Xcloud.id

Tag: Gunawan

  • Ketua PN Jaksel Ditangkap, Jadi Tersangka Suap Ekspor CPO Nasional 12 April 2025

    Ketua PN Jaksel Ditangkap, Jadi Tersangka Suap Ekspor CPO Nasional 12 April 2025

    Ketua PN Jaksel Ditangkap, Jadi Tersangka Suap Ekspor CPO
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com – 
    Kejaksaan Agung
    (Kejagung) menetapkan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
    Muhammad Arif Nuryanta
    , sebagai tersangka dugaan suap fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) untuk tiga perusahaan besar.
    Tiga perusahaan besar tersebut di antaranya Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.
    “Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan empat orang sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup terjadinya tindak pidana suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,” ujar Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Lobi Kartika, Kejaksaan Agung, Sabtu (12/4/2025) malam.
    Selain Arif, Kejagung juga menetapkan tiga orang tersangka lainnya, yaitu Panitera Muda Perdata Jakarta Utara berinisial WG, Kuasa Hukum Korporasi Marcella Santoso, dan seorang advokat berinisial AR.
    Mereka diduga terlibat dalam
    korupsi
    berupa suap dan gratifikasi untuk mengatur perkara yang dihadapi oleh ketiga korporasi tersebut.
    Berdasarkan amar putusan yang diperoleh dari laman resmi Mahkamah Agung, diketahui bahwa pada 19 Maret 2025, ketiga korporasi tersebut dibebaskan dari semua tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus pemberian fasilitas ekspor CPO antara Januari 2021 hingga Maret 2022.
    Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan, para terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, namun perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana, sehingga mereka dibebaskan dari semua dakwaan JPU.
    Sementara itu, dalam keterangan resmi Kejaksaan Agung, JPU sebelumnya menuntut para terdakwa untuk membayar sejumlah denda dan uang pengganti.
    Terdakwa PT Wilmar Group dituntut membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 11.880.351.802.619.
    Jika tidak dibayarkan, harta Tenang Parulian selaku Direktur dapat disita dan dilelang, dengan ancaman pidana penjara selama 19 tahun.
    Terdakwa Permata Hijau Group dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 937.558.181.691,26.
    Jika tidak dibayarkan, harta David Virgo selaku pengendali korporasi tersebut dapat disita, dengan ancaman pidana penjara selama 12 bulan.
    Sementara itu, Musim Mas Group dituntut untuk membayar denda sebesar Rp 1 miliar dan uang pengganti sebesar Rp 4.890.938.943.794,1.
    Jika tidak dibayarkan, harta para pengendali Musim Mas Group, termasuk Ir. Gunawan Siregar selaku Direktur Utama, akan disita untuk dilelang, dengan ancaman pidana penjara masing-masing selama 15 tahun.
    Para terdakwa diduga melanggar dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
    Korupsi
    , yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PLN Kalselteng tangani 800 laporan selama Idul Fitri 2025

    PLN Kalselteng tangani 800 laporan selama Idul Fitri 2025

    Banjarbaru, Kalsel (ANTARA) – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah berhasil menangani 800 laporan pelanggan dengan cepat dan tuntas di wilayah Kalsel dan Kalteng selama Lebaran Idul Fitri 2025.

    General Manager PLN UID Kalselteng Ahmad Syauki di Banjarbaru, Sabtu mengatakan bahwa hal tersebut menunjukkan kesiapsiagaan luar biasa melalui layanan Command Center selama momen puncak Lebaran Idul Fitri 1446 H, tepatnya pada 31 Maret 2025.

    Ia menyampaikan apresiasi atas sinergi dan cepat tanggap seluruh petugas, baik yang bekerja secara langsung di lapangan maupun tim di ruang kontrol yang menjalankan tugas secara daring.

    “Momentum Idul Fitri adalah waktu yang sangat dinantikan masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga. PLN berkomitmen untuk memastikan kenyamanan tersebut tetap terjaga melalui layanan yang cepat, tepat, dan sigap,” kata Ahmad Syauki.

