Xcloud.id

Tag: Gunawan

  • Perkuat Pembangunan SDM, Pertamina Resmikan 3 Fasilitas Baru UPER

    Perkuat Pembangunan SDM, Pertamina Resmikan 3 Fasilitas Baru UPER

    Perkuat Pembangunan SDM, Pertamina Resmikan 3 Fasilitas Baru UPER
    Tim Redaksi
     
    KOMPAS.com
    – PT
    Pertamina
    (Persero) meresmikan tiga fasilitas baru
    Universitas Pertamina
    , yakni Gedung Kuliah Baru, Gerbang Utama dan Fasilitas Laboratorium Baru Universitas Pertamina (UPER), Kamis (19/6/2025).
    Peresmian dilakukan lewat penandatanganan prasasti peresmian oleh Komisaris Independen Pertamina Condro Kirono. 
    Pada kesempatan itu, Condro mengapresiasi sinergi dan kolaborasi yang terjalin dalam revitalisasi sarana dan fasilitas UPER.
    Menurutnya, langkah itu sejalan dengan Asta Cita Nomor 4 Presiden RI Prabowo Subianto yang menekankan penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
    “Jajaran dewan komisaris sangat berbahagia atas perubahan dan pencapaian yang terjadi di Universitas Pertamina,” katanya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (26/6/2025).
    Condro menambahkan, pengembangan fasilitas ini merupakan wujud kesadaran dan komitmen bersama untuk mendukung pembangunan SDM Indonesia. 
    “Mudah-mudahan fasilitas yang diresmikan ini menambah semangat belajar mahasiswa, semangat mengajar dosen, demi kemajuan sumber daya manusia Indonesia,” harapnya.
    Presiden Direktur Pertamina Foundation, Agus Mashud S Asngari, menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas baru ini merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) UPER.
    Pembangunan dilakukan untuk menunjang kebutuhan ruang kegiatan akademik, mendukung target
    student body
    ,
    center of excellence
    (CoE), penguatan tenaga pendidik, Tri Dharma Perguruan Tinggi, serta berbagai target strategis lainnya.
    Dengan fasilitas yang memadai, UPER diharapkan mampu mencetak lulusan berprestasi dan menghasilkan riset unggulan yang berkontribusi langsung bagi bisnis Pertamina ataupun penguatan reputasi perusahaan.
    Agus menilai, percepatan pembangunan ini menjadi lompatan signifikan bagi UPER yang terus berkembang pesat sehingga membutuhkan sarana belajar-mengajar yang modern.
    “Ini adalah upaya untuk menjadi kampus global yang tepercaya dalam mendukung perkembangan bisnis Pertamina,” katanya.
    Rektor UPER Wawan Gunawan A Kadir menambahkan, hadirnya fasilitas baru ini akan mempercepat langkah Universitas Pertamina untuk mewujudkan visi sebagai World Class University in Asia pada 2035. 
    Selain mengejar akreditasi internasional, UPER juga menargetkan peningkatan hasil riset berdaya guna secara nasional maupun internasional, serta memperkuat posisi sebagai Reputable World Class University.
    Wawan menyampaikan apresiasi atas dukungan PT Pertamina (Persero) dalam proyek revitalisasi ini.
    Ia menilai, kontribusi dunia industri menjadi bagian penting dalam pengembangan pendidikan tinggi.
    “Kami percaya, ruang-ruang di gedung ini akan menjadi saksi lahirnya inovasi, pemikiran kritis, dan generasi masa depan yang unggul,” ujarnya.
    Menurut Wawan, pengembangan fasilitas juga selaras dengan kebutuhan penguatan SDM dan pengembangan keilmuan di lingkungan Pertamina Group.
    Peningkatan fasilitas kampus turut mendapat apresiasi dari mahasiswa Universitas Pertamina. Salah satunya, Raden Riefiant, yang menilai sarana baru membuat proses pembelajaran semakin nyaman dan efektif.
    “Dengan fasilitas baru, kami para mahasiswa jadi semakin semangat belajar dan lebih mudah menyerap materi perkuliahan,” katanya.
    Ia menambahkan, desain gedung yang nyaman dan pencahayaan ruangan yang baik membuat suasana belajar semakin fokus dan menyenangkan.
    Saat ini, UPER telah memiliki sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi sekitar 5.200 mahasiswa serta 400 dosen dan tenaga kependidikan. 
    Meski demikian, luas lahan kampus dinilai belum sebanding dengan rencana penambahan jumlah mahasiswa dan perluasan kerja sama ke depan. 
    Jumlah laboratorium yang tersedia saat ini sebanyak 42 unit dengan total luas 3.202 meter persegi (m²), sementara ruang kelas yang tersedia pada 2024 berjumlah 70 unit seluas 5.444 m². Total ruang akademik yang ada saat ini seluas 12.791 m².
    Renovasi sarana kampus yang sudah dan sedang berjalan mencakup total luas 8.444 m². Revitalisasi Wing 1 dan Wing 2 menghasilkan 30 ruang kelas, 2 laboratorium, 4 ruang diskusi, dan 2 kantor administrasi.
    Daya tampung ruang kelas mampu mengakomodasi hingga 2.465 mahasiswa. Sebanyak 13 kelas besar mampu menampung 200-600 mahasiswa, sedangkan 17 kelas reguler menampung 50-165 mahasiswa.
    Selain itu, pengadaan peralatan laboratorium baru juga dilakukan secara bertahap untuk menunjang 6 fakultas dan CoE, guna meningkatkan kualitas penelitian, mendorong lahirnya inovasi yang bermanfaat, serta menyiapkan lulusan yang siap pakai.
    Agus menjelaskan, pengembangan fasilitas UPER Simprug saat ini terus berjalan melalui beberapa fase.
    Pada fase pertama, telah dilakukan pengadaan peralatan laboratorium sains teknik serta revitalisasi gedung eks RS Modular Wing 1 dan Wing 2.
    Fase kedua meliputi revitalisasi bangunan laboratorium sains teknik serta pembangunan auditorium.
    “Fase ketiga akan dilanjutkan dengan pembangunan Gedung Akademik I dan Gedung Akademik II,” ungkap Agus.
    Dalam peresmian ini turut hadir Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha Pertamina (SPPU) A Salyadi Dariah Saputra, Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini, Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis Pertamina Agung Wicaksono, Direktur SDM Pertamina Andy Arvianto, serta jajaran Direksi Subholding, Anak Perusahaan, dan Portfolio Pertamina Group.
    Hadir pula Chief Litigation Counsel Pertamina Joko Yuwono, jajaran Dewan Pengawas dan Pengurus Pertamina Foundation, rektorat UPER, dekan, wakil dekan, ketua program studi, dosen, serta mahasiswa penerima beasiswa Pertamina.
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saat para Remaja Enteng Sekali Ayunkan Senjata, seperti Tak Ada Hukum di Jakarta Megapolitan 21 Juni 2025

