Tag: Gus dur

  • Gerobak UMKM dan mobil kepresidenan hadir di Istana jelang HUT RI

    Gerobak UMKM dan mobil kepresidenan hadir di Istana jelang HUT RI

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah gerobak kuliner usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mobil kepresidenan disiapkan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

    Berdasarkan pantauan ANTARA di Jakarta, Sabtu, deretan gerobak UMKM ditempatkan di halaman tengah dan beberapa titik lainnya di area Istana.

    Berbagai menu khas Nusantara tersedia bagi tamu undangan, di antaranya nasi goreng, tahu gejrot, kue cubit, bakso Malang, soto ayam, siomay, kue pukis, sate Padang, es cendol, hingga gado-gado.

    Deretan gerobak UMKM disiapkan di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (16/8/2025). ANTARA/Fathur Rochman

    Makanan tersebut disiapkan secara cuma-cuma untuk tamu undangan yang hadir. Selain kuliner, turut pula disiapkan panggung hiburan untuk memeriahkan suasana perayaan kemerdekaan.

    Di halaman belakang Istana Kepresidenan, mobil-mobil kepresidenan yang pernah digunakan sejumlah Presiden RI turut dipamerkan.

    Koleksi tersebut mencakup Cadillac Fleetwood Brougham tahun 1980 yang pernah dipakai Presiden ke-3 RI B.J. Habibie, serta Mercedes Benz S280 tahun 1980 yang tercatat digunakan Presiden ke-2 RI Soeharto, Presiden ke-3 RI B.J. Habibie, dan Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid.

    Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI di Istana Merdeka akan dihadiri sekitar 16 ribu tamu undangan. Sebanyak 8.000 tamu dijadwalkan hadir pada upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI pada pagi hari, sementara 8.000 tamu lainnya akan mengikuti upacara penurunan bendera pada sore hari.

    Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/8), akan dipusatkan di halaman Istana Merdeka dan kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

    Berdasarkan Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara Nomor B-25/M/S/TU.00.03/08/2025, upacara peringatan Detik-detik Proklamasi dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih akan dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto selaku inspektur upacara.

    Tamu undangan meliputi pimpinan lembaga negara, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Kabinet Merah Putih, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, duta besar negara sahabat, serta masyarakat. Peserta diimbau mengenakan wastra nusantara.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dua Jempol Jokowi untuk Prabowo

    Dua Jempol Jokowi untuk Prabowo

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto mendapatkan pujian usai pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR-Sidang Bersama DPR/DPD. Salah satunya dari Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

    Diketahui, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025), Prabowo menghampiri sejumlah anggota DPR untuk bersalaman. Lalu Prabowo menuju tribun deretan mantan Presiden dan Wapres.

    Prabowo pertama menyalami Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Keduanya tampak berbincang, menggenggam tangan, dan menepuk bahu.

    Lalu Prabowo, menyalami istri Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah, hingga Wapres ke-6 RI Try Sutrisno. Di hadapan Try Sutrisno, Prabowo memberi hormat lalu salam komando.

    Prabowo kemudian hormat kepada Presiden ke-7 RI Jokowi dan bersalaman. Jokowi memberikan dua jempol kepada Prabowo sambil berbincang sebentar.

    Selanjutnya Prabowo bersalaman dengan eks Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) serta Ketum Partai NasDem Surya Paloh. Prabowo juga bersalaman dengan Wapres ke-11 Boediono, terlihat Boediono juga memberikan jempol kepada Prabowo.

    Seperti diketahui, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR-Sidang Bersama DPR/DPD. Prabowo menyebut transisi kepemimpinan nasional berjalan baik dan lancar.

    “Transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang saya pimpinan berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan dan kedewasaan politik,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto menyalami sejumlah mantan Presiden dan Wapres usai menyampaikan pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR-Sidang Bersama DPR/DPD di gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto: Andhika Prasetia/detikcom

    Prabowo menyebut keberhasilan transisi kepemimpinan di Tanah Air diakui dunia. Menurutnya, hal itu menjadi bukti bahwa demokrasi Indonesia matang dan kuat.

    “Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat. Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti kita,” ucapnya.

    Dia bercerita ketika berada di luar negeri kerap ditanya oleh para pemimpin negara sahabat terkait keberhasilan transisi kepemimpinan nasional. Prabowo pun menjawab bahwa Indonesia menganut paham demokrasi yang khas, yakni demokrasi sejuk dan mempersatukan.

    “Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya ‘How did you do it? How did Indonesia manage?’. Saya sampaikan ke mereka, kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia, demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling memaki, saling menghujat, bukan demokrasi yang saling membenci,” ujar Prabowo.

    “Inilah yang harus kita pegang teguh, demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita, budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung, budaya tepos liro, budaya menahan diri, budaya yang iso rumongso bukan rumongso iso,” imbuhnya.

