Xcloud.id

Tag: Gunawan

  • Aturan Baru Haji 2025, Ivan Gunawan: Bikin Ibadah Lebih Tenang

    Aturan Baru Haji 2025, Ivan Gunawan: Bikin Ibadah Lebih Tenang

    Jakarta, Beritasatu.com – Selebritas sekaligus desainer Ivan Gunawan menyebut, banyak aturan baru saat melakukan ibadah haji. Peraturan ini wajib dilaksanakan oleh semua jemaah haji.

    Ivan Gunawan sedang berada di Makkah untuk menunaikan Haji 2025. Ivan Gunawan membagikan momennya setelah menyelesaikan umrah menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji.

    “Alhamdulillah selesai sudah umrahku malam ini,” kata Ivan Gunawan di Instagram miliknya, Minggu (1/6/2025).

    Ivan Gunawan juga berbagi informasi penting seputar peraturan baru yang diberlakukan oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, khususnya mengenai kartu digital nusuk haji yang wajib dibawa oleh para jemaah.

    “Teman-teman yang berhaji sekarang, tolong perhatikan baik-baik kartu nusuk kalian. Ini penting, bisa buat masuk masjidilharam dan menjadi tanda pengenal,” ujarnya.

    Aplikasi dan kartu nusuk kini menjadi alat utama untuk memudahkan akses berbagai layanan selama berada di Makkah, termasuk pengaturan jadwal dan lokasi ibadah.

    Menurutnya, ada sejumlah perbedaan aturan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2025 dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, ia mengapresiasi perubahan tersebut.

    “Peraturannya memang agak berbeda, tetapi insyaallah jadi lebih rapi dan bikin ibadah lebih tenang,” ungkapnya.

    Saat ini, ia tengah mengikuti sejumlah rukun dan amalan sunnah haji, seperti tawaf mengelilingi Ka’bah, sai dari Bukit Shafa ke Marwah sebanyak tujuh kali, tahalul atau mencukur rambut, serta persiapan menuju wukuf di Arafah sebagai puncak ibadah haji.

  • Anggota DPR Minta Dewi Buron Kasus Sabu Rp 5 T Segera Ditangkap

    Anggota DPR Minta Dewi Buron Kasus Sabu Rp 5 T Segera Ditangkap

    Jakarta –

    Interpol tengah memburu buronan Dewi Astutik alias PA (43), yang menjadi otak penyelundupan sabu seberat dua ton atau Rp 5 triliun. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Jazilul Fawaid, berharap Dewi segera bisa ditangkap.

    “Saya harap langkah cepat aparat untuk segera memburu dan membekuknya. Aparat jangan kalah cepat apalagi kecolongan,” kata Jazilul kepada wartawan, Minggu (1/6/2025).

    “Ada yang bilang sindikat narkoba selangkah lebih cerdik dari antisipasi aparat kita. Sebab mereka punya jaringan dan dukungan dana yang kuat,” tambahnya.

    Jazilul menyinggung banyaknya warga negara Indonesia (WNI) yang dijadikan alat kejahatan, termasuk jaringan narkoba. Oleh sebab itu, dia meminta pengawasannya harus ditingkatkan.

    “Sudah lazim WNI dijadikan alat oleh sindikat narkoba, baik berkedok sebagai ART atau lainnya maka pengawasannya perlu ditingkatkan,” ucapnya.

    Seperti diketahui, warga Dusun Sumber Agung, Ponorogo, Jawa Timur, geger setelah nama orang yang pernah tinggal di kampung mereka disebut-sebut menjadi buronan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Interpol. Sosok itu bernama Dewi Astutik yang disebut terlibat dalam penyelundupan narkoba internasional sebanyak 2 ton sabu senilai Rp 5 triliun.

    “Kalau yang namanya Dewi Astutik itu bukan warga sini, tapi kalau alamatnya Balong, memang benar,” tegas Gunawan dikutip detikJatim, Rabu (29/5).

    Gunawan juga mengungkapkan perempuan itu memang pernah bekerja sebagai tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri.

    Kantor Imigrasi Ponorogo pun menggelar rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora). Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo, Happy Reza Dipayuda, menjelaskan bahwa rapat ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan orang asing di wilayah Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek.

    Happy menambahkan, pihaknya bersama BNN telah bekerja sama mengusut kasus ini. Menurutnya, Dewi Astutik mengaku sebagai TKI untuk menyamarkan aktivitasnya.

