Tag: Gus dur

PKB Bondowoso Gelar Tasyakuran Pengangkatan Tiga Tokoh Jatim sebagai Pahlawan Nasional, Soroti Warisan Perjuangan

Bondowoso (beritajatim.com) – DPC PKB Bondowoso menggelar tasyakuran atas penetapan tiga tokoh asal Jawa Timur sebagai Pahlawan Nasional, yakni Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Presiden RI keempat, serta Marsinah, aktivis buruh perempuan.

Acara ini berlangsung di kantor DPC PKB Bondowoso pada Jumat malam (14/11/2025) dengan suasana penuh penghormatan terhadap warisan perjuangan ketiganya.

Ketua DPC PKB Bondowoso, Ahmad Dhafir, menegaskan bahwa masyarakat Jawa Timur patut bersyukur sekaligus bangga. Menurutnya, penetapan tersebut bukan sekadar penghargaan negara, tetapi juga pengingat kuat atas akar perjuangan ulama, pemimpin bangsa, dan aktivis buruh yang telah memberi pengaruh besar bagi Indonesia.

“Kita sebagai warga Jawa Timur bangga ada tiga tokoh yang sekaligus diangkat sebagai pahlawan nasional. Satu-satunya dari kakek, anak, dan cucu semuanya dijadikan sebagai pahlawan nasional. Gus Dur simbol panutan kami, pelopor pluralisme,” ujar Dhafir.

Ia menambahkan bahwa tasyakuran yang digelar juga menjadi komitmen PKB Bondowoso untuk mengupgrade kader agar terus melanjutkan nilai-nilai perjuangan yang diwariskan para ulama dan tokoh bangsa.

“Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Pengakuan terhadap jasa beliau-beliau tetap menjadi kebanggaan bangsa,” tambahnya.

Dhafir juga menyoroti penetapan Syaikhona Kholil Bangkalan sebagai Pahlawan Nasional sebagai bukti kuat bahwa pesantren sejak masa perjuangan menjadi benteng penting bagi kemerdekaan bangsa. “Mulai dari KH Hasyim Asy’ari, Wahid Hasyim, sampai Abdurrahman Wahid. Pesantren tidak pernah absen dari sejarah bangsa,” ujarnya.

Selain ulama dan pemimpin bangsa, negara juga menetapkan Marsinah sebagai Pahlawan Nasional. Ia dikenal sebagai buruh pabrik di Sidoarjo pada awal 1990-an yang gigih memperjuangkan hak-hak rekan kerjanya hingga berakhir tragis.

“Marsinah memperjuangkan hak sahabat-sahabatnya. Dia membuka rahasia yang ada di pabrik waktu itu, sehingga berujung pada pembunuhannya. Dia berani, gigih, dan membela yang benar. Wajar kalau kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” ucap Dhafir.

Acara tasyakuran tersebut sekaligus menjadi ruang refleksi bagi para kader untuk menjaga nilai keberanian, kejujuran, serta perjuangan tanpa pamrih yang diwariskan oleh ketiga tokoh tersebut.

“Semangat ini diharapkan menjadi energi baru bagi PKB Bondowoso untuk melanjutkan kerja-kerja kebangsaan di masa mendatang,” pungkasnya. [awi/ian]

15/11/2025 06:52
Gus Dur, Mbah Kholil hingga Marsinah Diberi Gelar Pahlawan, PKB Blitar Syukuran

Blitar (beritajatim.com) – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Blitar dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Kabupaten Blitar menggelar acara syukuran atas penganugerahan gelar pahlawan nasional kepada tiga tokoh penting yang mewakili berbagai spektrum perjuangan.

Ketiga tokoh tersebut adalah KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari Jombang, Syaikhona Muhammad Kholil dari Bangkalan, dan Marsinah, sang pejuang buruh.

PKB Blitar melihat perayaan ini bukan sekadar seremoni politik, melainkan sebagai momentum untuk mengambil pelajaran berharga dari ketulusan perjuangan para pahlawan. Perjuangan ke 3 pahlawan nasional tersebut pun patut diteladani.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, yang juga menjabat Sekretaris DPC PKB Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, menjelaskan alasan bahwa dibalik kegiatan syukuran tersebut digelar. Selain sebagai bentuk penghormatan, syukuran ini juga bentuk meneladani nilai moral dari ke-3 tokoh tersebut.

