Xcloud.id

Tag: Gus dur

  • Gubernur Jatim dampingi Kapolri ziarah ke makam Gus Dur

    Gubernur Jatim dampingi Kapolri ziarah ke makam Gus Dur

    Surabaya (ANTARA) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendampingi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melakukan ziarah ke makam Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Rabu.

    Ziarah tersebut merupakan rangkaian kegiatan menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025, setelah sebelumnya Kapolri berziarah ke makam Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-3 RI BJ Habibie.

    Setibanya di kompleks pemakaman, Khofifah dan Kapolri bersama jajaran Pejabat Utama Mabes Polri serta Kapolda Jawa Timur melakukan tabur bunga dan doa bersama yang dipimpin oleh Pengasuh Ponpes Tebuireng, KH Abdul Hakim Machfudz (Gus Kikin).

    Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menyemai dan melestarikan nilai-nilai toleransi dan pluralisme yang telah diajarkan Gus Dur semasa hidupnya.

    “Semasa hidupnya, Gus Dur selalu menanamkan pentingnya toleransi dan pluralisme. Maka dari itu, melalui ziarah ini kita diingatkan kembali untuk memperkuat persatuan dan kerukunan dalam kehidupan berbangsa,” ujar Khofifah.

    Khofifah menambahkan meski dikenal sebagai tokoh pluralisme, Gus Dur lebih senang disebut sebagai tokoh kemanusiaan. Hal ini, menurutnya, tergambar dari tulisan pada batu nisan Gus Dur yang berbunyi “Here rests a Humanist.”

    “Pesan ini menunjukkan bahwa bagi Gus Dur, nilai kemanusiaan adalah dasar utama dari pluralisme itu sendiri,” ujarnya.

    Selain sebagai bentuk penghormatan kepada tokoh bangsa, ziarah ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Hari Bhayangkara tahun ini yang mengusung tema “Polri Presisi: Mendekatkan Diri, Melindungi, dan Mengayomi Masyarakat dengan Hati Nurani.”

    Khofifah menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Polri, khususnya dalam memberikan pelayanan yang humanis kepada masyarakat, termasuk saat pengamanan arus mudik Lebaran 2025.

    “Kita bersyukur arus mudik tahun ini berjalan lancar. Tidak ada kemacetan panjang, terutama di jalur tol. Ini merupakan salah satu wujud keberhasilan pendekatan Polri yang Presisi dan humanis,” katanya.

    Ia berharap seluruh rangkaian peringatan Hari Bhayangkara dapat berjalan lancar dan Polri terus menjadi institusi yang dekat dengan masyarakat serta mampu melindungi dan mengayomi dengan hati nurani.

    Pewarta: Willi Irawan
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemakzulan Bisa Dilakukan Lewat Konstitusi atau Ekstra Konstitusi, Rakyat yang Bergerak

    Pemakzulan Bisa Dilakukan Lewat Konstitusi atau Ekstra Konstitusi, Rakyat yang Bergerak

    GELORA.CO –  Dosen Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Indonesia Profesor Chusnul Mar’iyah menegaskan kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja dan harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. 

    Maka langkah pemakzulan bisa dilakukan melalui berbagai cara baik lewat jalur konstitusi maupun ekstra konstitusi. Topik ini berkembang seiring adanya tuntutan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Hal itu disampaikan Prof. Chusnul dalam acara diskusi virtual yang digagas Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita bertajuk ‘Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Perspektif Hukum dan Politik’, Senin malam, 16 Juni 2025.

    Ia menuturkan bahwa suksesnya pemerintahan bisa melalui kekerasan, revolusi, atau melalui pemilu. Namun, Prof. Chusnul menilai suksesi pemerintahan di Indonesia tidak melalui kekerasan tapi terjadi lewat pemilu sejak 2004. 

    “Itu (pemilu langsung) pertama kali kalau kita lihat, dari Soekarno ke Soeharto, Soeharto ke Habibie itu melewati proses-proses tuntutan dari masyarakat di dalam konteks itu. Nah kalau kita bicara tentang pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden how, why,” kata Prof Chusnul Mar’iyah mengawali argumentasinya.

    Ia menerangkan dalam ilmu politik, ada pembahasan tentang pendekatan power, pendekatan legal, atau pendekatan kondisi bangsa. Hal itu bisa dilihat dari segi values, interest dan kebutuhan yang diinginkan negara untuk mengarah pada pemakzulan.

    “Kebutuhan perubahan yang luar biasa sehingga rakyat bergerak di dalam konteks itu. Karena kan kedaulatan ada di tangan rakyat. Rakyat bergerak dalam konteks itu,” jelasnya.

    Lanjut dia, jika berbicara dalam konteks konstitusional, maka aturan dalam konstitusi di Indonesia cukup sederhana aturannya. Dahulu Habibie dilengserkan kemudian diganti Gus Dur. 

    “Kalau kita bahas politik hukum yang mana sebetulnya mana yang bisa dibawa melalui proses politik yaitu ke DPR atau mana yang sebetulnya kalau kita bahas melalui kriminal jadi legal, pendekatan struktur hukum karena kriminal misalnya,” ungkap dia.

    “Karena terlibat dalam judi online, karena narkoba, semuanya berhubungan dengan pidana. Pidana seperti itu tapi kalau dilihat mungkin nggak? Nah ini kan kalau mungkin ya ini kan politik itu about the art of Possibility, bisa saja tinggal sekarang siapa yang mau berjuang ke arah situ,” tandasnya.

  • Pemakzulan Hal Biasa di Indonesia dan Tidak Bisa Sepaket

    Pemakzulan Hal Biasa di Indonesia dan Tidak Bisa Sepaket

    GELORA.CO – Pemimpin di Indonesia memiliki sejarah pemakzulan yang cukup banyak, sehingga hal itu merupakan lumrah terjadi. Namun pemakzulan tidak bisa dilakukan secara sepaket.