    Saat para Remaja Enteng Sekali Ayunkan Senjata, seperti Tak Ada Hukum di Jakarta Megapolitan 21 Juni 2025

    Saat para Remaja Enteng Sekali Ayunkan Senjata, seperti Tak Ada Hukum di Jakarta
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Suasana di Jalan Dr. Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, mendadak ricuh pada Jumat (20/6/2025) sekitar pukul 16.15 WIB.
    Dua kelompok warga yang terdiri dari remaja di Gang Manggis RW 007 dan Gang Sawo RW 009 terlibat
    tawuran
    di jalan tersebut menggunakan senjata tajam.
    Dalam video yang diunggah akun Instagram @jakarta.terkini, terlihat sejumlah warga menenteng berbagai senjata tajam (sajam), bambu, hingga batu sambil mengenakan helm.
    Kemudian, mereka saling serang menggunakan sajam yang dipegang sehingga membuat banyak pengendara yang melintas memutar balik kendaraannya.
    Kapolsek Tebet Kompol Iwan Gunawan mengungkapkan, awal mula tawuran dipicu ulah sekelompok warga dari Gang Manggis RW 007 yang membawa senjata tajam sambil menyalakan petasan ke arah Gang Sawo RW 009. Tindakan itu memicu kemarahan warga Gang Sawo.
    “Warga Gang Manggis RW 007 membawa sajam dan menyalakan petasan dengan mengarahkan ke warga Gang Sawo RW 009,” jelas Iwan dalam keterangannya, Jumat.
    Tak tinggal diam, warga Gang Sawo pun membalas serangan tersebut dengan lemparan batu dan petasan.
    Ketegangan meningkat dan bentrokan antarwarga tak terelakkan.
    “Warga Gang Sawo RW 009 keluar dan melawan dengan menggunakan sajam dan tiba-tiba saling menyerang melempar batu dan petasan,” jelasnya
    Iwan mengatakan, tawuran ini tidak berlangsung lama. Sebab, petugas Polsek Tebet tengah berjaga tidak jauh dari lokasi kejadian sehingga tawuran langsung dibubarkan.
    Meski berhasil cepat diredam, tawuran tetap menelan korban dari salah satu kelompok.
    Seorang pria berinisial A (30), warga Manggarai Selatan, mengalami luka dalam tawuran tersebut.
    “Korban luka terbuka di bagian kepala dan dagu,” kata Iwan.
    Akibat tawuran, arus lalu lintas di sekitar Jalan Dr. Saharjo sempat terhambat. Kendaraan terpaksa melambat atau berhenti sejenak karena kondisi yang tidak kondusif.
    “Ya, sempat terjadi kemacetan sekitar 15 menit,” ujar Kapolsek Setiabudi Kompol Firman kepada wartawan, Jumat.
    Sekitar pukul 16.30 WIB, tawuran berhasil diredam dan situasi kembali terkendali. Polisi kini masih menyelidiki lebih lanjut pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.
    Kriminolog Universitas Indonesia (UI) Josias Simon berpandangan, tawuran antarkelompok yang kerap terjadi di Jakarta merupakan kasus berpola.
    “Pola itu kan artinya sesuatu yang semakin lama dibiarkan atau semakin lama tidak dikontrol,” kata Josias saat dihubungi Kompas.com, Jumat (4/10/2024).
    Karena itu, tawuran semakin melebar sehingga menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat.
    “Ditambah lagi dengan media sosial ya. Medsos ini salah satu untuk yang men-support kegiatan itu. Kadang-kadang ada teguran dari masyarakat, tapi bisa komunikasi lewat medsos,” ungkap Josias.
    Karena komunikasi yang bersifat tidak terbuka ini, para pelaku tawuran bisa membuat janji untuk bertemu di suatu tempat sehingga terjadinya tawuran.
    Dalam perkelahian itu, para pelaku yang rata-rata masih di bawah umur menggunakan berbagai macam jenis senjata tajam.
    Meski begitu, Josias menegaskan, mereka yang terlibat tawuran tidak bisa disebut secara merata sebagai kenakalan remaja.
    “(Karena) ada juga yang memang masih ikut-ikutan segala macam, masih bisa dibina, gitu,” ujar Josias.
    “(Tapi) kalau memang sudah masuk dalam suatu kegiatan kriminal, yang mengganggu, yang melakukan tindak kriminal, penganiayaan, kekerasan, sudah berulang kali diingatkan, ditanggapi, ya dilakukan penegakan hukum,” imbuhnya.

