Xcloud.id

Tag: Gus dur

  • Di Luar Dugaan, Pandji Dipolisikan soal Tambang

    Di Luar Dugaan, Pandji Dipolisikan soal Tambang

    Oleh:Erizal

    AKHIRNYA komika Pandji Pragiwaksono dipolisikan. Bukan oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka, Raffi Ahmad, atau Kang Dedi Mulyadi (KDM), melainkan oleh anak muda Nahdlatul Ulama (NU). 

    Namanya Rizky Abdurrahman Wahid. Nama yang legendaris dari kalangan NU, tapi pakai Rizky, bukan alias Gus Dur.

    Rizky mempolisikan Pandji karena menghina NU. NU dituduh, bahkan termasuk Muhammadiyah, berpolitik praktis, dan oleh karena itu diberi imbalan konsesi tambang. 

    Sesimpel itu, tapi menusuk ke dalam ulu hati. Bukan sekadar kritik, tapi dijadikan bahan bercandaan.

    Belum tahu juga, apakah anak muda Muhammadiyah akan ikut pula mempolisikan Pandji? Sebagai kritikan pun, itu sebetulnya tidak tepat, apalagi dijadikan bahan bercandaan. 

    Tambang baru saja menjadi isu pemecah di NU, tapi di Muhammadiyah masih aman-aman saja.

    Mahfud MD berjanji akan membela Pandji kalau ada yang mempolisikan. 

    Tapi, itu terkait wajah ngantuk Wapres Gibran. “Itu bukan penghinaan,” tegas Mahfud MD! Tapi kalau yang melaporkan anak muda NU terkait NU, apakah Mahfud MD masih akan ikut membela?

    Laporan Rizky terkait NU ini diluar dugaan Mahfud MD, apalagi Pandji. 

    Dikira yang bakal turun melaporkan itu tokoh-tokoh besar, ternyata hanya anak muda biasa. Jika tokoh-tokoh hebat, pasti Pandji dibela publik. Tapi jika anak muda biasa, siapa pula yang akan membela?

    Rizky Abdurrahman Wahid pandai mencari celah. Kali ini Pandji Pragiwaksono kena. Polisi punya alasan yang kuat untuk memeriksa Pandji. 

    Para pendukung tokoh yang diroasting Pandji pasti akan mendukung. Lagian Pandji bukan seorang stand-up komedian yang netral.

    Masak sekian banyak tokoh publik yang diroastingnya hanya Anies Baswedan saja yang tidak diroastingnya. 

    Apa tak ada yang perlu diroasting dari seorang Anies? Wah, banyak sekali. Apa karena Pandji juru bicaranya Anies sehingga hanya Anies yang tak diroasting Pandji? 

    Polisi pun barangkali akan tertarik untuk memeriksa Pandji. Mumpung lagi viral dan sedang di atas angin. 

    Ilmu kritikan Pandji juga perlu diuji. Dan polisi pun perlu menguji KUHP yang baru. Pandji bisa menjadi pelajaran bagi stand-up komedian lain. Karena lagi di atas angin. 

    Bahwa untuk melucu sebetulnya tak harus sampai merendahkan atau menghina orang, apalagi organisasi keagamaan yang lebih tua dari republik ini, sekelas NU dan Muhammadiyah. 

    Kritik-kritik yang dibalut komedi mestinya jauh lebih satir, bukan telanjang bulat seperti seorang pengamat Rocky Gerung, misalnya. Begitulah.

    (Direktur ABC Riset & Consulting )

  • Bupati Jombang Pastikan MPP Siap Hadirkan Pelayanan Modern dan Tanpa Hambatan

    Bupati Jombang Pastikan MPP Siap Hadirkan Pelayanan Modern dan Tanpa Hambatan

    Jombang (beritajatim.com) – Komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik semakin diperkuat melalui sejumlah langkah strategis.

    Pada Senin, 5 Januari 2026, Bupati Jombang Warsubi, bersama Wakil Bupati Salmanudin dan Sekretaris Daerah Agus Purnomo, melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau langsung proses renovasi dan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Jombang, yang terletak di Ruko Simpang Tiga, Jl. Gus Dur (Presiden KH. Abdurrahman Wahid) Jombang.

    Kunjungan ini tidak hanya untuk silaturahmi, tetapi juga untuk memastikan bahwa transformasi gedung pelayanan tersebut berjalan sesuai dengan jadwal dan memenuhi standar pelayanan modern yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

    Bupati Warsubi bersama rombongan meninjau setiap area gedung, mulai dari ruang tunggu hingga meja layanan (booth) yang melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal.