    Demikian pandangan pakar politik dari BRIN Prof. Siti Zuhro dalam acara diskusi virtual yang digagas Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita bertemakan ‘Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Perspektif Hukum dan Politik’, Senin malam, 16 Juni 2025.

    “Secara empirik kita juga mencatat bahwa sebetulnya Indonesia pernah mengalami dwi tunggal yang pisah di tengah jalan. Jadi tidak hanya kepala daerah dan wakil kepala daerah, dwi tunggal ditinggal, nasional juga, demikian juga Wapres,” kata Prof. Siti Zuhro.

    Ia mengurai beberapa kepala negara yang mundur dari jabatannya, seperti Wakil Presiden Mohammad Hatta atau Bung Hatta, kemudian Presiden Soeharto hingga Presiden Habibie yang hanya 15 bulan menjabat serta Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

    “Jadi pengalaman empirik ini menunjukkan bahwa sebetulnya mundurnya atau berhentinya atau bahkan dimakzulkannya Presiden itu sudah pernah terjadi,” jelasnya.

    Dari pengalaman tersebut, lanjut dia, juga menunjukkan bahwa mundur atau berhenti dari jabatan presiden bahkan wakil presiden tidak sepaket. 

    Maka dari itu, alasan bahwa pemakzulan harus sepaket tidak relevan dan signifikan serta bisa diperdebatkan.

    “Capres cawapres diamanatkan dalam konstitusi tapi setelah dilantik dan menjadi presiden dan wakil presiden pertanggungjawaban terhadap tindakan dan pelanggaran hukum yang dilakukan akan menjadi ranah masing-masing. Sangat tidak logis bila hal itu disebut sebagai paket,” tandasnya.

  • Riding to Muassis: Ansor Jombang Kota Bersama Bupati Warsubi Gelar Ziarah Ulama Sekaligus Kampanye Keselamatan Berkendara

    Riding to Muassis: Ansor Jombang Kota Bersama Bupati Warsubi Gelar Ziarah Ulama Sekaligus Kampanye Keselamatan Berkendara

    Jombang (beritajatim.com) – Semangat kebersamaan dan penghormatan terhadap ulama ditunjukkan dalam kegiatan Riding to Muassis yang digelar Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jombang Kota, Minggu (15/6/2025).

    Acara yang diikuti oleh sekitar 200 peserta ini menggabungkan kegiatan ziarah ke makam para muassis pondok pesantren di Jombang dengan kampanye keselamatan berkendara atau safety riding.

    Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen Nahdlatul Ulama di Kecamatan Jombang. Hadir dalam rombongan di antaranya jajaran Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Jombang, PAC GP Ansor Jombang Kota, Fatayat dan Muslimat NU se-Kecamatan Jombang, serta Banser senior seperti Muhdlor.

    Para anggota Ansor-Banser dari seluruh kelurahan di Kecamatan Jombang turut memeriahkan acara ini. Kehadiran Gus Hikam, pengasuh Pondok Pesantren Babussalam Kalibening, juga memberi sentuhan spiritual dan khidmat pada rangkaian kegiatan.

    Rombongan dilepas dari Lapangan Pulo Jombang oleh Bupati Jombang H. Warsubi, didampingi Wakil Bupati H. Salmanudin Yazid dan Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan. Seluruh peserta menggunakan helm berstandar nasional (SNI), mematuhi peraturan lalu lintas, dan tertib dalam iring-iringan yang dikawal aparat.

    Ketua PAC GP Ansor Jombang Kota, Akhdanil Farikhi, menjelaskan bahwa kegiatan ini ditujukan untuk menumbuhkan kembali kesadaran sejarah dan spiritual para pemuda Jombang dengan melakukan ziarah ke makam para pendiri pesantren.

    “Lokasi pertama yang dikunjungi adalah Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, untuk berziarah ke makam para pendirinya. Selanjutnya, rombongan melanjutkan perjalanan ke komplek makam pendiri Pondok Pesantren Tebuireng,” ungkapnya.

    Bupati Jombang H. Warsubi mengapresiasi inisiatif GP Ansor Jombang Kota. Ia menilai kegiatan ini tidak hanya mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi cara efektif menanamkan kembali nilai-nilai perjuangan dan nasionalisme kepada generasi muda.

    “Ini bukan sekadar touring, tapi perjalanan spiritual dan historis. Kita belajar menghargai jasa para ulama yang telah meletakkan dasar-dasar pendidikan dan kebangsaan,” ujarnya.

    Ia menambahkan bahwa Riding to Muassis mencerminkan perpaduan antara spiritualitas, tradisi, dan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat. “Saya sangat mengapresiasi Ansor Jombang Kota yang bisa memadukan ziarah muassis dengan kampanye keselamatan. Ini bentuk nyata menjaga nilai dan juga menjaga nyawa,” katanya.

    Bupati juga mengingatkan pentingnya generasi muda untuk menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. “Anak-anak muda Jombang jangan hanya semangat dalam organisasi, tapi juga harus menjadi pelopor dalam keselamatan berlalu lintas. Karena itu juga bagian dari akhlak dalam bermasyarakat,” imbuhnya.

    Harapan agar kegiatan serupa menjadi agenda rutin juga disampaikan. “Jombang ini kota santri, kota ulama. Kalau kita rawat nilai-nilai itu dengan kegiatan positif seperti ini, saya yakin generasi muda Jombang akan menjadi pelopor kebaikan di mana pun berada,” tutup Warsubi.

    Wakil Bupati Jombang, H. Salmanudin Yazid, turut menegaskan pentingnya menjaga akhlak dan nilai-nilai pesantren di tengah modernisasi. “Ziarah ini menjadi pengingat bahwa kemajuan hari ini tidak lepas dari perjuangan para muassis. Kita wajib menjaga warisan itu dengan akhlak dan kerja nyata,” ujarnya.