    Di kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkit banyak perlawanan saat aparat hendak melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan soal lahan sawit. “Sering terjadi perlawanan. Berani-berani melawan pemerintah NKRI, ya kita hadapi,” ucap Prabowo.

    Setelah urusan eksekusi lahan perkebunan yang melanggar aturan, Prabowo menargetkan pemerintahannya akan menertibkan pertambangan. Dia menegaskan tambang yang melanggar aturan akan ditertibkan.

    “Setelah ini. Kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan,” ujar Prabowo yang disambut tepuk tangan dari para anggota MPR.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan perdananya dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR–DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto: Andhika Prasetia/detikcom

    Prabowo mengatakan ada 1.063 tambang ilegal. Ketum Partai Gerindra menyebut tambang-tambang ilegal itu berpotensi menyebabkan kerugian setidaknya Rp 300 triliun.

    Prabowo memberi peringatan agar tak ada yang melindungi praktik ilegal. Prabowo menegaskan dirinya tak akan segan menindak pihak yang melanggar hukum.

    “Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan, anggota-anggota semua partai termasuk partai saya, Gerindra, cepat-cepat kalau terlibat anda jadi justice collaborator, anda laporan aja. Karena walaupun kau Gerindra, tidak akan saya lindungi,” ucapnya.

    Dalam pidatonya, Prabowo turut membeberkan surplus produksi beras. Indonesia memiliki cadangan beras 4 juta ton, angka itu tertinggi sepanjang sejarah dan membuat bisa kembali ekspor.

    “Hari ini kita surplus produksi beras, stok cadangan beras nasional kita hari ini lebih dari 4 juta ton, ini adalah tertinggi selama sejaran NKRI, untuk pertama kali dalam puluhan tahun Indonesia bisa kembali mengeskpor beras dan jagung,” ujarnya.

    Prabowo melihat para petani kini mulai tersenyum dengan kondisi produksi pangan. Sebabnya, harga gabah yang stabil dan meningkat.

    “Saya perhatikan di mana-mana, para petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan meningkat,” ujarnya.

    Ke depan, Prabowo berkomitmen pemerintahannya terus mewaspadai kecurangan-kecurangan terkait produksi pangan. Prabowo tidak akan ragu menindak tegas perusahaan yang melanggar.

    “Untuk melindungi konsumen Indonesia pemerintah yang saya pimpin akan terus mewaspadai kecurangan kecurangan manipulasi, penipuan, upaya penimbunan dan menahan distribusi pangan, pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu, kami akan selalu tegas pada mereka yang melanggar aturan,” ujarnya.

    Pada bidang penegakan hukum, Prabowo juga tidak segan-segan menindak perusahaan yang melakukan manipulasi sehingga menyengsarakan rakyat Indonesia. Prabowo menyatakan pemerintah akan menyita yang bisa disita jika perusahaan melakukan pelanggaran.

    “Kami akan selalu tegas kepada mereka yang melanggar aturan, mereka yang mempersulit kehidupan rakyat. Mereka yang mencari keuntungan gila-gilaan di atas penderitaan orang kecil,” kata Prabowo.

    Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan perdananya dalam Sidang Tahunan MPR serta Sidang Bersama DPR–DPD di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Foto: Andhika Prasetia/detikcom

    Prabowo mengutip dasar hukum dari UUD 1945 dan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Prabowo siap melakukan proses hukum terhadap perusahaan yang manipulatif.

    “Saya pastikan perusahaan-perusahaan siapa pun yang berani memanipulasi atau melanggar, kami akan proses hukum,” katanya.

    Prabowo tak akan ragu melakukan penyitaan. Sebab, hal ini sudah menjadi wewenangnya.

    “Dan berdasarkan wewenang konstitusional yang ada Presiden RI, kami akan sita yang bisa kami sita,” jelasnya.

    Sementara dalam hal demokrasi, Prabowo meminta semua pihak bekerja sama untuk memajukan bangsa, termasuk yang di luar pemerintahan. Prabowo mempersilakan pihak di luar pemerintahan untuk terus melakukan kritik.

    “Karena itu marilah kita bekerja sama. Kita berbeda-beda boleh, tapi satu tujuan kita, silakan yang berada di luar pemerintah tidak ada masalah, terima kasih kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik,” kata Prabowo.

    Prabowo mengakui beberapa kritik memang menyesakkan. Tapi dia mengaku kritik itu tetap dibutuhkan pemerintahan.

    “Walaupun kadang-kadang kritik itu menyesakkan juga ya, tapi nggak ada masalah, jangan berhenti kritik,” ujarnya.