“Kenapa ini kita syukuri sebagai bahan salah satunya untuk pembelajaran untuk diri kita, bahwa mereka berjuang sesuai bidangnya masing-masing dulu tidak ada niatan untuk mendapatkan gelar pahlawan,” ujar M. Rifa’i, Jumat (14/11/2025).

Menurut Rifa’i, keberagaman latar belakang tiga pahlawan yang disyukuri menjadi cerminan bahwa perjuangan sejati bisa datang dari mana saja. PKB berharap seluruh kader dan masyarakat dapat meneladani integritas mereka.

Yang pertama, Syaikhona Muhammad Kholil (Bangkalan), ditunjukkan melalui perjuangannya yang fokus pada mendidik para ulama terdahulu yang menjadi cikal bakal kekuatan Islam di Nusantara. Sementara, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dikenal sebagai Bapak Toleransi, perjuangannya dicontohkan dalam upaya mencerdaskan masyarakat pinggiran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Sedang Marsinah, menjadi simbol keberanian sebagai pejuang buruh yang tanpa pamrih membela hak-hak pekerja. Ketiga tokoh pahlawan ini pun bisa diteladani dan dicontoh oleh masyarakat.

“Dari beliau-beliau ini ada hal hal yang bisa kita ambil. Ini bisa dijadikan suri tauladan,” tegasnya.

Syukuran ini menegaskan bahwa bagi PKB Kabupaten Blitar, gelar pahlawan bukan hanya pengakuan sejarah, tetapi juga sebuah warisan moral yang harus terus menginspirasi seluruh kader untuk berjuang dengan tulus di bidangnya masing-masing. (owi/ted)

14/11/2025 17:33
PKB Sidoarjo Gelar Tasyakuran: Gus Dur, Syaikhona Kholil, dan Marsinah Resmi Jadi Pahlawan Nasional

Sidoarjo (beritajatim.com) – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Sidoarjo menggelar tasyakuran atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Syaikhona Kholil (Bangkalan), KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan Marsinah (Nganjuk).

Acara tersebut dilaksanakan di kantor DPC PKB Kabupaten Sidoarjo, Jalan Erlangga No 1 Sidoarjo, pada Kamis (13/11/2025), dan dihadiri oleh jajaran pengurus Dewan Syuro serta Tanfidz partai tersebut.

Ketua DPC PKB Kab. Sidoarjo, H. Abdillah Nasih, menjelaskan bahwa tasyakuran ini merupakan wujud syukur atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan tiga tokoh penting asal Jawa Timur tersebut sebagai pahlawan.

“Tasyakuran ini kami gelar sebagai tanda kebanggan serta syukur atas ditetapkannya tokoh-tokoh asal Jawa Timur, seperti Syaikhona Kholil atau Mbah Kholil Bangkalan, Gus Dur pendiri PKB dan Marsinah pejuang buruh adal Nganjuk sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata H. Abdillah Nasih.

H. Abdillah Nasih, yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kab. Sidoarjo, menambahkan rasa bangganya, terutama kepada Gus Dur sebagai pendiri PKB dan Mbah Kholil sebagai ulama berpengaruh yang jasanya masih dirasakan hingga kini.

Menurutnya, ketiga tokoh tersebut patut menjadi teladan perjuangan yang melampaui sekadar ketokohan mereka. Nilai-nilai yang diperjuangkan menjadi konteks utama penganugerahan ini, seperti Syaikhona Kholil dalam mencerdaskan santri, Gus Dur dengan sikap pluralisme kebangsaan, serta Marsinah dalam perjuangan membela kaum tertindas dan anti-kekerasan.

“Saya kira apa yang menjadi perjuangan ketiga tokoh, bagaimana mengangkat harkat taraf hidup orang-orang lemah sehingga keadilan demokrasi tercapai. Ajaran Gus Dur dalam soal pluralisme sehingga kehidupan manusia bisa berdampingan dan damai meski beda keyakinan. Semua perjuangan ketiga tokoh tetsebut patut ditiru, dijaga oleh kita bersama sebagai generasi penerus,” urai pria yang juga Ketua DPRD Kab. Sidoarjo itu.