    Sementara itu, Kapolres Jombang AKBP Ardi Kurniawan menegaskan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan menerapkan safety riding, terutama di kalangan organisasi pemuda. “Ansor hari ini memberikan contoh bahwa berkendara itu tidak hanya soal gaya, tapi juga harus mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan,” tegasnya.

    Sebagai bentuk apresiasi dan kampanye keselamatan, Kapolres Jombang menyerahkan helm SNI kepada 10 peserta yang dinilai paling tertib dan disiplin selama berkendara. “Ini bukan hanya kegiatan ziarah biasa. Kita ingin menanamkan bahwa menghormati para pendiri bangsa dan ulama harus dibarengi dengan etika berlalu lintas yang baik. Apalagi generasi muda hari ini sangat aktif berkendara,” ujarnya.

    Kegiatan ini ditutup dengan doa bersama dan tabur bunga di makam Presiden RI ke-4, KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sebagai simbol penghormatan terhadap tokoh bangsa yang lahir dari rahim pesantren Jombang. [suf]

  • Anggota DPRD Langkat Matthew Diemas Bastanta: Tolak Pemindahan Sepihak 4 Pulau Aceh ke Sumut

    Anggota DPRD Langkat Matthew Diemas Bastanta: Tolak Pemindahan Sepihak 4 Pulau Aceh ke Sumut

    Liputan6.com, Medan – Anggota DPRD Kabupaten Langkat, Matthew Diemas Bastanta, menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan pemindahan kepemilikan 4 pulau Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

    Menurutnya, kebijakan ini dinilai tidak hanya sembrono, tapi juga berpotensi memicu konflik sosial, merusak harmoni antardaerah, dan menimbulkan ketegangan horizontal antar-masyarakat lokal yang selama ini hidup berdampingan.

    “Pak Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memang luar biasa,” ujar Matthew dengan nada tajam, Sabtu (14/6/2025).

    Disebutkan Matthew, saat rakyat sedang jungkir balik menghadapi ekonomi sulit, angka kriminal tinggi, pinjol mencekik, dan rakyat kecil seperti ojek online jadi sapi perah aplikator, pemerintah malah sibuk membuat keributan baru dengan memindahkan pulau.

    “Apa Mendagri tidak sadar langkah ini berpotensi merobek tenun kebangsaan yang sudah dirajut sejak 1945?” sebutnya.

    Matthew menilai pemindahan sepihak 4 pulau Aceh ke Sumut mengabaikan semangat konstitusi dan semestinya dibatalkan.

    Kebijakan tersebut tidak dilandasi kebutuhan mendesak rakyat Sumut maupun Aceh, serta mengalihkan fokus dari persoalan-persoalan nyata yang lebih genting, bahkan penambahan wilayah baru seperti Pulau Aceh ke Sumut hanya akan memperberat beban administrasi dan pembangunan daerah bagi Sumut.

    “Kepada Gubernur Sumut, urus saja dulu Sumut yang ada sekarang ini. Enggak usah mengambil Pulau Aceh itu kalau hanya akan menjadi beban tambahan bagi pekerjaan di Sumut. Jangan menumpuk pekerjaan baru kalau yang lama saja belum selesai,” tegasnya.

     

    Akhirnya!! Siswa Berpretasi Ini Bisa Kuliah usai UIN Gus Dur Turunkan UKT

  • 7 Fadli Zon Terbantahkan Laporan TGPF: 52 Orang Jadi Korban Pemerkosaan '98 Nasional

    7 Fadli Zon Terbantahkan Laporan TGPF: 52 Orang Jadi Korban Pemerkosaan '98 Nasional

    Fadli Zon Terbantahkan Laporan TGPF: 52 Orang Jadi Korban Pemerkosaan 98
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS,com
    – Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    dalam beberapa waktu terakhir dikecam atas pernyataannya yang menyebut tidak adanya pemerkosaan pada
    kerusuhan Mei 1998
    .
    Fadli Zon mengatakan, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.
    “Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon dalam program Real Talk with Uni Lubis, Senin (8/6/2025).
    Namun, laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Kerusuhan 13-15 Mei 1998 berkata lain dengan pernyataan Fadli Zon.
    Sebagai informasi, TGPF Kasus Kerusuhan 13-15 Mei 1998 dibentuk berdasarkan keputusan bersama Menteri Pertahanan/Panglima ABRI, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Negara PEranan Wanita, dan Jaksa Agung.
    Adapun anggota TGPF terdiri dari unsur pemerintah, Komnas HAM, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi kemasyarakatan (ormas) lainnya.
    Dalam laporan tersebut, TGPF menemukan adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta, Medan, dan Surabaya dalam kerusuhan 1998.
    Bentuk kekerasan seksual dibagi dalam empat kategori, yakni pemerkosaan (52 korban), pemerkosaan dengan penganiayaan (14 orang), penyerangan/penganiayaan seksual (10 orang), dan pelecehan seksual (9 orang).
    “Selain korban-korban kekerasan seksual yang terjadi dalam kerusuhan Mei, TGPF juga menemukan korban-korban kekerasan seksual yang terjadi sebelum dan setelah kerusuhan Mei. Kasus-kasus kekerasan seksual ini ada kaitannya dengan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi selama kerusuhan,” bunyi laporan tersebut.
    Berdasarkan hasil analisis TGPF, kekerasan seksual telah terjadi selama kerusuhan dan merupakan satu bentuk serangan terhadap martabat manusia yang telah menimbulkan penderitaan yang dalam dan rasa takut dan trauma yang luas.
    “Kekerasan seksual terjadi karena adanya niat tertentu, peluang, serta pembentukan psikologi massa yang seolah-olah membolehkan tindakan tersebut dilakukan sehingga melipatgandakan terjadinya perbuatan tersebut,” bunyi laporan TGPF.
    Laporan itu juga menjelaskan, adanya kesimpangsiuran terkait jumlah korban pemerkosaan jika mengacu pada hukum yang mensyaratkan adanya laporan korban, ada/tidaknya tanda-tanda persetubuhan, dan/atau tanda-tanda kekerasan serta saksi dan petunjuk.
    “Di pihak lain, keadaan traumatis, rasa takut yang mendalam serta aib yang dialami oleh korban dan keluarganya, membuat mereka tidak dapat mengungkapkan segala hal yang mereka alami,” bunyi laporan itu.
    Sejarawan dan aktivis perempuan, Ita Fatia Nadia menilai, pernyataan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan pada kerusuhan Mei 1998 adalah sebuah dusta.
    Ita yang pernah menjadi Tim Relawan Kemanusiaan yang digagas Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bercerita bahwa ia dan relawan lainnya sampai kewalahan menangani banyaknya pemerkosaan di Jakarta pada Mei 1998.
    “Jadi apa yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, itu adalah sebuah dusta,” kata Ita dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Jumat (13/6/2025).
    Ita menuturkan, seorang menteri semestinya mengembalikan memori atau ingatan sebagai reparasi untuk menyembuhkan trauma bangsa ini.
    “Untuk menyembuhkan trauma dari kaum perempuan yang menjadi korban. Tetapi justru dia menegasikan, menyangkal tentang peristiwa perkosaan Mei 1998,” tegas Ita.
    Oleh karena itu, Ita menuntut Fadli Zon untuk menyampaikan permintaan maaf kepada korban karena sampai saat ini masih tertekan dengan kasus pemerkosaan yang terjadi pada Mei 1998.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 7 Fadli Zon Terbantahkan Laporan TGPF: 52 Orang Jadi Korban Pemerkosaan '98 Nasional

