Xcloud.id

Tag: Gunawan

  • Wamenbud Giring Ganesha Jadi Komisaris Anak Usaha Garuda Indonesia

    Wamenbud Giring Ganesha Jadi Komisaris Anak Usaha Garuda Indonesia

    Jakarta, Beritasatu.com – Anak usaha PT Garuda Indonesia Airlines (GIAA) yakni PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) melakukan perubahan struktur organisasi. Perubahan susunan pengurus dan struktur organisasi perseroan itu pun sudah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

    “RUPSLB menetapkan pemberhentian dengan hormat atas anggota Dewan Komisaris dan Direksi,” kata Direktur Utama GMFI Andi Fahrurrozi dalam konferensi pers yang digelar secara daring, seperti dilansir dari Antara, Kamis (5/6/2025).

    Adapun anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diberhentikan secara terhormat adalah Dharmadi (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen), Rahmat Hanafi (Komisaris), Ali Gunawan (Komisaris Independen), dan Abhan (Komisaris Independen).

    Lebih lanjut, Agit Atriantio (Komisaris Independen), Pudjo Sarwoko (Direktur Human Capital & Corporate Affairs), Salusra Satria (Direktur Keuangan), Mukhtaris (Direktur Line Operation), dan Irvan Pribadi (Direktur Base Operation).

    RUPSLB pun menyetujui perubahan nomenklatur jabatan direksi, yaitu Direktur Human Capital & Corporate Affairs diubah menjadi Direktur Sumber Daya Manusia, dan Direktur Base Operation diubah menjadi Direktur Base Management.

    Salah satu yang menarik perhatian adalah nama Giring Ganesha yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan RI periode 2024-2029, masuk jajaran Dewan Komisaris. Berikut adalah susunan pengurus GMFI sebagaimana hasil keputusan RUPLB.

    Dewan Komisaris
    Komisaris Utama: Oki Yanuar
    Komisaris Independen: Dean Arslan
    Komisaris: Giring Ganesha Djumaryo

    Direksi
    Direktur Utama: Andi Fahrurrozi
    Direktur Base Management: Bobi Gumelar Respati
    Direktur Line Operation: Mukhtaris
    Direktur Sumber Daya Manusia: Mitra Piranti
    Direktur Keuangan: Tri Hartono.

  • IHSG Lanjutkan Tren Positif, MLPT dan BRPT Masuk Daftar Top Gainers

    IHSG Lanjutkan Tren Positif, MLPT dan BRPT Masuk Daftar Top Gainers

    Jakarta, Beritasatu.com – Indeks harga saham gabungan (IHSG) kembali ditutup di zona hijau pada Kamis (5/6/2025), mencatat kenaikan sebesar 44,38 poin atau 0,63% ke level 7.113,4. Ini merupakan penguatan dua hari berturut-turut bagi indeks acuan bursa Indonesia.

    Di tengah penguatan IHSG, dua emiten, yakni PT Multipolar Technology Tbk (MLPT) dan PT Barito Pacific Tbk (BRPT) mencuri perhatian pasar dengan lonjakan harga signifikan dan menempati posisi teratas dalam daftar saham dengan kenaikan tertinggi hari ini.

    Berdasarkan data perdagangan, terdapat 279 saham yang menguat, 332 saham melemah, dan 197 saham stagnan. Nilai total transaksi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencapai Rp 16,23 triliun, dengan volume perdagangan sebesar 22,9 miliar saham dan frekuensi transaksi sebanyak 1.337.494 kali.

    Sebagian besar sektor mengalami penguatan. Sektor barang baku mencatat kinerja terbaik dengan kenaikan 1,4%, disusul sektor barang konsumsi non-primer naik 0,5%, energi naik 0,5%, teknologi naik 0,2%, dan properti naik 0,1%

    Namun, beberapa sektor mengalami tekanan. Sektor kesehatan memimpin pelemahan dengan koreksi 1,8%, diikuti barang konsumsi primer turun 0,4%, infrastruktur melemah 0,1%, dan keuangan turun tipis 0,01%

    Di antara saham yang bersinar hari ini, MLPT meroket 19,9% menjadi Rp 30.325, sementara BRPT melonjak 17% ke posisi Rp 1.510 per saham.

