Xcloud.id

Tag: Gus dur

  • Polemik Usulan Gelar Pahlawan Soeharto, Ini Kata Puan – Page 3

    Polemik Usulan Gelar Pahlawan Soeharto, Ini Kata Puan – Page 3

    Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan, Presiden ke-2 RI Soeharto dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur berpeluang mendapat gelara Pahlawan Nasional tahun 2025.

    Saat ini, kajian soal gelar Pahlawan Nasional masih dalam pembahasan dan ditargetkan rampung Mei 2025.

    “Kita lagi bahas, kita semua lagi sedang bahas di tim. Sekarang mungkin bulan depan ya diputuskan, tapi masih belum tuntas ini,” kata Mensos di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/4/2025).

    “Sekali lagi Pak Harto dan Gus Dur punya peluang untuk mendapatkan gelar pahlawan tahun ini,” sambungnya.

    Menurut dia, syarat-syarat terkait pengajuan gelar pahlawan nasional sudah selesai. Soeharto sendiri sudah dua kali diajukan untuk diberi gelar Pahlawan Nasional pada tahun 2010 dan 2015.

    “Sudah selesai semua kalau syarat-syaratnya. Beliau (Soeharto) itu kan sudah dua kali diajukan. Sudah dua kali diajukan dari tahun 2010, 2015, dan sekarang secara normatif sudah terpenuhi semua,” ucap Gus Ipul.

     

  • Tradisi Nyareh Bektoh, Warisan Spiritual Warga Probolinggo Jelang Keberangkatan Haji

    Tradisi Nyareh Bektoh, Warisan Spiritual Warga Probolinggo Jelang Keberangkatan Haji

    Probolinggo (beritajatim.com) – Warga Pulau Gili Ketapang, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, masih memegang teguh tradisi spiritual jelang keberangkatan ibadah haji. Tradisi yang dikenal dengan sebutan Nyareh Bektoh ini menjadi simbol kuat kearifan lokal yang mengiringi perjalanan menuju Tanah Suci.

    Nyareh Bektoh secara harfiah berarti meminta petunjuk tentang waktu terbaik untuk memulai perjalanan haji. Dalam pelaksanaannya, para calon jamaah haji (CJH) meminta waktu keberangkatan yang dianggap membawa berkah kepada para tokoh agama atau kiai. Waktu yang dipilih melalui tradisi ini diyakini akan memberikan kelancaran dan keselamatan selama menjalani ibadah di tanah suci.

    Sebanyak 14 CJH asal Gili Ketapang telah diberangkatkan menuju Pelabuhan Tanjung Tembaga, Probolinggo. Suasana pelepasan berlangsung khidmat dan penuh suka cita. Kapal-kapal nelayan yang mengantar para jamaah dihias sedemikian rupa sebagai lambang kebahagiaan dan doa restu dari masyarakat.

    Abdurrahman Wahid (28), salah satu CJH, mengaku berangkat bersama ibunya sesuai waktu yang disarankan oleh kiai. “Kami percaya bahwa memulai perjalanan dengan waktu yang tepat membawa berkah dan kelancaran selama ibadah,” ujarnya.

    Ia juga menyampaikan rasa syukurnya karena akhirnya bisa menunaikan ibadah haji setelah menanti selama 13 tahun. “Rasanya haru dan penuh syukur, apalagi bisa berangkat bersama ibu saya,” tambahnya.

    Ungkapan serupa juga disampaikan oleh Taufik Hidayat (45), yang berangkat haji bersama istri dan anaknya. “Ini bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga spiritual. Tradisi ‘Nyareh Bektoh’ menjadi awal penting dari perjalanan suci ini,” katanya.

    Sebelum menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya, seluruh CJH dari Kabupaten Probolinggo terlebih dahulu berkumpul di miniatur Ka’bah yang berada di Desa Curahsawo, Kecamatan Gending. Lokasi ini dijadikan titik awal simbolis pelepasan para jamaah.

    Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Kabupaten Probolinggo, Ahmad Zaini, menyampaikan bahwa tahun ini terdapat 894 CJH asal Probolinggo yang terbagi ke dalam tiga kelompok terbang (kloter). “Mereka terbagi dalam tiga kloter dengan jadwal masuk asrama berbeda, tergantung zona pemberangkatan,” ujarnya.