    7 Fadli Zon Dikecam gara-gara Sebut Tak Ada Pemerkosaan Massal Mei 1998 Nasional

    Fadli Zon Dikecam gara-gara Sebut Tak Ada Pemerkosaan Massal Mei 1998
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sejarawan dan aktivis perempuan
    Ita Fatia Nadia
    menilai, pernyataan Menteri Kebudayaan
    Fadli Zon
    yang menyebut tidak ada pemerkosaan pada
    kerusuhan Mei 1998
    adalah sebuah dusta.
    Ita yang pernah  menjadi Tim Relawan Kemanusiaan yang digagas Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bercerita bahwa ia dan relawan lainnya sampai kewalahan menangani banyaknya pemerkosaan di Jakarta pada Mei 1998.
    “Jadi apa yang disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, itu adalah sebuah dusta,” kata Ita dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Jumat (13/6/2025).
    Ita menuturkan, seorang menteri semestinya mengembalikan memori atau ingatan sebagai reparasi untuk menyembuhkan trauma bangsa ini.
    “Untuk menyembuhkan trauma dari kaum perempuan yang menjadi korban. Tetapi justru dia menegasikan, menyangkal tentang peristiwa perkosaan Mei 1998,” kata dia.
    Ita Presiden ke-7 RI Joko Widodo telah menetapkan 12 pelanggaran HAM berat masa lalu pada 23 Mei 2023.
    Salah satu pelanggaran HAM berat masa lalu yang diakui negara adalah kerusuhan Mei 1998 yang disertai dengan pemerkosaan massal.
    “Itu lewat temuan rekomendasi PPHAM. Itu bisa dilihat dan di situ ada tentang perkosaan Mei 1998,” ucap Ita.
    Oleh karena itu, Ita menuntut Fadli Zon untuk menyampaikan permintaan maaf kepada korban karena sampai saat ini para korban masih merasa tertekan.
    Sebelumnya, dalam wawancara bersama
    IDN Times
    , Fadli Zon mengeklaim peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya.
    Menurutnya, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998.
    “Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada
    proof
    -nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon dalam program
    Real Talk with Uni Lubis
    , Senin (8/6/2025).
    Fadli mengaku pernah membantah keterangan tim pencari fakta yang pernah memberikan keterangan ada pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 98.
    “Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan. Maksud saya adalah, sejarah yang kita buat ini adalah sejarah yang bisa mempersatukan bangsa dan
    tone
    -nya harus begitu,” ujar Fadli Zon.
    Diketahui, saat ini pemerintah tengah menggodok penulisan ulang sejarah oleh Kementerian Kebudayaan.
    Fadli menyebutkan,
    penulisan ulang sejarah Indonesia
    itu akan mengedepankan pendekatan positif ketimbang mencari kesalahan pihak-pihak tertentu dalam sejumlah peristiwa sejarah.
    ”
    Tone
    kita adalah
    tone
    yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa,” kata Fadli aat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Inayah Wahid Dewan Pengawas Greenpeace, Roy Murtadho Sentil Ketuq PBNU: Juga Wahabi Lingkungan?

    Inayah Wahid Dewan Pengawas Greenpeace, Roy Murtadho Sentil Ketuq PBNU: Juga Wahabi Lingkungan?

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Tokoh Pemuda Nahdatul Ulama (NU) Roy Murtadho menyentil Ketua Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla. Terkait pernyataannya yang menyebut Greenpeace dan Walhi wahabi lingkungan.

    Roy mengatakan, putri Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Inayah Wahid merupakan seniman sekaligus aktivis lingkungan. Bahkan pengawas Greenpeace Indonesia.

    “Wahabi lingkungan. Inaya Wahid adalah pengurus lembaga di PBNU, putri Gus Dur, seniman & aktivis lingkungan. Juga dewan pengawas @GreenpeaceID,” kata Roy dikutip dari unggahannya di X, Jumat (13/6/2025).

    Roy pun menanyakan, apakah Inayah Wahid juga merupakan wahabi lingungan.

    “Oleh Gus Ulil, Greenpeace dituding Wahabi lingkungan karena fearmongering, wokeisme & alarmisme. So, Inaya Wahid juga wahabi lingkungan?” ujarnya.