    Beberapa saham lain yang mencatatkan kenaikan signifikan antara lain, PT Pudjiadi & Sons Tbk (PNSE) naik 24,6% ke Rp 486, PT Sillo Maritime Perdana Tbk (SHIP) naik 21,7% ke Rp 2.800, dan  PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST) naik 20% ke Rp 120.

    Di sisi lain, empat saham terjerembab hingga menyentuh auto rejection bawah (ARB), yaitu PT Sumber Sinergi Makmur Tbk (IOTF) merosot 14,6% ke Rp 169, PT Woori Finance Indonesia Tbk (BPFI) anjlok 14,5% ke Rp 352,  PT Agro Yasa Lestari Tbk (AYLS) turun 14,4% ke Rp 118, dan PT Multi Prima Sejahtera Tbk (LPIN) melemah 13,3% ke Rp 390

    Pergerakan positif IHSG hari ini juga sejalan dengan bursa saham Asia yang mayoritas menghijau. Straits Times (Singapura) naik 0,3%, Hang Seng (Hong Kong) melesat 1%, dan Shanghai Composite (China) menguat 0,2%. Sementara itu, Nikkei 225 (Jepang) justru terkoreksi 0,5%.

  • BSI International Expo 2025, Perkuat Literasi dan Ekosistem Islami di Kancah Global

    BSI International Expo 2025, Perkuat Literasi dan Ekosistem Islami di Kancah Global

    Jakarta, Beritasatu.com – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) siap menggelar event tahunan unggulannya, BSI International Expo 2025. Acara ini dirancang sebagai platform vital untuk memperkuat literasi dan ekosistem Islami di kancah global. Melanjutkan kesuksesan tahun sebelumnya, BSI International Expo 2025 kali ini mengusung tema “Engaging Indonesia in the Global Halal Industry” yang akan digelar pada 26-29 Juni 2025 di Jakarta Convention Center (JCC) Hall A & B, Jakarta.

    Corporate Secretary BSI Wisnu Sunandar mengatakan industri halal dunia menunjukkan tren yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

    “BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia dan salah satu pemain yang diperhitungkan di kancah global perlu mengambil peran dan langkah aktif untuk penguatan ekosistem industri halal global,” ujarnya.

    Wisnu menegaskan bahwa gelaran BSI International Expo 2025 juga ditujukan untun memperkuat positioning dan branding BSI sebagai leader di ekosistem halal, terutama layanan haji dan umrah, sekaligus satu-satunya bank emas (bulion) di Indonesia yang telah ditetapkan Presiden RI pada 26 Februari 2025. 

    Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy Report 2024, pasar halal global 2025 diperkirakan akan terus tumbuh mencapai US$ 2.597 miliar atau untuk proyeksi industri halal di Indonesia sekitar US$ 249 miliar. Pertumbuhan tersebut didorong oleh meningkatnya kesadaran terhadap produk sehat, aman, dan etis, serta populasi Muslim yang terus bertambah.

    Menurut Wisnu, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam industri halal global dengan populasi Muslim mencapai 87% menempati peringkat 2 dunia. Pada 2023, Indonesia menempati posisi ke-3 dalam Global Islamic Economy Index (GIEI) berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy Report (SGIE), hanya di bawah peringkat Malaysia dan Arab Saudi. Indonesia juga berambisi untuk menjadi nomor satu dalam GIEI.

    ‘’BSI International Expo merupakan salah satu inisiatif BSI untuk memaksimalkan potensi tersebut,” lanjutnya.

    BSI International Expo Hadirkan Berbagai Rangkaian Agenda Menarik dan Positif 

    Gelaran BSI International Expo 2025 yang akan digelar selama hampir 1 pekan ini turut menghadirkan business matching antara UMKM dalam negeri dengan calon pembeli potensial dari luar negeri. Dalam event BSI International Expo 2024 sebelumnya, agenda business matching ini mampu menghadirkan 20 negara.

    “Berkaca dari kesuksesan tahun lalu, BSI melihat business matching bisa mempercepat UKM agar dilirik oleh calon pembeli dari mancanegara,” ujar SVP Marketing Communication BSI Muhammad Arif Gunawan.

    Selain business matching, BSI juga akan menggelar final ajang BSI Talenta Wirausaha yang merupakan penyelenggaraan tahun ke tiga. Selain itu, tahun ini juga dilakukan penambahan exhibition menjadi 348 termasuk 50 travel haji umrah, brand fashion, food & beverages, kosmetik, education, otomotif.