    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menkopolkam Pastikan Proses Evakuasi WNI di Iran Dimulai Hari ini

    Menkopolkam Pastikan Proses Evakuasi WNI di Iran Dimulai Hari ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan memastikan WNI yang berada di Iran dievakuasi dari kota Teheran mulai hari ini.

    Evakuasi para WNI itu, lanjut Budi, akan menggunakan jalur darat lantaran dianggap lebih aman. Budi melanjutkan, mereka akan bergerak menuju Baku, Azerbaijan.

    “Berdasarkan informasi dari Kementerian Luar Negeri, tahap pertama akan dimulai pada 20 Juni 2025, dengan 115 WNI diberangkatkan menggunakan empat bus dari Teheran,” kata Budi Gunawan dilansir dari Antara, Jumat (20/6/2025).

    Setelah itu, Budi Gunawan akan berkoordinasi dengan dengan Kementerian Luar Negeri hingga Badan Intelijen Negara (BIN) guna memastikan langkah evakuasi selanjutnya.

    Pria yang akrab disapa BG ini juga memastikan pemerintah akan membuka jalur jalur komunikasi darurat bagi WNI di zona konflik.

    Dengan langkah-langkah ini, BG memastikan proses evakuasi WNI dari Iran akan berjalan dengan lancar.

    “Kami mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap tenang, mengikuti arahan perwakilan RI, dan segera melapor bila memerlukan bantuan,” kata BG.

    Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi mengatakan sebanyak 115 WNI dari Iran dan 11 WNI dari Israel bersedia untuk dievakuasi.

    “Sebagian besar dari mereka adalah pelajar dan mahasiswa yang tinggal di wilayah-wilayah yang saat ini masuk dalam kategori rawan,” kata Kristomei, Kamis (19/6).

    Nantinya, kata dia, WNI dari Iran akan berangkat menuju Baku pada Jumat (20/6) pukul 07.00 waktu setempat (11.00 WIB).

    Sesampainya di Baku, para WNI akan transit selama dua malam sebelum melanjutkan penerbangan pulang ke Indonesia dengan pesawat komersial pada Minggu, 22 Juni 2025.

    Sedangkan rencana evakuasi WNI dari Israel direncanakan akan melalui Amman (Yordania), sebelum diberangkatkan melalui jalur udara ke Indonesia.

    Kristomei sendiri mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 34 personel TNI yang tergabung dalam tim khusus untuk menjalankan misi evakuasi WNI.

    Namun demikian, Kristomei belum bisa menjelaskan secara rinci kapan 34 personel itu berperan dalam proses evakuasi. Pasukan itu dipastikan siap bergerak jika mendapat perintah langsung dari Panglima TNI ataupun Presiden.

    Kristomei melanjutkan, para personel TNI itu siap jika harus diberangkatkan ke wilayah rawan konflik untuk mengevakuasi WNI.