    Sebelumnya, Roy Murtadho menyoroti pernyataan Ulil.

    “Salah seorang ketua PBNU, kiai Ulil Abshar Abdalla pernah bilang: @GreenpeaceID & @walhinasional adalah wahabi lingkungan,” kata Roy dikutip dari unggahannya di X, Rabu (11/6/2025).

    Menurut Roy, PBNU memang kerap mencap wahabi. Hanya karena tidak sejalan.

    “Intinya semua yang nggak sejalan dengan PBNU dicap wahabi,” terangnya.

    Padahal, menurut Ketua Unum Partai Hijau itu, banyak riset dari dua lembaga tersebut yang menunjukkan kerusakan lingkungan akibat deforestasi.

    “Banyak sekali riset Greenpeace soal kerusakan hutan oleh deforestasi & PSN, tapi bagi PBNU: bodo amat,” ujarnya.

    Pernyataan Ulil itu mulanya disampaikan melalui unggahan di X. Menanggapi tambang nikel di Raja Ampat.

  • Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati Nasional 8 Juni 2025

    Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati Nasional 8 Juni 2025

    Pendekatan Simbolis, Historis, dan Ideologis ala Prabowo terhadap Megawati
    Kandidat Doktor Ilmu Politik yang suka membaca dan menulis
    RELASI
    politik Presiden
    Prabowo Subianto
    dan Ketua Umum PDI Perjuangan
    Megawati Soekarnoputri
    bersifat dinamis. Terkadang berdiri pada satu barisan yang sama dan terkadang pula harus berdiri saling berhadapan lalu berkompetisi dalam konteks kekuasaan.
    Namun, satu hal yang statis adalah persahabatan antara keduanya tak lekang oleh waktu dan tak pernah pudar digerus oleh zaman, walau diuji oleh pelbagai skenario politik dalam dua-tiga dekade kebelakang.
    Prabowo sejatinya punya hutang budi pada Megawati atas kontribusinya memulangkan Prabowo ke Indonesia dari Negara Yordania pada 2001 silam.
    Lewat restu Presiden dan Wakil Presiden saat itu, Abdurrahman Wahid-Megawati yang memerintahkan Taufik Kiemas untuk menjamin kepulangan Prabowo ke Indonesia dan mendapatkan kembali kewarganegaraannya.
    Delapan tahun berselang, pada 2009, Prabowo membalas “kebaikan” masa lampau lewat surat rekomendasi Partai Gerindra untuk pencapresan Megawati.
    Rekomendasi itu sekaligus menyelamatkan wajah Megawati dan PDI Perjuangan yang kala itu kesulitan mendapatkan kawan koalisi untuk memenuhi syarat minimal 20 persen pencalonan presiden dan wakil presiden.
    Pun Partai Gerindra adalah puzzle terakhir pemenuhan kuota
    presidential threshold

    running
    -nya Megawati sebagai Capres. Pasangan Megawati-Prabowo (Mega Pro) akhirnya mendaftar ke KPU dan resmi menjadi pasangan calon di Pilpres 2009.
    Meski kalah di Pilpres 2009, relasi Megawati dan Prabowo berlanjut dalam pembangunan koalisi di DPR. Sikap yang sama melihat
    bailout
    Bank Century yang berujung pada terbentuknya Pansus di DPR adalah kerja sama politik lain Megawati dan Prabowo.
    Pada ruang berbeda, Prabowo saat itu juga dikabarkan punya kesempatan menduduki pos Menteri Pertanian di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono, tapi lekas ditampik oleh Partai Gerindra yang memilih berdiri pada barisan yang sama dengan PDI Perjuangan untuk berada di luar pemerintahan.
    Kerja sama antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra berlanjut ke Pilkada DKI 2012, lewat pencalonan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) yang menjadi
    spotlight
    paling ramai dalam pemberitaan politik nasional saat itu.
    Pun keberhasilan Jokowi-Ahok memenangkan pemilihan tidak lepas dari kolaborasi politik antara Megawati dan Prabowo.
    Hubungan Megawati dan Prabowo sempat memanas jelang Pilpres 2014 saat PDI Perjuangan memutuskan mencalonkan Jokowi sebagai calon presiden.
    Prabowo menganggap Megawati telah melanggar Perjanjian Batu Tulis. Kala itu, Prabowo secara verbatim mengatakan bahwa dirinya sangat kecewa karena telah melakukan semua hal yang bisa dilakukan untuk dapat dukungan Megawati, tapi PDI Perjuangan justru memilih mencalonkan Jokowi.
    Prabowo kalah atas Jokowi di Pilpres 2014. Lima tahun mengambil posisi di luar pemerintahan, Prabowo kemudian memutuskan menerima pinangan Jokowi menjadi Menteri Pertahanan pascakekalahan lain di Pipres 2019.
    Relasi antara Prabowo dan Megawati otomatis perlahan membaik dengan bergabungnya Prabowo ke pemerintahan.
    Pelbagai silaturahmi pribadi antarkeduanya terus berlanjut dengan beberapa kali kunjungan Prabowo ke kediaman Megawati di Teuku Umar, Jakarta.
    Megawati memasak nasi goreng untuk Prabowo, sebaliknya Prabowo juga beberapa kali mengirimkan hadiah kecil kesukaan Megawati berupa minyak urut dan bunga anggrek.
    Pada rentan waktu 2019 sampai 2023, sebelum masa pencapresan untuk Pilpres 2024, Prabowo sejatinya telah melakukan pendekatan simbolis dengan Megawati.
    Salah satunya adalah ketika Prabowo membangun patung Sukarno menunggang kuda di kantor Kementerian Pertahanan RI yang diresmikan pada 2021 lalu.
    Prabowo menyebutkan pembangunan patung Sukarno tersebut terinspirasi oleh peristiwa Hari Peringatan Angkatan Perang pada 5 Oktober 1946 di Yogyakarta.
    Kala itu Presiden Sukarno melakukan inspeksi dengan menunggang kuda untuk memeriksa pasukan angkatan bersenjata Indonesia.
    Prabowo juga menjelaskan secara simbolik peristiwa Sukarno menunggang kuda tersebut sebagai simbol semangat, harapan, keberanian dan gairah bangsa Indonesia untuk senantiasa mencintai Tanah Air.
    Pun peresmian patung tersebut dilakukan pada 6 Juni 2021, bertepatan pula dengan hari lahir Sang Proklamator.
    Pada saat peresmian, wajah Megawati terlihat sangat sumringah dengan beberapa kali mengucapkan terima kasih pada Prabowo yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan.
    Lebih lanjut, secara khusus Megawati dalam pidatonya juga menyebut Prabowo sebagai sahabatnya.
    Secara simbolik sosok Sukarno bukan hanya sebagai ayah biologis bagi Megawati, tapi juga menyatu secara ideologis dan praksis pergerakan politiknya.
    Ini pula yang menjadi alasan, segala hal yang menyangkut simbolisasi tentang Sukarno bagi Megawati adalah sesuatu yang sangat sentimental menyentuh perasaan jiwa dan batinnya.
    Pada Senin, 2 Juni 2025, Megawati dan Prabowo akhirnya muncul kembali di hadapan publik pada Perayaan Hari Lahir Pancasila di Lapangan Kementerian Luar Negeri Jakarta setelah satu setengah tahun lamanya.
    Terakhir keduanya menampakkan kebersamaan kala pengundian nomor urut Capres dan Cawapres yang diselanggarakan oleh KPU RI pada 14 November 2023 lalu.
    Saat itu, Megawati hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud, sementara Prabowo hadir sebagai Capres 2024.
    Sekitar dua bulan lalu, tepatnya pada 8 April 2025, sebenarnya Prabowo dan Megawati sempat bertemu di Teuku Umar dalam rangka silaturahmi di Hari Raya Idul Fitri.
     