    “Kalau yang bersangkutan (Dewi Astutik) sebetulnya mengaku-ngaku TKI, dia di sana tugasnya mencari kaki tangan untuk jadi kurir, sebenarnya bukan real TKI,” kata Happy, Kamis (29/5).

    (fas/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • The Matchmaker, strategi business matchmaking dan kolaborasi keluar dari middle income trap

    The Matchmaker, strategi business matchmaking dan kolaborasi keluar dari middle income trap

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    The Matchmaker, strategi business matchmaking dan kolaborasi keluar dari middle income trap
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Sabtu, 31 Mei 2025 – 11:01 WIB

    Elshinta.com – Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang melanda berbagai sektor dan meningkatnya penerapan kecerdasan buatan (AI) yang mulai menggantikan peran tenaga kerja manusia, Indonesia menghadapi tantangan serius untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Situasi ini kian mengkhawatirkan di tengah tekanan perlambatan ekonomi global, konflik geopolitik, hingga transisi energi.

    Indonesia berpotensi untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) dan mencapai status negara maju pada 2045. Selain memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, negara ini sedang menikmati bonus demografi, yakni kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif berada pada puncaknya. Namun tanpa pengelolaan yang cermat dan pendekatan inovatif, potensi tersebut justru berisiko menjadi beban.

    Kondsi ini menjadi benang merah buku ‘The Matchmaker’ karya Dr. Erwin Suryadi, yang dibedah dalam diskusi di Jakarta, Sabtu, 31 Mei 2025. Buku terbitan Penerbit Buku Kompas ini mengangkat fenomena dan tantangan yang menghambat langkah Indonesia untuk keluar dari “middle income trap”, sekaligus menawarkan solusi berbasis kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan yang disebut business matchmaking.

    “Bonus demografi tidak akan berarti jika kita tidak menciptakan ekosistem yang mampu menyerap dan memberdayakan talenta lokal. Kita memerlukan pendekatan yang lebih dari sekadar mempertemukan supply & demand,” ujarnya. 

    Dia menambahkan, banyak jenis pekerjaan yang berisiko punah lima tahun ke depan akibat otomatisasi dan penerapan teknologi AI. “Pekerjaan seperti teller bank, kasir, entri data, akuntansi, hingga staf pembukuan adalah contoh yang mulai tergantikan. Ini akan menjadi persoalan baru bagi ketenagakerjaan, jika tidak diantisipasi dengan strategi yang tepat,” katanya.

    Erwin Suryadi memaparkan konsep business matchmaking, yakni pendekatan ekosistem yang mendorong kolaborasi jangka panjang antara pelaku industri besar, pabrikan lokal, UMKM, dan lembaga pendidikan. Pendekatan ini menekankan pendampingan yang memacu peningkatan kualitas produk (quality), efisiensi biaya (price), dan ketepatan pengiriman (delivery).

    Erwin mengungkapkan, gagasan business matchmaking merujuk pada pemikiran begawan ekonomi Prof. Soemitro Djojohadikusumo, yang menolak persaingan bebas secara mutlak di negara berkembang. 

    “Dalam pandangan Soemitro, pasar tidak akan bekerja adil tanpa kehadiran negara sebagai pengatur dan pelindung pelaku ekonomi lokal. Prinsip ini sejalan dengan business matchmaking, yang menuntut peran aktif, yang memberikan mandat kepada pelaku industri besar untuk ikut membina pelaku lokal agar mampu bersaing secara sehat dan setara,” jelasnya.

    Konsep tersebut, lanjutnya, telah diterapkan di sektor hulu minyak dan gas bumi melalui Forum Kapasitas Nasional, yang digagas SKK Migas sejak 2021.

    “Pengalaman di sektor hulu migas menunjukkan, ketika pelaku industri skala besar bersedia membina dan mempercayai pelaku lokal, hasilnya luar biasa. Banyak pabrikan dalam negeri yang ternyata mampu bersaing di tingkat global,” terang Erwin.

    Salah satu pelaku industri yang terlibat langsung dalam proses ini adalah Harris Susanto, Direktur Utama PT Luas Birus Utama. Perusahaannya kini menjadi salah satu pemasok komponen industri hulu migas yang produknya menembus pasar ekspor di Timur Tengah.