Sebagai simbol acara tasyakuran, dilakukan pemotongan tumpeng oleh Ketua DPC PKB Kab. Sidoarjo. Potongan tumpeng tersebut kemudian diberikan secara simbolis kepada Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Sidoarjo, Idham Kholiq, yang hadir didampingi pengurus FKUB lainnya, termasuk perwakilan dari etnis Tionghoa. [isa/beq]

14/11/2025 09:46
Gus Dur Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Pemkab Jombang Gelar Tasyakuran

Jombang (beritajatim.com) – Suasana khidmat menyelimuti Pendopo Kabupaten Jombang saat acara tasyakuran digelar untuk merayakan penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Kamis malam (13/11/2025).

Penganugerahan gelar ini, yang berlangsung pada 10 November 2025 di Istana Negara Jakarta, merupakan penghargaan negara atas perjuangan luar biasa Gus Dur dalam memperjuangkan demokrasi, pluralisme, dan pendidikan Islam.

Acara tasyakuran dihadiri oleh berbagai tokoh penting, mulai dari Bupati Jombang Warsubi, Forkopimda, jajaran Kepala OPD, alim ulama, tokoh agama, hingga pimpinan pondok pesantren.

Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengungkapkan rasa syukur yang mendalam atas pengakuan negara terhadap jasa-jasa Gus Dur. “Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT,” ujar Warsubi.

Lebih lanjut, Warsubi menekankan bahwa gelar Pahlawan Nasional ini bukan hanya kebahagiaan bagi keluarga besar Gus Dur dan para Gusdurian, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Jombang, Jawa Timur, dan bangsa Indonesia.

“Kita semua patut bersyukur dan berbangga, karena Kabupaten Jombang memiliki tokoh penting seperti beliau, yang telah berkontribusi besar bagi bangsa dan negara ini,” ungkapnya.

Sebagai tokoh utama dalam memperjuangkan keterbukaan pemahaman keagamaan umat Islam dan sebagai pelopor pluralisme, Gus Dur diakui secara luas sebagai pemimpin yang tak hanya memberikan dampak besar di dalam negeri, tetapi juga di dunia internasional.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini menambah daftar panjang pengakuan atas perjuangannya yang tak kenal lelah.

Acara tasyakuran tersebut juga dihadiri oleh sepupu Gus Dur, KH Fahmi Amrullah Hadziq atau Gus Fahmi, Ketua PCNU Jombang, yang dalam sambutannya mengenang sosok Gus Dur yang ikhlas dan penuh manfaat.

KH Fahmi Amrullah Hadziq, sepupu Gus Dur, saat sambutan

Gus Fahmi mengungkapkan bahwa meskipun Gus Dur telah wafat, perjuangannya tetap memberi dampak positif. “Ketika beliau masih hidup, beliau memberikan manfaat kepada bangsa dan negara, bahkan setelah beliau wafat pun masih bisa memberikan manfaat dan menghidupi banyak orang, yaitu warga di sekitar makam,” tuturnya.

Doa bersama ditutup dengan harapan agar seluruh amal jariyah Gus Dur terus mengalir, dan ditempatkan di tempat yang mulia oleh Allah SWT. Gus Fahmi juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden yang telah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur, serta kepada Bupati Jombang dan seluruh jajaran pemerintahan yang turut mendukung pengakuan ini.

Dengan penganugerahan ini, masyarakat Jombang kembali mengingat dan menghargai perjuangan Gus Dur sebagai pahlawan yang menginspirasi. Tasyakuran yang penuh haru ini menandai sebuah babak baru dalam pengakuan terhadap jasa-jasa besar Gus Dur, yang akan terus dikenang oleh generasi mendatang.