    “TNI menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri adalah bagian dari tugas konstitusional yang diemban, dan akan terus dilaksanakan secara maksimal dalam kerangka kepentingan nasional,” jelas Kristomei.

  • Kemenko Polkam Sinkronisasi Aturan Perlindungan Data Pribadi dan UU ITE – Page 3

    Kemenko Polkam Sinkronisasi Aturan Perlindungan Data Pribadi dan UU ITE – Page 3

    Dia mendorong, adanya pedoman teknis dalam bentuk Rencana Peraturan Pemerintah Pelindungan Data Pribadi (RPP PDP) dan peraturan pelaksana UU ITE. Tujuannya, untuk mendukung pelaksanaan yang terukur dan seragam di seluruh Indonesia.

    “Arahan Menko Polkam Bapak Budi Gunawan adalah penyelesaian kebijakan turunan UU PDP, termasuk pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi dan peningkatan kapasitas pengamanan sistem oleh BSSN,” jelas Syaiful.

    Syaiful berharap, arahan Menko Polkam menjadi langkah awal menjaring aspirasi dan pemetaan kesiapan daerah secara konkret, sebagai bahan koordinasi lintas kementerian/lembaga.

    “Kemenko Polkam akan terus mendorong kolaborasi lintas sektor untuk menjamin bahwa pelindungan data pribadi dan keamanan transaksi elektronik menjadi bagian dari ketahanan nasional, serta menjawab tantangan nyata dalam era transformasi digital yang semakin kompleks,” dia menandasi.

    Sebagai informasi, arahan Menko Polkam disambut baik Pemerintah Daerah se-DIY. Mereka menyampaikan apresiasi atas dukungan pusat serta mengharapkan guideline teknis yang lebih operasional agar implementasi pelindungan data dapat berjalan efektif dan sesuai dengan amanat regulasi nasional.

     

  • Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Tak Hadir ke KPK karena Pilih Dinas Luar Negeri

    Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta Tak Hadir ke KPK karena Pilih Dinas Luar Negeri

    Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) buka suara usai salah satu anggota Dewan Gubernur, Filianingsih Hendarta dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Filianingsih awalnya dipanggil untuk hadir memberikan keterangan kepada penyidik KPK hari ini, Kamis (19/6/2025). Namun, dia diketahui tidak hadir memenuhi panggilan penyidik. 

    Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, Filianingsih tidak hadir lantaran sedang menjalani agenda dinas. 

    “Dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan pada kesempatan ini belum dapat hadir karena ada agenda kedinasan yang sudah terjadwalkan dan tidak dapat dibatalkan. Hal ini telah kami sampaikan melalui surat kepada KPK,” ujar Ramdan melalui keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Kamis (19/6/2025), malam. 

    Ramdan lalu menyampaikan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, agar proses tersebut berjalan dengan baik. 

    Dia juga menyatakan lembaganya menghormati proses hukum yang bergulir terkait dengan dugaan korupsi penyaluran dana CSR itu. 

    “Bank Indonesia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” terang Ramdan. 

    Adapun Filianingsih tidak dipanggil sendirian hari ini. Penyidik turut memanggil Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit, dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Penyidik juga memanggil Ecky Awal Mucharam, anggota Komisi XI DPR 2019-2024 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

    Pada keterangan terpisah, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa ketiga saksi yang dipanggil hari ini yaitu Filianingsih, Dolfie serta Ecky sedang melakukan kegiatan di luar negeri. 

    “Saksi berhalangan hadir karena kegiatan di luar negeri,” terang Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/6/2025). 

    Terkait dengan pemanggilan Filianingsih, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa tim penyidik telah mengirimkan surat pemanggilan terhadapnya beberapa waktu lalu. 

    Dia berharap Filianingsih, yang merupakan salah satu Deputi Gubernur BI, hadir pada pemeriksaan yang sudah dijadwalkan.  

    “Permintaan keterangan untuk besok,” ujar Setyo kepada Bisnis, Rabu (18/6/2025). 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR telah diusut KPK di tahap penyidikan sejak sekitar akhir 2024. Pada Desember 2024, penyidik menggeledah kantor BI dan OJK di Jakarta. 

    Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks perkantoran BI, adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Selain kantor BI dan OJK, tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi Nasdem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

    Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, lembaganya menduga bahwa yayasan penerima CSR BI yang dimiliki Satori dan Heri tidak menggunakan dana bantuan itu sesuai dengan fungsinya.

    Misalnya, apabila awalnya dana CSR ditujukan untuk membangun rumah rakyat 50 unit, kenyataan di lapangan rumah yang dibangun tidak sampai jumlah tersebut.

    “Tidak 50-nya dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Ya itu tadi. Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti. Yang baru ketahuan baru seperti itu,” kata Asep.