    “Kalau bukan kita yang mempercayai produk anak bangsa, siapa lagi? Tapi kepercayaan itu harus dibarengi standar kualitas dan komitmen. Pendekatan business matchmaking di Forum Kapasitas Nasional memberikan ruang dan arah agar kami bisa tumbuh,” ujarnya.

    Sementara itu, Manajer Project & Sourcing Operation Petronas Carigali Iraq Holding BV, Fery Sarjana yang turut hadir dalam diskusi mengatakan, keberhasilan business matchmaking terletak pada kesediaan semua pihak terlibat secara aktif dan konsisten.

    “Selama ini UMKM atau pabrikan lokal sering merasa sendirian menghadapi tuntutan industri besar. Dengan pendekatan business matchmaking, mereka tidak hanya diberi peluang, tetapi juga ditunjukkan jalannya,” kata Fery.

    Diskusi ini juga menghadirkan berbagai narasumber yang turut membagikan pengalaman kolaboratif mereka, antara lain Maria K. Wiharto (SKK Migas), Kenneth Gunawan (PT Medco E&P Indonesia), Eka Taniputra (PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk), Ir. Soni (PT Teknologi Rekayasa Katup), Fajar Wahyudi (PT Citra Tubindo Tbk), serta Oktantio P. Noerdiansyah (produsen sepatu Brodo) dan Khlaresta Tsabitah Noer dari PT Petrakonsulindo Utama.

    Melalui buku ini, Erwin Suryadi tak hanya menyuguhkan analisis ekonomi, tapi juga peta jalan menuju ekonomi yang lebih inklusif, tangguh menghadapi guncangan, dan berbasis kolaborasi lintas sektor.

     “The Matchmaker juga memaparkan pengalaman dari para pelaku. Harapannya, praktik baik ini bisa direplikasi untuk menjadikan Indonesia benar-benar mandiri dan kompetitif secara global,” ujar Erwin.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Batal Ibadah Haji, Wendi Cagur: Rencana Allah Paling Terbaik

    Batal Ibadah Haji, Wendi Cagur: Rencana Allah Paling Terbaik

    Jakarta, Beritasatu.com – Komedian Wendi Armoko atau Wendi ‘Cagur’ memberikan kabar bahwa dirinya dan keluarga batal menunaikan ibadah haji pada 2025 yang diduga akibat visa haji furoda belum dikeluarkan.

    Sebagian jemaah haji dikabarkan batal melaksanakan ibadah haji pada 2025 yang diduga akibat visa haji furoda belum juga dikeluarkan. Salah satunya yang batal ibadah haji yaitu Wendi ‘Cagur’. Batalnya Wendi ‘Cagur’ melaksanakan ibadah haji diutarakannya di Instagram miliknya.

    “Indahnya cara Allah Swt mencintai kami. Kami berdua belum diizinkan untuk berangkat haji pada tahun ini,” jelas Wendi ‘Cagur’, Sabtu (31/5/2025).

    Meski merasa sedih akibat tidak bisa melangsungkan ibadah haji, tetapi Wendi mengaku yakin semua keputusan yang datang dari Sang Pencipta adalah yang terbaik.

    “Sedih itu sudah pasti, tetapi Allah lah yang paling tahu untuk terbaik buat kami. Rencana Allah paling terbaik,” jelasnya.

    Wendi ‘Cagur’ juga meyakini semua yang menjadi pilihan dari Sang Pencipta untuk dirinya dan keluarga adalah jalan yang paling baik.

    “Kami yakin panggilan menjadi tamu Allah ke Baitullah tidak pernah salah alamat,” tambahnya.

    Ia pun mendoakan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang bisa menunaikan ibadah haji pada 2025.

    “Selamat menunaikan ibadah haji teman-teman tersayang wahai tamu Allah,” ucapnya.

    “Insyaallah diberikan kesehatan, kelancaran sampai kembali ke Indonesia,” tutup Wendi ‘Cagur’.

    Melihat unggahan dari Wendi ‘Cagur’ membuat sejumlah selebritas Tanah Air pun mendoakan agar di tahun depan, Wendi ‘Cagur’ dan keluarganya bisa mendapatkan jalan untuk menunaikan ibadah haji.

