaskan menolak pemberian gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 Soeharto.

    Hal itu dia ungkapkan usai acara Women in Sustainable Development (SDG’s) Action Award 2025 yang diselenggarakan Bisnis Indonesia Group, Selasa (11/11/2025).

    “Jaringan Gusdurian ini posisinya menolak,” kata Putri sulung Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.

    Menurutnya, pemberian gelar kepada Soeharto adalah bentuk tidak hormat dan tidak berperikemanusiaan bagi korban-korban saat era kepemimpinan Soeharto. Penganugerahan gelar pahlawan juga dinilai memiliki ganjalan besar karena masih banyak masalah pelanggaran HAM yang belum dituntaskan di era Soeharto.

    Dia mengatakan seharusnya pemerintah melakukan rekonsiliasi lebih dulu menuntaskan berbagai polemik di zaman presiden yang menjabat selama 32 tahun itu.

    “Artinya orang yang melakukan pelanggaran HAM karena situasi, itu ada kok ruang untuk membersihkan diri kalau memang dipandang tidak bersalah gitu. Tapi kalau itu belum selesai, bagaimana ini tanggung jawabnya kepada publik,” ujarnya.

    Meskipun TAP MPRS terkait Soeharto dicabut, baginya itu hanya pandangan bagi MPR kala itu dan tidak menyelesaikan masalah hukum yang selama ini terjadi. Seharusnya, kata Alissa, persoalan hukum lebih dulu diselesaikan sehingga penetapan gelar pahlawan kepada Soeharto dapat dipertimbangkan.

    Dia menuturkan pemberian gelar pahlawan pada dasarnya melibatkan berbagai aspek seperti memiliki integritas moral, memperjuangkan integritas moral dan kepentingan bersama, bukan untuk diri sendiri.

    “Nah kalau kriteria ini aja tidak terpenuhi atau masih menjadi dispute. Ya selesaikan dulu dispute-nya, gitu,” pungkasnya.

    Sebelumnya, dalam rangka peringatan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh tokoh bangsa di Istana Negara, Senin (10/11/2025), salah satunya adalah Soeharto.

    Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional tertuang 10 nama yang mendapatkan gelar pahlawan nasional.

    Penganugerahan ini menjadi bentuk penghormatan negara atas jasa-jasa besar para tokoh yang dinilai berjasa luar biasa bagi perjuangan, kemerdekaan, dan pembangunan Republik Indonesia.

  • Soeharto Diberi Gelar Pahlawan, Pigai: Saya Menteri HAM, No Comment!

    Soeharto Diberi Gelar Pahlawan, Pigai: Saya Menteri HAM, No Comment!

    Soeharto Diberi Gelar Pahlawan, Pigai: Saya Menteri HAM, No Comment!
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai enggan berkomentar soal pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto, yang justru menimbulkan polemik.
    “Begini, pemberian penghargaan kepada Pak Harto, saya Menteri HAM, saya
    no comment
    , titik,” kata Pigai, saat ditemui di Gedung Kiai Haji Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).
    Saat kembali ditanya apakah Pigai sebagai Menteri HAM enggan menanggapi pemberian
    gelar pahlawan nasional
    kepada
    Soeharto
    , dia membenarkan hal tersebut.
    “Enggak ada (komentar),” ujar Pigai.
    Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menobatkan Soeharto menjadi
    pahlawan nasional
    di bidang perjuangan bersenjata dan politik, Senin (10/11/2025).
    Ia diberikan gelar lantaran perjuangan yang menonjol sejak masa kemerdekaan.
    “Jenderal Soeharto menonjol sejak masa kemerdekaan. Sebagai wakil komandan BKR Yogyakarta, ia memimpin pelucutan senjata di Jepang, Kota Baru 1945,” sebut narator saat Prabowo memberikan tanda gelar kepada ahli waris yang menerima.
    Pemberian gelar kepada Soeharto dan sembilan tokoh lain berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PKB Jombang Gelar Tasyakuran untuk Gus Dur, Syaikhona Cholil, dan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional

    PKB Jombang Gelar Tasyakuran untuk Gus Dur, Syaikhona Cholil, dan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional

    Jombang (beritajatim.com) – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Jombang menggelar tasyakuran atas penetapan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Syaikhona Cholil Bangkalan, dan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional pada Selasa (11/11/2025).

