Xcloud.id

Tag: Gus dur

  • Menjaga Asa Survivalitas Politik PKB

    Menjaga Asa Survivalitas Politik PKB

    Jakarta –

    Partai Kebangkitan Bangsa atau disingkat (PKB) merupakan salah satu partai berbasis massa Islam yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) di era reformasi, tepatnya pada tanggal 23 Juli 1998.

    Sebagai representasi politik utama warga Nahdlatul Ulama (NU), PKB memiliki sejarah panjang dalam kancah perpolitikan Indonesia pasca-reformasi. Partai yang didirikan sejumlah elite Kiai PBNU saat itu, kini berusia 27 tahun. Artinya dalam fase usia manusia, PKB ini sudah memasuki masa dewasa.

    Sejatinya, di usia dewasa, PKB selesai melewati masa ‘pubertas’ politiknya yang kerap bergejolak dan siap untuk menerima keberadaannya di tengah-tengah masyarakat politik lainnya.

    Di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin), PKB mengalami pasang surut yang signifikan, baik dari sisi elektoral, posisi tawar politik, maupun hubungan dengan basis kulturalnya-komunitas NU, termasuk dengan pengurus PBNU saat ini.

    Pertanyaannya adalah: apakah PKB di bawah Cak Imin masih memiliki daya survival politik yang kuat ke depan?

    Politik ‘Survival’

    Pertanyaan tersebut di atas penting untuk menjadi bahan perenungan sekaligus pencermatan di tengah tantangan-tantangan krusial yang dihadapi partai-partai Islam atau berbasis massa Islam di tanah air saat ini.

    Selama dua dekade, PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) masih bisa bertahan hidup (survive). Muhaimin Iskandar dikenal sebagai politisi yang lihai dalam membangun jejaring politik kekuasaan. Julukan yang kerap disematkan kepadanya sebagai “raja lobi” bukan tanpa alasan, karena; dalam dua dekade terakhir, ia berhasil menjaga PKB tetap relevan di tengah turbulensi politik nasional dan dinamika internal partai.

    Meskipun pernah mengalami konflik dualisme kepengurusan (2008-2010) yang memecah tubuh PKB, Cak Imin berhasil merebut kendali penuh dengan dukungan struktur partai dan koneksi elite struktural pemerintahan dari satu rezim ke rezim yang lain.

    Dengan konsolidasi internal yang solid, PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin masih bisa bertahan (survive) dan mampu mempertahankan eksistensinya di Parlemen.

    Bisa dicermati, dalam penyelenggaraan tiga pemilu terakhir, perolehan suara PKB berhasil melampaui ambang batas Parlemen (Parliamentary Threshold) 4% yang ditetapkan dan terbanyak (9,04%: 2014), (9,69%: 2019) dan (10,62%: 2024) dibandingkan perolehan suara partai Islam (berbasis massa Islam) lainnya seperti; PKS, PAN, dan PPP.

    Artinya, di bawah kendali Cak Imin, posisi PKB beranjak naik dalam percaturan politik nasional, berada di urutan ke empat setelah PDIP, Golkar dan Gerindra.

    Survivalitas PKB tidak hanya dilihat dari keberlanjutan kepemimpinan Cak Imin dalam struktur kepengurusan PKB, tetapi juga dicermati dari kemampuannya menjadikan PKB sebagai partai yang selalu masuk dalam pemerintahan, terlepas siapa presiden yang mengendalikan kekuasaan.

    Menjaga keberlangsungan hidup berpolitik berarti beradaptasi dengan segala hal, baik internal maupun eksternal seperti halnya makhluk hidup bertahan hidup ; adaptasi fisiologis (Physiological adaptation), adaptasi sikap (behavioral adaptation), dan adaptasi morfologi (morphological adaptation) berkaitan dengan kamuflase fisik.

    Nah, adaptasi-adaptasi tersebut terlihat dimiliki PKB selama ini, termasuk pragmatisme politiknya yang sangat tinggi. Terlepas dari kritik dan politik (suka-tidak suka), dengan sikap-sikap tersebut, terbukti efektif menjaga eksistensi PKB dalam lanskap kekuasaan nasional.

    Dengan konsolidasi internal yang solid dan kemampuannya menjaga relasi politiknya dengan pihak lain, PKB masih bertahan (survive) sebagai peraih suara terbanyak partai berbasis massa Islam pada pemilu 2014, 2019 dan 2024. Bagaimana pasca Pemilu 2024?

    Tantangan Pasca Pemilu 2024

    Mengikuti jalan politik PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin memang menarik. Pada Pilpres 2024, PKB tampil berbeda: tidak lagi di belakang kekuatan arus utama (koalisi pemerintah), tetapi membentuk poros alternatif bersama Anies Baswedan.