    Tak hanya itu, Prabowo juga meminta pihak yang berada di dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) untuk tetap solid. Dia meminta semua pihak itu untuk tidak merasa kebal hukum.

    “Saya juga minta dari koalisi, koalisi kita tetap di dalam koalisi, harus berani mengawasi, harus berani koreksi,” ujarnya.

    Halaman 2 dari 6

    (isa/isa)

  • 1
                    
                        Pidato Prabowo di MPR: Gugurkan Tradisi Baju Adat, Diacungi 2 Jempol Jokowi 
                        Nasional

    1 Pidato Prabowo di MPR: Gugurkan Tradisi Baju Adat, Diacungi 2 Jempol Jokowi Nasional

    Pidato Prabowo di MPR: Gugurkan Tradisi Baju Adat, Diacungi 2 Jempol Jokowi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ada sejumlah momen yang menjadi sorotan dalam pidato kenegaraan perdana Prabowo Subianto sebagai Presiden RI di Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2025) kemarin.
    Beberapa momen dalam acara tersebut di antaranya pakaian Prabowo hingga adanya acungan jempol Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
    Di acara kemarin, hampir seluruh anggota dewan hadir langsung ke lokasi. Tepatnya, 604 anggota dari total 732 anggota MPR RI yang hadir.
    Dengan demikian, terdapat 128 anggota MPR yang absen dalam sidang tahunan menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI Ke-80.
    Sidang tahunan ini turut dihadiri banyak tokoh nasional, termasuk para mantan presiden dan mantan wakil presiden.
    Jajaran Kabinet Merah Putih juga tampak duduk mengisi kursi-kursi di ruang sidang.
    Tokoh bangsa yang hadir mulai dari Presien ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
    Hadir juga istri dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Sinta Nuriyah Wahid.
    Tak hanya itu, sejumlah wakil presiden terdahulu juga terlihat hadir seperti Try Sutrisno, Jusuf Kalla (JK), Boediono, hingga Ma’ruf Amin.
    Sementara Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri tidak terlihat di lokasi acara.
    Ketua DPR RI sekaligus putri Megawati mengatakan ibunya tidak bisa hadir karena alasan kondisi kesehatan.
    “Kurang sehat,” ujar Puan saat ditanya alasan khusus ketidakhadiran ibunya di Sidang Tahunan, Jumat (15/8/2025).
    Meski begitu, Puan dalam pidatonya menekankan bahwa dirinya juga mewakili Ketua Umum PDI-P itu.
    Pakaian Prabowo dan Gibran juga menjadi salah satu sorotan lantaran keduanya kompak memakai setelan jas.
    Hal ini disorot karena pakaian kedua pemimpin negara dinilai berbeda dari tradisi rutin dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
    Sebab, Presiden sebelumnya yaitu Jokowi, kerap memakai baju adat setiap kali menghadiri acara tahunan tersebut. 
    Prabowo tampil di MPR tanpa mengenakan busana adat melainkan setelan jas dan peci. 
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan, Prabowo tidak mengenakan baju adat karena undangan dari MPR tidak mewajibkan busana ini.
    Prasetyo menegaskan bahwa keputusan Prabowo mengenakan pakaian sipil lengkap (PSL) tidak mengurangi penghormatan terhadap budaya daerah.
    “Substansinya bukan di situ ya, bukan berarti tidak menghormati, tidak. Ini hanya masalah kebiasaan dan berdasarkan undangan dari pihak MPR juga di situ tidak mewajibkan untuk mengenakan pakaian adat,” ujar Prasetyo.
    Selain itu, Wapres Gibran tiba-tiba mengganti dasinya dalam Sidang Tahunan MPR kemarin.
    Berdasarkan pantauan
    Kompas.com,
    ketika tiba di Kompleks Parlemen, Gibran mengenakan setelan jas warna hitam dengan dasi warna merah.
    Gibran tiba lebih awal sebelum Presiden RI yang datang beberapa saat setelahnya dengan setelan jas abu-abu dengan dasi biru muda serta peci hitam.
    Saat Prabowo tiba, ia langsung masuk dan berfoto bersama dengan deretan pimpinan DPR, DPD, dan MPR.
    Awalnya, Gibran belum terlihat dalam barisan foto bersama tersebut.
    Beberapa saat kemudian, Gibran tiba-tiba muncul dengan setengah berlari.
    Ketika Gibran menghadap ke kamera, dasi yang dikenakannya pun sudah berubah warna menjadi biru muda, senada dengan Prabowo.
    Momen unik lainnya ketika Jokowi memberikan acungan dua jempol untuk Prabowo.
    Dua jempol Jokowi ini diberikan kepada Prabowo di akhir acara Sidang Tahunan MPR RI, tepatnya ketika Kepala Negara menyapa para tamu undangan.
    Pantauan dari YouTube TV Parlemen, Prabowo sempat menyapa sejumlah anggota Dewan serta para tokoh yang hadir, termasuk Jokowi.
    Ketika Prabowo berpapasan dengan Jokowi, keduanya tampak berbincang sebentar.
    Di momen ini, terlihat juga Jokowi memberikan acungan jempol di kedua tangannya.
    Selain menyapa Jokowi, Prabowo juga menyapa dan berbicara dengan SBY.
    Keduanya tampak serius berbicara sembari memegang tangan satu sama lain seraya memberi semangat dan dukungan.
    Tampak jugaSBY sempat memegang bahu Prabowo sambil berbicara.
    Selain itu, Prabowo juga menyapa tamu lainnya seperti istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid.
    Kepala Negara juga memberikan salam hormat kepada Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno.
    Tepat sebelum Prabowo memberikan pidato dalam acara tahunan MPR RI, Presiden RI terlihat sempat membungkukan badannya di hadapan anggota Dewan.
    Ketika Prabowo terlihat berjalan dari kursinya menuju podium yang disediakan, ia membalikan badan ke arah pimpinan DPR, MPR, dan DPD RI untuk memberi salam.
    Prabowo terlihat mengatupkan tangannya ke depan dada serta menundukkan kepalanya ke arah mereka.
    Para pimpinan Dewan itu juga memberikan gestur serupa dan membungkukkan badan.
    Setelahnya, Kepala Negara membalikkan badan dan berdiri mengarah ratusan anggota Dewan di lokasi acara.
    Kemudian, Prabowo menundukkan badan sebanyak tiga kali ke arah tengah, sisi kiri, dan sisi kanan.
    Hal serupa juga dilakukan Prabowo ketika selesai berpidato dan hendak menuju tempat duduknya.
    Adapun dalam pidatonya di acara perdana yang dihadirinya kemarin, Prabowo menyorot soal berbagai hal terkait program prioritas dan pencapaiannya.
    Dia juga membahas soal pencapaian presiden terdahulu, serta berjanji soal pemerataan kesejahteraan masyarakat.