    “Kita ingin memastikan bahwa renovasi ini tidak hanya sekadar perbaikan fisik, tetapi juga membawa semangat baru dalam melayani masyarakat. Transformasi ini dilakukan demi menghadirkan sistem pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan modern bagi seluruh warga Jombang,” ujar Bupati Warsubi.

    Bupati menambahkan, transformasi tersebut tidak hanya berfokus pada aspek fisik, namun juga pada peningkatan kualitas layanan. Salah satu elemen penting yang ditekankan adalah integrasi sistem digital, yang diharapkan dapat memangkas birokrasi yang panjang dan menciptakan sistem yang lebih cepat dan transparan.

    “Komitmen kami jelas: Pelayanan di sini harus cepat, transparan, dan tanpa hambatan. Setiap meja layanan harus diisi oleh petugas yang kompeten dan ramah,” tambahnya.

    Bupati Warsubi juga mengingatkan pentingnya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat yang datang untuk mengurus dokumen kependudukan, perizinan, dan berbagai layanan lainnya.

    Didampingi para asisten dan kepala OPD terkait, bupati mengecek setiap ruang dengan teliti. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat merasa nyaman dan puas dengan pelayanan yang diberikan.

    Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah kabupaten Jombang dalam memberikan pelayanan terbaik untuk warganya, sesuai dengan visi untuk menciptakan sistem birokrasi yang lebih efisien dan modern.

    Dalam beberapa bulan mendatang, Pemerintah Kabupaten Jombang berharap Mal Pelayanan Publik yang telah direnovasi dapat menjadi model pelayanan yang lebih baik, yang tak hanya memudahkan warga, tetapi juga memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan daerah. [suf]

  • Haul Gus Dur di Bondowoso, PKB Ingatkan Kader Soal Sejarah Partai

    Haul Gus Dur di Bondowoso, PKB Ingatkan Kader Soal Sejarah Partai

    Bondowoso (beritajatim.com) – Peringatan haul KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Bondowoso menjadi momentum penting bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk mengingatkan kembali para kader tentang sejarah lahirnya partai serta nilai-nilai perjuangan yang diwariskan pendirinya. Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Ketua DPC PKB Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, Selasa (30/12/2025).

    Menurut Dhafir, haul Gus Dur tidak sekadar menjadi ajang mengenang tokoh bangsa, tetapi juga sarana refleksi ideologis bagi kader PKB agar tidak melupakan akar sejarah partai yang lahir dari aspirasi warga Nahdlatul Ulama (NU) pada awal reformasi 1998.

    “PKB lahir atas prakarsa Gus Dur dan para ulama melalui aspirasi warga NU pada awal reformasi 1998. Gus Dur selaku Ketua Tanfidziah PBNU bersama tim-tim ulama membentuk PKB untuk menyalurkan aspirasi umat,” ujar Dhafir.

    Ia menjelaskan, sejak awal PKB didirikan sebagai alat perjuangan politik warga NU untuk memperjuangkan nilai-nilai keislaman yang moderat, kebangsaan, serta keadilan sosial dalam sistem pemerintahan. Karena itu, kegiatan haul dinilai penting untuk menjaga kesinambungan visi perjuangan tersebut.

    Dhafir menekankan bahwa NU memiliki peran besar dalam sejarah bangsa Indonesia. Selain menjaga akidah Ahlussunah wal Jamaah, NU juga berkontribusi langsung dalam proses lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bahkan, tokoh-tokoh NU tercatat sebagai bagian penting dalam perumusan dasar negara.

    “NU memiliki dua jiwa besar: menjaga akidah Ahlussunah wal Jamaah dan memberikan kontribusi pada lahirnya NKRI. Bahkan, kader NU terbaik seperti KH Wahid Hasyim turut merumuskan Pancasila sebagai dasar negara,” jelasnya.

    Dalam konteks tersebut, PKB disebut Dhafir berdiri di bawah bendera NU untuk menjadi perpanjangan tangan perjuangan umat dalam pemerintahan. Ia menegaskan bahwa ajaran Gus Dur tentang pluralisme, persaudaraan, dan kemanusiaan harus terus menjadi pedoman kader PKB dalam menjalankan peran politiknya.