    Mayoritas laporan yang masuk merupakan gangguan individu atau keluhan di rumah pelanggan.

    Berkat sistem pengelolaan aduan yang terintegrasi dengan teknologi serta kesigapan petugas yang selalu siaga, seluruh laporan dapat diselesaikan rata-rata hanya dalam waktu 30,61 menit sejak laporan diterima.

    Bahkan, waktu tanggap kedatangan petugas ke lokasi pelanggan tercatat hanya 18,5 menit.

    Kecepatan penanganan itu menjadi bukti nyata dari komitmen PLN dalam menjaga kenyamanan pelanggan di momen-momen penting, khususnya saat Lebaran.

    Seluruh proses monitoring dan eksekusi dilakukan secara terpusat melalui Command Center yang beroperasi selama 24 jam penuh.

    Syauki menjelaskan bahwa kecepatan penanganan ini merupakan hasil dari optimalisasi sistem digital di aplikasi PLN Mobile.

    “Kami terus memperkuat teknologi pemantauan dan pelaporan berbasis PLN Mobile, sehingga pelanggan dapat melapor dengan mudah dan kami pun dapat merespons dalam hitungan menit. Ini menjadi bukti bahwa digitalisasi layanan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

    Layanan Command Center tidak hanya berperan sebagai pusat aduan, melainkan juga menjadi simbol transformasi PLN menuju pelayanan berbasis teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.

    “Kami ingin pelanggan merasakan bahwa setiap laporan mereka adalah prioritas utama. Idul Fitri ini menjadi momen pembuktian bahwa kami bisa bergerak cepat kapan pun pelanggan membutuhkan,” tegasnya.

    PLN UID Kalselteng memastikan bahwa upaya menjaga keandalan listrik dan kualitas layanan pelanggan bukan hanya dilakukan saat hari besar keagamaan, tetapi merupakan komitmen harian yang terus ditingkatkan.

    “Respons cepat selama Idul Fitri menjadi cerminan budaya kerja yang sigap, adaptif, dan selalu mengedepankan pelayanan prima,” imbuhnya.

    Pewarta: Gunawan Wibisono
    Editor: Iskandar Zulkarnaen
    Copyright © ANTARA 2025

  • Gubernur BI lantik pemimpin satuan kerja kantor pusat dan perwakilan

    Gubernur BI lantik pemimpin satuan kerja kantor pusat dan perwakilan

    merupakan upaya transformasi organisasi dan sumber daya manusia yang bertujuan memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas BI

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo melantik tiga pemimpin satuan kerja yang bertugas di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada Jumat di Jakarta.

    Melalui keterangannya di Jakarta, Jumat, Perry menyampaikan pelantikan pemimpin di Bank Indonesia merupakan bagian dari upaya transformasi organisasi dan sumber daya manusia yang bertujuan memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas BI.

    Selain itu, juga bertujuan untuk mencapai visi misi untuk menjadi bank sentral digital terdepan, dengan tata kelola kuat, yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets.

    Sebagai informasi, dari tiga pemimpin baru pada satuan kerja tersebut, dua orang di antaranya mengisi jabatan Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas serta Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan yang sebelumnya kosong usai penunjukan pejabat BI terkait sebagai anggota dewan komisaris pada beberapa bank BUMN.

    Mereka yang baru dilantik pada 11 April 2025 antara lain Erwin Gunawan Hutapea yang kini resmi menjadi Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas. Erwin aktif menjabat secepatnya 27 Maret 2025 dan selambatnya 15 April 2025. Sebelumnya, ia mengisi jabatan sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur.

    Adapun posisi Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur kini dipegang oleh Ibrahim yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Perwakilan BI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibrahim efektif memegang jabatan baru secepatnya 27 Maret 2025 dan selambatnya 27 April 2025.