    Di awal pidatonya, Prabowo menyebut bahwa transisi pemerintahan di Indonesia sangat baik.
    Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menilai transisi kepemimpinan dari era Jokowi ke dirinya berjalan dalam persatuan, penuh kehormatan, dan kedewasaan politik.
    Suksesi kepemimpinan di Indonesia diakui dunia sebagai suksesi yang baik.
    “Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai peralihan yang lancar dan sangat baik adalah bukti demokrasi kita matang dan kuat,” ungkapnya.
    Prabowo menceritakan banyak negara tetangga yang memuji transisi kepemimpinan di Indonesia.
    Menurutnya, setiap kali dirinya ke luar negeri, banyak petinggi negara setempat yang menanyakan hal itu.
    Sebab, menurut Prabowo, tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik dan lancar seperti Indonesia.
    “Di mana-mana ketika saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya kepada saya, ‘How did you do it? How did Indonesia manage?’,” bebernya.
    Setiap kali ditanya itu, ia selalu menjawab bahwa Indonesia menganut demokrasi yang khas Tanah Air.
    “Demokrasi yang sejuk, demokrasi yang mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling maki-memaki, saling menghujat, bukan demokrasi yang saling membenci,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang HUT ke-80 RI, Ini Pesan dari Seluruh Presiden RI Sepanjang Masa

    Jelang HUT ke-80 RI, Ini Pesan dari Seluruh Presiden RI Sepanjang Masa

    Bisnis.com, JAKARTA — Sidang Tahunan MPR 2025 kini menayangkan video capaian kinerja dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Adapun, dalam penayangan video ini menjadi yang berbeda dari era Presiden-presiden sebelumnya.

    Video tersebut diputar setelah Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato, Jumat (15/8/2025).

    Tayangan dibuka dengan narasi: “Setiap pemimpin bangsa ikut andil dalam pembangunan, menyiapkan landasan yang kokoh menuju Indonesia maju. Tugas kita sekarang melanjutkan perjuangan.”

    Urutan tayangan dimulai dengan suara Proklamasi Kemerdekaan oleh Presiden Pertama RI Soekarno.

    “Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia,” tutur suara Soekarno.

    Selanjutnya, Presiden ke-2 Soeharto menuturkan soal kemakmuran dan keadilan sebagaimana diamanatkan UUD 1945.
    Lalu, ditampilkan kutipan dari Presiden ke-3 RI B.J. Habibie yang menuturkan bahwa Indonesia yang harus tetap satu.

    “Bangsa Indonesia harus tetap dari Sabang sampai Merauke satu sepanjang masa,” jelas kutipan B.J Habibie.

    Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menekankan penghargaan terhadap kemajemukan.