    “Kegiatan haul ini mengingatkan kita bahwa PKB berdiri di bawah bendera NU untuk menjadi alat perjuangan dalam pemerintahan. Gus Dur adalah pelopor pluralisme yang mengajarkan kebersamaan dan persaudaraan. Fondasi itu harus terus kita lanjutkan demi kepentingan seluruh masyarakat tanpa pandang bulu,” tegas Dhafir.

    Haul Gus Dur di Bondowoso ini diikuti oleh anggota fraksi dan kader PKB dari berbagai tingkatan. Kegiatan tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa Gus Dur sekaligus penguatan komitmen PKB untuk tetap berpijak pada nilai-nilai NU dan kebangsaan dalam menghadapi dinamika politik ke depan. [awi/beq]

  • Pemerintah Disarankan Tak Reaktif Tanggapi Bendera GAM di Aceh

    Pemerintah Disarankan Tak Reaktif Tanggapi Bendera GAM di Aceh

    Jember (beritajatim.com) – Berkibarnya kembali bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di tengah penanganan pasca bencana banjir bandang di Nagroe Aceh Darussalam tak perlu ditanggapi reaktif oleh pemerintah.

    Farid Gaban, jurnalis dan penulis buku Reset Indonesia, menilai pengibaran bendera itu bentuk kekecewaan belaka terhadap penanganan bencana oleh pemerintah. “Saya mendengar banyak statement pejabat yang ngaco sejak hari pertama. Itu mengecewakan banget,” katanya, usai acara diskusi buku Reset Indonesia, di Djava Cafe, Jalan Semeru, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (29/12/2025) malam.

    Farid menilai rakyat Aceh saat ini tak ingin merdeka dan berpisah dengan Indonesia. “Tapi kalau tidak ditanggapi dengan baik dan malah diredam, menurut saya justru akan membuat mereka makin keras,” katanya.

    Farid mengingatkan, keadilan dan kebijakan yang baik bisa menjadi perekat semua daerah di Indonesia. “Ketika itu enggak ada, kemungkinan kita menjadi pecah. Itu yang terjadi dengan teman-teman di Aceh sekarang,” katanya.

    Cara Presiden Abdurrahman Wahid dalam menanggapi bendera Bintang Kejora Papua Barat bisa ditiru. “Kalau menurut saya anggap santai sama seperti Gus Dur menanggapi bendera Papua (Merdeka). Saya bukan orang Aceh, tapi saya juga kesal melihat bagaimana cara pemerintah menangani ini,” kata Farid.

    Farid mengingatkan, sejumlah daerah di Indonesia selain Aceh memiliki sejarah perlawanan. Salah penanganan terhadap Aceh, dikhawatirkannya justru berdampak buruk. “Di Sumbar kita punya sejarah PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia). Sulawesi juga punya Permesta. Semua daerah punya potensi kalau mereka kesal. Kalau kita menyepelekan kekesalan itu justru kita akan makin pecah,” katanya, [wir]