    Ia juga memberikan apresiasi terhadap pelestarian tradisi lokal di Gili Ketapang. “Tradisi seperti ini memperkuat nuansa religius dan kebersamaan, sehingga memberikan semangat spiritual lebih bagi para jamaah,” tutup Zaini. [ada/suf]

  • Hidup Sehat di Usia 106 Tahun: Kisah Mbah Kayat, Lansia Mandiri dari Jombang

    Hidup Sehat di Usia 106 Tahun: Kisah Mbah Kayat, Lansia Mandiri dari Jombang

    Jombang (beritajatim.com) – Di tengah arus kehidupan modern yang serba cepat, kisah hidup Mbah Kayat menjadi oase yang menyejukkan. Di usia 106 tahun, Mbah Kayat, warga Desa Kademangan, Mojoagung, Jombang, justru tampil sebagai simbol hidup sehat dan bahagia di usia senja.

    Tanpa tongkat, tanpa kacamata, dan tanpa keluhan, ia menepis anggapan bahwa usia lanjut selalu identik dengan ketergantungan dan kesakitan.

    Mbah Kayat tinggal di Panti Werdha milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Gus Dur, Jombang, sejak tahun 2024. Meski tubuhnya sudah renta, semangatnya tetap menyala. Kepala UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Jombang, Budiharjo, mengaku terkesan dengan kondisi fisik dan mental Mbah Kayat.

    “Paling tua ya Mbah Kayat. Di KTP memang tertulis 104 tahun, tapi beliau yakin usianya sudah 106 tahun. Adiknya saja malah lebih tua di KTP. Ya, orang dulu kan tanggal lahirnya sering dikira-kira,” ujarnya, Kamis (22/5/2025).

    Setiap hari, duda yang hidup sendiri selama puluhan tahun ini tetap menjalankan aktivitas dengan mandiri. Ia bangun pagi, menyapu kamar, merapikan tempat tidur, lalu berjemur di bawah sinar matahari.

    Tidak hanya itu, ia bahkan ikut aktif dalam pelatihan membuat kerajinan tangan, dengan jari-jarinya yang masih lincah merangkai gantungan kunci. “Beliau tidak banyak menyusahkan petugas. Masih kuat, sehat, dan mandiri,” lanjut Budiharjo.

    Mbah Kayat mengajarkan nilai keteguhan hidup melalui jawaban yang sederhana namun sarat makna saat ditanya rahasia umur panjangnya. “Kulo mboten damel umur. Kulo namung nglakoni, jujur lan sabar (saya tidak membuat umur. Saya hanya menjalaninya, jujur dan sabar),” katanya pelan, dengan tatapan teduh yang mencerminkan kedalaman jiwa.

    Kini, meski ketiga anak laki-lakinya tinggal di kota lain dan anak perempuannya mengalami gangguan ingatan, Mbah Kayat tetap merasa bahagia di panti werdha. Ia bersyukur karena bisa menjalankan ibadah dengan baik dan memiliki banyak teman seusia. Satu-satunya harapannya pun sederhana: bisa terus salat dan wafat dalam keadaan husnul khatimah.

    Dalam diamnya, Mbah Kayat menyampaikan pelajaran hidup yang mendalam: umur panjang bukan tentang keajaiban, melainkan tentang kesederhanaan—jujur, sabar, dan bersyukur. Di usianya yang lebih dari satu abad, ia tidak hanya bertahan, tetapi juga menginspirasi. [suf]

  • Istana bantah anggapan Presiden Prabowo hindari bertemu Jokowi

    Istana bantah anggapan Presiden Prabowo hindari bertemu Jokowi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi membantah anggapan yang menyebut Presiden Prabowo Subianto menghindari pertemuan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Prasetyo menjelaskan keduanya memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak mudah untuk mencocokkan jadwal bertemu.

    “Di tengah kesibukan beliau berdua, waktunya saja belum ketemu. Kedua, saya rasa Bapak Presiden (ke-7) Jokowi juga pada posisi kalau pun ingin bertemu dengan Bapak Presiden Prabowo pasti konteksnya dalam rangka silaturahim,” kata Prasetyo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

    Sementara itu, untuk konteks pemerintahan, Prasetyo kembali menegaskan Jokowi telah menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo sehingga anggapan ada “matahari kembar” pun tidak tepat.