    “Republik Indonesia menghargai kemajemukan baldatun thayyibatun wa robbun ghafur,” tutur Gus Dur.

    Setelahnya, ditampilkan kutipan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri soal mengajak masyarakat menatap masa depan dan bersatu memperbaiki kehidupan serta martabat bangsa.

    Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga ditampilkan soal pentingnya memperkokoh persatuan, karena Indonesia adalah bangsa besar yang rukun dan bersatu.

    Presiden ke-7 Joko Widodo menyebut Indonesia sebagai “rumah besar” yang terwujud jika seluruh elemen bangsa bersatu.

    Terakhir, adalah penayangan kutipan Presiden ke-8 Prabowo Subianto yang mengajak untuk membangun Indonesia, dari apa yang sudah dibangun oleh Presiden-Presiden sebelumnya.

    “Mari kita bangun Indonesia di atas landasan yang sudah dirintis oleh pendahulu-pendahulu kita,” ucap Prabowo.

  • Wakil Ketua MPR sebut SBY dan Jokowi hadiri Sidang Tahunan MPR RI

    Wakil Ketua MPR sebut SBY dan Jokowi hadiri Sidang Tahunan MPR RI

    Suasana jelang Sidang Tahunan MPR RI, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA/Rio Feisal

    Wakil Ketua MPR sebut SBY dan Jokowi hadiri Sidang Tahunan MPR RI
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Jumat, 15 Agustus 2025 – 11:18 WIB

    Elshinta.com – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dijadwalkan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI pada Jumat ini.

    “Kemarin kami sedang konfirmasi beliau-beliau yang akan hadir. Kemarin kabarnya SBY akan hadir, Jokowi akan hadir,” ujar Eddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

    Selain itu, Eddy mengatakan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla dikabarkan menghadiri sidang tahunan tersebut.

    “Kemudian Sinta Nuriyah (istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, red), dan ibu Hamzah haz (istri Wapres ke-9 RI Hamzah Haz) akan hadir,” katanya.

    Ketika ditanyai kehadiran Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Eddy mengaku belum mendapatkan informasi terkini. “Saya belum tahu,” ujarnya.

    Parlemen menggelar Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.

    Dalam rangkaian acara Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025, Presiden Prabowo Subianto akan memaparkan pidato tentang laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sidang Tahunan dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 dilaksanakan menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”.

    Sumber : Antara

  • Prabowo Sebut Jokowi Tinggalkan Warisan IKN dan Hilirisasi – Page 3

    Prabowo Sebut Jokowi Tinggalkan Warisan IKN dan Hilirisasi – Page 3

    Selanjutnya, BJ Habibie yang dianggap sebagai sosok yang memperkenalkan teknologi tinggi, dan mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis multidimensi 1998.

    Lalu, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang menjaga stabilitas bangsa, berhasil memperkokoh kerukunan antar suku, agama dan ras. “Sehingga jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk dalam keharmonisan terbentuk secara kuat dan kokoh,” kata Prabowo.

    Megawati Soekarnoputri sebagai penyelesai proses pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan. Prabowo mengapresiasi Megawati yang telah menyelesaikan ribuan kasus perusahaan-perusahaan yang collapse akibat krisis moneter 1998, dan sukses menggelar pemilu langsung untuk pertama kalinya.

    “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia 2008. Berhasil menyelesaikan konflik Aceh, dan meletakan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang merata dan terencana,” pungkas Prabowo.

     

  • Presiden Prabowo sampaikan Pidato Kenegaraan soroti jasa pendahulu

    Presiden Prabowo sampaikan Pidato Kenegaraan soroti jasa pendahulu

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan Pidato Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta, Jumat, dengan menyoroti lebih dulu jasa presiden-presiden pendahulunya, mulai dari Presiden Ke-1 Soekarno sampai Presiden Ke-7 Joko Widodo.

    Dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Presiden dalam Pidato Kenegaraan perdananya itu menegaskan 80 tahun Republik Indonesia bisa sampai seperti saat ini karena jasa-jasa presiden-presiden sebelum dirinya, yang merupakan Presiden Ke-8 RI.

    “Presiden Soekarno telah memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah Republik Indonesia di tengah berbagai intervensi dan invasi dari negara asing. Presiden Soekarno juga berhasil mengintegrasikan Irian Barat ke NKRI,” kata Presiden Prabowo dalam pidatonya.

    Kemudian, Prabowo melanjutkan Presiden Ke-2 Soeharto berhasil mewujudkan swasembada pangan dan meletakkan dasar-dasar industrialisasi ekonomi dan menurunkan kemiskinan ekstrem.

    Selanjutnya, Presiden Ke-3 B. J. Habibie memperkenalkan Indonesia ke arah teknologi tinggi, mampu memulihkan ekonomi setelah diterjang krisis ekonomi tahun 1998.

    Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid, menurut Presiden Prabowo, berhasil menjaga stabilitas bangsa dan memperkokoh kerukunan bangsa.

    Kemudian, Presiden Ke-5 Megawati Soekarnoputri berhasil menyelesaikan pemulihan ekonomi akibat krisis ekonomi berkepanjangan, dan melaksanakan pemilihan langsung untuk pertama kalinya.

    Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, kata Presiden Prabowo melanjutkan, mengatasi kerawanan ekonomi karena krisis keuangan dunia tahun 2008 dan berhasil menyelesaikan konflik Aceh.

    “Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antara sentra-sentra ekonomi, memimpin kita di saat yang kritis yaitu pandemi COVID-19,” kata Presiden Prabowo.

    Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI digelar di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Jumat.

    Acara itu dihadiri 600 lebih anggota dewan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, sejumlah tokoh publik, perwakilan negara-negara sahabat, serta pimpinan partai politik.

    Pada acara sama, Presiden Ke-7 Joko Widodo, Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno, Wapres Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla, Wapres Ke-11 Boediono, Wapres Ke-13 Ma’ruf Amin juga turut menghadiri Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT Ke-80 Kemerdekaan RI.

    Sementara itu, jajaran menteri dan wakil menteri yang menghadiri agenda Sidang Tahunan MPR dan mendengar langsung Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Kemudian, ada pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Agenda Sidang Tahunan MPR RI diawali dengan pidato pembuka dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR dan DPD RI oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

    Usai dua pidato pengantar, ada penayangan video mengenai pelaksanaan program-program prioritas dan capaian-capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Selepas Presiden Prabowo menyampaikan Pidato Kenegaraan-nya, acara dilanjutkan dengan persembahan lagu-lagu Nusantara, dan sidang pun ditutup oleh Ketua DPR RI.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 2
                    
                        Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025
                        Nasional

    2 Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025 Nasional

    Jokowi Hadiri Sidang Tahunan MPR 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) telah tiba di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, untuk menghadiri sidang tahunan.
    Pantauan
    Kompas.com
    di lokasi, Jumat (15/8/2025), Jokowi datang ke Gedung DPR. Jokowi tampak mengenakan setelan jas, bukan baju adat.
    Pasalnya, ketika masih menjabat sebagai Presiden dalam sidang tahunan yang lalu, Jokowi selalu memakai baju adat.
    Adapun Jokowi hadir didampingi oleh ajudannya, Kompol Syarief.
    Sementara itu, hingga pukul 08.13 WIB, Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri masih belum terlihat.
    Terlihat pula, istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, yakni Sinta Nuriyah Wahid, hadir di lokasi.
    Diketahui, Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD bakal digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, hari ini.
    Berdasarkan informasi yang diterima, acara akan dimulai pada pukul 09.00 WIB, dengan diawali pembukaan sidang oleh Ketua MPR Ahmad Muzani.
    Muzani pun akan menyampaikan pidato pengantar sidang tahunan tersebut.
    Lalu, pidato Sidang Bersama DPR-DPD tahun 2025 akan dibacakan oleh Ketua DPR Puan Maharani pada pukul 09.36 WIB.
    Selanjutnya, pukul 10.00 WIB, Presiden Prabowo Subianto bakal berpidato mengenai laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan melakukan pidato kenegaraan dalam rangka HUT ke-80 RI.
    Prabowo diberikan waktu selama 45 menit.
     
    Ketua DPR Puan Maharani akan melanjutkan sidang tahunan sekaligus menutupnya sekitar pukul 11.00 WIB.
    Acara kembali dilanjutkan pada pukul 14.30 WIB.
    Prabowo, didampingi Wapres Gibran Rakabuming Raka, akan menghadiri Rapat Paripurna DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026.
    Prabowo kembali diberi kesempatan selama 45 menit pada pukul 14.57 WIB.
    Dia akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian pengantar atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya.
    Sekitar pukul 16.07 WIB, rapat paripurna di DPR berakhir.
    Prabowo dan Gibran meninggalkan lokasi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementbud dan Kowani gelar peringatan Hari Kebaya Nasional

    Kementbud dan Kowani gelar peringatan Hari Kebaya Nasional

    (Dari kiri ke kanan) Tokoh nasional Guruh Soekarnoputra, Ketua Umum Himpunan Ratna Busana Titiek Soeharto, istri Wakil Presiden RI sekaligus Penasehat Kowani Selvi Gibran Rakabuming, Ketua Umum Kowani, Nannie Hadi Tjahjanto, Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kebudayaan, Katharine Grace Fadli Zon, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam acara peringatan Hari Kebaya Nasional 2025 dengan tajuk \”Kebaya Bercerita\” di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. ANTARA/HO-Kowani

    Kementbud dan Kowani gelar peringatan Hari Kebaya Nasional
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 14 Agustus 2025 – 13:35 WIB

    Elshinta.com – Kongres Wanita Indonesia (Kowani) bersama Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) menggelar peringatan Hari Kebaya Nasional 2025 dengan tajuk “Kebaya Bercerita” di Museum Nasional Indonesia, Jakarta.

