Xcloud.id

Tag: Gus dur

  • Pendiri Sekolah hingga Ekonom Tionghoa yang Jadi Menteri Gus Dur

    Pendiri Sekolah hingga Ekonom Tionghoa yang Jadi Menteri Gus Dur

    YOGYAKARTA – Profil Kwik Kian Gie menjadi perbincangan hangat setelah ia dikabarkan meninggal dunia pada Senin, 28 Juli sekitar pukul 22.00 WIB. Kwik Kian Gie sendiri dikenal sebagai ekonom keturunan Tionghoa yang berdedikasi terhadap pembangunan Indonesia. Artikel ini akan membahas siapa dan rekam jejak Kwik Kian Gie.

    Profil Kwik Kian Gie

    Kwik Kian Gie adalah putra Bangsa kelahiran Pati, Jawa Tengah. Ia lahir pada tahun 1935 di Juwana dan meninggal dunia pada tahun 2025 di usia 90 tahun. Semasa hidup, ia dikenal sebagai ahli ekonom keturunan Tionghoa. Menariknya, ia beberapa kali dipercaya menduduki jabatan penting di pemerintahan Indonesia.

    Kwik Kian Gie memang memiliki latar belakang pendidikan di bidang ekonomi. Setelah tamat SMA, Kwik Kian Gie lanjut kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) selama satu tahun.

    Setelah lulus SMA, pada tahun 1956 ia melanjutkan pendidikan tingkat Sarjana (S1) di Nederlandsche Economiche Hogeschool Rotterdam, perguruan tinggi yang kini menjadi Erasmus Universiteit Rotterdam. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya pada tahun 1963.

    Rekam Jejak Kwik Kian Gie di Bidang pendidikan

    Salah satu fakta yang tak bisa ditepis dari Kwik Kian Gie adalah jasanya mendirikan sekolah bermutu di Indonesia. Upaya pendidian sekolah bahkan sudah ia mulai sejak muda.

    Kwik menjadi salah satu pendiri SMA Erlangga di Surabaya pada tahun 1954. Kala itu usianya belum genap 20 tahun. Tak hanya mendirikan, Kwik juga memutuskan untuk sekolah di SMA yang ia dirikan dan berhasil lulus di tahun 1955.

    Tidak sampai situ saja, Kwik kembali mendirikan Institut Manajemen Prasetiya Mulya di tahun 1982. Ia tak sendiri karena menggandeng Prof. Panglaykim rekan sesama ekonomnya. Kwik kemudian dikenal sebagai pendiri lembaga pendidikan Master of Business Administration (MBA) pertama Tanah Air.

    Sekolah bisnis yang didirikan oleh Kwik dan masih ada sampai sekarang adalah Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie atau dikenal pula dengan Kwik Kian Gie School of Business. Sekolah bisnis tersebut ia dirikan di tahun 1987 bersama Djoenaedi Joesoef dan Kaharuddin Ongko. Ketiganya berkomitmen untuk mengabdikan diri di bidang pendidikan ekonomi dan bisnis.

    Rekam Jejak Kwik Kian Gie di Politik

    Dilansir dari website resmi Kwik Kian Gie School of Business, setelah kembali ke Indonesia Kwik sering menulis di berbagai media massa. Tulisan yang dimuat di koran bertema ekonomi dan politik. Kritik yang sering dilontarkan Kwik lewat tulisannya adalah terkait kebijakan ekonomi yang tak berpihak kepada rakyat.

    Selain itu masih banyak kritik yang ia gaungkan terkait pembangunan ekonomi. Salah satunya adalah Kwik Kian Gie sebut jalan tol kemewahan khusus orang kaya.

    Di 1987 Kwik kemudian mendaftarkan diri dengan Partai Demokrasi Indonesia. Bahkan di tahun yang sama ia menjadi anggota Badan Pekerja MPR mewakili partai berlogo kepala banteng tersebut.