    “Tidak ada itu ‘matahari kembar’. Tidak ada itu istilah-istilahnya yang boleh dianggap beliau (Jokowi) memengaruhi Bapak Presiden Prabowo. Ndak ada. Jadi, sepenuhnya beliau menyerahkan kepemimpinan ini kepada Bapak Presiden Prabowo,” kata Prasetyo Hadi.

    Dia pun meminta publik untuk tidak membuat tafsiran-tafsiran dari asumsi pribadi, terlebih hanya sebatas merujuk kepada Presiden Prabowo yang belum bertemu dengan Jokowi.

    Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo membantah anggapan dirinya yang disebut dikendalikan oleh Jokowi. Presiden menyatakan itu saat Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5).

    Presiden menjelaskan dirinya dekat dengan semua mantan presiden RI, tidak hanya Jokowi, tetapi juga Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

    “Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” kata Presiden Prabowo.

    Presiden kemudian menilai konsultasi dengan pendahulunya, mantan-mantan presiden RI, merupakan langkah yang bijak, karena para mantan presiden itu telah melewati masa-masa memimpin negara.

    “Konsultasi, minta pendapat, minta saran, beliau 10 tahun berkuasa, saya minta menghadap beliau, gak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah,” kata Presiden.

    Presiden kemudian berkelakar jika mungkin dirinya pun ingin menghadap Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Namun, keinginan itu mustahil dilakukan, karena Gus Dur telah wafat pada 30 Desember 2009.

    “Menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa,” seloroh Presiden.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Megawati Kritik Indonesia Gonta-ganti Kebijakan Tiap Ganti Pemimpin: Gawat Republik Ini

    Megawati Kritik Indonesia Gonta-ganti Kebijakan Tiap Ganti Pemimpin: Gawat Republik Ini

    Megawati Kritik Indonesia Gonta-ganti Kebijakan Tiap Ganti Pemimpin: Gawat Republik Ini
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum PDI-P sekaligus Presiden ke-5 RI
    Megawati Soekarnoputri
    menyoroti kondisi Indonesia yang kerap bergonta-ganti kebijakan setiap kali terjadi
    pergantian kepemimpinan
    .
    Hal itu disampaikan Megawati saat menghadiri acara Trisakti Tourism Award di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (8/5/2025).
    “Gawat ini republik. Maunya itu apa? Aturan bolak-balik, gonta-ganti. Saya bilang seperti nari poco-poco,” kata Megawati dalam pidatonya.
    Megawati menilai, seharusnya pergantian kepemimpinan tidak perlu disertai dengan perubahan kebijakan secara drastis.
    Sebab, program pemerintahan sebelumnya tetap bisa dijalankan oleh pemimpin berikutnya.
    “Mbok ya satu kali saja, dreeettt, gitu loh. Ganti menteri, ganti presiden, ya jangan langsung ganti aturan. Sudah ada yang mau dijalankan, terus diganti, itu bagaimana?” ujarnya.
    Presiden ke-5 Republik Indonesia itu mengaku sedih melihat praktik pergantian kebijakan yang terjadi hampir setiap kali terjadi perubahan di tingkat kepemimpinan.
    “Saya sedih. Saya kenapa berani ngomong begini? Karena ini kebenaran. Coba saja kamu rasakan. Masa seperti ini,” ucapnya.
    Megawati berpandangan, seharusnya ada perencanaan pembangunan jangka panjang yang konsisten dijalankan meski ada pergantian pemimpin.
    Dia pun mencontohkan perencanaan jangka panjang seperti yang diterapkan di Bali oleh Gubernur I Wayan Koster.
    “Sudah saja bikin satu perjalanan ke depan, kayak Bali 100 tahun. Keren. Hanya pergantian orang, tapi programnya tetap dijalankan,” kata Megawati.
    “Supaya tidak poco-poco. Sudah bagus, karena ganti aturan mundur lagi. Mending mundurnya sama. Kalau ini maju dua langkah, tahu-tahu mundur lima langkah. Itu kan saya perhatikan,” tambahnya.
    Dalam kesempatan itu, Megawati pun mengenang masa kepemimpinannya pada periode 2001-2004.
    Saat itu, dia menggantikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang diberhentikan dari jabatannya.
    Megawati mengatakan bahwa masa kepemimpinannya berlangsung di tengah krisis.
    Dia pun menyebut dirinya hanya menerima “sampah” dari masa transisi tersebut.
    “Saya pernah mimpin, dua tahun Wapres, tiga tahun Presiden. Terus keadaannya krisis. Saya bilang, nasib saya, dapat apa, dapat sampah,” pungkasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo Bukan Boneka Jokowi, Independen Sejak Awal Jadi Presiden