    Namun pertemuan antara keduanya dilaksanakan tertutup dan publik kala itu hanya terpuaskan dengan disebarnya foto pascapertemuan oleh Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad lewat akun media sosial Twitter dan Instagram pribadinya.
    Pertemuan antara Prabowo dan Megawati pada Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut sangat cair dan penuh canda.
    “Ibu agak kurus, bu. Luar biasa. Dietnya berhasil,” ujar Prabowo pada Megawati pada jamuan sarapan pagi.
    “Iya, berhasil. Tapi ini bagaimana?” jawab Megawati menunjuk ke meja hidangan tempat disajikannya makanan yang diperkirakan cukup menggoda.
    Pun barang tentu pertemuan Prabowo dan Megawati di hadapan publik tersebut tentu tidak akan terjadi jika keduanya tidak sama-sama berkomitmen atas kesepakatan dua bulan lalu. Kesepakatan yang hanya Prabowo dan Megawati yang tahu.
    Juga Prabowo sangat paham soal budaya politik Megawati yang satu kata antara perkataan dan perbuatan sehingga melanggar kesepakatan bukanlah pilihan yang bijak.
    Apalagi Megawati tipe pemimpin sigma yang memiliki sifat mandiri terhadap pemikirannya, tidak membutuhkan validasi atau persetujuan agar terlihat berharga.
    Bahkan secara historis ia memiliki keberanian untuk mengambil sikap yang tidak populis dengan keluar dari hierarki kemapanan politik walau dianggap tidak populis.
    Setidaknya secara empirik pasca-reformasi, Megawati beberapa kali membuktikannya.
    Pertama, kala DPR melakukan revisi UU MD3 di DPR pada 2014 yang berdampak pada posisi PDI Perjuangan sebagai pemenang Pileg harus kehilangan kursi Ketua DPR.
    Kala itu ada satu kesempatan agar undang-undang tersebut tidak direvisi dan Puan Maharani bisa jadi Ketua DPR, yaitu Megawati harus bertemu Presiden SBY.
    Hasilnya Megawati tetap pada pendiriannya untuk tidak bertemu dan bernegosiasi dengan Presiden SBY soal revisi UU MD3, walau partainya kehilangan kursi Ketua DPR.
    Kedua, ketika Megawati dan PDI Perjuangan dikepung oleh koalisi besar KIM Plus di banyak daerah di Pilkada Serentak 2024.
    Megawati seolah tidak peduli. Sikapnya tidak sedikitpun melunak dengan memilih melawan partai-partai yang tergabung dalam koalisi besar di KIM Plus.
    Ketiga atau yang terakhir adalah ketika Megawati melakukan boikot reatret kepala daerah dengan memerintahkan kader-kader terpilih PDI Perjuangan untuk menunda keberangkatan mereka ke Magelang, Jawa Tengah. Hal itu menunjukkan Megawati bukanlah tipe pemimpin yang mudah untuk ditundukkkan.
    Prabowo memang benar-benar ciamik membaca pikiran Megawati. Ia memahami betul menerjemahkan langgam politik Megawati secara historis, simbolis, dan ideologis.
    Pada Peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut, ada peristiwa lain yang layak mendapatkan sorotan utamanya saat Prabowo beberapa kali memanggil Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk dilibatkan dalam diskusi bertiga dengan Megawati.
    Mengapa Prasetyo Hadi? Saya menganalisa setidaknya ada dua alasan.
    Pertama, Prasetyo Hadi adalah alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dari Komisariat Fakultas Kehutanan UGM.
    Megawati ketika sempat berkuliah di Pertanian UNPAD Bandung juga pernah bergabung bersama GMNI, organisasi mahasiswa yang punya cita-cita luhur membumikan ajaran Marhaenisme Bung Karno.
    Kedua, Megawati punya perasaan yang sangat sentimental dengan GMNI. Suaminya (Alm Taufik Kiemas) adalah alumni GMNI. Ganjar sebagai orang yang dicapreskan oleh Megawati lewat PDI Perjuangan dulunya juga pernah ber-GMNI.
    Termasuk Djarot Saiful Hidayat, Ahmad Basarah, Bambang Pacul, Aria Bima hingga Arief Wibowo yang saat ini menjadi pengurus pusat (DPP) PDI Perjuangan sedikit banyaknya bisa menduduki struktur strategis di partai berlambang Kepala Banteng Moncong Putih itu karena masa lalu pernah aktif di GMNI.
    Pada masa kepresidenan Megawati di tahun 2001-2004, ia mengangkat Bambang Kesowo menjadi Menteri Sekretaris Negara yang juga alumni GMNI.
    Lalu, jika kita kembali ke 11 tahun lalu, ketika Jokowi terpilih menjadi Presiden RI pada 2014, Megawati pernah merekomendasikan satu nama alumni GMNI lain pada Jokowi untuk dijadikan Menteri Sekretaris Negara bernama Cornelis Lay.
    Namun, karena alasan kesehatan, kala itu Cornelis Lay menolak “dijadikan” Menteri Sekretaris Negara lalu merekomendasikan satu nama, yaitu Pratikno.
    Nama Pratikno disetujui Megawati dan disetujui pula oleh Presiden Jokowi karena Pratikno punya historis dengan Jokowi ketika jadi Wali Kota Solo.
    Juga soal posisi Mensesneg, Megawati punya kecenderungan politik menempatkan alumni GMNI di posisi tersebut ketika kader partainya diberi amanah menduduki kepemimpinan nasional.
    Kembali ke sosok Menseseg Prasetyo Hadi, Prabowo tentu sangat memahami ada kedekatan ideologis antara Prasetyo Hadi dan Megawati karena berasal dari organisasi kemahasiswaan yang sama, yaitu GMNI.
    Hal ini pula yang mengindikasikan pada pertemuan lanjutan pasca-Peringatan Hari Lahir Pancasila berlangsung rapat lain antara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Prasetyo Hadi dalam pertemuan dengan Megawati, Puan Maharani dan Yassona Laoly di Teuku Umar.
    Artinya, dengan Prabowo melibatkan jauh sosok Prasetyo Hadi dalam komunikasi politik dengan PDI Perjuangan menjelaskan betapa Megawati sangat senang terhadap Mensesneg kabinet Prabowo tersebut.
    Selain alasan historis, terdapat alasan ideologis yang mentautkan sosok Prasetyo Hadi sebagai Alumni GMNI yang pasti sangat memahami bagaimana harus “memuliakan” Bulan Juni. Bulan Bung Karno.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Integritas dan jejak intelektual pemimpin bangsa