    Kwik juga menjabat sebagai Ketua DPP merangkap Ketua Badan Penelitian dan Pengembangan di PDI Perjuangan. Kader PDIP tersebut makin memperpanjang rekam jejak politiknya setelah ia berhasil melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR RI.

    Di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Kwik Kian Gie juga dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) untuk periode 1999-2000. Di era Presiden Megawati, Kwik juga dipercaya duduk di kursi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Ketua Bappenas.

    Sosok Kwik juga menuai sorotan saat Pemilu Presiden 2019. Kala itu ia menjadi salah satu penasihat ekonomi Paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mendapat nomor urut 02.

    Itulah informasi terkait profil Kwik Kian Gie. Kunjungi VOI.id untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.

  • Sah! Megawati Dikukuhkan Kembali jadi Ketua Umum PDIP 2025-2030

    Sah! Megawati Dikukuhkan Kembali jadi Ketua Umum PDIP 2025-2030

    Bisnis.com, MANGUPURA – Kongres PDI Perjuangan di BNDCC, Nusa Dua menetapkan kembali Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum untuk periode 2025-2030. 

    Ketua Steering Committee Kongres PDIP Komarudin Watubun menjelaskan semua peserta kongres yang terdiri dari DPD dan DPC seluruh Indonesia sepakat menetapkan kembali Megawati sebagai Ketua Umum partai banteng. 

    “Setelah sidang dibuka, 100% peserta sepakat dan mendesak untuk dikukuhkan kembali Ketua Umum,” jelas Komarudin kepada media, Jumat (1/8/2025). 

    Megawati juga sudah diambil sumpahnya sebagai Ketua Umum oleh peserta Kongres. Komarudin menyebut untuk pengumuman susunan pengurus tergantung pada Megawati sebagai pemegang mandat Kongres. 

    “Tergantung Ibu kapan mau menyusun kabinetnya,” kata Komarudin.

    Agenda Kongres selanjutnya yakni sidang Komisi yang juga akan membahas arah politik PDIP di 2029. Menurut sumber Bisnis, Kongres juga akan menentukan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

    Komarudin menyebut dalam agenda resmi, Kongres PDIP akan berlangsung selama tiga hari. Jika melihat dinamika, Kongres PDIP bisa selesai lebih cepat. 

    Sebagai informasi, Megawati memimpin PDIP sejak tahun 1993 saat terpilih di Kongres Medan, saat itu partai bernama PDI. Mega yang saat itu berseberangan dengan Orde Baru, berhasil memenangkan pemilihan. Orde Baru menggoyang kepemimpinan Mega melalui peristiwa Kudatuli atau 27 Juli 1996.

    Akan tetapi peristiwa tersebut semakin memperkuat posisi Megawati, bahkan saat Sidang Istimewa MPR 1999, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden, mendampingi Gus Dur.

    Kepemimpinan Mega di PDIP tidak tergantikan hingga saat ini, walaupun di usianya yang sudah 78 tahun, belum ada sosok yang dianggap bisa menggantikan putri Bung Karno tersebut. 

  • Pemberian Amnesti Abolisi karena Hasto dan Tom Lembong Tak Perkaya Diri dan Maling Uang Rakyat

    Pemberian Amnesti Abolisi karena Hasto dan Tom Lembong Tak Perkaya Diri dan Maling Uang Rakyat

    GELORA.CO – Pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merupakan langkah yang tepat. Hak istimewa yang digunakan Presiden Prabowo Subianto itu sesuai dengan konstitusi.

    Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhma menjelaskan, pasal 14 ayat (2) UUD 1945 terkait kewenangan istimewa Presiden tersebut. Presiden melakukan pertimbangan teknis sesuai UU Nomor 11 Tahun 1954 Tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi.

    “Dengan demikian pertimbangan pengambilan keputusan tersebut dipastikan untuk kepentingan bangsa dan negara,” kata Habiburokhman, Jumat (1/8/2025).

    Politikus Gerindra itu, pemberian hak istimewa Presiden kepada Hasto dan Tim tidak bisa dimaknai bahwa Prabowo mengintervensi kerja aparat penegak hukum. Sebaliknya, Prabowo justru mengambil alih penyelesaian hukum dengan cara yang juga konstitusional.