  • BI sampaikan komitmen untuk dukung upaya penegakan hukum oleh KPK

    BI sampaikan komitmen untuk dukung upaya penegakan hukum oleh KPK

    Jakarta (ANTARA) – ⁠Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung penuh upaya penegakan hukum yang sedang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR BI.

    “BI menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk mendukung sepenuhnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi ​BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    KPK mengagendakan pemeriksaan Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta sebagai saksi kasus penyalahgunaan penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) BI atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) pada Kamis (19/6). Namun, Filianingsih tidak memenuhi panggilan KPK.

    Terkait hal ini, Ramdan menyampaikan bahwa Deputi Gubernur BI Filianingsih belum dapat hadir dikarenakan terdapat agenda kedinasan yang sudah terjadwalkan dan tidak dapat dibatalkan.

    “Hal ini telah kami sampaikan melalui surat kepada KPK. Kami mohon maklum dan akan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait agar proses ini berjalan dengan baik,” kata Ramdan.

    Diberitakan sebelumnya, selain Deputi Gubernur BI Filianingsih, KPK memanggil dua anggota DPR RI periode 2024-2029 yakni Ecky Awal Mucharam (EAM) dan Dolfie Othniel Frederic Palit (DOF) sebagai saksi kasus CSR BI pada Kamis. Penyidik KPK juga mengagendakan pemeriksaan seorang karyawan swasta berinisial SR.

    KPK saat ini sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam penyaluran dana CSR Bank Indonesia.

    Penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait perkara tersebut.

    Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada tanggal 16 Desember 2024 dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang digeledah pada tanggal 19 Desember 2024.

    KPK juga telah menggeledah rumah anggota DPR RI Heri Gunawan dan juga telah memeriksa anggota DPR RI Satori terkait dengan penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR tersebut.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • KPK Periksa Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Dolfie Othniel Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR BI

    KPK Periksa Sekretaris Fraksi PDIP di DPR Dolfie Othniel Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR BI

    PIKIRAN RAKYAT – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia atau Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

    Di antara saksi yang diperiksa adalah Dolfie Othniel Frederic Palit selaku Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Dolfie juga menjabat sebagai wakil ketua Komisi XI DPR RI dan sekretaris fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di parlemen.

    “KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK (Tindak Pidana Korupsi) terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI),” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis, 19 Juni 2025.

    Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Selain Dolfie dan Filianingsih, penyidik juga memanggil Ecky Awal Mucharam (Anggota Komisi XI DPR RI) dan seorang pihak swasta bernama Sahruldin.

    Meski belum merinci sejauh mana pengetahuan para saksi dalam kasus ini, KPK menduga mereka memiliki informasi penting mengenai dana CSR di BI.

    Penggunaan Dana CSR Tidak Sebagaimana Mestinya

    Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi NasDem Satori rampung diperiksa penyidik. Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan pemeriksaan Satori lebih ditekankan pada penggunaan dana CSR.

    “Jadi, yang bersangkutan itu dipanggil, kita konfirmasi lagi terkait dengan penggunaan dari dana CSR,” kata Asep kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 22 April 2025.

    Asep menjelaskan, dana CSR BI disalurkan ke sebuah yayasan. Menurut Asep, yayasan tersebut diajukan langsung oleh Satori dan menjadi penerima dana CSR.

    “Beliau (Satori) salah satu penerima dan pengguna. Sebetulnya penerimanya itu adalah Yayasan, tapi Yayasan itu diajukan oleh bersangkutan,” tutur Asep.

    KPK mendalami soal penggunaan dana CSR yang diduga tidak sesuai peruntukan. Misalnya, dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial seperti pembangunan rumah, penyediaan ambulans, atau beasiswa, diduga tidak sepenuhnya direalisasikan sesuai laporan.

    “Pada kenyataan yang kita temukan itu. Tidak semuanya 50 (rumah) dibangun. Tapi hanya misalkan 8 atau 10. Terus yang 40-nya ke mana? Yang 40-nya dalam bentuk uangnya tidak dibangunkan rumah. Akhirnya dibelikan properti, yang baru ketahuan baru seperti itu,” tutur Asep.

    KPK menyebut adanya dua yayasan berbeda yang diajukan oleh Satori (S) dan anggota DPR Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (HG). Dana CSR kemudian disalurkan ke yayasan sesuai daerah pemilihan (dapil) masing-masing anggota legislatif tersebut.

    “Jadi kita hari ini misalkan memanggil Bapak S, kita mendalami CSR yang digunakan oleh Pak S. Artinya digunakan oleh yayasan yang dibentuk oleh Pak S. Nanti kita akan memanggil Bapak HG untuk CSR yang digunakan oleh Pak HG,” ujar Asep.

    Menanggapi isu pilih kasih dalam penanganan perkara karena ada dugaan keterlibatan Heri Gunawan selaku legislator dari Partai Gerindra, Asep menegaskan proses hukum berjalan sesuai fakta.