    Prabowo Bukan Boneka Jokowi, Independen Sejak Awal Jadi Presiden

    GELORA.CO –  Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa dirinya bukanlah bonekanya mantan Presiden RI, Joko Widodo atau Jokowi.

    Pernyataan ini berhasil mematahkan narasi yang menyebutkan bahwa selama ini Presiden Prabowo dikendalikan Jokowi.

    Analis komunikasi politik, Hendri Satrio, menjelaskan, apa yang disampaikan Prabowo adalah upaya untuk menegaskan posisi sebagai pemimpin negara.

    Dia pun meyakini bahwa Prabowo sangat independen sejak awal menjabat sebagai Presiden RI.

    “Pak Prabowo memahami betul posisinya sebagai Presiden. Dia tahu cara berterima kasih kepada Pak Jokowi. Tapi untuk urusan negara, dari awal saya yakin dia independen,” ujarnya, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/5/2025).

    Menurut Hendri, pernyataan Presiden Prabowo tersebut merupakan pesan politik yang disampaikan secara tegas guna mempertahankan legitimasi kepemimpinannya.

    “Pak Prabowo paham narasi boneka bisa melemahkan posisinya. Jadi, dia langsung mematahkan narasi itu,” katanya.

    Di sisi lain, dia menilai bahwa hubungan baik antara Presiden Prabowo dan Jokowi adalah sesuatu yang baru dalam sejarah politik Indonesia.

    Namun, hal itu tidak bisa langsung diartikan bahwa Jokowi memiliki pengaruh besar dalam kepemimpinan Presiden Prabowo.

    “Saya sering bilang, ini pertama kalinya dalam sejarah ada mantan presiden dan presiden yang saling berkomunikasi akrab. Tapi, bukan berarti Prabowo boneka Jokowi. Mereka hanya berkomunikasi hangat dan Prabowo tahu caranya berterima kasih,” jelasnya.

    Hendri juga menyoroti persepsi publik terkait narasi “boneka” ini.

    Menurutnya, pernyataan Presiden Prabowo seharusnya cukup untuk meredam spekulasi hubungan dengan Jokowi.

    “Mungkin publik menilai dari tindakan atau kedekatan mereka. Tapi mestinya sekarang sudah clear bahwa Prabowo adalah sosok yang memegang kendali penuh sebagai Presiden,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo membantah persepsi segelintir pihak yang menuding dirinya selama ini dikendalikan oleh Jokowi.

    Presiden Prabowo menegaskan bahwa anggapan itu sama sekali tidak benar.

    Hal itu disampaikannya saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/5/2025).

    “Saya dibilang presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar,” ujarnya.

    Presiden Prabowo mengatakan, selama ini dirinya hanya berkonsultasi dan meminta saran kepada Jokowi, yang terbukti berhasil memimpin Indonesia selama dua periode.

    “Bahwa kita konsultasi, ya itu seorang pemimpin yang bijak. Ya konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya meminta, saya menghadap beliau, tidak ada masalah,” jelasknya.

    Menurut Presiden Prabowo, konsultasi dan meminta saran adalah hal yang wajar. Sekalipun kepada pendahulunya seperti Presiden Ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri.

    “Saya menghadap Pak SBY tak ada masalah, saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur kalau bisa, menghadap Pak Harto, menghadap Bung Karno kalau bisa, minta pandangan, minta saran,” ungkapnya.