    Selanjutnya, jabatan Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan dipegang oleh Agustina Dharmayanti yang sebelumnya mengisi posisi sebagai Kepala Grup Pengembangan Pelaku dan Infrastruktur PUVA Departemen Pengembangan Pasar Keuangan. Jabatan baru Agustina efektif 27 Maret 2025.

    Sebagai tambahan informasi, posisi Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas sebelumnya dipegang oleh Edi Susianto, serta Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan sebelumnya dipegang oleh Donny Hutabarat.

    Edi ditunjuk menjadi Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 24 Maret 2025.

    Sedangkan Donny ditunjuk sebagai Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) berdasarkan RUPST pada 26 Maret 2025.

    Selain Edi dan Donny, ada Ida Nuryanti yang sebelumnya memegang jabatan sebagai Kepala Departemen Sumber Daya Manusia BI kemudian ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dalam RUPST pada 26 Maret 2025.

    Pada 27 Maret 2025, BI resmi menetapkan pemberhentian wajib dengan hormat terhadap tiga pejabat setingkat asisten gubernur tersebut yang ditunjuk sebagai anggota dewan komisaris bank BUMN.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wakil Ketua Komisi I minta ketegasan Pemerintah bongkar penyokong KKB

    Wakil Ketua Komisi I minta ketegasan Pemerintah bongkar penyokong KKB

    Benar-benar membongkar pihak-pihak yang selama ini menyokong, baik dana, pelatihan, maupun peralatan-peralatan lainnya.

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono meminta ketegasan Pemerintah untuk membongkar pihak yang selama ini menyokong kelompok kriminal bersenjata (KKB) dalam menjalankan aksinya hingga menewaskan warga sipil.

    Dave Laksono mengatakan bahwa aparat keamanan dan penegak hukum serta intelijen perlu menelisik secara tegas dari mana KKB memperoleh sokongan dana sampai dengan peralatan persenjataan.

    “Benar-benar membongkar pihak-pihak yang selama ini menyokong, baik dana, pelatihan, maupun peralatan-peralatan lainnya, sehingga organisasi ini (KKB) tetap berjalan dan menghancurkan fasilitas umum, menghambat, dan bahkan merusak pembangunan, serta menewaskan warga sipil,” kata Dave di Jakarta, Jumat.

    Disebutkan bahwa hal itu perlu dilakukan oleh Pemerintah dengan segala macam platform, baik dalam negeri maupun luar negeri.

    “Beberapa kali terungkap, ada personel TNI/Polri yang menjual senjata dan peluru kepada kelompok-kelompok militer tersebut, separatis OPM (Organisasi Papua Merdeka),” kata wakil rakyat yang berada di komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen itu.

    Ia menilai ketegasan dari Pemerintah perlu mengingat permasalahan di Papua sudah berlangsung selama puluhan tahun dan memakan banyak korban dari sipil, militer, polisi, hingga warga negara asing (WNA).

    “Kita harus bisa berpikir bahwa mungkin tidak akan bisa selesai sepenuhnya. Akan tetapi, harus ada upaya-upaya drastis dari Pemerintah,” ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan mengatakan bahwa Pemerintah mengutuk keras aksi kekerasan KKB di Yahukimo, Papua, yang menewaskan 11 pendulang emas.

    “Pemerintah mengutuk keras kekerasan yang terjadi di Yahukimo, Papua, pada tanggal 5–8 April 2025 yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia oleh oknum bersenjata di Papua,” ucap Budi dalam keterangan diterima di Jakarta, Kamis (10/4).

    Sementara itu, Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengatakan bahwa narasi yang menyebutkan bahwa korban tewas oleh penyerangan KKB di Yahukimo, Papua, merupakan agen intelijen dari TNI itu merupakan propaganda yang hendak menyudutkan pemerintah Republik Indonesia dan TNI.

    Kepala Biro Informasi dan Humas Kementerian Pertahanan Frega Wenas meminta agar seluruh pihak bersifat jeli dalam menerima narasi disinformasi dan malainformasi tersebut karena korban betul-betul merupakan warga sipil yang sedang mendulang tambang emas secara ilegal.