    “Terkait kasus Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong, kami memaknai bahwa Presiden Prabowo sama sekali tidak mengintervensi kerja aparat penegak hukum, tetapi mengambil alih penyelesaian persoalan hukum maupun politik dengan cara konstitusional,” jelas dia.

    Dalam kasus Hasto dan Tom, Habiburokhman menilai bahwa keduanya tidak memperkaya diri sendiri dan tidak mengambil uang negara. Meski tak menampik Presiden mempunyai pertimbangan lain, namun menurutnya tujuan pemberian hak istimewa ini dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara.

    “Kita tahu dalam dua kasus tersebut keduanya tidak memperkaya diri senoiri dan tidak mengambil uang negara, di luar pertimbangan tersebut kami memahami bahwa Presiden Prabowo pasti punya pertimbangan yang lebih besar lagi untuk kepentingan bangsa dan negara,” ungkap dia.

    Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menyinggung persoalan overcapacity di lapas yang menjadi permasalahan serius. Oleh karenanya, pemberian amnesti dan abolisti dinilainya akan efektif mengatasi masalah tersebut.

    “Terlebih sejak 2023 kita sudah mengesahkan KUHP baru yang mengandung nilai-nilai baru yaitu keadilan rehabilitatif, korektif dan restoratif,” kata dia.

    “Artinya pendekatan kita terhadap peristiwa hukum pidana bukan lagi sekedari penghukuman tetapi sudah bergeser menjadi proses reintegrasi sosial dan pemulihan korban,” sambungnya.

    Habiburokhman juga menegaskan penyelesaian persoalan hukum menggunakan hak prerogatif Presiden tidak pertama kali terjadi. Menurutnya seluruh Presiden pernah menggunakan hak istimewa itu tersebut.

    “Penyelesaian persoalan hukum dengan menggunakan hak prerogatif Presiden bukan pertama kali dilakukan,”ujarnya.

    Soekarno kata dia memberikan amnesti umum dengan memberlakukan UU Nomor 11 Tahun 1954, Soeharto memberikan grasi diantaranya kepada pelawak Gepeng Srimulat tahun 1990 an.

    “BJ Habibie dan Gus Dur memberikan amnesti kepada sejumlah Tapos, Megawati, SBY dan Jokowi pun pernah menggunakan hak prerogatif tersebut,” tutupnya.

  • Prabowo Mengenang Kwik Kian Gie: Tetap Beri Saran Perekonomian sebelum Berpulang

    Prabowo Mengenang Kwik Kian Gie: Tetap Beri Saran Perekonomian sebelum Berpulang

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas wafatnya tokoh ekonomi nasional, Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kwik Kian Gie.

    Dalam keterangannya kepada media, Presiden ke-8 RI itu mengenang almarhum sebagai sosok yang sangat berjasa bagi bangsa dan pemikir ulung dalam bidang ekonomi.

    “Saya datang hanya untuk menghormati, belasungkawa, seorang tokoh bangsa yang sangat berjasa. Pemikiran-pemikiran beliau sangat mempertahankan ekonomi Pancasila, ekonomi Pasal 33. Beliau seorang tokoh yang luar biasa,” ujar Prabowo usai melayat.

    Prabowo juga mengungkapkan hubungan kedekatannya secara pribadi dengan Kwik Kian Gie. Menurutnya, almarhum kerap memberikan nasihat dan pandangan, termasuk melalui pesan singkat hingga beberapa hari sebelum wafat.

    “Beliau banyak kasih nasihat kepada saya. Bahkan beberapa hari yang lalu pun mengirim WA [pesan WhatsApp], memberi saran-saran. Beliau masih terus memberi WA. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan,” tuturnya dengan nada haru.

    Kepala negara menutup pernyataannya dengan menyebut bahwa bangsa Indonesia telah kehilangan salah satu putra terbaiknya.