    “Biasalah kalau dugaan-dugaan gitu. Kita concern, jadi masing-masing orang ini kan berbeda. Berbeda antara Pak S dengan Pak HG,” ujarnya.

    KPK Geledah Rumah Heri Gunawan

    Dalam proses penyidikan kasus dugaan suap atau gratifikasi terkait dana CSR BI, penyidik menggeledah rumah anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Heri Gunawan (HG) yang berlokasi di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, pada Rabu, 5 Februari 2025.

    Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Kuat dugaan barang bukti tersebut ada kaitannya dengan kasus CSR BI yang tengah diusut KPK.

    KPK masih terus mengusut kasus dugaan korupsi dana CSR BI. Dalam proses penyidikan lembaga antirasuah sudah memeriksa sejumlah saksi dan menyita barang bukti, meskipun hingga saat ini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.***

  • Tokopedia, TikTok Shop dan Kementerian Perindustrian RI Dorong UMKM Lokal Lewat Program KALCER

    Tokopedia, TikTok Shop dan Kementerian Perindustrian RI Dorong UMKM Lokal Lewat Program KALCER

    Jakarta: Tokopedia dan TikTok Shop bersama Kementerian Perindustrian Republik Indonesia meluncurkan program KALCER (Kemenperin Angkat Lokal Cepat Terkenal) untuk mendukung pertumbuhan UMKM melalui berbagai inisiatif guna meningkatkan keterampilan dan daya saing bisnis.
     
    Melalui program KALCER, Tokopedia dan TikTok Shop akan memberikan pengetahuan bagi ratusan pelaku UMKM mengenai cara membuka dan mengelola toko di Tokopedia dan/atau TikTok Shop serta informasi tentang #JualanNyaman dan #BelanjaAman dan deretan fitur yang bisa dimanfaatkan para UMKM, seperti Live Stream dan Program Afiliasi.
     
    Direktur Tokopedia dan TikTok E-Commerce Indonesia, Vonny Susamto, menyampaikan bahwa program KALCER menjadi bagian dari upaya konkret dalam mendorong digitalisasi pelaku usaha kecil dan menengah di tanah air.

     

     
    “Program ini dirancang untuk membantu UMKM bersaing dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital lewat Tokopedia dan TikTok Shop. Melalui program ini, pelaku usaha akan mendapatkan pelatihan, mulai dari cara membuka toko hingga strategi meningkatkan penjualan dan pendapatan di platform kami,” ujar Vonny Susamto.
     
    Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Faisol Riza, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan era digital.
     
    “Kolaborasi strategis dengan Tokopedia dan TikTok Shop ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital industri kecil dan menengah serta memperluas akses pasarnya melalui platform digital, seperti Tokopedia dan TikTok Shop. Melalui inisiatif ini, kami bertujuan memastikan produk lokal mampu mendominasi pasar domestik dan tetap memiliki daya saing tinggi,” pungkas Faisol Riza.

     

     
    Dampak Positif Kolaborasi Beli Lokal bagi UMKM Lokal
    Saat ini, ada jutaan penjual yang telah tergabung di platform Tokopedia dan TikTok Shop, mayoritasnya UMKM. Dengan adanya sinergi Tokopedia dan TikTok Shop telah mendorong kenaikan penjualan yang lebih tinggi. Bahkan jika UMKM tersebut memiliki dua akun, baik di Tokopedia maupun di TikTok Shop, kenaikan penjualan bisa mencapai 118%.
     
    Kampanye Beli Lokal yang dilakukan oleh Tokopedia dan TikTok Shop juga mendorong pertumbuhan penjualan UMKM lokal hingga 70%. Penjual yang bergabung dalam Beli Lokal di TikTok Shop mengalami peningkatan nilai transaksi harian rata-rata hampir 90% khususnya pada bulan Ramadan.
     
    Cerita sukses para pelaku usaha lokal yang memanfaatkan platform digital juga menjadi sorotan dalam peluncuran program KALCER. Salah satunya adalah No Void Minds, brand lokal yang telah memaksimalkan kehadirannya di e-commerce sejak awal berdiri.

     

     
    “Kampanye Beli Lokal yang kami ikuti sangat membantu dalam meningkatkan eksposur, transaksi, dan brand awareness kami sebagai brand lokal,” jelas CEO No Void Minds, Verrell Gunawan.
     
    “Berkat optimalisasi penjualan di Tokopedia dan TikTok Shop, penjualan No Void Minds melesat hingga 3 kali lipat pada tahun 2024. Total omzet No Void Minds dalam sebulan lewat Tokopedia dan TikTok Shop berkisar Rp3 miliar,” tambahnya.
     