  • Gus Yahya Menimbang Opsi PBNU Kembalikan Konsesi Tambang ke Pemerintah

    Gus Yahya Menimbang Opsi PBNU Kembalikan Konsesi Tambang ke Pemerintah

    Gus Yahya Menimbang Opsi PBNU Kembalikan Konsesi Tambang ke Pemerintah
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menimbang opsi pengembalian konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU.
    Hal ini disampaikan
    Gus Yahya
    menanggapi isu konsesi tambang yang santer terdengar sebagai pemicu konflik di internal
    PBNU
    .
    Bahkan, salah satu pengurus harian tanfidziyah PBNU yang juga putri sulung Gus Dur, Alissa Qotrunnada Wahid, dengan jelas menyebut konsesi tambang jadi titik konflik PBNU.
    “Ya, apakah perlu dikembalikan atau tidak, ya kita lihat nanti. Ini kan saya sudah jelaskan sejak awal, kami ini tidak minta, tidak menuntut, tidak bertanya-tanya, tiba-tiba pemerintah membuat kebijakan seperti ini (memberi konsesi),” kata Gus Yahya saat konferensi pers di Kantor PBNU, Rabu (24/12/2025).
    Dia mengatakan, pertimbangan untuk mengembalikan atau tidak akan dimusyawarahkan secara baik-baik di internal PBNU.
    Namun, Gus Yahya menekankan, jika memang harus diamanatkan ke PBNU, harus ada bentuk kerja sama di bawah koordinasi pemberi mandat, yakni pemerintah.
    “Yang paling penting adalah sejak awal kita punya prinsip bahwa tambang ini tidak bisa dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan oleh NU sendirian. Atau hanya bersama pihak-pihak swasta. Ini harus dikerjakan dalam koordinasi dengan pemerintah,” katanya.
    Karena menurut Gus Yahya, apa yang diberikan oleh pemerintah adalah bagian dari agenda negara.
    Dia menyebut, konsesi tambang tidak bisa diserahkan begitu saja kepada pihak swasta tertentu tanpa koordinasi dengan pemerintah.
    “Nah, soal nanti konstruksi pengelolaannya seperti apa bersama-sama dengan pemerintah itu tentu nanti akan terus dikoordinasikan,” ucap Gus Yahya.
    Dia juga menyebut,
    konflik internal PBNU
    tidak bisa dilihat satu sisi, yakni konsesi tambang.
    Karena konflik ini bisa juga terjadi di luar motif konsesi tambang yang sering dibicarakan di publik.
    “Seandainya tidak ada konsesi tambang itu, apakah tidak terjadi hal seperti ini? Ya, belum tentu juga, begitu ya. Belum tentu juga. Tapi tentu kita ingin mendalami masalah ini dengan baik, ya. Karena namanya perbedaan itu biasanya kan memang karena ada perbedaan kepentingan,” tandasnya.
    Sebelumnya, putri sulung Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid,
    Alissa Wahid
    , menyoroti konsesi tambang yang kini menjadi simpul konflik di pucuk kepemimpinan PBNU.
    Pernyataan itu disampaikannya dalam acara Haul Ke-16 Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).
    Alissa mengatakan, sosok Gus Dur selalu diingat ketika PBNU menghadapi konflik internal.
    “Hari-hari ini di kala seluruh warga NU sedang prihatin atas drama yang terjadi di pucuk kepemimpinannya, sudah pasti kita ingat Gus Dur,” ucapnya.
    Alissa mengatakan, Gus Dur pernah bersedih lantaran NU saat ini lebih sibuk mencari kedekatan dengan penguasa daripada mencari berkah dari Allah.
    “Dan sekarang kita lihat bahwa konsesi tambang menjadi simpul konflik besar pada kepemimpinan NU. Padahal Gus Dur menegaskan bahwa para Kyai dan Nyai NU tidak memikirkan keadaan mereka sendiri tetapi selalu memikirkan keadaan bangsa,” imbuhnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jejak Transaksi Keuangan PBNU, Gus Yahya dan Charles Holland Taylor

    Jejak Transaksi Keuangan PBNU, Gus Yahya dan Charles Holland Taylor

    GELORA.CO – Tata kelola keuangan buruk menjadi salah satu alasan pencopotan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya), kini menyisakan polemik tak berkesudahan di internal organisasi. 

    Isu ini mencuat usai beredar dokumen audit internal yang menyinggung dugaan penyimpangan serius, termasuk indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp100 miliar yang dikaitkan dengan terpidana korupsi Mardani H. Maming.

    Belakangan, kabar tersebut dibantah oleh sejumlah pihak dengan menyebut dokumen audit memang ada, namun masih bersifat draf dan belum menjadi hasil final. Meski demikian, temuan-temuan baru kembali menyeruak, termasuk soal transaksi keuangan PBNU ke luar negeri yang dinilai mencurigakan.

    Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, PBNU tercatat telah melakukan tiga kali transfer (Term 1, 2, dan 3) dengan nilai masing-masing sebesar USD84.333. Total dana yang sudah terkirim adalah USD252.999 atau sekitar Rp4.159.654.644.

    Transaksi tersebut terjadi pada 2 Januari 2025, 25 Maret 2025, dan 19 Agustus 2025  ke dua nama organisasi berbeda, yaitu Home of Divine Grace dan Libforall Foundation. Meskipun nama organisasinya berbeda, keduanya mencantumkan alamat yang identik: 1959 Peace Haven Rd, #357 Winston-Salem, NC 27106-4850, United States.

    Seluruh transaksi tersebut dicatat dengan kode tujuan ‘2570-Penelitian dan Pengembangan’ yang dikirim dari rekening Bank Mandiri PBNU. Selain dana yang telah terkirim, terdapat pula rencana anggaran yang diajukan Center for Shared Civilizational Values (CSCV) untuk membiayai empat konsultan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU) untuk periode 1 September 2024 hingga 31 Agustus 2026. CSCV sendiri sejak 2022 ditunjuk PBNU sebagai wahana utama keterlibatan internasional NU sekaligus Sekretariat Tetap Forum Agama G20 (R20).