    Kwik Kian Gie dikenal luas sebagai ekonom senior yang teguh memperjuangkan prinsip ekonomi Pancasila. 

    Dia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada era Presiden Abdurrahman Wahid, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di era Presiden Megawati Soekarnoputri.

  • Sosok Kwik Kian Gie di Mata Para Politikus hingga Pejabat Pemerintah

    Sosok Kwik Kian Gie di Mata Para Politikus hingga Pejabat Pemerintah

    Bisnis.com, JAKARTA — Sejumlah tokoh politik, akademisi, hingga birokrat melayat ke persemayaman politkus dan ekonom senior, Kwik Kian Gie di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Jakarta Pusat. Mereka mengenang sosok Kwik sebagai intelektual yang berani mengkritik Orde Baru.

    Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, misalnya, mengaku dirinya mengenal Kwik Kian Gie secara personal dari masa awal-awal reformasi. Terlebih, Kwik pernah menjadi Menteri Bappenas dan dia yang menjadi penerusnya di era pemerintahan SBY.

    “Itu legacy mengenai pemikiran, concern beliau mengenai Indonesia. Beliau selalu sangat mengharapkan bahwa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, terutama pada saat masa-masa di mana kita mengalami krisis ekonomi, mengharapkan kepentingan Indonesia selalu dijaga,” katanya di RSPAD, Jakarta, pada Selasa (29/7/2025).

    Kemudian, dia bercerita pada saat dirinya menjadi Dewan Ekonomi Nasional di era Gus Dur dan Kwik Kian Gie menjadi Menteri Bappenas. Saat itu, kata dia, masa-masa sulit perekonomian Indonesia. 

    “Sehingga kami harus bersama-sama di dalam berbagai macam perundingan, termasuk Paris Club, kemudian dengan IMF, World Bank pada saat itu. Jadi banyak sekali masa-masa fondasi reformasi yang dibangun oleh Pak Kwik Kian Gie,” ucapnya.

    Dengan demikian Sri Mulyani merasa sangat berterima kasih dan menghargai segala jasa Kwik yang terus menjaga, membangun, dan meyakinkan bahwa Indonesia tetap bisa terus dibangun dengan kedaulatan dan kesejahteraan yang berpihak pada masyarakat serta kemandirian bangsa.

    “Jadi kami berduka cita dan beliau juga pernah Menko, saya pernah Menko selama 18 bulan. Jadi memang ada banyak overlap antara kami dengan Pak Kwik Kian Gie,” ujarnya.

    Penuh Idealisme 

    Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo memandang sosok ekonom senior, Kwik Kian Gie yang telah berpulang dalam usia 90 tahun adalah tokoh yang intelektual, tegas, dan berpegang teguh pada idealisme.

    Bahkan menurut Ganjar, Kwik tidak pernah takut untuk mengkritik siapapun mereka yang dirasanya melakukan hal-hal tidak benar.

    “Kalau memang tidak benar dia tabrak siapapun, siapapun dikasih. Kelihatan memang dia belajar dari proses yang sangat panjang. Belajar di Rotterdam, belajar ekonomi sangat serius,” katanya di rumah duka RSPAD, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Ganjar mengingat sosok Kwik adalah orang yang memikirkan rupa bangsa dan negara, karena selalu bisa menerjemahkan konsep ekonomi dengan kenyataan yang ada. Kemudian, disampaikan kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami.

    Sebab itu, politisi PDIP ini merasa sangat kehilangan atas wafatnya Kwik Kian Gie. Terlebih, Ganjar juga mengaku acap kali ditelepon oleh Kwik untuk berdiksusi tentang isu nasional. Dengan demikianbbagi Ganjar, Kwik adalah guru yang diidolakannya sejak lama.

    “Saya di-coach betul-betul man to man gitu, dan saya dikasih data, beliau orang yang suka berbagi, sehingga kita sebagai orang yang lebih muda itu merasa betul-betul adalah senior yang bisa memberikan satu guidance yang baik. Bagaimana cara kita menganalisis, mengkritisi, sampai mencarikan solusi. Dan Pak kwik itu jagonya,” urainya.