    “Insyaallah tahun depan berangkat haji ya Allah. Semangat selalu sayangku @revtiayunasya @wendicagur. Rencana Allah tidak ada yang tahu. Yakin lah tahun depan berangkat haji,” tulis Ayu Ting Ting.

    “Insyaallah tahun depan Allah panggil ayah dan bunda. Amin. Selalu yang sabar ya bun @revtiayunasya @wendicagur,” tulis Sinyo Esperanza.

    “Bapak Wendy, Ibu Ayu…Bismillah, Allah pasti panggil ke rumah Allah dengan waktu yang tepat, ya. Bismillah, selalu semangat terus. Allah mudahkan dan berikan takdir terbaik yaa. Amin ya Allah,” tulis Anwar BAB.

    “Peluk kalian @revtiayunasya @wendicagur segera di kasih jalan dan dipanggil untuk menjadi tamu nya Allah Swt pada tahun depan ya. Bismillah,” tulis Ussy Pratama.

    “Peluk dan sayang buat sahabatku. Insyaallah haji tahun depan di momen yang lebih indah yang Allah sudah siapkan dengan sebaik-baiknya yang sesuai rencana Allah Swt,” tulis Ivan Gunawan.

    “Pasti ada rencana lebih baik yang hanya diketahui oleh Allah Swt. Semangat @revtiayunasya @wendicagur semua akan indah pada wkatunya. Insyaallah. Amin,” tulis Imam Darto.

  • Zulhas Dinilai Jadi Menko dengan Kinerja Terbaik

    Zulhas Dinilai Jadi Menko dengan Kinerja Terbaik

    Jakarta –

    Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil survei bertajuk ‘Analisa Sosial: Persepsi Publik atas Optimisme dan Kinerja Pemerintah’. Survei ini mengukur kinerja yang paling baik di antara Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Merah Putih.

    Survei digelar pada Mei 2025 dengan melibatkan 1.200 responden. Metode yang digunakan dalam survei ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) sebesar 2,90% dengan tingkat akurasi data mencapai 95%. Pengambilan sampel dengan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat, yang memastikan representativitas data.

    Hasil survei menunjukkan Menko Pangan Zulkifli Hasan berada di posisi pertama dengan meraih 11,3%. Lalu di urutan kedua Menko Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto meraih 9,9%. Kemudian, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono 7,0%. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 4,5%.

    Selanjutnya, Menko Bidang PMK Pratikno 1,9%, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar 1,7%, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan 1,2%. Sementara itu, 62,5% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

    Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, mengatakan hasil survei menunjukkan Menko Zulhas menjadi menteri dengan kinerja terbaik. Hal itu, kata dia, mencerminkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi isu-isu pangan yang krusial.

    “Kinerja Zulkifli Hasan dalam menangani masalah ketahanan pangan dan distribusi bahan makanan selama periode yang penuh tantangan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Sabtu (31/5/2025).

    “Ini adalah sinyal bagi pemerintah untuk lebih proaktif dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program yang dijalankan. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dilakukan oleh para menteri, agar mereka dapat memberikan penilaian yang lebih akurat,” tambahnya.

    Dia pun mengingatkan Menko Zulhas mengenai tantangan saat ini. Menurutnya, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam sektor pangan masih sangat besar.

    Dedi mengatakan hasil survei tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi seluruh menteri. Terutama, kata dia, untuk terus meningkatkan kinerja dan berkomitmen dalam melayani rakyat.

    “Kinerja yang baik harus diiringi dengan upaya yang berkelanjutan untuk mendengarkan suara masyarakat. Hanya dengan cara ini, pemerintah dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat dan menciptakan dampak positif bagi kehidupan rakyat,” pungkas Dedi.

    (amw/dhn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Bentuk Satgas Terpadu, Kemendagri Ancam Cabut Izin Ormas Bermasalah

    Bentuk Satgas Terpadu, Kemendagri Ancam Cabut Izin Ormas Bermasalah

    Bisnis.com, Jakarta — Kementerian Dalam Negeri perintahkan semua kepala daerah agar menindak tegas preman dan ormas yang dianggap telah melanggar aturan.

    Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya mengatakan pihaknya sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas yang dikomandoi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

    Menurutnya, satgas tersebut ditugaskan untuk menindak seluruh preman dan ormas yang bermasalah di seluruh Indonesia.

    “Fokus satgas ini adalah pada deteksi dini, kemudian cegah dini, penindakan, dan juga penegakan hukum,” tuturnya di Jakarta, Jumat (30/5).