    “Nasabah bisa memperoleh promo menarik untuk transaksi selama expo ini, baik membeli rumah, mobil, mendaftar umrah, atau belanja kosmetik dan pakaian,” lanjut Arief.

    SVP Islamic Ecosystem Solution BSI Muhammad Habiby menambahkan, BSI International Expo 2025 akan menjadi wadah bagi BSI untuk memperkuat islamic ecosystem yang selama ini menjadi fokus perseroan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat, salah satunya ekosistem haji dan umrah. BSI mengembangkan ekosistem haji dan umrah termasuk value chain. 

    “BSI saat ini merupakan market leader dalam ekosistem haji dan umrah. Pada musim haji tahun ini, perseroan mencatat terdapat 164.905 nasabah BSI yang menjadi calon jamaah haji. Angka ini mencakup sekitar 83% dari total kuota nasional yang disediakan Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia,” jelas Hasby.

    BSI saat ini juga sudah dilengkapi dengan salah satu layanan yang menjadi kekuatan baru islamic ecosystem perseroan, yaitu bisnis bank emas atau bulion bank. BSI menyediakan gerai khusus layanan bulion pada expo ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.  

    “Dengan adanya BSI International Expo 2025 ini, diharapkan akan terus memperkuat islamic ecosystem BSI dan pada akhirnya akan semakin banyak kemaslahatan yang diberikan oleh perseroan dan semakin banyak juga umat yang terbantu oleh kehadiran BSI,” tutupnya.

  • Ada Giring Ganesha, Ini Daftar Direksi-Komisaris Anak Usaha Garuda

    Ada Giring Ganesha, Ini Daftar Direksi-Komisaris Anak Usaha Garuda

    Jakarta –

    Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) menetapkan jajaran komisaris dan direksi baru. RUPSLB digelar hari ini, Kamis (5/6/2025).

    Dalam acara tersebut, pemegang saham GMFI menyepakati penunjukan Giring Ganesha Djumaryo sebagai komisaris perseroan. Diketahui, Giring Ganesha saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri (Wamen) Kebudayaan.

    Di samping itu, agenda tersebut juga kembali mengangkat Andi Fahrurrozi sebagai Direktur Utama GMFI. Sementara untuk Komisaris Utama GMFI dijabat oleh Oki Yanuar.

    Pemegang saham menetapkan pemberhentian debgan hormat sejumlah komisaris yakni Dharmadi (Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen), Rahmat Hanafi (Komisaris), Ali Gunawan (Komisaris Independen), Abhan (Komisaris Independen), Agit Atriantio (Komisaris Independen).

    Sementara untuk jajaran direksi, GMFI juga memberhentikan dengan hormat Pudjo Sarwoko (Direktur Human Capital & Corporate Affairs), Salusra Satria (Direktur Keuangan), Mukhtaris (Direktur Line Operation), dan Irvan Pribadi (Direktur Base Operation).

    “GMFI siap melanjutkan peran sebagai mitra strategis industri aviasi dan sektor lainnya, seraya terus menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Andi dalam konferensi persnya secara virtual.

    Berikut susunan lengkap komisaris dan direksi GMFI:

    Komisaris

    Komisaris Utama: Oki Yanuar
    Komisaris Independen: Dean Arslan
    Komisaris: Giring Ganesha Djumaryo

    Direksi

    Direktur Utama: Andi Fahrurrozi
    Direktur Base Management: Bobi Gumelar Respati
    Direktur Line Operation: Mukhtaris
    Direktur Sumber Daya Manusia: Mitra Piranti
    Direktur Keuangan: Tri Hartono

    (acd/acd)

  • Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Kepala Departemen Komunikasi (Depkom) Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Berdasarkan catatan Bisnis, Erwin sudah pernah diperiksa penyidik KPK sebelumnya dalam kasus tersebut pada Desember 2024. Pada hari yang sama saat itu, dia diperiksa bersamaan dengan Kepala Divisi PSBI BI Hery Indratno.

    Dalam pemeriksaan kedua sebagai saksi ini, penyidik mendalami keterangan Erwin ihwal keseluruhan proses dan prosedur penganggaran hingga pencairan dana CSR bank sentral tersebut.