    Acara yang berlangsung di Graha Gus Dur, Kantor DPC PKB Jombang, dihadiri oleh puluhan kader dan pengurus PKB serta badan otonomnya (banom), yang berkumpul dalam suasana haru dan penuh kebahagiaan.

    Tasyakuran ini tidak hanya menjadi momen syukur, tetapi juga sebagai refleksi atas perjuangan luar biasa yang telah diberikan oleh Gus Dur dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, pluralisme, dan demokrasi di Indonesia.

    Selain itu, acara tersebut juga menjadi bentuk penghormatan atas penganugerahan Pahlawan Nasional kepada Syaikhona Cholil Bangkalan dan Marsinah, dua tokoh yang berperan penting dalam perjuangan di bidang keagamaan dan buruh.

    Acara ini semakin istimewa dengan kehadiran tokoh agama dan pengasuh pondok pesantren, seperti KH. M. Jauharul Afif (Gus Afif), Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur’an Sunan Bonang Mambaul Maarif Denanyar Jombang, yang memimpin doa bersama. Di dalam ruangan, terpampang potret Gus Dur yang tersenyum, seolah menjadi saksi kebahagiaan dan kebanggaan para pengikutnya.

    Dalam sambutannya, Hadi Atmaji, Ketua DPC PKB Jombang, menyampaikan, “Bagi kami, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur bukan hanya penghormatan kepada sosok pribadi, tapi juga pengakuan terhadap gagasan-gagasan besar beliau. Gus Dur adalah simbol kemanusiaan yang melampaui sekat agama, suku, dan golongan.”

    Hadi juga menegaskan bahwa semangat perjuangan Gus Dur akan terus menginspirasi seluruh kader PKB, khususnya di Jombang, yang merupakan tempat kelahiran tokoh besar Nahdlatul Ulama itu.

    Tasyakuran yang digelar di Graha Gus Dur Jombang

    “Kami ingin meneruskan perjuangan beliau dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan, keadilan sosial, serta keberpihakan kepada kaum lemah. Tasyakuran ini adalah wujud cinta dan penghormatan kami terhadap sosok guru bangsa,” tambah Hadi dengan penuh semangat.

    Anas Burhani, Sekretaris DPC PKB Jombang, juga menyoroti pentingnya penghargaan ini sebagai pengingat bagi kader PKB untuk tidak melupakan akar perjuangan partai yang lahir dari pemikiran Gus Dur.

    “Bagi kami, Gus Dur bukan hanya tokoh politik, tapi juga teladan moral. Beliau mengajarkan bahwa politik harus berorientasi pada kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat kecil. Semangat inilah yang harus terus kami rawat,” ujarnya.

    DPC PKB Jombang juga berencana untuk menggelar rangkaian kegiatan lanjutan, seperti ngaji kebangsaan, ziarah ke makam Gus Dur di Tebuireng, dan diskusi tentang pemikiran Gus Dur. Anas berharap kegiatan ini dapat menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan Gus Dur di tengah masyarakat.

    Senyum para kader PKB menjadi bukti bahwa perjuangan Gus Dur kini tidak hanya diakui secara resmi oleh negara, tetapi juga tetap hidup dalam hati para pengikutnya.

    Hadi Atmaji menutup sambutannya dengan harapan, “Bagi keluarga besar PKB Jombang, Gus Dur bukan sekadar pendiri partai, tetapi juga pelita yang menuntun arah perjuangan. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional menunjukkan bahwa nilai-nilai kejujuran, keberanian, dan kemanusiaan akan selalu abadi, seperti jejak Gus Dur yang tak pernah pudar dalam sejarah bangsa.” [suf]