    Integritas dan jejak intelektual pemimpin bangsa

    Layar menampilkan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo saat konferensi pers tentang hasil penyelidikan pengaduan masyarakat tentang dugaan tindak pidana terkait ijazah Joko Widodo di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (22/5/2025). (ANTARA FOTO/Fauzan/tom.)

    Integritas dan jejak intelektual pemimpin bangsa
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 03 Juni 2025 – 15:06 WIB

    Elshinta.com – Polemik keaslian ijazah Joko Widodo, salah satu pemimpin bangsa, kembali mencuat sejak April 2025. Sejumlah aktivis dan kanal media alternatif mengangkat isu pendidikan Joko Widodo yang telah bergulir pada 2022.

    Persoalan ijazah pendidikan pemimpin bangsa itu tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga merambah hal lain. Pertama, polemik mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap otoritas formal. Kedua, polemik menyentuh pertanyaan fundamental: apakah pendidikan masih penting dalam legitimasi dan kepemimpinan nasional?

    Di tengah riuhnya ruang publik, khususnya terkait pemimpin bangsa, perdebatan dipenuhi praduga, pembelaan, dan silang tafsir. Namun fokus diskusi perlu digeser ke arah yang lebih substansial bahwa pendidikan, terlepas dari dokumen formal, merupakan penanda kapasitas berpikir dan orientasi etis seorang pemimpin. Tanpa fondasi intelektual kuat, kekuasaan mudah terjebak pada pencitraan, kehilangan arah, dan gagal merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.

    Dalam sejarah Indonesia, termasuk para pemimpin bangsa, pendidikan tidak sekadar alat legitimasi. Ia menjadi sarana pembentukan watak dan orientasi kepemimpinan.

    Para arsitek republik ini menempuh pendidikan, formal maupun intelektual, untuk mematangkan diri. Mereka bukan pengumpul gelar, tetapi pembelajar sejati. Ilmu pengetahuan mereka menjadi kompas pergerakan dan visi misi negara.

    Dari ruang kelas, hingga masa purgatory perjuangan, mereka membaca dengan gairah yang sama, seperti rakyat menaruh harapan pada bangsa. Pendidikan para pemimpin Indonesia mengubah nasib pribadi, sekaligus menggerakkan arah sejarah bangsa.

    Memori

    Sejarah mencatat deretan pemimpin Indonesia yang menempatkan pendidikan sebagai bagian dari perjuangan dan kepemimpinan.

    Soekarno menempuh pendidikan tinggi teknik di Technische Hoogeschool te Bandoeng dan memperoleh gelar insinyur. Namun, pemikiran Soekarno melampaui batas-batas ilmu eksakta. Ia menyerap pemikiran sosial, politik, dan filsafat, melalui bacaan dan pergaulan dengan para intelektual.

    Selanjutnya, Mohammad Hatta menyelesaikan pendidikan ekonomi di Belanda dan menjadi tokoh penting yang merumuskan ekonomi kerakyatan Indonesia berbasis koperasi.

    Kita juga tidak bisa melupakan BJ Habibie yang meraih gelar doktor teknik dari Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen di Jerman. BJ Habibie menunjukkan, penguasaan ilmu pengetahuan mampu menjadi pijakan etis dalam pengambilan kebijakan negara.