    Inilah.com coba mengonfirmasi hal itu ke dua kubu PBNU, mulai dari Ketum PBNU Gus Yahya, Sekjen PBNU Amin Said Husni, Menteri Sosial yang sebelumnya menjadi Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), namun tak ada tanggapan dan konfirmasi terkait informasi tersebut. Syuriyah PBNU pun enggan berkomentar saat coba dihubungi kembali. “Mohon maaf ya,” kata Katib Syuriyah PBNU Sarmidi Husna singkat melalui pesan tertulisnya, Selasa (23/12/2025).

    Gus Yahya tak sendiri, penasihat khususnya Charles Holland Taylor juga ikut dicopot Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar. Pelengseran pembisik urusan internasional ini berkaitan dengan isu dugaan zionisme yang tengah berkembang. Pencopotan Charles diumumkan dalam Surat Edaran Nomor 4780/PB.23/Α.ΙΙ.10.71/99/11/2025.

    Setelah ditelusuri, Taylor merupakan salah satu pendiri, ketua, dan CEO LibForAll Foundation; salah satu pendiri, wakil ketua, dan COO organisasi saudaranya, Bayt ar-Rahmah; salah satu pendiri gerakan Humanitarian Islam; dan salah satu pendiri, Wakil Ketua, dan CEO Center for Shared Civilizational Values (CSCV).

    Taylor mendirikan LibForAll pada 2003 silam bersama Presiden ke-4 RI sekaligus kiai NU, Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Di bawah kepemimpinan mereka, LibForAll secara pesat menjelma menjadi LSM terkemuka yang mengembangkan dan mengoperasikan strategi kontra-ekstremisme di seluruh dunia.

    Selanjutnya pada 2014, Taylor bergabung dengan KH A Mustofa Bisri dan KH Yahya Cholil Staquf mendirikan Bayt ar-Rahmah. Lalu pada Maret 2017, Bayt ar-Rahmah dan Gerakan Pemuda Ansor meluncurkan gerakan global yang bernama ‘Islam Kemanusiaan’. Kemudian pada 2022, PP NU menunjuk CSCV sebagai wahana utama untuk keterlibatan internasionalnya, dan sebagai Sekretariat Tetap untuk Forum Agama G20 (R20).

    Secara terpisah, melalui surat resmi bernomor 4928/PB.23/A.II.07.08/99/12/2025, Gus Yahya memberikan klarifikasi terbuka, sebagaimana dinukil dari unggahan akun Facebook PCNU Lombok Tengah, Selasa (23/12/2025).

    Dalam surat tertanggal 21 Desember 2025 itu, Gus Yahya membantah tudingan penyalahgunaan dana Rp100 miliar. Dia menegaskan, pengelolaan program-program PBNU, termasuk AKN NU dan kerja sama internasional melalui CSCV, dilakukan dalam kerangka kelembagaan dan mandat organisasi.

    Terkait dana Rp100 miliar yang dikaitkan dengan Mardani H. Maming, Gus Yahya menyatakan tuduhan tersebut tidak sesuai fakta. “Telah beredar tuduhan bahwa saya menggunakan dana sebesar 100 miliar rupiah yang masuk ke rekening PBNU untuk kepentingan pribadi dan untuk menyuap KPK. Tuduhan ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya,” tulisnya.

    Ia menjelaskan, sebagian dana tersebut merupakan sumbangan operasional PBNU, sementara sisanya diperintahkan untuk dikembalikan. “Penanganan ini dilakukan dengan prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, seraya menegaskan tidak ada unsur TPPU dan tidak ada keterlibatan aktif PBNU dalam perkara hukum yang bersangkutan.

    Dalam klarifikasinya, Gus Yahya juga menyinggung polemik AKN NU yang belakangan ikut disorot. Ia mengakui adanya kekhilafan dalam proses seleksi narasumber, namun menegaskan bahwa program tersebut disiapkan melalui mekanisme organisasi dan telah dikonsultasikan dengan Rais Aam. Sebagai bentuk tanggung jawab, kegiatan AKN NU pun dihentikan sementara.

    “Saya mengakui sepenuhnya bahwa saya kurang cermat dalam proses seleksi dan pemilihan narasumber. Ini adalah kesalahan saya,” tulis Gus Yahya, seraya menyebut keputusan penghentian AKN NU sebagai langkah korektif atas arahan Rais Aam.