    Cak Imin sebagai Cawapres menunjukkan keberaniannya mengambil risiko politik yang sangat besar. Meskipun pasangan Anies-Muhaimin kalah dalam kontestasi, manuver ini justru membuka jalur dan peluang baru: positioning PKB sebagai kekuatan oposisi yang berpotensi menjadi alternatif politik Islam moderat yang kemudian bisa membawa partai kaum Nahdliyyin itu menjadi bagian dari kekuasaan.

    Diakui atau tidak, survivalitas PKB masih sangat bergantung pada figuritas dan manuver-manuver politik Cak Imin. Maka, tantangan yang perlu dipikirkan selanjutnya adalah bagaimana PKB dapat mengelola transisi dari partai berbasis kekuasaan ke partai dengan kekuatan advokasi politik inklusif dengan tetap menjaga posisinya sebagai representasi kultural-Nahdliyyin.

    Pertama, salah satu tantangan terbesar bagi PKB di bawah Cak Imin adalah bagaimana menjaga legitimasi di mata Nahdliyin. Sejak Cak Imin mengambil alih PKB secara penuh, relasi dengan PBNU tidak selalu harmonis. Ketegangan bahkan sempat mencuat ke publik, terutama saat PBNU (2021-2026) dibawah kepemimpinan K.H.Cholil Yahya Staquf menegaskan posisinya-netral dalam politik praktis-dengan jargon ‘menghidupkan kembali’ visi politik Gus Dur.

    Namun dalam kondisi demikian, Cak Imin terlihat cerdik memainkan kartu truf politiknya. Ia membangun kembali kedekatan struktural dan simbolik-terutama lewat konsolidasi kader muda NU di daerah dan pemberdayaan aruh bawah jaringan Kiai pesantren. Hanya saja, kekhawatiran masih ada di kalangan internal NU bahwa PKB terlalu “personalistik” dan menjauh dari cita-cita kolektif Nahdlatul Ulama-PBNU.

    Kedua, dalam tiga pemilu terakhir, PKB konsisten meraih suara signifikan dalam rentang 9 – 10 % perolehan suara nasional. Persentase ini, menandakan adanya stagnasi elektoral yang bisa mengancam survivalitas PKB dalam jangka panjang, sehingga diperlukan inovasi-inovasi platform politik yang akomodatif.

    Di tengah menguatnyua pragmatisme politik, basis massa (Nahdliyyin) terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah, semakin kompetitif dan diperebutkan. Munculnya partai-partai baru Islam moderat dan fragmentasi suara Nahdliyyin (dari kalangan muda) yang mulai diakomodir partai-partai nasionalis, semakin memperkecil ceruk konstituen PKB ke depan. Nah, jika PKB gagal memformulasi narasi dan komunikasi politiknya yang bisa menjawab kebutuhan kalangan milenial Nahdliyin dan kelas menengah muslim, PKB bisa tergeser secara perlahan sebagaimana dialami ”kakaknya” yaitu, PPP.

    Walhasil, di usianya yang ke 27, PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin masih mampu membuktikan dirinya sebagai partai yang memiliki insting survival yang tinggi dan PKB diharapkan bisa menjadi pemimpin politik Islam di Indonesia.

    Dalam fase ini, PKB diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan pola kehidupan politik yang lebih luas, menerima peran yang lebih berat dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik nasional.

    Perlu disadari, survivalitas politik PKB ke depan tidak bisa hanya bergantung pada figuritas personal seorang Cak Imin. Maka, tanpa reformasi internal, regenerasi kader, dan penyegaran visi politik berbasis nilai-nilai kebangsaan dan keislaman moderat dan inklusif, PKB bisa stagnan dan kehilangan relevansinya dalam dekade mendatang. Waspadalah.

    Fathurrahman Yahya. Dosen Pengajar Wawasan Politik Islam dan Timur Tengah, Program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal, Jakarta.

    (rdp/rdp)

  • Cak Imin Kasih Sinyal Ingin Kembali Berkoalisi dengan Gerindra di Pemilu 2029

    Cak Imin Kasih Sinyal Ingin Kembali Berkoalisi dengan Gerindra di Pemilu 2029

    Bisnis.com, Jakarta — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melemparkan sinyal bahwa pihaknya siap berkoalisi kembali bersama Presiden Prabowo Subianto pada Pemilu 2029.

    Ketua Umum DPP PKB, Muhaimin Iskandar mengatakan selama koalisi PKB-Gerindra bisa bermanfaat untuk masyarakat, maka tidak menutup kemungkinan pada Pemilu 2029 nanti PKB akan merapat ke barisan Presiden Prabowo Subianto.

    “Jadi koalisi PKB dan Pak Prabowo ini harus menjadi koalisi yang produktif dan bisa bermanfaat untuk masyarakat, kalau itu bisa terbukti bermanfaat, PKB apa kata Pak Prabowo lah,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Kendati demikian, Cak Imin menegaskan bahwa Pemilu 2029 masih sangat jauh untuk didiskusikan pada tahun ini. Menurut Cak Imin, kini PKB fokus mendukung semua program Presiden Prabowo Subianto

    “Tapi itu nanti lah, kan masih jauh sekali. Pokoknya koalisi ini untuk PKB dan Pak Prabowo,” katanya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan  bahwa dirinya nyaman berada di tengah-tengah PKB dan Nahdlatul Ulama (NU). Dia menilai bahwa NU selalu tampil sebagai penyelamat ketika Indonesia mengalami krisis besar. 