Dengan penganugerahan Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional, berarti ada empat Pahlawan Nasional asal Kota Santri. Karena sudah ada tiga Pahlawan Nasional. Mereka adalah pendiri NU (Nahdlatul Ulama) KH Hasyim Asyari dan KH Wahab Chasbullah, serta KH Abdul Wahid Hasyim. [suf]

14/11/2025 07:41
Istri Gus Dur Dialog dengan Tim Reformasi Polri: Aparat Tak Boleh Sakiti Rakyat

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Gerakan Nurani Bangsa (GNB), Sinta Nuriyah Wahid menyinggung soal tugas pokok dan fungsi Polri dalam audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Istri dari Presiden ke-4 Abdurahman Wahid alias Gus Dur itu menyatakan Polri harus bisa menjaga kedaulatan sipil dan bukan malah sebaliknya.

“Bagaimanapun, Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan sipil dalam negara demokrasi kita. Bukan justru untuk menyakiti rakyat,” kata Sinta di PTIK, Jakarta Selatan, Kamis (13/11/2025).

Dia menambahkan, sejumlah masukan telah disampaikan dalam audiensi bersama tim reformasi Polri besutan Presiden Prabowo Subianto itu.

Salah satu masukan dari GNB ini yaitu soal Polri harus bisa lepas dari intervensi politik maupun Bisnis. Dengan demikian, Polri dapat menjadi institusi yang semakin dipercaya untuk ke depannya.

“Dan ini hanya bisa dipenuhi dengan penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat, adil, dan berlandaskan kedaulatan sipil dan kedaulatan hukum. Ini yang kami bawa datang ke sini untuk berdiskusi,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota GNB, Komaruddin Hidayat menyatakan masukan, kritik maupun saran sangat wajar dilayangkan kepada Polri. Namun, masukan itu terjadi lantaran anggota Polri tidak menjelaskan tugasnya dengan baik.

Oleh sebab itu, Komarudin menyampaikan bahwa komisi reformasi Polri harus bisa menerima setiap saran dari sejumlah kelompok masyarakat, seperti tokoh agama.

“Sangat wajar dan logis kalau rakyat mengajukan kritik, masukan, saran kalau tugas mulia itu dicederai oleh anggotanya, oleh berbagai hal-hal yang dianggap tidak sejalan dengan tugas mulia itu,” pungkasnya.

14/11/2025 05:00
Komisi Reformasi Polri Serap Aspirasi dari Tokoh GNB soal Hal Teknis-Filosofis

Jakarta –

Komisi Percepatan Reformasi Polri menggelar audiensi bersama sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB). Dalam audiensi itu, GNB memberikan catatan kepada kepolisian mulai dari hal teknis hingga filosofis.

“Hari ini, kami mendapat masukan luar biasa, banyak, bukan hanya teknis tapi juga sangat filosofis, ide-ide mulia dalam rangka perbaikan sistem Kepolisian Republik Indonesia,” kata Ketua Komite Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie di Gedung Utama Mabes Polri, Kamis (13/11/2025).

Salah satunya, kata Jimly, GNB memberikan catatan agar polisi bisa lepas dari pengaruh politik serta bisnis praktis di masa yang akan datang.

“Kami mencatat banyak sekali masukannya, di antara banyak masukan yang kami catat penting, ialah bagaimana mengamankan polisi dari intervensi politik dan bisnis dari luar,” jelas Jimly.

Jimly menyebut masukan yang disampaikan GNB tersebut sangat penting untuk membangun kepercayaan publik, terlebih untuk memperkuat Polri di masa depan. Masukan itu nantinya akan dikaji oleh komisi untuk kemudian dirumuskan dan diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Nanti masukan ini kami jadikan bahan. Pokoknya bulan pertama kita belanja masalah dulu. Nanti bulan kedua kami akan merumuskan pilihan-pilihan kebijakan yang realistis dan mungkin, ideal tapi ya realistis,” ucap Jimly.

“Bulan ketiga baru kita merumuskan apa namanya policy report untuk diambil keputusan oleh Bapak Presiden. Hal-hal yang sifatnya internal Polri, nanti kita rekomendasikan ke internal Polri melalui Kapolri,” lanjut dia.