  • Ada Nama Inayah Wahid dalam Daftar Pemohon Gugatan UU TNI di MK

    Ada Nama Inayah Wahid dalam Daftar Pemohon Gugatan UU TNI di MK

    Ada Nama Inayah Wahid dalam Daftar Pemohon Gugatan UU TNI di MK
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Putri bungsu presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur,
    Inayah Wahid
    turut menjadi pemohon dalam gugatan uji formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    Dalam dokumen permohonan di MK, Inayah menjadi salah satu dari lima pemohon dalam gugatan yang diajukan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Pertahanan pada Rabu (7/5/2025) kemarin.
    Inayah menjadi pemohon keempat dalam gugatan itu. Pemohon pertama merupakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (Imparsial) sebagai pemohon kedua, dan Perkumpulan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sebagai pemohon ketiga.
    Pemohon kelima dan keenam tercatat Eva Nurcahyani seorang mahasiswa, dan aktivis hak asasi manusia (HAM), Fatiah Maulidiyanty yang juga merupakan eks koordinator KontraS.
    Dalam gugatannya, anggota koalisi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arief Maulana, mengatakan, tuntutan dalam provisi meminta agar MK menunda pemberlakuan UU TNI dalam putusan sela, sebelum ada putusan final dan mengikat.
    “Putusan sela atau putusan provisi agar Mahkamah Konstitusi, para Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk kemudian menunda pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang TNI sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama,” ujar Arief saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu.
    Dalam provisi, Arief juga meminta agar MK memerintahkan Presiden Prabowo Subianto agar tidak menerbitkan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UU TNI yang baru.
    “Kami juga kemudian menuntut dan juga meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk tidak mengeluarkan kebijakan dan atau tindakan strategis yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang, revisi Undang-Undang TNI sampai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi,” ucapnya.
    Masih dalam provisi, permintaan agar eksekutif tidak mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan UU TNI yang baru harus diterapkan di segala sektor, termasuk untuk kementerian, lembaga, dan badan terkait.
    “Agar tidak terjadi pelanggaran konstitusi yang kemudian berdampak pada berbagai pelanggaran hak asasi manusia atau kerugian masyarakat,” tuturnya.
    Kemudian dalam pokok permohonan, Arief mengatakan koalisi masyarakat sipil meminta agar seluruh Hakim MK menyatakan UU TNI Nomor 3/2025 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
    “Sehingga kemudian UU 34/2004 tentang TNI seluruhnya diberlakukan kembali,” tandasnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mahfud MD Bicara Peluang Gibran Dimakzulkan Inkonstitusional, Ingatkan Lengsernya Sukarno & Gus Dur – Halaman all

    Mahfud MD Bicara Peluang Gibran Dimakzulkan Inkonstitusional, Ingatkan Lengsernya Sukarno & Gus Dur – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, berbicara peluang Gibran Rakabuming Raka bisa dimakzulkan sebagai Wakil Presiden RI, secara inkonstitusional.

    Mulanya, Mahfud menilai Gibran akan sulit untuk dimakzulkan jika dilakukan secara konstitusional ketika melihat hitung-hitungan politik saat ini.

    Pasalnya, koalisi pemerintah di parlemen begitu besar sehingga dianggap kecil peluang para anggota dewan mau untuk memakzulkan Gibran.

    “Praktiknya akan susah, karena apa? Untuk memakzulkan Presiden dan Wakil Presiden itu harus diputuskan dulu oleh sidang pleno DPR yang dihadiri oleh minimal dua pertiga dari seluruh anggota.”

    “Dua pertiga yang hadir ini harus setuju bahwa ini harus dimakzulkan karena terbukti melakukan hal tercela. Bayangkan secara politik… ndak mungkin karena koalisi Pak Prabowo sudah 81 (persen),” katanya, dikutip dari YouTube Mahfud MD Official, Rabu (7/5/2025).

    Namun, Mahfud mengingatkan, dalam sejarah, mayoritas pemakzulan terhadap Presiden tidak secara konstitusional.

    Lalu, dia mencontohkan dua peristiwa pemakzulan di Indonesia, yaitu terhadap Presiden pertama RI, Sukarno, dan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

    Mahfud menjelaskan dalam pelengseran Sukarno tidak dilakukan sesuai aturan perundang-undangan.

    Sebab, sang Proklamtor dipaksa untuk menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) oleh Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat (AD).

    Padahal, sambung Mahfud, secara aturan saat itu, MPRS yang seharusnya menjadi lembaga negara yang bisa memberhentikan Sukarno.

    Dia mengatakan Supersemar tersebut ternyata dijadikan alat untuk melengserkan Sukarno oleh Soeharto.

    Lalu, Mahfud mengungkapkan seluruh anggota MPRS saat itu diganti oleh pendukung Soeharto demi merontokkan dukungan politik terhadap Sukarno.

    “Ada ketentuan MPR bisa memberhentikan Presiden karena Presiden mandataris MPR. Lalu, pada waktu itu, Bung Karno dipaksa mengeluarkan Supersemar, dari Supersemar itu menjadikan alat untuk merampas kekuasaan melalui rekayasa-rekayasa ketatanegaraan secara politik.”

    “Anggota MPRS-nya diganti dulu dengan pendukung-pendukung Orde Baru lalu (Sukarno) disidang dua tahun setelah peristiwa G30S,” jelas Mahfud.

    Mahfud menjelaskan, setelah itu, Sukarno baru digantikan Soeharto pada 1967, agar terkesan estafet kepemimpinan dilakukan secara konstitusional.

    “Lalu Bung Karno menjadi ‘bebek lumpuh’ yang berkuasa Soeharto, lalu Bung Karno tahun 1967 baru diganti secara resmi setelah ada rekayasa-rekayasa politik itu,” lanjutnya.

    Mahfud juga mengatakan, sebenarnya keberhasilan Soeharto melengserkan Sukarno itu dianggap dilakukan secara konstitusional karena memperoleh dukungan rakyat saat itu setelah pecahnya peristiwa berdarah G30S.

    Dukungan itu, sambungnya, dapat dikonsolidasikan oleh Soeharto sehingga pelengseran terhadap Sukarno dianggap menjadi konstitusi baru saat itu.

    “Itulah sebabnya lalu perampasan kekuasaan terhadap Sukarno kemudian karena ada teorinya yaitu sebuah kekuasaan yang diperoleh dengan melanggar konstitusi tetapi kemudian bisa mengkonsolidasikan diri, itu menjadi konstitusi dan hukum baru,” katanya.

    Kemudian, Mahfud berpindah dengan menjelaskan pelengseran terhadap Gus Dur pada awal 2000-an.

    Ketika itu, jika Gus Dur ingin dimakzulkan secara konstitusional, maka harus terlebih dahulu dilayangkan memorandum pertama ketika memang terbukti telah melanggar Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam kepemimpinannya.

    Lalu, apabila Gus Dur masih melakukan pelanggaran, maka baru diberi memorandum kedua dan diberhentikan jika masih tidak ada perbaikan.

    Namun, Mahfud mengungkapkan pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden tidak secara konstitusional karena ketika itu baru berstatus terduga pelaku korupsi penyelewengan dana Yayasan Bina Sejahtera (Yanatera) Badan Urusan Logistik (Bulog) atau yang lebih dikenal dengan Bulog Gate, tetapi sudah dilayangkan memorandum pertama.

    “Nah, Gus Dur, pertama patut diduga mengetahui penyelewengan di Bulog, oleh sebab itu diberikan momerandum kesatu. Ini udah salah, baru patut diduga kok sudah memorandum.”

    “Menurut TAP MPR 378, kalau benar-benar melanggar haluan negara, tapi oke. Sudah itu, kan patut diduga, apa yang mau diperbaiki (Gus Dur) jika patut diduga?” tutur Mahfud.

    Lalu, Gus Dur menerima memorandum kedua setelahnya terkait kasus yang sama. 

    Namun, tiba-tiba, justru Gus Dur dilengserkan lewat Sidang Paripurna MPR bukan terkait kasus skandal Bulog Gate, tetapi kasus lain, yakni pemecatan Kapolri saat itu, Jenderal Surojo Bimantoro.

    Sebagai informasi, hubungan Gus Dur dengan Bimantoro memang memanas ketika itu akibat peristiwa pengibaran bendera Bintang Kejora di wilayah Papua.

    Mahfud menuturkan proses pemakzulan semacam ini melanggar konstitusi karena Gus Dur dilengserkan lewat kasus baru dan tanpa ada memorandum pertama dan kedua terlebih dahulu.

    “Ini langsung kasus baru (Gus Dur dilengserkan), kan melanggar konstitusi,” katanya.

    Namun, Mahfud mengungkapkan pelengseran Gus Dur tersebut dapat mulus terjadi tanpa adanya kecaman karena mayoritas masyarakat mendukung upaya tersebut.

    “Ketika itu, masyarakat yang mayoritas diwakili partai, mendukung. Akhirnya, Gus Dur itu jatuh,” ujarnya.

    (Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)

  • Fadli Zon Blak-blakan soal Revisi Sejarah RI dan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Fadli Zon Blak-blakan soal Revisi Sejarah RI dan Gelar Pahlawan untuk Soeharto

    Bisnis.com, Jakarta — Menteri Kebudayaan Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia tidak berkaitan dengan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto.

    Fadli mengatakan penulisan ulang sejarah Indonesia dan pemberian gelar pahlawan nasional tersebut merupakan dua hal yang berbeda dan ditangani oleh kementerian yang berbeda pula.

    Kendati demikian, Fadli juga berpandangan Soeharto sudah layak mendapatkan gelar pahlawan nasional mengingat jasanya dulu sewaktu peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pada saat itu, kata dia, Presiden Soekarno memberikan perintah ke Soeharto yang kala itu berpangkat Letnan Jenderal mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban pasca peristiwa G30S PKI.

    “Jadi dulu kalau tidak ada Letnan Jenderal Soeharto, Indonesia ini tidak akan ada ya, karena semua pimpinan negara ini waktu itu semuanya ditangkapi oleh Belanda,” tutur Fadli di Jakarta, Selasa (6/5/2025) malam.

    Politisi Gerindra itu mengatakan bahwa seharusnya sudah sejak dulu Indonesia langsung memberikan gelar pahlawan nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto karena jasanya yang diklaim sangat besar saat itu.

    “Masih banyak pahlawan yang belum diberi gelar pahlawan, misalnya kepada Pak Harto, lalu Gus Dur, tapi kan mereka belum dapat gelar itu,” katanya.

    Berkaitan dengan itu, Fadli pun memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia yang kini tengah digodok Kementerian Kebudayaan, tidak ada kaitannya dengan Kementerian Sosial yang ingin memberikan gelar kepada Soeharto.

    “Tidak, beda itu. Tidak berkaitan,” ujarnya.

  • Kalau Bisa Menghadap Gus Dur

    Kalau Bisa Menghadap Gus Dur

    GELORA.CO – Polemik ijazah Presiden RI ke-7, Jokowi semakin memanas. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal polemik tersebut.

    Bahkan, Presiden Prabowo melontarkan pengakuan mengejutkan. Sebab, dia mengaku heran mengapa ada saja pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi itu.

    “Pak Jokowi berhasil 10 tahun, orang suka tidak suka, masalah ijazah dipersoalkan, nanti ijazah saya ditanya-tanya,” beber Presiden Prabowo dalam pembukaan sidang kabinet paripurna, Jakarta, Senin (5/5).

    Pada kesempatan yang sama, Prabowo membantah anggapan sejumlah pihak yang menganggapnya sebagai ‘presiden boneka’.

    Bahkan, dia membantah bahwa selama kepemimpinannya ini ia dikendalikan oleh Jokowi.

    “Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya, saya katakan itu tidak benar, bahwa kita konsultasi iya, itu seorang pemimpin yang bijak, konsultasi, minta pendapat, minta saran,” ungkapnya.

    Pada saat yang sama, Prabowo juga menyatakan rendahnya angka inflasi RI itu merupakan salah satu pencapaian Jokowi.

    Kemudian, Presiden Prabowo berpendapat bahwa berhasilnya pengendalian inflasi RI itu sebagai warisan dari kepemimpinan Jokowi.

    Prabowo menyatakan bahwa Jokowi telah berhasil membangun bangsa dalam 10 tahun kepemimpinannya sejak 2014 hingga 2024.

    Bahkan, Prabowo mengaku tak hanya berkonsultasi dengan Jokowi saja, melainkan juga dengan presiden terdahulu lainnya. Seperti SBY dan Megawati Sukarnoputri.

    “Kalau bisa menghadap Gus Dur, enggak bisa, menghadap Pak Harto, Bung Karno. Lho minta pandangan, saran,” pungkasnya.