    “Jadi, propaganda dengan menyebutkan bahwa itu adalah agen intelijen dari TNI itu sama sekali tidak benar,” kata Frega di Kantor Kemhan, Jakarta, Kamis (10/4).

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kasus Dokter PPDS Unpad, Menkes Gencarkan Tes Mental Calon Mahasiswa

    Kasus Dokter PPDS Unpad, Menkes Gencarkan Tes Mental Calon Mahasiswa

    Solo, Beritasatu.com – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan mewajibkan para dokter peserta PPDS untuk cek kesehatan mental. Hal ini merespons kasus pemerkosaan yang dilakukan dokter program pendidikan dokter spesialis (PPDS) Universitas Padjajaran (Unpad) terhadap penunggu pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. 

    Menurut Menkes Budi Gunawan, dokter PPDS bekerja dengan tekanan yang tinggi sehingga ketika ada potensi masalah akan diketahui lebih dini dan dilakukan perbaikan. 

    ”Ini kan masalah kejiwaan, masalah mental, Kemenkes akan mewajibkan semua peserta PPDS yang mau masuk harus tes mental dulu,” ujar menkes saat bersilaturahmi di kediaman Jokowi di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (11/4/2025).

    Sebelumnya, langkah pertama yang dilakukan Kemenkes dalam kasus ini adalah membekukan program PPDS di Unpad dan RSHS Bandung. 

    ”Jadi yang pertama kita sangat menyesalkan hal itu terjadi. Nomor dua, saya juga mengucapkan turut sedih pada keluarga dari korban, yang ketiga harus ada perbaikan. Perbaikan pertama kita membekukan dahulu anestesi di Unpad dan RSHS untuk melihat kekurangan mana yang harus diperbaiki,” ujar Budi Gunadi.

    Pembekuan ini akan diberlakukan selama satu bulan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi setelah adanya kasus pemerkosaan yang terjadi di RSHS Bandung tersebut. 

    Menurutnya langkah pembekuan ini penting dilakukan untuk melihat mana yang harus dilakukan perbaikan. ”Kalau kita perbaiki sambil jalan kan susah, ini sudah satu bulan,” ujarnya. 

    Selain itu dengan adanya sanksi tersebut akan memberikan efek jera. Apalagi menurut Budi, pelanggaran-pelanggaran tersebut juga terjadi di universitas lain. Namun tidak pernah ada efek jera. 

    ”Ini (pelanggaran) kan sering terjadi, di Undip (Universitas Diponegoro) kan juga terjadi,” katanya. 

    Langkah selanjutnya, Budi juga akan mencabut izin surat tanda registrasi (STR) dan surat izin praktek (SIP) dari pelaku. Apalagi saat ini kewenangan izin tersebut  berada di Kementerian Kesehatan sesuai dengan undang-undang yang baru.

     ”Jadi dia (dokter PPDS pelaku pemerkosaan) enggak bisa praktek lagi,” ujarnya. 
     

  • Pramono Anung Tegur Satpol PP Arogan Bongkar Tenda Pengunjuk Rasa, Berujung Permintaan Maaf – Halaman all

    Pramono Anung Tegur Satpol PP Arogan Bongkar Tenda Pengunjuk Rasa, Berujung Permintaan Maaf – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jakarta Pramono Anung menyoroti pembubaran paksa aksi ‘Piknik Melawan’ di Gerbang Pancasila, Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Rabu (9/4/2025) sore.

    Pasalnya, pembubaran yang dilakukan personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dinilai arogan.

    Menurut politikus PDIP itu, petugas Satpol PP tak seharusnya membubarkan paksa massa aksi yang tengah berunjuk rasa.

    Pramono Anung menilai, hal ini bukanlah tupoksi atau tugas dari Satpol PP.

    Oleh karena itu, ia langsung menegur secara langsung atasan Satpol PP Jakarta dan mengingatkan agar peristiwa tersebut tak terulang kembali.