    Gus Yahya juga menegaskan komitmennya terhadap tata kelola keuangan PBNU. Ia menyatakan sejak awal kepengurusannya, sistem keuangan PBNU dibuat terpusat, transparan, dan akuntabel, serta membuka ruang klarifikasi kepada Syuriyah dan forum-forum jam’iyah lainnya.

    Di sisi lain, Gus Yahya menolak pencopotannya sebagai Ketua Umum PBNU. Ia menyebut keputusan Rapat Harian Syuriyah pada 20 November 2025 yang memberhentikannya bertentangan dengan AD/ART NU dan tidak memiliki dasar kewenangan. Gus Yahya menegaskan mandat Ketua Umum hanya dapat dicabut melalui mekanisme muktamar atau muktamar luar biasa.

    Meski demikian, di tengah konflik internal yang kian terbuka, Gus Yahya menyerukan jalan islah. Ia menyatakan siap menahan diri dan tunduk pada proses musyawarah demi menjaga keutuhan organisasi.

    “Saya tunduk dan siap menahan diri demi kesatuan, keutuhan, dan kemajuan Nahdlatul Ulama,” tulisnya seraya mengajak seluruh pengurus NU mengedepankan dialog dan persaudaraan untuk meredam polemik.

  • Masih Ketum PBNU Enggak Sih?

    Masih Ketum PBNU Enggak Sih?

    Putri bungsu Gus Dur, Inayah Wahid, me-roasting atau menyindir Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya, saat menghadiri Haul Ke-16 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan.

    Inayah menyoroti konflik kepemimpinan yang terjadi di dalam tubuh PBNU. Ia pun bertanya apakah Gus Yahya masih menjabat sebagai ketua umum organisasi tersebut.

  • Gus Yahya Hadiri Haul Gus Dur, Kena “Roasting” Inayah Wahid

    Gus Yahya Hadiri Haul Gus Dur, Kena “Roasting” Inayah Wahid

    Gus Yahya Hadiri Haul Gus Dur, Kena “Roasting” Inayah Wahid
    Tim Redaksi

    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf atau
    Gus Yahya
    , menghadiri Haul Ke-16 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan, Sabtu (20/12/2025).
    Kehadirannya disorot karena Gus Yahya datang terlambat dan berada di barisan kedua, sementara acara pembukaan telah berlangsung.
    Putri bungsu Gus Dur,
    Inayah Wahid
    , yang menjadi
    master of ceremony
    (MC), menyindir Gus Yahya terkait konflik kepemimpinan di pucuk struktur PBNU.
    “Ada Gus Yahya. Selamat datang Gus Yahya Ketua Umum PBNU, Sik (sebentar) masih Ketua Umum nggak sih?” kata Inayah, disambut tawa hadirin.
    MC lainnya menegaskan bahwa Gus Yahya masih tercatat sebagai Ketua Umum PBNU di situs berita internal PBNU, NU
    Online
    .
    “Ya, itu kan NU
    online
    , NU
    offline
    enggak ya?” canda Inayah, membuat suasana semakin cair. Gus Yahya hanya tersenyum saat mendapat “
    roasting
    ” dari MC.
    Putri sulung Gus Dur, Alissa Wahid, juga menyinggung konflik internal PBNU yang tengah berlangsung. Ia mengatakan warga NU prihatin dengan drama di pucuk kepemimpinan organisasi.
    “Sekarang kita melihat, bahwa konsesi tambang menjadi simpul konflik besar pada Kepemimpinan NU. Padahal Gus Dur menegaskan para Kyai dan Nyai NU tidak memikirkan kepentingannya sendiri tetap selalu memikirkan keadaan bangsa,” ucap Alissa.
    Konflik internal PBNU saat ini muncul akibat dualisme kepemimpinan. Kubu Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar, menunjuk Penjabat Ketua Umum PBNU yang baru, sementara kubu Gus Yahya menolak diberhentikan karena proses tersebut tidak melalui muktamar resmi.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

    Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

    GELORA.CO – Putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zanubah Arifah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid, menyampaikan peringatan keras terkait pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan termasuk Nahdlatul Ulama (NU).

    Yenny mengimbau Nahdlatul Ulama (NU) agar waspada dan tidak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu.

    Pernyataan tersebut disampaikan Yenny dalam sambutannya pada acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/9/2025) malam.