    “Saksi hadir dan didalami terkait dengan proses dan prosedur dalam penganggaran, pengajuan, sampai dengan pencairan PSBI,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Adapun lembaga antirasuah belakangan ini kerap memeriksa saksi-saksi dalam kasus tersebut dari lingkungan internal BI. Pada 22 Mei 2025, penyidik turut memeriksa Deputi Direktur Departemen Hukum BI. 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI sudah naik ke tahap penyidikan sejak akhir 2024. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan bersifat umum, sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Penyidik KPK juga telah memeriksa berbagai saksi serta menggeledah sejumlah tempat. Beberapa di antaranya adalah kantor BI, termasuk ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo; salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat; dan rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019–2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi NasDem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada April 2025 lalu sempat mengungkap bahwa lembaganya tidak lama lagi akan menetapkan pihak tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapkannya saat ditanya ihwal status hukum anggota DPR Komisi XI 2019–2024 Fraksi Partai NasDem, Satori, yang sudah beberapa kali diperiksa KPK.

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun 50 unit rumah rakyat, kenyataan di lapangan menunjukkan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Korupsi CSR Bank Indonesia, Eks Kepala Depkom Dicecar Penganggaran hingga Pencairan oleh KPK

    Bisnis.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Kepala Departemen Komunikasi (Depkom) Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Berdasarkan catatan Bisnis, Erwin sudah pernah diperiksa penyidik KPK sebelumnya dalam kasus tersebut pada Desember 2024. Pada hari yang sama saat itu, dia diperiksa bersamaan dengan Kepala Divisi PSBI BI Hery Indratno.

    Dalam pemeriksaan kedua sebagai saksi ini, penyidik mendalami keterangan Erwin ihwal keseluruhan proses dan prosedur penganggaran hingga pencairan dana CSR bank sentral tersebut.

    “Saksi hadir dan didalami terkait dengan proses dan prosedur dalam penganggaran, pengajuan, sampai dengan pencairan PSBI,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Selasa (3/6/2025).

    Adapun lembaga antirasuah belakangan ini kerap memeriksa saksi-saksi dalam kasus tersebut dari lingkungan internal BI. Pada 22 Mei 2025, penyidik turut memeriksa Deputi Direktur Departemen Hukum BI. 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI sudah naik ke tahap penyidikan sejak akhir 2024. Namun, surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan bersifat umum, sehingga belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

    Penyidik KPK juga telah memeriksa berbagai saksi serta menggeledah sejumlah tempat. Beberapa di antaranya adalah kantor BI, termasuk ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo; salah satu ruangan di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pusat; dan rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019–2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi NasDem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, pada April 2025 lalu sempat mengungkap bahwa lembaganya tidak lama lagi akan menetapkan pihak tersangka dalam kasus tersebut. Hal itu diungkapkannya saat ditanya ihwal status hukum anggota DPR Komisi XI 2019–2024 Fraksi Partai NasDem, Satori, yang sudah beberapa kali diperiksa KPK.

    Sejauh ini, terang Asep, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun 50 unit rumah rakyat, kenyataan di lapangan menunjukkan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

    Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, memastikan bahwa penyaluran CSR BI dilakukan dengan tata kelola/ketentuan yang benar.

    “Proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola/ketentuan yang benar, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan,” tuturnya, Minggu (29/12/2024).

  • Peduli Bumi, Telkom Kompensasi Emisi Digiland 2025

    Peduli Bumi, Telkom Kompensasi Emisi Digiland 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) kembali menegaskan komitmennya terhadap keberlanjutan (Environmental, Social, and Governance/ESG) melalui penyelenggaraan Digiland 2025, perhelatan tahunan terbesar TelkomGroup yang menghadirkan Digiland Run, Digiland Music, serta Kuliner Nusantara dan Pasar UMKM.

    Acara ini dirancang tidak hanya memberikan pengalaman yang menyenangkan dan berkesan bagi para pengunjung, tetapi juga sebagai wujud nyata kepedulian terhadap lingkungan.

    Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, Telkom bekerja sama dengan Jejakin untuk melakukan perhitungan jejak karbon secara menyeluruh selama pelaksanaan acara.

    Hasilnya, tercatat total emisi karbon yang dihasilkan sebesar 144.043,62 kgCO₂e, yang berasal dari empat sumber utama, yaitu penggunaan venue dan akomodasi, konsumsi makanan dan minuman, transportasi, serta pengelolaan sampah.