    Apa Kata Ahok?

    Senada, politisi PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menilai Kwik Kian Gie adalah sosok yang tidak pernah takut untuk menegur orang, sekalipun itu orang partainya sendiri.

    “Partai sendiri pun kalau salah dia tegur gitu loh. Ibu Mega juga sangat respect karena dia berani tegur Ibu Mega loh. Nggak ada orang yang berpartai, sama ketua umum kok berani tegur gitu ya,” katanya di tempat yang sama.

    Meski demikian, Ahok tidak merincikan teguran apa yang Kwik layangkan ke Megawati pada masa itu. Dia menyebut lebih baik ditanyakan langsung saja ke Megawati.

  • OPINI : Saatnya Kontekstualisasi Peran Ombudsman

    OPINI : Saatnya Kontekstualisasi Peran Ombudsman

    Bisnis.com, JAKARTA – Pada 9—29 Ju­­­li 2025, pa­­­­ni­­­tia seleksi ca­­­lon anggota Om­­budsman Republik Indo­nesia (ORI) yang dibentuk Kementerian Sekretariat Negara memanggil warga negara Indonesia yang ber­­­minat mendaftarkan diri se­­­bagai Calon Anggota ORI Masa Jabatan Tahun 2026—2031.

    Lembaga ORI berperan me­­mastikan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat. ORI dibentuk melalui UU No. 37 tahun 2008 di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sedangkan bayi ORI lahir di zaman Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tahun 2000 dengan na­ma Komisi Ombudsman Na­­­sio­­­nal (KON). Kini, di era Presiden Prabowo Subianto saatnya mengkontekstualisasi peran ORI secara lebih progesif.

    Sejauh ini, ORI malang melintang dalam menerima laporan dan memeriksa dugaan maladministrasi dalam pelayanan publik di berbagai bidang. Dalam konteks ini, maladministrasi merujuk perilaku atau tindakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang melanggar hukum, etika, atau prosedur, termasuk kelalaian dan penyalahgunaan wewenang yang dimiliki pejabat dan aparat birokrasi. Banyak kasus mencuat ditangani ORI.

    Tugas dan fungsi utama ORI adalah pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dan menerima laporan dugaan maladministrasi. ORI biasa melakukan pemeriksaan laporan, investigasi, koordinasi dengan berbagai pihak, serta upaya pencegahan maladministrasi.

    Hal ini dimungkinkan mengingat kewenangan ORI dalam meminta keterangan, memeriksa dokumen dan memberikan rekomendasi terkait laporan yang masuk. Berkat ORI, rakyat menerima layanan publik yang lebih baik di berbagai bidang kehidupan.

    Siapa pun yang duduk sebagai Anggota ORI, hendaknya memiliki motivasi menjalankan tugas dan fungsi ORI menjadi lebih baik. Menjadikan ORI sebagai lembaga negara yang kredibel dalam mengawasi praktek maladministrasi pemerintahan dalam pelayanan publik. Diperlukan kontekstualisasi dan optimalisasi peran ORI dalam perbaikan tata kelola pemerintahan agar berdampak lebih signifikan dalam pencapaian rasa keadilan dan kesejahteraan umum.

    Senapas dengan fungsi ORI dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan di pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan BUMN, BUMD, dan BHMN serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas pelayanan publik tertentu. Sinergi di pusat dan daerah jadi prasyaratnya.

    Fungsi strategis ORI adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, memfasilitasi penyelesaian sengketa, memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk perbaikan, dan mencegah terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik.

    Karena ORI merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, maka dalam menjalankan tugas dan wewenangnya ORI bebas dari campur tangan kekuasaan. ORI harus menjadi lembaga lincah.