    Kemendagri, menurut Bima, saat ini terus melakukan evaluasi dan meminta agar Satgas di daerah proaktif menampung aduan masyarakat terkait pelanggaran oleh ormas. 

    Menurutnya, sanksi yang akan diberikan ke preman dan ormas bermasalah yaitu sanksi administratif, pidana hingga pembubaran izin ormas tersebut.

    “Ormas yang secara administratif memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kemendagri dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin apabila melanggar aturan,” katanya.

    Sementara itu, menurut Bima, untuk ormas yang terdaftar sebagai badan hukum dan yayasan atau perkumpulan di Kementerian Hukum, Satgas dapat merekomendasikan penindakan kepada kementerian tersebut berupa pencabutan status badan hukum.

    “Jadi yang ingin kami sampaikan adalah perangkat hukumnya sudah ada, kemudian aturannya sudah jelas. Tinggal semuanya dikembalikan lagi kepada para aparat di tingkatannya masing-masing,” ujarnya.

  • Kemendagri Minta Pemda dan Aparat Tegas pada Ormas Bermasalah

    Kemendagri Minta Pemda dan Aparat Tegas pada Ormas Bermasalah

    JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah (pemda) berkoordinasi aktif dengan aparat penegak hukum dalam menindak organisasi kemasyarakatan (ormas) yang melanggar aturan.

    Dalam program talkshow stasiun televisi nasional bertajuk “Kontroversi: Ormas Semakin Panas” yang diikutinya secara virtual dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat (29/5), Bima menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mengawal pembentukan dan pelaksanaan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas di bawah koordinasi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) Budi Gunawan.

    “Satgas ini fokusnya adalah pada premanisme dan ormas-ormas bermasalah. Fokusnya adalah pada deteksi dini, kemudian cegah dini, penindakan, dan juga penegakan hukum,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

    Ia membeberkan satgas tersebut memiliki kewenangan untuk menindak secara tegas ormas yang melanggar aturan. Selain itu, Satgas di daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, dapat melakukan penegakan hukum apabila terdapat pelanggaran serius seperti kekerasan fisik dan sebagainya.

    Menurutnya, Kemendagri saat ini terus melakukan evaluasi dan meminta agar Satgas di daerah proaktif menampung aduan masyarakat terkait pelanggaran oleh ormas. Dia tidak menutup kemungkinan diberlakukan sanksi mulai dari administratif, pidana, hingga pembubaran.

    Namun, ia menekankan bahwa sistem perizinan ormas terbagi pada dua kementerian, yakni Kemendagri dan Kementerian Hukum.

    Ormas yang secara administratif memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kemendagri dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin apabila melanggar aturan. Sementara untuk ormas yang terdaftar sebagai badan hukum, yayasan, ataupun perkumpulan di Kementerian Hukum, satgas dapat merekomendasikan penindakan kepada kementerian tersebut berupa pencabutan status badan hukum.

    “Jadi yang ingin kami sampaikan adalah perangkat hukumnya sudah ada, kemudian aturannya sudah jelas. Tinggal semuanya dikembalikan lagi kepada para aparat di tingkatannya masing-masing,” ujarnya.

    Di sisi lain, tambah Bima, Kemendagri terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ormas di daerah. Peran tersebut dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di daerah, bekerja sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan aparat penegak hukum.

    Selain itu, hingga saat ini beberapa kepala daerah telah mengambil langkah tegas dalam menindak ormas yang melanggar hukum.

    “Ada saatnya untuk merangkul, mengakomodir, membina gitu ya. Tetapi para kepala daerah juga tentu sangat paham, semestinya ada masanya juga harus hukum yang berbicara. Ada masanya juga kemudian ketegasanlah juga yang harus dikedepankan manakala sudah kelewat batas,” pungkas Bima.

  • Budi Arie Bungkam soal Judol dan Singgung PDIP, Dinilai Bisa Ganggu Pemerintahan Prabowo

    Budi Arie Bungkam soal Judol dan Singgung PDIP, Dinilai Bisa Ganggu Pemerintahan Prabowo

    “Jika PDI Perjuangan saja sampai melaporkan ini ke Bareskrim Polri, ini menurut saya terlihat bahwa PDI Perjuangan meyakini itu merupakan suara Budi Arie,” katanya.