Pada kesempatan itu perwakilan tokoh GNB yakni istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Sinta Nuriyah Wahid menyambut baik pembentukan Komisi Reformasi Polri. Dia menyatakan pun telah memberikan aspirasinya terhadap kepolisian.

“Kami menyampaikan pandangan-pandangan dan harapan-harapan masyarakat mengenai Kepolisian Republik Indonesia. Bagaimanapun Kepolisian Republik Indonesia dibutuhkan untuk menjaga kedaulatan sipil dalam negara demokrasi kita, bukan justru untuk menyakiti rakyat,” ucap Sinta.

“Dan ini hanya bisa dipenuhi dengan penyelenggaraan negara yang berpihak pada rakyat, adil, dan berlandaskan kedaulatan sipil dan kedaulatan hukum. Ini yang kami bawa datang ke sini untuk berdiskusi dengan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, tokoh GNB lainnya, Komaruddin Hidayat mengatakan bahwa polisi memiliki tugas mulia, yakni untuk menjaga ketertiban sosial dan kemuliaan moral masyarakat. Karena itu diperlukan evaluasi atas kritik yang disampaikan masyarakat.

“Oleh karena itu sangat wajar dan logis kalau rakyat mengajukan kritik, masukan, saran kalau tugas mulia itu dicederai oleh anggotanya, oleh berbagai hal-hal yang dianggap tidak sejalan dengan tugas mulia itu,” imbuh Komaruddin.

Dia juga mengapresiasi keterbukaan komisi dalam menampung setiap aspirasi dari kelompok masyarakat. “Komisi percepatan reformasi membuka diri bagi masyarakat, intelektual, agamawan, profesional untuk menyampaikan kritik dan masukan, bahkan juga siap komisi itu untuk dipantau, dikawal kinerjanya dan seterusnya,” pungkas dia.

Halaman 2 dari 3

(ond/isa)

13/11/2025 18:28
PKB Kota Malang Gelar Tasyakuran Usai Gus Dur Dianugerahi Pahlawan Nasional

Malang (beritajatim.com) – Presiden RI ke 4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mendapat anugerah sebagai Pahlawan Nasional. Gus Dur dianggap sebagai tokoh penting sehingga layak diberi gelar pahlawan nasional.

Usai pemberian gelar itu, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang menggelar tasyakuran di kantor mereka di Jalan Ketapang, Kasin, Klojen, Kota Malang pada Rabu (12/11/2025) malam. Tidak hanya kader PKB dan seluruh anggota Fraksi PKB DPRD Kota Malang. Sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kota Malang juga hadir.

Ketua DPC PKB Kota Malang Fatchullah, mengatakan tasyakuran ini merupakan bentuk kebanggaan dan rasa syukur atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Gus Dur. Apalagi tokoh lain seperti KH Muhammad Kholil, Bangkalan, hingga Marsinah sebagai aktivis buruh yang memperjuangkan hak-hak pekerja hingga akhir hayatnya juga diberi gelar yang sama.

“Gus Dur bukan hanya tokoh bangsa, tetapi juga ruh perjuangan PKB. Beliau telah menanamkan nilai-nilai pluralisme, keadilan sosial, dan keberanian moral dalam membela kebenaran. Karena itu, kita sebagai kader PKB harus terus meneladani semangat dan pemikiran beliau,” ujar Fatchullah.

Fatchullah mengatakan sejarah panjang PKB tidak dapat dilepaskan dari Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi induk yang melahirkan nilai-nilai dasar perjuangan partai. PKB lahir dari para ulama dengan Gus Dur sebagai tokoh sentralnya.

“PKB lahir dari rahim NU dengan misi untuk meneruskan perjuangan para ulama, termasuk KH Abdurrahman Wahid. Maka memperjuangkan rakyat adalah bagian dari meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa,” ujar Fatchullah.

Sementara itu, tokoh NU setempat KH Imam Mukti menekankan pentingnya melandaskan perjuangan politik PKB pada ajaran Islam Ahlussunnah wal Jama’ah. Menurutnya, politik dalam pandangan Islam bukan semata urusan kekuasaan, melainkan sarana ibadah untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan umat.