    “Enggak boleh terjadi Satpol PP melakukan itu, itu bukan tugas Satpol PP, sehingga saya sudah memberikan teguran secara langsung kepada kepala dinas yang bersangkutan.”

    “Saya bilang ini tidak boleh terjadi kembali,” ujar Pramono Anung di Velodrome, Jakarta Timur, Kamis (10/4/2025) dilansir Tribun Jakarta.

    Sebagai kepala daerah, Pramono Anung pun mengaku kecewa dengan sikap arogan yang diperlihatkan oleh anak buahnya ini.

    “Kemarin malam saya langsung menegur kepala dinas terkait dan saya sungguh sangat kecewa,” ujar Pramono Anung.

    Satpol PP Jakarta Minta Maaf 

    Menindaklanjuti perintah Pramono Anung, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan pun meminta maaf.

    Terutama, atas tindakan arogan yang sebelumnya dilakukan tim-nya terhadap massa aksi ‘Piknik ‘Melawan’.

    Selanjutnya, Satriadi pun berjanji bakal lebih mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani aksi demonstrasi.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi dalam aksi DPRD pada Rabu sore. Kami akan lebih mengedepankan dialog untuk menangani situasi serupa,” jelas Satriadi.

    Pihaknya juga memastikan, Satpol PP bakal terus berusaha lebih baik lagi dalam menangani aksi unjuk rasa.

    Sehingga, aspirasi masyarakat dapat tersampaikan tanpa menimbulkan gesekan.

    “Pendekatan humanis dan komunikatif akan kami jadikan standar dalam setiap pengamanan.”

    “Kami ingin memastikan bahwa hak menyampaikan pendapat di muka umum tetap terjaga, sejalan dengan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat luas,” ujar Satriadi.

    Kronologi Peristiwa

    Sebelumnya, para demonstran yang menolak pengesahan UU TNI melakukan aksi menginap di depan Gerbang Pancasila Gedung Parlemen, Jalan Gelora, Senayan, Jakarta Pusat.

    Aksi ini telah dilakukan sejak Senin (7/4/2025) pagi.

    Lalu, pada Rabu lalu, sejumlah petugas Satpol PP membongkar paksa tenda para massa aksi.

    Bahkan ada seorang petugas yang terlihat merobek tenda yang di dalamnya masih ditempati para demonstran.

    Pembongkaran dilakukan dengan dalih aksi tersebut melanggar Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.

    Massa dianggap melanggar ketertiban karena mendirikan tenda di depan Gerbang Pancasila.

    Perwakilan masyarakat sipil, Al, mengatakan pembubaran dilakukan sekitar pukul 17.00 WIB.

    “Aksi piknik dan kemah damai yang sedang berjalan di hari ketiga dibubarkan secara paksa oleh sekitar 30 orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta sehingga harus dihentikan sementara,” kata Al, dalam keterangan tertulis, Rabu.

    AI mengatakan, sempat ada negosiasi antara demonstran dan anggota Satpol PP.

    “Kepala operasi (Satpol PP) berpegang teguh bahwa peserta aksi telah melanggar peraturan dengan menggunakan trotoar sebagai tempat aksi dan mengaku melakukan tindakan karena ada aduan dari masyarakat bahwa peserta aksi mengganggu pejalan kaki,” jelas AI.

    Al juga menjelaskan, peristiwa tersebut sempat diwarnai aksi tarik-menarik tenda antara Satpol PP dengan para demonstran.

    Tak hanya itu, mereka juga saling berebut logistik karena hendak diangkut oleh anggota Satpol PP.

    “Kami mengecam aksi sepihak yang tidak mengindahkan hak-hak warga negara untuk menggunakan fasilitas publik untuk menyampaikan aspirasi sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta.”

    “Dan menuntut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk mengambil tindakan terhadap perilaku anti-demokrasi dan kekerasan yang dilakukan bawahannya,” tegas Al.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Arogan Saat Usir Massa Aksi Piknik Melawan, Satpol PP Kini Ciut Kenal Omel Pramono: Kami Minta Maaf

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Ibriza Fasti Ifhami)(TribunJakarta.com/Dionisius Arya Bima Suci)

  • Intip Sederet Keunggulan Jaringan Pembayaran ALTO Network

    Intip Sederet Keunggulan Jaringan Pembayaran ALTO Network

    Jakarta –

    Perkembangan teknologi masif membuat sejumlah sektor mengalami perubahan ke digitalisasi, salah satunya pembayaran. Bahkan pemanfaatan transaksi digital menghadirkan tren tersendiri.

    Tren tersebut pun harus diimbangi dengan berbagai infrastruktur teknologi yang mampu memberikan keamanan hingga kenyamanan kepada para penggunanya. ALTO Network merupakan salah satu teknologi yang mampu menghadirkan infrastruktur pembayaran digital yang aman.

    Mengenal ALTO Network

    Didirikan pada tahun 1993, ALTO Network telah membangun jaringan pembayaran yang kuat dengan menghubungkan lebih dari 100 lembaga keuangan dan mendukung ribuan pedagang di seluruh Indonesia.

    Sebagai pemain kunci dalam lanskap pembayaran digital Tanah Air, ALTO memproses jutaan transaksi setiap harinya dan memainkan peran penting dalam mendorong inklusi keuangan melalui layanan pembayaran yang aman dan efisien untuk bisnis maupun konsumen.

    Selain menyediakan solusi jaringan switching seperti ATM, Debit GPN, dan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), ALTO juga terus mengembangkan solusi teknologi pembayaran lainnya. Misalnya Card Management System, Biller, Autentikasi, hingga solusi berbasis WhatsApp OTP, WhatsApp Commerce, dan WhatsApp Marketing.

    Tantangan yang Dihadapi ALTO

    Dalam mengembangkan layanannya, ALTO menghadapi sejumlah tantangan yang dapat disimak berikut ini:

    Masalah Stabilitas: Seiring permintaan layanan yang terus meningkat, ALTO membutuhkan platform cloud yang mampu secara cepat dan efektif untuk menangani lonjakan penggunaan yang tidak bisa diprediksi.

    Evolusi Arsitektur IT: Transisi dari multi-cloud ke arsitektur multi-cloud active-active memerlukan infrastruktur yang andal untuk mengelola beban kerja lintas lingkungan dengan lancar.

    Ketersediaan Tinggi: Penting bagi ALTO untuk menjaga Service Level Agreement (SLA) dalam menyediakan layanan tanpa gangguan kepada klien.

    Manajemen Infrastruktur Kompleks: ALTO membutuhkan sistem yang dapat mempermudah pemeliharaan infrastruktur sekaligus menjaga keamanan dan kepatuhan. Khususnya ketika melakukan upgrade Kubernetes clusters dan database.

    Peran Huawei Cloud

    Untuk menjawab tantangan yang dihadapi ALTO tersebut, Huawei Cloud berperan penting dalam menyediakan sejumlah solusi yang bermanfaat. Salah satunya adalah Cloud-Native Capabilities. Huawei Cloud melengkapi ALTO dengan Cloud Container Engine (CCE) Turbo yang canggih.

    CCE bermanfaat untuk penerapan aplikasi secara cepat, efisiensi tinggi, dan peningkatan Kubernetes yang lancar. Teknologi ini memungkinkan ALTO untuk menjaga alamat IP tetap konsisten selama proses upgrade, meminimalisir gangguan layanan, dan meningkatkan performa sistem secara keseluruhan.

    Kemudian, seiring berakhirnya dukungan dari MariaDB, ALTO membutuhkan migrasi yang mulus ke data base berkinerja tinggi. Dengan Huawei Cloud’s GaussDB for MySQL, mendukung peningkatan kerja ALTO dan mengatasi beban kerja yang semakin besar, serta memastikan performa tetap andal.