    Sedangkan brand fashion lokal Minimal juga turut mencatatkan pertumbuhan pesat berkat strategi digital yang tepat sasaran. Ruth Setiaty selaku Chief of Business Unit Retail Officer Minimal mengungkapkan Minal berhasil menjangkau pembeli hingga ke kota-kota kecil di seluruh Indonesia berkat Tokopedia dan TikTok Shop.
     
    “Berbagai kampanye seperti Beli Lokal sangat membantu meningkatkan penjualan kami. Di Tokopedia, penjualannya meningkat signifikan, sementara di TikTok Shop, lonjakan penjualannya bahkan mencapai 80%,” ujar Ruth Setiaty.

     

    Jakarta: Tokopedia dan TikTok Shop bersama Kementerian Perindustrian Republik Indonesia meluncurkan program KALCER (Kemenperin Angkat Lokal Cepat Terkenal) untuk mendukung pertumbuhan UMKM melalui berbagai inisiatif guna meningkatkan keterampilan dan daya saing bisnis.
     
    Melalui program KALCER, Tokopedia dan TikTok Shop akan memberikan pengetahuan bagi ratusan pelaku UMKM mengenai cara membuka dan mengelola toko di Tokopedia dan/atau TikTok Shop serta informasi tentang #JualanNyaman dan #BelanjaAman dan deretan fitur yang bisa dimanfaatkan para UMKM, seperti Live Stream dan Program Afiliasi.
     
    Direktur Tokopedia dan TikTok E-Commerce Indonesia, Vonny Susamto, menyampaikan bahwa program KALCER menjadi bagian dari upaya konkret dalam mendorong digitalisasi pelaku usaha kecil dan menengah di tanah air.
     
     

     
    “Program ini dirancang untuk membantu UMKM bersaing dan memaksimalkan pemanfaatan teknologi digital lewat Tokopedia dan TikTok Shop. Melalui program ini, pelaku usaha akan mendapatkan pelatihan, mulai dari cara membuka toko hingga strategi meningkatkan penjualan dan pendapatan di platform kami,” ujar Vonny Susamto.
     
    Sementara itu, Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Faisol Riza, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan era digital.
     
    “Kolaborasi strategis dengan Tokopedia dan TikTok Shop ini diharapkan dapat mempercepat transformasi digital industri kecil dan menengah serta memperluas akses pasarnya melalui platform digital, seperti Tokopedia dan TikTok Shop. Melalui inisiatif ini, kami bertujuan memastikan produk lokal mampu mendominasi pasar domestik dan tetap memiliki daya saing tinggi,” pungkas Faisol Riza.
     
     

     

    Dampak Positif Kolaborasi Beli Lokal bagi UMKM Lokal

    Saat ini, ada jutaan penjual yang telah tergabung di platform Tokopedia dan TikTok Shop, mayoritasnya UMKM. Dengan adanya sinergi Tokopedia dan TikTok Shop telah mendorong kenaikan penjualan yang lebih tinggi. Bahkan jika UMKM tersebut memiliki dua akun, baik di Tokopedia maupun di TikTok Shop, kenaikan penjualan bisa mencapai 118%.
     
    Kampanye Beli Lokal yang dilakukan oleh Tokopedia dan TikTok Shop juga mendorong pertumbuhan penjualan UMKM lokal hingga 70%. Penjual yang bergabung dalam Beli Lokal di TikTok Shop mengalami peningkatan nilai transaksi harian rata-rata hampir 90% khususnya pada bulan Ramadan.
     
    Cerita sukses para pelaku usaha lokal yang memanfaatkan platform digital juga menjadi sorotan dalam peluncuran program KALCER. Salah satunya adalah No Void Minds, brand lokal yang telah memaksimalkan kehadirannya di e-commerce sejak awal berdiri.

     

     
    “Kampanye Beli Lokal yang kami ikuti sangat membantu dalam meningkatkan eksposur, transaksi, dan brand awareness kami sebagai brand lokal,” jelas CEO No Void Minds, Verrell Gunawan.
     
    “Berkat optimalisasi penjualan di Tokopedia dan TikTok Shop, penjualan No Void Minds melesat hingga 3 kali lipat pada tahun 2024. Total omzet No Void Minds dalam sebulan lewat Tokopedia dan TikTok Shop berkisar Rp3 miliar,” tambahnya.
     
    Sedangkan brand fashion lokal Minimal juga turut mencatatkan pertumbuhan pesat berkat strategi digital yang tepat sasaran. Ruth Setiaty selaku Chief of Business Unit Retail Officer Minimal mengungkapkan Minal berhasil menjangkau pembeli hingga ke kota-kota kecil di seluruh Indonesia berkat Tokopedia dan TikTok Shop.
     
    “Berbagai kampanye seperti Beli Lokal sangat membantu meningkatkan penjualan kami. Di Tokopedia, penjualannya meningkat signifikan, sementara di TikTok Shop, lonjakan penjualannya bahkan mencapai 80%,” ujar Ruth Setiaty.
     