    Menurut Hensat, Budi Arie Setiadi yang merupakan salah seorang menteri di Kabinet Merah Putih harus segera memberi penjelasan terkait rekaman suara itu.
    Betapa tidak, polemik yang dibiarkan berlarut-larut
    dapat memperburuk hubungan pemerintahan Prabowo dengan PDIP.

    Padahal, Prabowo sedang berusaha membangun hubungan baik dengan PDI Perjuangan. Kalau isu ini tidak segera diklarifikasi, bisa mengganggu hubungan baik Prabowo dengan Megawati.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP Puan Maharani mendesak Budi Arie mengklarifikasi tudingannya yang menyebut PDIP terlibat judi online. Puan mengatakan, Budi perlu mengklarifikasi pernyataannya itu agar menghindari spekulasi lainnya di publik.

    “Untuk menghindari fitnah dari Pak Menteri tolong untuk mengklarifikasi hal tersebut, jangan kemudian bicara sembarangan, tolong diklarifikasi,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5).

    Meski demikian, Puan meminta publik untuk tidak berspekulasi terkait hal tersebut dan menunggu penjelasan dari Budi Arie terlebih dahulu.

    Permasalahan ini bermula dari beredarnya rekaman yang diduga suara Budi Arie. Namanya sempat disebut dalam sidang dakwaan kasus judi online Kominfo (sekarang Komdigi).

    Dalam rekaman yang beredar tersebut, Budi Arie menyebut ia sengaja terkena framing oleh PDIP termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan.

  • Tangkal Penyelundupan dan Izin Tinggal Ilegal, Imigrasi Surabaya Gandeng Kecamatan Ngoro Bentuk TIMPORA

    Tangkal Penyelundupan dan Izin Tinggal Ilegal, Imigrasi Surabaya Gandeng Kecamatan Ngoro Bentuk TIMPORA

    Mojokerto (beritajatim.com) – Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Surabaya menggandeng Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto bersinergi pengawasan orang asing di tingkat kecamatan. Salah satunya melalui pembentukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

    “TIMPORA ini merupakan hasil diskusi bersama pak Camat dan lintas sektor, untuk menjawab isu strategis. Seperti penyalahgunaan izin tinggal, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia yang melibatkan perangkat kecamatan, desa, TNI, Polri, serta unsur kewilayahan lainnya,” ungkap Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Dodi Gunawan Ciptadi, Kamis (29/5/2025).

    Program tersebut juga menjadi bagian dari upaya edukasi dan pencegahan terhadap praktik penipuan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Imigrasi berkomitmen membangun desa binaan sebagai basis penyadaran masyarakat mengenai prosedur legal bekerja ke luar negeri.

    “Selama ini, banyak CPMI menjadi korban iming-iming kerja di luar negeri tanpa tahu detail gaji, jenis pekerjaan, hingga legalitas dokumen. Kami ingin memberikan edukasi langsung melalui forum desa, agar masyarakat tidak menjadi korban,” tambahnya.

    Dodi juga mengungkapkan bahwa sistem pelaporan orang asing berbasis digital tengah dikembangkan. Pihaknya sedang siapkan Sistem Pelaporan Orang Asing (APOA), dimana pemilik tempat tinggal, perangkat desa, hingga kecamatan bisa melaporkan keberadaan WNA. Hal tersebut sesuai amanah Pasal 72 Undang-undang Keimigrasian.

    “Dalam periode Januari hingga Mei 2025, Kantor Imigrasi Surabaya telah menangani 64 kasus pelanggaran keimigrasian, termasuk penyelundupan manusia yang telah memasuki tahap P21 di Kejaksaan Negeri Surabaya. Pelanggaran terbanyak berupa penyalahgunaan izin tinggal oleh WNA yang beraktivitas tidak sesuai izin, termasuk oknum yang mengaku sebagai investor,” jelasnya.

    Sekedar diketahui wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya mencakup beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang berada dalam pengawasan administratif dan operasional keimigrasian. Yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto dan Kota Mojokerto.

    Keempat wilayah ini menjadi cakupan utama bagi pelaksanaan tugas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surabaya, baik dalam hal pelayanan keimigrasian (paspor, izin tinggal WNA, visa, dsb.) maupun pengawasan terhadap orang asing, termasuk operasi TIMPORA dan penegakan hukum keimigrasian seperti deportasi dan tindakan administratif.