    Data ini menjadi fondasi penting bagi perusahaan dalam merancang strategi kompensasi emisi yang konkret, terukur, dan berdampak nyata. Langkah ini juga sejalan dengan visi Telkom untuk menghadirkan event yang tidak hanya berskala internasional dan berfokus pada pengalaman peserta, tetapi juga memiliki kontribusi positif terhadap lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.

    SVP Group Sustainability and Corporate Communication Telkom Ahmad Reza mengatakan, “Melalui Digiland 2025, TelkomGroup ingin menunjukkan bahwa keberlanjutan bukan sekadar komitmen, tetapi menjadi bagian yang terintegrasi dalam setiap inisiatif dan kegiatan perusahaan, termasuk dalam penyelenggaraan event berskala besar. Dengan memadukan inovasi digital dan tanggung jawab sosial-lingkungan, kami berharap Digiland dapat menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk bersama-sama menjaga bumi, memberdayakan masyarakat, dan menciptakan masa depan yang berkelanjutan.”

    Untuk menyeimbangkan dampak emisi karbon tersebut, diperkirakan dibutuhkan sekitar 15.969 pohon mangrove dengan masa hidup tiga tahun. Selama tahun 2025, TelkomGroup menunjukkan aksi nyata terhadap keberlanjutan melalui berbagai inisiatif lingkungan, di antaranya penanaman 56.800 pohon mangrove sebagai bagian dari upaya konservasi wilayah pesisir, penanaman 47.900 pohon MTPS (Multipurpose Tree Species) untuk mendukung program penghijauan dan pemulihan ekosistem, serta menurunkan 170 substrat terumbu karang di berbagai lokasi pesisir Indonesia guna mendukung pelestarian ekosistem laut.

    “Jumlah tersebut jauh melebihi kebutuhan netralisasi emisi dari Digiland 2025, membuktikan bahwa Telkom tidak hanya menghindari kerusakan lingkungan, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pemulihan ekosistem.  Tidak hanya itu, Digiland 2025 juga menunjukkan keberlanjutan dari aspek sosial. Tahun lalu, Digiland Run mendorong aksi tanam pohon lewat partisipasi peserta, di mana setiap 5 Km yang ditempuh setara dengan 1 pohon ditanam. Tahun ini, TelkomGroup menghadirkan inisiatif baru dengan semangat yang sama, yaitu setiap 1 Km yang ditempuh para peserta lari akan dikonversi menjadi 1 GB kuota internet untuk mendukung akses pendidikan di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal),” jelas VP Sustainability Telkom Gunawan Wasisto Ciptaning Andri.G

    Founder & CEO Jejakin Arfan Arlanda mengungkapkan, “Kami di Jejakin mendukung TelkomGroup dalam penghitungan jejak karbon acara Digiland 2025, yang sejalan dengan prinsip Green Meetings. Dengan data yang kami berikan, TelkomGroup dapat merancang langkah-langkah kompensasi yang lebih tepat dan terukur, serta memperkuat komitmen mereka terhadap keberlanjutan.”

    Dengan dukungan teknologi, edukasi, dan aksi nyata untuk Bumi, TelkomGroup  membuktikan bahwa transformasi digital dapat berjalan seiring dengan upaya keberlanjutan. Digiland 2025 bukan hanya tentang inovasi teknologi, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga bumi dan membangun masa depan yang lebih baik.

    #ElevatingYourFuture

  • Jokowi Dinilai Makin Terdesak, Desakan Pemakzulan Gibran dan Kontroversi Ijazah Terus Menguat

    Jokowi Dinilai Makin Terdesak, Desakan Pemakzulan Gibran dan Kontroversi Ijazah Terus Menguat

    GELORA.CO – Mantan Presiden Joko Widodo tengah menghadapi tekanan politik yang meningkat setelah Forum Purnawirawan TNI secara resmi menyerahkan surat tuntutan kepada DPR yang salah satunya berisi desakan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno memberikan restunya atas langkah tersebut, menyebut tuntutan para purnawirawan menyangkut persoalan mendasar bagi bangsa dan negara.

    “Saya mendoakan semoga DPR hatinya terbuka,” ujar Try Sutrisno dalam pernyataan usai menerima delegasi Forum Purnawirawan di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat.

    Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh-tokoh militer senior, termasuk Laksamana (Purn.) Slamet Subiyanto, Letjen TNI (Purn.) Soeharto, Mayjen TNI (Purn.) Sunarko, Marsda (Purn.) Amin Syah Budiono, serta penggagas forum, Dwi Cahyo Suarsono.

    Para purnawirawan mengajukan delapan poin tuntutan yang telah dikaji dan didukung dengan dokumen, salah satunya menyoroti inkonstitusionalitas proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.

    Mereka mengklaim keputusan Mahkamah Konstitusi yang membuka jalan bagi Gibran bertentangan dengan hukum, terutama setelah Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman, paman Gibran dan Ketua MK saat itu, melanggar etik berat.

    “Publik menjuluki Gibran sebagai ‘anak haram konstitusi’,” ujar pengamat politik dan jurnalis senior Hersubeno Arief dalam kanal YouTube Hersubeno Point, dikutip oleh Poskota pada Senin, 2 Juni 2025.

    Menurut UUD 1945, proses pemakzulan melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. DPR harus terlebih dahulu meminta pendapat hukum MK. Jika MK menyatakan syaratnya terpenuhi, barulah MPR dapat mengambil keputusan akhir.

    Secara politik, peluang pemakzulan disebut masih terbuka lebar. “Yang sangat mungkin mengambil inisiatif pertama adalah PDIP,” kata Hersubeno.

    Hubungan PDIP dengan Jokowi disebut sangat memburuk, terlebih setelah tudingan framing isu judi online yang menyeret Menko Polhukam Budi Gunawan, kader PDIP.

    Sementara itu, partai Golkar yang kini dipimpin Bahlil Lahadalia, orang dekat Jokowi, diprediksi akan menolak pemakzulan. Namun, arah politik partai tersebut tetap dinamis, tergantung sikap Prabowo Subianto, presiden terpilih dan Ketua Umum Partai Gerindra.

    “Tradisi Golkar adalah selalu mengikuti siapa penguasanya. Dalam hal ini, tentu penguasanya adalah Pak Prabowo,” jelas Hersubeno.

    Situasi politik menjadi semakin rumit ketika isu dugaan ijazah palsu Jokowi kembali mencuat. Meskipun Bareskrim telah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli, tekanan opini publik terus menguat.

    Jokowi telah melaporkan beberapa tokoh, seperti Roy Suryo, Dr. Rismon, dan Dr. Tifa, yang meragukan keaslian ijazahnya. Namun, proses hukum terhadap mereka dinilai tidak akan berjalan mulus.

    “Tidak semudah itu bagi Polda untuk memproses Roy Suryo dan kawan-kawan,” ujar Hersubeno, meragukan kekuatan argumen semata dari hasil investigasi Bareskrim.

    Secara keseluruhan, Jokowi kini menghadapi dua front utama: gugatan hukum atas keabsahan ijazahnya dan tekanan politik atas posisi Gibran.

    Dalam konstelasi politik yang belum stabil menjelang pelantikan pemerintahan baru, dinamika antara Jokowi dan Prabowo juga kian menjadi sorotan.

    “Dulu, Pak Harto yang begitu kuat pun bisa dimakzulkan dalam waktu singkat,” pungkas Hersubeno, mengingatkan bahwa segala kemungkinan masih terbuka.

  • Survei Sebut Zulkifli Hasan Puncaki Daftar Menko Berkinerja Terbaik

    Survei Sebut Zulkifli Hasan Puncaki Daftar Menko Berkinerja Terbaik

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mendapatkan penilaian publik sebagai menko berkinerja terbaik. Hal ini berdasarkan hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode Mei 2025.

    Dalam survei nasional bertajuk Analisa Sosial: Persepsi Publik atas Optimisme dan Kinerja Pemerintah tersebut, responden diminta untuk memberikan pendapat mengenai siapa di antara para Menteri Koordinator yang dianggap bekerja paling baik.

    Hasil jawaban responden, Menko Pangan Zulkifli Hasan meraih skor 11,3% Menko Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto 9,9%, Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono 7%, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 4,5%.

    Kemudian Menko Bidang PMK Pratikno 1,9%, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat A. Muhaimin Iskandar:1,7%, Menko Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan 1,2% dan responden yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab 62,5%.

    Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah mengatakan hasil yang menunjukkan Menko Pangan Zulkifli Hasan sebagai menteri dengan kinerja terbaik mencerminkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap upaya pemerintah dalam mengatasi isu-isu pangan yang krusial.

    “Kinerja Zulkifli Hasan dalam menangani masalah ketahanan pangan dan distribusi bahan makanan selama periode yang penuh tantangan ini sangat diapresiasi oleh masyarakat,” ujarnya dikutip Minggu (1/6/2025).

    Lebih lanjut, Dedi menekankan bahwa angka 62,5% responden yang memilih “Tidak Tahu/Tidak Jawab” menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi dari pemerintah. “Ini adalah sinyal bagi pemerintah untuk lebih proaktif dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan program yang dijalankan. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dilakukan oleh para menteri, agar mereka dapat memberikan penilaian yang lebih akurat,” tambahnya.

    Dedi juga mengingatkan bahwa meskipun Zulkifli Hasan mendapatkan penilaian positif, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam sektor pangan masih sangat besar.

    “Kita harus ingat bahwa kinerja yang baik tidak hanya diukur dari persepsi publik, tetapi juga dari hasil nyata di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi Menko Pangan untuk terus berinovasi dan mencari solusi yang efektif untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.

    Dedi menekankan, hasil survei ini dapat menjadi bahan refleksi bagi seluruh menteri untuk terus meningkatkan kinerja dan berkomitmen dalam melayani rakyat.

    “Kinerja yang baik harus diiringi dengan upaya yang berkelanjutan untuk mendengarkan suara masyarakat. Hanya dengan cara ini, pemerintah dapat membangun kepercayaan yang lebih kuat dan menciptakan dampak positif bagi kehidupan rakyat,” pungkas Dedi.

    Survei melibatkan 1.200 responden. Metode yang digunakan dalam survei ini memiliki pengukuran kesalahan (margin of error) sebesar 2,9% dengan tingkat akurasi data mencapai 95%. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik multistage random sampling (MRS) atau pengambilan sampel bertingkat, yang memastikan representativitas data.

    (rah/rah)

  • Syahganda Nainggolan Yakini 90 Persen Duit Judol Mengalir ke Pemerintah Jokowi

    Syahganda Nainggolan Yakini 90 Persen Duit Judol Mengalir ke Pemerintah Jokowi

    GELORA.CO – Direktur Eksekutif Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, menyoroti rekaman suara yang diduga milik Budi Arie Setiadi yang isinya menuding PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan berada di balik pemberitaan judi online yang menyeret namanya. 

    Menurutnya, rekaman itu menimbulkan kecurigaan serius dugaan aliran dana dari praktik judol ke Pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

    “Kalau dugaan pastilah. Saya 90 persen yakin dana judi online mengalir ke pemerintahan Jokowi, karena itu masa-masa menuju pilpres,” ujar Syahganda dalam kanal YouTube Bambang Widjojanto, Minggu 1 Juni 2025.

    Atas dasar itu, Syahganda menyerukan pembentukan sebuah tim independen yang disebutnya sebagai ‘Komisi Kebenaran’ untuk mengusut dugaan tersebut secara menyeluruh. 

    Menurutnya, langkah ini penting untuk menjernihkan transisi kekuasaan dari era Jokowi ke pemerintahan Presiden ke-8 RI Prabowo Subianto.

    “Ini menyangkut kekuasaan lama dan baru. Maka harus dibuat tim khusus untuk memeriksa itu,” tegasnya.

    Ia juga menyinggung posisi mantan Menkominfo Budi Arie Setiadi, yang menurutnya tak tersentuh dalam pusaran kasus judi online karena dianggap berperan dalam pemenangan Prabowo lewat organisasi relawan Projo.

    “Kenapa Budi Arie tidak tersentuh? Karena dia bagian dari pemenangan Prabowo kemarin,” katanya.

    Namun demikian, Syahganda menilai Budi Arie seharusnya legawa mundur jika sudah tidak lagi sejalan dengan visi pemerintahan baru, termasuk Asta Cita yang diusung Prabowo.

    “Kalau saya jadi presiden, saya langsung pecat. Prabowo sebagai presiden pasti punya kuasa penuh untuk mengambil keputusan,” ujar Syahganda.