     
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (PRI)

  • KPK Panggil Politisi PDIP, PKS hingga Deputi BI di Kasus CSR

    KPK Panggil Politisi PDIP, PKS hingga Deputi BI di Kasus CSR

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit sebagai saksi kasus dugaan korupsi penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia atau PSBI. 

    Dolfie dipanggil oleh tim penyidik KPK untuk untuk dimintai keterangan hari ini, Kamis (19/6/2025), bersama dengan tiga orang saksi lainnya. 

    Meski demikian, berdasarkan pengumuman KPK, anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

    Sebagaimana diketahui, Komisi XI atau Komisi Keuangan DPR bermitra dengan lembaga pemerintah seperti BI, OJK, LPS hingga Kementerian Keuangan, yang merupakan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). 

    “Hari ini Kamis (19/6), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait penyaluran dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama DOF Ketua Panja Pengeluaran Rencana Kerja dan Anggaran OJK,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (19/6/2025). 

    Selain Dolfie, penyidik KPK turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota DPR lainnya. Dia adalah Ecky Awal Mucharam, anggota Komisi XI DPR 2019-2024 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). 

    Kemudian, dua orang saksi lainnya yang turut dipanggil adalah Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta serta Sahruldin, seorang karyawan swasta. 

    Adapun terkait dengan pemanggilan Filianingsih, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengonfirmasi bahwa tim penyidik telah mengirimkan surat pemanggilan terhadapnya beberapa waktu lalu. Dia berharap Filianingsih, yang merupakan salah satu anggota Dewan Gubernur BI, hadir pada pemeriksaan yang sudah dijadwalkan.  

    “Permintaan keterangan untuk besok,” ujar Setyo kepada Bisnis, Rabu (18/6/2025). 

    Untuk diketahui, kasus dugaan korupsi penyaluran dana CSR telah diusut KPK di tahap penyidikan sejak sekitar akhir 2024. Pada Desember 2024, penyidik menggeledah kantor BI dan OJK di Jakarta. Salah satu ruangan yang digeledah di kompleks perkantoran BI, adalah ruangan kerja Gubernur BI Perry Warjiyo. 

    Selain kantor BI dan OJK, tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat seperti rumah dua anggota DPR Komisi XI periode 2019-2024, Satori dan Heri Gunawan.

    Satori dan Heri juga telah diperiksa oleh penyidik KPK sebagai saksi. Satori, yang merupakan politisi Nasdem, serta Heri yang merupakan politisi Gerindra, diduga menerima dana CSR melalui yayasan milik mereka di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

  • Tol Bocimi Seksi 3 Hampir Rampung, Sukabumi Bersiap Hadapi ‘Gelombang Wisatawan’ Baru

    Tol Bocimi Seksi 3 Hampir Rampung, Sukabumi Bersiap Hadapi ‘Gelombang Wisatawan’ Baru

    Liputan6.com, Sukabumi – Kabar gembira datang dari proyek Jalan Tol Ciawi-Sukabumi (Bocimi) Seksi 3 (Parungkuda-Cibolang). Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan (Hergun), menyatakan optimismenya bahwa seksi ini akan rampung pada akhir tahun 2025. 

    Progres pembangunan terus berjalan, dengan proses pembebasan lahan yang ditangani oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) bekerja sama dengan BPN. 

    Heri Gunawan memastikan sisa lahan yang belum terbebaskan secara utuh, yang persentasenya di bawah 5 persen, tak akan menghambat target penyelesaian.

    Meski pembangunan Tol Bocimi Seksi 3 hampir tuntas dan pemetaan untuk Seksi 4 (hingga Sukaraja) bahkan sudah dimulai, Hergun mengingatkan adanya ‘pekerjaan rumah’ besar bagi Kota dan Kabupaten Sukabumi. 

    Terbukanya akses tol Bocimi diperkirakan akan membawa lonjakan signifikan wisatawan, terutama mengingat adanya papan informasi ‘Kawasan Wisata Selabintana’ di pintu masuk tol.

    “Ini sebuah tantangan untuk Kota dan Kabupaten Sukabumi. Pada saat Cibolang buka seperti sekarang ini, akses jalan dan fasilitas lain yang mendukung ini harus segera diperbaiki,” ujar Hergun di Sukabumi, Minggu (15/6/2025). 

    Ia khawatir, tanpa perbaikan infrastruktur yang memadai, Sukabumi akan menghadapi kemacetan parah, khususnya saat hari raya atau libur panjang. “Kalau enggak nanti akan terjadi penumpukan apalagi pada saat hari raya ataupun hari-hari libur,” imbuhnya. 

     

    Satu Keluarga Terseret Ombak Pantai Jetis, 2 Meninggal 1 Hilang Tenggelam