    PERLU SINERGI

    Gagasan dan langkah strategis kontekstualisasi peran ORI adalah menjadikan agenda kerja ORI terkait dengan agenda-agenda strategis pemerintahan nasional terkini. Kinerja ORI perlu sinergis dengan struktur Kementerian/Lembaga pemerintahan. Budaya kerja mesti lebih inovatif dan adaftif agar menjadi lebih efektif dan produktif. Karenanya, peran utama ORI mestinya membenahi tata kelola pemerintahan dalam pelayanan publik dan melayani kebutuhan dasar masyarakat luas.

    Misalnya, peran strategis ORI dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait masalah tanah/agraria dan pengelolaan kekayaan alam. Pengalaman Kantor Staf Presiden (2016—2024) dalam pemantauan urusan penyelenggaraan pelayanan publik dan pemerintahan di bidang ini bersama ORI terbilang intensif. Saat itu, KSP di bidang agraria dan bidang desa sebagai agenda prioritas Presiden, menempatkan konflik agraria dan sengketa dana desa menjadi fokus perhatian KSP-ORI.

    Ke depan, arah baru peran ORI mestilah terhubung dengan pengawasan kinerja pemerintahan dalam bingkai Asta Cita. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menetapkan delapan misi utama atau Asta Cita sebagai landasan mencapai visi “Bersama Menuju Indonesia Emas 2045”. Merujuk UU No. 37 Tahun 2008 (Pasal 7), kebetulan ORI juga punya delapan tugas yang secara keseluruhan mesti dihayati para Calon Anggota ORI selanjutnya.

    Secara spesifik, isu pembaruan pengelolaan kekayaan alam, pengentasan kemiskinan, pengembangan koperasi/UKM, peningkatan kualitas gizi anak-anak, dan pembangunan ketahanan pangan perlu menjadi prioritas pengawasan ORI. Isu dan bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, kependudukan, gender dan anak-anak serta pelayanan publik secara umum tetap relevan bagi ORI.

    Semua isu ini krusial dan terkait erat dengan tugas ORI dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik untuk mencegah dan menangani mal-administrasi. Kontekstualisasi peran ORI bermuara pada perbaikan pelayanan publik agar lebih berkualitas dan berkeadilan.

  • Jimly Puji Kwik Kian Gie: Ekonom yang Tak Hanya Lihat Angka Nasional 29 Juli 2025

    Jimly Puji Kwik Kian Gie: Ekonom yang Tak Hanya Lihat Angka Nasional 29 Juli 2025