“Rasulullah SAW mengajarkan bahwa perjuangan harus didasari pada keikhlasan dan kasih sayang. PKB harus menjadi partai yang membawa rahmat bagi seluruh masyarakat, memperjuangkan keadilan tanpa membeda-bedakan,” kata Imam Mukti.

Imam menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama membutuhkan peran politik untuk dapat mewujudkan kebijakan yang berpihak kepada umat.

“NU tidak mungkin bisa berbuat kebijakan politik tanpa partai politik,” ujar Imam. [luc/aje]

13/11/2025 06:16
Titiek Soeharto: “Pro-kontra kepahlawanan itu boleh-boleh saja”

keberhasilan NTB mengembangkan padi gogo dengan mengubah lahan kering sehingga kini menjadi lumbung pangan nasional tidak terlepas dari peran ayahnya saat masih menjadi presiden. Bendungan paling banyak dibangun di NTB, dari daerah kering jadi daerah

Mataram (ANTARA) – Putri Presiden ke-2 Indonesia, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menilai pro dan kontra terkait penetapan kepahlawanan ayahnya Soeharto sebagai Pahlawan Nasional oleh pemerintah merupakan hal yang “boleh-boleh saja” dan biasa di sebuah negara demokrasi.

“Pro kontra boleh-boleh saja, nggak apa-apa ini negara demokrasi,” ujarnya setelah memimpin rombongan Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja di Kantor Gubernur NTB di Mataram, Rabu.

Ia melihat mayoritas masyarakat Indonesia, juga menginginkan Presiden ke-2 RI tersebut mendapatkan penghargaan dan dihargai meski ada pro dan kontra yang muncul.

“Saya rasa itu sudah jelas terang benderang nggak usah kita lanjutkan lagi,” kata Titiek Soeharto, didampingi Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.

Titiek mencontohkan keberhasilan NTB mengembangkan padi gogo dengan mengubah lahan kering sehingga kini menjadi lumbung pangan nasional tidak terlepas dari peran ayahnya saat masih menjadi presiden. Bahkan, pada zaman itu sejumlah bendungan dibangun untuk NTB, sehingga hasilnya bisa dinikmati sampai saat ini.

“Bendungan paling banyak dibangun di NTB, dari daerah kering jadi daerah subur. Jadi lumbung padi, pabrik dan sebagainya, pokoknya yang jelas daerah kering jadi lumbung padi itu berkat dari pertanian dan bendungan-bendungan yang ada, saluran-saluran irigasi dirasakan oleh semua masyarakat NTB,” terangnya.

Meski demikian Titiek menepis penetapan pahlawan itu ada campur tangan keluarga Cendana. Namun, terlepas dari pro dan kontra itu, diberi atau tidak gelar Pahlawan Nasional, bagi keluarga Cendana, maka ayahnya Presiden ke-2 RI Soeharto adalah pahlawan bagi keluarga.

“Buat kami, diberi gelar atau tidak, bapak adalah pahlawan buat kami (keluarga),” katanya.

Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 10 tokoh yang dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara.

Penganugerahan Pahlawan Nasional ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi para tokoh dalam bidang kepemimpinan, demokrasi, HAM, dan keberpihakan kepada rakyat.

Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 116.TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional ditetapkan di Jakarta 6 November 2025.

Dalam upacara tersebut, pemerintah menetapkan sepuluh tokoh sebagai Pahlawan Nasional, yakni:
1. K.H. Abdurrachman Wahid (Gus Dur) – Jawa Timur.
2. Jenderal Besar TNI H.M. Soeharto – Jawa Tengah.
3. Marsinah – Jawa Timur
4. Mochtar Kusumaatmaja – Jawa Barat.
5. Hj. Rahma El Yunusiyyah – Sumatera Barat.
6. Jenderal TNI (Purn) Sarwo Edhie Wibowo – Jawa Tengah.
7. Sultan Muhammad Salahuddin – Nusa Tenggara Barat.
8. Syaikhona Muhammad Kholil – Jawa Timur.
9. Tuan Rondahaim Saragih – Sumatera Utara.
10. Zainal Abidin Syah – Maluku Utara.

Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

12/11/2025 21:05
Mimpi Besar Gus Dur untuk Tegakkan Hukum Seadil-adilnya Masih Belum Terwujud

Mimpi Besar Gus Dur untuk Tegakkan Hukum Seadil-adilnya Masih Belum Terwujud
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
– Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza mengatakan, mimpi besar Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) masih ada yang belum sepenuhnya terwujud, yakni penegakan hukum seadil-adilnya.
Hal tersebut Faisol sampaikan dalam acara Tasyakuran Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional yang diselenggarakan Fraksi PKB
MPR
, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
“Barangkali kita masih harus melanjutkan pesan, tugas, dan perjuangan Beliau yang belum sepenuhnya terwujud. Salah satunya, mimpi besar
Gus Dur
untuk menegakkan
hukum
seadil-adilnya. Beliau selalu mengingatkan agar hukum tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas,” ujar Faisol.
Faisol menyampaikan, Gus Dur pernah menyebut bahwa Indonesia kerap menjadi bangsa penakut karena tidak berani menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang salah.
Dia pun percaya Presiden
Prabowo Subianto
memiliki hati nurani untuk mewujudkan cita-cita Gus Dur itu.
“Kami percaya, Presiden Prabowo memiliki hati nurani untuk mewujudkan cita-cita luhur itu menegakkan hukum yang adil dan membawa kemakmuran bagi bangsa Indonesia,” tutur dia.
Faisol menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh besar yang menjadi kebanggaan dan panutan seluruh rakyat Indonesia, yakni Gus Dur dan Presiden ke-2 RI Soeharto.
Faisol berterima kasih kepada pemerintah, khususnya Prabowo, atas keputusan pemberian gelar Pahlawan Nasional tersebut.
“Ini membanggakan kita semua. Karena dengan rahmat Allah SWT, kita dapat hadir dalam acara tasyakuran atas dianugerahkannya gelar Pahlawan Nasional kepada dua tokoh besar yang menjadi pahlawan untuk kita semua,” ucap Faisol.
“DPP PKB juga menyampaikan selamat kepada keluarga besar para tokoh yang mendapat gelar. Ini adalah bukti bahwa perjuangan mereka dalam melanjutkan kemerdekaan tidak pernah berhenti hingga hari ini,” sambung dia.
Faisol mengapresiasi peran MPR yang tahun lalu mencabut TAP MPR yang menjadi hambatan administratif bagi proses penganugerahan gelar tersebut.
Faisol menyebut, Wakil Ketua MPR Rusdi Kirana sebagai sosok yang mencintai Gus Dur, sehingga akhirnya gelar Pahlawan Nasional bisa didapatkan.
“Tanpa langkah berani MPR RI, mungkin sulit bagi kita menyaksikan penganugerahan ini tahun ini. Kami juga berterima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPR RI yang telah memfasilitasi seluruh prosesnya,” ujar Faisol.
“Saya mengenal beliau sebagai pencinta Gus Dur sejati. Karena kecintaannya itulah beliau memilih PKB, dan pada akhirnya turut berperan dalam memperjuangkan gelar Pahlawan Nasional untuk Gus Dur,” sambung dia.
Sementara itu, Faisol menegaskan, PKB berkomitmen untuk terus memperjuangkan nilai dan ajaran yang telah diwariskan para pahlawan, khususnya dua tokoh besar yang baru saja dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.
“Tanpa perjuangan panjang dan kebesaran jiwa serta kepemimpinan Gus Dur yang mampu menjahit kembali perbedaan suku, ras, dan agama di tengah proses reformasi, mungkin kita tidak akan berada di titik ini. Beliau memastikan bahwa NKRI tetap utuh, eksis, dan berdaulat,” imbuh Faisol.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

12/11/2025 17:32
PKB Kota Kediri Gelar Khotmil Qur’an, Syukuri Penganugerahan Gelar Pahlawan untuk Syaikhona Kholil, Gus Dur, dan Marsinah

PKB Kota Kediri Gelar Khotmil Qur’an, Syukuri Penganugerahan Gelar Pahlawan untuk Syaikhona Kholil, Gus Dur, dan Marsinah

12/11/2025 17:16