    Lebih lanjut, Huawei Cloud’s Landing Zone arsitektur memastikan aplikasi ALTO tetap scalable, aman, dan mudah dikelola. Struktur ini mendukung komitmen ALTO dalam memberikan ketersediaan layanan tinggi dan memenuhi SLA yang ketat bagi para pengguna.

    Pencapaian ALTO bersama Huawei Cloud

    Kolaborasi antara ALTO dan Huawei Cloud telah menghasilkan berbagai pencapaian signifikan, di antaranya:

    Mengurangi Downtime Operasional

    Huawei Cloud meningkatkan kelancaran Kubernetes sehingga mengurangi risiko downtime selama pemeliharaan dan upgrades. Hal ini memastikan ALTO dapat memberikan layanan stabil tanpa gangguan kepada jutaan pengguna di Indonesia.

    Setelah berevolusi dari infrastruktur on-premises ke cloud-native dengan Huawei Coud’s GaussDB for MySQL, ALTO meraih database berkinerja tinggi dan scalable. Transformasi ini memungkinkan ALTO mengatasi lonjakan permintaan transaksi secara efisien.

    Peningkatan Keamanan dan Kepatuhan

    Huawei Cloud’s membantu ALTO memenuhi standar keamanan yang ketat bagi penyedia teknologi keuangan, sesuai dengan regulasi di Indonesia. Selain itu, fitur keamanan canggih dan manajemen kunci dari Huawei Cloud memastikan infrastruktur yang aman, patuh, dan tangguh.

    “Melalui kolaborasi dengan Huawei Cloud, ALTO memanfaatkan arsitektur multi-cloud hybrid untuk menjadi penyedia infrastruktur pembayaran terkemuka di Indonesia. Kemitraan ini meningkatkan ketangkasan, inovasi, dan ketersediaan layanan kami.” ujar CTO ALTO Network Wahyudi Gunawan dalam keterangan tertulis, Selasa (17/12/2024).

    Dengan dukungan teknologi canggih dari Huawei Cloud, ALTO Network siap menjawab berbagai tantangan industri pembayaran digital sekaligus memberikan layanan yang aman, efisien, dan inovatif bagi masyarakat Indonesia. Ke depan diharapkan kolaborasi dengan Huawei Cloud semakin mendorong pertumbuhan bisnis ALTO Network, sekaligus memperkuat ekosistem fintech di RI.

    Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana Huawei Cloud membantu ALTO Network, kunjungi situs web Huawei Cloud.

    (prf/ega)

  • Menko Polkam: Pertemuan Prabowo-Megawati upaya jaga stabilitas politik

    Menko Polkam: Pertemuan Prabowo-Megawati upaya jaga stabilitas politik

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri menandai upaya bersama untuk terus menjaga stabilitas politik nasional.

    “Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kebangsaan,” kata Budi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Dia pun mengaku hadir mendampingi dan menjembatani komunikasi antartokoh bangsa ini di kediaman Megawati yang berlokasi di Jalan Teuku Umar, Jakarta, pada Senin (7/4) malam.

    Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo hadir bersama sejumlah tokoh kabinet dan pimpinan partai politik, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

    Sementara Megawati didampingi oleh Menko Polkam dan beberapa elite PDIP.

    Budi menyebutkan sejumlah isu strategis turut dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk pentingnya menjaga soliditas dan persatuan bangsa di tengah dinamika tantangan global.

    “Diskusi juga mencakup pentingnya penguatan kelembagaan dan kesinambungan kebijakan strategis,” ujarnya.

    Menurutnya, pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan antar negarawan dan pemimpin bangsa, sekaligus menunjukkan komitmen bersama dalam membangun arah kebijakan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan nasional.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pram tegur Kadis Satpol PP soal bongkar tenda pendemo RUU TNI di DPR

    Pram tegur Kadis Satpol PP soal bongkar tenda pendemo RUU TNI di DPR

    Kepala Dinasnya tadi malam kurang lebih jam 7 saya tegur sendiri secara langsung

    Jakarta (ANTARA) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku langsung menegur Kepala Dinas Satpol PP terkait pembongkaran paksa tenda pengunjuk rasa yang berkemah di depan Gerbang Pancasila Gedung DPR RI, pada Rabu (9/4).

    “Tadi malam saya langsung menegur Kepala Dinas terkait, dan saya sungguh sangat kecewa. Bagi saya pribadi nggak boleh terjadi Satpol PP melakukan itu,” kata Pramono saat dijumpai di Jakarta Timur, Kamis.

    Sebab, lanjut Pramono, Satpol PP tidak mempunyai tugas untuk itu. Sehingga, Pramono mengaku sudah memberikan teguran secara langsung kepada Kepala Dinas Satpol PP.

    Pramono pun menegaskan agar kejadian serupa tidak boleh terjadi kembali di masa mendatang.

    “Kepala Dinasnya tadi malam kurang lebih jam 7 saya tegur sendiri secara langsung,” kata Pram.

    Sebelumnya, Satpol PP Provinsi DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang terjadi terkait aksi penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI di depan Pintu Gerbang Pancasila, kawasan Gedung DPR/MPR RI pada Rabu (9/4) sore.

    Dalam keterangan tertulisnya, Kamis, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Satriadi Gunawan menegaskan, pihaknya akan mengedepankan pendekatan dialogis dalam menangani aksi demonstrasi di masa mendatang.

    “Kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa yang terjadi dalam aksi di DPR pada Rabu sore. Kami akan lebih mengedepankan dialog untuk menangani situasi serupa,” kata Satriadi.

    Satriadi menambahkan ke depan, Satpol PP terus berusaha lebih baik lagi, termasuk dalam menangani aksi unjuk rasa.

    Ia menyebut pendekatan dengan cara dialog menjadi prioritas utama agar situasi tetap kondusif dan aspirasi masyarakat tetap tersampaikan tanpa menimbulkan gesekan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Ganet Dirgantara
    Copyright © ANTARA 2025

  • Budi Gunawan Sebut Hangatnya Pertemuan Prabowo dan Megawati, Ada Semangat Persatuan Bangsa – Page 3

    Budi Gunawan Sebut Hangatnya Pertemuan Prabowo dan Megawati, Ada Semangat Persatuan Bangsa – Page 3

    Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, menilai pertemuan ini sebagai sinyal dukungan PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo.

    “Menurut kami itu adalah bentuk dukungan dari ibu Megawati bersama PDIP untuk bersama-sama dengan pemerintah yaitu Pak Presiden Prabowo membangun Indonesia secara bahu membahu,” kata Eddy, saat dikonfirmasi, Kamis (10/4/2025).

    Namun, dukungan tersebut bukan berarti PDIP mengirimkan kadernya berada di kabinet. Hal itu, serupa dengan apa yang dilakukan Partai NasDem.

    “Tentu hal ini bisa diartikan bahwa PDIP akan bergabung bersama di pemerintahan dan di kabinet, namun sudah ditegaskan oleh Ibu Mega dukungan ini adalah dukungan secara resmi kepada pemerintah namun juga memberikan konfirmasi bahwa PDIP tidak akan menempatkan kadernya di kabinet,” ujar dia.

    “Saya kira ini serupa dengan yang dilakukan juga oleh NasDem yang mendukung Presiden Prabowo dan pemerintahannya tetapi tidak bergabung, tidak menempatkan kadernya di kabinet,” sambung Eddy.

    Eddy pun meminta, agar pertemuan Prabowo dan Megawati tidak dianggap janggal. Sebab, dukungan politik, bisa dilakukan di Parlemen.

    “Jadi saya kira ini bukan suatu kejanggalan tetapi sebuah norma yg memang sudah berjalan di Indonesia dan ternyata bisa berjalan efektif juga. Karena dukungan itu bukan berarti serta merta harus masuk kabinet tetapi mendukung berbagai kebijakan yang bisa juga dilakukan melalui kebijakan di parlemen bersama-sama,” imbuh Eddy.