    Di hadapan para kiai dan jamaah, Yenny secara terbuka mengungkapkan kegelisahannya atas dinamika yang saat ini terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Yenny mengungkapkan diskusi pribadinya dengan mantan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Menurut Yenny, Luhut secara tegas menyatakan penolakannya sejak awal terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang untuk ormas.

    Padahal Luhut selama ini dituding menjadi dalang terbitnya peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang izin kelola tambang bagi ormas keagamaan termasuk untuk Nahdlatul Ulama (NU) 

    “Beliau (Luhut) menyatakan, ‘Sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan’,” ujar Yenny menirukan ucapan Luhut.

    Luhut, yang juga dikenal sebagai pengusaha di sektor pertambangan, beralasan bahwa mengelola tambang memiliki kompleksitas dan risiko konflik yang sangat tinggi.

    “Beliau tahu susahnya mengelola tambang. Kalau tidak dikelola dengan ‘tangan dingin’, tambang justru akan menyebabkan perpecahan,” tambah Yenny.

    “Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan izin tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang,” kata Yenny.

    Yenny mencium adanya aroma kepentingan partisan di balik kebijakan ini.

    Ia menyebut sosok menteri yang sangat gigih mendorong Presiden agar izin tambang ormas segera diteken, cukup aneh.

    “Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan, bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya,” ujar Yenny,

    Kondisi inilah yang membuat Yenny khawatir bahwa posisi NU hanya dijadikan alat untuk memuluskan agenda pihak lain.

    “Ini berarti NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, hanya sebagai alat legitimasi. Jangan sampai NU masuk ke dalam ‘jebakan Batman’ semacam ini. NU itu besar, tugas kita semua untuk menjaganya,” tegasnya.

    Yenny menilai potensi perpecahan akibat tambang sudah di depan mata.

    Ia mendukung usulan agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah.

    Jika pemerintah memang ingin membantu ormas, Yenny menyarankan agar bantuan diberikan dalam bentuk dana segar yang dapat langsung dirasakan manfaatnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Lebih baik uangnya saja, bisa dipakai untuk membangun sekolah, pondok pesantren, atau rumah sakit. Itu jauh lebih bermanfaat,” cetusnya.

    Kepada semua yang hadir, Yenny memohon maaf jika pendapatnya menyinggung beberapa pihak.

    Namun, Yenny merasa memiliki kewajiban moral untuk menyuarakan kegelisahan umat demi menjaga muruah organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari tersebut.

    “Jamiah Nahdlatul Ulama ini jauh lebih besar dari urusan remeh-temeh seperti tambang. Mari kita selamatkan organisasi ini agar tetap menjadi payung besar bagi umat Islam di Indonesia dan dunia,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Jaringan Moderat Islam, Islah Bahrawi menuturkan konflik di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), terjadi karena persoalan tambang. 

    “Saya pastikan memang, persoalan konflik di PBNU itu persoalam tambang. Kalau ada gus atau kiai yang menolak bukan karena tambang, ayo debat sama saya,” kata Islah saat wawancara di acara podcast di channel YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (19/12/2025).

    Islah membeberkan, konsesi PBNU ada hubungannya dengan pengusaha kelas kakap.

    “PBNU terikat Rp40 miliar sejak awal dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau memang PBNU pada ujungnya tidak bekerja sama dengan perusahaan ini, yang dirugikan orang-orang komitmen puluhan miliar ini,” jelasnya.

    Dia mengatakan IUP tersebut keluar di saat Jokowi menjabat presiden.

    “IUP ini kan dikeluarkan di jaman Pak Jokowi, jadi bagaimana yah. Kalau mau dibilang kita berprasangka buruk, atau berpura-pura tak berprasangka buruk, repot juga,” katanya.

  • Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

    Yenny Wahid Ungkap Menteri Ini yang Ngotot Beri Izin Tambang ke NU agar Terafiliasi dengan Parpolnya

    GELORA.CO – Putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zanubah Arifah Chafsoh atau yang akrab disapa Yenny Wahid, menyampaikan peringatan keras terkait pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan termasuk Nahdlatul Ulama (NU).

    Yenny mengimbau Nahdlatul Ulama (NU) agar waspada dan tidak menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik tertentu.

    Pernyataan tersebut disampaikan Yenny dalam sambutannya pada acara Haul ke-16 Gus Dur yang digelar di Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (17/9/2025) malam.