    “Saya dulu merasa sangat dekat dengan Gus Dur. Di saat-saat genting, saat-saat kritis, krisis besar bangsa Indonesia, NU selalu tampil sebagai penyelamat dan stabilitator,” kata Prabowo. 

    Prabowo menilai, sikap NU tersebut sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmat untuk semesta alam, yang moderat, sejuk, dan mendamaikan.

  • Prabowo akui nyaman di tengah-tengah PKB dan singgung dekat Gus Dur

    Prabowo akui nyaman di tengah-tengah PKB dan singgung dekat Gus Dur

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara Hari Lahir (Harlah) Ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengakui dirinya nyaman berada di tengah-tengah kader PKB yang juga merupakan Nahdliyin, dan Presiden juga menyinggung kedekatannya dengan Presiden Ke-4 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

    KH Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan Gus Dur, merupakan pendiri PKB dan tokoh penting Nahdlatul Ulama (NU).

    “Saya nyaman di tengah-tengah PKB. Saya nyaman di tengah Nahdlatul Ulama (NU). Saya merasa deket dengan tokoh-tokoh NU dan PKB. Saya dulu merasa sangat deket dengan Gus Dur di saat-saat genting, di saat-saat krisis besar, bangsa Indonesia, NU selalu tampil sebagai penyelamat dan sebagai stabilisator,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya saat Harlah Ke-27 PKB di Jakarta, Rabu malam.

    Oleh karena itu, Prabowo melanjutkan Nahdlatul Ulama dan PKB selalu konsisten dengan sikapnya yang mengutamakan ajaran-ajaran Islam moderat, dan ajaran-ajaran Islam yang sejuk dan damai.

    “Islam yang bisa diterima dimana-mana, karena itu memang NU dan PKB selalu berada dimana-mana,” sambung Presiden.

    Oleh karena itu, Presiden pun mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada dirinya untuk menghadiri puncak peringatan Harlah Ke-27 PKB malam ini.

    Dalam acara puncak peringatan itu, Presiden juga memuji isi pidato yang disampaikan Wakil Presiden Ke-13 KH Ma’ruf Amin, yang saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Menurut Prabowo, isi pidato Ma’ruf Amin singkat, tetapi penuh dengan substansi. Bahkan, Prabowo melanjutkan banyak tokoh dan pakar ekonomi kerap melupakan pentingnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 45).

    Pasal 33 UUD 45 yang terdiri atas empat ayat mengatur prinsip ekonomi yang dianut oleh Indonesia, di antaranya berbunyi: ” Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ayat lain yang diatur dalam Pasal 33 UUD 45: “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

    Dua ayat dalam Pasal 33 UUD 45 itu merupakan salah satu isu yang cukup sering diangkat oleh Presiden Prabowo dalam beberapa pidatonya.

    Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menyebut dirinya sengaja tetap hadir Harlah Ke-27 PKB, meskipun hari ini agenda kepresidenan cukup padat, dan telah berlangsung sejak pagi hari. Presiden hari ini memimpin upacara pelantikan 2.000 perwira remaja TNI dan Polri di Istana Merdeka pada pagi hari, kemudian bertemu dengan Pemimpin Utama Majalah Forbes, Steve Forbes, lanjut rapat bersama pimpinan MPR RI, dan meluncurkan logo dan tema HUT Ke-80 RI di Istana Negara pada sore hari. Harlah Ke-27 PKB merupakan agenda terakhir yang dihadiri oleh Presiden Prabowo.

    “PKB, Nahdlatul Ulama di belakang saya, petani di sini, buruh di situ, kok gentar kita,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya itu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Omon-omon Baru Jokowi, Gajah Lampung atau Abrahah?

    Omon-omon Baru Jokowi, Gajah Lampung atau Abrahah?

    GELORA.CO – Pemerhati kebangsaan dan demokrasi Adhie M Massardi memberi catatan kritis terhadap gelaran kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2025 di Solo, Jawa Tengah. Di antaranya terkait mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hadir menyampaikan pidato di kongres.

    “Apa yang menarik dari kongres PSI di Solo? Kalau melihat reaksi netizen di medsos adalah banyaknya olok-olok kepada Joko Widodo yang memberikan petuah kepada anak buah anaknya (Kaesang Pangarep) yang ketua umum. Rupanya forum partai pimpinan anaknya dijadikan ajang omon-omon baru setelah tak punya lagi podium di panggung kekuasaan,” kata Adhie kepada RMOL, Minggu 20 Juli 2025.