    Jimly Puji Kwik Kian Gie: Ekonom yang Tak Hanya Lihat Angka
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie menyampaikan duka cita atas meninggalnya mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Industri, dan Keuangan (Ekuin)
    Kwik Kian Gie
    .
    Menurutnya, Kwik Kian Gie merupakan salah satu sosok yang benar-benar melihat ekonomi dari sudut pandang yang luas, tidak hanya melihat angka saja.
    “Dia salah satu institutional economist, ekonom yang bukan hanya melihat angka-angka, tidak kayak bankir yang hanya melihat angka-angka naik turun pertumbuhan,” ujar Jimly saat ditemui di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
    “Dia juga melihat aspek efektivitas pelembagaan ekonomi. Jadi dia makro dan mikro ekonomi,” sambungnya.
    Pengetahuan dan daya kritisnya soal ekonomi menjadikan Kwik Kian Gie memiliki ciri khas pada masa Orde Baru.
    Jimly pun mengenal Kwik Kian Gie sebagai tokoh yang pandangannya soal ekonomi didengarkan oleh para pengambil kebijakan.
    Hal itulah yang membuat ia ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Ekonomi, Industri, dan Keuangan pada masa pemerintahan Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
    “Makanya dia dianggap jadi menteri kan, pernah jadi Menko di eranya Gus Dur. Dan bahkan di usia tua pun, dia masih terus berdiskusi dengan sahabat-sahabatnya lintas batas,” ujar Jimly.
    Kendati berbeda bidang dengan Kwik Kian Gie, Jimly mengungkap sosok almarhum juga kerap berdiskusi dengannya.
    Dia suka kontak saya juga, telepon untuk diskusi. Saya kira ini contoh yang baik tentang tokoh nasional kita di bidang ekonomi,” kata Jimly.
    Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan partainya merasa sangat kehilangan atas meninggalnya Kwik Kian Gie.
    Fadli Zon menyebut Kwik Kian Gie memiliki banyak pemikiran yang sejalan dengan Partai Gerindra dan Presiden Prabowo Subianto.
    “Saya merasa sangat kehilangan sekali atas kepergian dari Pak Kwik Kian Gie, seorang ekonom, pemikir ekonomi yang nasionalis, yang juga mencita-citakan terwujudnya Pasal 33 UUD 1945. Banyak pemikiran Kwik Kian Gie yang saya kira sejalan, terutama juga dengan haluan dari Gerindra,” ujar Fadli Zon saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/7/2025) dini hari.
    KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Papan informasi meninggalnya Kwik Kian Gie di rumah duka RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (29/7/2025).
    Kwik Kian Gie, kata Fadli, merupakan seorang ekonom yang punya integritas dan pemikiran-pemikiran yang sangat nasionalistik.
    Dia menyampaikan, Kwik Kian Gie memiliki pemikiran untuk bagaimana kekayaan alam Indonesia bisa digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.
    “Beliau juga pernah menjadi penasihat ekonomi dari Prabowo-Sandi ketika tahun 2019. Ya ketika itu, saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentang pikiran-pikiran ekonomi beliau memang merupakan bagian dari upaya untuk merealisasikan Pasal 33 UUD 1945, itu sejalan dengan apa yang selalu dibicarakan oleh Pak Kwik Kian Gie,” ujar Fadli Zon.
    “Semoga Pak Kwik Kian Gie mendapatkan tempat di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pada keluarganya diberi kesabaran, ketabahan atas musibah ini,” sambungnya.
    Diketahui,
    Kwik Kian Gie meninggal
    pada usia 90 tahun. Adapun jenazah rencananya akan dikremasi pada Kamis (31/7/2025).
    Saat ini, jenazah Kwik Kian Gie masih disemayamkan di Rumah Duka Sentosa RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Kenang Sosok Kwik Kian Gie: Saat Krisis Ekonomi, Beliau Ingin RI Berdaulat

    Sri Mulyani Kenang Sosok Kwik Kian Gie: Saat Krisis Ekonomi, Beliau Ingin RI Berdaulat

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani bersama seluruh jajaran Kementerian Keuangan menyampaikan belasungkawanya atas wafatnya ekonom senior Indonesia, Kwik Kian Gie.

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Sri Mulyani datang ke rumah duka RSPAD, Gatot Subroto, Jakarta pada pukul 16:04 WIB. Semula saat datang, dia bersalaman dan mengobrol dengan pendiri lembaga kajian CSIS, Harry Tjan Silalahi.

    Adapun, Sri Mulyani mengaku dirinya mengenal Kwik Kian Gie secara personal dari masa awal-awal reformasi. Terlebih, Kwik pernah menjadi Menteri Bappenas dan dia yang menjadi penerusnya di era pemerintahan SBY.

    “Itu legacy mengenai pemikiran, concern beliau mengenai Indonesia. Beliau selalu sangat mengharapkan bahwa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, terutama pada saat masa-masa di mana kita mengalami krisis ekonomi, mengharapkan kepentingan Indonesia selalu dijaga,” katanya di RSPAD, Jakarta, pada Selasa (29/7/2025).

    Kemudian, dia bercerita pada saat dirinya menjadi Dewan Ekonomi Nasional di era Gus Dur dan Kwik Kian Gie menjadi Menteri Bappenas. Saat itu, kata dia, masa-masa sulit perekonomian Indonesia. 

    “Sehingga kami harus bersama-sama di dalam berbagai macam perundingan, termasuk Paris Club, kemudian dengan IMF, World Bank pada saat itu. Jadi banyak sekali masa-masa fondasi reformasi yang dibangun oleh Pak Kwik Kian Gie,” ucapnya.