    Di hadapan para kiai dan jamaah, Yenny secara terbuka mengungkapkan kegelisahannya atas dinamika yang saat ini terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

    Yenny mengungkapkan diskusi pribadinya dengan mantan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Menurut Yenny, Luhut secara tegas menyatakan penolakannya sejak awal terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang untuk ormas.

    Padahal Luhut selama ini dituding menjadi dalang terbitnya peraturan presiden (perpres) yang mengatur tentang izin kelola tambang bagi ormas keagamaan termasuk untuk Nahdlatul Ulama (NU) 

    “Beliau (Luhut) menyatakan, ‘Sejak awal saya tidak setuju ormas itu diberi tambang, maka itu saya tidak mau tanda tangan’,” ujar Yenny menirukan ucapan Luhut.

    Luhut, yang juga dikenal sebagai pengusaha di sektor pertambangan, beralasan bahwa mengelola tambang memiliki kompleksitas dan risiko konflik yang sangat tinggi.

    “Beliau tahu susahnya mengelola tambang. Kalau tidak dikelola dengan ‘tangan dingin’, tambang justru akan menyebabkan perpecahan,” tambah Yenny.

    “Yang lebih saya khawatirkan lagi adalah bahwa saya tanya kepada Pak Luhut, siapa yang ngotot untuk memberikan izin tambang? Dikatakan ada seorang menteri yang ngotot memberikan tambang,” kata Yenny.

    Yenny mencium adanya aroma kepentingan partisan di balik kebijakan ini.

    Ia menyebut sosok menteri yang sangat gigih mendorong Presiden agar izin tambang ormas segera diteken, cukup aneh.

    “Nah, ternyata sekarang ada beberapa teman-teman wartawan mengatakan, bahwa menteri itu memberikan izin tambang untuk ormas-ormas keagamaan yang berafiliasi dengan partainya,” ujar Yenny,

    Kondisi inilah yang membuat Yenny khawatir bahwa posisi NU hanya dijadikan alat untuk memuluskan agenda pihak lain.

    “Ini berarti NU hanya dipakai sebagai muhalil saja, hanya sebagai alat legitimasi. Jangan sampai NU masuk ke dalam ‘jebakan Batman’ semacam ini. NU itu besar, tugas kita semua untuk menjaganya,” tegasnya.

    Yenny menilai potensi perpecahan akibat tambang sudah di depan mata.

    Ia mendukung usulan agar konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah.

    Jika pemerintah memang ingin membantu ormas, Yenny menyarankan agar bantuan diberikan dalam bentuk dana segar yang dapat langsung dirasakan manfaatnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

    “Lebih baik uangnya saja, bisa dipakai untuk membangun sekolah, pondok pesantren, atau rumah sakit. Itu jauh lebih bermanfaat,” cetusnya.

    Kepada semua yang hadir, Yenny memohon maaf jika pendapatnya menyinggung beberapa pihak.

    Namun, Yenny merasa memiliki kewajiban moral untuk menyuarakan kegelisahan umat demi menjaga muruah organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh KH Hasyim Asy’ari tersebut.

    “Jamiah Nahdlatul Ulama ini jauh lebih besar dari urusan remeh-temeh seperti tambang. Mari kita selamatkan organisasi ini agar tetap menjadi payung besar bagi umat Islam di Indonesia dan dunia,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Jaringan Moderat Islam, Islah Bahrawi menuturkan konflik di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), terjadi karena persoalan tambang. 

    “Saya pastikan memang, persoalan konflik di PBNU itu persoalam tambang. Kalau ada gus atau kiai yang menolak bukan karena tambang, ayo debat sama saya,” kata Islah saat wawancara di acara podcast di channel YouTube Akbar Faizal Uncensored, Jumat (19/12/2025).

    Islah membeberkan, konsesi PBNU ada hubungannya dengan pengusaha kelas kakap.

    “PBNU terikat Rp40 miliar sejak awal dengan perusahaan-perusahaan ini. Jadi kalau memang PBNU pada ujungnya tidak bekerja sama dengan perusahaan ini, yang dirugikan orang-orang komitmen puluhan miliar ini,” jelasnya.

    Dia mengatakan IUP tersebut keluar di saat Jokowi menjabat presiden.

    “IUP ini kan dikeluarkan di jaman Pak Jokowi, jadi bagaimana yah. Kalau mau dibilang kita berprasangka buruk, atau berpura-pura tak berprasangka buruk, repot juga,” katanya.