    “Acara ini menjadi wadah penghormatan kepada para Ibu Kepala Negara dan Ibu Negara RI dari masa ke masa, yang telah mengangkat kebaya sebagai ikon pelestarian budaya dan duta Indonesia di panggung dunia. Kebaya adalah jati diri bangsa yang harus dijaga lintas generasi,” kata Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon selaku pengusung kebaya ke UNESCO menegaskan bahwa kebaya telah resmi diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia pada sesi ke-19 Komite Antar-Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda UNESCO di Asuncion, Paraguay, pada 4 Desember 2024.

    “Pengakuan ini merupakan hasil kerja sama antara Indonesia dan empat negara Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Kebaya menjadi simbol persatuan dan identitas budaya kawasan, mencerminkan perpaduan budaya yang unik,” kata Menbud Fadli Zon.

    Fadli Zon berharap penetapan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian kebaya, serta memperkuat kerja sama regional dalam perlindungan warisan budaya takbenda.

    Penganugerahan Ikon Pelestari Kebaya diberikan kepada tujuh tokoh perempuan Indonesia, yakni Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, almh Fatmawati Soekarno, almh Tien Soeharto, almh Ainun Habibie, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, almh Ani Yudhoyono, dan Iriana Joko Widodo.

     

    Penghargaan diserahkan langsung oleh istri Wakil Presiden RI sekaligus Penasehat Kowani Selvi Gibran Rakabuming, didampingi Ketua Umum Kowani Nannie Hadi Tjahjanto dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kebudayaan Katharine Grace Fadli Zon. Acara tersebut turut dihadiri Ketua Umum Himpunan Ratna Busana Titiek Soeharto, sekaligus penginisiasi acara, yang mengenang almarhumah Tien Soeharto sebagai pelestari dan ikon kebaya Indonesia.

    Sumber : Antara

  • Setelah Jokowi Terpinggirkan, Siapa Oposisi Prabowo?

    Setelah Jokowi Terpinggirkan, Siapa Oposisi Prabowo?

       

    OLEH: TONY ROSYID*

    JOKO WIDODO ingin kendalikan Prabowo Subianto. Wajar! Secara politik, investasi Jokowi terhadap kemenangan Prabowo-Gibran sangat besar. Jokowi punya saham paling besar atas kemenangan itu.

    Namun, rakyat ingin Jokowi berhenti berpolitik praktis. Jadi bapak bangsa sebagaimana B.J. Habibie dan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur kala itu. 

    Sekarang, Prabowo presidennya. Seorang presiden tak boleh berada di dalam kendali siapa pun. Presiden yang tidak independen, ia akan melemah dan jatuh pada waktunya. Ini sudah jadi hukum politik. Sejarah menyuguhkan banyak referensi tentang hal ini. Prabowo sadar itu.

    Setelah orang-orang Jokowi diakomodir, komitmen etis Prabowo kepada Jokowi seolah sudah dibayar lunas. Setelah setahun, besar kemungkinan orang-orang Jokowi akan diganti. Resuffle kabinet hanya tunggu waktu. 

    Apa alasannya? Prabowo butuh lingkaran kekuasaan yang solid. Kekuasaan hanya solid jika struktur kekuasaan dipegang kendalinya oleh Prabowo. 

    Saat ini, struktur kekuasaan masih “ganda campuran”. Sebagian lebih loyal kepada Jokowi dari pada kepada Prabowo. Mereka besar dari Jokowi dan dititipkan Jokowi kepada Prabowo. Mereka sadar presidennya Prabowo, tapi mereka juga sadar bahwa tiket ke struktur kekuasaan diberikan atas jaminan Jokowi. Dalam posisi seperti ini, mereka, para pejabat titipan, juga sadar dirinya lemah di mata Prabowo.

    Saat ini, posisi Jokowi melemah, dan akan terus melemah seiring dengan tertutupnya akses kendali Jokowi ke Prabowo.

    Ketika resuffle kabinet terjadi, posisi Jokowi akan semakin melemah. Meski, lingkaran Jokowi, sebagian yakin Jokowi masih kuat. Kekuatan itu tidak ada buktinya dan cenderung hanya untuk menghibur diri mereka yang belum siap berganti kekuasaan.