    Dengan demikian Sri Mulyani merasa sangat berterima kasih dan menghargai segala jasa Kwik yang terus menjaga, membangun, dan meyakinkan bahwa Indonesia tetap bisa terus dibangun dengan kedaulatan dan kesejahteraan yang berpihak pada masyarakat serta kemandirian bangsa.

    “Jadi kami berduka cita dan beliau juga pernah Menko, saya pernah Menko selama 18 bulan. Jadi memang ada banyak overlap antara kami dengan Pak Kwik Kian Gie,” pungkasnya.

  • Jejak Kwik Kian Gie, Dari Rotterdam ke Kabinet Gus Dur

    Jejak Kwik Kian Gie, Dari Rotterdam ke Kabinet Gus Dur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Di usianya yang nyaris seabad, Kwik Kian Gie berpulang. Ekonom senior, tokoh nasional, dan pendobrak narasi ekonomi liberal itu meninggal dunia di usia 90 tahun, meninggalkan jejak pemikiran yang tak mudah dilupakan oleh bangsa ini.

    Kabar duka itu pertama kali datang dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Melalui akun X (dulu Twitter), Mahfud mengenang Kwik sebagai sosok lurus yang setia pada nuraninya.

    “Kwik Kian Gie, tokoh cerdas dan lurus telah wafat. Semoga mendapat surga-Nya. Ada pepatah, patah tumbuh, hilang berganti. Mati satu, tumbuh seribu. Semoga benar, akan bermunculan generasi yang sebaik Kwiek Kian Gie dalam mencintai dan mengurus tanah air kita,” tulis Mahfud, Senin (28/7/2025).

    Di tengah lanskap politik dan ekonomi yang kerap dikaburkan oleh kepentingan, Kwik berdiri sebagai suara jernih yang lantang—meski acapkali berdiri sendirian. Ia dikenal sebagai menteri Tionghoa pertama di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri pada 1999–2000. Ia kemudian diangkat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas dari 2001 hingga 2004.

    Lahir di Pati, Jawa Tengah, pada 11 Januari 1935, Kwik tumbuh sebagai anak dari keluarga keturunan Tionghoa yang tak ingin hidup hanya sebagai bagian dari statistik ekonomi. Ia sempat masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada 1955, namun merasa tidak menemukan panggilan batin di sana. Pilihan hatinya justru membawanya ke Negeri Belanda, tempat ia merampungkan studi ekonomi di Nederlandsche Economische Hogeschool—kini Erasmus Universiteit Rotterdam.

  • Mahfud MD Kenang Kwik Kian Gie: Tokoh Cerdas dan Lurus yang Cinta Tanah Air

    Mahfud MD Kenang Kwik Kian Gie: Tokoh Cerdas dan Lurus yang Cinta Tanah Air

    Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan belasungkawa atas wafatnya tokoh ekonomi nasional, Kwik Kian Gie.

    Melalui akun media sosial X (sebelumnya Twitter) miliknya, @mohmahfudmd, Mahfud mengenang almarhum sebagai sosok yang cerdas, jujur, dan memiliki komitmen kuat terhadap tanah air.

    “Kwik Kian Gie, tokoh cerdas dan lurus telah wafat. Semoga mendapat surga-Nya,” tulis Mahfud dalam cuitannya, Selasa (29/7/2025).

    Lebih lanjut, dia juga mengutip pepatah “Patah tumbuh, hilang berganti. Mati satu, tumbuh seribu” sebagai harapan agar semangat perjuangan Kwik Kian Gie terus diwarisi oleh generasi penerus.

    “Semoga benar, akan bermunculan generasi yg sebaik Kwik Kian Gie dalam mencintai dan mengurus tanah air kita,” lanjut Mahfud.

    Sekadar informasi, Kwik Kian Gie dikenal luas sebagai ekonom senior yang pernah menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas serta Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) di era Presiden Abdurrahman Wahid.

    Dia juga merupakan pendiri Ekonomi Alternatif dan kritikus tajam terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap menyimpang dari prinsip keadilan sosial.