    Hal menarik lain terkait penjelasan Jokowi tentang arti partai super terbuka, istilah yang dikenalkan Jokowi beberapa bulan lalu dan kini menjadi tagline PSI. Selain juga pernyataan Jokowi bahwa PSI akan menjadi partai besar.

    “Kata netizen harus dipahami secara terbalik yakni menjadi partai tertutup bagi umum kecuali bagi para pemujanya. Ketika Widodo bilang akan jadi partai besar, netizen jadi ingat kata-katanya saat masih presiden: ‘Ada Rp 11.000 triliun di kantong saya!’” katanya.

    Adhie berpandangan kongres PSI melahirkan elite baru penguasa partai yang akan menopang dinasti politik Jokowi. Hasil kongres yang berlangsung di Graha Saba Buana Solo, gedung yang dibangun Jokowi sebagai hadiah ulang tahun Iriana dan terletak tak jauh dari rumahnya, menetapan Kaesang kembali menjadi ketua umum.

    “Menjadikan Kaesang Widodo kian kokoh berada di singgasana pimpinan partai. Kita patut mengucapkan selamat karena tak mudah menjadi ketua partai. Selain perlu banyak uang untuk meraup suara mutlak, juga harus menjadi anak penguasa jika usia masih sangat muda seperti Kaesang Wdodo, anak bungsu Presiden Widodo,” kata Adhie.

    Adhie mengenang ketika akhir 2014 muncul PSI yang dimotori anak-anak muda, beberapa tokohnya pernah jadi presenter TV, banyak harapan ditaburkan.

    Meskipun lambang mawar merah mencontek dari logo kelompok sosialis internasional (Eropa) tak membuat pupus harapan terhadap PSI untuk menjadi parpol yang lebih egaliter, menyatu dengan kehendak rakyat, yang ditinggalkan oleh hampir semua parpol di Indonesia yang telah berubah menjadi kartel politik, perusahan politik dan kerajaan dinasti politik.

    Harapan kaum muda kepada PSI, katanya, baru benar-benar rontok setelah para pimpinannya ramai-ramai bersimpuh kaki penguasa, sujud di tangga Istana yang dikuasai Jokowi untuk sekedar mendapat remah-remah kekuasaan. Sementara banyak anggotanya yang tak segan-segan ngepel dan menjilat ludah kebohongan penguasa yang bececeran di ranah publik.

    “Ketika pada akhir 2023 mereka berikan singgasana pimpinan partai kepada Kaesang Widodo yang baru tiga hari jadi anggota, untuk dibarter dengan sedikit kekuasaan di pemerintahan, mulailah partai ini banyak dicibir. Bahkan Rocky Gerung yang ikut menginisiasi kelahirannya tak henti-henti mengumpat partai ini,” singgung Adhie.

    Selain itu Adhie juga menyoroti perubahan logo PSI dari mawar merah menjadi gajah dengan moncong merah dan badan hitam. Menurutnya metamorfosis logo tidak ada arti apa-apa kecuali menjelaskan eksistensi PSI.

    “Simbol kepala gajah yang merah mendongak ke atas terpisah dari badannya pertanda pimpinan nasibnya berbeda dengan anggota dan konstituen (badan yang hitam),” imbuh Adhie.

    Bangsa Indonesia, kata Adhie yang mantan Jurubicara Presiden ke 4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, popular mengenal dua jenis gajah dalam perspektif kehidupan, yakni gajah Lampung dan gajah Abrahah.

    Gajah Lampung terkenal dengan sirkus sepakbolanya, dan diangkat menjadi istilah permainan sepakbola kontroversial manipulatif setelah laga Persebaya dan Persipura di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur pada 21 Februari 1988.

    Disebut sepakbola gajah karena kedua tim dengan sengaja mencetak gol bunuh diri untuk menghindari kekalahan dan kemungkinan tersingkir dari kompetisi.

    Adapun bagi mayoritas muslim tanah air, logo gajah mengingatkan pada pasukan gajah pimpinan Abrahah bin ash-Shabah al-Hasbasyi dari Yaman yang menyerang Ka’bah di Mekkah pada 571 Masehi. Tapi kemudian Allah melindungi rumah Kebenaran yang dibangun Nabi Ibrahim itu dengan mengirim burung Ababil untuk menghancurkan pasukan gajah Abrahah.

    “Dan peristiwa ini diabadikan dalam Al-Qur’an surat Al Fil (gajah) yang pada ayat pamungkasnya (ayat 5) berbunyi: ‘Sehingga mereka dijadikan-Nya seperti daun-daun yang dimakan ulat’, yang menggambarkan kehancuran pasukan gajah secara mengenaskan,” jelas Adhie M Massardi.

  • Menaker dan Menteri P2MI Sepakat Optimalkan Kesempatan Bekerja di Luar Negeri

    Menaker dan Menteri P2MI Sepakat Optimalkan Kesempatan Bekerja di Luar Negeri

    Menaker dan Menteri P2MI Sepakat Optimalkan Kesempatan Bekerja di Luar Negeri
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Pelindungan
    Pekerja Migran
    Indonesia (KP2MI) melakukan penandatanganan
    nota kesepahaman
    di ruang KH Abdurrahman Wahid, Kantor KP2MI, Jakarta, Senin (14/7/2025).
    Nota kesepahaman
    tersebut ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding.
    “Ini bukti kami dari kabinet Merah Putih itu kompak. Kami satu tim karena
    Kemenaker
    juga punya program kerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Kementerian Pariwisata terkait pembinaan sumber daya manusia (SDM),” ujar Yassierli dalam keterangan resminya, Selasa (15/7/2025).
    Menurutnya, nota kesepahaman tersebut merupakan bentuk komitmen Kemenaker untuk memperkuat kolaborasi dengan KP2MI dalam mempercepat transisi dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi
    pekerja migran
    Indonesia (PMI).
    Yassierli mengatakan bahwa Kemenaker dan KP2MI memiliki tanggung jawab yang saling melengkapi dan perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang aman dan berdaya saing di tingkat global.
    “Kemenaker akan fokus pada peningkatan kompetensi pekerja, sementara KP2MI akan memastikan bahwa kebijakan perlindungan pekerja migran berjalan dengan baik,” katanya.
    Yassierli menekankan, masyarakat memiliki harapan besar akan terciptanya lapangan kerja, dan mewujudkannya merupakan tanggung jawab bersama lintas kementerian.
    “Hari ini, salah satu solusi KP2MI adalah mengoptimalkan kesempatan untuk bekerja di luar negeri. Bagi Kemenaker, ini menjadi sebuah prioritas. Kami akan dukung untuk adik (KP2MI) tercinta,” ucapnya.
    Yassierli menyebutkan, tantangan bekerja di luar negeri antara lain terkait kompetensi, keterampilan khusus, dan bahasa.
    Melalui kolaborasi Kemenaker dan KP2MI, ia yakin Indonesia dapat menciptakan tenaga kerja yang siap pakai dan mampu berkontribusi signifikan terhadap perekonomian global.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Gibran hadiri perayaan ulang tahun ke-75 Kardinal Igantius Suharyo

    Gibran hadiri perayaan ulang tahun ke-75 Kardinal Igantius Suharyo

    Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan syukur ulang tahun ke-75 Kardinal Ignatius Suharyo yang digelar di komplek Gereja Katedral, Jakarta, Sabtu (12/7/2025). (ANTARA/HO-BPMI Setwapres)

    Gibran hadiri perayaan ulang tahun ke-75 Kardinal Igantius Suharyo
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 13 Juli 2025 – 16:09 WIB

    Elshinta.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri perayaan syukur ulang tahun ke-75 Kardinal Ignatius Suharyo di komplek Gereja Katedral, Jakarta, Sabtu (12/7) malam.

    Sebagaimana keterangan yang diterima, Minggu, rangkaian acara diawali dengan Perayaan Ekaristi yang dipimpin langsung oleh Kardinal Suharyo sebagai selebran utama.

    Dia didampingi oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia Piero Pioppo, Uskup Bandung sekaligus Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia Antonius Subianto Bunjamin, serta sejumlah uskup lainnya. Acara dilanjutkan dengan resepsi makan malam di Grha Pemuda.

    Wapres tiba di resepsi makan malam sekitar pukul 19.10 WIB. Kehadirannya mewakili komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam merawat kehidupan beragama yang harmonis dan menjunjung tinggi toleransi.

    Pada kesempatan tersebut, Wapres menyampaikan ucapan selamat ulang tahun secara langsung kepada Kardinal Suharyo.

    Dia juga memberikan apresiasi atas kontribusinya dalam memperkuat nilai-nilai persaudaraan lintas iman dan menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

    Turut hadir dalam perayaan ini antara lain Ibu Negara keempat RI Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Menteri Agama Nasaruddin Umar, mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, cendekiawan Muhammadiyah Sukidi, serta mantan Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

    Sumber : Antara

  • Tak Usah Lewat Pemakzulan, Cukup Tindak-lanjuti Laporan Ubed soal Dugaan Korupsi Gibran

    Tak Usah Lewat Pemakzulan, Cukup Tindak-lanjuti Laporan Ubed soal Dugaan Korupsi Gibran

    GELORA.CO –  Juru Bicara Presiden Era Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi mengatakan, untuk menyelesaikan masalah Gibran Rakabuming Raka tidak perlu melalui pemakzulan. Cukup dengan menindaklanjuti laporan akademisi UNJ Ubedilah Badrun tentang dugaan korupsi Gibran yang mandek di KPK sejak lama. Demikian disampaikan Adhie di Jakarta, belum lama ini.

    “Jadi persoalan Prabowo paling besar adalah persolan soal Gibran. Kenapa itu? Karena Gibran itu titik paling lemah di dalam pemerintahan Prabowo,” kata Adhie Massardi, Jakarta Jum’at 11/7/2025.

    “Nah persoalannya adalah bangsa ini sudah terbiasa menunda masalah,” imbuhnya.

    Menurut Adhie Massardi banyak orang tidak paham masalah yang sebenarnya sebenarnya terhadap Gibran. Jadi kalau Gibran didiamkan sehari ini, ke depan itu akan menjadi persoalan besar bagi pemerintahan dan bagi bangsa Indonesia.

    “Itu sebabnya menurut saya soal kiblat ini harus diselesaikan,” ujarnya.

    Adhie menilai tidak usah lewat impeachment yang aneh-aneh. Ada tekanan-tekanan yang seperti misalnya membongkar kembali kasus korupsi Gibran yang sudah dilaporkan oleh Ubedillah Badrun ke KPK.

    “Jadi tugas tugas pemerintah menyakinkan KPK untuk segera membongkar ini sehingga persoalan politiknya masuk berlarut-larut ke dalam soal kriminal, soal pidana-pidana,  soal korupsi. Dengan demikian maka persoalan Gibran sudah selesai,” bebernya.

    Dalam pandangan Adhie Massardi, kalau pesan kiblatnya selesai, bangsa Indonesia akan tenang. Karena menghadapi program-program Prabowo hari ini yang disampaikan oleh Prabowo itu orang kan antara cemas dan tidak percaya karena masih ada Gibran di situ.

    “Jadi, saya soal Gibran itu harus segera diselesaikan sebelum tahun ini. Sebelum tahun ini berakhir baru bangsa ini bisa tenang ke depan,” ungkapnya.

    “Sepanjang masih ada Gibran persolan politik akan terus membara dan ini akan mengganggu konsentrasi pemerintahan Pranowo,” pungkasnya. 

  • Pemerintah Siap Bentuk Tim Investigasi Gabungan dengan Brasil Selidiki Kematian Juliana Marins

    Pemerintah Siap Bentuk Tim Investigasi Gabungan dengan Brasil Selidiki Kematian Juliana Marins

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut Pemerintah Indonesia terbuka untuk melakukan investigasi gabungan dengan pemerintah Brasil, guna menyelidiki lebih lanjut kematian turis pendaki Gunung Rinjani, Juliana Marins. 

    Hal itu disampaikan Yusril, Jumat (4/7/2025). Dia menyebut pemerintah Indonesia mengusulkan berbagai solusi terhadap penuntasan kasus tersebut, termasuk melakukan investigasi gabungan secara bilateral dengan Brasil. 

    Yusril tidak memerinci apabila usulan tersebut sudah disampaikan secara resmi ke pemerintah Brasil. Namun, usulan itu datang usai keluarga almarhum dan salah satu lembaga independen dari negara Amerika Latin itu berencana untuk membawa kasus ini ke ranah hukum internasional. 

    “Jadi aparat penegak hukum di Indonesia dalam hal ini adalah kepolisian dapat bekerja sama dengan pihak otoritas Brasil yang menangani satu investigasi untuk menyelidiki kasus ini dan kita terbuka untuk itu,” ujarnya di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, dikutip Sabtu (5/7/2025). 

    Yusril menyebut pembentukan tim investigasi gabungan antara dua pihak sudah pernah dilakukan di Indonesia secara terbuka dan adil menurut hukum. 

    Apapun hasil dari investigasi itu, terangnya, akan diungkapkan ke publik di dua negara tersebut apabila disetujui. 

    “Saya kira langkah ini akan fair, jujur, adil, lebih terbuka daripada membuat statement-statement mau membawa Indonesia ke hukum internasional hanya berdasarkan atas dugaan-dugaan, spekulasi yang tanpa didasari oleh satu penyelidikan yang sungguh-sungguh untuk mengungkapkan fakta yang sesungguhnya terjadi,” kata ahli hukum tata negara itu. 

    Yusril mengakui pemerintah Indonesia mengetahui rencana keluarga Juliana dan salah lembaga independen asal Brasil, Federal Public Defender’s Office (FPDO), untuk membawa kasus kematian almarhum ke ranah hukum internasional. 

    Keluarga pun diketahui juga mendorong agar adanya otopsi ulang atas jenazah Juliana yang saat ini sudah dipulangkan ke negara asal. Hal itu kendati otoritas di Denpasar dan Brasil juga telah menggelar otopsi terhadap jenazah Juliana. 

    Adapun terkait dengan tuntutan hukum dimaksud, Yusril menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak atau belum pernah menerima nota diplomatik resmi dari pemerintah Brasil. 

    “Jadi bukan pemerintah Brasil, belum atau mungkin tidak sampai hari ini menyampaikan nota diplomatik ataupun menyampaikan surat kepada pemerintah Indonesia mempertanyakan kasus kematian Juliana Marins ini,” papar menteri yang pernah menjabat di kabinet pemerintahan Gus Dur, Megawati dan SBY ini. 

    Seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, RSUD Bali Mandara telah melakukan otopsi terhadap jenazah Juliana. Hasilnya, Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bali Mandara, Ida Bagus Putu Alit mengungkap bahwa Juliana meninggal akibat benturan dengan benda tumpul saat jatuh di Gunung Rinjani. 

    Benturan tersebut menyebabkan luka lecet geser, patah tulang hingga pendarahan.  

    “Kami melakukan pemeriksaan luar dan otopsi, jadi hasilnya kita memang menemukan luka-luka pada seluruh tubuh korban [Juliana], terutama yang ada adalah luka lecet geser, yang menandakan bahwa korban itu memang geser dengan benda tumpul. Kemudian kita juga menemukan adanya patah-patah tulang, terutama di daerah dada bagian belakang, tulang punggung dan paha,” jelas Putu Alit kepada media, Jumat (27/6/2025). 

    Berdasarkan kronologinya, Juliana jatuh ke lereng Gunung Rinjani dari yang awalnya 200 meter, kemudian semakin terperosok hingga kedalaman 600 meter.

    Setelah lima hari berselang pada 25 Juni 2025 pukul 13:51 WITA, tim SAR gabungan baru bisa mengangkat jenazah korban dari dasar jurang menggunakan peralatan manual dengan tali yang ditarik pakai teknik lifting.

  • Yusril: RI Belum Terima Nota Diplomatik Brasil soal Kematian Juliana Marins di Rinjani

    Yusril: RI Belum Terima Nota Diplomatik Brasil soal Kematian Juliana Marins di Rinjani

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah buka suara usai munculnya kabar terkait dengan rencana penuntutan terhadap pemerintah Indonesia atas penanganan kecelakaan maut turis asal Brasil, Juliana Marins, di Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). 

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah terus memantau perkembangan setelah jenazah Juliana dikembalikan ke Brasil. 

    Pemerintah, kata Yusril, juga mengetahui adanya rencana keluarga Juliana untuk menuntut tanggung jawab otoritas di Indonesia. Namun demikian, dia memastikan bahwa rencana upaya hukum itu bukan dilakukan dari pemerintah Brasil. 

    Lembaga negara dimaksud adalah Federal Public Defender’s Office, yang disebut Yusril bersifat independen dan serupa dengan Komnas HAM di Indonesia. Dia mengakui bahwa pemerintah mengetahui lembaga tersebut telah aktif bersuara untuk mendorong adanya penyelidikan lebih lanjut terhadap penyebab kematian Juliana di Rinjani. 

    “Lembaga ini sebenarnya adalah lembaga negara independen di Brasil, kira-kira sama dengan Komnas HAM di sini yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan dugaan terjadinya kasus-kasus pelanggaran HAM di Brasil. Jadi, lembaga inilah yang bersuara keras mengenai kasus insiden kematian dari Juliana Marins ini,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat (4/7/2025). 

    Lembaga itu, lanjut Yusril, juga telah mendorong agar adanya otopsi ulang atas jenazah Juliana. Pemerintah Indonesia pun disebut menghormati permintaan lembaga yang juga sejalan dengan keinginan keluarga almarhum.

    Hal itu kendati otoritas di Denpasar dan Brasil juga telah menggelar otopsi terhadap jenazah Juliana. Adapun terkait dengan tuntutan hukum dimaksud, Yusril menyatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak atau belum pernah menerima nota diplomatik resmi dari pemerintah Brasil. 

    “Jadi, bukan pemerintah Brasil, belum atau mungkin tidak sampai hari ini menyampaikan nota diplomatik ataupun menyampaikan surat kepada pemerintah Indonesia mempertanyakan kasus kematian Juliana Marins ini,” papar menteri yang pernah menjabat di kabinet pemerintahan Gus Dur, Megawati dan SBY ini. 

    Yusril pun mengaku sudah mencoba untuk menghubungi Duta Besar Brasil di Indonesia, namun belum ada respons. Dia menduga Duta Besar sedang menemani kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke KTT BRICS, yang juga akan diselenggarakan di Brasil. 

    Di sisi lain, Yusril turut mengetahui rencana FPDO untuk menggugat Indonesia secara hukum internasional, maupun menyeret perkara ini ke Inter-American Commission on Human Rights. Namun, dia menyebut Indonesia bukanlah pihak dalam Konvensi HAM maupun anggota dari komisi tersebut. 

    “Jadi tidak ada suatu upaya internasional untuk membawa satu negara ke dalam satu forum, kalau negara itu bukan pihak di dalam konvensi atau statutanya dan tidak akan dibawa ke badan itu kalau tidak ada persetujuan dari negara yang bersangkutan,” terang akademisi hukum tata negara itu. 

    Seperti diberitakan Bisnis sebelumnya, RSUD Bali Mandara telah melakukan otopsi terhadap jenazah Juliana. Hasilnya, Dokter Spesialis Forensik Rumah Sakit Bali Mandara, Ida Bagus Putu Alit mengungkap bahwa Juliana meninggal akibat benturan dengan benda tumpul saat jatuh di Gunung Rinjani. 