    Melemahnya Jokowi menandakan semakin menguatnya Prabowo. Tapi, menguatnya Prabowo juga mengalami kerentanan. Usia sepuh Prabowo mendorong sejumlah pihak bersiap diri dan melakukan antisipasi jika terjadi keadaan di luar dugaan. 

    Disinilah awal terjadinya “permainan di dalam permainan”. Di dalam kekuasaan, lazim terjadi “permainan di dalam permainan”. Agenda-agenda personal tidak selalu bisa dibaca. Dan itu ada di lingkaran istana. Bukan di luar istana.

    Membaca literatur jatuh bangunnya sebuah kekuasaan, ada orang dalam yang selalu terlibat. “Permainan dalam permainan” terjadi ketika seorang penguasa berada di lanjut usia. Banyak pihak yang mempersiapkan diri. Ini hal normal dan biasa terjadi di sepanjang sejarah kekuasaan. Dimanapun.

    Kita berhenti sejenak membicarakan internal kekuasaan. Biarlah itu akan menambah bukti untuk teori transformasi kekuasaan.

    Ketika Jokowi melemah, lalu terpinggirkan, siapa yang akan jadi oposisi terhadap Prabowo? Selama ini, energi publik yang diwakili “medsoser” punya fokus pembicaraan tentang tema “Jokowi”. Semua tema diarahkan ke Solo. Akan ada titik jenuhnya. 

    Ketika publik mengalami kejenuhan tentang tema “Jokowi”, maka mata publik akan kembali mengarah ke penguasa. Ini panggung utamanya. Panggung riil yang jadi perhatian rakyat. Penguasa de facto adalah Prabowo. Siapa yang akan tampil di depan berhadapan dengan Prabowo?

    Tidak mungkin Anies Baswedan. Pasca pilpres, Anies cenderung diam. Begitu juga dengan Ganjar Pranowo. Anies dan Ganjar sadar, jika mereka bicara, maka akan ada pihak yang menuduh dua tokoh ini “belum move on”. Keduanya adalah rival Prabowo saat pilpres. Lebih aman mereka diam sambil memnatau Prabowo menjalankan tugas pemerintahannya.

    PDIP adalah satu-satunya partai yang diharapkan bisa menjadi penyeimbang. Negara akan sehat jika ada partai penyeimbang. Penyeimbang, dalam pengertian lain, itu oposisi. 

    Kata “penyeimbang” terkesan lebih halus mengingat PDIP sedang berterima kasih kepada Prabowo. Hasto Kristiyanto, kader inti PDIP, telah mendapatkan amnesti dari presiden. 

    Untung ada kasus Tom Lembong. Kalau nggak ada kasus Tom Lembong, tidak mudah bagi Prabowo untuk memberikan amnesti kepada Hasto. Akan ada tuduhan macam-macam oleh publik. Itulah momentum. Abolisi Tom Lembong menjadi pintu masuk Amnesti untuk Hasto. Amnesti kepada Hasto dinilai publik berpotensi membuat Raja Solo meradang.

    Apakah setelah Hasto mendapat Amnesti, lalu PDIP gabung ke pemerintahan Prabowo? Secara politik, bergabung justru akan merugikan PDIP itu sendiri. Jika PDIP gabung, apa narasi yang bisa dibangun oleh PDIP ke publik? PDIP justru akan mempertaruhkan suaranya di Pemilu 2029.

    PDIP lebih cocok berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang kekuasaan. Dengan posisi ini, PDIP dianggap lebih konsisten dalam menjaga platform partai. Posisi ini akan mendapatkan simpatik dari publik, terutama di luar pendukung pemerintahan. Apalagi jika kedepan terjadi tragedi politik, maka posisi sebagai penyeimbang atau oposan lebih menguntungkan.

    Jika PDIP bergabung, dan tragedi kekuasaan terjadi, PDIP akan ikut tenggelam bersama kekuasaan. 

    Selama ini, pilihan PDIP paling strategis itu satu di antara dua pilihan. Pertama, berkuasa. Dua tahun Megawati Soekarnoputri berkuasa dan 10 tahun bersama Jokowi sangat menguntungkan PDIP. 

    Kedua, jadi oposisi. PDIP pernah jadi oposisi Orde Baru, juga oposisi Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Dalam posisi sebagai oposisi, PDIP membesar. Hampir sama besarnya ketika berkuasa. Begitulah partai besar, selalu menjaga karakternya dalam relasi kekuasaan.

    Dengan mengambil posisi sebagai penyeimbang, PDIP akan mendapatkan simpati publik. Itulah sesungguhnya yang diharapkan rakyat. 

    Kekuasaan tidak boleh tunggal dan mutlak, karena berpotensi terjebak pada obsolutisme dan otoritarianisme. Dibutuhkan adanya kontrol dan penyeimbang. Dengan begitu, negara akan sehat kedepan.

    *(Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa)