Xcloud.id

Tag: Gunawan

  • Tunggakan-Denda Dihapus, Bebas Pajak Progresif

    Tunggakan-Denda Dihapus, Bebas Pajak Progresif

    Jakarta –

    Pemutihan pajak kendaraan bermotor yang membebaskan tunggakan dan denda pajak berlangsung di sejumlah daerah. Bahkan, bukan cuma tunggakan pokok pajak dan denda yang dihapus, pajak progresif juga dibebaskan.

    Program itu berlaku di Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung mengumumkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan di Lampung ini berlangsung mulai 1 Mei 2025 hingga 31 Juli 2025.

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan program pemutihan ini merupakan kesempatan terakhir sebelum diberlakukan penegakan hukum bagi warga yang menunggak pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan di Lampung menawarkan berbagai kemudahan seperti pembayaran pajak hanya tahun berjalan, bea balik nama gratis hingga bebas pajak progresif. Kendaraan yang pajaknya menunggak dibebaskan dari tunggakan pokok pajak dan denda serta denda SWDKLLJ tahun-tahun lalu.

    Program serupa juga berlaku di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dikutip dari situs resmi Korlantas Polri, Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung mengimbau seluruh masyarakat untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang digelar oleh pemerintah daerah mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2025.

    Direktur Lalu Lintas Polda Babel, Kombes Pol Hendra Gunawan, menjelaskan program ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan keringanan dalam membayar tunggakan pajak kendaraan, baik roda dua maupun roda empat.

    Beberapa keringanan yang ditawarkan dalam program ini di antaranya adalah pembebasan pokok tunggakan pajak kendaraan, penghapusan denda PKB, penghapusan pajak progresif, pembebasan bea balik nama kendaraan kedua (BBNKB II), serta pembebasan bea balik nama kendaraan dari luar provinsi.

    “Untuk kendaraan bermotor yang menunggak di atas dua tahun, pemilik hanya perlu membayar pokok pajak selama dua tahun terakhir, tanpa dikenai denda,” kata Hendra.

    Meski begitu, ia menambahkan bahwa untuk proses bea balik nama, masyarakat tetap akan dikenakan biaya penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Adapun rinciannya untuk kendaraan roda dua biaya BPKB sebesar Rp 225.000, STNK Rp 100.000, dan pelat nomor Rp 60.000. Sedangkan untuk kendaraan roda empat, biaya BPKB sebesar Rp 375.000, STNK Rp 200.000, dan pelat nomor Rp 100.000.

    (rgr/din)

  • Viral Kenakalan Remaja di Jabar, Curi Mobil hingga Bacok Teman, Dedi Mulyadi: Cerita Menyedihkan – Halaman all

    Viral Kenakalan Remaja di Jabar, Curi Mobil hingga Bacok Teman, Dedi Mulyadi: Cerita Menyedihkan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi berita viral yang menyangkut remaja di Jawa Barat, ada yang curi mobil hingga bacok teman karena kerap diejek.

    Sebelumnya, diberitakan dua remaja mencuri mobil di Apartemen Bandung pada Kamis (24/4/2025).

    Diketahui, pelaku masih di bawah umur, mereka adalah A (13) dan saudaranya S (10).

    Kasus ini diungkap Polsek Cicendo, setelah petugas menangkap dua pelaku di Calincing, Cianjur.

    Peristiwa pencurian terjadi saat dua pelaku menyewa kamar di sebuah apartemen di Kota Bandung, pada Rabu (23/4/2025).

    “Pelaku mengambil kendaraan itu memang kendaraan dalam kondisi hidup.”

    “Pemilik mengakui mobil dalam keadaan hidup karena mau dipanasi, lalu ditinggal berenang di sekitar situ,” ungkap Kapolsek Cicendo, Kompol Dadang Gunawan, pada Kompas TV.

    Mobil yang dibawa pelaku sempat kejar-kejaran dengan polisi.

    Hingga, kedua pelaku yang disebut anak putus sekolah tersebut tertangkap di wilayah Calincing, Cianjur.

    Menurut pemaparannya, mobil tersebut sengaja dicuri untuk jalan-jalan dan keliling Bandung.

    Namun, karena pelaku anak di bawah umur, pihak kepolisian mengembalikannya ke pihak orang tua untuk dibina.

    Setelah viral, kasus tersebut terdengar sampai telinga Dedi Mulyadi.

    Dedi Mulyadi mengaku sudah berkomunikasi dengan kedua orang tua pelaku.

    “Pagi hari ini kita mendapat banyak hal atau cerita atau berita yang menyedihkan, menyangkut remaja,” ungkap Dedi Mulyadi, dikutip dari Instagram @dedimulyadi71 pada Minggu (4/4/2025)

    “Ada remaja yang mencuri mobil dan kemudian tertangkap di Cianjur. Orang tuanya sore hari nanti akan menemui saya untuk mendiskusikan jalan keluarnya,” tambahnya.

    Dedi Mulyadi tak menampik apa yang dilakukan dua remaja tersebut adalah tindakan hukum.

    Namun, Dedi Mulyadi menilai harus ada pembimbingan lanjutan untuk kedua pelaku yang masih di bawah umur tersebut.

    “Betul, itu kriminal iya. Tapi, penanganan pasca-proses pidananya dan proses bimbingan berikutnya harus dilakukan,” tegasnya.

    Selain kasus pencurian mobil, Dedi Mulyadi juga mendapat kabar ada anak yang membacok temannya karena kerap diejek.

    “Yang kedua, remaja SMP anak yatim piatu karena diejekin terus sama temennya, akhirnya dia membacok orang yang mengejek,” ungkap Dedi Mulyadi.

    Dedi Mulyadi berharap para remaja yang terseret kasus pidana masih memiliki masa depan.

    “Hari ini orang tua (red-wali) mau dateng dalam proses pidana dan saya akan mendampinginya. Agar dia tetap punya masa depan,” terangnya lagi.

    Hal ini mengingatkan dia tentang kebijakan Barak Militer yang baru dia gaungkan.

    Mendisiplinkan anak yang memiliki gejala ‘nakal’ dengan Barak Militer bertujuan agar anak memiliki benteng dan menahan godaan untuk melakukan kenalan atau bahkan tindak pidana.

    “Dan proses-proses yang saya jalani barak militer sesungguhnya adalah upaya pencegahan. Jadi anak-anak SMP yang masih gejala, diperlukan upaya-upaya kita untuk gejala itu dihilangkan. Dan dia punya antibody sehingga ke depan dia tahan terhadap godaan. Sesunguhnya itu tujuannya,” tungkasnya.

    Komnas HAM sebut Kebijakan Barak Militer Langgar Hak Anak

    Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) tidak setuju dengan kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengirim siswa nakal ke barak militer.

    Ketua Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro, menyatakan hal tersebut dianggap melanggar hak anak.

    Atnike pun memperingatkan, mengirim siswa ke barak militer sebagai bentuk hukuman adalah bentuk penegakan hukum yang tidak sah. 

    Terlebih, jika dilakukan kepada anak-anak di bawah umur yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

    “Oh iya dong (keliru). Itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan hukum pidana bagi anak di bawah umur,” tegasnya saat ditemui di kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/5/2025).

    Selain itu, TNI juga tidak mempunyai kewenangan untuk mendidik pelajar dalam bentuk ‘wajib militer’.

    “Itu bukan kewenangan TNI melakukan edukasi-edukasi civic education,” ujar Atnike. 

    Pelibatan TNI dalam kegiatan pendidikan hanya dapat dibenarkan jika bersifat mengenalkan profesi, seperti melalui kunjungan ke markas TNI atau lembaga publik lain.

    Namun, jika dilakukan dalam bentuk pendidikan militer, apalagi sebagai bentuk hukuman, maka hal itu keliru dan melanggar prinsip hak anak.

    “Pendidikan karier ke markas TNI, rumah sakit, atau tempat kerja itu boleh saja. Tapi kalau dalam bentuk pendidikan militer, itu mungkin tidak tepat,” katanya.

    Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi meluncurkan program wajib militer untuk pelajar pada Jumat, 2 Mei 2025 lalu.

    Program ini diluncurkan Dedi Mulyadi sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kenakalan remaja, termasuk penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan seks bebas.

    Dalam program ini, pelajar yang dianggap bermasalah akan dijemput langsung oleh personel TNI dari rumah masing-masing untuk mengikuti pembinaan selama enam bulan di barak militer. 

    Di sana, mereka akan dilatih oleh TNI dan Polri dengan fokus pada karakter dan disiplin.

    Namun, kebijakan tersebut menuai pro dan kontra.

    Sebagian pihak mendukung program tersebut sebagai solusi tegas untuk menekan kenakalan remaja.

    Sebagian lainnya lagi, termasuk Komnas HAM menganggap bahwa pendekatan militeristik bertentangan dengan prinsip pendidikan dan perlindungan anak. (*)

    (Tribunnews.com/Siti N/ Rifqah/Fersianus Waku)

  • Musim Kemarau Tiba, BMKG Beri Peringatan Ancaman Kebakaran Hutan

    Musim Kemarau Tiba, BMKG Beri Peringatan Ancaman Kebakaran Hutan

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat selama musim kemarau 2025.

    Seperti dikutip dari situs BMKG, dengan risiko karhutla yang mulai muncul di berbagai wilayah, pencegahan sejak dini menjadi langkah paling efektif untuk menghindari kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, hingga dampak kesehatan masyarakat.

    “Saat ini Indonesia tengah memasuki musim kemarau dan karhutla berpotensi terjadi. Seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas perlu melakukan aksi mitigasi untuk mengurangi risiko dan dampak dari karhutla,” ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati saat apel Kesiapsiagaan Nasional Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4).

    Dwikorita memaparkan, BMKG memprediksi awal musim kemarau 2025 akan terjadi secara bertahap mulai akhir April hingga Juni di sebagian besar wilayah, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada periode Juni-Agustus.

    Sifat kemarau diprediksi didominasi kondisi normal (sekitar 60%), namun 26% wilayah berpotensi mengalami kemarau atas normal (lebih basah) dan 14% bawah normal (lebih kering).

    Sementara itu, lanjut dia, pada periode April-Mei 2025, risiko karhutla umumnya rendah, namun beberapa area di Riau, Sumatera Utara, dan NTT mulai menunjukkan risiko menengah hingga tinggi. Adapun Bulan Juni 2025, peningkatan signifikan risiko karhutla terjadi di wilayah Riau (41,5% wilayah berisiko tinggi), Sumatra Utara, Jambi, dan sekitarnya.

    Sedangkan, Bulan Juli-September 2025, risiko karhutla meluas ke Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. NTT, NTB, Papua Selatan, Kalimantan Selatan, serta Bangka Belitung menjadi wilayah dengan potensi risiko tertinggi, dan Oktober 2025, risiko karhutla diprediksi tetap tinggi di NTT, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    “Khusus Wilayah Riau, secara alamiah berpotensi mengalami dua kali musim kemarau, yakni pada Februari-Maret dan kembali pada Mei hingga Agustus, yang diprediksi menjadi puncak kemarau. Kondisi ini menyebabkan provinsi ini lebih sering mengalami hotspot dibanding wilayah lain. Bahkan meski tanpa pembakaran, potensi kebakaran tetap ada karena faktor angin dan gesekan ranting. Maka prediksi berbasis data sangat penting untuk mitigasi,” ujar Dwikorita.

    Sebagai bentuk antisipasi, BMKG bersama BNPB dan pemerintah daerah mendorong upaya-upaya pembasahan lahan, upaya-upaya mempertahankan tinggi muka air di lahan, dan pengisian embung-embung serta kanal dengan memanfaatkan hujan yang masih ada saat periode transisi menjelang musim kemarau.

    Upaya penguatan lainnya juga dilakukan dalam bentuk penyiagaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), patroli udara, serta pengawasan lapangan secara berkala, khususnya di wilayah Riau yang saat ini telah berstatus siaga darurat karhutla.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang memimpin apel menyebutkan bahwa berdasarkan data BMKG, sudah terdeteksi 144 titik api dan sekitar 81 hektare lahan terbakar di Riau hingga akhir April 2025.

    “Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar semua pihak menjaga agar karhutla tidak meluas. Ini menyangkut nama baik Indonesia, kesehatan masyarakat, dan kestabilan kawasan,” ujarnya.

    Apel ini, tambah Budi, merupakan bentuk mitigasi bencana karhutla sejak awal agar mudah ditanggulangi. Menurutnya, pencegahan adalah cara paling efektif dibandingkan upaya-upaya untuk memadamkan api setelah membesar. Sebagai langkah konkret, OMC juga dilakukan di Provinsi Riau mulai 1 Mei 2025, water bombing, pengisian embung, kanal, parit, dan melakukan patroli helikopter secara berkala.

    Lebih lanjut, Dwikorita mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan informasi prediksi iklim dan potensi karhutla yang tersedia melalui situs resmi BMKG, termasuk data kualitas udara dan titik panas yang diperbarui setiap jam.

    “BMKG berkomitmen untuk terus memantau perkembangan iklim dan potensi karhutla serta menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat dan pihak terkait demi mencegah dampak buruk yang mungkin terjadi. Dengan data yang akurat dan tindakan yang cepat, kita bisa mencegah bencana besar,” pungkasnya.

    (rns/rns)

  • Musim Kemarau Tiba, BMKG Beri Peringatan Ancaman Kebakaran Hutan

    Musim Kemarau Tiba, BMKG Beri Peringatan Ancaman Kebakaran Hutan

    Jakarta –

    Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, dan stakeholder terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diprediksi meningkat selama musim kemarau 2025.

    Seperti dikutip dari situs BMKG, dengan risiko karhutla yang mulai muncul di berbagai wilayah, pencegahan sejak dini menjadi langkah paling efektif untuk menghindari kerusakan lingkungan, kerugian ekonomi, hingga dampak kesehatan masyarakat.

    “Saat ini Indonesia tengah memasuki musim kemarau dan karhutla berpotensi terjadi. Seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat luas perlu melakukan aksi mitigasi untuk mengurangi risiko dan dampak dari karhutla,” ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati saat apel Kesiapsiagaan Nasional Karhutla di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Selasa (29/4).

    Dwikorita memaparkan, BMKG memprediksi awal musim kemarau 2025 akan terjadi secara bertahap mulai akhir April hingga Juni di sebagian besar wilayah, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada periode Juni-Agustus.

    Sifat kemarau diprediksi didominasi kondisi normal (sekitar 60%), namun 26% wilayah berpotensi mengalami kemarau atas normal (lebih basah) dan 14% bawah normal (lebih kering).

    Sementara itu, lanjut dia, pada periode April-Mei 2025, risiko karhutla umumnya rendah, namun beberapa area di Riau, Sumatera Utara, dan NTT mulai menunjukkan risiko menengah hingga tinggi. Adapun Bulan Juni 2025, peningkatan signifikan risiko karhutla terjadi di wilayah Riau (41,5% wilayah berisiko tinggi), Sumatra Utara, Jambi, dan sekitarnya.

    Sedangkan, Bulan Juli-September 2025, risiko karhutla meluas ke Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. NTT, NTB, Papua Selatan, Kalimantan Selatan, serta Bangka Belitung menjadi wilayah dengan potensi risiko tertinggi, dan Oktober 2025, risiko karhutla diprediksi tetap tinggi di NTT, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

    “Khusus Wilayah Riau, secara alamiah berpotensi mengalami dua kali musim kemarau, yakni pada Februari-Maret dan kembali pada Mei hingga Agustus, yang diprediksi menjadi puncak kemarau. Kondisi ini menyebabkan provinsi ini lebih sering mengalami hotspot dibanding wilayah lain. Bahkan meski tanpa pembakaran, potensi kebakaran tetap ada karena faktor angin dan gesekan ranting. Maka prediksi berbasis data sangat penting untuk mitigasi,” ujar Dwikorita.

    Sebagai bentuk antisipasi, BMKG bersama BNPB dan pemerintah daerah mendorong upaya-upaya pembasahan lahan, upaya-upaya mempertahankan tinggi muka air di lahan, dan pengisian embung-embung serta kanal dengan memanfaatkan hujan yang masih ada saat periode transisi menjelang musim kemarau.

    Upaya penguatan lainnya juga dilakukan dalam bentuk penyiagaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), patroli udara, serta pengawasan lapangan secara berkala, khususnya di wilayah Riau yang saat ini telah berstatus siaga darurat karhutla.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan yang memimpin apel menyebutkan bahwa berdasarkan data BMKG, sudah terdeteksi 144 titik api dan sekitar 81 hektare lahan terbakar di Riau hingga akhir April 2025.

    “Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar semua pihak menjaga agar karhutla tidak meluas. Ini menyangkut nama baik Indonesia, kesehatan masyarakat, dan kestabilan kawasan,” ujarnya.

    Apel ini, tambah Budi, merupakan bentuk mitigasi bencana karhutla sejak awal agar mudah ditanggulangi. Menurutnya, pencegahan adalah cara paling efektif dibandingkan upaya-upaya untuk memadamkan api setelah membesar. Sebagai langkah konkret, OMC juga dilakukan di Provinsi Riau mulai 1 Mei 2025, water bombing, pengisian embung, kanal, parit, dan melakukan patroli helikopter secara berkala.

    Lebih lanjut, Dwikorita mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan informasi prediksi iklim dan potensi karhutla yang tersedia melalui situs resmi BMKG, termasuk data kualitas udara dan titik panas yang diperbarui setiap jam.

    “BMKG berkomitmen untuk terus memantau perkembangan iklim dan potensi karhutla serta menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat dan pihak terkait demi mencegah dampak buruk yang mungkin terjadi. Dengan data yang akurat dan tindakan yang cepat, kita bisa mencegah bencana besar,” pungkasnya.

    (rns/rns)

  • Kejagung Periksa Biro Hukum Kemendag soal Kasus Suap Vonis CPO

    Kejagung Periksa Biro Hukum Kemendag soal Kasus Suap Vonis CPO

    Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memeriksa Biro Hukum Kemendag berinisial FA dalam kasus dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

    Kapuspenkum Kejagung RI Harli Siregar mengatakan FA berkapasitas sebagai saksi saat diperiksa dalam kasus vonis lepas perkara minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) korporasi.

    “Saksi yang diperiksa berinisial FA selaku Biro Hukum pada Kementerian Perdagangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/5/2025).

    Namun, Harli tidak memperinci lebih jauh mengenai pemeriksaan ini. Dia hanya menyebut bahwa pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara atas tersangka Muhammad Arif Nuryanta (MAN) Cs.

    “Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” katanya.

    Sekadar informasi, kasus ini bermula saat majelis hakim yang dipimpin Djuyamto memberikan vonis bebas terhadap tiga grup korporasi di kasus minyak goreng.

    Namun, Djuyamto kemudian dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar. 

    Uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan. 

    Syafei sejatinya telah menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para hakim tersebut memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa grup korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

    Namun, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

  • Siapkan Kenaikan Gaji Hakim, Prabowo Ingin Hukum Tak Lagi Bisa Dibeli

    Siapkan Kenaikan Gaji Hakim, Prabowo Ingin Hukum Tak Lagi Bisa Dibeli

    Bisnis.com, BOGOR — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintahannya tengah berencana untuk menaikkan gaji para hakim. 

    Hal itu diungkap oleh Prabowo saat menghadiri acara peluncuran Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden, yang bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). 

    Prabowo menyebut rencana untuk meningkatkan gaji para halim untuk memotong mata rantai korupsi dalam struktur hakim. “Saya sedang merencanakan menaikkan gaji para hakim kita, agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli sehingga hukum ditegakkan dengan baik,” kata Prabowo di SDN Cimahpar 5, Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/5/2025). 

    Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Prabowo sudah sejak 2024 lalu melemparkan wacana untuk menaikkan gaji hakim. Saat itu, sebelum dilantik menjadi presiden, para hakim sempat beraudiensi dengan DPR soal gaji mereka. 

    Prabowo, saat masih presiden terpilih,  berencana melakukan realokasi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 untuk menaikan gaji para hakim di Indonesia.  

    Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, tim ekonomi Prabowo Subianto kini tengah menghitung sekaligus melakukan realokasi anggaran untuk para hakim sehingga tidak ada lagi hakim yang menerima gaji kecil di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Tim ekonomi Pak Prabowo akan melakukan realokasi anggaran [APBN] 2025 untuk memenuhi kebutuhan para hakim,” tuturnya di Jakarta, Rabu (9/10/2024). 

    Di sisi lain, institusi Mahkamah Agung (MA) yang membawahi para hakim belum lama ini menjadi sorotan usai terdapat sejumlah hakim yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas dugaan suap penanganan perkara. 

    Kasus itu bermula saat majelis hakim yang dipimpin Hakim Djuyamto memberikan vonis lepas terhadap tiga grup korporasi di kasus korupsi  minyak goreng. Djuyamto dijadikan tersangka atas perannya yang diduga menerima uang suap bersama dua hakim lainnya sebesar Rp22,5 miliar. 

    Adapun, uang itu disediakan oleh Kepala Legal Wilmar Group Muhammad Syafei, penyerahannya dilakukan melalui pengacara Ariyanto dan Panitera PN Jakut, Wahyu Gunawan. 

    Syafei telah menyiapkan Rp20 miliar untuk meminta para “wakil tuhan” itu bisa memberikan vonis lepas terhadap tiga terdakwa group korporasi, mulai dari Wilmar Group, Permata Hijau Group dan Musim Mas.

    Namun, Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta meminta uang itu digandakan menjadi Rp60 miliar. Singkatnya, permintaan itu disanggupi Syafei dan vonis lepas diketok oleh Djuyamto Cs.

  • Proyek Flyover Juanda-Margonda Dipercepat, Wali Kota Depok Jamin Tanpa APBD Megapolitan 2 Mei 2025

    Proyek Flyover Juanda-Margonda Dipercepat, Wali Kota Depok Jamin Tanpa APBD Megapolitan 2 Mei 2025

    Proyek Flyover Juanda-Margonda Dipercepat, Wali Kota Depok Jamin Tanpa APBD
    Editor
     
    DEPOK, KOMPAS.com
    –
    Wali Kota Depok
    , Supian Suri, bersama jajaran pemerintah dan perwakilan dari Kementerian PUPR meninjau langsung lokasi pembangunan flyover di Jalan Ir H Juanda, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Jumat (2/5/2025).
    Proyek strategis ini ditargetkan oleh Supian Suri selesai pada akhir tahun 2025, sebagai solusi atas kemacetan yang kerap menghambat mobilitas warga Depok.
    “Proyek ini adalah langkah konkret untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan kelancaran lalu lintas,” ujar Supian di lokasi, dikutip dari
    Tribundepok.com
    .
    Flyover sepanjang 300 meter ini akan menghubungkan Jalan Juanda dengan Jalan Margonda Raya, tanpa mengganggu arus lalu lintas di gerbang tol Cinere-Jagorawi (Cijago).
    Seluruh biaya pembangunan flyover ini tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok, karena dana akan sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian PUPR.
    “Kami harapkan, flyover ini mampu mengurai kemacetan, terutama di titik yang rawan, dan tentunya meningkatkan keselamatan,” kata Supian
    Pihak Kementerian PUPR sendiri berencana untuk mengebut pengerjaan, dengan estimasi pembangunan berlangsung selama lima bulan.
    Kasubdit Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan Kementerian PUPR, Dedi Gunawan, menyoroti pentingnya pembebasan lahan sebagai kunci utama kelancaran proyek ini.
    “Jika lahan dapat dibebaskan dengan cepat, kami akan segera melanjutkan proses pembangunan. Desain dan teknis lainnya masih dalam pembahasan dengan pemerintah daerah dan pengelola jalan tol,” jelas Dedi.
    Meski begitu, Dedi optimis bahwa flyover Juanda bisa rampung pada akhir tahun ini dan mulai beroperasi pada tahun depan, jika seluruh tahapan berjalan lancar.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemkot Yogyakarta Mulai Renovasi Depo Sampah Regional 2 Mei 2025

    Pemkot Yogyakarta Mulai Renovasi Depo Sampah Regional 2 Mei 2025

    Pemkot Yogyakarta Mulai Renovasi Depo Sampah
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com 
    – Pemerintah Kota
    Yogyakarta
    telah melakukan pengosongan depo sampah dan renovasi pada beberapa depo sampah di wilayahnya.
    Wali Kota Yogyakarta,
    Hasto Wardoyo
    , mengungkapkan bahwa empat depo sampah telah selesai direnovasi, yaitu Depo Pringgokusuman, Depo Mandala Krida, Depo Purawisata, dan Depo Lapangan Karang.
    “Keempat depo ini kami lakukan perbaikan lantai, penambahan pagar, peninggian, dan pengecatan dinding. Jadi minggu depan sudah tidak ada lagi depo yang ditutupi terpal,” ujar Hasto dalam rilis yang diterima pada Kamis (1/5/2025).
    Selain renovasi depo, Pemkot Yogyakarta juga menutup sejumlah tempat pembuangan sampah (TPS) di kota tersebut.
    Hingga saat ini, Pemkot telah berhasil menutup dan membongkar 21 TPS, sementara sembilan TPS lainnya masih dalam proses sosialisasi dengan warga.
    “Total TPS di Kota Yogyakarta ada 31 TPS. Kami sudah menutup dan membongkar 21 TPS. Insya Allah minggu depan kami akan membongkar tiga TPS lagi,” kata Hasto.
    Hasto menjelaskan bahwa penutupan TPS merupakan bagian dari strategi
    pengelolaan sampah
    yang lebih efisien dan ramah lingkungan.
    Sampah dari tingkat rumah tangga akan diangkut oleh penggerobak atau transporter yang ditugaskan.
    Saat ini, jumlah transporter di Kota Yogyakarta mencapai 1.130, yang mampu melayani 50.225 Kepala Keluarga (KK).
    “Semua kelurahan sudah ada transporternya. Tidak ada warga yang tidak dilayani transporter. Jumlah gerobaknya cukup melayani warganya dan gerobaknya juga tersedia,” tuturnya.
    Pemkot Yogyakarta juga memberikan bantuan gerobak sampah kepada transporter.
    Salah satu penggerobak sampah, Ritom Gunawan, mengungkapkan bahwa sebelum adanya penggerobak, masyarakat harus membawa sampah satu per satu ke depo menggunakan kantong kresek.
    “Sekarang sampah diambil oleh penggerobak, kami memerlukan gerobak yang layak. Gerobak lama kami yang terbuat dari kayu sudah rusak dan tidak bisa dipakai lagi,” ucap Ritom.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Profil Letjen Purn Sutiyoso, Eks Gubernur Jakarta yang Dibela Gatot Nurmantyo usai Dihina Hercules – Halaman all

    Profil Letjen Purn Sutiyoso, Eks Gubernur Jakarta yang Dibela Gatot Nurmantyo usai Dihina Hercules – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Mantan Gubernur Jakarta, Letjen TNI (Purn) Sutiyoso, dibela oleh mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, setelah dihina bau tanah oleh Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB), Hercules.

    Hercules meminta Sutiyoso untuk diam dan tidak menyinggung lagi perihal organisasi masyarakat (Ormas).

    Ia juga tegas mengatakan bahwa dirinya tidak takut terhadap Sutiyoso.

    “Pak Sutiyoso itu nggak usahlah menyinggung ormas. Sudahlah kalau saya bilang mulutmu sudah bau tanah. Nggak usah nyinggung-nyinggung kita. Orang boleh takut sama Pak Sutiyoso, saya nggak takut,” kata Hercules saat mendatangi sidang Razman Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Selasa (29/4/2025).

    Mengetahui hal tersebut, Gatot Nurmantyo menegur secara keras ucapan Hercules.

    Gatot menilai sikap Hercules tidak sopan dan seenaknya dalam berbicara.

    “Kamu itu adalah preman yang memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan bahwa kau itu preman,” kata Gatot dalam video yang beredar di media sosial.

    Sutiyoso, mantan gubernur DKI Jakarta. (TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA)

    Gatot Nurmantyo juga bertanya kepada Hercules soal kontribusi apa yang telah ia lakukan kepada Tanah Air.

    “Kau apa jasamu terhadap negara? Hidup di negara ini yang sopan santun,” tegas Gatot.

    Lantas, seperti apa sosok Sutiyoso yang dibela Gatot Nurmantyo setelah dihina Hercules? Berikut profil lengkapnya.

    Sutiyoso adalah tokoh militer sekaligus tokoh politik di Indonesia.

    Pangkat terakhirnya di TNI yakni Letnan Jenderal atau Letjen.

    Sementara itu, jabatan terakhirnya adalah Pangdam Jaya.

    Dikutip dari TribunnewsWiki.com, Sutiyoso lahir di Semarang, Jawa Tengah, pada 6 Desember 1944.

    Karier Sutiyoso telah malang melintang di dalam kemiliteran tanah air.

    Berbagai jabatan strategis di TNI AD sudah pernah ia emban.

    Sutiyoso pernah menjabat sebagai Asisten Personil, Asisten Operasi Kopassus, dan Wakil Komandan Jenderal Kopassus.

    Sutiyoso juga pernah terpilih sebagai komandan resimen terbaik se-Indonesia.

    Kala itu, ia menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Jaya pada 1994.

    Prestasi yang diraih Sutiyoso tersebut lantas membawanya pada jabatan Panglima Kodam Jaya.

    Sutiyoso mantan gubernur DKI Jakarta. (TRIBUNNEWS.COM/BIAN HARNANSA)

    Semasa menjadi Panglima Kodam Jaya, namanya kian dikenal terutama lewat acara Coffee Morning.

    Lewat acara yang digelar sebulan sekali itu, Sutiyoso berdiskusi dengan sesepuh dan tokoh masyarakat dalam kaitan dengan keamanan ibu kota.

    Setelah purnatugas, Sutiyoso terjun ke dalam dunia politik.

    Langkahnya di dunia politik sukses karena ia berhasil menjadi Gubernur Jakarta selama dua periode pada 1997-2002 dan berlanjut periode kedua pada 2002-2007.

    Sutiyoso juga dikenal sebagai Gubernur Jakarta pencetus Busway.

    Bus Transjakarta diluncurkannya sebagai sistem transportasi ibukota pada 15 Januari 2004.

    Selain menjadi Gubernur Jakarta, jabatan lain yang pernah diemban oleh Sutiyoso ialah Ketua Umum Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI).

    Sutiyoso menjabat posisi tersebu pada periode 2004-2008.

    Selain itu, ia juga terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia ) untuk masa bakti 2006-2011.

    Sutiyoso juga pernah bergabung dengan Partai Keadilan Persatuan (PKP) yang dibentuk oleh Jenderal TNI (Purn) Edy Sudrajat.

    Di kemudian hari, PKP berubah nama menjadi Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI).