    Demikian pula perjalanan pendidikan Abdurrahman Wahid di beberapa universitas di luar negeri telah membentuk intelektualitasnya. Perjalanan tersebut juga menjadi bekal kompetensi komunikasi lintas budaya dan pengetahuan tentang filosofi Islam, hingga Barat. Pengalaman menempuh pendidikan yang tidak selalu mudah, membuka cakrawala Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, atas pentingnya pendidikan sebagai ruang pembebasan pikiran. Ia berhasil meneguhkan pendidikan inklusif, membuka era demokrasi, dan akses kebebasan pers di Indonesia.

    Kita juga ingat Susilo Bambang Yudhoyono, lulusan terbaik Akademi Militer dan doktor di bidang manajemen dan hubungan internasional. Susilo Bambang Yudhoyono menulis, membaca, dan merumuskan kebijakan dengan pendekatan ilmiah.

    Sementara Boediono, ekonom lulusan universitas terkemuka di Australia dan Amerika Serikat menjadi sosok teknokrat yang memadukan kesederhanaan dan presisi akademik.

    Pendidikan formal bukan sekadar jalur administratif untuk meraih gelar, melainkan proses bertahap yang membentuk struktur berpikir, etika, dan orientasi kepemimpinan. Dalam proses itu, sejumlah elemen memainkan peran penting bagi pembentukan watak seorang pemimpin.

    Pengalaman akademik yang melibatkan pembacaan kritis, diskusi terbuka, dan penulisan ilmiah melatih ketajaman analisis serta kemampuan menyusun argumen rasional, satu keterampilan mendasar dalam merumuskan kebijakan.

    Keterlibatan dalam organisasi, forum ilmiah, atau interaksi lintas disiplin memperkuat kapasitas sosial, kepemimpinan kolektif, serta kepekaan terhadap keberagaman pandangan. Lebih dari itu, nilai-nilai dasar ketekunan, integritas dalam berproses, serta penghargaan terhadap ilmu adalah bagian dari pendidikan formal yang membentuk karakter.

    Dari kombinasi nalar kritis dan latihan etis seorang pemimpin, mulai mengembangkan cara pandang terhadap bangsa, serta membangun fondasi untuk menyusun tujuan jangka panjang kenegaraan.

    Sejarah para pemimpin Indonesia menunjukkan, pendidikan tinggi bukan semata pelengkap identitas. Pendidikan adalah elemen sentral dalam membentuk karakter, visi, dan integritas kepemimpinan nasional.

    Pendidikan formal, dalam sejarah pemimpin Indonesia, berperan sebagai proses pembentukan struktur berpikir, kedalaman intelektual, dan integritas moral. Pendidikan bukan semata legitimasi administratif, melainkan penempaan diri untuk memahami, memimpin, dan melayani masyarakat secara utuh.

    Di era gelar “diduga” dapat direkayasa dan opini publik dibentuk oleh algoritma, urgensi pendidikan sebagai sarana berpikir kritis justru semakin relevan. Ketidakhadiran proses pendidikan berisiko melahirkan kepemimpinan tanpa kedalaman berpikir, yang lebih mengandalkan simbol ketimbang substansi.

    Karena itu, dalam menghadapi dunia yang makin kompleks, pendidikan tidak boleh hanya dipandang sebagai “tiket” status sosial, tetapi menjadi ruang pembelajaran yang melatih akal, nurani, dan tanggung jawab publik. Pendidikan yang benar membentuk nalar etis, bukan sekadar retorika.

    Gelar akademik tinggi, bukan satu-satunya syarat menjadi pemimpin, namun setiap pemimpin, dalam kapasitas apa pun, perlu melalui proses pembelajaran yang nyata dan teruji. Jika pendiri bangsa mengangkat pendidikan sebagai alat perjuangan, maka generasi hari ini harus menjadikannya sebagai sarana emansipasi diri dan bangsa.

    Dalam kontestasi politik kontemporer, popularitas berpotensi menggantikan kapabilitas intelektual. Media digital pun menjadi senjata penting kemenangan pemimpin populis. Akan tetapi, di tengah kecenderungan anti-intelektual dan polarisasi wacana, perlu ditegaskan kembali pentingnya kualitas berpikir pemimpin.

    Negarawan yang tidak terbiasa membaca, berpikir kritis, dan menyusun argumen rasional akan kesulitan menghadapi kompleksitas dunia. Kontestasi dalam demokrasi akhirnya bukan hanya membutuhkan suara terbanyak, tetapi juga pemikiran terdalam.

    Di tengah kecemasan terhadap merosotnya standar kepemimpinan, rakyat sesungguhnya masih memegang harapan. Harapan itu terletak pada kemampuan memilih pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki rekam jejak pendidikan dan kedalaman intelektual.

    Pemimpin semacam itu tidak sekadar hadir untuk mengelola kekuasaan, melainkan untuk memahami, merumuskan, dan mengarahkan masa depan bangsa secara visioner. Dengan kecermatan memilih, rakyat dapat mendorong lahirnya kepemimpinan yang berpihak pada akal sehat, ilmu pengetahuan, dan tanggung jawab moral.

    Dalam sistem demokrasi, pilihan rakyat bukan hanya soal keterwakilan, tetapi juga peluang memulihkan martabat politik sebagai ruang berpikir, bukan sekadar ruang berkuasa.

    Keaslian jejak pendidikan dapat diperdebatkan, tetapi integritas intelektual tidak bisa dimanipulasi. Bangsa ini tidak hanya butuh pemimpin yang dipilih, tetapi yang sungguh-sungguh belajar.

    *) Dr. Reza Praditya Yudha adalah Kaprodi Ilmu Komunikasi (Kampus Kab. Penajam Paser Utara)-Univ. Gunadarma, Praktisi Public Relations di Center for Public Relations, Outreach, & Communication (CPROCOM)

    Sumber : Antara