    Benturan tersebut menyebabkan luka lecet geser, patah tulang hingga pendarahan. “Kami melakukan pemeriksaan luar dan otopsi, jadi hasilnya kita memang menemukan luka-luka pada seluruh tubuh korban [Juliana], terutama yang ada adalah luka lecet geser, yang menandakan bahwa korban itu memang geser dengan benda tumpul. Kemudian kita juga menemukan adanya patah-patah tulang, terutama di daerah dada bagian belakang, tulang punggung dan paha,” jelas Putu Alit kepada media, Jumat (27/6/2025). 

    Berdasarkan kronologinya, Juliana jatuh ke lereng Gunung Rinjani dari yang awalnya 200 meter, kemudian semakin terperosok hingga kedalaman 600 meter.

    Setelah lima hari berselang pada 25 Juni 2025 pukul 13:51 WITA, tim SAR gabungan baru bisa mengangkat jenazah korban dari dasar jurang menggunakan peralatan manual dengan tali yang ditarik pakai teknik lifting.

  • Jadilah polisi yang dicintai rakyat

    Jadilah polisi yang dicintai rakyat

    Tangkapan layar – Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato arahan dalam agenda Upacara HUT Ke-79 Bhayakara di Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/7/2025). (ANTARA/Andi Firdaus)

    Presiden Prabowo: Jadilah polisi yang dicintai rakyat
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Selasa, 01 Juli 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada seluruh jajaran Polri saat puncak peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara agar mereka menjadi polisi yang dicintai rakyat.

    Dalam amanatnya di hadapan ribuan polisi, Presiden beberapa kali mengingatkan polisi harus selalu melindungi rakyat, terutama mereka yang paling lemah, paling tertindas, dan paling miskin.

    “Jaga kepercayaan rakyat. Sekali lagi utamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan lain. Sekali lagi, Saudara jangan sekali-sekali mengecewakan rakyat kita,” kata Presiden Prabowo di hadapan ribuan polisi.

    “Selamat Hari Bhayangkara Ke-79. Jadilah insan Bhayangkara yang rastra sewakottama  —polisi yang mengabdikan dirinya untuk kejayaan Nusa dan Bangsa–. Sekali lagi, jadilah polisi yang dicintai rakyat,” ujar Presiden saat menutup amanatnya.

    Dalam amanat yang sama, Presiden juga menekankan polisi di Indonesia harus memahami betul kesulitan dan penderitaan rakyat.

    “Polisi Indonesia tidak boleh seperti polisi negara yang sudah kaya dan maju. Polisi Indonesia harus di tengah-tengah rakyat, harus merasakan penderitaan rakyat, merasakan kesulitan rakyat, mendengar jeritan hati rakyat,” kata Presiden.

    Presiden juga menyatakan cita-cita Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju, bangsa yang berhasil menghapus kemiskinan dan kelaparan, bangsa yang adil, hanya mungkin terwujud manakala memiliki kepolisian yang tangguh, unggul, bersih, dicintai rakyat, dan selalu membela rakyat.

    “Sejarah manusia sepanjang ribuan tahun mengajarkan kita tidak ada negara yang berhasil tanpa kepolisian yang unggul dan tangguh. Dengan kesadaran itulah, para pemimpin negara dari presiden pertama dan seterusnya, presiden kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai sekarang saya menjabat, kita semua sadar pentingnya kepolisian yang tangguh dan unggul,” kata Presiden.

    Kepada seluruh peserta upacara dan tamu undangan, Presiden Prabowo mengajak untuk mengenang dan memberikan penghargaan kepada para pendiri Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

    Presiden Prabowo memimpin upacara peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa, sebagai inspektur upacara. HUT Bhayangkara merujuk kepada hari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia pada 1 Juli 1946.

    Dalam rangkaian peringatan HUT Ke-79 Bhayangkara itu, Presiden Prabowo lanjut menyaksikan parade (defile) seluruh satuan Polri beserta kemampuan alat pertahanan dan keamanan Polri. Defile HUT Ke-79 Bhayangkara juga dimeriahkan parade 25 robot yang merupakan simbol modernisasi Polri. Robot-robot itu mencakup robot mirip manusia (humanoid), robot mirip anjing penjaga, robot tank, robot ROPI, dan drone agriculture.

    Di Lapangan Silang Monas hari ini, kehadiran Presiden Prabowo dalam rangkaian HUT Ke-79 Bhayangkara didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kedatangan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran di lokasi upacara disambut oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Dalam puncak peringatan HUT Polri itu, hampir seluruh pimpinan lembaga negara, pimpinan TNI, menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir. Kemudian, ada juga tamu-tamu kehormatan, di antaranya Istri Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid Sinta Nuriyah, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, dan Wakil Presiden Ke-13 Ma’ruf Amin.

    Sumber : Antara