    Sutiyoso sempat menjabat sebagai Ketua Umum PKPI periode 2010-2015.

    Pada Pilpres 2014, PKPI merupakan satu di antara partai pendukung pasangan Jokowi-JK.

    Setelah Jokowi terpilih menjadi presiden, Jokowi menunjuk Sutiyoso sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

    Sutiyoso dilantik menjadi Kepala BIN pada 8 Juli 2015.

    Jabatan tersebut diemban oleh Sutiyoso selama satu tahun, sebelum digantikan oleh Budi Gunawan.

    Lebih lengkapnya, berikut daftar riwayat jabatan yang pernah diemban Sutiyoso.

    – Asisten Personel Kopassus, 1988

    – Asiten Operasi Kopassus, 1990

    – Asisten Operasi Kepala Staf Kostrad, 1991

    – Wakil Komandan Jenderal Kopassus, 1992

    – Komandan Korem 062

    – Suryakencana, Bogor, 1993

    – Kepala Staf Kodam Jaya, Maret 1994

    – Pangdam Jaya, April 1996

    – Ketua Umum PB PERBAKIN, 1997-2001

    – Gubernur DKI Jakarta, 1997-2002

    – Gubernur DKI Jakarta, 2002-2007

    – Pembina Persija Jakarta

    – Ketua Umum PB PERBASI, sampai 2004

    – Ketua Umum Damai Indah Golf

    – Ketua Umum Independent Golf

    – Ketua Umum PB PBSI, 2004-2008

    – Ketua Asosiasi Pemerintahan Daerah Seluruh Indonesia

    – Kepala BIN, 2015-2016

    (Tribunnews.com/Rakli) (TribunnewsWiki.com/Ahmad Nur Rosikin)

  • Menko Polkam: Peringatan Hari Buruh di Berbagai Daerah Berjalan Aman dan Lancar

    Menko Polkam: Peringatan Hari Buruh di Berbagai Daerah Berjalan Aman dan Lancar

    Menko Polkam: Peringatan Hari Buruh di Berbagai Daerah Berjalan Aman dan Lancar
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam)
    Budi Gunawan
    mengatakan bahwa peringatan
    Hari Buruh
    Internasional atau (
    May Day
    ) 2025 yang berlangsung di berbagai daerah terpantau aman dan lancar.
    Diketahui, Hari Buruh Internasional atau
    May Day
    diperingati tanggal 1 Mei setiap tahunnya.
    Budi Gunawan mengatakan, hal itu merupakan hasil monitoring dalam rapat koordinasi bersama dengan Kepala Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letnan Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi.
    Kemudian, unsur dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan TNI di Gedung Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat.
    “Dari hasil monitoring, perayaan di berbagai daerah sejauh ini berjalan dengan aman dan lancar,” kata Budi Gunawan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (1/5/2025) dikutip dari
    Antaranews
    .
    Dia lalu mengucapkan terima kasih kepada buruh yang telah bersinergi dengan baik untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama selama peringatan
    Hari Buruh 2025
    .
    Tak lupa, Menko Polkam mengucapkan selamat memperingati Hari Buruh Internasional pada Kamis hari ini.
    “Semoga pemerintah, pengusaha, dan rekan-rekan buruh dapat terus bersinergi secara positif sehingga daya saing Indonesia di level global terus meningkat,” ujarnya.
    Sebagaimana diketahui, peringatan Hari Buruh 2025 di Jakarta dipusatkan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, dan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto.
    Namun, sejumlah buruh juga menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung MPR/DPR RI, Jakarta.
    Selain di Jakarta, buruh di berbagai wilayah di Indonesia juga menggelar aksi memperingati Hari Buruh di daerah masing.
    Di Jakarta, Presiden Prabowo menyatakan bahwa dirinya adalah presiden para buruh dan orang susah.
    “Saya merasa menjadi presidennya buruh, petani, nelayan, orang yang susah,” kata Prabowo dalam sambutannya, Kamis.
    Kemudian, Kepala Negara melontarkan sejumlah janji kepada buruh. Di antaranya, mengumumkan rencana pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang salah tugasnya mencari cara untuk menghapus sistem kerja
    outsourcing
    di Indonesia.
    Selain itu, Prabowo mengemukakan rencana membentuk Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) dan mendukung Marsinah menjadi Pahlawan Nasional dari kaum buruh.
    Lalu, mendukung pembahasan dan pengesahan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan UU Perampasan Aset.
    Prabowo juga berjanji bakal mengenakan pajak kecil untuk buruh.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.