    Di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto terdapat kawasan industri yakni Ngoro Industrial Park (NIP) yang terletak di kaki Gunung Penanggungan. Kawasan ini dikembangkan dengan total area 480 hektar yang pembangunan tahap pertama dimulai pada Januari 1991 dan tahap kedua dimulai pada Agustus 2010. [tin/ian]

  • Pertempuran Politik Terbuka Kubu Jokowi dan Kubu Megawati

    Pertempuran Politik Terbuka Kubu Jokowi dan Kubu Megawati

    GELORA.CO –  Ketegangan politik di lingkaran kekuasaan kian meruncing setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melaporkan Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi ke pihak berwajib.

    Laporan tersebut dilayangkan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilontarkan Budi Arie, yang menuding PDIP dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Budi Gunawan berada di balik kasus judi online yang menyeret namanya.

    “Ini buntut dari tuduhannya bahwa PDIP bersama dengan Menko Polhukam Budi Gunawan bermain di belakang dugaan keterlibatan Budi Arie dalam kasus judi online,” ujar jurnalis senior Hersubeno Arief dalam perbincangannya bersama pengamat politik Rocky Gerung, dikutip oleh Poskota dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Rabu, 28 Mei 2025.

    Rocky menilai bahwa kasus ini telah beralih dari persoalan hukum ke arena politik yang lebih luas.

    “Kasus Budi Arie ini meledak sebagai duel politik. Padahal, sebetulnya ini soal pembuktian legal yang tersedia. Tapi karena Pak Menteri langsung menyerang PDIP dan juga menyerang Menko Polhukam Pak BG, padahal mereka satu kabinet, jadi ini menunjukkan bahwa seolah-olah kabinet ini tidak diasuh dalam satu arah yang purposif,” kata Rocky.

    Ia juga menekankan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam proses hukum. Namun, menurutnya, opini publik sudah terlanjur terbentuk, terutama karena tudingan Budi Arie menyentuh ranah yang sensitif secara politis.

    “Publik melihat bahwa ternyata soal-soal di belakang itu lebih dahsyat lagi,” tambahnya.

    Langkah PDIP untuk melaporkan Budi Arie dipandang sebagai upaya “serangan balik” terhadap tuduhan yang dinilai mencoreng nama baik partai serta Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    “Masuk akal kalau PDIP kemudian membawa ini sebagai kasus baru, yaitu kasus penghinaan, atau tuduhan palsu, yang mungkin dianggap sebagai dendam dari Jokowi terhadap Megawati melalui ucapan Budi Arie,” jelas Rocky.

    Ketegangan antara kubu Jokowi dan PDIP, yang sebelumnya lebih bersifat laten, kini berubah menjadi konflik terbuka.

    “Ya, karena bagaimanapun kita tahu Budi Arie adalah proksi Jokowi. Dan kader-kader PDIP, kita tahu, adalah bagian dari kepanjangan tangan Ibu Megawati. Tudingan ini membuat Ibu Megawati tersinggung,” kata Hersubeno.

    Menurut Rocky, pernyataan Budi Arie yang dianggap tidak tersaring menambah api dalam konflik ini.

    “Ucapan Pak Budi Arie itu, karena beliau adalah ketua Projo, pasti identik atau bahkan otentik dengan pikiran Presiden Jokowi,” ujar Rocky. Ia menilai bahwa situasi ini bisa menjadi “rahmat terselubung” yang memperjelas posisi politik masing-masing pihak.

    Lebih lanjut, Rocky menyebut bahwa kini terbuka dua medan tempur, yakni ranah hukum dan ranah politik. Ia memprediksi bahwa nasib Budi Arie akan sangat bergantung pada langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    “Apakah Pak Prabowo akan ambil langkah yang mendamaikan, atau harus mengambil langkah yang bukan lagi kuratif, tetapi terminated, artinya menghentikan polemik ini secara tegas,” katanya.

    Selain itu, Rocky juga menggarisbawahi adanya tuntutan transparansi terhadap kekayaan Budi Arie, termasuk relasinya dengan figur-figur yang disebut dalam dokumen BAP di kejaksaan.

    “Publik sudah melihat satu celah, yaitu pertempuran politik antara Budi Arie dan PDIP. Dan itu artinya pertempuran antara Jokowi dan Megawati,” pungkas Rocky.